MAKALAH KODE ETIK PSIKOLOGI.docx

MAKALAH “CONTOH PELANGGARAN KODE ETIK PSIKOLOGI”

NUR HALIMAH 1771040045 1E

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR MAKASSAR 2017

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena ridho-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Contoh Pelanggaran Kode Etik Psikologi Pada Masyarakat Psikologi. Shalawat dan Salam tetap tercurah kepada Baginda Muhammad SAW. dan keluarga serta sahabat yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang-benderang. Terima kasih pula kepada dosen pengasuh yang telah memberi bimbingan kami untuk mengurai materi yang akan kami presentasikan. Dan terima kasih terhadap teman-teman yang telah memberi kritik dan saran untuk kesempurnaan makalah ini. Makalah ini tentulah belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapan masukkan untuk menyempurnakan makalah ini. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 28 September 2017

Penyusun

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan Pembahasan BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Pelanggaran B. Pengertian Kode Etik Psikologi C. Psikolog D. Ilmuwan Psikologi E. Layanan Psikologi BAB III A. Kesimpulan B.Saran DAFTAR PUSTAKA

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kode etik adalah suatu acuan yang dibuat untuk beberapa profesi yang memerlukannya, kode etik sendiri diyakini dapat menjadi barometer tindakan profesional dalam suatu profesi, termasuk psikolog yang memerlukan kode etik psikologi untuk menjadi acuan agar dapat bertindak selayaknya psikolog atau ilmuwan psikologi dan sebagainya. Namun, sering kali kode etik ini disalahgunakan dan tidak diindahkan oleh seorang psikolog maupun ilmuwan psikolog lainnya. Tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran yang bermacam-macam dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi. Oleh karena itu, makalah ini kami buat untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh para psikolog dan bagaimana analisis dari beberapa pelanggaran tersebut dan juga bagaimana saran yang diberikan untuk menghindari adanya pelanggaran lagi. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa saja pelanggaran yang telah di lakukan? 2. Bagaimana analisis pelanggaran tersebut menurut pasal yang telah berlaku? 3. Bagaimana saran yang diberikan agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali? 1.3 Tujuan Pembahasan 1. Untuk mengetahui dan memahami pelanggaran yang telah dilakukan agar tidak mengulanginya lagi 2. Untuk mengetahui dan memahami cara menganalisis kasus dari pelanggaran yang ada dengan Undang-Undang yang ada 3. Untuk mengatahui dan memahami hal-hal yang harus dihindari agar tidak dapat mengulangi pelanggaran yang sama.

4

BAB I LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. B. Pengertian Kode Etik Psikologi

Kode Etik Psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia.

C.

PSIKOLOG adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan 12 Juni 2010 Kode Etik Psikologi Indonesia latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) sistem kurikukum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau strata 2 (S2) Pendidikan Magister Psikologi (Profesi Psikolog). Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling; penelitian; pengajaran; supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan; intervensi sosial dan klinis; pengembangan instrumen asesmen psikologi; penyelenggaraan asesmen; konseling; konsultasi organisasi; aktifitasaktifitas dalam bidang forensik; perancangan dan evaluasi program; serta administrasi. Psikolog DIWAJIBKAN MEMILIKI IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D.

ILMUWAN PSIKOLOGI adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan strata 1 dan/atau strata 2 dan/atau strata 3 dalam bidang psikologi. Ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan la- 13 Juni 2010 Kode Etik Psikologi Indonesia yanan psikologi yang meliputi bidang-bidang penelitian; pengajaran; supervisi dalam pelatihan; layanan masyarakat; pengembangan kebijakan; intervensi sosial; pengembangan instrumen asesmen

5

psikologi;

pengadministrasian

asesmen;

konseling

sederhana;konsultasi

organisasi; perancangan dan evaluasi program. Ilmuwan Psikologi dibedakan dalam kelompok ilmu murni (sains) dan terapan.

E. LAYANAN PSIKOLOGI adalah segala aktifitas pemberian jasa dan praktik psikologi dalam rangka menolong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan dan penyelesaian masalah-masalah psikologis. Layanan psikologi dapat berupa praktik konseling dan psikoterapi; penelitian; pengajaran; supervisi dalam pelatihan; layanan masyarakat; pengembangan kebijakan; intervensi sosial dan klinis; pengembangan instrumen asesmen psikologi; penyelenggaraan asesmen; konseling karir dan pendidikan; konsultasi organisasi; aktifitas-aktifitas dalam bidang forensik; perancangan dan evaluasi program; dan administrasi.

6

BAB III PEMBAHASAN

Contoh kasus: NN adalah seorang psikolog yang barusaja menyandang gelar psikolognya dan bekerja pada salah satu biro psikologi di Kota JK bersama dengan beberapa ilmuan psikologi dan psikolog yang lain. Suatu hari, datang klien berinisial AB yang menderita depresi berat sehingga mencoba membunuh diri dan membutuhkan layanan darurat di biro tersebut, namun para psikolog senior sedang ke luar kota untuk melakukan perjalanan dinas selama beberapa minggu sehingga klien tersebut diberikan kepada psikolog NN dengan maksud pemberian layanan darurat untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, salah seorang psikolog senior berinisial SH kembali ke Kota JK untuk melakukan penanganan kepada klien AB, namun psikolog NN menolak untuk memberikan penanganan klien tersebut kepada psikolog SH karena menganggap bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalah klien AB hingga selesai tanpa bantuan dari psikolog SH walaupun penanganan yang diberikan oleh NN ke AB tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

Analisis: Kasus di atas menunjukkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh psikolog NN kepada psikolog SH pada: 1.

BAB I Pedoman Umum, pasal 4 prinsip C tentang profesional yang berbunyi “Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat berkonsultasi, bekerjasama dan/atau merujuk pada teman sejawat, professional lain dan/atau institusi-institusi lain untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi. Dalam kasus tersebut, psikolog NN menolak untuk memberikan pelayananan klien AB kepada psikolog SH sehingga melanggar pasal 4 prinsip C yang menolak memberikan layanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi.

2.

BAB III Kompetensi pasal 12 ayat 3 dan 4 tentang Pemberian Layanan Psikologi dalam Keadaan darurat yang berbunyi “Selama memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang belum memiliki

7

kompetensi yang dibutuhkan perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut (3). Apabila psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang lebih kompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan segera (4). Kasus di atas sangat jelas bahwa psikolog NN tidak segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi seperti yang dijelaskan pada pasal tiga (3), dan tidak bersedia mengalihkan layanan AB kepada SH walaupun tidak ada perubahan yang signifikan pada AB seperti yang dijelaskan pasal empat (4).

8

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik psikologi ini rentan terjadi di lingkungan masyarakat psikologi. Mulai dari pelanggaran dalam penanganan klien yang menggunakan jasa layanan psikologi. B. Saran

1. Memberikan pengarahan kepada psikolog/Ilmuwan psikologi yang belum kompeten mengenai kode etik HIMPSI terkait kerjasama dengan teman sejawat demi memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa psikologi. 2. HIMPSI memberikan pengarahan kepada psikolog/Ilmuwan psikologi yang belum kompeten mengenai kode etik psikolog/Ilmuwan psikologi dalam pemberian layanan darurat dan bagaimana langka selanjutnya ketika pemberian layanan telah dilakukan.

9

DAFTAR PUSTAKA HIMPSI. (2010). Kode etik psikologi Indonesia (Hasil Kongres XI HIMPSI). Surakarta: Pengurus Pusat HIMPSI. http://utamitamii.blogspot.co.id/2014/10/contoh-kasus-pelanggaran-kode-etik.html http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html

10