Mendeskripsikan kode etik dan kode praktik pers Kode etik pers Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) UU No. 4!"### tentan$ Pers). %alam pen&elasan dise'utkan yan$ dimaksud den$an Kode Etik Jurnalistik adala Kode Etik yan$ disepakati or$anisasi wartawan dan ditetapkan ole %ewan Pers. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pertama (KEJ) pertama kali dikeluarkan dikeluarkan dikeluarkan PW* (Persatuan (Persatuan Wartawan *ndonesia). KEJ itu antara lain menetapkan. ". +erita +erita diperole diperole den$an den$an ,ara ,ara yan$ &u&ur &u&ur.. 2. Meneliti ke'enaran suatu 'erita atau keteran$an keteran$an se'elum se'elum menyiarkan menyiarkan (check and recheck ). ). -. e'isanya e'isanya mem'e mem'edakan dakan antara antara ke&adi ke&adian an (fact (fact ) dan pendapat (opinion (opinion). ). 4. Men$ar$ai Men$ar$ai dan melindun melindun$i $i kedudukan kedudukan sum'er sum'er 'erita 'erita yan$ tidak mau dise'ut namanya. %alam al ini seoran$ wartawan tidak 'ole mem'eri tau di mana ia mendapat 'eritanya &ika oran$ yan$ mem'erikannya mem'erikannya memintanya untuk meraasiakannya. /. 0idak 0idak mem'eritak mem'eritakan an keteran$an keteran$an yan$ di'erik di'erikan an se,ara o the record (for your eyes only ). ). 1. %en$an &u&ur &u&ur menye'ut menye'ut sum'ernya sum'ernya dalam men$utip men$utip 'erita 'erita atau tulisan dari suatu suratka'ar s uratka'ar atau pener'itan untuk kesetiakawanan kesetiakawanan proesi. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)
Ketika Ketika *ndonesia memasuki era reormasi den$an 'erakirnya re3im rde +aru or$anisasi wartawan yan$ tadinya 5tun$$al6 yakni anya a nya PW* men&adi 'anyak. Maka KEJ pun anya 5'erlaku6 'a$i wartawan yan$ men&adi an$$ota PW*. Namun demikian or$anisasi wartawan yan$ mun,ul selain PW* pun memandan$ pentin$ adanya Kode Etik Wartawan. Wartawan. Pada 1 $ustus "### se'anyak 24 dari 21 or$anisasi wartawan 'erkumpul di +andun$ dan menandatan$ani Kode Etik Etik Wartawan Wartawan *ndonesia (KEW*). e'a$ian 'esar isinya mirip den$an KEJ PW*. KEW* 'erintikan tu&u al se'a$ai 'erikut8
". Wartawan *ndonesia men$ormati ak masyarakat untuk memperole inormasi yan$ 'enar. 2. Wartawan *ndonesia menempu tata,ara yan$ etis untuk memperole dan menyiarkan inormasi serta mem'erikan identitas kepada sum'er inormasi. -. Wartawan *ndonesia men$ormati asas pradu$a tak 'ersala tidak men,ampurkan akta den$an opini 'erim'an$ dan selalu meneliti ke'enaran inormasi serta tidak melakukan pla$iat. 4. Wartawan *ndonesia tidak menyiarkan inormasi yan$ 'ersiat dusta 9tna sadis ,a'ul serta tidak menye'utkan identitas kor'an ke&aatan susila. /. Wartawan *ndonesia tidak menerima suap dan tidak menyala$unakan proesi. 1. Wartawan *ndonesia memiliki :ak 0olak men$ar$ai ketentuan em'ar$o inormasi latar 'elakan$ dan o the record sesuai kesepakatan. 7. Wartawan *ndonesia se$era men,a'ut dan meralat kekeliruan dalam pem'eritaan serta melayani :ak Jawa'. KEW* kemudian ditetapkan se'a$ai Kode Etik yan$ 'erlaku 'a$i seluru wartawan *ndonesia. Penetapan dilakukan %ewan Pers se'a$aimana diamanatkan UU No. 4 0aun "### tentan$ Pers melalui K %ewan Pers No. "!K;%P!2 tan$$al 2 Juni 2. Penetapan Kode Etik itu $una men&amin te$aknya ke'e'asan pers serta terpenuinya ak;ak masyarakat. Kode Etik arus men&adi landasan moral atau etika proesi yan$ 'isa men&adi pedoman operasional dalam mene$akkan inte$ritas dan proesionalitas wartawan. %alam pelaksanaan kode etik &urnalistik terdapat ti$a aktor yan$ mempen$arui se'a$ai 'erikut a) Etik institusional yaitu sistem aturan peraturan ke'i&akan dan kendala ormal yan$ dikem'an$kan 'aik ole institusi yan$ memiliki media maupun institusi yan$ men$awasi media.
keper,ayaan pri'adi yan$ menim'an$ tindakan yan$ endak dilakukannya. c) Etik proesional yaitu menentukan ,ara pem'erian yan$ palin$ tepat sein$$a inormasi itu muda diterima ote kalayak. Kode etik proesional adala tolok ukur perilaku dan pertim'an$an moral yan$ di sepakati 'ersama ole komunitas proesi&urnalistik. 0u&uannya adala untuk men$asilkan karya yan$ memenui kalayak akan inormasi nanun dilakukan den$an ,ara tan$$un$ &awa' sosial yan$ tin$$i.
Kode Praktek Pers %ewan pers menyusun Kode Praktik (,ode o pra,ti,es) media se'a$ai upaya pene$akan independensi serta penerapan prinsip pers men$atur sendiri (sel re$ulated. Kode etik yan$ disusun ini &u$a 'erun$si men&amin 'erlakunya etika dan standar &urnalis proesional serta media yan$ 'ertan$$un$ &awa'. Jika semua media patu pada kode yan$ tela 'erlaku dan disepikati diarapkan 'isa mererapkan re$ulasi sendiri dan lepas dari ketentuan undan$;undan$ atau peraturan kusus. %ewan Pers memandan$ perlu disusun kode praktik yan$ 'erlaku 'a$i media untuk mempraktikkan standarisasi ker&a &urnalistik. Kode etik praktik media pers mengatur tentang akurasi, privasi, pornografi, diskriminasi, liputan kriminalitas, cara yang tidak dibenarkan, sumber rahasia, serta hak jawab dan bantahan. 1. Akurasi a. Dalam menyebarkan informasi pers wajib menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau kelompok. b. ers tidak menerbitkan informasi
yang
kurang
akurat,
menyesatkan,
atau
memutarbalikkan fakta. Ketentuan ini juga berlaku untuk foto dan gambar. c. Koreksi harus segera dilakukan jika diketahui ada informasi, foto, atau gambar yang tidk akurat, menyesatkan, atau diputarbalikkan. !ahkan bila perlu disertai dengan permintaan maaf. d. ers wajib membedakan komentar, dugaan, dan fakta. e. ers menyiarkan secara seimbang dan akurat hal yang menyangkut pertikaian yang melibatkan dua atau beberapa pihak. f. ers kritis terhadap sumber berita dan mengaji fakta berulang kali.
". rivasi a. #etiap orang beserta keluarga, rumah tangga, kesehatan, dan kerahasiaan surat$surat miliknya, berhak dihormati privasinya. b. %idak dibenarkan menggunakan kamera lensa panjang untuk memotret seseorang di wilayah privasi tanpa i&in yang bersangkutan. c. 'artawan tidak menelepon, bertanya, memotret, atau memaksa seseorang setelah diminta untuk menghentikan upaya tersebut. d. 'artawan tidak boleh bertahan di kediaman narasumber yang telah memintanya pergi, termasuk untuk tidak membuntuti narasumber. e. 'artawan dan fotografer tidak diperbolehkan memperoleh atau mencari informasi dan gambar melalui intimidasi, pelecehan, atau pemaksaan. f. ers wajib hati$hati, menahan diri, dan menerbitkan atau menyiarkan informasi yang bisa dikstegorikan melanggar privasi, kecuali untuk kepentingan publik. g. (edaksi harus menjamin bahwa wartawannya mematuhi semua ketentuan dan tidak menerbitkan bahan dari sumber yang tidak memenuhi ketentuan. . ornografi ers tidak menyiarkan informasi dan produk visual yang diketahui menghina atau melecehkan perempuan. ornografi tidak termasuk ke dalam kategori pers, dan dalam hal penilaian kategori pornografi, harus disesuaikan dengan perkembangan &aman dan keragaman masyarakat. *. Diskriminasi a. ers menghindari prasangka atau sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, kecenderungan seksual, dan kelemahan fisik atau mental pada penyandang cacat. b. ers menghindari tulisan yang mendetail tentang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, kecenderungan seksual, dan kelemahan fisik atau mental pada penyandang cacat, kecuali hal tersebut berkaitan secara langsung dengan isi berita.
+. Kriminalitas a. ers menghindarkan identifikasi eluarga atau teman yang dituduh atau disangka melakukan kejahatan tanpa sei&in mereka.
b. ertimbangan khusus harus dipertimbangkan untuk kasus yang menghadirkan anak$anak sebagai saksi atau korban kejahatan. c. ers tidak boleh mengidentifikasi anak$anak di bawah usia 1 tahun yang terlibat dalam kasus serangan seksual, baik sebagai korban maupun hanya saksi. . -ara$cara yang tidak dibenarkan a. urnalis tidak memperoleh atau mencari informasi dan gambar melalui cara yang tidak dibenarkan melalui dalih$dalih. b. Dokumen atau foto hanya boleh diambil dengan i&in pemiliknya c. Dalih dapat dibenarkan jika menyangkut kepentingan publik dan hanya ketika bahan berita tidak dapat diperoleh dengan cara yang wajar. /. #umber rahasia ers memiliki kewajiban moral untuk melindungi sumber informasi rahasia atau konfidensial. 0. ak jawab dan bantahan a. arus menghormati hak jawab atas berita yang tidak akurat. b. Kesalahan dan ketidak$akuratan wajib segera dikoreksi, dan koreksi atau sanggahan atas berita tersebut wajib diterbitkan dengan segera.
