KODE ETIK GURU
NAMA
:
SITI NURHASANAH
NIM
:
H1C1001013
MATA KULIAH
:
LEGISLASI PROFESI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PEMDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
2013
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Akhir-akhir ini pendidikan menjadi masalah yang ramai dibicarakan.Berbicara mengenai pendidikan berarti berbicara tentang profesiguru. Pada saat ini profesi guru merupakan salah satu profesi yang banyak diminati oleh kebanyakan siswa dan siswi, hal tersebut karena guru merupakan profesi yang dapat menentukan masa depan bangsa ini, guru yang baik dan berkualitas dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang berkualitas juga, begitu pun sebaliknya, seorang guru yang tidak berkualitas akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tertinggal dan bahkan bisa menjadi bangsa yang terjajah lagi, selain itu saat ini profesi guru dijamin kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, orang-orang berlombalomba untuk menjadi seorang guru. Namun, menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah syarat admistrasi, teknis, psikis, dan fisik, selain itu seorang guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. Namun,kebanyakan orang-orang yang telah menjadi seorang guru dalam menjalankan profesinya tersebut tidak jarang melakukan penyimpangan atau pun pelanggaran terhadap norma-norma menjadi seorang guru, sehingga pemerintah menetapkan suatu aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh ole h para guru di Indonesia yang dikenal dengan “Kode Etik Guru”. Dengan adanya Kode Etik Guru ini, diharapkan para guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana telah ditetapkan dalam Kode Etik Guru tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
1.
Apakah pengertian Kode Etik Guru?
2.
Apakah isi dari kode etik guru?
3.
Apakah hakikat kode etik guru terhadap guru di Indonesia?
4.
Apakah tujuan kode etik guru?
5.
Apakah fungsi kode etik terhadap guru di Indonesia?
1.3 Tujuan
1.
Untuk menjelaskan pengertian Kode Etik Guru
2.
Untuk menjelaskan isi dari kode etik guru
3.
Untuk menjelaskan hakikat kode etik guru terhadap guru di Indonesia
4.
Untuk menjelaskan tujuan kode etik guru
5.
Untuk menjelaskan fungsi kode etik terhadap guru di Indonesia
1.4 Manfaat
1.
Dapat mengetahui pengertian Kode Etik Guru
2.
Dapat mengetahui isi dari Kode Etik Guru
3.
Dapat mengetahui hakikat Kode Etik Guru terhadap guru di Indonesia
4.
Dapat mengetahui tujuan Kode Etik Guru
5.
Dapat mengetahui fungsi Kode Etik Guru di Indonesia
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Kode Etik Guru
Interpretasi tentang kode etik belum memiliki pengertian yang sama. Berikut ini ada beberapa pengertian mengenai kode etik: 2.1.1
Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Pasal 28 menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan". Dalam Penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya Kode Etik ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari uraian ini dapat di simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari- hari. 2.1.2
Kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan
bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiaan bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: (1) sebagai landasan moral, dan (2) sebagai pedoman tingkah laku. 2.1.3
Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), Pasal 43, dikemukakan
sebagai berikut: (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Secara
harfiah,
“kode
etik”
berarti
sumber
etik.Etik
berasal
dari
perkataan ethos, yang berarti watak.Istilah etik (ethica) mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia.Term etik berasal dari bahasa filsafat, bahkan
menjadi salah satu cabangnya.Etik juga disepadankan dengan istilah adab, moral, atau pun akhlaq.Etik artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berprilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekolompok orang atau masyarakat tertentu.Dalam kaitannya dengan Istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Jadi “kode etik guru” diartikan sebagai aturan tata-susila keguruan.Aturanaturan tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru) melibatkan dari segi usaha.Maksud dari kode etik guru di sini adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (relationship) antar guru dengan lembaga pendidikan (sekolah); guru dengan sesama guru; guru dengan peserta didik; dan guru dengan lingkungannya.Sebagai sebuah jabatan pekerjaan, profesi guru memerlukan kode etik khusus untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut.
2.2 Isi Kode Etik Guru
Adapun rumusan kode etik guru yang merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan hasil kongres PGRI XIII, yang terdiri dari Sembilan item berikut: 2.2.1
Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk
manusia pembangunan yang ber-Pancasila. Maksud dari rumusan ini, sesuai dengan roeping-nya, guru harus mengabdikan dirinya secara ikhlas untuk menuntun dan mengantarkan anak didik seutuhnya, baik jasmani maupun rohani, baik fisik maupun mental agar menjadi insan pembangunan yang menghayati dan mengamalkan serta melaksanakan berbagai aktivitasnya dengan mendasarkan pada sila-sila pada Pancasila. Guru harus membimbing anak didiknya kearah hidup yang selaras, serasi dan seimbang.
2.2.2
Guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum sesuai
dengan kebutuhan anak didik masing-masing Berkaitan dengan item ini, maka guru harus mendesain program pengajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap anak didik.Yang lebih penting lagi guru harus menerapkan kurikulum secara benar, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak didik.Kurikulum dan program pengajaran untuk tingkat SD harus juga diterapkan di SD, kurikulum untuk tingkat perguruan tinggi harus juga diterapkan untuk perguruan tinggi begitu seterusnya. Bukan asal gampangnya saja, kurikulum untuk program SMP dapat digunakan di SD, SMA dan bahkan digunakan untuk perguruna tinggi. Hal semacam ini berarti guru sudah melanggar kejujuran profesional. 2.2.3
Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi
tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Dalam kaitan belajar-mengajar, guru perlu mengadakan komunikasi dan hubungan baik dengan anak didik.Hal ini terutama agar guru mendapatkan informasi secara lengkap mengenai diri anak didik. Dengan mengetahui keadaan dan karakteristik anak didik ini, maka akan sangat membantu bagi guru dan siswa dalam upaya menciptakan proses belajar-mengajar yang optimal. Untuk ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni: a.
Segala bentuk kekakuan dan ketakutan harus dihilangkan dari perasaan
anak didik, tetapi sebaliknya harus dirangsang sedemikian rupa sehingga sifat terbuka,
berani
mengemukakan
pendapat
dan
segala
masalah
yang
dihadapinya. b.
Semua tindakan guru terhadap anak didik harus selalu mengandung unsur
kasih sayang, ibarat orang tua dengan anaknya. Guru harus bersifat sabar, ramah, terbuka. c.
Diusahakan guru dan anak didik dalam satu kebersamaan orientasi agar
tidak menimbulkan suasana konfli. Sebab harus dimaklumi bahwa sekolah atau kelas merupakan kumpulan subjek-subjek yang heterogen, sehingga keadaannya cukup kompleks.
Kemudian yang harus diingat oleh guru adalah dalam mengadakan komunikasi.Hubungan
yang
harmonis
dengan
anak
didik
itu
tidak
boleh
disalahgunakan.Dengan sifat ramah, kasih sayang dan saling keterbukaan dapat diperoleh informasi mengena diri anak didik secara lengkap.Ini semata-mata demi kepentingan belajar anak didik, tidak boleh untuk kepentingan guru, apalagi untuk maksud-maksud pribadi guru itu sendiri. 2.2.4
Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan
dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah, maksudnya bagaimana guru it u dapat menciptakan kondisi-kondisi optimal, sehingga anak itu bisa belajar, harus belajar, perlu dididik dan perlu bimbingan. Usaha menciptakan suasana kehidupan sekolah sebagaimana dimaksud diatas, akan menyangkut dua hal. Pertama, yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar di kelas secara langsung. Untuk ini meliputi hal-hal berikut: 1.
Pengaturan tata-ruang kelas yang lebih kondusif untuk kepentingan
pengajaran. 2.
Menciptakan iklim atau suasana belajar-mengajar yang lebih serasi dan
menyenangkan, misalnya pembinaan situasi keakraban di dalam kelas. Untuk menciptakan iklim yang lebih serasi ini antara lain dengan: a.
Adanya keterikatan antara guru dengan anak didik, anak didik
dengan anak didik; b.
Menetapkan standar tingkah-laku;
c.
Diadakan diskusi-diskusi kelompok;
d.
Memberi penghargaan dan pemeliharaan sengat kerja.
Kedua, menciptakan kehidupan sekolah dalam arti luas yakni meliputi sekolah secara keseluruhan.Dalam hubungan ini dituntut adanya hubungan baik dan interaksi antara guru dengan guru, guru dengan anak didik, guru dengan pegawai, pegawai deengan anak didik. Dengan demikian, memang dituntut adanya keterlibatan semua
pihak di dalam lembaga kependidikan, sehingga dapat menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar. Selanjutnya dalam mengusahakan keberhasilan proses belaja-mengajar itu, guru juga harus membina hubungan baik dengan orang tua murid. Melalui hal ini diharapkan dapat mengetahui keadaan anak didiknya dan bagaimana kegiatan belajarnya di rumah.Juga untuk mengetahui beberapa hal tentang anak didik melalui orang tuanya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kegiatan belajar-mengajar yang lebih baik.Hubungan baik antara guru dengan orang tua murid merupakan factor yang tidak dapat ditinggalkan, karena keberhasilan belajar anak didim tidak dapat dipisahkan dengan bagaimana keadaan dan usaha orang tua murid.Apalagi kalau ada kaitannya dengan tugas dan kewajiban guru sebagai pendidik, dalam upaya membina kepribadian anak didik, maka andil orang tua sangat menentukan (ingat tri pusat pendidikan). 2.2.5
Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya
maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Sesuai denga tri pusat pendidikan, masyarakat ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu,gru juga harus membina hubungan baik dengan masyarakat, agar dapat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana proses belajar mengajar. Dalam hal ini mengandung dua dimensi penglihatan, yakni masyarakat disekitar sekolah, bagi guru sangat penting untuk selalu memelihara hubungan baik, Karena guru akan mendapat masukan, pengalaman serta memahami berbagai kejadian atau perkembangan masyarakat itu. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai usaha pengembangan sumber belajar yang lebih mengena demi kelancaran proses belajar mengajar. Sebagai contoh guru yang sedang menerangkan sesuatu pelajaran, kemudian untuk memperjelas dapat diberikan ilustrasi dengan beberapa perkembanganyang terjadi di masyarakat sekitar.Di samping itu jika sekolah mengadakn berbagai kegiatan, sanagt memerlukan kemudahan dari masyarakat sekitar. Selanjutnya jika dilihat dari masyarakat secara luas, kererikan atau hubungan baik guru dengan masyarakat luas itu akan mengembangkan pengetahuan guru tentang persepsi kemasyarakatan yang lebih luas. Misalnya tentang budaya masyarakat dan bagaimana masyarakat sebagai pemakai lulusan.
2.2.6
Guru secara sendiri dan/atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan
meningkatkan mutu profesinya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guru harus selalu meningkatkan mutu profesinya, baik dilaksanakan secara perseorangan ataupun secara bersama-sama. Hal ini sangat penting, karena baik buruknya layanan kan mempengaruhi
vitra
guru
ditenga-tengan
masyarakat.
Adapun
cara-cara
meningkatkan mutu profesi guru dapat dilakukan sebagai berikut: 1.
Secara sendiri-sendiri, yaitu dengan jalan: a.
Menekuni
dan
mempelajari
secaa
kontinu
pengetahuan-
pengetahuan yang berhubunga dengan teknik atau proses belajarmengajar secara umum, misalnya pengetahuan-pengetahuan tentang PBM (Proses Belajar Mengajar), ilmu-ilmu lain yang relevan dengan tugas keguruanya; b.
Mendalami spesialisasi bidang studi yang diajarkan;
c.
Melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan denga tugas
keprofesiannya; d.
Mengembangkan materi dan metodologi yang sesuai denga
kebutuhan pengajaran; e.
Melakukan supervisi dialog dan konsultasi denga guru-guru yang
sudah lebih senior. 2.
Secara bersama-sama,dapat dilakukan misalnya dengan: a.
Mengikuti berbagai bentuk penataran dan lokakarya;
b.
Mengikuti program pembinaan keprofesian secara khusus,
misalnya program akta ataupun reedukasi bagi yang merasa belum memenuhi kompetensinya; c.
Mengadakan kegiatan diskusi dan salig tukar pikiran dengan
teman sejawata terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi.
2.2.7
Guru menciptakan dan memelihara hubungan antarsesama guru baik
berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Kerja sama dan pembinaan hubungan antar guru di lingkungan tempat kerja, merupakan usaha yang sangat penting. Sebab dengan pembinaan kerja sama antar guru di suatu lingkungan kerja akan dapat meningkatkan kelancaran mekanisme kerja, bahkan juga sebagai langkah-langkah peningkatan mutu profesi guru secara kelompok. Bergayut dengan ini guru juga perlu membina hubungan dengan sesama guru secara keseluruhan, termasuk guru-guru di luar lingkungan tempat kerja. Hal ini dapat memberi masukan dan menambah pengalaman masing-masing guru, karena mungkin perkembangan di suatu daerah berbeda dengan perkembangan daerah yang lain (study komperasi). 2.2.8
Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu
organisasi guru professional sebagai sarana pengabdiannya. Salah satu ciri profesi adalah dimilikinya organisasi professional.Begitu juga guru
sebagai
tenaga
professional
kependidikan,
juga
memiliki
organisasi
professional.Di Indonesia wadah atau organisasi professional itu adalah PGRI, atau juga ISPI.Untuk meningkatkan pelayanan dan sarana pengabdiannya organisasi itu harus tetap dipelihara, dibina bahkan ditingkatkan mutu dan kekompakkan. Sebab denga peningkatan mutu organisasi berarti akan mampu merencanakan dan melaksanakan program yang bermutu dan yang sesuai denga kebutuhan masyarakat. Karena itu organisasi PGRI dan ISPI harus lebih ditingkatkan dan perlu setiap kali mengadakan pertemuan antarpara guru di berbagai daerah atau mungkin secaraa nasional.Dalam pertemuan itu dibicarakan berbagi program yang bermanfaat, terutam bagaimana upaya meningkatkan mutu organnisasi tersebut.Peningkatan mutu organisasi professional itu, di samping untuk melindungi kepentingan anggota (para guru) juga sebagai wadah kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu profesionalisme guru. 2.2.9
Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang pendidikan. Guru adalah bagian warga negara dan warga nasyarakat yang merupakan aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Atau aparat pemerintah
di bidang pendidikan.Pemerintah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengelola bidang pendidikan sudah pasti memiliki ketentuan-ketentuan yang merupakan policy, agar pelaksanaan dapat terarah. Guru
sebagai
aparat
Departemen
Pendidikan
dan
Kebudayaan
dan
pelaksanaan langsung kurikulum dan proses belajar-mengajar, harus memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah mengenai bagaimana menangani persoalan-persoalan pendidikan. Dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan itu, diharapkan proses pendidikan berjalan lancer sehingga bisa menopang pelaksanaan pembangunan bangsa secara integral. Tetapi
harus
diingat
bahwa
kebijaksanaan
atau
ketentuan-ketentuan
pemerintah itu biasanya bersifat umum.Oleh karena itu guru sebagai pelaksana yang paling
operasional
harus
memahami
secara
cermat
dan
kritis
serta
mengembangkannya secara rasional dan kreatif yang akhirnya dapat mendukung policy pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Untuk mengarahkan kepada maksud-maksud sebagaiman disebutkan diatas, maka perlu dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut: 1.
Guru harus memahami betul-betul maksud dan arah kebikjasanaan
pendidikan nasional, agar dapat mengambil langkah-langkah secara tepat. 2.
Guru harus terus-menerus meningkatkan profesi dan kesadaran guru
untuk memenuhi hakikat keprofesiannya. 3.
Dilkuakn penilaian, pengawasan dan sanksi yang objektif dan rasional.
4.
Pemimpin lembaga-lembaga pendidikan harus bersifat terbuka, dalam
upaya menerjemahkan setiap ketentuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 5.
Guru yang semata-mata sebagai kiat dan pelaksana pemerintah di bidang
kurikulum dan proses belajar-mengajar, perlu netral, tidak memihak pada golongan politik apa pun. 6.
Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah (Departemen Pendidika dan
Kebudayaan), yang berkenaan dengan pembaruan di bidang pendidikan, perlu
diupayakan kerja sama antara pemrintah dan organisasi professional guru (PGRI) dan juga dengan ISPI. Dengan memahami Sembilan butir kode etik guru seperti diuraikan di atas, diharapka guru mampu berperan secara aktif dalam upaya memberikan motivasi kepada subjek belajar yang dihadapi oleh anak didik/subjek belajar berarti akan dapat dipecahkan atas bimbingan guru dan kemampuan serta kegairahan mereka sendiri.Dengan demikian, kegiatan belajar-mengajar akan berjalan degan baik, sehingga hasilnya optimal. Adapun menurut kesepakatan para guru Indonesia, dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera puteri bangsa. Sehingga Kode Etik Guru Indonesia pun dirumuskan sebagai berikut:
Bagian Satu Pengertian, tujuan, dan Fungsi Pasal 1
1)
Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan
diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalammelaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota maasyarakat dan warga negara. 2)
Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas
profesionalnya
untuk
mendidik,
mengajar,membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah.
Pasal 2
1)
Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku
bertujuan
menempatkan
guru sebagai
profesi
terhormat,
mulia,
dan
bermartabat yang dilindungi undang-undang. 2)
Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan
norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.
Bagian Dua Sumpah/Janji Guru Indonesia Pasal 3
1)
Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud
pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilainilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 2)
Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi
profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. 3)
Setiap
pengambilan
sumpah/janji
guru
Indonesia
dihadiri
oleh
penyelenggara satuan pendidikan. Pasal 4
1)
Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia. 2)
Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara
perorangan atau kelompok sebelumnya melaksanakan tugas.
Bagian Tiga Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional Pasal 5
Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari : 1)
Nilai-nilai agama dan Pancasila
2)
Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensi profesional. 3)
Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi
perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual, Pasal 6
1)
Hubungan Guru dengan Peserta Didik: a)
Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tuga
didik, mengajar, membimbing, mengarahkan,melatih,menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. b)
Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati
dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. c)
Guru
mengetahui
bahwa
setiap
peserta
didik
memiliki
karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. d)
Guru
menghimpun
informasi
tentang
peserta
didik
dan
menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan. e)
Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-
menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
f)
Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa
kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. g)
Guru berusaha
secara manusiawi
untuk mencegah
setiap
gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. h)
Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya
untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya. i)
Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-
kali merendahkan martabat peserta didiknya. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. j)
Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi
kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. k)
Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan
penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. l)
Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi
peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan. m) Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk alasan-alasan
yang
tidak
ada
kaitannya
dengan
kepentingan
pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. n)
Guru
tidak
boleh
menggunakan
hubungan
dan
tindakan
profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama o)
Guru
tidak
boleh
menggunakan
hubungan dan
tindakan
profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungankeuntungan pribadi.
2)
Hubungan Guru dengan Orangtua/wali Siswa : a)
Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan
efisien dengan Orangtua/Wali siswa dalam melaksannakan proses pedidikan. b)
Guru mrmberikan informasi kepada Orangtua/wali secara jujur
dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. c)
Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang
lain yang bukan orangtua/walinya. d)
Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan
berpatisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. e)
Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa
mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya. f)
Guru menjunjunng tinggi hak orangtua/wali siswa
untuk
berkonsultasin dengannya berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan. g)
Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional
dengan
orangtua/wali
siswa
untuk
memperoleh
keuntungna-
keuntungan pribadi. 3)
Hubungan Guru dengan Masyarakat : a)
Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif
dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. b)
Guru
mengakomodasikan
mengembnagkan
dan
aspirasi
meningkatkan
masyarakat
kualitas
pendidikan
dalam dan
pembelajaran. c)
Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam
masyarakat
d)
Guru berkerjasama
secara
arif dengan
masyarakat
untuk
meningkatkan prestise dan martabat profesinya. e)
Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan
masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya f)
Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi
nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. g)
Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta
didiknya kepada masyarakat. h)
Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam
kehidupam masyarakat. 4)
Hubungan Guru dengan sekolah: a)
Guru memelihara dan eningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi
sekolah. b)
Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif
dalam melaksanakan proses pendidikan. c)
Guru menciptakan melaksanakan proses yang kondusif.
d)
Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar
sekolah. e)
Guru menghormati rekan sejawat.
f)
Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat
g)
Guru menjunung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan
kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional. h)
Guru dengan berbagai
cara harus
membantu rekan-rekan
juniornya untuk tumbuh secara profsional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
i)
Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan
pendapat-pendapat
profesionalberkaitan
dengan
tugas-tugas
pendidikan dan pembelajaran j)
Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan
kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat. k)
Guru memliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat
meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran. l)
Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang
dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya. m) Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyaan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat. n)
Guru
tidak boleh
melakukan tindakan
dan mengeluarkan
pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya o)
Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional
sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarnya. p)
Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk
pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum. q)
Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang
langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat. 5)
Hubungan Guru dengan Profesi : a)
Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi
b)
Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu
pendidikan dan bidang studi yang diajarkan c)
Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya
d)
Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi
dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas konsekuensiinya. e)
Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab,
inisiatif individual, dan integritas dalam tindkan-tindakan profesional lainnya. f)
Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan
pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya. g)
Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang
dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan proesionalnya h)
Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud
menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran. 6)
Hubungan guru dengan Organisasi Profesinya : a)
Guru menjadi anggota aorganisasi profesi guru dan berperan serta
secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. b)
Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang
memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan c)
Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi
pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. d)
Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi
dalam
menjalankan
tugas-tugas
bertanggungjawab atas konsekuensinya.
organisasi
profesi
dan
e)
Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu
bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. f)
Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan
pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya. g)
Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu
untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. h)
Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai
organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 7)
Hubungan Guru dengan Pemerintah : a)
Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program
pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya. b)
Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan
kehidupan berbudaya. c)
Guru berusaha menciptakan, memeliharadan meningkatkan rasa
persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD1945. d)
Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh
pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. e)
Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang
berakibat pada kerugian negara.
Bagian Empat Pelaksanaan , Pelanggaran, dan sanksi Pasal 7
1)
Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan
Kude Etik Guru Indonesia. 2)
Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik
Guru Indonesia kepada rekan sejawat Penyelenggara pendidikan, masyarakat dan pemerintah. Pasal 8
1)
Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan
Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru. 2)
Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 3)
Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat.
Pasal 9
1)
Pemberian
rekomendasi
sanksi
terhadap
guru
yang
melakukan
pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. 2)
Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus objektif 3)
Rekomendasi
Dewan
Kehormatan
Guru
Indonesia
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. 4)
Sanksi
sebagaimana dimaksud
pada ayat
(3)
merupakan
upaya
pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
5)
Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru
Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. 6)
Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa
bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
Bagian Lima Ketentuan Tambahan Pasal 10
Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan.
Bagian Enam Penutup Pasal 11
1)
Setiap guru secara sungguh-sungguh menghayati,mengamalkan serta
menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia. 2)
Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih
organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3)
Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru
yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia.
2.3 Hakikat Kode Etik Guru
Pada dasarnya guru adalah tenaga professional di bidang kependidikan yang memiliki tugas mengajar, mendidik, dan membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berpribadi (pancasila).Dengan demikian, guru memiliki kedudukan yang sangat penting dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menangani berhasil atau tidaknya program pendidikan.Kalau boleh dikatakan sedikit secara ideal, baik atar buruknya suatu bangsa di masa mendatang banyak terletak di tangan guru. Sehubungan dengan itu guru sebagai tenaga professional memerlukan pedoman atau kode etik guru agar terhidar dari segala bentuk penyimpangan. Kode etik menjadi pedoman baginya untuk tetap professional (sesuai dengan tuntutan dan persyaratan profesi).Setiap guru yang memegang keprofesionalannya sebagai pendidik akan selalu berpegang epada kode etik guru. Sebab kode etik guru ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi itu sendiri. Kode etik yang memedomani setiap tingkah laku guru senantiasa sangat diperlukan. Karena dengan itu penampilan guru akan terarah dengan baik, bahkan akan terus bertambah baik. Ia akan terus menerus memperhatikan dan mengembangkan profesi keguruannya. Kalau kode etik yang merupakan pedoman atau pegangan itu tidak dihiraukan berarti akan kehilangan pola umum sebagai guru. Jadi postur kepribadian guru akan dapat dilihat bagaimana pemanfaatan dan pelaksanaan dari kode etik yang sudah disepakati bersama tersebut. Dalam hubungan ini jabatan guru yang betuk-betuk professional selalu dituntut adanya kejujuran professional. Sebab kalau tidak ia akan kehilangan pamornya sebagai guru atau boleh dikatakan hidup diluar lingkup keguruan.
2.4 Tujuan Kode Etik Guru
Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi.profesi itu sendiri.Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. 2.4.1
Menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat,
agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh
karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindaktanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi. 2.4.2
Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan mencakup lahir (atau material) maupun batin (spiritual,
emosional, dan mental).Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya. 2.4.3
Pedoman berperilaku Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak
pantas dan tidak jujur bagi para anggota prof'esi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. 2.4.4.
Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatanpengabdian profesi, sehingga
bagi
para
anggota
profesidapat
dengan
mudah
mengetahui
tugas
dan
tanggungjawabpengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya.Olehkarena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuanyang perlu dilakukan para anggota profesi dalammenjalankan tugasnya. 2.4.5
Untuk meningkatkan mutu profesi Kode etik memuat norma norma dan anjuran agar paraanggota profesi selalu
berusaha untuk meningkatkan mutupengabdian para anggotanya. 2.4.6
Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktifberpartisipasi dalam
membina organisasi profesi dankegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwatujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara
kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. 2.5 Fungsi Kode Etik Guru
Pada dasarnya kode etik berfungsi sebagai, perlindungan dan pengembangan bagi profesi itu, dan sebagai pelindung bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan suatu profesi. Gibson and Mitchel (1995;449), sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota suatu profesi dan pedoman bagi masyarakat pengguna suatu profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika anggota profesi yang bertindak di luar kewajaaran. Secara umum fungsi kode etik guru adalah sebagai berikut: 1.
Agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya,
sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. 2.
Agar guru bertanggungjawab atas profesinya.
3.
Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal.
4.
Agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
5.
Agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri.
6.
Agar profesi ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.
BAB 3 PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari makalah tersebut adalah : 1.
Bahwa Kode Etik Guru merupakan aturan tata-susila keguruan. Aturan-aturan
tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru) melibatkan dari segi usaha. 2.
Aturan yang terdapat dalam Kode Etik Guru dirumuskan oleh PGRI dan para
guru di Indonesia 3.
Kode etik sangatlah penting bagi para guru di Indonesia karena dengan kode etik
penampilan guru akan terarah dengan baik, bahkan akan terus bertambah baik. Dan akan terus menerus memperhatikan dan mengembangkan profesi keguruannya. 4.
Tujuan kode etik guru antara lain adalah menjunjung tinggi martabat profesi,
menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, pedoman berperilaku, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan mutu profesi dan meningkatkan mutu organisasi profesi. 5.
Fungsi kode etik guru antara lain adalah agar guru memiliki pedoman dan arah
yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab atas profesinya, terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri dan terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. 3.2 Saran
1.
Sebaiknya sebagai sseorang guru yang professional harus mematuhi kode etik guru.
2.
Dengan adanya kode etik guru, sebaiknya seorang guru tidak melakukan tindakan-
tindakan yang menyimpang dari kode etik guru. 3.
Dalam melaksanakan profesi keguruannya, sebagai seorang orang guru harus sesuai
dengan kode etik guru yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
DAFTAR PUSTAKA Sardiman
A.M.2007. Interaksi
dan
Motivasi
Belajar
Mengajar .PT
Raja
Grafindo
Persada:Jakarta Purwanto Ngalim.2005. Administrasi dan Supervisi Pendidikan.PT Remaja Rosdakarya Offset:Bandung http://syadiashare.com/kode-etik-guru-di-indonesia.html(di posting tanggal 11 Maret 2011, pada hari minggu pukul 10:30) wrks.itb.ac.id/app/images/files_produk_hukum/uu_14_2005.pdf ( di posting tanggal 11 Maret 2011,
pada hari minggu pukul 10:30) www.4shared.com/office/Bod3Ajru/kode-etik -guru-indonesia.htmldi posting tanggal 12 Maret
2011, pada hari Senin pukul 13:30) file.upi.edu/.../ E TIKA .../pert_4_dan_5_ kode _ etik _ g uru .pdf di posting tanggal 12Maret 2011, pada
hari Senin pukul 13:30) www.uin-malang.ac.id/index.php?...kode-etik -guru.di posting tanggal 12Maret 2011, pada hari
Senin pukul 13:30)
