MAKALAH PERUBAHAN SISTEM KOPERASI SEBAGAI PENYALUR TENAGA KERJA OUTSOURCING Mkalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaaan yang diampu oleh Bapak Yuliansyah
Disusun oleh :
Nama
: Deki Wahyu Saputro
NIM
: 201271140
PROGRAM STUDI D3 ELEKTRO SEKOLAH TINGGI TEKNIK PLN JAKARTA
KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkah, dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul
“
Perubahan Sistem Koperasi Sebagai Penyalur
Tenaga Kerja Outsourcing . ”
Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, serta diharapkan dapat menambah wawasan terkait sistem koperasi dan hubungan kerja outsourcing. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua sumber-sumber media yang telah saya jadikan referensi untuk penyusunan makalah ini, semoga dapat memberikan terwujudnya generasi masa depan yang lebih baik. Saya berharap, semoga informasi yang ada dalam makalah ini dapat berguna bagi saya khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, masih ada kekurangan dan kesalahannya. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan agar kedepan penulis dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penulisan makalah ini.
Gresik, 8 Juni 2013
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................i DAFTAR ISI ..........................................................................................................ii
BAB
BAB
I
II
PENDAHULUAN ..............................................................................1
1.1
LATAR BELAKANG..............................................................1
1.2
RUMUSAN MASALAH.........................................................2
1.3
TUJUAN PENULISAN...........................................................2
PEMBAHASAN..................................................................................3
2.1
FILOSOFI KOPERASI ..........................................................3
2.2
DEFINISI DARI TENAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING)..................................................................4
2.3
KETIDAKSESUAIAN KOPERASI SEBAGAI PENYEDIA TENAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING)..........................5
2.4
PENYELESAIAN TERKAIT
PERMASALAHAN
PENYEDIA
TENAGA
KOPERASI ALIH
DAYA
(OUTSOURCING)...................................................................7
BAB III PENUTUP...........................................................................................8
3.1
KESIMPULAN.......................................................................8
3.2
SARAN..................................................................................8
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................................9
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Seperti kita ketahui bersama bahwa koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di Kampung Rochdale. Namun sebelum koperasi mulai tumbuh dan berkembang sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadinya revolusi industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Setelah berkembang di Inggris koperasi menyebar ke berbagai Negara baik di Eropa daratan, Amerika, dan Asia termasuk ke Indonesia. Pada dasarnya koperasi digunakan sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan persoalan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Koperasi sebenarnya sudak masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A.Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada umumnya orang menganggap koperasi adalah sebagai organisasi sosial, yaitu melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak mencari keuntungan. Ada juga yang mengatakan bahwa koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya saja. Dan yang lebih ekstrim mengatakan bahwa koperasi itu hanya kemakmuran pengurusnya saja. Kami kira ini anggapan atau pemikiran yang keliru. Karena sebenarnya koperasi adalah bentuk kegiatan usaha yang paling ideal di mana anggotanya, juga bertindak sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sekaligus sebagai pemilik. Dalam kontenks Indonesia, koperasi merupakan bentuk usaha yang syah, yang keberadaannya diakui dalam UUD-1945. Awalnya keberadaan koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok para anggotanya, Namun dalam perkembangannya fungsi koperasi menjadi bermacammacam antara lain sebagai tolak ukur kegiatan usaha, sebagai bentuk usaha baru, dan sebagai alternatif kegiatan usaha penyedia tenaga alih daya atau outsourcing.
1.2
RUMUSAN MASALAH
Dalam makalah ini, saya akan membahas mengenai masalah ketidaksesuaian usaha koperasi sebegai penyedia tenaga outsourcing, didapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam analisis permasalahan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 1. Apa Filosofi Koperasi ? 2. Apa Definisi dari Tenaga Alih Daya (Outsourcing)? 3. Koperasi menjadi Penyedia Tenaga Alih Daya (Outsourcing)? 4. Bagaimana bentuk Penyelesaian Masalah Koperasi yang menjadi Penyedia Tenaga Alih Daya (Outsourcing)?
1.3
TUJUAN PENULISAN
Adapun maksud dan tujuan dibuatnya makalah yang membahas tentang ketidaksesuaian usaha koperasi sebagai penyedia tenaga alih daya (Outsourcing) adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui dengan jelas filosofi dari koperasi 2. Mengetahui definisi dari tenaga alih daya (Outsourcing) 3. Mengetahui usaha-usaha yang sesuai dengan azas koperasi 4. Mengetahui bentuk penyelesaian koperasi terkait penyedia tenaga alih daya (Outsourcing)
BAB II PEMBAHASAN 2.1
FILOSOFI KOPERASI
Pengertian koperasi berasal dari bahasa inggris co-operation yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang dimaksud dengan Koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan para ahli Definisi Koperasi:
Ø Muhammad Hatta (1994): Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan.
ILO (dikutip oleh Edilius & Sudarsono, 1993): Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang di awasi secara demokratis.
Dr. G. Mladenata, didalam bukunya “Histoire Desdactrines Cooperative” mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarelauntuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.
Ø H.E. Erdman, dalam bukunya “Passing Monopoly as an aim of Cooperatif” ialah
pemilik
dan
yang
menggunakan
jasanya
dan
mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi. Pengertian Koperasi di Indonesia. Dasar hukum keberadaan koperasi di
Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain
dikemukakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas k ekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut pasal 1 UU No.25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi adalah sebagai satusatunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
2.2
Tenaga
DEFINISI DARI TENAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING)
Alih
Daya
(Outsourcing )
diartikan
sebagai
pemindahan
atau
pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.
Tenaga Alih Daya (Outsourcing ) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum outsourcing (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).Pengaturan tentang outsourcing (Alih Daya) ini sendiri masih dianggap pemerintah kurang lengkap. Dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang paket Kebijakan Iklim Investasi disebutkan bahwa outsourcing (Alih Daya) sebagai salah satu faktor yang harus
diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah tersebut dengan maksud untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja Indonesia sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran, dimana jumlah lulusan tiap tahun tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
2.3
KETIDAKSESUAIAN KOPERASI SEBAGAI PENYEDIA TENAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING)
Koperasi, yang menurut Drs.Muhammad Hatta mengungkapkan bahwa koperasi didirikan dengan asas kekeluargaan, dibentuk sebagai pencerminan dari prinsip kolektivitas dalam sistem ekonomi kerakyatan. Inilah yang membedakan koperasi dengan perusahaan kapitalis. Perusahaan kapitalis lebih menekankan prinsip individualisme dan tentunya penumpukan modal sebesar-besarnya.
Faktanya, saat ini sejumlah koperasi sudah tercerabut dari konsep dasar yang digagas Hatta. Prinsip kolektivitas dinomorduakan, penumpukan modal sebesar besarnya dikedepankan. Paling tidak itulah potret koperasi yang bergerak di bidang jasa outsourcing yang marak berkembang saat ini. Salah satu contohnya : Koperasi Karyawan PT PJB UP Gresik yang pernah menjadi penyedia tenaga kerja outsourcing di PT PJB UP Gresik. Banyaknya koperasi yang bergerak di bidang pengerahan tenaga kerja itu memang bukan tanpa dasar. Pasal 65 ayat (3) UU
Ketenagakerjaan
menandaskan
bahwa
perusahaan
yang
boleh
menyelenggarakan outsourcing adalah perusahaan yang berbadan hukum. Di Indonesia, badan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Karena itu, secara normatif sah-sah saja koperasi menyelenggarakan outsourcing.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 101 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, merinci lebih jauh mengenai badan hukum apa saja yang berhak menjadi agen outsourcing , yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi saja. Yayasan tidak disebut dalam Kepmenaker ini karena mungkin yayasan tidak diberi ruang untuk mencari keuntungan.
Secara normatif, fungsi dan peran Koperasi cukup mulia. Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi berfungsi dan berperan dalam membangun potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Selain itu, masih di dalam pasal yang sama, Koperasi juga berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
Dalam tataran implementatif, fungsi dan peran yang cukup luhur itu tampaknya tidak bisa diwujudkan oleh koperasi yang bergerak di bidang outsourcing . Betapa tidak. Praktik menunjukkan bahwa outsourcing ternyata makin menyengsarakan buruh.
Di tengah himpitan minimnya pengupahan dan ancaman PHK sepihak, nasib buruh menjadi semakin tidak menentu dengan sistem outsourcing ini. Buruh outsourcing akhirnya hanya menggantungkan hidup pada kemurah-hatian perusahaan pemakai jasa tenaga kerja. Belum lagi terbelenggunya hak-hak buruh outsourcing untuk berserikat.
Yogo Pamungkas, pengajar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Trisakti berpendapat . Menurutnya, sistem outsourcing untuk saat ini tidak bisa dihindari. Untuk mengantisipasi jaminan perlindungan pekerjaan bagi pekerja, ia berharap agar semua agen outsourcing menerapkan PKWTT alias pegawai tetap kepada para pekerjanya yang akan di-outsourcing -kan. Selain itu mungkin bisa juga diterapkan upah minimal bagi pekerja outsourcing yang jumlahnya jauh lebih tinggi dari pekerja biasa. Sehingga masalah kesejahteraan pekerja outsourcing bisa teratasi. 2.4
PENYELESAIAN
PERMASALAHAN
KOPERASI
TERKAIT
PENYEDIA TENAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING)
Dari permasalahan koperasi yang terkait dengan penyedia tenaga kerja daya alih (Outsourcing), maka sudah saatnya mengembalikan fungsi koperasi ketujuan awal mensejahterakan anggotanya sesuai dengan asas kekeluargaan yang digagas bapak
koperasi Indonesia, Drs.Muhammad Hatta. Untuk mengembalikan f ungsi koperasi maka diperlukan penentuan strategi yang membahas kemana koperasi akan dibawa dan dikembangkan. Hal ini dapat dicontohkan dari Koperasi Karyawan PT PJB UP Gresik, berdasarkan perkembangannya koperasi untung dalam pengelolaan tenaga kerja outsourcing, namun bila dipandang dari segi sosial maka terjadi penurunan citra koperasi. dari pengalaman diatas para jajaran pengurus koperasi karyawan PT PJB UP Gresik melakukan perubahan sistem manajemen dalam pengelolaan koperasi yaitu dalam hal tenaga kerja outsourcing. Dalam hal ini koperasi karyawan bersama jajaran manajemen PT PJB UP Gresik dan jajaran PT MKP (Mitra Karya Prima) yang tidak lain merupakan anak perusahaan PT PJBS, melakukan kerjasama untuk melakukan alih fungsi manajemen atas tenaga kerja outsourcing dari koperasi karyawan kebawah pimpinan PT MKP sehingga status tenaga outsourcing akan menjadi karyawan PT MKP melalui PKB yang telah disepakati, namun dalam pekerjaan sehari-hari tidak terjadi perubahan sehingga PT PJB UP Gresik tetap menjadi perusahaan pemakai tenaga kerja PT MKP. Penerapan sistem kerja PKWT dan PKWTT tetap diterapkan sebab PT PJB sebagai pengguna tenaga kerja membutuhkan tenagatenaga kerja yang selalu siap dalam melaksanakan tugasnya demi terjaganya kehandalan dari unit pembangkit. Dengan demikian diharapkan masalah ketenagakerjaan outsourcing dpat teratasi dan fungsi koperasi akan kembali ke fitrahnya untuk mensejahterakan anggotanya sesuai dengan asas kekeluargaan seperti yang digagas Bapak Muhammad Hatta.
BAB III PENUTUP 3.1
KESIMPULAN
Koperasi merupakan “ Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” pasal 1 UU No.25/1992 , dengan landasan asas yang begitu mulia untuk mensejahterakan anggotanya, alangkah lebih baiknya tidak melakukan usaha penyedia tenaga outsourcing, karena asas kekeluargaan tidak sesuai dengan peraturan mengenai outsourcing, dimana pemilik tenaga kerja akan mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kehidupan dan kesejahteraan dari pada pekerja sehingga akan bersifat kapitalis.
3.2
SARAN
Adapun saran yang dapat saya berikan dalam makalah ini adalah, hendaknya dalam melakukan pengubahan sistem manajemen di koperasi harus tertulis dalam hasil rapat anggaran tahunan. Selain itu perpindahan pimpinan dari koperasi ke perseroan terbatas harus dengan jelas dan lengkap tertuang dalam PKB sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
DAFTAR PUSTAKA http://beritaonline.com selasa,4Juni2013 http://www.Hukumonline (Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 1999 Sendjun Manullang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001
