M. Fahmi Bahar Dyah Kasita Amarda Puspyanto Puspyanto
10/302255/PS/06041 10/304855/PS/06053 10/305059/PS/06061
Sejarah Ketenagakerjaan di Indonesia
Perbudakan Legalisasi: sebuah aturan yang dikenal sebagai Black Code dari JeanBaptiste Colbert (1619-1683), dengan instrument hukum ia memasukkan perbudakan ke dalam sistem legal Di Nusantara pada tahun 1811-1816 masa pendudukan Inggris dengan tokohnya Thomas Stanford Raffles dikenal sebagai anti perbudakan, di tahun 1816 mendirikan “The Java benevolent institution” semacam lembaga dengan tujuan penghapusan perbudakan. Masa pendudukan Nederland pada 1817 ada peraturan tentang larangan memasukkan budak ke Pulau Jawa (Stb. 1817 No. 42). Penghapusan perbudakan di Indonesia terjadi secara berangsur, ditandai dengan beralihnya hubungan ini dan diganti dengan system “perhambaan”.
Perhambaan Sistem ini dapat dikatakan pelunakan dari perbudakan ( pandelingschap) dengan menetapkan sejumlah uang sebagai utang (pinjaman) dari si-hamba (bekas budak) kepada si bekas pemilik (disebut juga pemegang gadai karena diibaratkan adanya peristiwa pinjam meminjam uang dengan jaminan pembayarannya adalah diri si peminjam/berutang).
Kerja Rodi Rodi yang berlangsung di Indonesia digolongkan dalam tiga golongan: Rodi-gubernemen, yaitu rodi untuk kepentingan gubernemen dan para pegawainya (herendienst); Rodi perorangan, yaitu rodi untuk kepentingan kepala-kepala dan pembesar-pembesar Indonesia ( persoonlijke diensten); Rodi-desa, yaitu rodi untuk kepentingan desa (desa diensten).
Sejarah Hukum Perburuhan dan Hubungan Kerja Pada Jaman kemerdekaan Pemerintahan Soekarno Pasca Proklamasi (1945-1958) Peraturan ketenagakerjaan yang ada pada masa ini cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh, dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini. Pemerintahan Soekarno Masa Orde Lama (1959-1966) Pada masa ini kondisi perburuhan dapat dikatakan kurang diuntungkan dengan sistem yang ada. Pemerintahan Soeharto di Masa Orde Baru Kebijakan industrialisasi yang dijalankan pemerintah Orde Baru juga mengimbangi kebijakan yang menempatkan stabilitas nasional sebagai tujuan dengan menjalankan industrial peace khususnya sejak awal Pelita III (1979-1983), menggunakan sarana yang diistilahkan dengan HPP (Hubungan Perburuhan Pancasila). Pemerintahan BJ. Habibie (1998-1999) Pada 5 Juni dikeluarkan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 yang mensahkan Konvensi ILO No.87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi berlaku di Indonesia. Meratifikasi K.ILO Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi No. 138 tahun 1973) yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak dengan membuat batasan usia untuk diperbolehkan bekerja melalui UU No. 20 Tahun 1999.
(lanjutan) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia Tahun 1998-2003 yang salah satunya diwujudkan dengan pengundangan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) Dilihat dari peraturan ketenagakerjaan yang dihasilkan, pemerintahan Abdurrahman Wahid ini dinilai sangat melindungi kaum pekerja/buruh dan memperbaiki iklim demokrasi dengan UU serikat pekerja/serikat buruh yang dikeluarkannya yaitu UU No 21 Tahun 2000 Pemerintahan Megawati Soekarno Putri (2001-2004) peraturan perundangan ketenagakerjaan dihasilkan, di antaranya yang sangat fundamental adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menggantikan sebanyak 15 (limabelas) peraturan ketenagakerjaan, sehingga Undang-Undang ini merupakan payung bagi peraturan lainnya Undang-Undang yang juga sangat fundamental lainnya adalah UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang disahkan pada 14 Januari 2004 dan UU No. 39 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi, menuntaskan masalah pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan sehubungan dengan hal di atas, kurang mendapat dukungan kalangan pekerja/buruh.
Undang-undang No. 13 tentang ketenagakerjaan ini antara lain memuat : 1) Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; 2) Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; 3 3) Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh; 4) Pelatihan kerja; 5) Pelayanan penempatan tenaga kerja 6) Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan; 7) Pembinaan hubungan industrial 8) Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 9) Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/ buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; 10) Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ketentuan Umum (Pasal 1) Landasan, Asas, Dan Tujuan (Pasal 2 - 4) Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama (Pasal 5 - 6) Perencanaan Tenaga Kerja Dan Informasi Ketenagakerjaan (Pasal 7 - 8) Pelatihan Kerja (Pasal 9 - 30) Penempatan Tenaga Kerja (Pasal 31 - 38) Perluasan Kesempatan Kerja (Pasal 39 - 41) Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 42 49) Hubungan Kerja (Pasal 50 - 66) Perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan Perlindungan (Pasal 67 - 87) Pengupahan (Pasal 88 - 98) Kesejahteraan (Pasal 99 - 101) Hubungan Industrial Umum (Pasal 102 - 103) Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Pasal 104) Organisasi Pengusaha (Pasal 105) Lembaga Kerja Sama Bipartit (Pasal 106) Lembaga Kerja Sama Tripartit (Pasal 107)
Peraturan Perusahaan (Pasal 108 - 115) Perjanjian Kerja Bersama (Pasal 116 - 135) Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 136) Mogok Kerja (Pasal 137 - 145) Penutupan Perusahaan/lock-out (Pasal 146 149) Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 150 - 172) Pembinaan (Pasal 173 175) Pengawasan (Pasal 176 181) Penyidikan (Pasal 182) Ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif Ketentuan Pidana (Pasal 183 - 189) Sanksi Administratif (Pasal 190)
Kasus Pabrik Panci, Tangerang
Pabrik Panci Alumunium CV Cahaya Logam hanya mengantongi surat keterangan usaha lurah Bunder Kecamatan Cikupa. Pabrik ini liar karena tidak mengantongi izin industri dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Para buruh bekerja mulai dinihari dan berakhir tengah malam, mereka tidak bisa beribadah dan disiksa kalau bekerja tidak giat. Tempat istirahat para buruh berupa ruang tertutup 8 x 6 meter, tanpa ranjang tidur, hanya ada alas tikar, kondisi pengap, lembab, gelap, terdapat fasilitas kamar mandi yang jorok dan tidak terawat. Pakaian, uang dan HP buruh disita oleh pemilik usaha dengan alasan yang tidak diketahui. 4 dari 25 buruh yang disekap tersebut masih berusia anak-anak dibawah 17 tahun.
Pembahasan
Pemilik perusahaan oleh Kepolisian dijerat dengan 4 pasal berlapis yaitu 1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 3) Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 4) Pelanggaran Pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan, dengan fakta bahwa barang-barang milik para buruh seperti handphone, dompet, uang, dan pakaian dilucuti dan dikuasai oleh tersangka. Juga dengan adanya fakta bahwa gaji para buruh tidak semuanya diberikan oleh Yuki kepada para buruh. Buruh-buruh tersebut oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diberikan santunan. 4 orang yang masih berusia 17 tahun akan disekolahkan di SMK dengan biaya dari Kementrian. Sedangkan 18 orang buruh lainnya dari daerah yang sama yang telah dewasa ditawari untuk bekerja di pabrik sepatu oleh Pemda Tangerang. Adapun untuk 7 orang buruh yang berasal dari luar kota Tangerang (Lampung) ditawari untuk membuka usaha tapioka. Mereka diberikan modal oleh Kemenakertrans.
Kasus Luviana, Karyawan Metro TV yang dipecat sepihak
Luviana bekerja lebih dari sepuluh tahun di perusahaan milik Surya Paloh itu. Dia dibebastugaskan pada 31 Januari 2012 dan diberhentikan sepihak pada 27 Juni 2012 tanpa keterangan jelas. Pada 5 Juni 2012, Luviana bertemu Surya Paloh dan dijanjikan akan dipekerjakan kembali. Namun, pada 27 Juni 2012 Luviana justru menerima surat pemecatan. Sejak 1 Juli 2012 hingga hari ini, Luviana sudah tak menerima gaji. Pembebastugasan Luviana banyak disinyalir karena upaya wartawan tersebut untuk mendirikan serikat pekerja di MetroTV.
Pembahasan Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja 13 Tahun 2003, selama belum ada proses hukum yang inkracht, buruh harus tetap digaji. Karena pada kasus ini terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, maka menurut UU No. 13 Tentang Tenaga Kerja Tahun 2003 pasal 62 , “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
