BAB II PEMBAHASAN I.
PENDAHULUAN Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan ikatan akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keungan bank syari’ah (KDPPLKBS) pada tahun 2002. KDPPLKBS selanjutnya di sempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syari’ah (KDPPLKS). Penyempurnaan KDPPLKS terhadap KDPPLKBS di lakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syari’ah pada bank syari’ah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syari’ah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syari’ah. Berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan standar Akuntansi
Keuangan
dalam
Exposure
Draf
KDPPLKS
dengan
KDPLKBS (2002). Sistematika KDPPLKBS (2002) hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda dari KDPPLK (2004) dan jika diatur secara khusus diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPPLK (1994) dianggap juga berlaku dalam bank syari’ah. I.1 Tujuan dan Peranan KDPPLKS IAI (2007) menjelaskan bahwa Kerangka Dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi : a. Penyusun standar akuntansi keuangn syari’ah, dalam pelaksanaan tugasnya; b. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syari’ah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syari’ah;
c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip syari’ah yang berlaku umum; dan d. Para pemakai Laporan Keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syari’ah.1 I.2 Ruang Lingkup Seperti dijelaskan (IAI, 2007), kerangka dasar ini membahas : a. tujuan laporan keuangan; b. karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan; dan c. definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan Lebih lanjut dijelaskan, Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements, yang selanjutnya hanya disebut “laporan keuangan”), termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara pemakai ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut
seharusnya
disusun
dan
disajikan
dengan
mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus, dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar ini. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan komersial dan atau sosial. Laporan keuangan kegiatan komersial meliputi neraca, laporan laba rugi, 1 Wiyono Slamet & Maulamin Taufan, Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta, Mitra Wacana Media ,2012) hlm 68
laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan atas kegiatan social meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Di samping itu juga termasuk, skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis. Kerangka dasar ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan dalam laporan keuangan entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sector swasta. Entitas syariah pelapor adalah entitas syariah yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan entitas syariah. Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap melainkan hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional. 2 Dapat penulis jelaskan lebih lanjut, bahwa kerangka dasar ini bukan hanya berlaku bagi entitas syariah saja, melainkan juga entitas lainnya (konvensional) yang melakukan transaksi syariah dengan entitas syariah lainnya. Tidak seperti kerangka dasar yang menjadi dasar pelaksanaan PSAK No. 59 yang khusus untuk bank syariah. I.3 Pemakai dan Kebutuhan Informasi a. Investor. Investor dan penasehat berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk 2 Wiyono Slamet & Maulamin Taufan, Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta, Mitra Wacana Media ,2012) hlm 69
membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi
yang
memungkinkan
mereka
untuk
menilai
kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen. b. Pemberi dana qardh. Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo c. Pemilik dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer yang
berkepentingan
akan
informasi
keuangan
yang
memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. d. Pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut. f. Pengawas syariah. Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah. g. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi
yang
memungkinkan
mereka
untuk
menilai
kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. h. Pemasok dan mitra usaha lainnya. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada
pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah. i. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah. j. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan
