Page 3
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangn. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi, adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi dan laporan keuangan.
Dalam makalah ini kami akan membahas kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangna syariah. Pembahasan diawali dengan diskusi tentang perkembangan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dan diikuti dengan tujuan KDPPLKS, pemakai laporan keuangan syariah, tujuan laporan keuangn, asumsi dasar, unsur-unsur laporan keuangan, dan pengakuan serta pengukuran unsur-unsur laporan keuangan terseut. Relevansi bab ini adalah sebagai dasar dalam memahami landasan yang digunakan oleh penyusun standar dalam membuat standar akuntansi standar.
Telah banyak peneliti di bidang akuntansi, baik muslim maupun nonmuslim yang menelaah teori maupun penelitian tentang tujuan maupun kerangka dasar atas laporan keuangan syariah. Misalnya, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), Dewan Standar Akintansi Indonesia (DSAK) menusun PSAK Syariah tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kenapa kita mempelajari tentang kerangka dasar laporan keuangan syariah, yaitu agar kita mampu mengetahui seperti apa kerangka dasar laporan keuangan syariah setelah mengetahui dasar kerangka laporan keuangan syariah kita akan lebih mudah untuk membuat laporan keuangan syariah.
1.2 Rumusan Masalah :
Adapun Rumusan Masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
Bagaimana Perkembangan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah –Ikatan Akuntan Indonesia?
Bagaimana tujuan kerangka dasr dari laporan keuangan syariah?
Apa saja Aspek Yang Terkait Dengan Transaksi Syari'ah Dan Pemakai Laporan Keuangan Syari'ah?
Apa Tujuan Laporan Keuangan?
Apa saja asumsi-asumsi dasar dari laporan keuangan syariah?
Bagaimana Karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah?
Bagaimana Kendala informasi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan syariah?
1.3 Tujuan:
Adapun Tujuan penulisan dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui Perkembangan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah –Ikatan Akuntan Indonesia
Untuk mengetahui tujuan kerangka dasr dari laporan keuangan syariah
Untuk mengetahui Aspek Yang Terkait Dengan Transaksi Syari'ah Dan Pemakai Laporan Keuangan Syari'ah
Untuk mengetahui Tujuan Laporan Keuangan
Untuk Mengetahui asumsi-asumsi dasar dari laporan keuangan syariah
Untuk Mengetahui Karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah
Untuk Mengetahui Kendala informasi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan syariah
BAB II
PEMBAHASAN
KERANGKA DASAR LAPORAN KEUANGAN SYARI'AH
Perkembangan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Lporan Keuangan Syari'ah –Ikatan Akuntan Indonesia.
Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan ikatan akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keungan bank syari'ah (KDPPLKBS) pada tahun 2002. KDPPLKBS selanjutnya di sempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syari'ah (KDPPLKS). Penyempurnaan KDPPLKS terhadap KDPPLKBS di lakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syari'ah pada bank syari'ah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa institas syari'ah maupun institas konvensional yang bertransaksi dengan skema syari'ah.
Berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan standar Akuntansi Keuangan dalam Exposure Draf KDPPLKS dengan KDPLKBS (2002). Sistematika KDPPLKBS (2002) hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda dari KDPPLK (2004) dan jika diatur secara khusus diasumsiokan kerangka dasar yang ada dalam KDPPLK (1994) doianggap juga berlaku dalam bank syari'ah.
Tujuan Kerangka Dasar
Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:
Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar.
Penyusun laporan keuangan, untuk menaggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yanh berlaku umum
Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah
Aspek Yang Terkait Dengan Transaksi Syari'ah Dan Pemakai Laporan Keuangan Syari'ah
Paradigm transaksi syari'ah
Transaksi syari'ah berlandaskan pada paradigm bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (falah). Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktifitas manusia memiliki akuntabilitas dan nillai ilahiah yang menempatkan perangkat syari'ah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktifitas usaha. Syari'ah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktifitas manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertical dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syari'ah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingn entitas yang melakukan transaksi syari'ah. Adapun akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesame makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis.
Asas transaksi syari'ah
Persaudaraan (ukhuwah): berarti transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi social dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ukhuwah dalam transaksi syariah melingkupi berbagai aspek, yaitu saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi.
Keadilan ('adalah): menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsure riba, dzulm, maysir, gharar, ihtikar, najasy, risywah, ta'alluq, dan penggunaan unsur haram dalam barang, jasa, maupun dalam aktifitas operasi.
Kemaslahatan (maslahah): transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus mengandung dua unsure yaitu halal dan thayyib.
Keseimbangan (tawazum): transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, sektort keuangan dan riil, bisnis dan social, serta keseimbangan aspek pengembangan dan pelestarian.
Universalisme (syumuliyah): transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin.
Karakteristik transaksi syari'ah
Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas social yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapat imbalan. Adapun transaksi non-komersial; dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dana social seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Kedua transaksi harus memenuhi persyaratan syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain:
Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik
Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
Tidak mengandung unsur riba
Tidak mengandung unsur kezaliman
Tidak mengandung unsur masyir
Tidak mengandung unsur gharar
Tidak mengandung unsur haram
Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money)
Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain .
Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan.
Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap.
Pemakai laporan keuangan syari'ah
Pemakai laporan keuangan meliputi:
Investor sekarang dan investor potensial; hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan deviden.
Pemilik dana qardh; untuk mengetahui apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
Pemilik dana syirkah temporer; untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing atau aman.
Pemilik dana titipan; untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat.
Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf; untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.
Pengawas syariah; untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah.
Karyawan; untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah.
Pemasok dan mitra usaha lainnya; untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo.
Pelanggan; untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah.
Pemerintah serta lembaga-lembaganya; untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional lainnya.
Masyarakat; untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara
Tujuan Laporan Keuangan
Berdasarkan paragraf 30 KDPPLKS, dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut KDPPLKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.Selain itu, tujuan lainnya sebagai berikut:
Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:
Shahibul maal/ pemilik dana
Kreditur
Pembayar zakat, infaq dan shadaqah
Pemegang saham
Otoritas pengawasan
Bank Indonesia
Pemerintahan
Lembaga penjamin simpanan
Masyarakat
Menilai prospek arus kas. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor/ pemilik dana, kreditur, saat dan ketidakpastian dalam penerimaan kas dimasa depan atas deviden, bagi hasil, dan hasil dari penjualan, pelunasan (redemption), dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas tersebut sangat tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi, serta pembayaran deviden.
Informasi atas sumber daya ekonomi. Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumberdaya ekonomis bank (economic resources), kewajiban bank untuk mengalihkan sumberdaya tersebut pada entitis lain atau pemilik sama, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumberdaya ekonomi tersebut.
Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Lapora keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah daam mengamalkan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi yang terikat.
Pemenuhan fungsi sosial. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
Asumsi dasar
Dasar akrual
Dengan dasar akrual pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian serta diungkapakn dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.
Akan tetapi, perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha tidaklah menggunakan dasar akrual, melainkan menggunakan dasar kas. Dalam pembagaian hasil usaha.
Kelangsungan Usaha
Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.
Karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah
Karakteristik kualitatif merupakan cirri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai.
Dapat dipahami
Maksudnya adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar.
Relevan
Maksudnya adalah memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan mernegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
Andal
Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithul representation) dari yang seharusnya di sajikan atau yang sevara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut:
Menggambarkan dengan jujur transaksi (penyajian jujur) serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk di sajikan.
Dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsif syari'ah dan bukan hanya bentuk hukumnya (substansi mengungguli bentuk).
Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja (netral).
Di dasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
Lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
Dapat dibandingkan
Pemakai harus dapat dibandingkan laporan keuangan entitas syari'ah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku.
Kendala informasi yang relevan dan andal
Kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal sebagai berikut :
Tepat waktu
Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relativ antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal.
Keseimbangan antara biaya dan manfaat
Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (pervasive) dari suatu karakteristik kualutatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharisnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substabsi, evaluasu biaya dan manfaat merupakan suatu prpses pertimbangaan (judgement proces).
Penyajian yang wajar
Dalam ciri karakteristik kualitatif, tidak dijelaskan mengenai konsep khusus tentang penyajin wajar. Namun, dalam penerapan, muara dari karakteristik kualittif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya akan terlihat pada laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pda umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari atau menyajikan dengan wajar.
Unsur-unsur laporan keuangan
Sesuai karakteristik, laporan keuangan entitas syari'ah, antara lain meliputi:
Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas :
Posisi keuangan
Unsur yang terkait secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:
Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syari'ah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depn diharapkan akan diperoleh entitas syari'ah. .
Kewajiban merupakan utang entitas syari'ah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesayannya di harapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syari'ah yang mengandung manfaat ekonomi.
Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syari'ah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvesatasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
Ekuitas adalah hak resijual atas aset entitas syari'ah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Ekuitas dapat disubklasifikasikan menjadi setoran modal pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal.
Contoh penyususnan laporan posisi keuangan pada bank syariah:
PT Bank Syariah "X"
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20X1
Aset
Xxx
Kas
Xxx
Penempatan pada Bank Indonesia
Xxx
Giro pada bank lain
Xxx
Penempatan pada bank lain
Xxx
Investasi pada efek/surat berharga
Piutang:
Xxx
Murabahah
Xxx
Salam
Xxx
Istishna
Xxx
Ijarah
pembiayaa:
Xxx
Mudharabah
Xxx
Musyarakah
Xxx
Persediaan
Xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi
Xxx
Aset ijarah
Xxx
Aset istishna dalam penyelesaian
Xxx
Penyertaan pada entitas lain
xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan
xxx
Aset lainnya
xxx
Jumlah Aset
KEWAJIBAN
xxx
Kewajiban segera
xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan
xxx
Simpanan
xxx
Simpanan dari bank lain
xxx
Utang:
xxx
Salam
xxx
Istishna
xxx
Kewajiban kepada bank lain
xxx
Pembiayaan yang diterima
xxx
Utang pajak
xxx
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
xxx
Pinjaman yang diterima
xxx
Kewajiban lainnya
xxx
Pinjaman subordinasi
xxx
Jumlah Kewajiban
DANA SYIRKAH TEMPORER
Dana syirkah temporer dari bukan bank:
xxx
Tabungan mudharabah
xxx
Deposito mudharabah
xxx
Dana syirkah temporer dari bank:
xxx
Tabungan mudharabah
xxx
Deposito mudharabah
xxx
Musyarakah
xxx
Jumlah Dana Syirkah temporer
EKUITAS
xxx
Modal disetor
xxx
Tambahan modal disetor
xxx
Saldo laba (rugi)
xxx
Jumlah Ekuitas
xxx
Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah tempporer dan ekuitas
xxx
Laporan laba-rugi
Komponen-komponen laporan laba rugi bank syariah disusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:
PT Bank Syariah "X"
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh bank sebagai mudharib
Pendapatan dari jual beli:
Pendapatan marjin murabahah
Xxx
Pendapatan neto salam paralel
Xxx
Pendapatan neto istishna paralel
Xxx
Pendapatan dari sewa:
Pendapatan neto ijarah
Xxx
Pendapatan dari bagi hasil:
Pendapatan bagi hasil mudharabah
Xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah
Xxx
Pendapatan usaha utama lainnya
Xxx
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh bank sebagai mudharib
Xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil
(xxx)
Pendapatan Usaha Lainnya
Pendapatan imbalan jasa perbankan
xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat
Xxx
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya
Beban Usaha
(xxx)
Beban kepegawaian
(xxx)
Beban administrasi
(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi
(xxx)
Beban usaha lain
(xxx)
Jumlah Beban Usaha
(xxx)
Laba (Rugi) Usaha
Xxx
Pendapatan dan Beban Nonusaha
Pendapatan nonusaha
Xxx
Beban nonusaha
(xxx)
Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha
Xxx
Laba (Rugi) sebelum Pajak
Xxx
Beban Pajak
(xxx)
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan
Xxx
Kinerja
Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan beban didefinisikan berikut ini:
Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari konstribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gain).
Beban (ekspenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syari'ah maupun kerugian yang timbul.
Hak pihak ketiga atau bagi hasil
Hak pihak ketiga atau bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atau keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syari'ah dalam suatu periode laporan keuangan.
Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syari'ah.
Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syari'ah tersebut.
Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan
Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:
Biaya historis (historical cost)
Aset di catat sebesar pengeluaran kas (setara kas) yang di bayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
Biaya kini (current cost)
Aset dinilai dalam jumlah kas (stara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau stara aset diperoleh sekarang.
Nilai realisasi atau penyelesaian (realizable atau settement value)
Aset dinyatakan dalam jumlah pas (setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disporal).
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
Informasi tentang dasar penyusunsn laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
Informasi yang diwajiobkan dalam PSAK, tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas: perubahan ekuitas: laporan sumber dan penggunaan zakat : dan laporan penggunaan dana kebajikan.
Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain , catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.
BAB III
PENUTUP
3.1 SIMPULAN
Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan ikatan akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keungan bank syari'ah (KDPPLKBS) pada tahun 2002. KDPPLKBS selanjutnya di sempurnakan pada tahun 2007 menjadi lkerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syari'ah (KDPPLKS). Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta.
Tujuan laporan keuangan menurut KDPPLKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
DAFTAR PUSTAKA
Rizal yahya, dkk, Akuntansi Perbankan Syari'ah (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hal 80
Rizal yahya,dkk, Akuntansi Perbankan Syari'ah (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hal 80
Sri Nurhayati,dkk, Akuntansi syari'ah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hal 90
Rizal Yahya, dkk, Akuntansi Perbankan Syari'ah (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hal 81
http://lidonarta.blogspot.co.id/2012/07/kerangka-dasar-penyusunan-dan-penyajian.html
http://mepi-6.blogspot.co.id/2012/04/kelompok-11-m-k-l-h-kerangka-dasar.html
