Kinerja Keuangan Bank Syariah

JURNAL DIKTA EKONOMI Volume 3 No. 3, Desember 2006

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH SYARIAH DENGAN DENGAN BANK UMUM UMUM KONVENSIONAL KONVENSIONAL SEBELUM DAN SESUDAH DEREGULASI FINANSIAL DAN KRISIS MONETER STUDY KASUS : BMI DAN 4 (EMPAT) BANK UMUM KONVENSIONAL M U S T A F A E DW DW I N N A S U T I O N

Universitas Indonesia SURYA DENI

Universitas Indonesia

Abstract

This research will analyze Financial Performance Comparison among Syariah Banks and Conventional Banks: before and after of financial deregulation and monetary crisis. This Comparison will perform a case study between Muamalat Indonesian Bank (Syariah Banking) and BTPN, Sumatera Utara Bank, Mestika Bank, and American Express Bank (Conventional Banking). This analysis result is based on Financial Banking ratios from CAREL (Capital, Asset, Rentability, Earnings, Liquidity) where this CAREL is a representative from Financial Indicator ratios such as CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO and LDR. Using a statistical method Independent t-test, there is a significantly comparison of financial performance among Syariah Banking and Conventional Banking, except financial ratio ROE not have significantly Comparison. The analysis result based on a statistical Paired Sample Test states that statistical test result using Compare Means describes that all performances that are stated by the variable of totality performances. This variable is the totalling financial ratios by adding certainly value weight. From the five banks, only Sumatera Utara Bank has impact significantly after financial deregulation and monetary crisis.According to Bank Indonesia, Muamalat Indonesian Bank has the best financial ratio NPL and LDR. This condition will arise customers’ trust to Syariah Banking and government is suggested to protect and develop with regulations of Syariah Banking. Key words : financial performance, performance, conventional and syariah banking, banking, financial deregulation, monetary crisis

PENDAHULUAN Pada pertengahan tahun 1980-an berbagai macam deregulasi dikeluarkan oleh pemerintah untuk

ISSN 1411-0776

menggairahkan industri perbankan. Diawali dengan diluncurkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (PAKTO) yang mencakup bidang


keuangan, moneter dan perbankan. Kebijakan di bidang perbankan antara lain meliputi pemberian kemudahan-kemudahan dalam membuka kantor bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, memperkenankan pendirian bankbank swasta baru antara lain dengan penetapan syarat modal disetor minimal Rp10 milyar, juga memberikan kesempatan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan modal minimum Rp.50 juta, dan memperingan persyaratan bagi bank menjadi bank devisa. Puncak krisis ekonomi dan moneter beberapa tahun lalu masih memberikan dampak yang nyata pada kehidupan masyarakat, ditandai dengan terpuruknya sektor-sektor penggerak perekonomian, meningkatnya konflik-konflik sosio-politik, serta tingginya tingkat pelangggaran hak asasi manusia. Selain itu, kondisi politik dalam negeri yang menghangat serta keamanan international paska perang Irak yang cenderung tidak stabil, juga pengaruh pada perkembangan pembangunan di Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda perekonomian bangsa Indonesia menimbulkan berbagai efek dalam kehidupan bangsa ini, tidak hanya dalam kehidupan ekonomi, tapi juga menimbulkan krisis yang berkepanjangan dalam bidang politik dan sosial masyarakat. Krisis tersebut memaksa para elit politik bangsa Indonesia melakukan berbagi reformasi ekonomi dan politik. Kebijakan – kebijakan ekonomi lebih diarahkan bagaimana masyarakat

ISSN 1411-0776

Indonesia bisa keluar dari krisis tersebut dengan melakukan berbagai macam cara dan metode yang ada. Krisis ekonomi tersebut merupakan rangkaian dari krisis yang melanda beberapa negara di Asia, khususnya negara-negara Asia Tenggara. Krisis ekonomi negara – negara Asia berawal dari gejolak terjadi di pasar uang yang terjadi di Thailand pada awal bukan Juli 1997. Krisis yang terjadi di Thailand merupakan kepanikan keuangan Thailand yang ditimbulkan karena perubahan sentiment pasar terhadap perekonomian negara tersebut. Kepanikan keuangan itu dimulai dengan para kreditor dan investor menghentikan dana masuk dan menggantinya dengan gerakan penarikan dana yang mereka investasikan sehingga menekan nilai tukar mata uang bath, bath, mata uang Thailand, terhadap dollar Amerika Serikat. Gejolak itu disikapi pemerintah Thailand dengan mengubah system nilai tukar mata uang bath, bath, dari system nilai tukar tetap menjadi mengambang pada tanggal 2 Juli 1997. Krisis yang melanda Thailand dengan cepat merambah negara-negara lain di Asia seperti Korea Selatan, Filipina, Malaysia dan termasuk Indonesia pada pertengahan bulan Juli tahun 1997. Indonesia adalah salah satu negara yang masih dilanda krisis ekonomi sampai sekarang. Krisis tersebut telah menyebabkan terpuruknya berbagai indikator ekonomi makro. Pada tahun 1998 laju inflasi mencapai 78 %, bahkan mencapai angka 100 % pertengahan tahun 1999, padahal tahun-tahun sebelumnya, selalu dibawah 10 %. Sedangkan


pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mantap dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7 % per tahun sebelum krisis; akan tetapi, setelah masuk dalam krisis ekonomi (1998) anjlok dengan minus 15 %. Kenaikan tingkat suku bunga yang begitu tinggi, dari rata-rata 20 % menjadi 70 % pertahun. Krisis itu pula menyebabkan membengkaknya utang luar negeri Indonesia seiring menguatnya nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap rupiah. Perbankan merupakan institusi ekonomi Indonesia yang paling besar terkena imbasnya dari krisis ekonomi yang terjadi, tanpa menafikan institusi lainnya. Hal ini memang wajar, sebab krisis ekonomi di Indonesia dan negaranegara Asia lainnya merupakan krisis yang diawali dari dunia perbankan. Akibatnya, banyak bank, baik bank pemerintah maupun swasta yang mengalami kekurangan likuiditas yang menyebabkan beberapa bank diambil alih oleh pemerintah dan bahkan ditutup operasionalnya. Pemerintah melalui Menteri Keuangan, mengemukan bahwa pencabutan izin usaha bank-bank tersebut disebabkan beberapa kriteria, antara lain: Pertama, Pertama, asset yang dimiliki tidak cukup untuk menutup kewajibannya. Hal itu disebabkan karena besarnya kredit macet. Kedua, akibat besarnya kredit macet, maka penghasilan yang diporoleh bank tidak bisa menutupi biaya-biaya yang dikeluarkannya. Hal ini menimbulkan kerugian yang kemudian dari tahun ke tahun semakin besar. Ketiga, kemampuan bank untuk menghimpun dana masyarakat semakin berkurang,

ISSN 1411-0776

sehingga sumber pendanaan bank banyak tergantung pada pasar uang antarbank yang berjangka pendek dan berbunga tinggi. Keempat, Keempat, karena akumulasi kerugian yang semakin besar, mengakibatkan modal menjadi negative. Tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi ekonomi makro secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik, fenomena yang terjadi pada masa sebelum deregulasi tersebut seolaholah menjadi suatu lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya serta saling mepengaruhi. Untuk mengatasai situasi yang serba tidak menguntungkan ini cara yang ditempuh pemerintah pada waktu itu adalah dengan melakukan melakukan kebijakan berupa deregulasi deregulasi di sektor riil dan di sektor moneter. Pada tahap awal deregulasi lebih cepat dampaknya pada sektor moneter melalui serangkaian perubahan didunia perbankan. Meskipun istilah yang digunakan “deregulasi”, tidak berarti bahwa perubahan yang dilakukan sepenuhnya berupa pengurangan pembatasan atau pengaturan di dunia perbankan. Perubahan yang terjadi juga termasuk peningkatan pengaturan pada bidang-bidang tertentu, sehingga deregulasi ini lebih tepat diartikan sebagai perubahanperubahan yang dimotori oleh otoritas moneter untuk meningkatkan kinerja dunia perbankan, dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja sektor riil. Sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki


kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, diperlukan bank dengan kinerja keuangan yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lancar. Beberapa penelitian tentang perbandingan kinerja bank pada industri perbankan yang didasarkan pada rasio-rasio dari laporan keuangan perbankan pernah dilakukan sebelumnya. Antara lain adalah penelitian mengenai perbandingan tingkat efisiensi pada industri perbankan yang dilakukan dengan melakukan pengujian empiris terhadap tingkat efisiensi antara bank pemerintah, bank swasta nasional dan swasta asing serta bank publik. Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian tersebut terdiri dari Return on Assets, Profit Margin dan Return on Equity. Equity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank publik mempunyai tingkat efisiensi di atas rata-rata seluruh bank, sedangkan tingkat efisiensi bank pemerintah dan bank swasta nasional secara keseluruhan berada di bawah rata-rata seluruh bank, (Ventje, 1993). Dengan melihat strategisnya peran perbankan dalam perekonomian, maka upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan, khususnya perbankan, menjadi sangat penting. Sektor perbankan memiliki peranan yang penting dalam proses kebangkitan (recovery) (recovery) perekonomian secara keseluruhan. Disamping perananya dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran nasional dan menjalankan fungsi intermediasi

ISSN 1411-0776

(penyaluran dana dari penabung/pemilik dana investor), sektor perbankan juga berfungsi sebagai alat transmisi kebijakan moneter. PERMASALAHAN Sejak deregulasi finansial dengan dikeluarkannya UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, maka diharapkan tingkat kesehatan bank semakin baik apalagi setelah terjadinya krisis moneter, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, kepercayaan nasabah untuk menempatkan uangnya pada bank yang nasabah percayai, kondisi tahun 1998 dimana terjadi krisis moneter membuat kepercayaan nasabah terhadap bank menjadi menurun sehingga terjadi rush dan gejala negative spread disertai menurunnya tingkat kesehatan bank. Dapat diduga banyak bank yang ambruk alias dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Berdasarkan uraian diatas tersebut jelas mengembalikan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh perbankan nasional. Sehingga perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengatasi krisis perbankan, pemerintah melakukan deregulasi finansial. Namun apakah dengan melakukan deregulasi finansial merupakan langkah tepat pemerintah untuk menghasilkan bank yang memiliki kinerja sangat bagus serta dapat memulihkan


kembali kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional. Adapun dari penjelasan diatas, maka penulis akan menganalisa bagaimana tingkat kinerja/kesehatan Bank Muamalat Indonesia dan 4 (empat) bank konvensional pasca deregulasi finansial dan krisis moneter dan membahas keterkaitan rasio keuangan antar bank tersebut.

rasio keuangan bank yang meliputi Capital Adequacy Ratio (mewakili rasio permodalan), Non Performing Loans (mewakili rasio Kualitas Aktiva Produktif), Return on Asset dan Return On Equity (keduanya mewakili rentabilitas), Loan to Deposit Ratio ( mewakili mewakili rasio likuiditas) dan rasio Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional (mewakili rasio efisiensi). 2. Pengukuran kinerja bank dilakukan berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selama periode Juni 1994 hingga Maret 2005. Data yang diambil adalah laporan triwulan masing-masing bank yang dipublikasikan di media massa seperti surat kabar dan internet. 3. Penelitian ini memilih hanya satu bank Syariah, hal ini disebabkan karena periode penelitian antara Juni 1994 – Maret 2005. Pada tahun 1994 1999 di Indonesia hanya ada satu Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia.

RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENULISAN Penelitian dilakukan terhadap Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum syariah dan empat bank umum konvensional yang sebanding dalam hal total aset. Pada penelitian ini dibuat total aset Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp5.209.804.000.000 (Majalah Infobank, edisi Juni 2005). Agar mendapatkan hasil perbandingan yang fair dan ideal, maka dipilihlah empat bank umum konvensional yang memiliki total aset antara Rp2,2 triliun hingga Rp5,2 triliun. Bank-bank tersebut adalah Bank BTPN (Rp 3.614.097 juta), Bank SUMUT (Rp 3.568.302 juta), America Express Bank (Rp2.208.708 juta), Bank Mestika (Rp2.943.031 juta). selain total aset yang METODOLOGI PENELITIAN Untuk membuktikan sebanding, alasan pemilihan empat bank tersebut adalah perbedaan hipotesis sebagaimana dijelaskan kategori bank. Diantara bank umum sebelumnya, maka selain diperlukan pendukung, juga konvensional tersebut ada yang data-data masuk kategori bank pembangunan diperlukan beberapa alat analisa daerah, bank swasta nasional yang terkait dengan hal yang devisa, bank swasta nasional non dimaksud. devisa, dan bank asing. Adapun beberapa batasan Alat analisis rasio keuangan Menggunakan standard rasio masalah dalam penelitian ini : 1. Ukuran kinerja ( performance performance keuangan yang biasa dipakai untuk measurement) measurement) bank digunakan menentukan kinerja perbankan dalam penelitian ini adalah berdasarkan aspek :

ISSN 1411-0776




perbedaan nilai rata-rata tertentu dari dua kelompok sample yang saling bebas, atau dua kelompok sample yang tidak berhubungan. Paired Sample T-test adalah pengujian yang dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan dapat diartikan sebagi sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua treatment atau perlakuan yang berbeda Oneway ANOVA test merupakan pengujian yang biasa dilakukan untuk mengetahui perbedaan nyata rata-rata antar variabel dari tiga kelompok sampel atau lebih akibat adanya satu faktor perlakuan.

Permodalan : Menggunakan indikator CAR (Capital Adquency Ratio) yaitu persentase anatara total modal • terhadap aktiva tertimbang menurut resiko. Kualiatas aset : Menggunakan  indikator NPL (Non Performing Loan) yaitu persentase antara kredit bermasah terhadap total kredit yang diberikan. Rentabilitas : kemampuan •  menghasilkan laba : Menggunakan indikator :  Indikator ROA (Return On Asset) yaitu persentase antara laba (rugi) tahun berjalan terhadap asset.  Indikator ROE (Return on Equity) yaitu : persentase Metode Pengumpulan Data antara laba (rugi) tahun Pengumpulan data sebagai bahan berjalan terhadap equitas. dasar analisa dilakukan melalui : Kemampuan beberapa cara studi :  Likuiditas memenuhi hutang-hutang dan 1. Studi Kepustakaan permohonan kredit yang layak Studi kepustakaan ini dilakukan di biayai dengan menggunakan dengan cara mempelajari buku Indikator LDR (Loan to buku, karangan ilmiah, majalah, Deposit Ratio) yaitu surat kabar serta dokumenpersentase antara kredit dokumen yang berkaitan tersalur terhadap total dana dengan permasalahan yang pihak ke 3, Indikaor LDR juga digunakan sebagai akan dikaji dalam penelitian ini. indikator untuk 2. Penelitian Lapangan menentukan tingkat a. Pengumpulan data primer, pencapaian fungsi dilakukan melalui intermediasi bank. wawancara atau diskusi  Efisiensi : Mengunakan : langsung dengan para BOPO (Beban  Indikator pejabat dan praktisi, Operasional per Pendapatan observasi terhadap Operasional) yaitu persentase beberapa objek yang antara beban operasional terhadap pendapatan berkaitan dengan masalah operasional. penelitian. b. Pengumpulan data Teknik Analisis sekunder,dilakukan melalui Independent Samples test : • pengumpulan data dari pengujian dengan menggunakan beberapa instansi yang distribusi t terhadap signifikansi terkait dengan masalah

ISSN 1411-0776


penelitian diantaranya Bank Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Karim Bussines Consulting, Infobank dll. PEMBAHASANHASILPENELITIAN Aspek-aspek Penilaian Kesehatan Bank Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan analisis CAREL. Analisis ini terdiri dari aspek capital, assets, rentability, earning, dan liquidity. liquidity. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian akan menghasilkan kondisi suatu bank. a. Aspek Permodalan (Capital) Penilaian pertama adalah aspek permodalan (capital) suatu bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (AMTR). Permodalan merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut (PSAK No. 21 paragraf 02). Sementara menurut US GAAP yang dimaksud yang dimaksud permodalan/Capital adalah: capital stock represents monies paid or to be paid into the corporation by insvestors

ISSN 1411-0776

who purchase shares of stock. Each share of stock represents a unit of ownership in the corporation. Capital stock also includes shares to be issued at a later date, such as stock options and warrants, and stock dividends (siegel etc, 2001:259). Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank, disebut juga Capital Adequency Ratio (CAR), saat ini sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). b. Aspek Kualitas Aset ( Assets) Aspek yang kedua adalah mengukur kulitas asset bank. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian asset harus sesuai dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Pengertian kualitas asset dimaksudkan sebagai keadaan pembayaran pokok atau bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau sering juga disebut dengan kolektibilitas (Siamat, 2001:135). Kualitas asset jika digolongkan dalam kolektibilitas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : Aktiva produktif lancar  ( performing) performing)




Aktiva produktif bermasalah ( Non Performing) Performing) Untuk mengukur kualiatas asset, Infobank menggunakan rasio NPL yaitu dihitung dengan menggunakan rumus jumlah pinjaman yang bermasalah (bad (bad debt/total debt/total pinjaman (total loans). loans). Dimana menurut bank Indonesia rasio NPL adalah 5%. c. Aspek Kualitas Rentability Rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan. Rasio Rentabilitas yang digunakan adalah; 1. Return on Asset (ROA) Rasio ini memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan berapa besar keuntungan dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. ROA dapat diperoleh dengan menggunakan rumus : Laba bersih/total asset rata-rata x 100% (Siamat, 2001:102). 2. Return on Equity (ROE) Bagi pemilik bank lebih tertarik pada seberapa besar kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan terhadap modal yang ia tanam. Untuk mengukur keuntungan dilihat dari kepentingan pemilik digunakan rasio Return On Equity (ROE), yaitu : Laba setelah pajak/total modal rata-rata x 100%. Standar terbaik yang dipergunakan untuk ROA adalah 1,5 % sedangkan untuk ROE adalah sebesar 12 %. d. Aspek Efisiensi Untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank apakah telah menggunakan semua faktor – faktor

ISSN 1411-0776

produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna, maka melalui rasio– rasio keuangan disini juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh manajeman bank yang bersangkutan. Indikator efisiensi menggunakan rasio NIM ( Net Interest Margin) dan BO/PO (Beban Operasional/Pendapatan Operasional). Rumus menghitung NIM adalah Pendapatan Bunga Bersih/Rata-rata Aktiva Produktif x 100 %. Sedangkan rumus BO/PO adalah Biaya Operasional/Pendapatan Operasional x 100%. Standar terbaik NIM adalah 6% sedangkan BO/PO adalah 92%. Makin tinggi nilai NIM bisa berarti makin besar tingkat keuntungan bank spread suku bunga simpanan pinjaman. Di lain pihak NIM yang tinggi juga mencerminkan bank beroperasi dengan sumber dana mahal sehingga kreditnya harus mahal. Atau bisa jadi kreditnya cukup riskan sehingga bunga yang dikenakan bank menjadi tinggi. Sebaliknya bila rasio NIM rendah bisa diartikan bahwa kredit yang diberikan bank tersebut bermasalah sehingga berpengaruh pada tingkat pendapatan bunga yang diterima oleh bank. Skenario lain dari rendahnya NIM adalah bisa diartikan bahwa bank sudah mengarah pada Fee Based Income yang belakangan menjadi kecendrungan baru perbankan internasional. e. Aspek Likuiditas ( liquidity) Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank.


Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua utangnya terutama utang-utang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud dengan uatang-utang jangka pendek yang ada di bank antra lain adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian dalam aspek ini meliputi: a) Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar. b) Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti KLBI, giro, tabungan, deposito, dll.. Menurut Oliver G. Wood, Jr (siamat, 2001:153) likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan. Rasio likuiditas umumnya menggunakan rasio LDR (loan to Deposit Ratio ), yang rumusnya adalah Seluruh Penempatan /(Total DPK + Modal Sendiri) x 100%. Dengan standar terbaik 85 % sampai dengan 110%. Hasil penilaian terhadap analisis CAMEL, kemudian dituangkan dalam bentuk angka yang diberikan bobot sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bobot nilai ini diartikan sebagi nilai kredit. Dari bobot nailai ini dapat dipastikan kondisi suatu

ISSN 1411-0776

bank. Batas minimal dan maksimal untuk menentukan predikat suatu bank dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini. Tabel 1 Penilaian Kinerja Bank Nilai Predikat Kredit 81-100 Sehat 66 - <81 Cukup Sehat 51 - < 66 Kurang Sehat 0 - < 51 Tidak Sehat Sumber : Bank Indonesia Perbandingan Kinerja Bank

dan

Pengukuran

Perbandingan Kinerja Bank Menurut Samad dan Hassan (2000), ada dua metode untuk membandingkan kinerja suatu bank, yaitu : 1.

Inter temporal Performance Analisis Metode ini digunakan untuk membandingkan kinerja Suatu bank berdasarkan karakteristik (variabel dan periode tertentu. Periode dibagi menjadi dua, misalnya periode awal dan periode akhir. Masing-masing variabel dari kedua periode tersebut dibandingkan menggunakan uji statistik, misalnya t-test dan atau alat uji statistik lainnya. Selain Samad dan Hassan (2000), metode ini juga pernah digunakan oleh Meinster, David dan Elyasiani (1994). Sebagai contoh akan dibandingkan kinerja BMI berdasarkan rasio LDR untuk periode sebelum krisis (1994-1997) dengan periode sesudah krisis (1998-2003).


Inter Bank Performance Analysis. Metode ini digunakan untuk membandingkan kinerja satu kelompok bank dengan kelompok bank lainnya berdasarkan variabel dan periode tertentu. Misalnya perbandingan kinerja bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan rasio keuangan. Masing-masing variabel kedua kelompok bank dibandingkan menggunakan alat uji statistik, misalnya t-test, t-test, ANOVA (F-Test) dan atau jenis uji statistik lainnya. Selain Samad dan Hasan (2000), metode ini juga digunakan oleh Sabi (1996) dan Chantapong (2003). Menurut Sabi (1996), pada pasar keuangan yang kompetitif, metode inter-bank analysis lebih baik dibandingkan dengan intertemporal analysis. Misalnya akan dibandingkan kinerja BMI dengan empat bank umum konvensional ( ANZ Panin Bank, American Express Bank, Bank DKI, Bank BTPN) selama periode 1993-2004 berdasarkan rasio CAR, NPL, ROA, ROE, LDR dan BOPO. Berdasarkan dua metode tersebut, pada penelitian ini penulis menggunakan kedua metode tersebut, untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah dan 4 (empat) Bank Konvensional sebelum dan sesudah Deregulasi Finansial dan Krisis moneter.

2.

Pengukuran Kinerja Bank Evaluasi terhadap kinerja bank adalah hal yang sangat penting untuk semua pihak yang terkait dengan bank, seperti deposan, manager bank dan pihak regulator. Kinerja bank yang kompetitif akan menjadi sinyal bagi para deposan/investor untuk mengambil

ISSN 1411-0776

keputusan apakah melakukan investasi atau bahkan menarik dananya dari bank. Hal yang sama bagi manajer bank, laporan kinerja bank dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan yang akan ditempuh apakah meningkatkan pelayanan deposit atau pelayanan pinjaman, atau kedua-duanya. Pihak regulator juga perlu kinerja suatu bank untuk keperluan regulasi (Samad dan Hassan, 2000). Teori manajemen keuangan menyediakan banyak variasi indeks untuk mengukur kinerja suatu bank, salah satu diantaranya adalah rasio keuangan. Berdasarkan beberapa literatur yang ada, penggunaan rasio keuangan merupakan cara yang paling umum, mudah dan banyak digunakan dalam pengukuran kinerja bank ( performent performent banking measurement). measurement). Bank regulator, misalnya Bank Indonesia, menggunakan rasio keuangan untuk membantu mengevaluasi kinerja suatu bank. Booker (1983), Korobow (1983), Patnam (1983), Akkas (1994), Sabi (1996), Samad (1999), Meister dan Elyasiani (1998), Ibnu fallah rosyadi (2004) telah menggunakan rasio keuangan ( financial ratio) ratio) untuk mengevaluasi kinerja/kesehatan bank. Dalam studi ini penulis akan menngunakan beberapa rasio keuangan seperti rasio permodalan. Aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas dan efisiensi. Untuk memberikan penilaian keseluruhan rasio keungan antara bank syariah dan bank konvensional penulis melakukan pembobotan sesuai persentase dari rasio keuangan tersebut. Rangkuman Analisis Kinerja Bank Per-Rasio Keuangan Berdasarkan mean masingmasing rasio keuangan sebagaimana


dari hasil perhitungan, Bank Konvensional dapat diringkas perbandingan kinerja Bank syariah seperti pada tabel berikut : yang diwakili oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan 4 (empat) Tabel 2 Rangkuman Perbandingan Kinerja Bank Syariah dengan BUK Bank BTPN Bank SUMUT AEB Bank Mestika CAR ⊃ ⊂⊂ ⊂⊂ ⊂⊂ NPL ⊂⊂ ⊂⊂ ⊂ ⊂⊂ LDR ⊃ ⊃⊃ ⊃⊃ ⊂⊂ ROA ⊂⊂ ⊂⊂ ⊂ ⊂⊂ ROE ⊂ ⊃ ⊃ ⊂⊂ BOPO ⊃⊃ ⊃ ⊂ ⊃⊃ T.Kinerja ⊂ ⊃⊃ ⊃⊃ ⊂⊂ Sumber : Data yang diolah Tanda ‘⊂’ menunjukan bahwa ratarata rasio keuangan Bank syariah (BMI) lebih kecil dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional, namun perbedaannya tidak signifikan, sedangkan tanda ‘⊂⊂” menunjukan perbedaan yang

signifikan. Demikian juga tanda ‘⊃⊃’ dan ‘⊃’, keduanya menunjukan bahwa rata-rata rasio keuangan BMI lebih besar dibandingkan dengan bank umum konvensional baik secara signifikan maupun tidak signifikan.

Tabel 3 Rangkuman Kinerja Keuangan Bank Syariah dan BUK sebelum dan sesudah deregulasi finansial dan krisis moneter BMI

Bank BTPN

CAR ⊂ ⊃ LDR ⊃ ⊃⊃ NPL ⊂ ⊃⊃ ROA ⊃⊃ ⊃⊃ ROE ⊂⊂ ⊃⊃ BOPO ⊃ ⊂ T.Kinerja ⊃ ⊃ Sumber: Data yang diolah

Bank SUMUT

AEB

Bank Mestika

⊃⊃

⊃

⊃

⊃

⊂

⊃

⊂⊂

⊂

⊂⊂

⊃

⊃⊃

⊃⊃

⊃

⊂⊂

⊃

⊃

⊃⊃

⊂⊂

⊃⊃

⊃

⊃

Tanda ‘⊂’ menunjukan bahwa rata-rata rasio keuangan Sesudah deregulasi dan krisis lebih kecil dibandingkan dengan sebelum deregulasi dan krisis, namun

ISSN 1411-0776

perbedaannya

tidak

signifikan,

sedangkan tanda ‘⊂⊂’ menunjukan perbedaan yang signifikan. Demikian juga tanda ‘⊃⊃’ dan ‘⊃’, keduanya menunjukan bahwa rata-


rata rasio keuangan setelah deregulasi dan krisis lebih besar dibandingkan dengan sebelum

deregulasi dan krisis baik secara signifikan maupun tidak signifikan.

Tabel 4 Rangkuman Rasio Keuangan “terbaik” antara Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional

Rasio Keuangan

Nama Bank

CAR Bank SUMUT NPL BMI LDR BMI ROA Bank Mestika ROE Bank Mestika BOPO Bank SUMUT Sumber: Data yang diolah Dari tabel diatas menunjukan bahwa Bank Syariah yang diwakili oleh Bank Muamalat Indonesia cenderung lebih unggul pada dua rasio, yaitu NPL dan LDR. Sedangkan rasio CAR, ROA, ROE dan BOPO cenderung ketinggalan dibandingkan dengan bank umum konvensional. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: CAR bank BMI kualitasnya  masih dibawah bank umum konvensional, disebabkan karena modal yang dimiliki BMI jumlahnya relatif kecil. Berbeda dengan bank umum konvensional yang rata-rata memiliki jumlah modal lebih besar serta mudah memperoleh pinjaman dari dalam maupun luar negeri untuk menambah modalnya. Kemudian dalam akuntansi perbankan syariah jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bukan merupakan modal seperti yang terjadi pada DPK bank konvensional. Hal ini

ISSN 1411-0776

Mean Persentase(%) 26,38 4,22 86,84 5,75 23,85 93,69



Ketentuan BI CAR > 8% NPL < 5% 85%1.5% ROE >13% BOPO ± 92 %

menyebabkan timbulnya ketidakadilan penghitungan nilai CAR Bank, sebaiknya ada aturan tersendiri yang memisahkan sistem penghitungan CAR antara bank syariah dan Bank konvensional. NPL bank BMI kualitasnya lebih baik jika dibandingkan dengan bank umum konvensional, karena penyaluran dana yang terbesar saat ini masih terfokus pada pembiayaan murabahah, murabahah, yang relatif rendah resikonya sehingga timbulnya piutang kurang lancar atau macet semakin kecil. Sebagai contoh per 30 Juni 2002 jumlah pembiayaan murabahah mencapai Rp.767.682 juta, sementara pembiayaan musyarakah dan mudharabah dimana keduanya mengandung resiko lebih besar masingmasing sebesar Rp. 21.534 juta dan Rp.386.957 juta. Faktor lain yang menyebabkan stabilnya






NPL BMI adalah aktivitasnya yang tidak “bermain” di sektor properti, sementara itu pada saat yang sama hampir semua bank umum konvensional mengalokasikan dananya pada sektor properti sehingga ketika krisis moneter melanda Indonesia (sejak tahun 1997 hingga sekarang) banyak debitur yang tidak mampu membayar utangnya (kredit macet). Akibatnya kualitas aktiva produktif bank umum konvensional menurun, ditunjukan dengan angka rasio NPL yang tinggi. ROA bank BMI cenderung lebih rendah dibandingkan dengan keempat bank umum konvensional. Hal ini disebabkan karena turunnya tingkat efisisensi bank (BOPO), dibuktikan dengan beban operasional yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan operasional periode Juni 1994-maret 2005 yakni mencapai 100,55 %. Beban operasional yang tinggi akan mengakibatkan turunnya laba bersih sehingga membuat ratarata ROA periode Juni 1994Maret 2005 mencapai 0,36%. Bandingkan dengan ROA terbaik yakni bank Mestika selama periode Juni 1994 – Maret 2005 sebesar 5,75 % dan dibarengi dengan rasio BOPO yang juga memiliki rata-rata baik selama periode Juni 1994 – Maret 2005 sebesar 67,46%. ROE naik karena modal (ekuitas) BMI tergolong masih kecil dibandingkan dengan bank umum konvensional, sehingga angka ROE yang

ISSN 1411-0776



merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total ekuitas menjadi lebih besar. Adapun rata-rata ROE terbaik selama periode Juni 1994 – Maret 2005 adalah Bank Mestika yakni sebesar 23,85% sedangkan jika dibandingkan dengan ratarata ROE setelah deregulasi dan krisis rata-rata ROE bank Mestika lebih baik lagi yakni sebesar 25,86%. Hal ini dikarenakan laba bersih bank meningkat dibandingkan dengan rata-rata total ekuitasnya. LDR bank BMI dan 4 (empat) bank umum konvensional cenderung lebih baik setelah deregulasi finansial dan krisis moneter dibandingkan dengan sebelum deregulasi finansial dan krisis moneter, walaupun hanya bank BTPN yang memiliki perbedaan yang signifikan, BMI rasio LDR Sebelum deregulasi . Hal ini berarti bahwa filosofi bank sebagai lembaga intermediary (perantara) dapat berfungsi dengan baik. Sebagai perantara, berarti simpanan dana pihak ketiga tidak boleh idle, idle, sebaliknya dana harus berputar. Dengan menggunakan indikator rasio LDR sesudah deregulasi finansial dan krisis moneter lebih baik dibandingkan sebelumnya dapat diartikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sudah mulai pulih kembali. Untuk rata-rata LDR terbaik dari lima bank diatas periode Juni 1994 – Maret 2005 adalah Bank Muamalat Indonesia yakni




sebesar 86,84% lebih tinggi setelah deregulasi dan krisis yakni sebesar 87,09 %, Mean LDR BMI masuk dalam range terbaik yang ditentukan oleh Bank Indonesia yakni diantara 85 % hingga 90 %. Hal ini berarti bank muamalat Indonesia telah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik dengan menyalurkan dana yang dihimpunnya ke masyarakat, ditambah lagi dengan mean NPL BMI yang baik periode Juni 1994 – Maret 2005 sebesar 4,22 % lebih baik lagi saat mean NPL BMI setelah deregulasi dan krisis yakni sebesar 0,42 %. Inilah kinerja keuangan dari suatu bank yang ideal yaitu nilai mean LDR nya sangat bagus dibarengi dengan mean NPL nya berkinerja sangat bagus pula. Kualitas BOPO bank SUMUT cenderung lebih baik dibandingkan dengan BMI, bank BTPN, bank Mestika dan American Express Bank. Hal ini karena beban operasional lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan operasional bank Sumut yang besar. Sedangkan bagi bank BMI, bank BTPN, bank Mestika dan AEB Tingginya beban operasional disebabkan oleh biaya overhead yang besar seperti biaya personalia, beban umum dan adminitrasi (sewa gedung, promosi, perbaikan/pemeliharaan dan lain-lain). Sebagai contoh pada tahun 2002 beban operasional BMI sebesar Rp38.071 juta, sementara itu pendapatan margin dan bagi hasil sebesar

ISSN 1411-0776





Rp 91.509 juta, dengan kata lain beban operasional mencapai 41.6% dari pendapatan margin dan bagi hasil. Secara Umum deregulasi finansial dan krisis moneter memberikan dampak yang baik bagi kinerja keuangan BMI dan 4 (empat) bank umum konvensional. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan mean rasio keuangan dengan menggunakan variabel TOTAL KINERJA (CAR, NPL, LDR, ROA, ROE, BOPO) setelah deregulasi finansial dan krisis moneter dibandingkan dengan sebelum deregulasi finansial. Namun hal ini tidaklah mutlak kemajuan kinerja keuangan bank syariah dan bank umum konvensional hanya karena deregulasi finansial dan krisis moneter karena masih ada faktor-faktor lain yang dapat juga mempengaruhi kemajuan kinerja keuangan bank tersebut antara lain adalah faktor ekonomi, faktor politik dan juga faktor sosial.

Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Kebijakan pemerintah tentang perbankan Syariah khususnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada periode 1998-1999 berdampak terjadinya perkembangan lembaga perbankan Syariah yang cukup menggembirakan di Indonesia. Walaupun disadari bahwa perkembangan tersebut tidak semarak dengan apa yang terjadi di negara-negara Islam lainnya, seperti Malaysia. Sebab negara-negara


tersebut lebih dahulu mengembangkan dan menerapkan sistem perbankan syariah dalam praktik perbankannya. Negara Malaysia, misalnya sejak tahun 1981 telah mengembangkan perbankan syariah dengan mendirikan bank syariah yang bertaraf internasional, Dar al Mal al Islam (DMI). Sedangkan Indonesia baru mendirikan bank Islam yakni Bank Muamalat Indonesia, satu dasawarsa setelah perkembangan perbankan Islam di Malaysia. Belum lagi perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya memberi peluang yang kondusif bagi perkembangan perbankan Islam. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1992-1998 memang memberikan landasan yuridis bagi praktik perbankan Islam, namun kebijakan pemerintah tersebut belum memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan perbankan Islam. Pada kurun ini, Bank Syariah memang diakui sebagai salah satu perbankan yang beroperasi di Indonesia. Namun pengakuan tersebut, terutama dalam UndangUndang No.7 tahun 1992, masih dalam pengakuan yang implisist, yaitu bank dengan sistem bagi hasil. Disamping itu, perangkat infrakstruktur yang disediakan pemerintah, khususnya yang ada di Bank Indonesia, sebagai lembaga pengawas dan pembina perbankan Indonesia, belum mendukung sepenuhnya bagi perkembangan perbankan Indonesia, belum mendukung sepenuhnya bagi pengembangan perbankan Islam.

ISSN 1411-0776

Perangkat-perangkat yang digunakan Bank Indonesia yang masih menggunakan sistem konvensional sehingga perbankan Islam dinilai menurut ukuran konvensioanal pula. Ketiadaan perangkat hukum itu menyebabkan perbankan syariah harus menyesuaikan produk-produknya dengan hukum yang berlaku. Akibatnya ciri-ciri khusus yang melekat pada perbankan Islam tersamar dan perbankan Islam tampil seperti perbankan konvensional. Misalnya, Bank Indonesia belum menyediakan fasilitas likuiditas perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam yaitu tanpa bunga. Bank Islam misalnya harus menjalankan produk-produk kerja sama antara Bank Indonesia dengan bank Islam didasarkan pada atas tingkat pengembalian yang tetap ( fixed), fixed), sesuatu yang masih mengandung unsur ribanya. Hasil yang kurang memuaskan dari kebijakan pemerintah tentang perbankan syariah dalam periode 1992-1998 dapat dilihat dari pertumbuhan lembaga perbankan Islam. Sampai tahun 1998, sebelum dikeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, jumlah Bank Umum yang beroperasi dengan sistem bagi hasil hanya satu, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank ini hanya mempunyai kantor sebanyak 37 outlet, mulai dari kantor cabang sampai kantor kas, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Demikian juga dengan tingkat pertumbuhan asset yang dimiliki bank ini sangat kecil, yaitu sekitar 0,01 % dari total aset perbankan nasional. Sementara Bank


Perkreditan Rakyat yang menggunakan sistem bagi hasil hanya berjumlah 73 buah. Perbankan Syariah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan menyusul diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undangan No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan pemberlakukan UndangUndang No. 10 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Diberlakukannya dua undang-undang tersebut memberi peluang yang besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal-hal yang mendorong perkembangan perbankan syariah adalah kebijakan pemerintah yang membolehkan bank-bank umum yang beroperasi dengan sistem konvensional dapat mengkonversi dirinya menjadi bank syariah. Kebijakan lainnya adalah bank-bank konvensional dapat membuka kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang beroperasi dengan sistem syariah, dan atau mengkonversi kantor cabang konvensional ke dalam cabang syariah. Di samping itu, Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan pengembangan sistem moneter yang berdasarkan prinsip syariah, seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai pengganti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA), dan lainnya. Perlunya Regulator Tersendiri bagi Perbankan Islam di Indonesia: Sebuah Proyeksi ke Depan

ISSN 1411-0776

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan berbagai peraturan pelaksananya yang dikeluarkan pada periode kedua perkembangan kebijakan perbankan Islam di Indonesia cukup berdampak positif bagi perkembangan perbankan Islam di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari jumlah aktiva dari bankbank umum syariah dan unit usaha syariah (tidak termasuk BPRS) pada akhir Juni 2001 sebesar Rp.2,27 triliun meningkat menjadi Rp.3,31 triliun pada akhir Juni 2002. Ini berarti bahwa terjadi pertumbuhan aktiva perbankan Islam dalam kurun waktu 1 tahun sekitar 46%. Sedangkan pembiayaan dalam kurun waktu yang sama meningkat sebesar 55,25%, yaitu dari Rp. 1,74 triliun pada akhir Juni 2001 menjadi Rp.2,71 triliun pada akhir Juni 2002. Sedangkan dana giro wadi’ah meningkat 37,59% (dari Rp.245,216 miliar menjadi Rp.337,401 miliar), tabungan mudarabah dan investasi mudarabah juga menunjukan grafik pertumbuhan, masing-masing 49,25% dan 67,43%. Tabungan mudarabah meningkat dari Rp. 528,728 miliar menjadi Rp.789,169 sedangkan investasi mudarabah meningkat dari Rp.668,566 miliar menjadi Rp.1,119 triliun. Data indikator perkembangan perbankan Islam yang ditunjukan di atas tidak berarti bahwa segala peraturan yang ada pada kurun 1998-sekarang sudah dianggap memadai dan mampu mengantisipasi perkembangan perbankan Islam. Perkembangan perbankan Islam yang semakin pesat baik dari sisi volume usaha, jaringan kantor, dan kompleksitas jenis produk, menuntut adanya upaya pengaturan yang lebih jelas


dan memadai. Perkembangan tersebut sebagai bentuk semakin meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap jasa perbankan Islam. Maka diperlukan beberapa perubahan dalam perundangundangan yang mengatur perbankan Islam di Indonesia agar mampu melayani kebutuhan masyarakat dan dunia perbankan secara baik. Lahirnya Undang-Undang No. tahun 1998 menempatkan perbankan Islam sejajar dengan perbankan konvensional dalam tata hukum perbankan nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam pasar 1 ayat (3). Namun demikian, berkaitan dengan pengaturan dan pasal-pasal yang mengatur perbankan Islam dalam undang-undang tersebut tidak seimbang. Terkesan bahwa perbankan konvensional menjadi titik tekan pemerintah, dan bahkan perbankan Islam menjadi subordinasi dari perbankan konvensional. Sebab perbankan Islam hanya diatur dengan beberapa pasal saja, dan benyak pengaturan itu mengikuti pola umum yang ada dalam sistem konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan umum, termasuk perbankan Islam. Dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Undangundang No. 2 tahun 1992 dan disempurnakan dengan pasal yang sama dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengakomodasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, terjadi inkonsistensi hukum. Pada pasal-pasal tersebut di atas pembiayaan dengan prinsip syariah diakui operasionalnya oleh undang-undang, namun dalam

ISSN 1411-0776

pasal 10 Undang-undang No.2 tahun 1992 bahwa bank umum dilarang: (a) melakukan penyertaan modal, kecuali pasal 7 huruf b dan c. Pada pasal 7 huruf (b) dinyatakan bahwa bank dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, pembiayaan yang dilakukan oleh bank Islam hanya pembiayaan di sektor keuangan saja, padahal pembiayaan dalam prinsip perbankan Islam lebih diutamakan pembiayaan di sektor riil. Sektor inilah yang menjadi basis bagi pembiayaan syariah yang dilakukan perbankan Islam. Pembatasan sebagaimana dinyatakan pasal 10 di atas mengindikasikan di satu sisi pembiayaan perbankan Islam diakui operasionalnya sedangkan pada sisi lain terjadi pelarangan pembiayaan dengan prinsip syariah. Pembiayaan dengan sistem syariah tidak sepenuhnya diatur secara konsisten dan memadai. Hal tersebut disebabkan bahwa pengaturan perbankan di Indonesia mengikuti pola umum dalam sistem konvensional. Hal lain yang menjadi perhatian sehingga diperlukannya pengaturan tersendiri bagi perbankan Islam di Indonesia yaitu masalah riba. Secara filosofis perbankan Islam berbeda dengan sistem konvensional yang berlandaskan pada sistem bunga. Memang harus diakui bahwa Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina perbankan nasional telah melakukan berbagai langkah untuk mengakomodasi sistem perbankan Islam ke dalam sistem perbankan


nasional. Di antaranya, kebijakan dalam sistem moneter yang berdasarkan prinsip syariah. Walaupun demikian, dalam beberapa aspek peraturan tersebut masih mengandung unsur riba, seperti pemberian bonus bagi peserta Surat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Berdasarkan pasal 10 ayat (3) peraturan BI tentang SWBI bahwa peserta yang menitipkan uangnya pada Bank Indonesia akan mendapatkan bonus berdasarkan tingkat indikasi imbalan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (sertifikat IMA). Bonus tersebut bisa diklaim sebagai riba karena bukan berdasarkan pada tingkat hasil investasi dari uang yang dititipkan tersebut. Demikian pula yang berkaitan dengan imbalan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (sertifikat IMA) yang menggunakan dua model, yaitu revenue sharing dan profit and loss sharing. Penggunaan revenue sharing dalam investasi mudarabah jelas bertentangan dengan prinsip dasar dari skim mudarabah yang hanya menggunakan konsep profit konsep profit dan loss sharing. sharing. Penggunaan revenue sharing dalam sertifikat IMA berimplikasi pada tingkat imbalan yang tidak bernilai negatif bila bank penerbit mengalami kerugian. Aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan perbankan Islam di Indonesia yaitu aspek pengawasan syariah. Aspek ini sangat penting dalam perbankan Islam, sebab prinsip dasarnya terkait dengan aspek moral dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Pengawasan syariah belum mendapat perhatian serius padahal

ISSN 1411-0776

fungsi ini seharusnya menjadi titik perhatian pemerintah. Undang-undang No. 7 tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tidak mengatur tentang Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah hanya diatur dalam PP No. 72 tahun 1992 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 7 tahun 1992 dan Keputusan Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah sebagai operasional dari UndangUndang No. 10 tahun 1998. Ironis sekali, pengawasan syariah yang begitu urgen dalam perbankan Islam hanya diatur dalam aturan pelaksana bukan undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat. Pengaturan Dewan Pengawas Syariah dalam undangundang perbankan yang akan datang harus menekan pada aspek independensi, otoritas, dan wewenangnya yang jelas dalam struktur perbankan Islam. Demikian juga harus diatur secara jelas kedudukan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional dan sanksi-sanksi terhadap perbankan Islam yang melanggar fatwa tersebut. Aspek operasional perbankan syariah juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pengembangan perbankan Islam di Indonesia. Misalnya penilaian CAR (Capital (Capital Adequacy Ratio ) perbankan Islam dengan perbankan konvensional yang diperlukan sama oleh Bank Indonesia. Padahal dari segi operasionalnya perbankan Islam berbeda dengan perbankan konvensional. Kalau pada bank konvensional Dana Pihak Ketiga


(DPK) yang diinvestasikan pada bank-bank tersebut dimasukan menjadi modal, maka pada bank Islam DPK tidak dikategorikan sebagai modal. Modal bagi perbankan Islam adalah dana yang menjadi milik dari institusi bank itu sendiri, tidak termasuk DPK. Perbedaan penilaian tersebut tentu akan berimplikasi terhadap penilaian CAR, sehingga kalau diperlakukan sama, perbankan Syariah dirugikan oleh aturan tersebut. Hal lain, berkaitan dengan ketentuan aktiva produktif perbankan Islam terhadap semua produknya diperlakukan sama oleh Bank Indonesia. Ketentuan tersebut didasarkan pada SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR tahun 1998. Padahal dalam beberapa produk perbankan Islam memiliki perbedaan sehingga seyogyanya pengaturan aktiva produktif juga berbeda, sesuai dengan karakteristik dari masing-masing produk perbankan Islam. Misalnya pembiayaan bagi hasil (mudarabah (mudarabah dan musyarakah) musyarakah) antara pihak bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana disepakati bahwa pendapatan yang akan diperoleh sesuai dengan porsi nisbah yang tertera pada akad perjanjian mudarabah. Pendapatan yang akan diterima masing-masing pihak masih berupa perkiraan, bisa menguntungkan dan bahkan bisa mengalami kerugian karena kedua belah pihak sepakat berbagi keuntungan dan resiko. Sementara itu, berkaitan dengan akad jual beli, bank Islam mengambil keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual sehingga piutang dan waktu pembayaran ditentukan

ISSN 1411-0776

secara pasti pada saat akad dilaksanakan. Akad jual beli semacam ini memberi kejelasan penilaian kualitas aktiva pada akhir perjanjian, sementara bagi akad bagi hasil tidak dapat menentukan penilaian kualitas aktiva.

Pengaturan penilaian aktiva produktif yang dikeluarkan BI di atas, hanya diperuntukan bagi produk-produk jual beli saja, sedangkan bagi produk bagi hasil tidak bisa diterapkan. Demikian juga dengan produk-produk lain perbankan Islam yang begitu beragam, sebagaimana yang menjadi kegiatan usaha perbankan Islam. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian pemerintah yaitu: instrumen likuiditas perbankan Islam, penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), posisi devisa netto (PDN), prinsip kehatian-hatian, model pelaporan, akuntansi, rambu-rambu kesehatan perbankan Islam dan lainnya. Aspek-aspek tersebut agar menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia supaya lebih kompetitif dalam dunia usaha. Regulator yang baik, adanya kepastian hukum akan menciptakan iklim investasi yang kondusif.


KESIMPULAN

Hasil uji statistik dengan metode BMI memiliki kinerja tinggi dengan compare means menunjukan bahwa perbedaan cukup signifikan Kinerja keseluruhan yang dibandingkan dengan Bank Mestika, dinyatakan dengan variabel TOTAL Bank Sumut, dan AEB hanya KINERJA yang merupakan dengan Bank BTPN yang perbedaan penjumlahan seluruh rasio kinerjanya tidak signifikan, hal ini keuangan setelah diberi bobot nilai ditunjukan oleh variabel TOTAL tertentu. Hanya Ada satu bank KINERJA yang merupakan yang memiliki dampak yang penjumlahan dari seluruh variabel signifikan setelah deregulasi (CAR, NPL, ROA, ROE, LDR dan finansial dan krisis moneter yaitu BOPO). Bank Sumut sedangkan empat bank Rata-rata rasio keuangan, maka yang lain tidak memiliki dampak Bank Mestika memiliki rasio ROA yang signifikan setelah deregulasi dan ROE terbaik, BMI memiliki finansial dan krisis moneter, yaitu rasio NPL dan LDR terbaik, serta Bank BTPN, AEB, Bank Mestika dan Bank SUMUT memperoleh rasio BMI. CAR dan BOPO terbaik, predikat Jika dilakukan pemeringkatanterbaik berdasarkan ketentuan Bank setelah deregulasi finansial dan Indonesia. krisis moneter berdasarkan TOTAL Selain dari pengaruh kebijakan KINERJA maka Bank Mestika deregulasi finansial dan krisis menempati urutan pertama, diikuti moneter perkembangan kinerja dengan BMI, Bank BTPN, AEB dan keuangan juga dipengaruhi faktor Bank Sumut. Dibandingkan dengan ekonomi dan faktor politik. sebelum deregulasi finansial dan krisis moneter perbedaannya terletak pada peringkat ke-2 dan ke3 yaitu antara Bank BTPN dan BMI.

ISSN 1411-0776


Hilman, Iman dkk (2003), Perbankan Syariah Masa Depan, Depan, Penerbit Senayan Abadi Publishing, Jakarta. Kara, Muslimin H (2005), Bank Syariah di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah, Syariah, Penerbit UII Press, Yogyakarta. Karim, Adiwarman (2001), Ekonomi DAFTAR PUSTAKA Islam, Suatu Kajian Kontemporer, Penerbit Gema Abdullah, Saeed (2004), Menyoal Insani Press, Jakarta. Bank syariah, Kritik atas Kuncoro, Mudrajad (2003), Metode Interprestasi Bunga Bank Kaum Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Penerbit: Neo-Revivalis, Neo-Revivalis, Bagaimana meneliti dan menulis Paramadina Jakarta, Cetakan tesis?, tesis?, Penerbit Erlangga, I, April 2004 Jakarta. Ali, Masyhud (1999).”Cermin (1999).”Cermin Retak Marthin, Stephen (1993), Industrial Perbankan, refleksi permasalahan Economic : Economic Analisis dan alternatif solusi”. solusi”. and Public Policy, Policy, Prentice Elexmedia komputindo. Hall, New Jersey Jakarta. Perwaatmadja, A Karnaen (1996), Arifin, Zainul (2005), Dasar-dasar Membumikan Ekonomi Islam di Manajemen Bank Syariah , Indonesia, Usaha Kami, Depok Penerbit alvabet, Jakarta. Republik Indonesia, (1998), UndangBasri, H Faisal (2002), Perekonomian Undang Nomor 10 Tahun Indonesia, Tantangan dan 1998 tentang Perubahan Harapan bagi Kebangkinan Undang-Undang No. 7 Tahun Ekonomi Indonesia, Indonesia, Penerbit 1992 tentang Perbankan. Erlangga, Jakarta. Jakarta Biro Riset InfoBank (2005), Mid Year Syafi’I Antonio, Muhammad (2005), Outlook 2005, Leading to new Bank Syariah dari Teori Ke perspektif , Penerbit InfoBank praktek, praktek, Gema Insani Press, Media Utama, Jakarta Jakarta. Capra, Umer (1999). Sistem Moneter Said Sa’ad, Marthon (2004). Ekonomi Ekonomi Islam, Islam, Penerbit Gema Insani Islam: Di tengah krisis ekonomi Press, Jakarta global, global, Penerbit Zikrul Hakim, Chantapong, Saovanne (2003), Jakarta. ”Comparative study of domestic and foreign bank performance in Wijaya, P. Helen. (1998), “Kinerja Bank Umum Swasta Indonesia Thailand. The regression Sebelum Krisis Perbankan”, Perbankan”, analisys, analisys, Journal of Economist Jurnal Ekonomi. Fakultas Literatur (JEL), Classification Ekonomi Universitas G15, G21 Tarumanegara. Tahun III No. 02.

ISSN 1411-0776


Wahid, Agus. “Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat” Umat” dalam Ulumul Qur’an, Lembaga Studi agama dan Filsafat (LSAF), Vol. VI No. 4 tahun 1995. Jakarta

ISSN 1411-0776

Kinerja Keuangan Bank Syariah

Recommend Documents