Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1
Dasar Hukum •
Undang-undang
No. 32 Pemerintahan Daerah.
Tahun
2004 tentang
•
Undang-undang
Tahun
2004 tentang
No.
33
Perim erimba bang ngan an Keuan euanga gan n ant antara ara Pemer emerin inttah Pusa Pusat t dan Pemerint emerintah ah Daerah. Daerah. •
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
•
•
Peraturan Peratura n Menteri Dalam Negeri Negeri No. 13 Tahun Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Per erat atur uran an Pem emer erin inta tah h No No.. 8 Tah ahun un 20 2006 06 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perubahan Penganggaran Line Item Budgeting
Tidak dapat dinilai efisiensi dan efektifitas program Berorientasi jangka pendek Belum mengaitkan setiap pengeluaran dengan manfaatnya
Performance Budgeting
Mengaitkan setiap pengeluaran dengan manfaatnya dapat dinilai efisiensi dan efektifitas program Berorientasi jangka panjang
Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja •
•
•
•
•
Alat Komunikasi kepada Stakeholder tentang Perencanaan Stratejik Memberdayakan Pimpinan Alat pengukur hasil dari penggunaan anggaran Mendorong pimpinan untuk berakuntabilitas yang transparan dan obyektif kepada publik Mendorong setiap unit kerja untuk selektif dalam merencanakan program/kegiatan sehingga menghindari adanya belanja yang kurang efektif dan tumpang tindih.
APBD
=
Anggaran Kinerja
Proses Penyusunan APBD 1. Kegiatan pendahuluan yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut : Penjaringan aspirasi masyarakat Evaluasi kinerja masa lalu Penjabaran renstrada
2. Penentuan arah dan kebijakan umum APBD (KUA) 3. Penentuan strategi dan prioritas APBD (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara = PPAS) 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 5. Evaluasi dan seleksi RKA-SKPD 6. Pembahasan RAPBD dan Penetapan APBD
1. Kegiatan Pendahuluan Penjaringan aspirasi masyarakat
Telaah dan evaluasi atas kinerja pemerintah di masa lalu
Penjabaran RENSTRADA
Rencana Stratejik Daerah (Renstrada) Menjabarkan tentang:
Posisi organisasi saat ini kemana organisasi Arahan menuju cara (strategi) Bagaimana mencapai tujuan
harus untuk
Hal-hal yang terdapat dalam Renstrada Visi dan Misi Organisasi Analisis mengenai lingkungan internal dan eksternal (environmental scanning) Tujuan dan sasaran organisasi Strategi-strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Indikator-indikator yang penting dalam mencapai sasaran
2. Penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD
RENSTRADA
MASYARAKAT (Tokoh, LSM, Ormas, PT, dll)
Kebijakan Pmth Pusat
Evaluasi Kinerja Masa Lalu Pokok Pikiran DPRD
PEMDA (Eksekutif)
DPRD (Legislatif)
Arah & Kebjk Umum APBD
Kesepakatan
Arah dan Kebijakan Umum APBD
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun KUA disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan pedoman SE Mendagri RKPD merupakan hasil kompilasi rencana kerja (Renja) SKPD, dan Renja SKPD adalah pengembangan dari rencana strategis (Renstra) SKPD yang diambil dari program yang tercantum dalam RPJMD. Rancangan awal KUA dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Rancangan KUA awal berisi: 1) target pencapaian kinerja, 2) proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai asumsi yang mendasari.
3. Penentuan Strategi & Prioritas APBD Rancangan awal PPAS dibuat oleh TAPD berdasarkan nota kesepakatan KUA dengan tahapan sbb: Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan visi dan misi pemda. Menentukan urutan program untuk masingmasing urusan. menentukan plafon anggaran untuk tiap program •
•
•
3. Penentuan Strategi & Prioritas APBD merupakan sebuah strategi operasional yang bersifat jangka pendek merupakan program program prioritas pemerintah selama setahun –
Peningkatan rasio guru dengan siswa menjadi 1 :30 Peningkatan jumlah guru berkeahlian pada tingkat pencapaian 10 %
Pengangkatan dan penempatan guru Pembinaan dan pengembangan karier guru
4. Penyusunan RKA-SKPD (Penentuan Kegiatan & Anggarannya) •
•
•
Aktivitas dalam penyusunan APBD akan dijelaskan dalam dokumen yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) RKA-SKPD ini dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah, sehingga sifatnya adalah usulan dengan acuan pembuatannya adalah PPAS Usulan-usulan ini akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama DPRD. RKA-SKPD dibagi menjadi 3, yaitu : S.1 :berisi tentang pernyataan strategi organisasi (visi, misi, tujuan) S.2 :berisi tentang rincian program dan kegiatan S.3 :berisi tentang anggaran atas program & kegiatan yg direncanakan
5. Evaluasi dan Seleksi RKASKPD review & ranking
Usulan RKA-SKPD dibahas dan direview oleh pihak pemerintah sendiri
(RAPBD) diajukan kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama
6. Pembahasan & Penetapan APBD
Pembahasan RAPBD dilakukan oleh pihak pemerintah bersama dengan DPRD Hasil pembahasan berupa APBD dituangkan dalam peraturan daerah (Perda) selambatnya tanggal 31 Desember tahun sebelumnya
Indikator Kinerja Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Jenis – Jenis Indikator Kinerja
•
Struktur APBD Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah
Semua pengeluaran melalui rekening kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
Struktur APBD
Pendapatan
PAD (pajak, retribusi, hsl pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) Pendpt. Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK) Lain-Lain Pendpt. yang sah (hsl penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, bunga, dll)
Belanja
Belanja menurut organisasi Belanja menurut fungsi Belanja menurut program dan kegiatan Belanja menurut jenis belanja
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Klasifikasi Belanja •
•
•
•
Klasifikasi Belanja menurut Fungsi •
•
Berdasarkan urusan pemerintahan (pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota) Fungsi pengelolaan keuangan negara: Pelayanan Umum Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata dan Budaya Agama Pendidikan Perlindungan Sosial – – – – – – – – – –
Klasifikasi Belanja menurut Jenis Belanja •
belanja pegawai;
belanja barang dan jasa;
•
•
belanja modal; bunga;
•
•
subsidi;
•
•
•
hibah;
bantuan sosial;
belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan •
belanja tidak terduga.
Struktur APBD Pembiayaan Pendapatan Surplus
Defisit Belanja
Pengeluaran: 1.Pembentukan dana cadangan 2.Penyertaan modal Pemda 3.Pembayaran pokok utang 4.Pemberian pinjaman
Penerimaan: 1. SiLPA tahun sebelumnya 2. Pencairan dana cadangan 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan 4. Penerimaan pinjaman 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Laporan Realisasi APBD Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Dilampiri:
Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24/2005)
Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
25
Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24/2005)
Laporan Realisasi APBD Neraca Catatan atas Laporan Keuangan
26
TERIMA KASIH
Insya Allah Perbuatan hari ini Harus Lebih Baik dari Hari kemarin, sedangkan Perbuatan Hari esok harus lebih baik dari hari ini...
...
