BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Industri konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan yang mendukung kegiatan konstruksi dimulai dari penyediaan pen yediaan barang/material
keperluan
suplai/pasokan (delivery)
pekerjaan
konstruksi sejak
pabrikan,
hingga ke pelaksanaan pekerjaan pekerjaan konstruksi konstruksi
yang mencakup kegiatan : sipil, arsitektural, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya, suatu
bangunan
atau
bentuk
fisik
lainnya
untuk mewujudkan
sesuai
dengan
yang
direncanakannya. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan mencakup pekerjaan
arsitektural,
sipil,
beserta
pengawasan
yang
mekanikal, elektrikal, dan tata
lingkungan masing masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan bangunan atau bentuk fisik lain. Kegiatan Konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan namun dalam kegiatan konstruksi kecelakaan konstruksi relatif tinggi dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain yang menyangkut men yangkut aspek as pek keselamatan kerja dan lingkungan. Kegiatan proyek konstruksi memiliki Karakteristik antara lain : bersifat sangat kompleks, multi disiplin ilmu, melibatkan banyak unsur tenaga kerja kasar dan berpendidikan relatif rendah, masa kerja terbatas, intensitas kerja yang tinggi, tempat Kerja (terbuka, tertutup, lembab, kering, panas, berdebu, kotor), menggunakan peralatan kerja beragam, berpotensi
bahaya,
jenis, teknologi,
mobilisasi
kapasitas
dan beragam
yang tinggi, peralatan, tenaga kerja,
material dan lain lain.
1
Setiap
tahun
ribuan
kecelakaan
terjadi
di tempat kerja yang
menimbulkan korban jiwa, kerusakan materi, dan gangguan produksi. Pada tahun
2007
menurut
jamsostek
tercatat
65.474
kecelakaan
yang
mengakibatkan 1.451 orang meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.697 orang cedera. Data kecelakaan tersebut mencakup seluruh perusahaan yang menjadi anggota anggota jamsostek dengan jumlah peserta sekitar 7 juta orang atau sekitar 10% dari seluruh pekerja di Indonesia. Dengan demikian angka kecelakaan mencapai 930 kejadian untuk setiap 100.000 pekerja setiap
tahun.
Oleh
diperkirakan jauh
karena
lebih
itu
besar.
jumlah
kecelakaan
keseluruhannya
Bahkan
menurut
penelitian world
economic forum pada tahun 2006, angka kematian
akibat
kecelakaan
di Indonesia mencapai 17-18 untuk setiap 100.000 pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagaimana dengan aspek lainnya dalam perusahaan seperti operasi, produksi, logistik, sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran. Aspek K3 tidak akan bisa berjalan seperti apa adanya tanpa adanya intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk untuk mengelolanya. mengelolanya. Karena itu ahli K3 sejak awal tahun 1980an berupaya
meyakinkan
semua pihak khususnya manajemen organisasi
untuk menempatkan aspek K3 setara dengan unsur lain dalam organisasi. Hal inilah yang mendorong lahirnya berbagai konsep mengenai manajemen K3.
Menurut
Kepmenaker
05
tahun
1996, Sistem Manajemen K3
adalah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan/desain, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang
dibutuhkan,
bagi
pengembangan,
penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
2
Setiap
tahun
ribuan
kecelakaan
terjadi
di tempat kerja yang
menimbulkan korban jiwa, kerusakan materi, dan gangguan produksi. Pada tahun
2007
menurut
jamsostek
tercatat
65.474
kecelakaan
yang
mengakibatkan 1.451 orang meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.697 orang cedera. Data kecelakaan tersebut mencakup seluruh perusahaan yang menjadi anggota anggota jamsostek dengan jumlah peserta sekitar 7 juta orang atau sekitar 10% dari seluruh pekerja di Indonesia. Dengan demikian angka kecelakaan mencapai 930 kejadian untuk setiap 100.000 pekerja setiap
tahun.
Oleh
diperkirakan jauh
karena
lebih
itu
besar.
jumlah
kecelakaan
keseluruhannya
Bahkan
menurut
penelitian world
economic forum pada tahun 2006, angka kematian
akibat
kecelakaan
di Indonesia mencapai 17-18 untuk setiap 100.000 pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagaimana dengan aspek lainnya dalam perusahaan seperti operasi, produksi, logistik, sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran. Aspek K3 tidak akan bisa berjalan seperti apa adanya tanpa adanya intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk untuk mengelolanya. mengelolanya. Karena itu ahli K3 sejak awal tahun 1980an berupaya
meyakinkan
semua pihak khususnya manajemen organisasi
untuk menempatkan aspek K3 setara dengan unsur lain dalam organisasi. Hal inilah yang mendorong lahirnya berbagai konsep mengenai manajemen K3.
Menurut
Kepmenaker
05
tahun
1996, Sistem Manajemen K3
adalah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan/desain, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang
dibutuhkan,
bagi
pengembangan,
penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
2
1.2 Tujuan
Dari rumusan permasalahan, maka makalah ini disusun dengan tujuan: 1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis. 2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. 3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. 4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. 5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. 6. Agar tehindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. 7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungin dalam bekerja.
1.3 Manfaat
Manfaat yang diperoleh dalam makalah ini adalah: 1. Melatif kreatifitas penulis dalam menuangkan gagasan pemikirannya tentang suatu kajian atau topik dari ilmu-ilmu yang sudah didapat. Secara tidak langsung penulis juga dilatih untuk menerapkan kemampuan berpikir secara logis-sistematis tenntang keselamatan dan kesehatan kerja, serta kemampuan analisis. 2. Makalah ini bukan hanya berguna bagi penulis saja tetapi juga sebagai bahan refrensi ilmiah dan sumbangan pengetahuan bagi para pembaca tentang apa yang penulis sumbangkan lewat ide melalui makalah ini. 3. Melatih berpikir tertib dan teratur karena menulis ilmiah harus mengikuti tata cara penulisan yang sudah ditentukan prosedur tertentu, metode dan teknik, aturan, disajikan teratur, runtun dan tertib. 4. Menumbuhkan etos ilmiah dikalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil (produsen) pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan K3 terutama setelah penyelesaian studynya.
3
BAB II PERMASALAHAN 2.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan adalah bagaimana penerapan sistem dan mekanisme pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pada pelaksanaan proyek konstruksi.
4
BAB III KAJIAN TEORITIS
1.
Modul K3L (Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) dan Hukum
2.
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Disusun Oleh: Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
3.
http://haris08.community.undip.ac.id/2012/06/03/k3-konstruksi-bangunan/
Ditulis Oleh: Abdul Haris
4.
http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/manajemen_dan_rekayasa_konstruksi/wpcontent/uploads/2007/05/makalah-reini-d-wirahadikusumah.pdf
Ditulis Oleh: Reini D. Wirahadikusumah
5
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Pengertian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
Dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu:
Secara Filosofis Suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adl dan makmur.
Secara Keilmuan Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
4.1.1
Tujuan K3
Tujuan dari k3: o
Melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan dari tenaga kerja.
4.1.2
o
Meningkatkan efisiensi kerja.
o
Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Adanya Ilmu Tentang K3 o
Mempelajari tentang k3
o
Melaksanakan tentang k3
o
Memperoleh hasil yang sempurna dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja
6
4.1.3
4.1.4
Sasaran K3 o
Menjamin keselamatan pekerja
o
Menjamin keamanan alat yang digunakan
o
Menjamin proses produksi yang aman dan lancer
Norma-Norma yang Harus Dipahami dalam K3 o
Aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja
o
Diterapkan untuk melindungi tenaga kerja
o
Resiko kecelakaan dan penyakit kerja
Tujuan norma-norma : agar terjadi keseimbangan dari pihak perusahaan dapat menjamin keselamatan pekerja. Dasar hukum k3 :
4.1.5
UU No.1 tahun 1970
UU No.21 tahun 2003
UU No.13 tahun 2003
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-5/MEN/1996
Hambatan dari Penerapan K3 a)
Hambatan dari sisi pekerja/ masyarakat : -
Tuntutan pekerja masih pada kebutuhan dasar
-
Banyak pekerja tidak menuntut jaminan k3 karena SDM yang masih rendah.
b) Hambatan dari sisi perusahaan:
Perusahaan yang biasanya lebih menekankan biaya produksi atau operasional
dan
meningkatkan
efisiensi
menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
7
pekerja
untuk
4.1.6
Jenis-Jenis Bahaya dalam K3
Dibagi menjadi 3, yaitu: 1) Jenis kimia Terhirupnya atau terjadinya kontak antara manusia dengan bahan kimia berbahaya. Contoh: abu sisa pembakaran bahan kimia, uap bahan kimia dan gas bahan kimia. 2) Jenis fisika -
Suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun terlalu dingin.
-
keadaan yang sangat bising.
-
keadaan udara yang tidak normal.
Contoh: Kerusakan pendengaran dan Suatu suhu tubuh yang tidak normal 3) Jenis proyek/ pekerjaan -
Pencahayaan atau penerangan yang kurang.
-
Bahaya dari pengangkutan barang.
-
Bahaya yang ditimbulkan oleh peralatan.
Contoh: -
Kerusakan penglihatan
-
Pemindahan barang yang tidak hati-hat sehingga melukai pekerja
-
Peralatan kurang lengkap dan pengamanan sehngga mel ukai pekerja
4.1.7
Istilah-istilah yang Ditemui dalam Dunia Kerja a. Harzard adalah suatu keadaan yng dapat menimbulkan kecelakaan,
penyakit dan kerusakan yang menghambat kemampuan pekerja.
8
b. Danger/ bahaya adalah tingkat bahaya suatu kondisi yang dapat
mengakibatkan peluang bahaya yang mulai tampak sehingga mengakibatkan memunculkan suatu tindakan. c. Risk adalah prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam
siklus tertentu. d. Incident adalah memunculnya kejadian yang bahaya yang dapat
mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas normal. e. Accident adalah kejadan bahaya yang disertai dengan adanya
korban atau kerugian baik manusia maupun peralatan.
4.2 Proyek Konstruksi 4.2.1 Karakteristik Kegiatan Proyek Konstruksi o
Memiliki masa kerja terbatas
o
Melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar
o
Melibatkan banyak tenaga kerja kasar (labour) yang berpendidikan relatif rendah
o
Memiliki intensitas kerja yang tinggi
o
Bersifat multidisiplin dan multi crafts
o
Menggunakan peralatan kerja beragam, jenis, teknologi, kapasitas dan kondisinya
o
Memerlukan mobilisasi yang tinggi (peralatan, material dan tenaga kerja)
9
4.2.2 Klasifikasi Proyek Konstruksi
1. Proyek Konstruksi Bangunan Gedumg (Building Construction) Proyek konstruksi bangunan gedung mencakup bangunan gedung perkantoran, sekolah, pertokoan, rumah sakit, rumah tinggal dan sebagainya. Dari segi biaya dan teknologi terdiri dari yg berskala rendah, menengah, dan tinggi. Biasanya perencanaan untuk proyek bangunan
lebih
lengkap
dan
detail.
Untuk
proyek-proyek
pemerintah (di Indonesia) proyek bangunan gedung ini dibawah pengawasan/pengelolaan DPU sub Dina Cipta Karya. 2. Proyek Bangunan Perumahan (Residential Construction/Real Estate) Di sini proyek pembangunan perumahan/pemukiman (Real Estate) dibedakan dengan proyek bangunan gedung secara rinci yang didasarkan
pada
klase
pembangunannya
serempak
dengan
penyerahan prasarana-prasarana penunjangnya, jadi memerlukan perencanaan infrastruktur dari perumahan tersebut (jaringan tranfusi, jaringan air, dan fasilitas lainnya). Proyek pembangunan ini dari rumah yang sangat sederhana sampai rumah mewah, dan rumah susun. Di Indonesia pengawasan di bawah Sub Dinas Cipta Karya. 3. Proyek Konstruksi Teknik Sipil/Proyek Konstruksi rekayasa berat (Heavy Engineering Construction) umumnya proyek yang masuk jenis ini adalah proyek-proyek yang bersifat infrastruktur seperti proyek bendungan, proyek jalan raya, jembatan, terowongan, jalan kereta api, pelabuhan, dan lain-lain. Jenis proyek ini umumnya berskala besar dan membutuhkan teknologi tinggi.
10
4. Proyek Konstruksi Industri (Insustrial Construction) Proyek konstruksi yang termasuk dalam jenis ini biasanya proyek industri yang membutuhkan spesifikasi dari persyaratan khusus seperti untuk kilang minyak, industri berat, industri dasar, pertambangan,
nuklir
dan
pelaksanaannya
membutuhkan
sebagainya. ketelitian
Perencanaan dan
dan
keahlian
atau
teknologi yang spesifik.
4.2.3
Peraturan tentang K3 Proyek Konstruksi
Pemerintah telah sejak lama mempertimbangkan masalah perlindungan tenaga kerja, yaitu melalui UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Sesuai dengan perkembangan jaman, pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang undang ini mencakup berbagai hal dalam perlindungan pekerja yaitu upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, dan termasuk juga masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek ketenagakerjaan dalam hal K3 pada bidang konstruksi, diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. Peraturan ini mencakup ketentuanketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja secara umum maupun pada tiap bagian konstruksi bangunan. Peraturan ini lebih ditujukan
untuk
konstruksi
bangunan,
sedangkan
untuk
jenis
konstruksi lainnya masih banyak aspek yang belum tersentuh. Di samping itu, besarnya sanksi untuk pelanggaran terhadap peraturan ini sangat minim yaitu senilai seratus ribu rupiah. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Menakertrans tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986-
11
104/KPTS/1986: Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi. Pedoman yang selanjutnya disingkat sebagai ”Pedoman K3 Konstruksi” ini merupakan pedoman yang dapat dianggap sebagai standar K3 untuk konstruksi di Indonesia. Pedoman K3 Konstruksi ini cukup komprehensif, namun terkadang sulit dimengerti karena menggunakan istilah-istilah yang tidak umum digunakan, serta tidak dilengkapi dengan deskripsi/gambar yang memadai. menghambat
Kekurangankekurangan penerapan
pedoman
tersebut di
tentunya
lapangan,
serta
sangat dapat
menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan di antara pihak pelaksana dan pihak pengawas konstruksi. Pedoman K3 Konstruksi selama hampir dua puluh tahun masih menjadi pedoman yang berlaku. Baru pada tahun 2004, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang kini dikenal sebagai Departemen Pekerjaan Umum, mulai memperbarui pedoman ini, dengan dikeluarkannya KepMen Kimpraswil No. 384/KPTS/M/2004 Tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan. ”Pedoman Teknis K3 Bendungan” yang baru ini khusus ditujukan untuk proyek konstruksi bendungan, sedangkan untuk jenis-jenis proyek konstruksi lainnya seperti jalan, jembatan, dan bagunan gedung, belum dibuat pedoman yang lebih baru. Namun, apabila dilihat dari cakupan isinya, Pedoman Teknis K3 untuk bendungan tersebut sebenarnya dapat digunakan pula untuk jenis-jenis proyek konstruksi lainnya. ”Pedoman Teknis K3 Bendungan” juga mencakup daftar berbagai penyakit akibat kerja yang harus dilaporkan. Bila dibandingkan dengan standar K3 untuk jasa konstruksi di Amerika Serikat misalnya, (OSHA, 29 CFR Part 1926), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), sebuah badan khusus di bawah Departemen Tenaga Kerja yang mengeluarkan pedoman K3 termasuk untuk bidang konstrusksi, memperbaharui peraturan K3-nya
12
secara berkala (setiap tahun). Peraturan atau pedoman teknis tersebut juga sangat komprehensif dan mendetail. Hal lain yang dapat dicontoh adalah penerbitan brosur-brosur penjelasan untuk menjawab secara spesifik berbagai isu utama yang muncul dalam pelaksanaan pedoman teknis di lapangan. Pedoman yang dibuat dengan tujuan untuk tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja, bukan hanya sekedar sebagai aturan, selayaknya secara terus menerus disempurnakan dan mengakomodasi masukan-masukan dari pengalaman pelaku konstruksi di lapangan. Dengan demikian, pelaku konstruksi akan secara sadar mengikuti peraturan untuk tujuan keselamatan dan kesehatan kerjanya sendiri.
4.2.4
Jenis Bahaya Konstruksi
- Terbentur Kecelakaan ini terjadi pada saat seseorang yang tidak diduga ditabrak atau ditampar sesuatu yang bergerak. Contohnya: terkena pukulan palu, ditabrak kendaraan, benda asing material. - Membentur Kecelakaan yang selalu timbul akibat pekerja yang bergerak terkena atau bersentuhan dengan beberapa objek. Contohnya: terkena sudut atau bagian yang tajam, menabrak pipa-pipa. - Terperangkap (caught in, caught on, caught between) Contoh dari caught in adalah kecelakaan yang akan terjadi bila kaki pekerja tersangkut diantara papan-papan yang patah di lantai. Contoh dari caught on adalah kecelakaan yang timbul bila baju dari pekerja terkena pagar kawat. Sedangkan contoh dari caught between adalah kecelakaan yang terjadi bila lengan atau kaki dari pekerja tersangkut bagian mesin yang bergerak.
13
- Jatuh dari ketinggian Kecelakaan ini banyak terjadi, yaitu jatuh dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya: jatuh dari tangga atau atap. - Jatuh dari ketinggian yang sama Beberapa kecelakaan yang timbul pada tipe ini seringkali berupa tergelincir, tersandung, jatuh dari lantai yang sama tingkatnya. - Pekerjaan yang terlalu berat Kecelakaan ini timbul akibat pekerjaan yang terlalu berat yang dilakukan pekerja seperti mengangkat, menaikkan, menarik benda atau material yang dilakukan diluar batas kemampuan. - Terkena aliran listrik Luka yang ditimbulkan dari kecelakaan ini terjadi akibat sentuhan anggota badan dengan alat atau perlengkapan yang mengandung listrik. - Terbakar Kondisi ini terjadi akibat sebuah bagian dari tubuh mengalami kontak dengan percikan bunga api, atau dengan zat kimia yang panas.
4.2.5
Sebab Kecelakaan Konstruksi
1. Faktor Manusia - Sangat dominan dilingkungan konstruksi. - Pekerja Heterogen, Tingkat skill dan edukasi berbeda.
14
- Pengetahuan tentang keselamatan rendah. - Perlu penanganan khusus Pencegahan :
- Pemilihan Tenaga Kerja - Pelatihan sebelum mulai kerja - Pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung 2. Faktor Lingkungan - Gangguan-gangguan dalam bekerja, misalnya suara bising yang berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi pekerja. - Debu dan material beracun, mengganggu kesehatan kerja, sehingga menurunkan efektivitas kerja. - Cuaca (panas, hujan) Pencegahan:
- Dianjurkannya menggunakan penutup telinga dan masker pada pekerja. 3. Faktor Teknis - Berkaitan dengan kegiatan kerja Proyek seperti penggunaan peralatan
dan
alat
berat,
penggalian,
pembangunan,
pengangkutan dan sebagainya. - Disebabkan kondisi teknis dan metoda kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan (substandards condition).
15
Pencegahan:
- Perencanaan Kerja yang baik - Pemeliharaan dan perawatan peralatan - Pengawasan dan pengujian peralatan kerja - Penggunaan metoda dan teknik konstruksi yang aman - Penerapan Sistim Manajemen Mutu
4.2.6
Strategi Penerapan K3 di Proyek Konstruksi
1. Kebijakan K3
Merupakan landasan keberhasilan K3 dalam proyek.
Memuat komitment dan dukungan manajemen puncak terhadap pelaksanaan K3 dalam proyek.
Harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan digunakan sebagai landasan kebijakan proyek lainnya.
2. Administratif dan Prosedur
Menetapkan sistim organisasi pengelolaan K3 dalam proyek.
Menetapkan personal dan petugas yang menangani K3 dalam proyek.
Menetapkan prosedur dan sistim kerja K3 selama proyek berlangsung termasuk tugas dan wewenang semua unsur terkait Organisasi dan SDM.
Kontraktor harus memiliki organisasi yang menangani K3 yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan lingkup kegiatan.
16
Organisasi K3 harus memiliki asses kepada penanggung jawab projek.
Kontraktor harus memiliki personnel yang cukup yang bertanggung jawab mengelola kegiatan K3 dalam perusahaan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
Kontraktor harus memiliki personel atau pekerja yang cakap dan kompeten dalam menangani setiap jenis pekerjaan serta mengetahui sistim cara kerja aman untuk masing-masing kegiatan.
Kontraktor harus memiliki kelengkapan dokumen kerja dan perijinan yang berlaku.
Kontraktor harus memiliki Manual Keselamatan Kerja seba gai dasar kebijakan K3 dalam perusahaan.
Kontraktor harus memiliki prosedur kerja aman sesuai dengan jenis pekerjaan dalam kontrak yang akan dikerjakannya.
3.
Identifikasi Bahaya
Sebelum memulai suatu pekerjaan,harus dilakukan Identifikasi Bahaya
guna
mengetahui
potensi
bahaya
dalam
setiap
pekerjaan.
Identifikasi Bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan dan Safety Departement.
Identifikasi Bahaya menggunakan teknik yang sudah baku seperti Check List, What If, Hazops, dan sebagainya.
Semua hasil identifikasi Bahaya harus didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.
17
4.
Project Safety Review
Sesuai perkembangan proyek dilakukan kajian K3 yang mencakup kehandalan K3 dalam rancangan dan pelaksanaan pembangunannya.
Kajian K3 dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa proyek dibangun dengan sstandar keselamatan yang baik sesuai dengan persyaratan.
Kontraktor jika diperlukan harus melakukan project safety review untuk setiap tahapan kegiatan kerja yang dilakukan, terutama
bagi
kontraktor
EPC
(Engineering-Procurement-
Construction).
Project Safety Review bertujuan untuk mengevaluasi potensi bahaya dalam setiap tahapan project secara sistimatis.
5. Pembinaan dan Pelatihan
Pembinaan dan Pelatihan K3 untuk semua pekerja dari level terendah sampai level tertinggi.
Dilakukan pada saat proyek dimulai dan dilakukan secara berkala. Pokok Pembinaan dan Latihan : Kebijakan K3 proyek: -
Cara melakukan pekerjaan dengan aman
-
Cara penyelamatan dan penanggulangan darurat
6. Safety Committee (Panitia Pembina K3)
Panitia
Pembina
K3
merupakan
keberhasilan K3 dalam perusahaan.
18
salah
satu
penyangga
Panitia Pembina K3 merupakan saluran untuk membina keterlibatan dan kepedulian semua unsur terhadap K3
Kontraktor harus membentuk Panitia Pembina K3 atau Komite K3 (Safety Committee).
Komite K3 beranggotakan wakil dari masing-masing fungsi yang ada dalam kegiatan kerja.
Komite K3 membahas permasalahan K3 dalam perusahaan serta memberikan masukan dan pertimbangan kepada manajemen untuk peningkatan K3 dalam perusahaan.
7. Promosi K3
Selama kegiatan proyek berlangsung diselenggarakan program program Promosi K3.
Bertujuan untuk mengingatkan dan meningkatkan awareness para pekerja proyek.
Kegiatan Promosi berupa poster, spanduk, buletin, lomba K3 dan sebagainya.
Sebanyak mungkin keterlibatan pekerja.
8. Safe Working Practices
Harus disusun pedoman keselamatan untuk setiap pekerjaan berbahaya dilingkungan proyek misalnya : - Pekerjaan Pengelasan - Scaffolding - Bekerja diketinggian - Penggunaan Bahan Kimia berbahaya
19
- Bekerja diruangan tertutup - Bekerja diperalatan mekanis dan sebagainya 9. Sistem Ijin Kerja
Untuk mencegah kecelakaan dari berbagai kegiatan berbahaya, perlu dikembangkan sistim ijin kerja.
Semua pekerjaan berbahaya hanya boleh dimulai jika telah memiliki ijin kerja yang dikeluarkan oleh fungsi berwenang (pengawas proyek atau K3).
Ijin Kerja memuat cara melakukan pekerjaan, safety precaution dan peralatan keselamatan yang diperlukan.
10. Safety Inspection
Merupakan program penting dalam phase konstruksi untuk meyakinkan bahwa tidak ada “unsafe act dan unsafe Condition” dilingkungan proyek.
Inspeksi dilakukan secara berkala.
Dapat dilakukan oleh Petugas K3 atau dibentuk Joint Inspection semua unsur dan Sub Kontraktor.
11. Equipment Inspection
Semua peralatan (mekanis,power tools,alat berat dsb) harus diperiksa oleh ahlinya sebelum diijinkan digunakan dalam proyek.
Semua alat yang telah diperiksa harus diberi sertifikat penggunaan dilengkapi dengan label khusus.
Pemeriksaan dilakukan secara berkala.
20
12. Keselamatan Kontraktor (Contractor Safety)
Harus
disusun
pedoman
Keselamatan
Konstraktor/Sub
Kontraktor.
Sub kontraktor harus memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan.
Setiap sub kontraktor harus memiliki petugas K3.
Pekerja Sub kontraktor harus dilatih mengenai K3 secara berkala.
Contractor Safety: -
Kontraktor merupakan unsur penting dalam perusahaan sebagai
mitra
yang
membantu
kegiatan
operasi
kecelakaan
dalam
perusahaan. -
Kontraktor
rawan
terhadap
menjalankan kegiatannya. -
Tenaga Kontraktor bersifat sementara.
-
Kecelakaan yang menimpa kontraktor tinggi.
-
Kelalaian yang dilakukan kontraktor dapat menimbulkan bahaya
bagi
operasi
perusahaan
dan
berakibat
kecelakaan perusahaan. -
Kecelakaan yang menimpa kontraktor juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Perusahaan harus menerapkan Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan. CSMS
21
merupakan sistim komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan. Tujuan CSMS: -
Untuk
meyakinkan
bahwa
kontraktor
yang
bekerja
dilingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 yang ditetapkan perusahaan. -
Sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Keselamatan di lingkungan kontraktor.
-
Untuk mencegah dan menghindarkan kerugian yang timbul akibat aktivitas kerja kontraktor.
Dasar Penerapan CSMS: -
Undang-undang Keselamatan Kerja No 1 Tahun 1970 Perusahaan bertanggung jawab menjamin keselamatan setiap orang yang berada ditempat kerjanya (termasuk kontraktor dan pihak lainnya yang berada di tempat kerja).
-
Undang
undang
Perlindungan
Konsumen
Perusahaan wajib melindungi keselamatan konsumen sebagai akibat kegiatan perusahaan API RP 2221. 13. Keselamatan Transportasi
Kegiatan Proyek melibatkan aktivitas transportasi yang tinggi.
Pembinaan dan Pengawasan transportasi diluar dan didalamn lokasi Proyek.
Semua kendaraan angkutan Proyek harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
22
14. Pengelolaan Lingkungan
Selama proyek berlangsung harus dilakukan pengelolaan lingkungan dengan baik mengacu dokumen Amdal/UKL dan UPL.
Selama proyek berlangsung dampak negatif harus ditekan seminimal mungkin untuk menghindarkan kerusakan terhadap lingkungan.
15. Pengelolaan Limbah dan B3
Kegiatan proyek menimbulkan limbah dalam jumlah besar, dalam berbagai bentuk.
Limbah harus dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya. Limbah harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek.
16. Keadaan Darurat
Perlu disusun Prosedur keadaan darurat sesuai dengan kondisi dan
sifat
bahaya
proyek
misalnya
bahaya
kebakaran,
kecelakaan, peledakan dan sebagainya.
SOP Darurat harus disosialisasikan dan dilatih kepada semua pekerja.
17. Accident Investigation and Reporting System
Semua kecelakaan dan kejadian selama proyek harus diselidiki oleh petugas yang terlatih dengan tujuan untuk mencari penyebab utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Semua kecelakaan/kejadian harus dicatat dan dibuat analisa serta statistik kecelakaan.
Digunakan sebagai bahan dalam rapat komite K3 Proyek.
23
18. Audit K3
Secara berkala dilakukan audit K3 sesuai dengan jangka waktu proyek.
Audit K3 berfungsi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan K3 dalam proyek sebagai masukan pelaksanaan proyek berikutnya.
Sebagai masukan dalam memberikan penghargaan K3.
4.3 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Penanganan masalah kecelakaan kerja juga didukung oleh adanya UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan UU ini, jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari suatu peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, tua dan meninggal dunia. Jamsostek kemudian diatur lebih lanjut melalui PP No. 14/1993 mengenai penyelenggaraan jamsostek di Indonesia. Kemudian, PP ini diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-05/MEN/1993, yang menunjuk PT. ASTEK (sekarang menjadi PT. Jamsostek), sebagai sebuah badan (satu-satunya) penyelenggara jamsostek secara nasional. Sebagai penyelenggara asuransi jamsostek, PT. Jamsostek juga merupakan suatu badan yang mencatat kasus-kasus kecelakaan kerja termasuk pada proyek-proyek konstruksi melalui pelaporan klaim asusransi setiap kecelakaan kerja terjadi. Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-196/MEN/1999, berbagai aspek penyelenggaraan program jamsostek diatur secara khusus untuk para tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, pada sektor jasa konstruksi. Karena pekerja sektor jasa konstruksi sebagian besar berstatus harian lepas dan borongan,
24
maka KepMen ini sangat membantu nasib mereka. Para pengguna jasa wajib mengikutsertakan pekerja-pekerja lepas ini dalam dua jenis program jamsostek yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Apabila mereka bekerja lebih dari 3 bulan, pekerja lepas ini berhak untuk ikut serta dalam dua program tambahan lainnya yaitu program jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Khusus mengenai aspek kesehatan kerja diatur melalui Keppres No.22/1993. Dalam Keppres ini, terdapat 31 jenis penyakit yang diakui untuk mungkin timbul karena hubungan kerja. Setiap tenaga kerja yang menderita salah satu penyakit ini berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir (sampai maksimal 3 tahun). Pada umumnya, penyakit-penyakit tersebut adalah sebagai akibat terkena bahan kimia yang beracun yang berasal dari material konstruksi yang apabila terkena dalam waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan penyakit yang serius. Penyakit yang mungkin timbul juga termasuk kelainan pendengaran akibat kebisingan kegiatan konstruksi, serta kelainan otot, tulang dan persendian yang sering terjadi pada pekerja konstruksi yang terlibat dalam proses pengangkutan material berbobot dan berulang, dan penggunaan peralatan konstruksi yang kurang ergonomis. Dengan demikian, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jamsostek secara legal dapat dikatakan memadai. Namun, besarnya pembayaran jaminan tersebut sering kali tidak memadai. Sebagai contoh, biaya-biaya transportasi dan perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan kerja yang sudah tidak sesuai lagi dengan tingginya kenaikan harga yang terjadi pada saat ini.
4.4 Alat Pelindung Diri
Perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja
untuk
menjaga
keselamatan
pekerja
sekelilingnya. Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung: a) Safety helmet
25
itu
sendiridan
orang
di
Berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda-benda yang dapat melukai kepala. b) Safety belt Berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat trasportasi. c) Penutup telinga Berfungsi sebagai penutu telinga ketika bekerja di tempat yang bising. d) Kaca mata pengamanan Berfungsi sebagai pengamanan mata ketika bekerja dari percikan. e) Pelindung wajah Berfungsi sebagai pelindung wajah ketika bekerja. f) Masker Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihisap di tempat yang kualitas udaranya kurang bagus. g) Safety Shoes Berfungsi mengurangi dampak dan menghindarkan terlukanya jari-jari kaki dari hantaman,tusukan atau timpaan benda yang berat dan keras pada saat terjadi kecelakaan kerja.
26
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, dapat
maka
ditarik kesimpulan : 1. Masih
kurangnya
kesehatan kerja dari
pengetahuan
tentang keselamatan dan
para pekerja mengenai keselamatan dan
kesehatan kerja. 2. Dengan adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja dapat sedikit terhindar dari kecelakaan dan penyakit kerja. 3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ada dapat dikatakan belum terealisasikan dengan baik. 4. Menghindarkan setiap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dengan
melakukan
tindakan
pencegahan
dan
perbaikan,
pengawasan dan inspeksi, untuk memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
5.2 Saran
1. Program K3 harus lebih ditingkatkan lagi supaya para pekerja lebih merasa aman dan nyaman. 2. Perusahaan harus lebih lagi mensosialisasi- kan program K3 untuk meningkatkan dukungan
pekerja
terhadap
program
K3 yang
nantinya juga meningkatkan komitmen pekerja terhadap perusahaan.
27
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2013. Modul K3L (Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) dan Hukum. Balikpapan: Program Studi Teknik Sipil. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, 2008. Himpunan
Peraturan
Perundang – Undangan
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I http://haris08.community.undip.ac.id/2012/06/03/k3-konstruksi-bangunan/ http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/manajemen_dan_rekayasa_konstruksi/wpcontent/uploads/2007/05/makalah-reini-d-wirahadikusumah.pdf
28
LAMPIRAN
1.
Alat Pelindung Diri
Gambar 1.1 Safety Helmet
Gambar 1.2 Safety Belt
Gambar 1.3 Penutup Telinga
29
Gambar 1.4 Kacamata Pengamanan
Gambar 1.5 Pelindung Wajah
Gambar 1.6 Masker
Gambar 1.7 Safety Shoes
30
2.
Slogan K3
Gambar 2.1 Slogan K3
31
3.
Rambu – Rambu K3
Tabel 1 Makna Rambu
32
