Makalah Jkn Idk 2 Vili

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu dasar keperawatan II

Disusun oleh : Tingkat : I B Nama :Viliansyah NIM : C1AA13096

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN AJARAN 2013-2014 Jl.Babakan Sirna No.25 Tlp. (0266) 236094 Fax (0266) 223709 MAKALAH ILMU DASAR KEPERAWATAN II (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL).

1

KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Jaminan Kesehatan Nasional ”. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih bagi seluruh berbagai sumber yang telah kami pakai sebagai data dan fakta pada makalah ini. Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi sran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah tentang “ Jaminan Kesehatan Nasional” ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat berguna bagi semuanya.

Sukabumi, 27 Desember 2013,

Penyusun

MAKALAH ILMU DASAR KEPERAWATAN II (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL).

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………..2 DAFTAR ISI…………….………………………………………………………………………………………3 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang…………….…………………………………………………………………….4 1.2 Dasar Hukum…………………………………………………………………………………….6 1.3 Rumusan Masalah…………………………………………………….…………………………6 1.4 Tujuan…………………………………………..…………………………………………………6 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Jaminan Kesehatan Nasional……………………………………………….…………………8 2.2 Perbedaan Asuransi Kesehatan Sosial dengan Asuransi Kesehatan Komersial………10 2.3 System Pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan…………………………………………11 2.4 Kendali Mutu dan Kendali Biaya Jaminan Kesehatan Nasional………………………….12 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan………………………………………………………………………………………17 3.2 Saran…………………..…………………………………………………………………………18 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………………………………………19


3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Usaha ke arah itu sesungguhnya telah di rintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kese hatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang mela yani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema -skema tersebut masih terfragmentasi, ter bagi - bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Untuk mengatasi hal itu, pada 2004, dike luarkan Undang- Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelengg ara Jaminan Sosial (BPJS). Undang -Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kese hatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasin ya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden


4

No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). Mendukung pelaksanaan tersebut, Kemen terian Kesehatan memberikan prioritas kepada jaminan kesehatan dalam reformasi kesehatan. Kementerian Kesehatan tengah mengupayakan suatu regulasi berupa Peraturan Menteri, yang akan menjadi payung hukum untuk mengatur antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Peraturan Menteri juga akan mengatur jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan dan pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

JAMINAN Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memeroleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dalam operasionalnya, JKN akan dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan diberlakukan mulai Januari 2014 nanti, pemerintah perlu segera berbenah, antara lain dengan beroperasionalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan sebagai badan hukum publik yang akan menyelenggarakan JKN tersebut.

Pemerintah Indonesia begitu perhatian dengan rakyatnya terutama di bidang kesehatan. Beberapa jaminan kesehatan dikeluarkan untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Salah satunya adalah dengan hadirnya jaminan kesehatan daerah, jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan ada juga jaminan persalinan (jampersal). Keseriusan pemerintah untuk menjamin kesehatan


5

rakyat Indonesia adalah dengan munculnya peluncuran “Jaminan Kesehatan Nasional” Jaminan untuk seluruh masyarakat indonesia. Selain itu jaminan tersebut akan dikelola langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional tidak terlepas dari dasar hukum 1. UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) 2. UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), (2) 3. Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 4. Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 5. PP No.101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) 6. Perpres No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan 7. Peraturan dan ketentuan lainnya

C. Rumusan Masalah 1. Jaminan Kesehatan Nasional 2. Perbedaan Asuransi Kesehatan Sosial dengan Asuransi Kesehatan Komersial 3. System Pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan 4. Kendali Mutu dan Kendali Biaya Jaminan Kesehatan Nasional


6

D. Tujuan 1. Untuk mengetahui Jaminan Kesehatan Nasional 2. Untuk mengetahui Perbedaan Asuransi Kesehatan Sosial dengan Asuransi Kesehatan Komersial 3. Untuk mengetahui System Pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan 4. Untuk mengetahui Kendali Mutu dan Kendali Biaya Jaminan Kesehatan Nasional


7

BAB II PEMBAHASAN

A. Jaminan Kesehatan Nasional Program Jaminan Kesehatan Nasional disingkat Program JKN adalah suatu program Pemerintah dan Masyarakat/Rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Jaminan Kesehatan Nasional pada dasarnya adalah suatu sistem yang sangat bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2004. JKN ini sifatnya wajib dan harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Prinsip JKN itu gotong royong. Orang yang sehat memberikan kontribusi kepada yang sakit, sedangkan yang sakit mendapat manfaat. Sistem yang diangkat ini merupakan satu sistem sebuah proses dimana kedepan tidak ada lagi masalah dalam pengobatan

Peserta JKN adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, contohnya PNS, TNI dan POLRI nantinya otomatis dipotong dari gaji 2% dan dari subsidi pemerintah 3%, total 5% sudah bisa mencover untuk anggota keluarga hingga dewasa. Bagi pegawai atau karyawan swasta, juga harus membayarkan dua persen dari gajinya per bulan, sedangkan tiga persen dibayarkan oleh perusahaan per bulannya. Untuk skema iuran JKN bagi profesi yang penghasilannya tidak tetap, masih harus didiskusikan caranya. Sedangkan bagi warga miskin dan tidak mampu yang mengikuti JKN iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah melalui Jamkesmas.

Nantinya semua peserta JKN, akan mendapatkan manfaat perawatan kesehatan, termasuk suami atau istrinya, juga tiga anaknya. Ini merupakan pelayanan kesehatan yang bagus sebab biaya ke rumah sakit itu sangat mahal, tidak semua orang mampu membayar biaya rumah sakit. MAKALAH ILMU DASAR KEPERAWATAN II (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL).

8

Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Iuran JKN ini akan dibayarkan kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Badan ini merupakan lembaga nirlaba yang ditunjuk pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan masih dalam proses transformasi. Dengan adanya JKN, maka akan terjadi transformasi pada perusahaan jaminan sosial, antara lain PT. Askes akan berubah menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang akan beroperasi mulai 1 Januari 2014. Sedangkan PT Asabri dan PT Taspen masih dalam proses transformasi ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Demikianlah informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan mulai dijalankan pada tahun 2014. Diharapkan adanya JKN ini pelayanan kesehatan untuk setiap individu/keluarga menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat, terimakasih, dan salam rodajaman.


9

B. Perbedaan Asuransi Kesehatan Sosial dengan Asuransi Kesehatan Komersial

PRINSIP-PRINSIP ASURANSI KESEHATAN SOSIAL

1.

Kepesertaan bersifat wajib.

2.

Premi/iuran berdasar prosentasi pendapatan/ gaji.

3.

Premi/iuran ditanggung bersama oleh tempat bekerja/perusahaan dan tenaga kerja.

4.

Peserta/tenaga kerja dan keluarganya memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan.

5.

Peserta/tenaga kerja memperoleh kompensasi selama sakit.

6.

Peranan Pemerintah besar.

PRINSIP-PRINSIP ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL

1.

Kepesertaan bersifat sukarela.

2.

Premi/iuran berdasar angka absolut, sesuai dengan perjanjian/kontrak.

3.

Peserta/tenaga kerja dan keluarganya memperoleh santunan biaya pelayanan kesehatan sesuai perjanjian/kontrak (tidak komprehensif).

4.

Peranan Pemerintah relatif kecil.

C. System Pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan

Cara pembayaran untuk Fasilitas Kesehatan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Pembayaran untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, menurut Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dilakukan secara praupaya oleh BPJS Kesehatan berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.


10

Dalam hal Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di suatu daerah tidak memungkinkan

pembayaran

berdasarkan

kapitasi,

BPJS

Kesehatan

diberikan

kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “mekanisme

lain yang lebih berhasil guna.” BPJS Kesehatan diberikan

keleluasaan untuk menentukannya.

2. Untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 menentukan bahwa pembayaran oleh BPJS Kesehatan dilakukan berdasarkan cara Indonesian Case Based Grups (INA CBG’s).

Perlu ditambahkan bahwa besaran kapitasi dan INA CBG,s ditinjau sekurangkurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Peninjauan besaran kapitasi dan INA CBG’s perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan guna menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Untuk pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan menurut Pasal 40 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, dibayar dengan penggantian biaya.

Biaya tersebut ditagihkan langsung oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan memberikan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan dimaksud setara dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut. Fasilitas Kesehatan tersebut diatas tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta.


11

D. Kendali Mutu dan Kendali Biaya Jaminan Kesehatan Nasional Dalam JKN ada standar pelayanan dan standar mutu yang ditetapkan. Penyelenggara pelayanan kesehatan (dokter swasta, klinik, puskesmas, rumah sakit) yang ikut serta harus mengikuti standar. Dalam sistem ada empat pihak terkait, yaitu peserta asuransi, badan administrasi, badan pengelola dan penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam sistem itu ada ikatan kerja/kontrak, siklus kendali mutu, pemantauan utilisasi dan penanganan keluhan. Dengan demikian ada kendali biaya dan mutu. Nantinya tidak boleh lagi ada pemeriksaan, pemberian obat atau tindakan yang berlebihan. Misalnya, bedah caesar tanpa indikasi. Sebaliknya, pelayanan kesehatan tak boleh kurang dari standar. Peserta berhak mengadu dan keluhan akan ditangani. Jika terbukti, penyelenggara pelayanan kesehatan kena sanksi. Penyelenggara pelayanan kesehatan akan terdorong meningkatkan mutu pelayanan, jika tidak ikut sistem mereka sulit mendapatkan pasien, karena hampir tak ada lagi orang yang membayar dari kantung sendiri seperti saat ini. Penyelenggaraan jaminan kesehatan menggunakan prinsip-prinsip managed care yaitu suatu teknik yang mengintegrasikan pembiayaan dan pelayanan kesehatan melalui penerapan kendali biaya dan kendali mutu yang bertujuan untuk mengurangi biaya pelayanan yang tidak perlu dengan cara meningkatkan kelayakan dan efisiensi pelayanan kesehatan (Mukti, 2009). Managed care bertujuan untuk memberi pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dengan biaya yang bersaing (Kongstvedt, 2000). Teknik managed care dimaksudkan untuk meniadakan moral hazard dalam pelayanan kesehatan yang dapat mengakibatkan kerugian kesejahteraan masyarakat. Organisasi managed care mempunyai ciri-ciri menjalin kontrak dengan penyedia pelayanan kesehatan (PPK), pembayaran pra upaya, utilization review , pelayanan berjenjang, program jaminan mutu dan kesesuaian ganti rugi dengan jasa dokter dan rumah sakit ( Health MAKALAH ILMU DASAR KEPERAWATAN II (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL).

12

Insurance Association of America, 2008a ). Pengendalian biaya layanan kesehatan dengan cara managed care dilakukan dari dua sisi yaitu dari sisi PPK (supply) dan dari sisi peserta (sisi demand ).

1.

Kendali biaya dari sisi PPK ( supply ) a.

Metode pembayaran fasilitas kesehatan.

Menurut Liu & Mills (2007), metode pembayaran PPK yang ideal hendaknya mampu mendorong ke arah kendali biaya, jaminan mutu dan efisiensi internal. Selain itu disertai dengan tidak memberikan insentif kepada PPK yang memberikan pelayanan berlebihan atau bahkan sebaliknya dibawah standar.

b.

Utilization Review .

Utilization review merupakan suatu metode untuk menjamin mutu pelayanan terkait penghematan biaya. Mekanisme pengendalian biaya utilization review dengan memeriksa apakah pelayanan secara medis perlu diberikan dan apakah pelayanan diberikan secara tepat. Utilization review memiliki keuntungan yang jelas dan telah dipraktekkan oleh banyak perusahaan asuransi yaitu mengevaluasi ketepatan penggunaan pelayanan kesehatan agar menghilangkan dan mengurangi hal-hal yang tidak perlu serta resiko potensial pasien.

c.

Standarisasi Pelayanan.

Upaya pelayanan kesehatan untuk melakukan kendali biaya sekaligus kendali mutu adalah dengan menerapkan suatu standarisasi pelayanan. Salah satu bentuk standarisasi pelayanan kesehatan adalah dalam bentuk formularium


13

obat. Obat merupakan komoditi menarik dari industri rumah sakit. Obat bahkan mencapai lebih dari 40 % komponen biaya pelayanan kesehatan.

Peningkatan biaya kesehatan bisa disebabkan karena pemakaian obat diluar formularium yang telah disepakati (Adipratikto, 2004). Kondisi ini diperparah dengan kondisi dokter yang kurang peduli dengan harga obat yang diresepkan dan seringkali merasa tidak cocok dengan formularium yang berlaku (khan et al, 2008). Formularium obat merupakan suatu daftar obat yang disediakan untuk memebuhi kebutuhan medis dengan jenis obat yang dinilai lebih efektif dan lebih efisien (Kongstvedt, 2009).

Nama obat yang tercantum dalam formularium adalah nama generik. Saat ini pemanfaatan obat generik di rumah sakit pemerintah belum mencapai 76 % (Depkes, 2009b). Kewajiban menggunakan obat generik pada PPK milik pemerintah diatur dalam Peraturan menteri kesehatan no HK 02.02 Tahun 2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (kemenkes, 2010)

2.

Kendali Mutu.

Perusahaan asuransi, pembayar dan penanggung biaya layanan kesehatan memiliki persepsi yang berbeda tentang layanan kesehatan yang bermutu. Bagi suatu penjamin biaya layanan kesehatan, layanan kesehatan yang bermutu adalah layanan yang efisien dan dapat memberikan kepuasan kepada pasien. Sedangkan pengertian mutu secara luas dan komprehensif dari Cosby (1984), Donabedian (1980) dan Zeithaml e al (1990) adalah sejauh mana realisasi layanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kriteria dan standar profesional medis terkini dan baik yang sekaligus telah memenuhi atau


14

bahkan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan tingkat efisiensi yang optimal (Mukti, 2007).

Menurut Brown et al (1990) mutu merupakan fenomena yang komprehensif dan multi faset yang memiliki beberapa dimensi dalam menjaga mutu yaitu kompetensi teknis, akses terhadap pelayanan, efektifitas, hubungan antar manusia, efisiensi, kelangsungan pelayanan, keamanan dan kenyamanan. Diantara 8 dimensi mutu tersebut, efisiensi pelayanan kesehatan merupakan dimensi yang penting karena efisiensi akan mempengaruhi hasil pelayanan kesehatan, apalagi sumber daya pelayanan kesehatan pada umumnya terbatas.

Menurut Mukti (2007) terdapat beberapa aktifitas yang dapat dilakukan untuk pencapaian mutu diantaranya manajemen risiko, utilization review (UR), peer review , indikator, prosedur tetap, audit medis, clinical pathway , algoritma. Bagi penjamin biaya layanan kesehatan, aktivitas yang biasa dilakukan untuk pencapaian mutu adalah melalui utilization review .

Berdasarkan

waktu

pelaksanaannya

UR

dapat

dikelompokkan

menjadi

Prospective Review , Consurrent Review dan Retrospektif (HIAA, 2008). Prospective review merupakan UR yang digunakan untuk menentukan kebutuhan pelayanan kesehatan yang dilakukan sebelum pelayanan kesehatan diberikan, utamanya untuk penggunaan pelayanan di rumah sakit. Beberapa cara kajian jenis ini adalah case management , preadmission certification , outpatient presertification , referral authorization and second opinion (Kongstvedt, 2009).

Concurrent review merupakan UR yang dilakukan ketika pelayanan diberikan kepada pasien. Tekniknya yang digunakan adalah menilai Length of stayed (LOS),


15

Discharge planning dan continued stay Review . Retrospective review adalah UR yang dilakukan setelah pelayanan diberikan kepada pasien. Retrospective review umumnya dilakukan dengan claim review dan pattern review . Claim review merupakan kajian terhadap klaim:apakah klaim sesuai dengan paket manfaat yang disepakati atau apakah ada kekeliruan pada klaim.

Pattern review melakukan kajian terhadap pola pemanfaatan pelayanan kesehatan sehingga diperoleh pola pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta dan PPK serta pembiayaan pada msing-masing unit Penyedia Pelayanan Kesehatan (Hendrartini, 2010b). Salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan dalam UR adalah kepuasan pasien (Hendrartini, 2009b)

Penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya oleh BPJS Kesehatan dilakukan melalui: a. pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan; b. pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan; dan c. pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta Dalam rangka penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya, BPJS Kesehatan membentuk tim kendali mutu dan kendali biaya yang terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis. Rancangan Permenkes RI Turunan Perpres No 12 Tahun 2013. Tim kendali mutu dan kendali biaya dapat melakukan: 1. sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi; 2 . Utilization review dan audit medis; dan/atau 3. pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan. Pada kasus tertentu, tim kendali mutu dan kendali biaya dapat meminta informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan Peserta dalam bentuk salinan/fotokopi rekam medis kepada Fasilitas Kesehatan sesuai kebutuhan. MAKALAH ILMU DASAR KEPERAWATAN II (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL).

16

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Asuransi kesehatan berkembang dimulai dengan solidaritas bersama yang sifatnya kumpulan kecil semacam dana sehat, dana sakit, dan sebagainya. Usaha yang kecil-kecil ini umumnya tidak memadai untuk berkembang karena sifatnya yang sukarela dan besaran premi/iuran tidak dihitung secara memadai. Untuk mengatasi kegagalan sistem asuransi kecil dan bersifat lokal terdapat dua modus besar yaitu pengelolaan secara komersial dengan tingkat profesional yang tinggi dan pengelolaan secara asuransi sosial yang bersifat wajib diikuti oleh semua orang dalam suatu golongan. Model asuransi sosial berkembang pesat di Eropa, dimulai di Jerman, dan menyebar luas ke seluruh dunia. Sementara sistem asuransi kesehatan komersial lebih berkembang di Amerika Serikat karena Amerika membatasi tumbuhnya asuransi sosial untuk kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan bagi orang tua saja. Perkembangan asuransi komersial sesungguhnya didukung dengan adanya asuransi sosial. Di Indonesia, perkembangan asuransi kesehatan dimulai dengan asuransi sosial yaitu asuransi kesehatan pegawai negeri diikuti oleh asuransi sosial kecelakaan kerja, dan dilanjutkan dengan asuransi sosial kesehatan bagi pegawai swasta. Karena peraturan perundangan yang membolehkan opt out bagi pekerja swasta, asuransi kesehatan sosial bagi pekerja swasta tidak berkembang sampai Sistem Jaminan Sosial Nasional seabgai landasan menuju Asuransi Kesehatan Nasional yang diselenggarakan secara konsekuen. Pada saat ini, masih terlalu dini untuk menilai apakah SJSN akan mampu mewujudkan AKN. Namun demikian, dengan UU APBN Penambahan yang memberikan


17

jaminan perawatan di puskesmas dan rumah sakit kelas III mulai bulan Juli 2005, AKN sesungguhnya sudah mulai terwujud di Indonesia. Hanya saja, kualitas pelayanan yang diberikan belum memuaskan banyak pihak. Sementara itu, rancangan SJSN maupun AKN dengan jaminan perawatan kelas III tidak menutup upaya asuransi kesehatan komersial sebagai suplemen atau tambahan jaminan bagi penduduk yang memiliki pendapatan tinggi atau menghendaki jaminan yang lebih memuaskan.

B. Saran Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan yang di tanggulangi oleh pemerintah harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.


18

DAFTAR PUSTAKA

Depkes RI. 1995. Pembinaan Bapel JPKM: Kumpulan Materi. Jakarta : Depkes RI. Thabrany, Hasbullah. 2001. Asuransi Kesehatan di Indonesia. Depok : Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKMUI. http://www.ptaskes.com/read/askessosial (diakses tanggal 26 desember 2013). http://www.rodajaman.net/2013/08/menyambut-program-jaminan-kesehatan.html (diakses tanggal 26 desember 2013).


19

Makalah Jkn Idk 2 Vili

Recommend Documents