1
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA
1. Pend Pendah ahul ulua uan n 1.1. 1.1. Lata Latarr Bela Belaka kang ng dan dan Da Daar ar Huku Huku! ! Hak tingkat tingkat hidup hidup yang memadai untuk kesehatan kesehatan dan kesejaht kesejahteraa eraan n dirinya dirinya dan keluarga keluarganya nya merupaka merupakan n hak asasi asasi manusia manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bang bangsa-bangsa sa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan BangsaBangsa tahun 19! tentang Hak "#asi $anusia. Pasal %& "yat '1( Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan pera)atan kesehata kesehatan n serta pelayanan pelayanan sosial sosial yang diperlukan diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat mengan mengangg ggur ur,, mender menderita ita sakit, sakit, cacat, cacat, menja menjadi di janda janda*du *duda da,, mencap mencapai ai usia usia lanju lanjutt atau atau kead keadaa aan n
lain lainny nya a
yang yang meng mengak akib ibat atka kan n
keku kekura rang ngan an na+k na+kah ah,,
yang yang bera berada da di luar luar
kekuasaannya. Berdasarkan Deklarasi tersebut, pasca Perang Dunia II beberapa negara mengambil inisiati+ untuk mengembangkan jaminan sosial, antara lain jaminan kesehatan bagi semua penduduk 'Universal ' Universal Health Coverage(. Coverage (. Dalam sidang ke&! tahun %& di ene)a, World Health Health Assembly Assembly 'H"( menggaris ba)ahi perlunya pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan membe memberik rikan an perli perlindu ndunga ngan n kepada kepada merek mereka a terhad terhadap ap risiko risiko keuang keuangan. an. H" ke&! ke&! mengelua mengeluarkan rkan resolusi resolusi yang menyataka menyatakan, n, pembiay pembiayaan aan kesehata kesehatan n yang berkelan berkelanjutan jutan melalui Universal Health Coverage diselenggarakan diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial. sosial. H" juga menyaran menyarankan kan kepada kepada H/ agar mendoron mendorong g negara-ne negara-negara gara anggota anggota untuk menge0aluasi dampak perubahan sistem pembiayaan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan ketika mereka bergerak menuju Universal Health Coverage. Di Indonesia, +alsa+ah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-& juga mengakui hak asasi )arga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam D & pasal %!H dan pasal 2, dan diatur dalam 3o. %2*199% yang kemudian diganti dengan 24*%9 tentang 5esehatan. Dalam 24*%9 ditegaskan bah)a setiap orang mempunyai hak yang sama dalam dalam mempe memperol roleh eh akses akses atas atas sumbe sumberr daya daya di bidan bidang g keseh kesehata atan n dan memper memperol oleh eh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 6ebaliknya, setiap orang juga mempu mempunya nyaii ke)aji ke)ajiba ban n turut turut serta serta dalam dalam progra program m jamin jaminan an keseha kesehatan tan sosial sosial.. ntuk ntuk me)ujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggung ja)ab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui aminan 5esehatan 3asional '53( bagi kesehatan perorangan. perorangan.
2
saha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui P7 "skes 'Persero( dan P7 amsostek 'Persero( yang melayani antara lain pega)ai negeri sipil, penerima pensiun, 0eteran, dan pega)ai s)asta. ntuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema aminan 5esehatan $asyarakat 'amkesmas( dan aminan 5esehatan Daerah 'amkesda(. 3amun demikian, skema-skema tersebut masih ter+ragmentasi, terbagi- bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. ntuk mengatasi hal itu, pada %, dikeluarkan ndang-ndang 3o. tentang 6istem aminan 6osial 3asional '663(. *% ini mengamanatkan bah)a jaminan sosial )ajib bagi seluruh penduduk termasuk aminan 5esehatan 3asional '53( melalui suatu Badan Penyelenggara aminan 6osial 'BP6(. ndang-ndang 3o. % 7ahun %11 juga menetapkan, aminan 6osial 3asional akan diselenggarakan oleh BP6, yang terdiri atas BP6 5esehatan dan BP6 5etenagakerjaan. 5husus untuk aminan 5esehatan 3asional '53( akan diselenggarakan oleh BP6 5esehatan yang implementasinya dimulai 1 anuari %1. 6ecara operasional, pelaksanaan 53 dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain8 Peraturan Pemerintah 3o.11 7ahun %1% tentang Penerima Bantuan Iuran 'PBI( Peraturan Presiden 3o. 1% 7ahun %12 tentang aminan 5esehatan dan Peta alan 53 ' Roadmap aminan 5esehatan 3asional(. $endukung pelaksanaan tersebut, 5ementerian 5esehatan memberikan prioritas kepada jaminan kesehatan dalam re+ormasi kesehatan. 5ementerian 5esehatan tengah mengupayakan suatu regulasi berupa Peraturan $enteri, yang akan menjadi payung hukum untuk mengatur antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Peraturan $enteri juga akan mengatur jenis dan pla+on harga alat bantu kesehatan dan pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Peserta aminan 5esehatan 3asional. 6eperti kata bijak, tak ada yang abadi dalam kehidupan ini kecuali perubahan itu sendiri. 6etiap manusia mengalami perubahan, dari kecil, de)asa, lalu tua, dan renta. Itu sudah pasti. 3amun dalam kepastian itu, ada beberapa hal yang datang tak terduga. 6akit, misalnya, bisa datang kapanpun, tak dinyana-nyana. 6akit bisa datang ketika kita masih produkti+, berpenghasilan cukup, sehingga mampu menjangkau biaya pengobatan. 7etapi sakit juga bisa datang ketika kita sudah tua dengan penghasilan mulai menurun atau menjadi tidak berpenghasilan karena sakit. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa mendapatkan pera)atan dan pelayanan kesehatan yang memadai, terjangkau, kapan saja, dan di mana saja?
3
"suransi kesehatan mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri out of poket , dalam jumlah yang sulit diprediksi dan kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar. ntuk itu diperlukan suatu jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan karena peserta membayar premi dengan besaran tetap. Dengan demikian pembiayaan kesehatan ditanggung bersama secara gotong royong oleh keseluruhan peserta, sehingga tidak memberatkan secara orang per orang. 7etapi asuransi kesehatan saja tidak cukup. Diperlukan "suransi 5esehatan 6osial atau aminan 5esehatan 6osial '53(. $engapa: Pertama, premi asuransi komersial relati+ tinggi sehingga tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. 5edua, man+aat yang dita)arkan umumnya terbatas.
6ebaliknya, asuransi kesehatan sosial memberikan
beberapa keuntungan sebagai berikut. Pertama, memberikan man+aat yang komprehensi+ dengan premi terjangkau. 5edua, asuransi kesehatan sosial menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu. Itu berarti peserta bisa mendapatkan pelayanan bermutu memadai dengan biaya yang )ajar dan terkendali, bukan ;terserah dokter< atau terserah ;rumah sakit<. 5etiga, asuransi kesehatan sosial menjamin sustainabilitas 'kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan(. 5eempat, asuransi kesehatan sosial memiliki portabilitas, sehingga dapat digunakan di seluruh )ilayah Indonesia. /leh sebab itu, untuk melindungi seluruh )arga, kepesertaan asuransi kesehatan sosial* 53 bersi+at )ajib. $enurut peta jalan menuju aminan 5esehatan 3asional ditargetkan pada tahun %19 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam 53 'nicersal Health =o0erage > H=(. Diberlakukannya 53 ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada +asilitas kesehatan tingkat pertama maupun kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. ntuk mengendalikan beban anggaran negara yang diperlukan dalam 53 memerlukan dukungan dari upaya kesehatan masyarakat yang bersi+at promoti+ dan pre0enti+ agar masyarakat tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit. 5ebijakan pemerintah mengenai aminan 5esehatan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Presiden ?epublik Indonesia 3omor 1% 7ahun %12 tentang aminan 5esehatan yang diubah dengan Peraturan Presiden ?epublik Indonesia 3omor 111 7ahun %12 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden ?epublik Indonesia 3omor 19 7ahun %14. Peraturan ini dikeluarkan sesuai dengan amanat Pasal 12 ayat '%(, Pasal %1 ayat '(, Pasal %% ayat '2(, Pasal %2 ayat '&(, Pasal %4, Pasal %@ ayat '&(, dan Pasal %! ayat '%( ndangndang 3omor 7ahun % tentang 6istem aminan 6osial 3asional, dan ketentuan Pasal 1& ayat '2( dan Pasal 19 ayat '&( huru+ a ndang-ndang 3omor % 7ahun %11 tentang Badan Penyelenggara aminan 6osial, dimana diperlukan Peraturan Presiden untuk menetapkan aminan 5esehatan.
4
$enurut Peraturan Presiden 3omor 1% 7ahun %12 tentang aminan 5esehatan yang diubah dengan Peraturan Presiden 3o. 111 7ahun %12 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden 3o. 19 7ahun %14, aminan 5esehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh man+aat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
1.".
PETA JALAN MEN#J# KEPESERTAAN SEMESTA $#H%& 5onsep Universal Health Coverage merupakan sebuah konsep jaminan kesehatan penduduk yang biasanya berupa sebuah +ungsi asuransi terhadap pelayanan kesehatan. H/ mende+inisikan Universal Health Coverage sebagai sebuah konsep untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang dibutuhkan terhadap usaha promosi, pencegahan, pengobatanm dan rehabilitasi oleh pelayanan kesehatan dengan kualitas yang mencukupi agar menjadi e+ekti+ dan memastikan seluruh masyarakat tidak mengalami kesulitan keuangan ketika membayar untuk layanan kesehatan 'H/, %12(. De+inisi tersebut melingkupi tiga tujuan utama terkait dengan H= yakni8 1. 5esetaraan dalam akses pelayanan kesehatan %. 5ualitas pelayanan kesehatan cukup baik untuk meningkatkan kesehatan siapa saja yang menggunakannya 2. Perlindungan atas risiko kejatuhan +inancial Berdasarkan hal tersebut inti dari penerapan H= adalah bagaimana sebuah negara menjamin seluruh )arganya terhadap akses pelayanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan biaya, memperbaiki layanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Banyak
hal
yang
perlu
diperhatikan
oleh
sebuah
negara
dalam
menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan berbasis H= seperti keuangan, kebijakan, kualitas pelayanan kesehatan, kualitas tenaga kesehatan dan masih banyak lagi. 6ampai dengan pertengahan tahun %12, masyarakat Indonesia yang telah memiliki aminan kesehatan sebanyak 1@4.!.141 uta ji)a '@%A( terdiri dari8 a. "$56$"6
8 !4.. '24,2 A(
b. "$56D"
8 &.&9&.&% '14,@9 A(
c. Perusahaan menjaminkan 5arya)annya sendiri
8 14.9%2.4 '@,1% A(
d. "656 P36
8 14.&!.%!2 '4,49 A(
e. P5 "$6/675
8 @.%4. '%,94 A(
+.
8 %
[email protected]%@ '1,% A(
=ommercial insurance
g. 73I*P/C?I*P36 5$H"3
8 1.1%.4@ ',&9 A(
Pada tahun %1, BP6 5esehatan sudah mulai beroperasi. Pentahapan kepesertaan
5
aminan 5esehatan dalam 663 dimulai dengan dilakukan pengalihan peserta P5 amsostek, amkesmas, "skes P36, 73I*Polri, ke BP6 5esehatan. Peserta amkesmas yang nantinya akan menjadi peserta yang iurannya dibayari Pemerintah 'PBI( berjumlah !4, juta ji)a, sehingga total ada 111,4 juta ji)a yang dikelola oleh BP6 5esehatan pada tahun %1. Diluar pengelolaan oleh BP6 kesehatan diperkirakan ada lebih dari & juta penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan tetapi dikelola dengan berbagai model. 6elama kurun )aktu %1-%1!, dilakukan perluasan peserta pada usaha besar, sedang, kecil dan mikro secara bertahap. Pada tahun %19, ditargetkan seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan.
Pr'('r) Su!*er Dana Pen+elenggaraan Keehatan d) Negara A)a Tenggara Di negara "sia 7enggara hampir seluruh negara membebankan biaya kesehatan yang cukup besar kepada masyarakat '!ut of poket (, )alaupun Indonesia, $alaysia dan 7hailand lebih banyak pembiayaan penyelenggaraan kesehatan melalui pendapatan pajak. 7etapi tidak semua negara di "sia 7enggara menerapkan sistem H= )alaupun umumnya proporsi sumber dana penyelenggaraan kesehatan sangat mirip
6
Ta*el Pr'('r) Su!*er Dana Pen+elenggaraan Keehatan D) A)a Tenggara Negara
#n),eral Health %',erage
Ka!*'a Ind'ne)a La' Mala+)a 4)l)()na Tha)land 6)etna! S)nga(ura M+an!ar
/a T)dak /a /a T)dak /a T)dak etelah/a T)dak
Al'ka) Dana Keehatan d) APBN $-& 02 "1 30 2" 3" 35 07 35 ""
6umber 8 H=, %! dan orld Bank, %9
Berikut merupakan perkembangan 3ilai rasio anggaran kesehatan terhadap Belanja 3egara
Pr'('r) Su!*er Dana Pen+elenggaraan Keehatan d) *e*era(a Negara A)a T)!ur 6ecara umum, negara "sia 7imur telah menerapkan Universal Health Coverage 'termasuk korea tara( untuk menjamin kesehatan )arganya. epang, 5orsel, dan 7ai)an memiliki proporsi pendanaan dalam penyelenggaraan kesehatan yang cukup besar melalui asuransi umum yang dikelola pemerintah dan juga sumber pendapatan negara melalui pajak. sedangkan di =ina Proporsi terbesar penyelenggaraan kesehatan adalah melalui pembayaran langsung 'ke rumah sakit, dokter umum, pusat kesehatan, maupun layanan kesehatan lainnya( Ta*el Pr'('r) Su!*er Dana Pen+elenggaraan Keehatan
7
D) A)a T)!ur
Pr'('r) Su!*er Dana Pen+elenggaraan Keehatan d) *e*era(a Negara Autral)a dan Seland)a Baru "ustralia dan selandia baru telah menerapkan ni0ersal Health =o0erage dengan alokasi dana 9 > 1 A dari "PB3. 6elain itu, sumber proporsi pembiayaan kedua negara tersebut mirip dengan alokasi sumber pendanaan terbesar merupakan berasal dari pemerintah. ntuk "ustralia sendiri, tidak terdapat asuransi pemerintah karena setiap )arga negara telah dijamin hak kesehatannya.
"ustralia memiliki sistem kesehatan yang sebagian besar didanai melalui pajak pera)atan, dengan pelayanan medis yang disubsidi melalui skema asuransi nasional bersi+at uni0ersal. Pelayanan kesehatan dikelola oleh sistem pemerintahan +ederal dan diserahkan kepada penyedia layanan public dan s)asta. Pemerintah "ustralia tidak hanya pelayanan kesehatan tetapi juga mensubsidi obat > obatan dan pera)atan rumah untuk orang tua 'panti jompo(. Praktisis kesehatan disektor s)asta menyediakan pengobatan dan pera)atan gigi berbasis masyarakat, dan ada sektor s)asta besar lainnya yang bergerak dalam bidang dana asuransi, rumah sakit dan industry diagnostic. 6istem kesehatan di "ustralia melibatkan
8
negosiasi yeng terus menerus antara persemakmuran dan 3egara melibatkan banyak pemangku kepentingan public dan s)asta. 6ebuah prinsip utama yang banyak mendasari sistem kesehatan "ustralia adalah akses uni0ersal terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas baik terlepas dari kemampuan membayar. 6elandia baru, Departemen 5esehatan bertanggung ja)ab merumuskan kebijakan, pendanaan, pemantauan, regulasi dan e0aluasi sistem pera)atan kesehatan.Dinas 5esehatan di distrik > distrik mengambil peran utama dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam )ilayah geogra+is mereka. 6ebagai institusi yang )ajib melapor ke $enteri 5esehatan, mereka bertanggung ja)ab untuk menetapkan arah strategis, menunjuk kepala eksekuti+, dan meningkatkan, mempromosikan dan melindungi kesehatan masyarakat dalam daerah yang menjadi lingkup mereka.
Peta Jalan A(ek Pela+anan Keehatan
?5" tahun %1%>%12 disesuaikan dengan rencana aksi dalam ?oad $ap, yang apabila dilihat, in+rastruktur dari +asilitas yang ada sekarang telah cukup memadai. 3amun demikian bila melihat disparitas geogra+i negara kita yang sangat ber0ariasi dan sangat luas, banyak kepulauan dengan penyebaran penduduk yg tidak merata, maka masih dibutuhkan penambahan +asilitas kesehatan dan kebijakan pengaturan distribusi 3akes yang lebih baik terutama tenaga spesialis, serta penataan yang lebih +okus pada upaya pelayanan tingkat pertama dengan mengedepankan upaya promoti+ dan pre0enti+ agar
9
sedapat mungkin penyakit-penyakit yang ada dapat diselesaikan di 7k.pertama. ntuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan8 1. Penyusunan rencana aksi pengembangan +asilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan sistem rujukan %. Perluasan dan pengembangan +asilitas kesehatan dan tenaga kesehatan secara komprehensi+ 2. 0aluasi dan penetapan cara pembayaran . Penyusunan standar prosedur dan pembayaran +asilitas kesehatan Pada tahun %19 dapat dicapai kondisi jumlah +asilitas kesehatan mencukupi, 3akes terdistribusi merata, dan sistem rujukan ber+ungsi optimal.
Peta Jalan A(ek Kele!*agaan dan Organ)a)
ntuk Peta jalan aspek kelembagaan dan organisasi, pada tahun %1% > %12 dilakukan berbagai kegiatan antara lain8
Penyiapan beroperasinya BP6 5esehatan dengan menyiapkan P7 "skes menjadi BP6 kesehatan
$enyusun berbagai sistem dan prosedur
$elakukan koordinasi pengalihan kepesertaan 'P5 amsostek, amkesmas, "skes P36, dll(
Pada kurun )aktu tengah tahun %12 dilakukan model penyiapan penyelenggaraan aminan kesehatan di beberapa pro0insi, sehingga P7 "skes sebagai BP6 nantinya akan
10
lebih siap dalam berbagai hal. 7ahun %1 ditargetkan BP6 sudah beroperasi dengan baik dan pada kurun )aktu %1>%19, dilakukan pemantapan dan penyempurnaan
1.3.
Pr)n)( Ja!)nan Keehatan Na)'nal
Dalam pelaksanaannya, ada 9 'sembilan( prinsip 53 yang dapat diuraikan sebagai berikut 1. Keg't'ngr'+'ngan
adalah
prinsip
kebersamaan
antar
peserta
dalam
menanggung beban biaya jaminan sosial yang di)ujudkan dengan ke)ajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingakat gaji, upah atau tingkat penghasilannya. %. N)rla*a adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan man+aat sebesar-besarnya dari seluruh peserta. 2. Keter*ukaan adalah prinsip mempermudah akses in+ormasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. . Kehat)8hat)an adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib. &. Akunta*)l)ta adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungja)abkan. 4. P'rta*)l)ta adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam )ilayah 3egara 5esatuan ?epublik Indonesia. @. Ke(erertaan *er)9at :a)* adalah prinsip mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. !. Dana A!anat adalah bah)a iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. 9. Hasil
pengelolaan
Dana
aminan
6osial
dipergunakan
seluruhnya
untuk
pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta adalah hasil berupa de0iden dan pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.
1.2.
Iuran Ja!)nan Keehatan Na)'nal Dalam pengumpulan pembiayaan pada 53, dilakukan melalui iuran peserta dan
bantuan iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan pemerintah. Bantuan iuran pemerintah ditujukan untuk +akir miskin dan orang-orang yang tidak mampu sebagai anggota peserta jaminan kesehatan dan disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran 'PBI(, yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah ?epublik Indonesia 3omor 11 tahun %1% tentang
11
Penerima Bantuan Iuran aminan 5esehatan. 6edangkan iuran diluar pemerintah diperoleh dari 8 a. Pekerja Penerima pah dan anggota keluarganya, seperti Pega)ai 3egeri 6ipil, "nggota 73I, "nggota Polri, Pejabat 3egara, Pimpinan dan "nggota De)an Per)akilan ?akyat Daerah, Pega)ai Pemerintah 3on Pega)ai 3egeri, Pega)ai s)asta, maupun pekerja lain yang menerima upah. b. Pekerja Bukan Penerima pah dan anggota keluarganya, seperti pekerja mandiri dan bukan penerima upah. c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya, seperti in0estor, pemberi kerja, penerima pensiun, 0eteran, perintis kemerdakaan, janda, duda, atau anak yatim piatu dari Eeteran atau Perintis 5emerdekaan dan bukan pekerja tetapi mampu membayar iuran. ntuk iuran jaminan kesehatan diatur sebagai berikut 8 a. Iuran aminan 5esehatan bagi Peserta PBI aminan 5esehatan serta penduduk yang dida+tarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar ?p %2., 'dua puluh tiga ribu rupiah( per orang per bulan. b. Iuran aminan 5esehatan bagi Peserta Pekerja Penerima pah yang terdiri atas Pega)ai 3egeri 6ipil, "nggota 73I, "nggota Polri, Pejabat 3egara, pimpinan dan anggota DP?D, serta Pega)ai Pemerintah 3on Pega)ai 3egeri sebesar &A 'lima persen( dari Faji atau pah per bulan. Iuran tersebut dibayar dengan ketentuan sebagai berikut8 2A 'tiga persen( dibayar oleh Pemberi 5erja %A 'dua persen( dibayar oleh Peserta.
c.
Iuran aminan 5esehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima pah dan Peserta bukan Pekerja 8
6ebesar ?p 2., 'tiga puluh ribu rupiah( per orang per bulan dengan
$an+aat pelayanan di ruang pera)atan 5elas III. 6ebesar ?p &1., 'lima puluh satu ribu rupiah( per orang per bulan dengan
$an+aat pelayanan di ruang pera)atan 5elas II. 6ebesar ?p !., 'delapan puluh ribu rupiah( per orang per bulan dengan $an+aat pelayanan di ruang pera)atan 5elas I.
1.5.
Man9aat Ja!)nan Keehatan Na)'nal 6etiap Peserta berhak memperoleh $an+aat aminan 5esehatan yang bersi+at
pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promoti+, pre0enti+, kurati+, dan rehabilitati+ termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. $an+aat aminan 5esehatan terdiri atas $an+aat medis dan $an+aat non medis. man+aat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan sedangkan man+aat non medis meliputi man+aat akomodasi 'ditentukan berdasarkan skala
12
besaran iuran yang dibayarkan( dan ambulans 'hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Gasilitas 5esehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BP6 5esehatan(. $an+aat pelayanan promoti+ dan pre0enti+ meliputi pemberian pelayanan8 a. Penyuluhan kesehatan perorangan yang meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan +aktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. b. Imunisasi dasar yang meliputi Baccile =almett Fuerin 'B=F(, Di+teri Pertusis 7etanus dan Hepatitis-B 'DP7HB(, Polio, dan =ampak. c. 5eluarga berencana yang meliputi konseling, kontrasepsi dasar, 0asektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. d. 6krining kesehatan diberikan secara selekti+ yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas 8 a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup 8 1. "dministrasi pelayanan. %. Pelayanan promoti+ dan pre0enti+. 2. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. . 7indakan medis non spesialistik, baik operati+ maupun non operati+. &. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. 4. 7rans+usi darah sesuai dengan kebutuhan medis. @. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama. !. ?a)at inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang 1.
mencakup8 ?a)at jalan yang meliputi 8 "dministrasi pelayanan. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis • •
dan subspesialis. 7indakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Pelayanan alat kesehatan implan. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis. ?ehabilitasi medis. Pelayanan darah. Pelayanan kedokteran +orensik. Pelayanan jena#ah di Gasilitas 5esehatan. %. ?a)at inap yang meliputi 8 Pera)atan inap non intensi+. Pera)atan inap di ruang intensi+. c. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh $enteri dan apabila yang telah • • • • • • • •
• •
ditanggung dalam program pemerintah, maka tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin. 6elain man+aat pelayanan kesehatan yang telah disebutkan diatas, peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat bantu kesehatan dimana untuk jenis dan pla+on harga alat bantu kesehatan ditetapkan oleh $enteri. 6edangkan untuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi 8
13
a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Gasilitas 5esehatan yang tidak bekerjasama dengan BP6 5esehatan, kecuali untuk kasus ga)at darurat. c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja d. e. +. g. h. i.
terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik. Pelayanan untuk mengatasi in+ertilitas. Pelayanan meratakan gigi 'ortodonsi(. Fangguan kesehatan*penyakit akibat ketergantungan obat dan*atau alkohol. Fangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi
j.
yang membahayakan diri sendiri. Pengobatan komplementer, alternati+ dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan e+ekti+ berdasarkan penilaian teknologi kesehatan
'health technology assessment(. k. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan 'eksperimen(. l. "lat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu. m. Perbekalan kesehatan rumah tangga n. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa*)abah. o. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan $an+aat aminan 5esehatan yang diberikan. 1.0.
Pe!*a+aran 4a)l)ta Keehatan ntuk pembayaran +asilitas kesehatan, BP6 5esehatan melakukan pembayaran
kepada Gasilitas 5esehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terda+tar di Gasilitas 5esehatan tingkat pertama. 3amun, dalam hal Gasilitas 5esehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan
kapitasi sebagaimana
dimaksud,
BP6 5esehatan
dapat
melakukan
pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna. BP6 5esehatan melakukan pembayaran kepada Gasilitas 5esehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara "ndonesian Case #ased $roups 'I3"-=BFs(, dimana besaran kapitasi dan non kapitasi serta "ndonesian Case #ased $roups 'I3"-=BFs( dan non "ndonesian Case #ased $roups %non I3"-=BFs( ditinjau % 'dua( tahun sekali dengan memperhitungkan kecukupan iuran dan kesinambungan program yang dilakukan bersama dengan BP6 5esehatan, D63, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. ntuk pelayanan ga)at darurat yang dilakukan oleh +asilitas kesehatan yg tidak menjalin kerjasama dgn BP6 5esehatan dibayar dengan penggantian biaya yg ditagihkan langsung oleh +askes kepada BP6 5esehatan dan dibayar oleh BP6 5esehatan setara dgn tari+ yg berlaku di )ilayah tersebut. BP6 5esehatan )ajib membayar Gaskes atas pelayanan yg diberikan kepada peserta paling lambat 1& 'lima belas( hari sejak dokumen
14
klaim diterima lengkap. ntuk besaran pembayaran kepada Gaskes ditentukan berdasarkan kesepakatan BP6 5esehatan
dengan asosiasi Gaskes di )ilayah tersebut dengan
mengacu pada standar tari+ yg ditetapkan oleh $enteri. "pabila tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran, $enteri memutuskan besaran pembayaran atas program aminan 5esehatan yg diberikan. ntuk "sosiasi Gaskes ditetapkan oleh $enteri. 1.;.
Pertanggunga
dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yg telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada D63. Caporan dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekuti+ melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit % 'dua( media massa cetak yg memiliki peredaran luas secara 3asional. 1.=.
Penga
Kabupat en/Kot a mel akukan pengawas an t er hadap peny el enggar aan pr og r am Jami nan Kesehat an sesuai deng an ke wenang an masi ngmasi ng. Pel aksanaan pengawas an j uga dapat mel i bat kan Badan Pe ngawas Rumah Saki t , Dewan Pengawas Rumah Saki t , per hi mpunan/as os i as i per umahsaki t an, dan/at au or gani sasiprof es ise suaidengan kebut uhan.Pel aksanaan pengawasan di l akukan secar at er koor di nasidengan i nst ansit er kai tses uaidengan ket ent uan per at ur an perundang-undangan. Peningkatan +ungsi penga)asan terhadap program juga dilakukan, antara lain 8 BP6 5esehatan, dinas kesehatan kabupaten*kota, dan Gasilitas 5esehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BP6 5esehatan membangun 6istem Pencegahan 5ecurangan %&raud' dalam pelaksanaan program aminan 5esehatan 'pasal 4 Peraturan Presiden ?epublik Indonesia 3omor 19 7ahun %14(, yang dilakukan melalui 8 a. penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan 5ecurangan ' &raud (. b. pengembangan budaya pencegahan 5ecurangan '&raud (. c. pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya dan d. pembentukan tim pencegahan 5ecurangan '&raud (.
". Anal)) Ke*)akan Ja!)nan Keehatan Na)'nal d) Ind'ne)a ".1. Strateg) Ke*)akan Bentuk pokok suatu kebijakan sistem kesehatan di satu negara dengan negara lainnya sangat ber0ariasi tergantung dari berbagai +actor yang mempengaruhi sistem kesehatan itu sendiri. Penyelenggaraan sistem kesehatan di Indonesia menerapkan pendekatan
15
kesisteman. 6istem kesehatan di setiap negara dapat dengan mudah diidenti+ikasi relasinya diantara lima komponen pembentuk sistem yaitu 8 1. $asukan 'input( adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat ber+ungsinya sistem tersebut 7ersedianya jenis sumber daya 'manusia maupun +isik( ini merupakan input yang penting dimana didalamnya terdapat unsur upaya kesehatan, obat > obatan, perbekalan kesehatan dan penyediaan 6D$ yang handal dan +actor pembiayaan Gaktor pembiayaan merupakan +actor yang krusial dalam sistem kesehatan karena akan menentukan berjalan atau tidaknya suatu action dalam me)ujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan %. Proses adalah kumpulan bagian atau elemen untuk mengubh masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Berdasarkan sumber daya yang ada maka organisasi me lakukan program untuk mendapatkan market yang ada.6umber pembiayaan dari berbagai sumber digunakan untuk membiayai antara penyediaan sumber daya dan jasa pelayanan. ntuk mendapatkan jenis pelayanan yang feasible baik untuk public maupun s)asta, maka manajemen organisasi sangat diperlukan 2. 5eluaran 'ouput( adalah kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses suatu sistem. nsur keluaran dalam sistem kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, bermutu, merata dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Hubungan antara beberapa komponen yang saling berkaitan dalam membentuk strategi sistem kesehatan dapat digambarkan sebagai berikut 8
16
5epesertaan jaminan kesehatan bersi+at )ajib dan ditujukan untuk seluruh penduduk Indonesia. "gar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dengan program jaminan kesehatan serta untuk memastikan program berjalan dengan baik, maka beberapa strategi yang dilakukan pemerintah antara lain 8 1. $elakukan trans+ormasi kelembagaan P7 "skes 'Persero(, P7 amsostek 'Persero(, P7 7"6P3 'Persero(, dan P7 "6"B?I 'Persero( menjadi Badan Penyelenggara aminan 6osial. Dengan demikian anggota "skes, amsostek, 7aspen dan "sabri dialihkan menjadi anggota BP6 'penjelasan dalam ndang-undang 3omor % tahun %11 tentang Badan Penyelenggara aminan 6osial(. %. 5epesertaan jaminan dilakukan secara bertahap, yaitu 7ahap I dilakukan sejak tanggal 1 anuari %1, paling sedikit yang menjadi peserta
BP6 meliputi penerima bantuan iuran 'PBI( jaminan kesehatan 'yaitu +akir miskin dan orang-orang tidak mampu(, anggota 73I*P36*P/C?I dan anggota keluarganya, peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero "656 dan "$6/675 beserta
anggota keluarganya. 7ahap II meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BP6 5esehatan paling lambat pada tanggal 1 anuari %19 sudah masuk menjadi peserta
BP6. 2. "danya +leksibilitas memilih dalam menentukan man+aat pelayanan kesehatan dan disesuaikan dengan tari+ iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, sehingga pemilihan tari+ dapat disesuaikan dengan keadaan ekonomi peserta 'pasal 14 G Peraturan Presiden ?epublik Indonesia 3omor 19 7ahun %14(. . $elakukan +ungsi penga)asan yang melibatkan banyak pihak untuk menjamin penyelenggaraan program berjalan dengan baik, antara lain dilaksanakan oleh $enteri 5esehatan, 5epala Dinas 5esehatan Pro0insi * 5abupaten * 5ota sesuai dengan ke)enangan masing-masing, serta melibatkan Badan Penga)as ?umah 6akit, De)an Penga)as ?umah 6akit, perhimpunan*asosiasi perumahsakitan, dan*atau organisasi pro+esi sesuai dengan kebutuhan serta dengan dibangunnya 6istem Pencegahan 5ecurangan %&raud' dalam pelaksanaan program aminan 5esehatan sesuai dengan pasal 4 Peraturan Presiden ?epublik Indonesia 3omor 19 7ahun %14.
".".
Per(ekt)9 Ke*)akan 7erdapat tiga perspekti+ dalam penentuan sebuah kebijakan publik pilihan*hoie,
perubahan*hange dan perubahan*transform. aminan 5esehatan 3asional merupakan bagian dari 6istem aminan 6osial 3asional. 5ebijakan ini merubah sistem jaminan kesehatan yang sebelumnya terpisah-pisah baik dalam pengelolaan, jenis layanan dan
17
keanggotaan menjadi sebuah jaminan kesehatan tunggal yang berlaku menyeluruh bagi )arga negara Indonesia.
".3.
Pendekatan Ke*)akan Berdasarkan analisis kami, kebijakan aminan 5esehatan 3asional ini dibentuk
menggunakan pendekatan 8 1. 5elembagaan 5ebijakan aminan 5esehatan 3asional ini merupakan produk dari kelembagaan berupa peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden 'PP 3omor 1% 7ahun %12 tentang aminan 5esehatan yang diubah dengan PP 3omor 111 7ahun %12 dan terakhir diubah dengan PP 3omor 19 7ahun %14( yang merupakan amanah dari pelaksanaan ndangndang yang mengatur sebelumnya ' 3omor 7ahun % tentang 6istem aminan 6osial 3asional( yang merupakan pelaksanaan amanat D 19&. 5ebijakan ini kemudian diturunkan dalam pengaturan teknis pelaksanaannya oleh $enteri 5esehatan 'Permenkes 3omor @1 tahun %12 tentang Pelayanan 5esehatan pada aminan 5esehatan 3asional(. adi kebijakan ini disusun secara terstruktur berdasarkan )e)enang kelembagaan. Dimana yang bisa menetapkan program nasional mengenai aminan 5esehatan 3asional adalah Presiden sesuai dengan amanat
ndang-undang yang mengaturnya dan pada
tahap pelaksanaannya dijamin oleh 5ementerian 5esehatan sebagai penanggungja)ab sesuai +ungsinya. %. Inkremental 5ebijakan aminan 5esehatan 3asional merupakan lanjutan kebijakan program jaminan sosial yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain pelaksanaan aminan 6osial 7enaga 5erja dan Pemeliharaan 5esehatan Pega)ai 3egeri 6ipil, Penerima Pensiun, Eeteran, Perintis 5emerdekaan, 73I*P/C?I beserta 5eluarganya sesuai dengan ndangundang 3omor 2 7ahun 199% tentang aminan 6osial 7enaga 5erja, Peraturan Pemerintah 3omor 49 7ahun 1991 tentang Pemeliharaan 5esehatan Pega)ai 3egeri 6ipil, Penerima Pensiun, Eeteran, Perintis 5emerdekaan beserta 5eluarganya, dan Peraturan Pemerintah 3omor 4@ 7ahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah 3omor 7ahun 19@1 tentang "suransi 6osial "ngkatan Bersenjata ?epublik Indonesia. 5ebijakan aminan 5esehatan yang tertuang dalam PP 3o. 1% 7ahun %12 yang diubah dengan PP 3o. 111 7ahun %12 dan terakhir diubah dengan PP 3o. 19 7ahun %14 mengalami perubahan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, dimana pada kebijakan sebelumnya penerima man+aat aminan 5esehatan terbatas pada orang-orang tertentu saja namun melalui kebijakan aminan 5esehatan 3asional ini Pemerintah ingin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh aminan 5esehatan.
18
Pada dasarnya kebijakan ini merupakan perkembangan dari kebijakan sebelumnya, dimana program jaminan sosial yang telah diterapkan sebelumnya dinilai baik oleh Pemerintah sehingga perlu diterapkan kembali dengan melakukan modi+ikasi-modi+ikasi yang diperlukan.
".2.
Kele!ahan ke*)akan dala! (elakanaan Penetapan kebijakan 53 selain memberikan pengaruh positi+ dalam pengelolaan
aminan 6osial 3asional, juga memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, diantaranya 8 A. Keangg'taan 1. Penentuan kriteria miskin belum jelas, serta pusat data jumlah )arga miskin yang masih kurang tepat. Hal ini berakibat dana di tanggung pemerintah belum tepat sesuai dengan porsi seharusnya. %. 5etentuan mengharuskan seluruh )arga negara Indonesia terco0er 53 pada tahun %19. 3amun dalam pelaksanaan saat ini pendataan kepesertaan belum optimal, masih banyak ditemui di berbagai daerah )arga negara yang belum terda+tar dalam keanggotaan 53*BP6, hal ini disebabkan 8 terbentur masalah kondisi geogra+is, luas )ilayah dan jangkauan sarana dan •
in+omasi komunikasi. Hal ini berakibat )arga tidak memperoleh pelayanan 53, disebabkan tidak terda+tar sebagai peserta BP6. 5asus di 5abupaten 7eluk Bintuni menjadi satu contoh dari gambaran yang terjadi di daerah terpencil di Indonesia. 6ebesar &A pendataan kepesertaan 53 di
daerah ini salah,
sebagai akibatnya masyarakat papua yang sebelum pelaksanaan 53 dijamin pemerintah, sesudah diberlakukannya 53 pada %1 bagi masyarakat yang •
tidak terda+tar keanggotaannya menjadi membayar. 5emampuan dalam membayar iuran yang masih rendah menyebabkan sampai saat ini kepesertaan BP6 masih sebanyak 14&.@9.&! peserta. Hal ini juga terkait dengan budaya masyarakat di Indonesia, dimana sebagaian besar masyarakat belum menyadari pentingnya menyediakan dana untuk menjamin kesehatannya. 6ebagai contoh, orang akan merasa berat mengeluarkan uang sebesar satu juta rupiah untuk membayar premi asuransi, sedangkan mereka tidak akan merasa berat menggunakan uang yang sama besarnya untuk membeli handphone. Padahal apabila dinilai lebih jauh man+aat pertanggungan kesehatan akan sangat berman+aat, apalagi biaya pengobatan yang semakin
mahal. 2. umlah anggota keluarga peserta 53 yang keanggotaannya ditanggung pemberi kerja dibatasi hanya sampai 2 anak, menyebabkan penambahan anggota keluarga menjadi beban mandiri peserta tersebut.
19
. Penolakan keikutsertaan rumah sakit s)asta yang memiliki +asilitas layanan dan tari+ layanan yang lebih tinggi dari tari+ dalam 53. Pihak s)asta menilai pendapatannya akan menurun apabila menjadi penyedia layanan 53. Hal ini juga disebabkan tidak adanya aturan tegas yang mengharuskan seluruh institusi pelayanan kesehatan untuk ikut dalam program 53. "pabila seluruh institusi kesehatan dapat ikut sserta dalam program 53, diharapkan peningkatan pelayanan dan kemampuan penangan pasien dapat menjadi lebih baik, tidak akan adalagi pasien yang ditolak akibat tidak adanya kamar. B. B)a+a Pre!) dan Kla)! 1. Dana kelolaan BP6 kesehatan yang dinilai masih kurang, sehingga antara man+aat yang dibayarkan dengan dana yang terkumpul masih lebih besar dana yang dibayarkan. Dilihat dari segi bisnis hal ini tidaklah sehat, sebagai akibatnya dana yang ditanggung pemerintah harus ditingkatkan atau dana premi yang harus dibayar peserta menjadi meningkat. %. Pembagian besaran tanggungan biaya antara pemberi kerja dan pekerja berpeluang memunculkan kon+lik antara pemberi kerja dan pekerjanya. Hal ini terutama pada sektor s)asta, pemberi kerja menuntut porsi lebih kecil sedangkan pekerja menuntut seluruh biaya dapat ditanggung pemberi kerja. 2. 7ari+ klaim yang belum dapat menutup biaya operasional pasien. Biaya untuk tindakan medis pada beberapa kasus tertentu melebihi biaya klaim yang dii#inkan. 7erutama terjadi pada tindakan di IFD. . 7erdapat dua pola tari+ yang digunakan BP6 dalam penggantian biaya kesehatan, yaitu kapitasi dan berdasar I3" BFs. Dana kapitasi diberikan untuk +asilitas kesehatan tingkat pertama, berpotensi menimbulkan penyele)engan penggunaan dana karena tidak didasarkan pada jumlah pengajuan klaim pelayanan kesehatan, namun berdasar perkiraan jumlah pasien. Biaya ini juga menimbulkan permasalahan internal pada tenaga kesehatan baik dalam satu P5$ maupun antar P5$, dimana P5$ dengan penduduk padat dan poli yang memiliki banyak pasien akan mendapat dana kapitasi yang berbeda dengan P5$ dengan penduduk jarang. &. 6edangkan penetapan ganti biaya pada +asilitas kesehatan lanjutan didasarkan pada tari+ layanan dalam I3" =BFs, terdapat tiga tingkatan pentari+an, ringan*rendah, sedang dan berat*tinggi. Penggolongan kriteria pasien dan penanganan yang diberikan sangatlah subyekti+ berdasarkan keputusan dokter yang bersangkutan. Hal ini akan berpotensi memberikan beban pembiayaan yang besar bagi BP6 kesehatan.
%. SDM dan In9ratruktur 1. Belum meratanya tenaga kesehatan di berbagai daerah, hal utama masih terkait dengan kondisi geogra+is. 5ebutuhan tenaga medis di daerah sangatlah besar namun tenaga medis masaih terbatas dan terutama terpusat di Pulau ja)a. angkauan
20
kesehatan bagi daerah terpencil masih sangat minim, tenaga kesehatan untuk daerahdaerah ini, umumnya hanya sebatas kader kesehatan, bidan dan dokter P77. 6ebagai gambaran 5ab. 7eluk Bintuni, dengan jumlah penduduk &!.19! ji)a di tahun %12, dengan distrik sebanyak % dan %41 kampung dilayani oleh tenaga kesehatan sebanyak 22 dokter '1 dokter untuk 1.@42 ji)a(, 12% bidan, 1@1 pera)at '1 pera)at melayani 2 ji)a( dan 4@1 kader kesehatan. Permasalahan seperti ini tersebar di berbagai daerah terpencil di Indonesia, sehingga tidak hanya peningkatan tenaga medis namun juga diperlukan pemerataan. %. 5ecukupan sarana dan prasarana masih menjadi masalah dalam penyediaan layanan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Bidang kesehatan sebagai ke)ajiban yang ditanggung pemerintah, mengharuskan pemerintah hadir dalam penyediaan kesehatan di daerah-daerah yang secara ekonomis tidak menguntungkan. 5ebutuhan in0estasi dalam in+rastruktur kesehatan menjadi hal yang penting guna mencapai H= pada tahun %19, namun ketersediaan dana yang minim masih menjadi kendala pemerintah. Di daerah-daerah perbandingan +asilitas kesehatan dengan )arga yang dilayani sangatlah besar, hal ini mengakibatkan pelayanan kesehatan optimal tidak dapat dilaksanakan. Belum lagi terkait kualitas +asilitas kesehatan yang ada, dimana untuk kasus penyakit tertentu +asilitas kesehatan daerah tidak akan mampu menanganinya. 7eluk Bintuni hanya memiliki 1 ?6,% puskemas, 22 Pustu, 12 Poskam dan 14 poskeling, untuk melayani &!.19! ji)a. D. Pela+anan 1. $utu pelayanan yang menurun. 6istem rujukan yang ditetapkan BP6 kesehatan, di beberapa daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemahaman dokter pada +asilitas kesehatan pertama, serta proses yang lebih panjang dibandingkan dengan keinginan penanganan kesehatan cepat oleh pasien, berakibat kesalahan pemebrian rujukan. Penanganan yang seharusnya dapat dilakukan pada +askes pertama dirujuk ke +askes lanjutan, sehingga menyebabkan peran ?6 menangani masalah yang dapat diselesaikan di +askes pertama. Beban kerja ?6 menjadi meningkat dan mutu layanan menjadi turun, hal ini sesuai dengan e0aluasi pada ?6 di a)a barat, dan daerah lainnya. %. 6tandar pelayanan medis yang berbeda-beda. Hal ini sering ditemui antar isntitusi pelayanan kesehatan, hal ini disebabkan 6/P yang berbeda antar institusi. 2. Perbedaan kepentingan antara pelayanan prima*bermutu dengan kendali biaya. 5epentingan dokter untuk memberikan pelayanan bermutu maupun kepentingan lainnya, seringkali berakibat penggunaan obat diluar ketentuan BP6*+ornas, pemakaian alat kesehatan serta melakukan tindakan tidak sesuai petunjuk. 6edangkan BP6 dalam kendali biaya menggunakan jenis obat tertentu, membatasi lama
pemberian
obat,
serta
menggunakan
21
prosedur
yang
dianggap
berbelit*admisnistrati+. 6edangkan pasien yang mengharapkan pelayanan terbaik dengan kepastian biaya, menghadapi kondisi kepastian biaya yang menjadi tidak jelas. . Pelayanan kesehatan gratis memunculkan budaya ;menjadi sakit< sehingga datang ke +asilitas kesehatan meskipun sebenarnya penanganannya bisa dilakukan secara ".5.
mandiri. Saran (er*a)kan ke*)akan Beberapa saran perbaikan yang mungkin dapat dilakukan untuk perbaikan kebijakan
aminan 5esehatan 3asional antara lain 8 1. Penetapan kriteria yang jelas dan perbaikan pusat data )arga miskin yang kepesertaannya ditanggung pemerintah. %. $eninjau kembali jumlah anggota keluarga yang ditanggung pemberi kerja. Penetapan besaran iuran bersama yang ditanggung dapat bersi+at progresi+ dengan penambahan jumlah anggota keluarga. 2. Penetapan besaran iuran bersama yang adil dengan kriteria yang jelas antara pemberi kerja dan pekerja, sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing. . Penetapan aturan yang jelas dan kebebasan memilih jenis layanan kesehatan bagi rumah sakit s)asta yang terlibat dalam program 53 &. Penyusunan ulang +ormulasi pembiayaan pada +asilitas kesehatan tingkat pertama serta peningkatan penga)asan penggunaan dan pertanggungja)aban dana kapitasi. 4. $emperbanyak sosialisasi dan program pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat. @. Peningkatan iuran kesehatan, penyesuaian tari+ layanan kesehatan dan peningkatan penga)asan pada penetapan kelas tari+ di rumah sakit, sehingga tidak akan mengakibatkan pembayaran klaim melebihi kemampuan BP6. !. Peninjauan ulang kebijakan 53 dan diselaraskan dengan pembiayaan melalui dana "PB3. 6ehingga dapat ditentukan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan dan pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan kualitas +asilitas kesehatan. ".0.
Pen+elenggaraan Keehatan d) *er*aga) Negara d) dun)a
S)te! Keehatan d) Er'(a Hampir seluruh negara menerapkan Universal Health Coverage 'kecuali pera)atan karang gigi( )alaupun berbeda-beda alokasi dana baik dari Pemerintah, "suransi maupun indi0idu. 3egara-negara yang menerapkan sistem Universal Health Coverage didominasi oleh ?6 umum dan ?6 non pro+it dengan alokasi anggaran kesehatan berkisar 4 > 11 A dari "PB3 masing-masing negara. 6elain itu, kemandirian dokter umum juga menjadi salah satu penopang kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di kebanyakan negara. Gar) Bear Pen+elenggaraan Keehatan d) *e*era(a Negara Er'(a N'.
Negara
Anggaran
Pela+anan Keehatan
22
Ru!ah Sak)t
1.
"ustria
Keehatan $dar) APBN& @,@A
%.
Belgia
!A
2.
Denmark
4,&A
.
Ginlandia
@,&A
&.
Perancis
9,2A
4.
erman
1,A
@.
unani
&,!A
!.
Irlandia
9.
Italia
6ama dengan ratarata !,2A
1.
CuJemburg
11.
Belanda
!,4A
1%.
Portugal
Diatas ratarata
12.
6panyol
@,4A
1.
6)edia
@,%A
1&.
Inggris
4,2A
Diba)ah rata-rata
Daar 7ersedia melalui dokter secara mandiri $elalui dokter umum, pasien membayar uang jasa $elalui dokter umum yang membuka praktek sendiri dan bersama $engedepankan pelayanan kesehatan pre0enti+ Dokter umum yang mandiri Dokter umum mandiri dan mena)arkan jasa yang banyak, terpisah dengan ?6 ?6 pemerintah berdampingan dengan dokter s)asta $elalui dokter umum yang membuka praktik sendiri dan bersama Dokter umum*s)asta diba)ah naungan dinas kesehatan 7ersedia banyak melalui dokter yang mandiri $elalui dokter yang membuka prakterk sendiri dan bersama Dijalankan oleh pemerintah dengan menggaji dokter Dokter umum bekerja diba)ah pusat kesehatan dibatasi oleh area geogra+is $elalui pusat kesehatan
Dokter umum bekerja melalui group
23
5apasitas tempat tidur sangant tinggi di ?6 milik pemerintah Banyak terdapat ?6 s)asta dan non pro+it 6emua ?6 di ba)ah kontrol pemerintah 5apasitas tempat tidur yang tinggi, biaya ?6 yang tinggi, jumlah hari inap sedikit Dominasi dokter umum Cebih dari &A merupakan ?6 s)asta dan non pro+it Banyak terdapat ?6 s)asta Banyak terdapat ?6 umum Banyak terdapat ?6 umum 6eimbang antara ?6 umum dan s)asta Banyak terdapat ?6 non pro+it Banyak ?6 umum dengan tempat tidur yang sedikit Cebih dari &A merupakan ?6 non pro+it yang mandiri 5apasitas tempat tidur yang tinggi, biaya ?6 yang tinggi, jumlah hari inap yang sedikit Bergerak dari ?6 umum ke ?6 yang mandiri
3egara-negara seperti Denmark, Irlandia, CuJemburg, dan Inggris tidak me)ajibkan asuransi 'bahkan tidak ada asuransi pemerintah( untuk jaminan kesehatan karena pemerintah telah menganggarkan alokasi dana yang cukup besar untuk penyelenggaraan kesehatan melalui pajak yang tinggi di negara tersebut. Di Denmark, siapapun yang telah masuk ke negara tersebut 'imigran sekalipun( dan mempunyai i#in tinggal yang sah mendapat jaminan dan hak yang setara dalam akses pelayanan kesehatan tanpa perlu mengeluarkan uang atau membayar asuransi. Pen+elenggaraan Keehatan d) A)a Penyelenggaraan kesehatan di "sia, umumnya diatur langsung oleh pemerintah, dengan peran s)asta sebagai pembantu penyediaan layanan kesehatan. Peran s)asta memegang peran yang cukup besar di beberapa negara di "sia, bahkan dalam pola regulasi, pada negara singapura pemerintah hanya sebagai regulator, meskipun sebagian besar ?umah sakit dimiliki negara. Berikut disajikan tabel perbandingan pelayanan kesehatan di negaranegara "sia timur dan "sia tenggara. 7abel. Penyelenggaraan kesehatan di berbagai 3egara di "sia 7imur N' . 1.
Negara =ina
%.
Hong 5ong
2.
epang
.
5orea
Regula) 6ektor s)asta sangat dia)asi dan diatur, pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan kesehatan, kementerian kesehatan bertanggungja)ab kualitas dan akreditasi terhadap institusi kesehatan Pekerja di sektor publik dilarang bekerja di s)asta
Pasien bebas memilih pelayanan kesehatan, untuk itu terjadi persaingan yang sangat tinggi antar institusi kesehatan 7idak diketahui
24
Pela+anan Keehatan Daar Sekt'r Pe!er)ntah Sekt'r S
7erdapat &,@A 7erdapat ,2A dokter dokter berlisensi yang berlisensi yang bekerja di sektor bekerja di sektor publik s)asta 5ombinasi antara sektor publik dan s)asta, semua penduduk mendapatkan hak asuransi kesehatan sosial, tidak boleh ada ?6 s)asta yang mencari pro+it, terdapat 9 ?6 dan 9. klinik 6emua ?6 di ba)ah kontrol pemerintah @A ?6 merupakan 92A ?6 milik s)asta,
6elatan
&.
7ai)an
milik pemerintah
Departemen kesehatan bertanggungja)ab penuh terhadap penyelenggaraan kesehatan
7idak diketahui
1A klinik milik s)asta, institusi s)asta terus meningkat dan mempengaruhi kenaikan pendapatan negara 7erdapat 19.12& klinik s)asta
7abel. Penyelenggaraan kesehatan di berbagai negara di "sia 7enggara N' . 1.
Negara
Regula)
Pela+anan Keehatan Daar Sekt'r Pe!er)ntah Sekt'r S
5amboja
%.
Indonesia
2.
Caos
.
$alaysia
?egulasi masih lemah, &A yankes s)asta tidak berlisensi, sektor publik juga bekerja di instansi s)asta ?egulasi masih lemah, @.1 puskesmas pemda yang ber)enang %2. posyandu memberikan i#in kepada . klinik berjalan instansi kesehatan 'bukan pusat( 7idak diketahui Diman+aatkan 92A penduduk, dibentuk oleh C6$ dan Donor, 1!. tenaga kesehatan, @ > pusat kesehatan, 11 ?6 umum tk.kabupaten, 1@ ?6 pro0insi, 4 ?6 3asional 5ementerian kesehatan $enyediakan @&A bertanggungja)ab penuh kebutuhan ra)at inap terhadap sektor publik dan s)asta terkait kesehatan
&.
Gilipina
Pemerintah pusat mempunyai )e)enang terhadap lisensi institusi kesehatan terutama dalam kualitas
25
$enerapkan kesehatan masyarakat berdasarkan %.94@
&1 ?6 s)asta mempunyai %A tempat tidur dari seluruhnya. umlah sedikit, %. +armasi, & klinik s)asta, 4 pengobatan tradisional
$eyediakan tenaga spesialis %*2 dari jumlah satu negara, bekerjasama dengan ?6 pemerinttah 6anggup menampung untuk 4%A ra)at inap, 44A +asilitas s)asta subsidi, merupakan pelayanan dokter kesehatan dasar.
4
7hailand
7idak diketahui
@
Eietnam
7idak diketahui
!
6ingapura
Pemerintah pusat bertugas sebagai perumus kebijakan saja, menyelenggarakan kesehatan
pemerintah, 1.94 dokter gigi,, .&19 pera)at, [email protected] bidan, sanggup menanmpung 2!A ra)at inap 6anggup menampung @!,% Ara)at inap, dokter dan pera)at dalam jumlah yang cukup besar 6emuanya terpusat pada kementerian kesehatan !A ?6 milik pemerintah
Biasanya menyediakan ;jemput bola<
umlahnya sedikit
%A ?6 s)asta memiliki daya saing masing-masing yang tinggi
3. Penutu( De)asa ini, berkembang sebuah )acana bah)a tidak hanya masyarakat miskin atau tidak mampu saja yang membutuhkan jaminan kesehatan namun diperlukan sebuah jaminan kesehatan yang lebih bersi+at semesta. 6elain itu, kondisi perekonomian yang berkembang saat ini baik dilihat secara global, regional maupun nasional, mendorong semakin diperlukannya suatu sistem jaminan sosial yang bersi+at nasional dengan kepesertaan )ajib bagi seluruh rakyat Indonesia. 6istem jaminan sosial dimaksud harus mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat terutama pada kondisi kondisi tertentu seperti sakit, mengalami kecelakaan, meninggal, kehilangan pekerjaan dan pada saat memasuki usia lanjut, dsb. 6ementara beberapa jaminan sosial yang ada yaitu P7 amsostek, P7 "skes, P7 7aspen dan P7 "sabri dan P5$ belum mampu memenuhi tuntutan dimaksud. 5ebijakan 53 merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. 5ebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah mendasar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. aminan kesehatan diselenggarakan secara nasional dengan menerapkan prinsip asuransi kesehatan sosial. Diselenggarakan secara nasional untuk dapat memenuhi prinsip portabilitas bah)a jaminan kesehatan bisa dinikmati di seluruh )ilayah Indonesia. $enurut Ha+id# '%9(, meskipun berbentuk asuransi bukan berarti masyarakat miskin yang harus membayar premi. 6esuai dengan D 19& Pasal 2 ayat '1( yang menyatakan bah)a ;Gakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara
26
jasa
oleh negara<, maka bagi masyarakat kurang mampu, premi asuransinya menjadi tanggungan 3egara. Implementasi ideal dari 53 masih menemui berbagai kendala. Berbagai peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan sampai saat ini belum terbentuk. 5ompleksitas implementasi 53 terutama terletak pada pengaturan teknis berbagai program dalam 53 yakni jaminan kesehatan. 7ampaknya memang masih diperlukan komitmen tinggi dan kesungguhan dari berbagai pihak pengambil kebijakan untuk me)ujudkannya.
DA4TAR P#STAKA ?epublik Indonesia. ndang-undang 3omor 2 7ahun 199% tentang (aminan )osial *enaga +erja. ?epublik Indonesia. ndang-ndang 3omor 7ahun % tentang )istem (aminan )osial asional. ?epublik Indonesia. ndang-undang 3omor % tahun %11 tentang #adan -enyelenggara (aminan )osial. ?epublik Indonesia. Peraturan Pemerintah 3omor 7ahun 19@1 tentang Asuransi )osial Angkatan #ersenjata Republik "ndonesia.
27
?epublik Indonesia. Peraturan Pemerintah 3omor 4@ 7ahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 3omor 7ahun 19@1 tentang Asuransi )osial Angkatan #ersenjata Republik "ndonesia. ?epublik Indonesia. Peraturan Pemerintah 3omor 49 7ahun 1991 tentang Pemeliharaan 5esehatan Pega)ai 3egeri 6ipil, Penerima Pensiun, Eeteran, Perintis 5emerdekaan beserta 5eluarganya ?epublik Indonesia. Peraturan Pemerintah 3omor 11 tahun %1% tentang -enerima #antuan "uran (aminan +esehatan. ?epublik Indonesia. Peraturan Presiden 3omor 1% 7ahun %12 tentang (aminan +esehatan. ?epublik Indonesia. Peraturan Presiden 3omor 111 7ahun %12 tentang -erubahan atas -eraturan -residen Republik "ndonesia omor / *ahun /01 tentang (aminan +esehatan. ?epublik Indonesia. Peraturan Presiden 3omor 19 7ahun %14 tentang -erubahan +edua atas -eraturan -residen Republik "ndonesia omor / *ahun /01 tentang (aminan +esehatan. ?epublik Indonesia. Peraturan $enteri 5esehatan 3omor @1 tahun %12 tentang -elayanan +esehatan pada (aminan +esehatan asional 5emenkes ?I,%12. #uku -egangan )osialisasi (aminan +esehatan asional %(+' dalam )istem (aminan )osial asional , 5emenkes ?I, akarta ?encana 6trategis 5ementerian 5esehatan tahun %&-%19.
28
