BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Kualitas dibuktikan bahwa
pendidikan
di
Indonesia
indekspengembangan
saat
ini
manusia
sangat
Indonesia
memprihatinkan. Ini makin
menurun.
Kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Indonesia memiliki daya saing s aing yang rendah Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama sa ma Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya da ya manusia di negara-negara lain. Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.
1.2.Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah apa saja isu-isu aktual tentang kurikulum 2013 dan isu-isu tentang pendidikan di indonesia.
1.3.Tujuan
Adapun tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk mengetahui isu-isu aktual tentang kurikulum 2013 dan isu-isu tentang pendidikan di indonesia.
1
BAB II ISI/PEMBAHASAN
GURU DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Sebuah pertemuan menarik dilaksanakan di kantor Wakil Presiden Republik Indonesia, bersama Komite Pendidikan Nasional, Rabo, 23 Januari 2013. Pertemuan ini menarik karena dihadiri oleh Wapres, Prof. Dr. Boediono, menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menteri Agama, Suryadharma Ali, Menteri Pemuda dan Olah raga, Roy Suryo, ketua UKP4, Kuntoro dan para pejabat eselon I dari beberapa kementerian. Pertemuan ini menarik tentu saja karena membahas isu terakhir terkait dengan perubahan kurikulum 2013. Pertemuan untuk membahas tentang kurikulum selalu menarik sebab selalu terjadi perdebatan yang hangat tentang bagaimana implementasi kurikulum ini di tahun 2013. Adakah kemungkinan kurikulum ini diberlakukan tahun ini atau harus tahun Depan. Perbincangan itu tentu terkait dengan kesiapan anggaran pada tahun berjalan, sebab anggaran tahun ini tentu saja sudah direncanakan setahun sebelumnya sebagai konsekuensi anggaran berbasis kinerja. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wapres ini menjadi menarik sebab membahas Tentang isu bagi bangsa Indonesia ke Depan terutama terkait dengan pendidikan yang tetap dianggap sebagai instrumen penting dan esensial bagi pengembangan manusia Indonesia di dalam menghadapi globalisasi dan juga tahun emas Indonesia tahun 2045. Isu
anggaran
tentu
saja
sudah
merupakan
isu
klasik
di
dalam
konteks
pembangunannya nasional. Anggaran selalu menjadi hambatan bagi pengembangan program. Selalu saja bahwa untuk melakukan perubahan yang mendesak pastilah terhambat karena program harus didukung oleh anggaran yang cukup, sementara anggaran sudah sulit diubah karena sesuatu dan lain hal. Makanya, perjalanan perubahan kurikulum 2013 juga tampak tertatih-tatih terkait dengan penganggarannya. Biaya perubahan kurikulum ini tentu tidak sedikit sebab terkait dengan anggaran untuk penggandaan buku bagi seluruh siswa dari SD/MI sampai SMA/MA. Secara khusus kementerian agama tentu mengalami kesulitan yang lebih besar sebab ketersediaan anggaran yang sangat terbatas. Tentu berbeda dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang memiliki anggaran cukup, baik anggaran kementerian sendiri maupun anggaran DAU dan DAK yang sudah digulirkan di daerah-daerah. Karena itu Mendikbud sangat optimis bahwa kurikulum 2013 akan bisa dilaksanakan meskipun akan mengalami
2
kesulitan yang cukup berarti. Misalnya kendala revisi anggaran yang biasanya juga memakan waktu yang tidak pendek. Tetapi problem yang tidak kalah penting adalah mengenai guru. Semua masih sependapat bahwa kunci keberhasilan pendidikan terletak pada kualitas guru dan profesionalitas guru. D negara manapun, meskipun teknologi sudah menjadi bagian tidak terpisahkan bagi dunia pendidikan, akan tetapi peran guru di dalam proses pembelajaran tetaplah
menjadi
kata
kunci
sukses
pendidikan.
Makanya di dalam diskusi di Komite Pendidikan Nasional ini, juga mempertanyakan bagaimana penyiapan guru di dalam menghadapi perubahan kurikulum ini. Apakah guru sudah siap menghadapi perubahan kurikulum. Jangan sampai kurikulumnya berubah tetapi mindset guru tidak berubah. Sama saja antara kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang baru. Karena menyangkut perubahan mindset guru, maka tentunya harus disiapkan secara memadai tentang kesiapan guru ini. Guru tidak boleh berubah di dalam fungsinya sebagai transformer ilmu dan pamong bagi para siswa. Selain itu juga contoh di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai transformer ilmu pengetahuan maka di dalam dirinya harus ada mindset untuk melakukan yang terbaik bagi profesinya sebagai guru dan sebagai pamong maka dia akan membimbing ara siswanya di dalam proses pencarian kebenaran yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Demikian pula guru adalah contoh bagi para siswa di dalam karakter dan tindakan. Di dalam konteks Jawa, guru disebut kependekan dari kata digugu lan ditiru atau yang diikuti kata-katanya dan diikuti tindakannya. Guru merupakan Garda Depan bagi proses pembelajaran dan pendidikan. Dialah yang akan menentukan apakah pendidikan Indonesia berhasil atau tidak. Sebagai Garda Depan, sesungguhnya para guru telah memperoleh penghargaan sebagai guru profesional, yaitu guru yang telah memperoleh pengakuan sebagai pekerja profesional, sebagaimana dokter, ahli teknik, ahli hukum dan sebagainya. Sebagai pekerja profesional yang diakui oleh undangundang, maka status guru tentu sangat dihormati. Tidak hanya dari segi pendapatannya, akan tetapi juga dari sisi penghargaan yang layak. Jika dulu para guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa disebabkan oleh kurangnya penghargaan terhadapnya, maka sekarang tentu tidak
bisa
lagi
disebut
dengan
sebutan
tersebut.
Kurikulum bagaimanapun baiknya tentu masih sangat tergantung kepada para guru. Oleh karena itu perubahan mindset para guru tentu menjadi sangat penting sebagai prasyarat keberhasilan implementasi kurikulum. Dengan demikian, keberhasilan penerapan kurikulum
3
2013 juga sangat tergantung kepada perubahan mindset para guru di dalam mendidik para siswa. Kurikulum sebagai dokumen adalah variabel instrumen keberhasilan pendidikan. Akan tetapi yang menjadi variabel substansialnya adalah para guru. Instrumen musik adalah kumpulan bunyi-bunyian yang akan bisa dinikmati dengan menyenangkan jika dimainkan oleh para pemain musik profesional. Jadi pemain musik yang ahlilah yang akan menentukan apakah sebuah sajian instrumen musik bisa dinikmati atau tidak. Demikian pula guru yang berkualitas lah yang akan menentukan apakah pendidikan akan bisa menjadi wahana bagi pengembangan kapasitas manusia atau tidak. Dengan demikian, pelatihan yang dikemas untuk mengembangkan profesionalitas guru adalah jalan terbaik agar kurikulum 2013 akan bisa mengantarkan anak Indonesia ke Depan lebih baik atau tidak. Jadi, fungsi guru di dalam diskusi apapun tentang peningkatan pendidikan tetaplah menempati posisi yang sangat penting. Tanpa guru yang baik dan berkualitas rasanya jangan pernah bermimpi bahwa pendidikan Indonesia akan naik peringkat di dalam ranking kualitas pendidikan di dunia. MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA
Masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya yaitu mengenai : 1. Rendahnya Mutu pendidikan yang berkaitan dengan kualitas/kompetensi para pengajar atau guru. 2. Sulitnya Penyediaan guru berkompetensi di daerah-daerah pedesaan 3. Sistem pelaksanaan proses pendidikan yang kurang optimal 4. Minimnya fasilitas yang tersedia 5. Rendahnya kualitas siswa 6. Mahalnya biaya pendidikan Namun dari permasalahan-permasalahan tersebut, dalam artikel ini menjelaskan mengenai inti dari permasalahannya ialah terletak pada proses pelaksanaan sistem pendidikan yang kurang optimal yang menyangkut terbatasnya fasilitas untuk pembelajaran baik bagi pengajar dan pelajar terkait dengan terbatasnya dana pendidikan yang di sediakan pemerintah. Selain itu kegiatan-kegiatan yang di lakukan depdiknas dalam upaya meningkatkan kompetensi guru juga tidak membuahkan hasil. Hal ini semakin memperjelas bahwa kesadaran tentang komitmen pemerintah untuk memajukan mutu pendidikan di indonesia kalau kenyataannya seperti yang tertera di artikel tersebut masih sebatas slogan saja.
4
Masyarakat pada umumnya juga sering kali mengabaikan pentingnya pendidikan sampai pada jenjang yang tinggi dengan alasan biaya pendidikan yang mahal, tentunya dengan adanya biaya pendidikan yang mahal menyulitkan sebagian besar masyarakat Indonesia yang kurang mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai pada jenjang perkuliahan atau lebih parahnya lagi bisa juga berakibat banyaknya anak-anak yang terancam putus sekolah seperti yang di ungkapkan dalam artikel tersebut. Padahal mereka itulah sebagai penerus dan harapan bangsa untuk meningkatkan sumber daya manusia, sebagai pelaku pembangunan nasional di Indonesia agar semakin maju dan berkualitas. kalau hal itu tidak segera di benahi, bagaimana mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia bisa maju dan meningkat sejajar dengan negara-negara maju lainnya? otomatis mutu pendidikan di Indonesia akan semakin sulit untuk di tingkatkan jika perkembangannya tetap begitu upaya yang serius untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dunia pendidikan hingga kini. Oleh sebab itu Pertama yang harus di benahi adalah mengenai sistem pendidikan di indonesia yang kurang optimal mencakup masalah anggaran dana yang disediakan pemerintah dan kedua masalah kulitas guru serta mahalnya biaya pendidikan. Berbicara masalah kualitas guru, memang kualitas guru di indonesia masihlah rendah dan belum memenuhi standart nasional yang menyebabkan kualitas murid juga kurang bagus. Terbukti
dalam
buku
yang
berjudul Pendidikan
Berbasis
Realitas
Sosial hal.104
karya Firdaus M.Yunus mengenai “kondisi pendidikan di Indonesia menduduki peringkat terendah di antara negara-negara lain di Asia. Hal ini di ketahui dari hasil survei yang dilakukan oleh political and Economic Risk Consultancy (PERC). Menurut survei tersebut sistem pendidikan Indonesia terburuk dikawasan Asia karena 13 negara yang disurvei oleh lembaga yang berkantor pusat di Hongkong itu, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura, Jepang, dan Taiwan, India, Cina, serat Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke 12, setingkat dibawah Vietnam (Fadjar, Kompas,5 September 2001).” Tentunya banyak faktor yang menyebabkan masih rendahnya mutu pendidikan di Indonesia salah satunya hal itu disebabkan kesadaran masyarakat dan pemerintah yang seolah-olah mengabaikan akan pentingnya pendidikan serta peran guru dalam membentuk generasi mendatang. Selanjutnya kesejahteraan guru atau pengajar di indonesia juga masih sangat rendah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, masih banyak dari mereka terpaksa mencari usaha sambilan. Dengan aktif mencari usaha sambilan di luar, otomatis akan mengganggu konsentrasi mereka dalam melaksanakan tugas, yang menyebabkan guru
5
kehilangan gairah dalam mengajar. Semestinya, kalau mau menigkatkan kualitas pendidikan, juga diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Akan tetapi menurut saya, sebenarnya komitmen pemerintah cukup kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya namun belum dapat mengangkat totalitas kinerja dan peningkatan mutu pendidikan secara optimal, salah satu upaya pemerintah saat ini pertama mulai ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru demi meningkatkan mutu pendidikan, mengingat sejak berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, tidak heran jika pemerintah baik pusat maupun daerah sudah saatnya perlu memberi penghargaan, perhatian khusus dan meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan tujangan khusus kepada guru yang bertugas di daerah baik guru yang sudah di angkat PNS maupun guru swasta denagn pemberian subsidi tunjangan fungsional yang bersumber dari dana APBN dan dan insentif (dana perangsang guru) dari APBD. Menurut H.A.R Tilaardalam buku (Standarisasi pendidikan Nasional, 2006: hal.167) mengemukakan “Salah satu upaya dari UU No.14 tahun 2005 tersebut ialah
meningkatkan profesionalisme guru serta meningkatkan kualita s hidup ekonomi para guru.” Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini penghargaan ekonomi yang di berikan kepada guru relatif kurang padahal profesi guru sangatlah mulia, mencerdaskan anak didik guna peningkatan mutu sumber daya manusia. Kemudian masih menurut H.A.R Tilaar bahwa “Undang-Undang No.14 tahun 2005 telah menggariskan upaya-upaya untuk
meningkatkan profesi guru sehingga dapat direkrut putera-putera terbaik bangsa untuk menempati profesi yang sangat dihormati itu yaitu untuk mencerdaskan kehidupan rakyat. Guru adalah prajurit terdepan didalam membuka cakrawala peserta didik memasuki dunia ilmu pengetahuan dalam era global dewasa ini. Tidak mengherankan apabila salah satu kualifikasi akademik guru profesional menurut UU No.14 Tahun 2005 mempunyai sekurangkurangnya ber ijazah S-1.” Dengan adanya perhatian pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan guru , di yakini para guru tersebut juga akan menjalankan tugasnya dengan profesional karena pendapatan atau gaji guru di tambah dengan bantuan intensif dan tunjangan fungsional lainnya saat ini lebih baik jika di bandingkan pendapatan mereka (guru) beberapa tahun yang lalu. Kedua kemampuan mengukur kinerja para pendidik dan terdidik dengan adanya standarisasi nasional yang di berlakuakn oleh pemerintah, alasan dan tujuan perlunya standarisasi nasional ini di jelaskan H.A.R Tilaar dalam buku (Standarisasi pendidikan bahwa “ pertanyaan mengenai perlunya standarisasi nasional , Nasional, 2006: hal .76-77) jawabnya “Ya” dalam arti :
6
1. Standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan politik 2. Standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan globalisasi. 3. Standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan dari kemajuan (progess) Selanjutnya masalah dana pendidikan dalam artikel tersebut menyatakan “selama ini kesan kuat bahwa pendidikan yang berkulitas mesti bermodal atau berbiaya besar. tapi oleh pemerintah itu tidak ditanggapi,kita lihat saja anggaran pendidikan dalam APBN itu. Padahal semua tahu bahwa pendidikan akan membaik jika pengajarnya berkompetensi baik dan cukup dana untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran.” Saya sependapat dengan pernyataan itu mengenai pendidikan yang berbiaya besar, tapi berbiaya besar maksudnya dalam artian pemerintah harus benar-benar mengalokasi dana pendidikan minimal 20% dari total APBN guna meningkatkan mutu dan maupun fasilitas belajar mengajar yang belum memadai. Karena salah satu faktor yang menjadi penentu utama bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan nasional kita, tidak lain adalah faktor alokasi anggaran di bidang pendidikan. Sesuai ketentuan mengenai anggaran pendidikan telah di amanatkan secara langsung oleh UUD negara RI tahun 1945 dalam pasal 31 ayat (4) yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. “Bahkan terhadap pengalokasian anggaran tersebut telah ditegaskan kembali pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daearah (APBD)”.dengan demikian ketentuan tersebut berarti telah menggariskan bahwa anggaran 20% harus benar-banar murni di luar gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan lainnya. Namun demikian, berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan apa yang telah di amanatkan oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Angggaran sebesar itu tidaklah cukup untuk menunjang pendidikan di masa kini, yang mana masih banyak problema-problema pendidikan yang di hadapi, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta fasilitas -fasilitas yang kurang terpenuhi.” Disitulah letak kurang optimalnya pelaksanaan pendidikan. Kita lihat saja biaya pendidikan di indonesia masihlah mahal sementara mutu pendidikan juga belum cukup meningkat, lantas bagaimana dengan nasib masyarakat miskin atau kurang mampu yang ingin memperoleh pendidikan? pastilah menyulitkan mereka. padahal, undang-undang dasar negara kita menggariskan bahwa semua warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak.
7
contoh lainnya setiap menjelang tahun ajaran baru, dapat kita saksikan penerimaan siswa baru dari tingkat TK hingga SMU,dan bahkan perguruan tinggi, orang tua dan atau bersama anaknya akan berebut/bersiang untuk bisa di terima di sekolah favorit dengan biaya yang cukup besar. Pada saat seperti itu, melihat kenyataan bahwa ketika anak yang berasal dari keluarga kaya antri di sekolah-sekolah elite,anak dari keluarga miskin menghadapi banyak kesulitan. Berbekal nilai yang rendah dan dana yang sangat terbatas, merekapun tidak mempunyai pilihan , bahkan sekalipun nilai memadai untuk melanjutkan ke sekolah bermutu, mereka tidak akan pernah bisa masuk dengan persyaratan yang rumit serta dana yang mahal kecuali jika mereka memperoleh beasiswa itupun biasanya juga hanya berlaku untuk sebagian anak yang beruntung dan memiliki prestasi tinggi. Di tinjau dari upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, Memang benar ada upaya pemerintah yang kini mulai di wujudkan dengan adanya program pemerintah berupa bantuan BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang sangat membantu meringankan beban bagi mereka yang kurang mampu untuk bersekolah sesuai dengan aturan wajib belajar 9 tahun yaitu mulai dari tingkat SD-SMP. Serta membantu kelancaran proses belajar mengajar dan perbaikan
fasilitas-fasilitas
sekolah.
Namun
di
perguruan
tinggi,
hendaknya
pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan PTN yang mematok biaya tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri khususnya . kebijakan tersebut di nilai tidak adil karena todak membuka kesempatan bagi orang miskin untuk mendapatkan hak pendidikan di bangku kuliah. Kemudian peran orang tua asuh dalam rangka wajib belajar 9 tahun, di harapkan semua orang yang mampu bersedia menjadi orangtua asuh karena syarat utamanya ialah kemanusiaan, keikhlasan, dan rasa kasih sayang kepada anak yang kurang mampu. Progam orang tua asuh bagi anak yang kurang mampu usia 7-12 tahun ini bertujuan untuk mensukseskan wajib beljar, suatu upaya bersama dengan dilandasi kemanusiaan,keikhlasan dan kasih sayang untuk anak-anak yang kurang mampu agar dapat belajar dengan baik. Mengenai tata cara penyerahan bantuan dan hak orangtua asuh, sebagaimana dijelaskan dalam buku berjudul Kebij akan-K ebij akan Pendidi kan,1995 ; hal .124 karya Drs. Ary H. Gunawan yaitu “orang tua asuh menyerahkan bantuan yang telah disanggupinya kepada
anak asuh melalui Kepala Sekolah atau Lembaga Pendidikan Dasar atau melalui Kelompok Kerja Wajib Belajar atau melalui Lembaga sosial yang telah di tentukan. Hak yang miliki [5]oleh orang tua asuh yaitu salah satunya untuk menentukan besarnya bantuan yang diberikan secara jangka waktu pemberian bantuan (satu tahun atau lebih). Serta berhak mengetahui proses pemberian bantuan dan penggunaannya oleh anak asuh. Pancanangan
8
program Orangtua Asuh bagi anak kurang mampu dalam rangka Wajib belajar ini Telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Nugroho Notosusanto di kompleks SD Pujokusuman Yogyakarta pada hari Senin tanggal 23 juli 1984.” PENYEBAB RENDAHNYA MUTU PENDIDIKAN
Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu: 1) Rendahnya sarana fisik, 2) Rendahnya kualitas guru, 3) Rendahnya kesejahteraan guru, 4) Rendahnya prestasi siswa, 5) Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, 6) Mahalnya biaya pendidikan.
Rendahnya Kualitas Sarana Fisik
Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Rendahnya Kualitas Guru
Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasny. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3). Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor
9
penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangatbesar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Rendahnya Kesejahteraan Guru
Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel. Rendahnya Prestasi Siswa
Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah.Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan
Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Mahalnya Biaya Pendidikan
Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin
10
berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk „cuci tangan‟.
Ini ada tujuh penyebab kenapa mutu pendidikan di Indonesia rendah : 1. Pembelajaran hanya pada buku paket Di indonesia telah berganti beberapa kurikulum dari KBK menjadi KTSP. Hampir setiap menteri mengganti kurikulum lama dengan kurikulum yang baru. Namun adakah yang berbeda dari kondisi pembelajaran di sekolah-sekolah? Tidak, karena pembelajaran di sekolah sejak zaman dulu masih memakai kurikulum buku paket. Sejak era 60-70an, pembelajaran di kelas tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Apapun kurikulumnya, guru hanya mengenal buku paket. Materi dalam buku paketlah yang menjadi acuan dan guru tidak mencari sumber referensi lain. 2. Mengajar Satu Arah Metode pembelajaran yang menjadi favorit guru mungkin hanya satu, yaitu metode berceramah satu arah. Karena berceramah itu mudah dan ringan, tanpa modal, tanpa tenaga, tanpa persiapan yang rumit. Metode ceramah menjadi metode terbanyak yang dipakai guru karena memang hanya itulah metode yang benar-benar dikuasai sebagain besar guru. Pernahkah guru mengajak anak berkeliling sekolahnya untuk belajar ? Pernahkah guru membawa siswanya melakukan percobaan di alam lingkungan sekitar ? Atau pernahkah guru membawa seorang ilmuwan langsung datang di kelas untuk menjelaskan profesinya? 3. Kurangnya Sarana Belajar Sebenarnya, perhatian pemerintah itu sudah cukup, namun masih kurang cukup. Masih banyak sarana belajar di beberapa sekolah khususnya daerah, tertinggal jauh dibandingkan sarana belajar di sekolah-sekolah yang berada di kota. 4. Aturan yang Mengikat Ini tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sekolah seharusnya memiliki kurikulum sendiri sesuai dengan karakteristiknya. 5. Guru tak Menanamkan Diskusi Dua Arah Lihatlah pembelajaran di ruang kelas. Sepertinya sudah diseragamkan. Anak duduk rapi, tangan dilipat di meja, mendengarkan guru menjelaskan. seolah-olah Anak “Dipaksa” mendengar dan mendapatkan informasi sejak pagi sampai siang, belum lagi ada sekolah yang menerapkan Full Days. Anak diajarkan cara menyimak dan mendengarkan penjelasan guru, sementara kompetensi bertanya tak disentuh. Anak-anak dilatih sejak TK untuk diam saat guru menerangkan, untuk mendengarkan guru. Akibatnya Siswa tidak dilatih untuk bertanya.
11
Siswa tidak dibiasakan bertanya, akibatnya siswa tidak berani bertanya. Selesai mengajar, guru meminta anak untuk bertanya. Heninglah suasana kelas. Yang bertanya biasanya anakanak itu saja. 6. Metode Pertanyaan Terbuka tak Dipakai Contoh negara yang menggunakan pertanyaan terbuka adalah Finlandia. Dalam setiap ujian, siwa boleh menjawab soal dengan membaca buku. Guru Indonesia belum siap menerapkan ini karena masih kesulitan membuat soal terbuka. 7. Budaya Mencontek Siswa menyontek itu biasa terjadi. Tapi apakah kita tahu kalau “guru juga menyontek” ? Ini lebih parah. Lihatlah tes-tes yang diikuti guru, tes pegawai negeri yang diikuti guru, menyontek telah menjadi budaya sendiri.
12
BAB III PENUTUP
3.1.Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah isu-isu aktual pendidikan ini adalah sebagai berikut : Isu anggaran yang merupakan isu klasik di dalam konteks pembangunannya nasional. Anggaran selalu menjadi hambatan bagi pengembangan program. Selalu saja bahwa untuk melakukan perubahan yang mendesak pastilah terhambat karena program harus didukung oleh anggaran yang cukup, sementara anggaran sudah sulit diubah karena sesuatu dan lain hal. Masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya yaitu mengenai : a. Rendahnya Mutu pendidikan yang berkaitan dengan kualitas/ kompetensi para pengajar atau guru. b. Sulitnya Penyediaan guru berkompetensi di daerah-daerah pedesaan c. Sistem pelaksanaan proses pendidikan yang kurang optimal d. Minimnya fasilitas yang tersedia e. Rendahnya kualitas siswa f. Mahalnya biaya pendidikan 7 penyebab kenapa mutu pendidikan di Indonesia rendah : 1. Pembelajaran hanya pada buku paket 2. Mengajar satu arah 3. Kurangnya sarana belajar 4. Aturan yang mengikat 5. Guru tak menanamkan diskusi dua arah 6. Metode pertanyaan terbuka tak dipakai 7. Budaya menyontek
13
3.2.Saran
Adapun saran yang dapat diberikan adalah dengan mengetahui isu-isu pendidikan di indonesia ini dapat membuat kita termotivasi agar bisa memperbaiki metode dalam pembelajaran atau mengubah cara pikir kita tentang pendidikan agar pendidikan di indonesia kualitasnya bisa meningkat.
14
DAFTAR PUSTAKA
Gunawan, H. Ary.2005 Kebijakan-Kebijakan Pendidikan. Jakarta : RINEKA CIPTA. Irawan,Ade dkk. 2004. Mendagangakan sekolah. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch. Syam, Nur. 2013. Guru dan Implementasi Kurikulum 2013. http://nursyam.sunan-ampel.ac.id (Diakses 6 mei 2013) Tilaar, H.A.R.2006.Standarisasi Pendidikan Nasional. Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta : RINEKA CIPTA. Yunuf, M. Firdaus. 2005. Pendidikan Berbasis Realitas Sosial . Yogyakarta.Logung Pustaka. Fauzan, Dede. 2012. Penyebab Kualitas Pendidikan Di Indonesia Rendah. http://sahabatyatim.org/artikel/7-penyebab-kualitas-pendidikan-di-indonesia-rendah/ (Diakses 30 November 2013)
15
ISU KURIKULUM 2013
Oleh : Fitriyanto Satrio Widodo (12650032)
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2013 16
