Fasilitator: Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, Ph.D Diskripsi: Pro dan kontra mengenai obat generik selalu menjadi isu i su menarik di bidang kesehatan. kesehatan. Tidak pernah diketahui siapa yang mendengungkan, tetapi sebagian masyarakat dan bahkan dokter sudah terlanjur menganggap bahwa obat generik adalah obat untuk orang miskin. Peresepan obat generik dianggap tidak bergengsi, murah, diragukan kemanfaatannya, kemanfaatannya, dan kandungan zat aktifnya di bawah standar. Harga obat generik yang murah juga tidak jarang dijadikan sebagai alasan untuk penolakan. Mana mungkin obat yang murah memberi khasiat yang setara dengan obat yang mahal? Masalah dan Konteks Kebijakan Obat Generik Distorsi informasi mengenai obat generik juga diperparah oleh kurang konsistennya konsistennya pemerintah dalam menerapkan kebijakan obat generik. Bahkan pada setiap pergantian kabinet isu generik biasanya hanya terdengar sehari dua hari dan setelah itu mati. Berbagai kebijakan yang dituangkan dalam SK Menkes seolaholah tidak berdaya ketika berhadapan dengan realita di lapangan. Para dokter tetap meresepkan obat merek dagang, duta-duta farmasi tetap berkeliaran menyodorkan obat produk perusahaan, dan masyarakat lebih memilih untuk tidak diresepkan obat generik. Entah apa yang keliru, tetapi kebijakan obat generik tampaknya akan selalu menemui jalan buntu juga upaya yang sistematik dan komprehensif tidak dilaksanakan dilaksanakan secara intens oleh berbagai pemangku kepentingan. Secara sedehana dapat dijelaskan bahwa obat generik adalah obat copy. Ketika suatu industri farmasi mengembangkan obat bari maka yang bersangkutan memiliki hak paten selama 15 hingga 20 tahun untuk memasarkan obat produknya tanpa diusik industri farmasi lainnya. Obat yang memiliki hak paten ini lazim disebut sebagai obat originator. Setelah masa paten terlewati maka industri farmasi yang lain boleh memproduksi obat yang kandungan zat aktifnya sama persis dengan obat originatornya. Inilah yang selanjut yang disebut obat copy atau obat generik. Jika obat copy ini diberi nama maka disebut sebagai obat merek dagang. Sedangkan obat copy yang tidak diberi nama biasanya disebut obat generik. Apabila obat generik diberi logo perusahaan obat maka disebut obat generik berlogo. Jadi, yang disebut sebagai obat merek dagang dan obat generik berlogo pada dasarnya adalah obat generik. Tidak yang berbeda dalam hal kandungan zat aktifnya. Pertanyaanya, Pertanyaanya, mengapa harga obat generik murah sedangkan obaat originator sangat mahal? Tentu mudah dijawab, karena industri farmasi yang memproduksi obat originator harus mengeluarkan biaya yang teramat besar untuk riset, antara lain uji pra klinik in vitro dan in vivo, uji pada hewan coba, maupun uji klinik pada umumnya melibatkan ratusan hingga ribuan subyek. Tidak demikian halnya dengan industri farmasi yang memproduksi obat copy. Mereka tidak perlu mengeluarkan mengeluarkan biaya besar untuk riset sebagaimana obat originator. ori ginator. Yang diperlukan hanyalah uji ketersediaan hayati dan uji bioequivalensi sebagai sebagai syarat untuk registrasi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Nah, produsen obat merek dagang juga tidak perlu melakukan uji klinik, sehingga, biaya produksi obat merek dagang tidaklah berbeda dengan obat generik.
Soal obat banyak yang aneh di negeri ini. Harga obat merek dagna bisa sama mahalnya dengan obat produk originatornya. Harga obat merek datang bahkan 5080 kali lebih mahal daripada obat generik. Padahal bahan aktifnya sama persis, kandungannya juga sama dan sebangun. Tapi, siapa yang peduli? Rakyat tidak berdaya, sementara wakil rakyat lebih memikirkan politik dan diri sendiri. Di sisi lain, pemerintah tidak memiliki energi untuk mengatasi masalah ini. Kusutnya masalah obat di negara ini semakin tidak dapat dipahami. Pemerintah hanya mampu mengeluarkan permenkes tentang harga obat generik, yang direvisi setiap tahun, tapo tak bernyali menghadapi raksasa kecil bernama industri farmasi. Obat generik hanya bertaring di puskesmas, tapi tidak bergigi di pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apalagi swasta. Dengan dalih harga yang terlalu murah, ketersediaan obat generik di banyak daerah juga sering langka. Herannya, industri farmasi yang memproduksi obat negerik yang sama justru menyodorkan obat merek dagang produk mereka yang harganya 3 kali lipat lebih mahal dari obat generik. Wajar, karena harga tersebut masih dalam rentang yang dibolehkan untuk pengadaan obat di pelayanan kesehatan dasar. Akibatnya, kabupaten yang anggaran obatnya kecil hanya bisa membeli obat dalam jumlah sedikit. Rentetannya, sebagai puskesmas terpaksa memberikan obat ke pasien hanya untuk 2-3 hari pengobatan. Rakyatpun gigi jari, penyakitpun tidak mau pergi. Aktor Pelaku Lalu bagaimana dengan dokter? Mengapa mayoritas lebih senang meresepkan obat merek dagang? Bukan rahasia lagi, ada insentif tak kasat mata di balik peresepan obat merek dagang. Tidak dan akomodasi gratis hotel berbintang lima untuk menghadiri seminar atau kongres yang didanai industri farmasi. Rasionalisasinya adalah dokter perlu menambah ilmu sesuai UU Prakter Kedokteran no 29 tahun 2004. Kelompok dokter inilah yang sering berujar kepada pasien bahwa kalai ingin cepat sembuh jangan minum obat generik. Dokter yang secara tegas menyangsikan mutu obat generik jumlahnya juga tidak sedikit. Siapa yang berani menjamin mutu obat generik? Kalau pasien tidak sembuh setelah minum obat generik, apa ada yang berani menanggung? Sementara pemerintah sendiri dianggap tidak transparan soal produsen yang nakal yang sebetulnya belum 100% memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obay yang Baik/COPB (current Good Manufacturing Practice/cGMP). Jadi tidak salah kita menyebut masalah obat, dokter, industri farmasi, dan pemerintah sebagai lingkarang setan (circulus vitiosus) Akan halnya industri farmasi, sangatlah mudah menciptakan peluang. Duta-duta farmasi sebagai garda terdepan sangatlah intens, sabar, dan tak kenal lelah merayu dokter meresepkan produk mereka. Militansi mereka tak lagi diragukan. Indikator sukses mereka adalah berapa jumlah resep yang ditulis oleh dokter yang loyal. Masyarakat sendiri terpolarisasi secara acak mengenai obat generik ini. Jika dulu kelompok sosio ekonomi menengah dan atas merasa alergi terhadap obat generik, akhir-akhir ini pun masyarakat miskin sudah terpapar secara sistematik dengan istilah obat generik adalah obat yang tidak menyembuhkan. Beginilah nasib obat generik. Di kota tidak dipercayam di daerah pelosok mulai terpojok. Pijakan obat generik yang selama ini sangat kokoh di puskesmas, mulai goyah, gontai dan tidak sedikit yang terseok seok. Masalah mendasar lain yang tidak kalah penting
adalah bahan baku obat. Sekitar 96 % bahan baku obat di negara ini merupakan bahan baku impor, yang sangat rentan terhadap fluktuasi dollar. Jika regangan nilai tukar rupiah terhadap dolar seperti karet, hentakan kenaikan obat pasti tak terelakkan. Rekomendasi Kebijakan Sulit memang tetapi bukan tidak ada solusi. Kebijakan obat harus disusun lebih komprehensif. Industri farmasi yang tidak lagi memproduksi obat generik dengan alasan minim profit perlu dijewer. Kalau perlu pengajuan registrasi mereka untuk obat berikutnya disuspensi, untuk efek jera. Pemerintah juga terus perlu mendorong pemberlakuan managed care secara nasional. Hanya lembaga asuransi berskala besar seperti Askes yang memiliki posisi tawar sangat tangguh dalam memperoleh obat dengan harga yang masuk akal. IDI juga harus mengambil peran sentral untuk mengingatkan kepada para dokter bahwa salah satu area kompetensi dokter adalah moral, etika dan medikolegal. Artinya, jika setiap kehadiran di seminar dan kongres selalu mengandalkan dibiayai industri farmasi, apakah pantas. Jika di Malaysia semua dokter pemerintah wajib menuliskan resep dalam bentuk nama generik, mengapa hal itu sulit dilakukan di negara ini. Tidak harus sama, tetapi jangan semua resep selalu ditulis dalam merek dagang. Pemerintah juga tidak boleh membiarkan industri farmasi yang belum COPB 100%. Karena melindungi industri farmasi nakal seperti ini akan selalu memberi image obat generik sebagai obat yang mutunya rendah. Terakhir, diseminasi informasi yang seimbang, terbuka, dan lugas harus selalu didengungkan ke masyarakat bahwa obat generik memiliki mutu yang sama dengan obat merek dagang. Seperti di Amerika akses masyarakat perlu dibuka untuk mengetahui mutu obat yang ada. Biarlah masyarakat menilai, industri farmasi mana yang menghasilkan obat yang patut dikonsumsi karena terbukti mutunya.
Isu Harga Obat Generic dan Sistem Kebijakan Obat Nasional
H. Jamaluddin Jafar, SH. No. Anggota: A-146 Anggota Komisi IX DPR RI Masalah dan Konteks Kebijakan Obat Generik Distorsi informasi mengenai obat generik diperparah oleh kurang konsistennya pemerintah dalam menerapkan kebijakan obat generik. Bahkan pada setiap pergantian kabinet isu generik biasanya hanya terdengar sehari dua hari dan setelah itu mati. Berbagai kebijakan yang dituangkan dalam SK Menkes seolaholah tidak berdaya ketika berhadapan dengan realita di lapangan. Para dokter tetap meresepkan obat merek dagang, duta-duta farmasi tetap berkeliaran menyodorkan obat produk perusahaan, dan masyarakat lebih memilih untuk tidak diresepkan obat generik. Entah apa yang keliru, tetapi kebijakan obat generik tampaknya akan selalu menemui jalan buntu juga upaya yang sistematik dan komprehensif tidak
dilaksanakan secara intens oleh berbagai pemangku kepentingan. Secara sedehana dapat dijelaskan bahwa obat generik adalah obat copy. Ketika suatu industri farmasi mengembangkan obat bari maka yang bersangkutan memiliki hak paten selama 15 hingga 20 tahun untuk memasarkan obat produknya tanpa diusik industri farmasi lainnya. Obat yang memiliki hak paten ini lazim disebut sebagai obat originator. Setelah masa paten terlewati maka industri farmasi yang lain boleh memproduksi obat yang kandungan zat aktifnya sama persis dengan obat originatornya. Inilah yang selanjut yang disebut obat copy atau obat generik. Jika obat copy ini diberi nama maka disebut sebagai obat merek dagang. Sedangkan obat copy yang tidak diberi nama biasanya disebut obat generik. Apabila obat generik diberi logo perusahaan obat maka disebut obat generik berlogo. Jadi, yang disebut sebagai obat merek dagang dan obat generik berlogo pada dasarnya adalah obat generik. Tidak yang berbeda dalam hal kandungan zat aktifnya. Pertanyaanya, mengapa harga obat generik murah sedangkan obaat originator sangat mahal? Tentu mudah dijawab, karena industri farmasi yang memproduksi obat originator harus mengeluarkan biaya yang teramat besar untuk riset, antara lain uji pra klinik in vitro dan in vivo, uji pada hewan coba, maupun uji klinik pada umumnya melibatkan ratusan hingga ribuan subyek. Tidak demikian halnya dengan industri farmasi yang memproduksi obat copy. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk riset sebagaimana obat originator. Yang diperlukan hanyalah uji ketersediaan hayati dan uji bioequivalensi sebagai syarat untuk registrasi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Nah, produsen obat merek dagang juga tidak perlu melakukan uji klinik, sehingga, biaya produksi obat merek dagang tidaklah berbeda dengan obat generik. Soal obat banyak yang aneh di negeri ini. Harga obat merek dagang bisa sama mahalnya dengan obat produk originatornya. Harga obat merek dagang bahkan 50-80 kali lebih mahal daripada obat generik. Padahal bahan aktifnya sama persis, kandungannya juga sama dan sebangun. Tapi, siapa yang peduli? Rakyat tidak berdaya. Di sisi lain, pemerintah tidak memiliki energi untuk mengatasi masalah ini. Kusutnya masalah obat di negara ini semakin tidak dapat dipahami. Pemerintah hanya mampu mengeluarkan permenkes tentang harga obat generik, yang direvisi setiap tahun, tapi tak bernyali menghadapi raksasa kecil bernama industri farmasi. Obat generik hanya bertaring di puskesmas, tapi tidak bergigi di pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apalagi swasta. Dengan dalih harga yang terlalu murah, ketersediaan obat generik di banyak daerah juga sering langka. Herannya, industri farmasi yang memproduksi obat generik yang sama justru menyodorkan obat merek dagang produk mereka yang harganya 3 kali lipat lebih mahal dari obat generik. Wajar, karena harga tersebut masih dalam rentang yang dibolehkan untuk pengadaan obat di pelayanan kesehatan dasar. Akibatnya, kabupaten yang anggaran obatnya kecil hanya bisa membeli obat dalam jumlah sedikit. Rentetannya, sebagian puskesmas terpaksa memberikan obat ke pasien hanya untuk 2-3 hari pengobatan. Rakyatpun gigi jari, penyakitpun tidak mau pergi. Aktor Pelaku Lalu bagaimana dengan dokter? Mengapa mayoritas lebih senang meresepkan obat merek dagang? Bukan rahasia lagi, ada insentif tak kasat mata di balik
peresepan obat merek dagang. Tidak dan akomodasi gratis hotel berbintang lima untuk menghadiri seminar atau kongres yang didanai industri farmasi. Rasionalisasinya adalah dokter perlu menambah ilmu sesuai UU Prakter Kedokteran no 29 tahun 2004. Kelompok dokter inilah yang sering berujar kepada pasien bahwa kalai ingin cepat sembuh jangan minum obat generik. Dokter yang secara tegas menyangsikan mutu obat generik jumlahnya juga tidak sedikit. Siapa yang berani menjamin mutu obat generik? Kalau pasien tidak sembuh setelah minum obat generik, apa ada yang berani menanggung? Sementara pemerintah sendiri dianggap tidak transparan soal produsen yang nakal yang sebetulnya belum 100% memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obay yang Baik/COPB (current Good Manufacturing Practice/cGMP). Jadi tidak salah kita menyebut masalah obat, dokter, industri farmasi, dan pemerintah sebagai lingkarang setan (circulus vitiosus) Akan halnya industri farmasi, sangatlah mudah menciptakan peluang. Duta-duta farmasi sebagai garda terdepan sangatlah intens, sabar, dan tak kenal lelah merayu dokter meresepkan produk mereka. Militansi mereka tak lagi diragukan. Indikator sukses mereka adalah berapa jumlah resep yang ditulis oleh dokter yang loyal. Masyarakat sendiri terpolarisasi secara acak mengenai obat generik ini. Jika dulu kelompok sosio ekonomi menengah dan atas merasa alergi terhadap obat generik, akhir-akhir ini pun masyarakat miskin sudah terpapar secara sistematik dengan istilah obat generik adalah obat yang tidak menyembuhkan. Beginilah nasib obat generik. Di kota tidak dipercayam di daerah pelosok mulai terpojok. Pijakan obat generik yang selama ini sangat kokoh di puskesmas, mulai goyah, gontai dan tidak sedikit yang terseok seok. Masalah mendasar lain yang tidak kalah penting adalah bahan baku obat. Sekitar 96 % bahan baku obat di negara ini merupakan bahan baku impor, yang sangat rentan terhadap fluktuasi dollar. Jika regangan nilai tukar rupiah terhadap dolar seperti karet, hentakan kenaikan obat pasti tak terelakkan. Dibalik kenaikan harga obat generik tahun 2003 KENAIKAN harga obat generik yang diumumkan pemerintah melalui SK Menteri Kesehatan Nomor 1112/Menkes/SK/VII/2003 menuai berbagai tanggapan. Secara umum terkesan adanya penolakan atas kenaikan harga obat yang banyak dikonsumsi kalangan menengah ke bawah. Argumentasi pemerintah dan produsen atas keputusan dilematis menaikkan harga obat generik adalah terjadinya peningkatan berbagai elemen biaya dalam struktur biaya produksi, antara lain harga bahan baku, kemasan, biaya produksi, overhead, serta kenyataan sejak tahun 2001 harga obat generik tidak naik. Keputusan menaikkan harga obat generik di tengah kondisi perekonomian rakyat Indonesia yang masih belum membaik adalah keputusan yang tidak populer. Wajar muncul penilaian, pemerintah lebih berpihak kepada keuntungan produsen daripada kepentingan masyarakat. Apalagi produsen sepertinya "merajuk". Jika harga tidak dinaikkan, mereka akan rugi sehingga lebih baik menghentikan produksi berbagai jenis obat generik. TULISAN ini mencoba menganalisis, mengapa kenaikan harga obat generik senantiasa mendapat tantangan keras dari masyarakat; faktor apa saja yang potensial memberi kontribusi mutlak terhadap struktur harga obat generik;
bagaimana pasar obat generik di Indonesia saat ini ; benarkah produsen rugi jika harga obat generik tidak naik; benarkah pemerintah saat ini tidak memberi subsidi kepada obat generik; dan sejauh mana pemerintah melakukan pengaturan harga obat di Indonesia. Pertama, saat kenaikan harga obat generik awal tahun 2001, sebelum menaikkan harga, produsen berkonsultasi dengan DPR. Setelah dibahas berbagai faktor obyektif yang tidak dapat ditahan lagi, disepakati adanya kenaikan 10 hingga 20 persen. Ada argumentasi, mengapa pengusulan kenaikan harga obat generik harus melalui mekanisme konsultasi dengan DPR. Sebagai produk yang dikonsumsi orang sakit, dimensi sosial obat generik amat kental. Keputusan menaikkan harga akan langsung menyentuh rasa keadilan masyarakat. Hampir sama dengan produk dan jasa lain yang dimanfaatkan masyarakat banyak, seperti listrik, telepon, dan jalan tol, keputusan menaikkan tarif selalu didahului konsultasi antara penyedia jasa dan DPR, baru kemudian menteri terkait memutuskan. Kenaikan harga obat generik pada tahun 2003 tidak melalui konsultasi dan pengkajian mendalam atas struktur harga dengan DPR. Produsen langsung mengusulkan kenaikan harga kepada pemerintah. Rentang kenaikan 2,33-50,62 persen (lebih tepatnya 61,12 persen) memicu protes keras masyarakat karena yang lebih menyolok telinga dari berita itu adalah harga obat generik naik lebih dari 50 persen ketimbang penjelasan teoretis produsen dan pemerintah yang mengatakan, kenaikan "tertimbang" keseluruhan obat generik hanya empat persen. Kedua, untuk negara dengan karakter industri farmasi seperti Indonesia yang bahan bakunya 90 persen impor, hanya ada dua faktor yang memberikan kontribusi mutlak dalam fluktuasi harga obat. Nilai tukar mata uang dan inflasi. Kita ingat saat krisis moneter menggila di Indonesia tahun 1997 hingga 1998. Harga obat non- generik naik sampai empat kali lipat. Pemerintah melakukan intervensi dengan melakukan subsidi nilai tukar rupiah untuk pembelian bahan baku sehingga harga obat generik relatif tidak naik. Komponen biaya produksi lain seperti TDL, BBM, gaji, dan kemasan hanya memberikan kontribusi sekitar 5 hingga 10 persen dalam keseluruhan harga pokok produksi (cost of goods sold). Artinya, kenaikan TDL, BBM, gaji, dan kemasan sebenarnya tidak signifikan dalam memicu kenaikan harga. Ironisnya, sampai hari ini produsen obat generik tetap mampu memberikan diskon sebesar 10 hingga 20 persen untuk pembelian oleh apotek dan pembelian partai besar dalam tender pemerintah. Lalu, untuk apa mengusulkan kenaikan harga "tertimbang" hanya sebesar empat persen? Bukankah lebih baik menghilangkan unsur diskon sehingga diperoleh harga nyata (real price) yang dapat menyebabkan harga obat generik lebih murah. Ketiga, pada saat era sentralisasi, pengadaan obat generik yang masuk dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan obat program pemerintah untuk keperluan Gudang Farmasi Kabupaten/Kotamadya (GFK) dilakukan melalui polling nasional. Artinya, sebagian besar pasar obat generik terkonsentrasi di tangan Departemen Kesehatan yang kemudian menyalurkannya ke pemerintah kabupaten dan kota. Biaya transaksi, distribusi, dan inventori menjadi sangat efisien. Pemerintah daerah juga secara konsisten mengikuti standar pengadaan obat yang ditetapkan Departemen Kesehatan. Saat ini, pemerintah kabupaten dan
kota mempunyai kewenangan penuh memutuskan pengadaan obat kebutuhannya sendiri. Pemerintah pusat hanya berperan dalam menentukan batasan harga untuk obat generik yang masuk dalam DOEN dan pengadaan obat dana kompensasi BBM. Akibatnya, pasar obat generik terfragmentasi sedemikian rupa. Produsen obat generik harus melakukan transaksi dengan sekitar 350 pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan rentang waktu pengadaan yang tidak bersamaan. Melambunglah biaya transaksi, distribusi, dan inventori. Keempat, jika dikaitkan dengan nilai pasar obat generik Indonesia tahun 2003 sebesar Rp 1,7 triliun, kontribusi kenaikan "tertimbang" sebesar empat persen terhadap penjualan obat generik hanya sebesar Rp 68 miliar. Jika keuntungan bersih dari penjualan berkisar lima persen, kenaikan harga obat generik saat ini hanya berpotensi menambah keuntungan produsen sebesar Rp 3,4 miliar. Jumlah sekecil ini sebenarnya bisa dikompensasikan dengan melakukan berbagai efisiensi daripada menaikkan harga. Kelima, sering kali kalangan produsen obat generik, khususnya BUMN farmasi, berkilah bahwa kenaikan harga saat ini disebabkan pemerintah tidak lagi memberikan subsidi. Argumentasi ini tidak benar. Pada saat krisis moneter, pemerintah memberikan subsidi terhadap nilai tukar rupiah dalam pengadaan bahan baku (raw material procurement). Tujuannya, agar harga obat tetap terjangkau bagi kalangan miskin dan kurang mampu. SAAT ini pemerintah memberikan subsidi pembelian obat jadi (product requirement) yang dibiayai dari dana kompensasi subsidi BBM yang jumlahnya berkisar Rp 135 miliar per tahun dan obatnya disalurkan secara gratis kepada masyarakat miskin. Artinya, subsidi tetap dilakukan. Jika dahulu diberikan kepada produsen obat generik, saat ini diberikan kepada masyarakat miskin. Namun, produsen obat generik, khususnya BUMN farmasi, tetap mendapatkan kemudahan dari pemerintah. Pengadaan obat ini dilakukan melalui tender eksklusif di Departemen Kesehatan dan dimenangkan secara bergiliran oleh BUMN f armasi. Belum lagi pengadaan obat untuk pemberantasan penyakit menular yang didanai oleh global fund yang jumlahnya puluhan miliar, yang pengadaannya juga diserahkan kepada BUMN farmasi. Segala kemudahan ini adalah bentuk lain dari subsidi yang terus dinikmati BUMN farmasi. Dari dulu pemerintah sudah mendukung penggunaan obat generik dengan mengeluarkan Permenkes Nomor 85 Tahun 1987, yang mewajibkan seluruh sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah harus menggunakan obat generik. Namun, sayangnya, kebijakan ini tidak disambut oleh BUMN farmasi dengan mempromosikan dan menyosialisasikan keunggulan, kualitas, dan harga obat generik secara gencar kepada masyarakat. Itu sebabnya dalam rentang waktu dua tahun terakhir ini terjadi kecenderungan penurunan penggunaan obat generik di Indonesia. Sampai tahun 2000, nilai pasar obat generik Indonesia mencapai 14 persen dari keseluruhan nilai pasar obat yang beredar. Saat ini turun menjadi sekitar 10 persen. Dalam konteks ini sangat tepat dikatakan bahwa kemampuan produsen obat generik, khususnya BUMN farmasi, hanya seperti "tukang" yang bisa membuat
obat namun tidak mampu mempromosikannya. Tidak berlebihan jika dikatakan BUMN farmasi Indonesia sangat manja dan kurang memiliki kemampuan entrepreneurship dalam memasarkan obat generik. Keenam, kewenangan pemerintah dalam pengaturan harga obat sebenarnya sangat kecil. Dibandingkan dengan ribuan jenis obat yang beredar, pemerintah hanya mempunyai kewenangan mengatur harga obat yang masuk dalam kategori DOEN yang diperbarui setiap dua tahun sekali. Dari 232 jenis obat generik yang ada di Indonesia, yang masuk dalam DOEN hanya 153 jenis. Sisanya tidak termasuk dalam kategori obat esensial sehingga harganya ditentukan mekanisme pasar bersama dengan obat bebas, obat branded generic, dan obat paten. Namun, ironisnya, setiap kenaikan harga obat generik di Indonesia sangat potensial memicu dan sekaligus menjadi pembenaran bagi kenaikan harga dengan persentase yang sama untuk obat lain. Kondisi inilah yang sebenarnya dikhawatirkan masyarakat yang sebagian besar pembelian obatnya masih menggunakan uang dari kantong sendiri (out of pocket), khususnya pekerja informal dan masyarakat kurang mampu. Artinya, kenaikan harga obat generik sekecil apa pun, karena dibeli saat sedang sakit, tetap saja dirasakan berat. Jika produsen obat generik dan pemerintah menyadari realitas ini, keputusan menaikkan harga obat generik sebaiknya harus melalui mekanisme yang benar, argumentasi yang kuat, pertimbangan yang matang, dan waktu yang tepat. Jika tidak, masyarakat yang akan menanggung beban. Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturers Group Parulian Simanjuntak di Jakarta menyatakan, harga obat dipersoalkan karena 80-85 persen penduduk Indonesia membayar biaya kesehatan dari dana pribadi. ”Tersedianya jaminan sosial untuk biaya kesehatan amat mendesak. Selama jaminan itu tidak ada, o bat akan menjadi kambing hitam,” katanya. Di negara maju, seperti Amerika Serikat, biaya obat hanya 7-8 persen dari total biaya kesehatan. Komponen biaya terbesar justru pada penggunaan alat-alat modern untuk diagnosis penyakit serta biaya dokter. Menurut Parulian, kenaikan harga obat setiap tahun dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi. Hal senada dinyatakan Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Anthony Sunarjo. Penyebab lain kenaikan harga obat, menurut Parulian, adalah tidak efisiennya pasar obat di Indonesia. Pangsa pasar obat Indonesia sangat kecil, tetapi jumlah industri dan distributor farmasi sangat besar. Saat ini ada sekitar 200 perusahaan farmasi, baik perusahaan dalam negeri maupun asing. Pangsa pasar obat Indonesia pada 2010 hanya 4 miliar dollar AS atau 0,6 persen pangsa pasar obat dunia yang 700 miliar dollar AS. Padahal, porsi penduduk Indonesia 3,5 persen penduduk dunia. ”Walau potensi penduduk Indonesia besar, pangsa pasar obat Indonesia sangat kecil,” katanya. Konsumsi obat Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Konsumsi obat per kapita Indonesia tahun lalu hanya 17 dollar AS, jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi obat per kapita Malaysia yang mencapai 3-4 kali lipatnya.
Kenaikan harga obat kali ini terkait rencana pemerintah menaikkan pajak bahan kimia obat. Hal itu mengingat hampir semua bahan kimia obat diimpor. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ahmad Ramadhan Siregar mengatakan, tingginya harga obat disebabkan oleh kartel. Menurut Ramadhan, disparitas harga terjadi pada obat generik, obat generik bermerek, dan obat paten. Disparitas harga bisa mencapai 300 persen. Dari perkara terkait farmasi yang ditangani KPPU, 50 persen biaya produksi obat adalah biaya promosi dan distri busi. ”Orang yang sedang sakit tidak bisa menolak apabila dokter merekomendasikan resep obat tertentu,” kata Ramadhan. Rekomendasi Kebijakan Sulit memang tetapi bukan tidak ada solusi. Kebijakan obat harus disusun lebih komprehensif. Industri farmasi yang tidak lagi memproduksi obat generik dengan alasan minim profit perlu dijewer. Kalau perlu pengajuan registrasi mereka untuk obat berikutnya disuspensi, untuk efek jera. Pemerintah juga terus perlu mendorong pemberlakuan managed care secara nasional. Hanya lembaga asuransi berskala besar seperti Askes yang memiliki posisi tawar sangat tangguh dalam memperoleh obat dengan harga yang masuk akal. IDI juga harus mengambil peran sentral untuk mengingatkan kepada para dokter bahwa salah satu area kompetensi dokter adalah moral, etika dan medikolegal. Artinya, jika setiap kehadiran di seminar dan kongres selalu mengandalkan dibiayai industri farmasi, apakah pantas. Jika di Malaysia semua dokter pemerintah wajib menuliskan resep dalam bentuk nama generik, mengapa hal itu sulit dilakukan di negara ini. Tidak harus sama, tetapi jangan semua resep selalu ditulis dalam merek dagang. Pemerintah juga tidak boleh membiarkan industri farmasi yang belum COPB 100%. Karena melindungi industri farmasi nakal seperti ini akan selalu memberi image obat generik sebagai obat yang mutunya rendah. Terakhir, diseminasi informasi yang seimbang, terbuka, dan lugas harus selalu didengungkan ke masyarakat bahwa obat generik memiliki mutu yang sama dengan obat merek dagang. Seperti di Amerika akses masyarakat perlu dibuka untuk mengetahui mutu obat yang ada. Biarlah masyarakat menilai, industri farmasi mana yang menghasilkan obat yang patut dikonsumsi karena terbukti mutunya. Penggunaan obat yang tidak rasional banyak terjadi di beberapa negara dengan berbagai alasan. Selain faktor globalisasi, juga karena kebijakan pemerintah, perilaku industri farmasi, penulis resep, pelayanan obat, pasien dan keterbatasan biaya. Penulis resep memilihkan obat untuk pasiennya berdasarkan informasi yang dimiliki yang umumnya berasal dari industri farmasi. Pasien umumnya tidak mengetahui banyak tentang obat dan tidak berperan dalam pemilihan obat dalam resep yang diberikan. Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah merumuskan kebijakan umum tentang obat yang tercantum dalam Kebijakan Obat Nasional 2005 (KONAS 2005) Pokok-pokok kebijakan KONAS 2005 meliputi pembiayaan obat, ketersediaan obat, keterjangkauan, seleksi obat esensial, penggunaan obat yang rasional, regulasi obat, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi. Untuk menunjang langkah pokok kebijakan penelitian dan pengembangan tersebut, Puslitbang Farmasi dan Obat Tradisional Badan Litbangkes Depkes tahun 2005 telah melakukan penelitian Analisis Situasi dan Baseline Data Obat
untuk Menunjang Pengembangan Kebijakan Obat Nasional tahap I. Pada tahap pertama ini didapatkan data tentang indikator untuk memonitoring kebijakan obat nasional di 10 propinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian tahap I menunjukkan bahwa pada tahun 2004 total anggaran sektor kesehatan (pembangunan dan rutin) 1.553,8 trilyun rupiah atau 2,2% dari total anggaran nasional.Di kabupaten/kota yang diteliti obat dianggarankan dalam jumlah yang bervariasi antara 1.00 – 3.500 rupiah per kapita/tahun. Belanja yang dikeluarkan di sektor publik untuk penyuluhan masyarakat tentang obat tahun 2003 sebesar 39,5% dari total belanja yang dikeluarkan untuk penyuluhan.Prosedur pengadaan obat sudah melalui tender terbuka. Obat/perbekalan kesehatan diserahkan secara bertahap, paling lama 45 hari setelah dinyatakan menang. Hampir semua obat yang ditenderkan adalah obat generik. Perhitungan perencanaan kebutuhan obat dilakukan berdasarkan pola konsumsi disamping melihat juga pola epidemiologi serta sumber biaya.Keterpaparan dokter tentang penggunaan obat yang rasional belum memadai. Sampai tahun 2004 pemerintah tidak mengatur harga secara langsung, kecuali obat generik. Hasil penelitian tahap II yang dilakukan tahun 2006 menunjukkan bahwa ratio jumlah penulis resep per penduduk tertinggi adalah Propinsi Bangka Belitung yaitu 15 orang per 10.000 penduduk dan terendah Propinsi Papua yaitu 2 orang per 1.000.000 penduduk. Ratio tenaga kesehatan yang mengelola obat masih sangat rendah terutama di Propinsi Papua yaitu sebesar 15 orang per 100.000.000 penduduk. Ratio tempat pelayanan obat baik pemerintah maupun swasta juga masih sangat rendah, terendah adalah Propinsi Papua sebesar 8 tempat per 10.000.000 penduduk. Ratio dan kesehatan Propinsi Gorontalo menempati posisi terteinggi, tetapi bila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Gorontalo menempati posisi terendah dan Kota Gorontalo menempati posisi tertinggi. Ratio dana obat per penduduk tertinggi adalah kabupaten Jayapura (7.947 rupiah) dan terendah adalah Kabupaten Gorontalo (481 rupiah). Pengadaan obat sebagian besar kabupaten/kota dilakukan secara tender dan obat yang diadakan sebagian besar generik dan esensial, produksi dalam negeri dan tidak ada obat impor penggunaan obat generik di puskesmas berkisar antara 91,60 – 100,00%. Sedangkan di rumah sakit sangat bervariasi antara 14,59 – 100% dan terendah terdapat di apotek yaitu 2,63 – 80,2%. Ketersediaan obat generik di puskesmas tinggi yaitu antara 84,89 – 100%, sedangkan di rumah sakit sangat bervariasi yaitu antara 11,29 – 95,65% dan di apotek antara 1,07 – 66,67. Distribusi obat ke puskesmas mulai dari permintaan obat hingga pengiriman obat di Kabupaten K ota Waringin Barat membutuhkan waktu paling lama yaitu 11 hari. Penyimpanan obat di GFK berdasarkan pengamatan masih banyak yang belum baik, ruangan yang kurang memenuhi persyaratan, tidak menggunakan sistem alfabetis dan fifo. Penggunaan kartu stok juga belum memadai. Demikian juga catatan obat kadaluarsa berdasarkan pengamatan di lapangan tidak ditemui di beberapa GFK dan puskesmas, walaupun mereka kebanyakan menyatakan tidak ada obat yang kadaluarsa dan selalu melakukan pemeriksaan fisik obat.
Harga obat generik di pelayanan obat swasta jauh dari harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, walaupun sebagian besar mereka menyatakan mengambil margin kurang dari 25 %. Bila dilihat harga obat per resep, pada tahun 2006 kenaikan harga obat per resep tertinggi terdapat di propinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur dan terendah di Propinsi Gorontalo. Edukasi kepada penulis resep tentang penggunaan obat yang rasional masih jarang dilakukan, demikian juga kepada masyarakat hampir tidak ada. Demikian juga keberadaan dan distribusi bulletin tentang pengobatan yang rasional masih sangat kurang bahkan dapat dikatakan tidak ada. Tetapi bila dilihat dari rata-rata jumlah obat per resep yang kurang dari 4, persentase penggunaan suntikan di beberapa daerah penelitian yang rendah dan penggunaan obat anti diare pada balita yang rendah menunjukkan indikasi kecenderungan pengobatan yang rasional. Rambu penetapan harga Direktur Unit Bisnis Pharma Glaxo Smith Kline (GSK) Indonesia Kent K Sarosa menyatakan, harga obat berbeda di setiap negara. Di negara-negara Eropa yang menerapkan asuransi kesehatan sosial, harga obat bergantung pada negosiasi pemerintah atau pengelola asuransi sosial dengan produsen sehingga bisa lebih murah dibandingkan harga di negara lain. Selain itu, obat generik lebih diutamakan sehingga ketika suatu obat habis masa perlindungan patennya, produsen otomatis menurunkan harga obat agar mampu bersaing dengan produsen yang membuat obat generik. Masalahnya, menurut Kent, di Indonesia tak ada rambu penetapan harga obat generik bermerek. Karena itu, produsen yang memproduksi obat yang habis masa patennya menjual obat dengan harga tak jauh berbeda dengan obat originator (asli). Akibatnya, harga obat originator yang patennya berakhir ataupun obat generik bermerek tidak pernah turun, bahkan cenderung naik terus. Masalah lain, ada ketakpercayaan masyarakat dan sebagian dokter terhadap mutu obat generik sehingga pemanfaatan obat generik masih sedikit. Pemerintah perlu membuat rambu penetapan harga obat generik bermerek. Kent dan Parulian berpendapat, pemerintah perlu menjaga mutu dan menyosialisasikan obat generik agar lebih banyak yang memakai sehingga harga obat bisa turun. Diposkan oleh Jamaluddin Jafar di 22:37 http://jamaluddinjafar.blogspot.com/2011/06/isu-harga-obat-generic-dan-sistem.html Siaran Pers No. 013/CP-Eks/VIII/2006 POPULARITAS YANG BERUJUNG KRISIS (Kebijakan Harga Obat Generik Rugikan Konsumen & Tidak Sejalan Dengan Kebijakan Obat Nasional)
3 Agustus 2006 yang lalu, Menteri Kesehatan secara resmi menurunkan harga 85 item Obat Generik Berlogo (GB) antara 5% - 30 %. Keputusan penurunan harga tersebut diatur dalam SK Menkes No. 487/Menkes/SK/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006 sebagai pengganti SK Menkes No. 336/Menkes/SK/V/2006 tentang Harga Obat Generik yang mengatur harga 386 item obat generik yang ada saat ini. Masalah obat di Indonesia memang diperlukan rasionalisasi harga untuk bisa dijangkau oleh konsumen kesehatan kita. Tetapi disini
Menkes justru salah kaprah dalam menerapkan rasionalisasi terhadap Obat Generik, yang seharusnya dilakukan rasionalisasi adalah obatobatan branded dan branded generic-nya. Mengingat harga obat branded selama ini masih sangat tinggi dan rata-rata belum ada obat generiknya. Untuk menekan angka belanja kesehatan di bidang obat, pemerintah sudah saatnya melakukan deregulasi harga obat. Industri farmasi asing (PMA) atau swasta nasional (PMDN) di Indonesia diduga meraup keuntungan sebelum maupun pasca krisis moneter di Indonesia. Jumlah penjualan obat secara nasional tahun ini mencapai 18 trilyun, sedangkan porsi obat generik masih sekitar 3,5 – 4 trilyun per tahun. Pangsa pasar obat generik di Indonesia baru mencapai 4 – 5 % dari total jumlah obat yang beredar.
Oleh karenanya, penurunkan biaya obat bagi masyarakat Indonesia sebenarnya terletak pada obat bermerek, bukan obat generik. Obat bermerek yang diproduksi oleh industri farmasi nasional hampir seluruhnya merupakan obat copy . Hampir 80% obat copy harganya ditetapkan menyerupai (setara) dengan harga obat original (innovator atau patent). Oleh sebab itu, keuntungan industri farmasi ini sangat luar biasa. Perusahaan farmasi asing juga diduga banyak melakukan kecurangan dalam penetapan harga obat di Indonesia. Harga obat di Indonesia cenderung setara dengan harga obat di negara maju, misalnya Singapura, Australia, Hongkong, Malaysia, dll. Seharusnya harga obat di Indonesia jauh lebih murah mengingat pendapatan perkapitanya masih rendah, bahkan harga obat di Thailand dan Philipina sebagian jauh lebih murah daripada Indonesia. Pengurangan faktor pajak 10% tidak akan memberikan arti bagi konsumen. Hal ini merupakan bukti nyata dimana pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI memang menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan cenderung sebagai komoditi perdagangan dan tidak disadari betapa banyaknya tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan kesehatan nasional. Dengan kata lain, sebagian besar pengambil keputusan di sektor pemerintah sudah lupa atau kurang mengenal tentang apa yang disebut Kebijakan Obat Nasional, Peraturan perundangan lain yang terkait.
KERANCUAN KEBIJAKAN Kebijakan Menteri Kesehatan tentang Harga Obat Generik, ternyata mengalami kerancuan kebijakan terutama kerancuan administrasi seperti 1. Pencantumkan jenis obat generik yang belum dan atau tidak tersedia obatnya, atau sebaliknya ada beberapa jenis obat generik yang beredar seperti Amoxyclave dan Bisoprolol yang ternyata tidak dicantumkan dalam kebijakan dimaksud. 2. Harga yang tidak wajar dan atau melebihi dari ongkos produksi jenis obat tersebut. Atau bisa dikatakan hampir 80 jenis item obat generik yang beredar merupakan harga yang undervalue.
3. Dalam daftar item obat-obatan yang menurut Menteri Kesehatan diturunkan harganya, sebagian besar sebenarnya tidak mengalami penurunan harga bahkan harga sama dengan kondisi pasar. 4. Sebagian kecil dari item yang disebutkan dalam daftar yang diturunkan dari segi nilai tidak memiliki signifikansi praktis bagi konsumen secara langsung 5. Daftar obat generik yang dibuat oleh Departemen Kesehatan RI dakam keputusannya banyak mengalami kerancuan definisi dan kriteria. Seperti: Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang salahsatunya mengatur tentang pemberian kewenangan kepada Menteri Kesehatan untuk mengatur Obat Esensial baik Generik maupun Branded Generic. Sementara dalam Keputusan Menteri justru mencantumkan obat generic maupun branded generic essensial, bahkan obat yang masih berlaku patent-nya dimasukkan dalam daftar tersebut. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan berpotensi melanggar UU itu sendiri termasuk UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 6. Pengaturan harga obat dalam Keputusan Menteri tersebut justru memiliki kecenderungan merugikan public dakam hal ini konsumen kesehatan karena menciptakan obat yang undervalue. DAMPAK Bagi Konsumen, penurunan harga 85 item obat generik kemarin tidak akan memberikan arti signifikan, selain karena obat tersebut jarang dipakai. Masyarakatpun tetap pada posisi yang tidak diuntungkan dalam obat generik ini. Karena obat generik yang diturunkan harganya ternyata bukanlah kebutuhan kesehatan masyarakat pada umumnya. Artinya kebijakan yang selama ini mengatur tentang harga obat generik cenderung tidak selaras dengan kebijakan pemerintah dalam menjadikan masyarakat Indonesia yang sehat. Bagi Pelaku Usaha adalah semakin terpuruknya industri farmasi nasional yang diakibatkan oleh kebijakan Menteri Kesehatan, karena penetapan harga tersebut jauh dibawah ongkos produksi obat generik. Kemungkinan besar para pabrikan farmasi tidak akan melakukan produksi lagi. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap UU No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, karena ternyata konsumen tidak mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhannya.
SIKAP DAN REKOMENDASI Mencermati kebijakan Departemen Kesehatan yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang mengatur tentang Harga Obat Generik, Consumers Protections sangat meyakini bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk KEBOHONGAN PUBLIK yang sekaligus MEMBODOHI KONSUMEN, serta merupakan upaya Departemen Kesehatan RI dan atau Menteri Kesehatan dalam kapasitasnya sebagai pribadi untuk menurunkan harga obat generik. 1. Patut dipertanyakan oleh publik dengan adanya 3 kali Mennteri Kesehatan melakukan revisi terkait Kebijakan Menkes tentang Harga Obat Generik, yaitu:
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.155/Menkes/SK/III/2006 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2006 (Ditetapkan: 16 Maret 2006) - Terlampir 131 nama obat. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.156/Menkes/SK/III/2006 Tentang Harga Jual Obat Generik Tahun 2006 (Ditetapkan: 16 Maret 2006) - Terlampir 153 nama obat. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 336/Menkes/SK/V/2006 Tentang Harga Obat Generik (Ditetapkan: 15 Mei 2006) – Terlampir 387 nama obat. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 487/Menkes/SK/VII/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 336/Menkes/SK/V/2006 Tentang Harga Obat Generik.(Ditetapkan: 17 Juli 2006) Kepmen RI No.155 dan No. 156 ditetapkan dalam 1 (satu) hari, selanjutnya Kebijakan Harga Obat Generik ditetapkan dalam tempo kurang lebih (3) tiga bulan (Kepmen No. 487 yang merevisi Kepmen No.336. Hal ini menunjukkan kinerja Departemen Kesehatan RI dan Menterinya telah meragukan dan mengabaikan publik hal ini tercermin dalam ketidakmampuannya dalam mengambil kebijakan tentang obat yang menciptakan konsistensi ketersediaan obat dan kesinambungan kebijakan harga obat esensial serta dapat merusak iklim usaha bidang kefarmasian nasional yang diakibatkan oleh inkonsistensi Menteri Kesehatan dalam membuat keputusan serta tidak memiliki etos kerja yang baik khususnya dalam hubungannya dengan instansi terkait dan para stakeholdernya. Apalagi lagi jika Menteri Kesehatan justru terbukti tidak melakukan koordinasi secara internal ditubuh Departemen Kesehatan RI sendiri dan atau hanya melakukan koordinasi dengan pelaku usaha hitam. Padahal kebijakan ini akan bersinggungan langsung dengan Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Lembaga Independen Negara yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 2. Jika kita melihat lebih dalam lagi dari Aturan Tata Perundangan kita, yaitu mengenai tidak diberikannya ruang bagi seorang Menteri Kesehatan untuk mengikat publik diluar kewenangannya. Yang seharusnya kebijakan diluar instansi harus diatur oleh peraturan setingkat Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, sehingga
dapat mengikat publik. Maka selanjutnya mengenai pengaturan Harga Obat Esensial diatur oleh Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, sesuai dengan TAP MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan, yang intinya bahwa peraturan yang tingkatannya lebih rendah bertentangan dengan peraturan diatasnya batal demi hukum.Tata Urutan Perundangan. Sedangkan diluar Esensial meskipun pemerintah tidak memiliki hak untuk mengatur harga dikarenakan harus sejalan dengan mekanisme pasar, maka pemerintah dapat mengarahkan Kebijakan Nasional di bidang Obat Generik apalagi Obat Patent/ Branded Generic. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menkes tersebut justru dapat merugikan Pemerintah di dunia Internasional dan sekaligus membohongi rakyat sebagai konsumen kesehatan.
3. Menteri Kesehatan RI jangan memakai kebijakan ini hanya untuk mendongkrak popularitas semata yang justru menciptakan krisis dan atau masalah baru yang merugikan semua pihak, khususnya konsumen kesehatan 4. Mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti proses pengawasan di tubuh Departemen Kesehatan RI, yang notabene memiliki potensi pelanggaran tindak pidana korupsi yang dapat menyebabkan kerugian negara. 5. Consumers Protection akan melakukan dengan koalisi LSM dan Organisasi terkait untuk menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di tubuh Departemen Kesehatan RI terkait masalah harga obat generik
Jakarta, 10 Agustus 2006 Hormat kami, CONSUMERS PROTECTIONS Komite Eksekutif
http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-jakarta/2006-August/0811-tx.html
Kebijakan Harga Obat Generik Hidupkan Praktek Jual Rugi Nurvita Indarini - detikNews Share
Jakarta - Kebijakan Menteri Kesehatan tentang penetapan harga obat generik dinilai bertentangan dengan UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek jual rugi pun terjadi. Demikian disampaikan Girry Gemilang Sobar dari Komite Eksekutif Monopoly Watch, dalam rilis yang diterima
detikcom, Selasa (15/8/2006). "Praktek jual rugi merupakan ketidakseimbangan antara biaya produksi dan biaya lainnya sebagai komponen penentuan harga. Pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan memadai dapat memangkas komponen produksi, padahal obat yang akan beredar haruslah memiliki syarat keamanan, khasiat dan mutu," papar Girry. Ditambahkan dia, praktek jual rugi merupakan salah satu strategi untuk memenangkan persaingan. Dalam jangka pendek kegiatan ini menguntungkan
konsumen, namun dalam jangka panjang dengan matinya pesaing, maka pelaku usaha yang memenangkan persaingan tersebut dapat bertindak monopoli, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan kepentingan umum. "Hal ini menunjukkan k inerja Departemen Kesehatan RI umumnya dan menterinya telah meragukan dan mengabaikan publik," imbuh Girry. Menurut dia, ada 3 unsur penting dari praktek predatory pricing, yaitu melakukan jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah,
dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing, dan dapat terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. "Dengan demikian Keputusan Menteri No 487/ Menkes/SK/VII/2006 tentang Harga ObatGenerik yang baru saja diberlakukan, telah memenuhi unsur-unsur perilaku antipersaingan," kata Girry. Komite Eksekutif Monopoly Watch lantas berharap Komisi IX D PR sebagai mitra kerja Departemen Kesehatan, segera membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kemungkinan lain yang akan terjadi akibat diberlakukannya Kepmenkes itu. (nvt/) http://www.detiknews.com/read/2006/08/16/073711/657017/10/kebijakan-hargaobat-generik-hidupkan-praktek-jual-rugi?nd992203605
UTAMAKAN OBAT YANG BERMUTU, AMAN, BERKHASIAT DAN TERJANGKAU “Utamakan obat yang bermutu, aman, berkhasiat dan terjangkau”. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan RI dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH saat Temu Media tentang Kinerja 1 tahun Kementerian Kesehatan RI, jum’at, 22 Oktober 2010, di Jakarta. Menurut Menkes, untuk memenuhi hal tersebut diatas, maka dikeluarkan kebijakan obat melalui reposisi obat generik. Generik semula mengedepankan dengan harga murah, kini mengutamakan obat yang bermutu, aman, berkhasiat, dan harga terjangkau. Kebijakan obat generik diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.03.01/MENKES/146/1/2010 tentang Harga Obat Generik. Untuk meningkatkan penggunaan obat generik di masyarakat, Menkes mengeluarkan kebijakan Permenkes Nomor 02.02/MENKES/068/1/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas kesehatan pemerintah. Penggunaan obat generik juga perlu dilakukan pengawasan dalam penggunaannya seperti dalam Kepmenkes Nomor HK.03.01/MENKES/159/1/2010 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perlu diperluas. Selain itu, kebijakan lain menetapkan formularium Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) berbasis obat generik. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat tidak lagi menilai obat generik sebagai obat kelas dua yang diragukan khasiatnya. Untuk ketersediaan obat generik di Instalasi farmasi Kabupaten/Kota di Indonesia, tahun 2010 cukup untuk 14,2 bulan. Dari segi pemakaiannya, tahun 2010 penggunaan obat generik di Rumah Sakit mencapai 57,8%, sementara di puskesmas sudah mencapai 96 persen lebih.
Kebijakan rasionalisasi obat generik tahun 2010 terdapat 106 jenis obat generik mengalami penurunan harga, dan 314 harganya tetap. Sedang 33 jenis obat harganya harus naik, salah satunya obat suntik karena tidak memungkinkan dengan harga murah. PELAYANAN DASAR Mengenai masalah pelayanan dasar, Menkes menjelaskan tahun 2010 fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Desa Siaga/Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mengalami penambahan. Rumah Sakit sebanyak 152 unit di seluruh Indonesia, 194 Puskesmas, 377 pustu, 283 Poskesdes/Desa Siaga, dan 2.828 Posyandu. Rumah sakit Kab/Kota yang melaksanakan PONEK saat ini semakin meningkat yaitu sebanyak 358 rumah sakit (target 444). SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, saat ini jumlah dokter yang aktif di seluruh Indonesia 3.020, 904 dokter gigi, 86 dokter/dokter gigi spesialis, dan 28.968 bidan. Untuk pengangkatan tenaga kesehatan PTT tahun 2010 terdiri dari 3.254 dokter, 904 dokter gigi, 20 dokter/dokter gigi spesialis, dan 10.175 bidan. Pelatihan dokter khusus untuk memenuhi SDMK jangka menengah, saat ini dalam proses penyusunan kurikulum dan modulnya, dan tahun 2011 pelaksanaan pelatihan dengan rincian 30 spesialis anestesi, 30 spesialis anak, dan 30 spesialis obstetric gynecology (obgyn). JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) Menurut menkes, 56% dari jumlah penduduk Indonesia sudah memiliki Jaminan Kesehatan dan dari 56% ini hampir 60%nya itu adalah Jamkesmas. Peringkat kedua adalah Jamkesda, sisanya ada Jamsostek, Askes, asuransi swasta dan lainnya. Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan Jamkesda sebanyak 250 Kab/Kota atau 51% dari seluruh Kab/Kota di Indonesia. Di sisi lain, terdapat 4 Propinsi yang menyatakan sudah Universal Coverage yaitu seluruh penduduknya telah mendapatkan jaminan kesehatan sesuai kemampuan daerahnya. Ke empat propinsi tersebut yakni Sumatra Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, dan Nangroe Aceh Darussalam. Fasilitas kesehatan yang melayani Jamkesmas tahun 2010 mencapai 1002 terdiri dari 665 RS Pemerintah, dan 337 RS Swasta. Sedangkan alokasi anggaran untuk program Jamkesmas dari tahun 2005 sampai 2010 mengalami peningkatan, saat ini anggaran mencapai 5,1 Trilyun Rupiah. ANGGARAN Menyinggung masalah anggaran, Menkes mengatakan distribusi anggaran APBN Kemenkes 84% dipergunakan untuk kegiatan pembangunan di daerah dan sisanya untuk kegiatan pusat. Sedangkan alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk upaya kuratif (tahun 2010) karena alokasi Jamkesmas pada Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) sebesar 4,2 Trilyun rupiah. PENCAPAIAN
KEMENKES
Ditambahkan Menkes dalam paparannya, beberapa pencapaian telah berhasil dilakukan diantaranya mengenai penyakit menular seperti Tuberkulosis (TB), tahun 2010 Indonesia mengalami penurunan dalam peringkat di dunia (urutan ke5). Angka prevalensi TB hampir mendekati target MDGs, sedangkan angka penemuan kasus, angka kematian TB, dan angka keberhasilan TB sudah mencapai target MDGs. Kemudian tahun 2009-2011 Indonesia mengkampanyekan gerakan akselerasi imunisasi nasional, imunisasi campak dan polio. Begitu pula angka kesakitan Malaria dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini didukung Upaya Pemeriksaan Sediaan Darah terhadap penderita klinis malaria yang ditemukan, menunjukan peningkatan menjadi 82% dalam kurun lima tahun terakhir. Situasi kasus demam berdarah tahun 2009 mengalami kenaikan jumlah kasus yang tajam dari 7598 pada bulan oktober 2009 menjadi 27.981 kasus pada bulan desember 2009 dan mulai menurun sejak januari 2010 yaitu sebesar 22.521 dan menjadi 421 kasus pada bulan agustus 2010. Penurunan kasus tersebut karena adanya upaya preventif dengan meli batkan masyarakat, pemerintah pusat dan daerah antara lain dengan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan upaya 3M plus. Situasi penyakit menular lain seperti kasus HIV/AIDS ju ga mengalami penurunan dari 3863 kasus tahun 2009 menjadi 2753 tahun 2010. Layanan VCT juga meningkat menjadi 357 sampai tahun 2010. Selain itu, RS pemerintah yang menjadi rujukan untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) tahun 2009 sebanyak 237 meningkat menjadi 266 tahun 2010. Ditambahkan Menkes, Program Cause of Death (COD) atau Registrasi Penyebab Kematian sudah 22 Propinsi, 31 Kab/Kota memberdayakan sistem yang terkait, tahun 2010 dilaksanakan di 15 kab/kota. Sedangkan saintifikasi jamu, pengembangan klinik saintifikasi jamu di Jawa Tengah ada di 3 Kabupaten (Karang Anyar, Sragen, dan Kendal) dan pelatihan 30 dokter puskesmas penelitian berbasis pelayanan. Serta klinik jamu medik di 12 RS pendidikan. Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail
[email protected],
[email protected],
[email protected].
http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/1282-utamakan-obat-yangbermutu-aman-berkhasiat-dan-terjangkau.html
