Sekilas tentang Sistem Hukum IndonesiaDeskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
HUKUM USU
SISTEM HUKUM DI DUNIAFull description
Deskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
sistem hukum indonesia
Full description
asdasdasdasdFull description
Buku hukum perikatanFull description
hukum angloFull description
Apa perbedaan sistem hukum benda dengan sistem hukum perikatan ? -
Hukum Benda bersifat tertutup yang berarti ketentuan-ketentuan Hukum Kebendaan terbatas pada apa yang disebutkan dalam undang-undang. Sedangkan sistem Hukum Perikatan mempunyai sifat terbuka berarti ketentuan-ketentuan Hukum Perikatan dapat diatur oleh pihak yang bersangkutan dengan dibatasi tidak melanggar undang-undang yang ada.
32. Sebutkan maam ! maam benda ? -
Pembedaan berbagai maam kebendaan dalam hukum perdata berdasarkan perspektif kitab kitab undangundang-und undang ang hukum hukum perdat perdata. a. K"H perdat perdataa membed membeda-be a-bedak dakan an benda benda dalam dalam berbagai maam# a. Kebend Kebendaan aan dibeda dibedakan kan atas atas benda tidak tidak berger bergerak ak $anroe $anroe rende rende %aken& %aken& dan benda benda bergerak $roerendes %aken& $pasal '() K"H perdata&. b. Kebendaan dapat dibendakan pula atas benda yang ber*u+ud atau bertubuh $luham $luhameli eli+ke +ke %aken& %aken& dan benda benda yang tidak tidak ber*u+ ber*u+ud ud atau atau berubah berubah $onli $onlihme hme ,i+ke ,i+ke aken& $pasal '(3 K"H perdata&. . Kebendaan dapat dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan $erbruikbare %aken& atau tak dapat dihabiskan $pasal '(' K"H perdata&
33. Apa arti penting pembedaan benda ? -
Pada benda bergerak dan tidak bergerak serta benda yang terdaftar dan tidak terdaftar karena berakibat dalam hukum/ yaitu dala penyerahan/ penyitaan/ daluarsa/ pembebanan dan be%it.
3). Apa pengertian hukum *aris ? -
Hukum Hukum yang mengat mengatur ur tentan tentang g perpin perpindaha dahan n hak kepemi kepemilik likan an harta harta kekayaa kekayaan n itu/ itu/ merupakan keseluruhan hak-hak dan ke*+iban dari orang yang me*ariskan terhadap ahli *arisnya dan menentukan siapa sa+a yang berhak menerimanya.
3'. Bagaimana pengaturan *aris ? -
Kembali pada peraturan a*al apakah apak ah pada hukum B0/ Hukum 1slam/ Adat atau ,ainya.
-
AA 4567APA8KA6 0A1SA6.
4enurut undang-undang/ ada dua ara untuk mendapatkan *arisan/ yaitu #
Pe*arisan menurut undang-undang atau disebut +uga *aris ab intestato adalah hukum yang mengatur pe*arisan yang ter+adi seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. 7alam hal ini apabila tidak ada surat *asiat.
Pe*arisan karena *asiat disebut +uga *aris terstamentair $abtesto& adalah hukum *aris yang mengatur pe*arisan karena adanya surat *asiat dari si pe*aris.
39. Sebutkan asas-asas hukum *aris ? -
7alam hukum *aris berlaku asas/ bah*a hanya hak dan ke*a+iban dalam lapangan hukum harta benda sa+a yang dapat di*ariskan. Atau hak dan ke*a+iban yang dapat dinilai dengan uang. :adi hak dan ke*a+iban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian/ misalnya hak dan ke*a+iban sebagai suami atau ayah/ tidak dapat di*ariskan.
-
Selain itu berlaku +uga asas/ bah*a apabila seorang meninggal dunia/ maka seketika itu pula segala hak dan ke*a+ibannya beralih pada ahli *arisnya. Asas ini dalam bahasa Peranis disebut ; le mort saisit le if ;. Sedangkan pengoperan segala hak dan ke*a+iban dari si pe*aris oleh para ahli *aris disebut ; saisine ;.
-
Ada +uga asas yang disebut dengan ; hereditatis petition ; yaitu hak dari ahli *aris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pe*aris terhadap orang yang yang menguasai harta *arisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli *aris. Asas ini diatur dalam pasal <3) B0.
-
Selain itu ada +uga asas ; de naaste in het bloed/ erft het goed ; yang artinya yang berdarah dekat/ *arisan didapat. 7an untuk mengetahui kedekatan tersebut/ harus dilakukan perhitungan dan untuk ini dipakai ukuran perdera+atan dengan rumus =->. Semakin besar nilai dera+at/ maka semakin +auh hubungan kekeluargaan dengan si pe*aris. Begitu +uga sebaliknya/ semakin keil nilai dera+at/ maka semakin dekat hubungan darah dengan si pe*aris. 4isal # ukuran dera+at seorang anak kandung dengan si pe*aris adalah 2->> dera+at.
3@. Bagaimana ara me*aris ? -
4e*aris berdasarkan "" $ab intestato & A. Atas dasar kedudukan sendiri B. Atas dasar penggantian
-
4e*aris berdasarkan testament
3<. Bagaimana Pembagian 0arisan ? -
Prinsip pembagian warisan (pasal 1066 KUHPerdata)
8idak seorang ahli *arispun dapat dipaksa untuk membiarkan harta *aris tidak terbagi Pembagian H.P. dapat dituntut setiap saat $*alaupun ada testament yang melarang& Pembagian dapat ditangguhkan +angka *aktu >' tahun dengan persetu+uan semua ahli *aris -
Cara pembagian warisan
Pasal >(9 K"HPerdata :ika semua ahli *aris hadir maka pembagian dapat dilakukan menurut ara yang mereka kehendaki bersama/ dengan akta pilihan mereka Pasal >(@> >(@2 K"HPerdata# -
Salah satu ahli *aris tidak mau membantu
-
Salah satu ahli *aris lalai
-
Salah satu ahli *aris belum de*asaCdi ba*ah pengampuan D dengan keputusan hakim/ Balai Harta Peninggalan $BHP& me*akili mereka Pasal >(@) K"HPerdata
-
Pembagian harus dengan akta otentik $6otaris& Soal yang berhubungan erat dengan pembagian *arisan D 16B56EF pengembalian benda pada boedel *arisan
3.
Jelaskan perbedaan gadai dengan hipotik ? Perbedaan gadai dan hipotik# G Eadai harus disertai dengan pernyataan kekuasaan atas barang yang digadaikan/ sedangkan hipotik tidak. G Eadai hapus +ika barang yang digadaikan berpindah tangan ke orang lain/ sedangkan hipotik tidak/ tetapi teap mengikuti bendanya *alaupun bendanya dipindahtangankan ke orang lain. G Satu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gadai *alaupun tidak dilarang/ tetapi beberapa hipotik yang bersama-sama dibebankan diatas satu benda adalah sudah merupakan keadaan biasa. G Adanya gadai dapat dibuktikan dengan segala maam pembuktian yang dapat dipakai untuk membuktikan per+an+ian pokok sedangkan adanya per+an+ian hipotik dibuktikan dengan akta otentik
40 !pabila kita melak"kan per#an#ian$ apakah kita boleh kel"ar dari %ang diat"r dalam KUHPer? Jelaskan disertai dasar h"k"mn%a& 8idak boleh karena/ apabila kita melakukan per+an+ian makan timbul perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 7ari peristi*a ini/ timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan ke*a+iban masing-masing pihak. Per+an+ian adalah sumber perikatan. $ps. >3>3 K"HPer& 7alam Pasal >32( K"H Perdata disebutkan/ untuk sahnya suatu per+an+ian diperlukan empat syarat/ yaitu# G Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya/ artinya bah*a para pihak yang mengadakan per+an+ian itu harus bersepakat G Keakapan/ yaitu bah*a para pihak yang mengadakan per+an+ian harus akap menurut hukum/ serta berhak dan ber*enang melakukan per+an+ian. G 4engenai suatu hal tertentu/ hal ini maksudnya adalah bah*a per+an+ian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu. G Suatu sebab yang halal/ yaitu isi dan tu+uan suatu per+an+ian haruslah berdasarkan halhal yang tidak bertentangan dengan undang-undang/ kesusilaan dan ketertiban Syarat 6o.> dan 6o.2 disebut dengan Syarat Subyektif/ karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan per+an+ian/ sedangkan syarat 6o.3 dan 6o.) disebut
Syarat byektif/ karena mengenai obyek dari suatu per+an+ian. Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi/ maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya per+an+ian itu dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi/ maka per+an+ian itu akan batal demi hukum. Artinya se+ak semula tidak pernah dilahirkan suatu per+an+ian dan tidak pernah ada suatu perikatan.