makalah-perjanjian-perikatan

PERJANJIAN DAN PERIKATAN

BAB I PENDAHULUAN Istil Istilah ah kont kontra rak k atau atau perj perjan anjia jian n terk terkad adan ang g masih masih dipa dipaha hami mi secar secaraa ranc rancu. u. BW ( Burgerlijk Burgerlijk Wetboek ) menggunakan istilah overeenkomst dan overeenkomst dan contract untuk contract untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel kedua tentang “Perikatan perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa Belanda berbunyi “Van verbint verbinteni enissen ssen die uit contra contract ct of overeen overeenkom komst st gebore geboren n worden worden”. ”. Penger Pengertia tian n ini juga juga diduku didukung ng oleh oleh pendap pendapat at banya banyak k sarjana sarjana,, antara antara lain lain : Hofman Hofmann n dan J. Satrio Satrio,, 1 Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan,2 Mariam Darus Badrulzaman,3 Purwahid Patrik 4 dan Tirtodiningrat 5 yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama. Subekti6 mengangga menganggap p istilah kontrak mempuny mempunyai ai pengertian pengertian lebih sempit daripada daripada perjanjian/perikatan, karena kontrak ditujukan kepada perjanjian/perikatan yang tertulis. Sedangkan Pothier membedakan contract dan convention ( pacte). pacte). Disebut convention yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menciptakan, menghapuskan atau meubah perikatan. Adapun Contract adalah Contract adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan. 7 Argu Argume ment ntas asii

krit kritis is

menge engena naii

peng penggu guna naan an

isti istila lah h

kont kontra rak k

atau atau

perj perjan anji jian an

disumb disumbang angkan kan oleh oleh Peter Peter Mahmu Mahmud d Marzuki Marzuki8 dengan dengan melakukan melakukan perbandinga perbandingan n terhadap terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem Anglo-American. sistem Anglo-American. Sistematika Buku III tentng Verbintenissenrecht (hukum (hukum Perika Perikatan tan)) mengat mengatur ur mengen mengenai ai overeenkomst yang yang kala kalau u diterje diterjemah mahkan kan ke dalam dalam Bahasa Bahasa Indone Indonesia sia berart berartii perjan perjanjian jian.. Istilah Istilah kontrak kontrak merupa merupakan kan 1

J. Satrio, Hukum Satrio, Hukum Perjanjian, Perjanjian, Bandung: Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 19. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Perikatan, Surabaya: Bina Ilmu, 1978, hlm. 84. 3 Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Badrulzaman, Kitab Undang-unda Undang-undang ng Hukum Perdata Perdata Buku III Tentang Hukum Hukum Perikatan Perikatan Dengan Dengan Penjelasan, Penjelasan, edisi II, Cet. I, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 89. 4 Purwahid Patrik, Dasar-das Patrik, Dasar-dasar ar hukum Perikatan, Perikatan, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 45 5 R.M. Suryodiningrat, Azas-azas Suryodiningrat, Azas-azas Hukum Hukum Perikatan, Perikatan, Bandung: Bandung: Tarsito, 1985, hlm. 72. 2

6

Subekti, Hukum Subekti, Hukum Perjanjian, Perjanjian, Cet. XVI, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 1. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Ibid. 8 Peter Mahmud Marzuki, “Batas-batas Kebebasan Berkontrak”, artikel dalam Jurnal Yuridika, Volume 18 No.3, Mei Tahun 2003, hlm. 195-196. 7

1 | perjanji an/peri katan

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









terjem terjemah ahan an dari dari Baha Bahasa sa Ingg Inggeri eriss Contract . Dida Didala lam m kons konsep ep kont kontin inen ental tal , , penempatan pengaturan

perjanjian

pada

Buku

III

BW

Indonesia

tentang

Hukum

Perikatan

mengin mengindik dikasik asikan an bahwa bahwa perjan perjanjian jian memang memang berkai berkaitan tan dengan dengan masala masalah h Harta Harta Kekaya Kekayaan an (Vermogen). Vermogen). Pengertian perjanjian ini mirip dengan contract pada contract pada konsep Anglo-American yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir Anglo-American pikir Anglo-American,, perjanjian yang bahasa Belanda-nya overeenkomst, dalam Bahasa Inggris disebut agreement yang agreement yang mempunyai pengertian lebih luas dari contract, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk agreement Untuk agreement yang yang berkaitan dengan bisnis disebut contract, sedangkan untuk yang tidak terkait dengan bisnis hanya disebut agreement.









BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Pengertian Perjanjian Perjanjian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan dengan lisan lisan yang yang dibuat dibuat oleh oleh dua pihak pihak atau lebih, lebih, masing masing-mas -masing ing bersep bersepaka akatt akan akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.” 9 Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menuru Menurutt Pasal Pasal 1313 1313 KUH Perdata, Perdata, “Suatu “Suatu persetu persetujuan juan adalah adalah suatu suatu perbua perbuatan tan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 10 Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang yang terdapat terdapat di dalam ketentuan ketentuan tersebut tersebut tidak lengkap lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur unsur persetujuan. persetujuan .11 R. Subekt Subektii mengem mengemuka ukakan kan perjan perjanjian jian adalah adalah “suatu “suatu perist peristiwa iwa dimana dimana seorang seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”12 Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek









yang yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang bidang harta kekayaan, kekayaan, dimana dimana subjek hukum hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.” 13 Dari Dari peng pengert ertia ian-p n-pen enge gert rtia ian n di atas atas dapa dapatt dili diliha hatt bebe beberap rapaa unsu unsurr-un unsur sur yang tercantum dalam kontrak, yaitu : 1.

Adan Adany ya hubu hubung ngan an huku hukum m Hubu Hubung ngan an huku hukum m merup erupak akan an hubu hubung ngan an yang ang

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. 2.

Adan Adany ya subj subjek ek hukum hukum Subjek Subjek huku hukum m yaitu yaitu pendu penduku kung ng hak dan kewaji kewajiba ban. n.

Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang memben membentuk tuk perjanj perjanjian ian menuru menurutt Hukum Hukum Perdata Perdata bukan bukan hanya hanya manusia manusia secara secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechtperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas. 3.

Adany Adanyaa prestasi prestasi Presta Prestasi si menuru menurutt Pasal Pasal 1234 1234 KUH Perd Perdata ata terdi terdiri ri atas atas untuk untuk

memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. 4.

Di bidang bidang harta harta kekay kekayaan aan Pada Pada umumny umumnyaa kesepa kesepakat katan an yang yang telah telah dicapa dicapaii

antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudi kemudian an ditand ditandaa tangan tanganii oleh oleh para para pihak. pihak. Dokum Dokumen en tersebu tersebutt disebu disebutt sebagai sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”. 14 Perjanjian Perjanjian merupakan merupakan sumber sumber terpenting terpenting dalam suatu perikatan. perikatan. Menurut Menurut Subekti, Subekti, Peri Perika kata tan n adal adalah ah “suat “suatu u perh perhub ubun unga gan n huku hukum m anta antara ra dua dua oran orang g atau atau dua dua piha pihak, k,

13

Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. hal. 27. (Selanjutnya disebut Salim HS









berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-un undang-undang dang.. Jadi, ada perikatan perikatan yang lahir dari “perjanjian” “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undangundang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undangundang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata). B. Syarat Syarat Sahnya Sahnya Perjanji Perjanjian an Syara Syaratt sahny sahnyaa suatu suatu perj perjan anji jian an diatu diaturr dala dalam m Pasal Pasal 1320 1320 KUH KUH Perd Perdat ataa yang yang mengemukakan empat syarat,yaitu : 1.

Adan Adany ya kesep kesepak akat atan an ked kedua ua bela belah h pih pihak ak

2.

Kecak Kecakap apan an untu untuk k melak melakuk ukan an perb perbua uata tan n hukum hukum

3.

Adanya suatu hal tertentu.

4.

Adany danyaa seba sebab b yan yang g hal halal al..

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai mengenai subjek perjanjian perjanjian sedangkan sedangkan dua syarat terakhir terakhir merupakan merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 1.

Adan Adany ya kesep kesepak akat atan an ked kedua ua bela belah h pih pihak ak Syarat Syarat pertama pertama dari sahnya suatu perjanjian perjanjian adalah adanya adanya kesepakatan kesepakatan para

pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang









kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.” 15 Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam dalam kehi kehidu dupa pan n sehari sehari-h -hari ari kita kita.. Misal Misalny nya, a, seor seoran ang g penu penump mpan ang g yang naik naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut ters ebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas. Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebu tersebutt tidak tidak sah apabil apabilaa terjadi terjadi karena karena paksaan paksaan,, kekhil kekhilafan afan atau atau penipu penipuan. an. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatal dibatalkan kan.. Cacat Cacat kehend kehendak ak artiny artinyaa “bahwa “bahwa salah salah satu pihak pihak sebena sebenarny rnyaa tidak tidak menghendak menghendakii isi perjanjian perjanjian yang yang demikian. demikian. Seseorang Seseorang dikatakan dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar. 16 2.

Kecak Kecakap apan an untu untuk k melak melakuk ukan an perb perbua uata tan n hukum hukum Menu Menuru rutt 1329 1329 KUH KUH Perd Perdat ataa kedu keduaa belah belah piha pihak k haru haruss cakap cakap menu menuru rutt

hukum hukum.. Kecaka Kecakapan pan bertin bertindak dak adalah adalah kecaka kecakapan pan untuk untuk melaku melakukan kan perbua perbuatan tan hukum hukum.. Dimana Dimana perbua perbuatan tan hukum hukum ialah ialah perbua perbuatan tan yang yang menimb menimbulk ulkan an akibat akibat hukum. Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu: 1. Oran Orang g yang yang belum belum dewa dewasa sa Menu Menuru rutt Pasal Pasal 330 KUH Perdat Perdata, a, belu belum m











belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. 2. Orang yang ditaruh ditaruh di di bawah pengampua pengampuan n Orang yang yang ditaruh ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kek kekayaa ayaann nny ya.

Sese Seseor oran ang g

yang ang

bera berad da

di

bawa bawah h

peng engawas awasan an

pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya maka seorang seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dalam pasal 433 KUH Perdat Perdata, a, disebu disebutka tkan n bahwa bahwa setiap setiap orang orang dewasa dewasa yang yang selalu selalu berada berada dalam dalam keadaa keadaan n dungu dungu,, sakit sakit otak, otak, atau atau mata mata gelap, gelap, harus di bawah bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya. 3. Orang Orang perempua perempuan n dalam dalam hal-hal hal-hal yang yang ditetapk ditetapkan an oleh UndangUndang-und undang ang telah melarang melarang membuat membuat perjanjian-pe perjanjian-perjanjia rjanjian n tertentu. tertentu. Tetapi Tetapi dalam perkembangannya

istri dapat melakukan

perbuatan hukum, sesuai

dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo.SEMA









sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 4.

Adany danyaa seba sebab b yan yang g hal halal al Di dalam dalam Undang Undang-un -undan dang g tidak tidak disebu disebutka tkan n penger pengertia tian n mengen mengenai ai sebab sebab

(orzaak,causa). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Keempa Keempatt syarat syarat tersebu tersebutt harusla haruslah h dipenu dipenuhi hi oleh oleh para para pihak pihak dan apabil apabilaa syarat-syarat syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, terpenuhi, maka menunit Pasal 1338 KUH Perdat Perdata, a, perjan perjanjian jian tersebu tersebutt mempun mempunyai yai kekuat kekuatan an hukum hukum sama sama dengan dengan kekuatan suatu Undang-undang. C. Jenis-jenis Jenis-jenis Perjanjian Perjanjian Perjanj Perjanjian ian dapat dapat dibeda dibedakan kan menuru menurutt berbag berbagai ai cara. cara. Perbed Perbedaan aan tersebu tersebutt adalah adalah









c.

Perjan Perjanjian jian Atas Atas Beban Beban Perjan Perjanjian jian Atas Atas Beban Beban adalah adalah perj perjanji anjian an diman dimanaa prestasi prestasi

dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. hukum. d.

Perjan Perjanjian jian Berna Bernama ma (Benoem (Benoemd) d) Perjanji Perjanjian an bernama bernama (khusu (khusus) s) adalah adalah perjanj perjanjian ian

yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata. e.

Perj Perjan anji jian an Tida Tidak k Bern Bernam amaa (Onb (Onben enoe oemd md Over Overee eenk nkom omst st)) Perj Perjan anji jian an Tida Tidak k

Bernama (Onbenoemd) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalani KUH Perd Perdat ata, a, tetap tetapii terd terdap apat at dalam dalam masy masyara araka kat. t. Perj Perjan anjia jian n ini ini seper seperti ti perja perjanj njia ian n pemasaran, perjanjian perjanj ian kerja sama. Di dalam praktekmya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian. f.

Perj Perjan anjia jian n Obli Obliga gato toir ir Perj Perjan anjia jian n obli obliga gato toir ir adal adalah ah perja perjanj njia ian n di mana pihakpihak-

pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). g.

Perjan Perjanjian jian Keben Kebendaa daan n Perjanji Perjanjian an Kebenda Kebendaan an adalah adalah perjanj perjanjian ian denga dengan n mana

seseo seseoran rang g meny menyera erahk hkan an hakn hakny ya atas atas sesua sesuatu tu bend bendaa kepa kepada da piha pihak k lain lain,, yang yang membeb membebank ankan an kewajib kewajiban an pihak pihak itu untuk untuk menyer menyerahk ahkan an benda benda tersebu tersebutt kepada kepada









j.

Perjanjian Liberatoir Perjanjian Perja njian Liberatoir adalah perjanjian perj anjian dimana para pihak

membeb membebask askan an diri diri dari dari kewajib kewajiban an yang yang ada. ada. Misaln Misalnya ya perjanj perjanjian ian pembeb pembebasan asan hutang. k.

Perjan Perjanjian jian Pembu Pembukti ktian an Perjanji Perjanjian an Pembuk Pembuktia tian n adalah perja perjanji njian an dimana dimana para

pihak menentukan pembuktian apakah yang yang berlaku diantara mereka. l.

Perj Perjan anjia jian n Untu Untung ng-u -unt ntun unga gan n Perja Perjanj njia ian n Untu Untung ng-un -untu tung ngan an adal adalah ah perja perjanji njian an

yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi. m. Perj Perjan anjia jian n Publ Publik ik Perj Perjan anjia jian n Publ Publik ik adal adalah ah perja perjanj njia ian n yang sebag sebagian ian atau atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan. n.

Perjanji anjiaan

Camp ampuran

Perja erjan njian

Campuran

adalah

perjan rjanji jiaan

yang ang

mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar kamar (sewa (sewa menye menyewa) wa) tetapi tetapi menyaj menyajika ikan n pula pula makana makanan n (jual (jual beli) beli) dan juga juga memberikan memberikan pelayanan. pelayanan. Dari jenis-jenis jenis-jenis perjanjian perjanjian di atas, dapat dilihat dilihat bahwa perjanjian waralaba termasuk jenis perjanjian tidak bernama atau onbenoemde overe overeen enko koms mst. t.

Dalam Dalam Kamu Kamuss

Huku Hukum, m, onbe onbeno noem emde de

overe overeen enko koms mstt

adal adalah ah

“perjanjian atau persetujuan yang tidak mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama.”









d.

kare karena na perj perjum umpa paan an huta hutang ng atau atau kom kompen pensas sasi; i;

e.

kare karena na perc percam ampu pura ran n hut hutan ang; g;

f.

kare karena na pemb pembeb ebas asan an huta hutang ngny nya; a;

g.

kare karena na mus musna nahn hny ya baran barang g yan yang g terhu terhuta tang ng;;

h.

kare karena na keba kebata tala lan n atau atau pemb pembata atalan lan;;

i.

karena karena berl berlaku akuny nyaa suatu suatu syarat syarat bata batal, l, yang yang diatu diaturr dalam dalam bab bab kesatu kesatu buku buku ini; ini;

j.

karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri".

Dalam buku Mariam Darus, hapusnya perikatan dikarenakan beberapa hal yaitu : 18 a. Pembay Pembayaran aran Yang dimaksu dimaksud d dengan dengan pembay pembayaran aran dalam Hukum Hukum Perikata Perikatan n adalah adalah setiap setiap tindak tindakan an pemenu pemenuhan han prestas prestasi. i. Penye Penyeraha rahan n barang barang oleh oleh penjua penjual, l, berbua berbuatt sesuatu atau tidak berbuat berbuat sesuatu adalah merupakan merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah “pembayaran”. b. Subrogasi Subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Pengga Pengganti ntian an itu terjadi terjadi dengan dengan pembay pembayaran aran yang yang diperja diperjanji njikan kan ataupun ataupun karena karena ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, apabila pihak ketiga melunaskan utang seorang debitur kepada krediturnya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur asli. c. Tentan Tentang g penaw penawara aran n pemba pembaya yaran ran tuna tunai, i, diik diikuti uti oleh oleh peny penyimp impanan anan atau peniti penitipan pan Dalam Dalam hal perika perikatan tan dapat dapat hapus hapus dengan dengan penawar penawaran an pembay pembayaran aran yang yang diikut diikutii











e. Musnahn Musnahnya ya Barang Barang yang yang Terhutan Terhutang g Musnah Musnahny nyaa barang barang yang yang terhut terhutang ang ini adalah adalah suatu suatu barang barang terten tertentu tu yang yang menjadi menjadi obyek obyek perika perikatan tan dihapu dihapuss dan dilaran dilarang g oleh oleh Pemerintah yang tidak boleh diperdagangkan lagi. Dalam pasal 1553 KUH Perdata disebu disebutka tkan n bahwa bahwa jika jika selama selama waktu waktu sewa, sewa, barang barang yang yang disewa disewakan kan sama sama sekali sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. f.Pengoperan Hutang dan Pengoperan Kontrak Dalam praktek selalu terjadi bahwa suatu kontrak dialihkan kepada pihak lain. Hal ini terjadi misalnya pemilik suatu perusahaan memindahkan perusahaannya kepada pihak lain dengan janji bahwa pemilik baru tersebut akan mengambil alih juga segala hak-hak dan kewajiban yang melekat pada perusahaan tersebut. g. Kompen Kompensasi sasi atau atau Perju Perjumpa mpaan an Huta Hutang ng Kompensasi itu terjadi apabila 2 (dua) orang saling berhutang l (satu) dengan yang lain, sehingga hutang-hutang tersebut dihapuskan karena oleh Undangundang telah ditentukan bahwa terjadi suatu perhitungan antara mereka. Misalnya, si A









Pemb Pembeb ebasa asan n Huta Hutang ng adal adalah ah pern perny yataan ataan kehe kehend ndak ak dari dari kred kredit itur ur untu untuk k membebaskan membebaskan debitur dari perikatan perikatan dan pernyataan kehendak kehendak tersebut tersebut diterima diterima oleh debitur. j. Kebatalan dan Pembatalan Perikatan Alasan Alasan-ala -alasan san yang yang dapat dapat menimb menimbulk ulkan an kebatal kebatalan an suatu suatu perika perikatan tan adalah adalah kalau perikatan tersebut cacat pada syarat-syarat yang objektif saja. Cacat tersebut adalah objek yang melanggar undang-undang dan ketertiban umum. Di samping hapusnya perjanjian berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas dan Pasal 1381 KUH Perdata, masih ada sebab lain berakhirnya perjanjian, yaitu : 1.

Jang Jangka ka wakt waktu u yang ang dit diten entu tuka kan n dal dalam am perj perjan anji jian an ters terseb ebut ut tela telah h ber berak akhi hir; r;

2.

Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian

tersebut; 3.

Ditentukan oleh Undang-undang ang misal salnya perjan janjia jian akan bera berak khir

dengan meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut; 4.

Adanya putusan hakim dan;









Mariam Darus menyebutkan wujud dari tidak memenuhi perikatan (wanprestasi) terbagi tiga yaitu : 20 1. Debitur Debitur sama sekali tidak memenuhi memenuhi perikata perikatan, n, 2. Debitur Debitur terlambat terlambat memenuhi memenuhi perikatan, perikatan, 3. Debitur Debitur keliru atau atau tidak tidak pantas memenu memenuhi hi perikatan. perikatan. Sama halnya dengan dengan Mariam Darus, Abdulkadir Abdulkadir Muhammad Muhammad juga menyatakan menyatakan adanya tiga keadaan wanprestasi, yaitu: 1. Debitur Debitur tidak tidak memenuhi memenuhi prestasi prestasi sama sekali, sekali, 2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal ini, debitur

yang memenuhi prestasi tetapi keliru jika ia tidak memperbaiki kekeliruannya maka ia dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali. 21 3. Debi Debitu turr meme memenu nuhi hi prest prestasi asi,, teta tetapi pi tida tidak k tepat tepat wakt waktun unya ya atau atau terlam terlamba bat. t. Sementara itu, R. Subekti menyebutkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam : 22 a. Tidak melaku melakukan kan apa yang yang disanggup disanggupii akan dilakuk dilakukanny annya; a;









Kredit Kreditur ur dapat dapat menunt menuntut ut debitu debiturr yang yang telah telah melaku melakukan kan wanpre wanprestas stasii hal-ha hal-hall sebagai berikut :20 a. Kreditur Kreditur dapat dapat meminta meminta pemenuhan pemenuhan prestasi prestasi saja dari dari debitur; debitur; b. Kreditur dapat menuntut prestasi prestas i disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata); c. Kredit Kreditur ur dapat dapat menunt menuntut ut dan meminta meminta ganti rugi, hanya hanya mungk mungkin in kerugi kerugian an karena keterlambatan (HR 1 November 1918); d. Kreditur Kreditur dapat dapat menuntut menuntut pembat pembatalan alan perjanjian perjanjian;; e. Kreditur Kreditur dapat menuntut menuntut pembatalan pembatalan disertai ganti rugi kepada kepada debitur. debitur. Ganti

rugi itu berupa pembayaran uang denda. Seorang debitur yang dituduh lalai dan dituntut hukuman kepadanya, ia dapat melaku melakukan kan pembela pembelaan an terhad terhadap ap diriny dirinyaa dari dari hukuma hukuman n yang yang akan akan diberi diberikan kan dengan dengan mengajukan beberapa alasan. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu :23 a. Karena adanya adanya keadaan memaksa memaksa (overmacht (overmacht atau atau force force majeur) majeur) b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (Exceptio non adimpleti









mutlak tetapi ada juga yang bersifat tidak mutlak yaitu debitur masih dapat melak melaksana sanakan kan perjan perjanjian jian tetapi tetapi dengan dengan pengor pengorban banan an yang yang sangat sangat besar besar sehi sehing ngga ga tida tidak k

sepa sepant ntas asny nyaa

piha pihak k

kred kredit itur ur menu menunt ntut ut debi debitu turr

untu untuk k

melaksanakan melaksanakan perjanjian. perjanjian. Misalnya, Misalnya, setelah diadakanny diadakannyaa suatu perjanjian, perjanjian, keluar suatu Peraturan Pemerintah yang melarang dikeluarkannya suatu jenis barang yang merupakan objek perjanjian, perj anjian, dari suatu daerah dengan ancaman anca man hukuman berat bagi si pelanggar sehingga, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan hak pelaksanaan perjanjian. b.

Mengajukan Mengajukan bahwa kreditur kreditur sendiri sendiri juga telah lalai (Exceptio (Exceptio non

adimpleti contractus). Debitur yang dituduh telah lalai dan dituntut untuk membayar ganti rugi, dapat mengajukan di depan Hakim bahwa kreditur sendiri juga telah lalai lalai dalam dalam menepa menepati ti janjiny janjinya. a. Misaln Misalnya ya,, si pembel pembelii menudu menuduh h si penjual penjual terlam terlambat bat menyer menyerahk ahkan an barang barangny nyaa padaha padahall si pembel pembelii sendir sendirii terlam terlambat bat membayar uang muka. Tentang Exceptio non adimpleti contractus ini tidak.











BAB III KESIMPULAN Dari paparan di atas dapat kita tarik sebuah kesimppulan bahwa gambaran secara umum tentang perjanjian atau perikatan adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Perjanjian Perjanjian merupakan merupakan sumber sumber terpenting terpenting dalam suatu perikatan. perikatan. Menurut Menurut Subekti, Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain









2. Ny Mariam Darus Badrulzam Badrulzaman, an, SH, Kitab Kitab Undang Undang Undang Undang Hukum Hukum Perdata, Perdata, Buku Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983. 3. A.A.Ng A.A.Ngura urah h Gede Gede Dirksen Dirksen,, SH, Pengant Pengantar ar Singkat Singkat Mengenai Mengenai Sumber Sumber Sumber Sumber dan Hapusnya Perikatan, Setia Kawan, Denpasar, 1985. 4. Muttaqien, Dadan, 2009 “ Perjanjian: Pengertian Pokok dan Teknik Perancangan”, Perancangan ”,

makalah: FIAI- UII 5. A. Qirom, 1985, Pokok1985, Pokok- Pokok Hukum Perjajian Serta Perkembanganya Perkembanganya,, Yogyakarta:

Liberty

makalah-perjanjian-perikatan

Recommend Documents