BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Secara garis besar
pengertian filsafat, etika dan etika bisnis berhubungan erat satu sama
lain.
Filsafat dalam arti luas adalah suatu usaha sistematis untuk memahami
pengalaman manusia secara pribadi dan kolektif/kelompok. Berbeda dengan
teologi maka filsafat menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman
manusia dan bukan mengandalkannya pada wahyu Ilahi.
Dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan-hubungan antara lain
hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik dan sebagainya. Sifat
hubungan ini sangat rumit dan coraknya berbagai ragam. Hubungan antara
manusia ini sangat peka, sebab sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak
rasional. Manusia selalu berusaha agar tercapai kerukunan dan kebahagiaan
di dalam suatu masyarakat. Timbullah peraturan baik tertulis maupun tidak
tertulis yang kita sebut etik, etika, norma, kaidah, tolak ukur.
Kebanyakan orang tidak senantiasa sadar akan fungsi etika. Salah satu
sebabnya, etika menjadi bagian yang integral dari pribadi seseorang
sehingga tidak lagi dipersoalkan oleh yang bersangkutan. Artinya seseorang
jarang sekali memikirkan etika yang dimilikinya, kecuali bila ia merasa
bahwa dalam hubungannya dengan orang lain etika tersebut mendapat
tantangan. Pada saat tertentu kita pasti berhadapan dan berinteraksi dengan
orang yang memiliki etika yang berbeda.
Sasaran etika adalah moralitas (etika merupakan filsafat tentang moral).
Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan
yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang
mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbul di dalamnya yang
dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan praktek tersebut.
1.2 Dasar Teori
Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna berbeda. Salah
satu maknanya adalah "prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan
kelompok". Makna kedua menurut kamus – lebih penting – etika adalah "kajian
moralitas". Tapi meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak
sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik
aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan
moralitas merupakan subjek.
1.3 Tujuan
Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memberikan
wawasan yang utuh, komprehensip dan mendalam tentang etika dalam berbisnis
dengan berbagai prinsip dan tujuannya.
1.4 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan moralitas?
2. Apa yang dimaksud dengan Etika?
3. Apa yang dimaksud dengan Etika Bisnis?
4. Apa saja yang menjadi sasaran dan luang lingkup Etika Bisnis?
5. Apa saja prinsip-prinsip Etika Bisnis?
6. Hal-hal apa saja yang di harus di perhatikan dalam menciptakan Etika
Bisnis?
7. Apa saja norma khusus dan norma umum?
8. Apa saja manfaat dalam dalam menerapkan Etika Bisnis?
9. Bagaimana dan apa saja yang menjadi kendala dalam tujuan pencapaian
Etika Bisnis di Indonesia?
10. Bagaimana peran Etika Bisnis?
11. Bagaimana peran Etika Bisnis dalam hubungan kerja?
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1. Moralitas
Moral berasal dari kata 'mos' dalam bahasa latin, yang bentuk jamaknya
'mores', yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:592), "moral diartikan sebagai akhlak,
budi pekerti, atau susila". Sehingga moralitas dapat dipahami sebagai
pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan
salah, atau baik dan jahat.
Pedoman moral mencakup norma-norma yang kita miliki mengenai jenis-
jenis tindakan yang kita yakini benar atau salah secara moral, dan nilai-
nilai yang kita terapkan pada objek-objek yang kita yakini secara moral
baik atau secara moral buruk. Norma moral seperti "selalu katakan
kebenaran", "membunuh orang tak berdosa itu salah". Nilai-nilai moral
biasanya diekspresikan sebagai pernyataan yang mendeskripsikan objek-objek
atau ciri-ciri objek yang bernilai, semacam "kejujuran itu baik" dan
"ketidakadilan itu buruk". Standar moral pertama kali terserap ketika masa
kanak-kanak dari keluarga, teman, pengaruh kemasyarakatan seperti gereja,
sekolah, televisi, majalah, music dan perkumpulan.
2.2. Etika
Etika berasal dari dari kata Yunani, Ethos (jamak – ta etha), berarti
adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada
diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-
nilai, tatacara hidup yg baik, aturan hidup yg baik dan segala kebiasaan yg
dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu
generasi ke generasi yg lain
Etika merupakan penelaahan standar moral, proses pemeriksaan standar
moral orang atau masyarakat untuk menentukan apakah standar tersebut masuk
akal atau tidak untuk diterapkan dalam situasi dan permasalahan konkrit.
Tujuan akhir standar moral adalah mengembangkan bangunan standar moral yang
kita rasa masuk akal untuk dianut.
Etika menurut para ahli:
a. Nietzsche, etika sebagai ilmu menghimbau orang untuk memiliki
moralitas tuan dan bukan moralitas hamba.
b. Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak
secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu
manusia untuk bertindak secara bebas dan bertanggungjawab. Kebebasan
dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang
merupakan salah satu prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis.
2.3. Etika Bisnis
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang
benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana
diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.
a. Zimmerer (1996:20), etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku
pengusaha berdasarkan nilai – nilai moral dan norma yang dijadikan
tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan.
b. Menurut Ronald J. Ebert dan Ricky M. Griffin (2000:80), etika bisnis
adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku dari
etika seseorang manajer atau karyawan suatu organisasi.
c. Menurut K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogjakarta:
PenerbitKanisius, 2000, Hal. 5), Etika Bisnis adalah pemikiran
refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.
4. Sasaran dan Lingkup Etika Bisnis
a. Etika bisnis bertujuan untuk menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan
bisnisnya secara baik dan etis.
b. Untuk menyadarkan masyarakat khususnya konsumen, buruh atau karyawan
dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh
dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga.
c. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat
menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis.
2.5. Prinsip-prinsip Etika Bisnis.
Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis seyogyanya harus
menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah
disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Sebenarnya terdapat
beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap
bentuk usaha. Sonny Keraf (1998) menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis
adalah sebagai berikut :
a. Prinsip Otonomi
Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak
berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk
dilakukan.
b. Prinsip Kejujuran
Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas
bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak
didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat
perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa
dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja
intern dalam suatu perusahaan.
c. Prinsip Keadilan
Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan
yang adil dan sesuai criteria yang rasional obyektif, serta dapat
dipertanggung jawabkan.
d. Prinsip Saling Menguntungkan (Mutual Benefit Principle)
Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan
semua pihak.
e. Prinsip Integritas Moral
Terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau
perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik
pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya.
2.6. Hal-hal Yang Harus Diketahui Dalam Menciptakan Etika Bisnis.
a. Menuangkan ke dalam Hukum Positif
Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif
yang menjadi Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk menjamin
kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti "proteksi"
terhadap pengusaha lemah.
b. Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar
Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit
(sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi dan jangan
memaksa diri untuk mengadakan "kolusi" serta memberikan "komisi"
kepada pihak yang terkait.
c. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)
Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat,
bukan hanya dalam bentuk "uang" dengan jalan memberikan sumbangan,
melainkan lebih kompleks lagi.
d. Memelihara Kesepakatan
Memelihara kesepakatan atau menumbuhkembangkan Kesadaran dan rasa
Memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha
menciptakan etika bisnis.
e. Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar
Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit
(sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi dan jangan
memaksa diri untuk mengadakan "kolusi" serta memberikan "komisi"
kepada pihak yang terkait.
2.7. Norma Khusus Dan Norma Umum
a. Norma Khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan khusus
atau kehidupan khusus. Contoh aturan olah raga, aturan pendidikan,
lebih khusus aturan sebuah sekolah.
b. Norma Umum adalah norma yang lebih bersifat umum dan sampai pada
tingkat tertentu boleh dikatakan lebih bersifat universal atau dipahami
atau dijadikan landasan menentukan perbuatan yang baik atau buruk oleh
banyak orang di dunia.
Norma umum ini terbagi menjadi 3 yaitu:
a. Norma Sopan santun atau Norma Etiket, yaitu adalah norma yang mengatur
pola perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Etika
tidak sama dengan Etiket. Etiket hanya menyangkut perilaku lahiriah
yang menyangkut sopan santun atau tata karma
b. Norma Hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas
oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan
kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum ini
mencerminkan harapan, keinginan dan keyakinan seluruh anggota
masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik
dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik
c. Norma Moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai
manusia. Norma moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil
tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai
manusia.
2.8. Manfaat Menerapkan Etika Bisnis Diperusahaan
a. Perusahaan mendapatkan kepercayaan dari konsumen.
Perusahaan yang jujur akan menciptakan konsumen yang loyal. Bahkan
konsumen akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan
produk tersebut.
b. Citra perusahaan di mata konsumen baik.
Dengan citra yang baik maka perusahaan akan lebih dikenal oleh
masyarakat dan produknya pun dapat mengalami peningkatan penjualan
c. Meningkatkan motivasi pekerja.
Karyawan akan bekerja dengan giat apabila perusahaan tersebut
memiliki citra yang baik dimata perusahaan.
d. Keuntungan perusahaan dapat di peroleh.
Etika adalah berkenaan dengan bagaimana kita hidup pada saat ini dan
mempersiapkan diri untuk masa depan. Bisnis yang tidak punya rencana
untuk menghasilkan keuntungan bukanlah perusahaan yang beretik.
2.9. Kendala Pencapaian tujuan etika bisnis di Indonesia
Keraf (1993:81-83) menyebut beberapa kendala tersebut yaitu:
a. Standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. Banyak di
antara pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas, bahkan
menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan
mengabaikan etika bisnis, seperti memalsukan campuran, timbangan,
ukuran, menjual barang yang kadaluwarsa, dan memanipulasi laporan
keuangan
b. Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Konflik
kepentingan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai
pribadi yang dianutnya atau antara peraturan yang berlaku dengan
tujuan yang hendak dicapainya, atau konflik antara nilai pribadi yang
dianutnya dengan praktik bisnis yang dilakukan oleh sebagian besar
perusahaan lainnya, atau antara kepentingan perusahaan dengan
kepentingan masyarakat. Orang-orang yang kurang teguh standar moralnya
bisa jadi akan gagal karena mereka mengejar tujuan dengan mengabaikan
peraturan.
c. Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Hal ini diperkeruh
oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit
politik, yang di satu sisi membingungkan masyarakat luas dan di sisi
lainnya memberi kesempatan bagi pihak yang mencari dukungan elit
politik guna keberhasilan usaha bisnisnya. Situasi ekonomi yang buruk
tidak jarang menimbulkan spekulasi untuk memanfaatkan peluang guna
memperoleh keuntungan tanpa menghiraukan akibatnya.
d. Lemahnya penegakan hukum. Banyak orang yang sudah divonis bersalah di
pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di
pemerintahan. Kondisi ini mempersulit upaya untuk memotivasi pelaku
bisnis menegakkan norma-norma etika.
e. Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan
kode etik bisnis dan manajemen. Organisasi seperti KADIN beserta
asosiasi perusahaan di bawahnya belum secara khusus menangani
penyusunan dan penegakkan kode etik bisnis dan manajemen.
2.10. Peran Etika Bisnis
Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting,
yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing
yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation)
yang tinggi, dimana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu
semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang
baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang
handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan
konsekuen.
Menurut Richard De George, bila perusahaan ingin sukses/berhasil memerlukan
3 hal pokok yaitu :
a) Memiliki produk yang baik
b) Memiliki managemen yang baik
c) Memiliki Etika
2.11. Etika Bisnis Dalam Hubungan Kerja.
1. Perjanjian Kerja
Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ("UU No.13/2003"), terdapat 2 (dua) jenis perjanjian kerja,
yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu.
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang sering disebut dengan
karyawan kontrak, dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu atau berdasarkan
selesainya pekerjaan tertentu. Klausul ini untuk memenuhi syarat suatu hal
tertentu seperti dalam syarat umum sahnya perjanjian, yaitu obyeknya
ditentukan berdasarkan "waktu pekerjaan" atau "selesainya pekerjaan". Obyek
tersebut menurut jenis, sifat dan kegiatannya selesai dalam waktu tertentu
dan tidak bersifat tetap. Perjanjian berdasarkan PKWT meliputi :
1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama, paling lama 3 tahun
3. Pekerjaan yang bersifat musiman
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan
PKWT tidak mensyaratkan adanya uang pesangon dan uang penghargaan masa
kerja jika terjadi PHK Karyawan. Semua ketentuan yang mengatur hubungan
kerja antara perusahaan dan karyawan diatur berdasarkan isi perjanjian
kerja. Isi perjanjian itu bisa saja mengabaikan ketentuan yang ada dalam UU
Ketenagakerjaan sepanjang perusahaan dan karyawan menyepakatinya.
Suatu PKWT wajib dibuat secara tertulis. PKWT yang tidak didaftarkan
pada instansi ketenagakerjaan terkait di wilayahnya masing-masing. PKWT
yang tidak didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan akan membuat PKWT itu
menjadi tidak sah, dan secara otomatis PKWT itu akan menjadi PKWTT dimana
karyawan secara otomatis pula memperoleh hak-haknya sesuai peraturan
perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
Jika jangka waktu perjanjiannya habis, PKWT dapat diperpanjang dan
diperbaharui kembali. PKWT yang berdasarkan pada jangka waktu tertentu
dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun, dan setelahnya hanya boleh
diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.
Dalam PKWT tidak dikenal adanya masa percobaan kerja. Jika dalam PKWT
disyaratkan adanya masa percobaan kerja, maka masa percobaan kerja itu
batal demi hukum. Sejak PKWT tersebut didaftarkan pada instansi dinas
ketenagakerjaan terkait, hukum tidak mengakui adanya masa percobaan kerja
dan karenanya sejak awal masa percobaan tersebut dianggap tidak ada.
Sebaliknya, dalam PKWTT dapat dipersyaratkan adanya masa percobaan kerja
yang lamanya tidak boleh lebih dari 3 bulan.
b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PKWTT merupakan perjanjian yang tidak ditentukan waktunya dan bersifat
tetap. Berbeda dengan PKWT yang wajib dibuat secara tertulis dan
didaftarkan di instansi ketenagakerjaan terkait, selain tertulis PKWTT
dapat dibuat secara lisan dan tidak wajib mendapat pengesahan dari instansi
ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-
klausul yang berlaku diantara mereka (Perusahaan dan Karyawan) adalah
klausul-klausul sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan –
Perusahaan dan Karyawan dianggap menyetujui UU Ketenagakerjaan sebagai
"sumber perikatan" mereka.
Jika PKWTT dibuat secara lisan maka perusahaan wajib membuat surat
pengangkatan kerja bagi Karyawan yang bersangkutan. Surat Pengangkatan itu
sekurang-kurangnya memuat keterangan :
1. Nama dan alamat karyawan
2. Tanggal mulai bekerja
3. Jenis pekerjaan
4. Besarnya upah
PKWTT dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja untuk paling lama
3 bulan.Selama masa percobaan Perusahaan wajib membayar upah pekerja dan
upah tersebut tidak boleh rendah dari upah minimum yang berlaku. Suatu
PKWTT – termasuk juga PKWT dapat berakhir karena :
- Pekerja meninggal dunia
- Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
- Adanya putusan pengadilan atau putusan/penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap
Munculnya keadaan tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang
dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja PKWTT tidak berakhir karena
berakhirnya perusahaan atau beralihnya hak atas perusahaan karena
penjualan, pewarisan, atau hibah. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan,
misalnya hal karyawan menjadi tanggung jawab perusahaan baru, kecuali
ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan diantara pengurus perusahaan
yang lama dan yang baru – dan perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak
karyawan. Dalam hal perusahaan merupakan orang perseorangan dan meninggal
dunia, ahli waris pengusaha tersebut dapat mengakhiri perjanjian kerja
setelah merundingkannya dengan karyawan. Dalam hal karyawan yang meninggal
dunia, ahli waris karyawan itu berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan ,atau perjanjian kerja bersama.
2. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja
Berdasarkan pengertian perjanjian kerja diatas, dapat ditarik beberapa
unsur dari perjanjian kerja, yakni :
a. Adanya Unsur Work atau Pekerjaan
Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan
(objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh
pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini
dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1603 a yang berbunyi :
- "Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin
majikania dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya'.
- Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi
karena bersangkutan ketrampilan/keahliannya, maka menurut hukum
jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus
demi hukum.
b. Adanya Unsur Perintah
Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh
pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah
pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Di
sinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya.
c. Adanya Unsur Upah
Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat
dikatakan bahwa tujuan utama orang bekerja pada pengusaha adalah untuk
memperoleh upah. Sehingga jika tidak unsur upah, maka suatu hubungan
tersebut bukan merupakan hubungan kerja.
3. Berakhirnya Perjanjian Kerja
Definisi perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") adalah
perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dari definisi
tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja harus dipatuhi dan
dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Namun, perjanjian kerja pun
dapat diakhiri bilamana:
a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; atau
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja
BAB III
STUDI KASUS
3.1. Studi Kasus
a. Sebuah perusahaan pengembang di Lampung membuat kesepakatan dengan
sebuah
perusahaan perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah pabrik. Sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati pihak pengembang memberikan
spesifikasi bangunan kepada pihak perusahaan kontraktor tersebut. Dalam
pelaksanaannya, perusahaan kontraktor menyesuaikan spesifikasi bangunan
pabrik yang telah dijanjikan. Sehingga bangunan pabrik tersebut tahan
lama dan tidak mengalami kerusakan. Dalam kasus ini pihak perusahaan
kontraktor telah mematuhi prinsip kejujuran karena telah memenuhi
spesifikasi bangunan yang telah mereka musyawarahkan bersama pihak
pengembang.
b. Sebuah Yayasan Maju Selalu menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA.
Pada tahun ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp.500.000,-
kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini diinformasikan kepada
mereka saat akan mendaftar,sehingga setelah diterima,mereka harus
membayarnya. Kemudian pihak sekolah memberikan informasi ini kepada wali
murid bahwa pungutan tersebut digunakan untuk biaya pembuatan seragam
sekolah yang akan dipakai oleh semua murid pada setiap hari rabu-kamis.
Dalam kasus ini Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan mengikuti
transparasi.
c. Pada tahun 1990 an, kasus yang masih mudah diingat yaitu Enron. Bahwa
Enron adalah perusahaan yang sangat bagus dan pada saat itu perusahaan
dapat menikmati booming industri energi dan saat itulah Enron sukses
memasok enegrgi ke pangsa pasar yang bergitu besar dan memiliki jaringan
yang luar biasa luas. Enron bahkan berhasil menyinergikan jalur transmisi
energinya untuk jalur teknologi informasi. Dan data yang ada dari skilus
bisnisnya, Enron memiliki profitabilitas yang cukup menggiurkan. Seiring
dengan booming indutri energi, akhirnya memosisikan dirinya sebagai
energy merchants dan bahkan Enron disebut sebagai "spark spead" Cerita
pada awalnya adalah anggota pasar yang baik, mengikuti peraturan yang ada
dipasar dengan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya Enron meninggalkan
prestasi dan reputasinya baik tersebut, karena melakukan penipuan dan
penyesatan.. Sebagai perusahaan Amerika terbesar ke delapan, Enron
kemudian kolaps pada tahun 2001.
Berdasarkan referensi-referensi dan contoh diatas. saya sependapat etika
bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah
yang harus dipelajari oleh semua perilaku bisnis. karena menurut saya dalam
berbisnis sangat penting untuk beretika dan melakukan persaingan yang sehat
antar pelaku bisnis. kita dapat melihat di contoh diatas pelaku bisnis yang
menggunakan etika dalam berbisnis akan mengikuti transparansi, kejujuran,
dan nilai-nilai moral yang baik. sedangkan pada contoh ketiga ialah contoh
kasus yang melakukan penipuan dan penyesatan. sangat tidak bagus dan
merusak nama dan citra perusahaan.
BAB IV
KESIMPULAN
4.1. Kesimpulan
Dalam bisnis dengan para pelakunya yang merupakan orang biasa,
maka diperlukan prinsip-prinsip etika bisnis dan moral yang melandasi
setiap pelaku bisnis tersebut. Adanya etika bisnis membuktikan bahwa bagi
bisnis justru tidak ada pengecualian serta bukan pula bentuk permusuhan
yang lama terhadap bisnis dan kegiatan ekonomis.
Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan
nilai – nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat
keputusan dan memecahkan persoalan. Kelompok pemilik kepentingan yang
memengaruhi keputusan bisnis adalah Para pengusaha dan mitra usaha, Petani
dan perusahaan pemasok bahan baku, Organisasi pekerja, pemerintah, bank,
investor, masyarakat umum serta pelanggan
Etika bisnis bisa membantu untuk mengambil keputusan moral yang dapat
dipertanggungjawabkan, tapi tidak berniat mengganti tempat dari para pelaku
moral dalam perusahaan.
Setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak
yang bersangkutan dengan perusahaannya seperti tanggung jawabnya terhadap
lingkungan, karyawan, investor, pelanggan, masyarakat. Karena dengan
beretika bisnis yang baik selain dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas
dari semua unsur yang berpengaruh pada perusahaan, juga sangat menentukan
maju / mundurnya suatu perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.hukumtenagakerja.com/perjanjian-kerja-untuk-waktu
tertentu/#sthash.EF491rzD.dpuf
http://adheirma309.blogspot.com/2014/12/makalah-etika-bisnis.html