SISTEM ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN NEGARA “ DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) “
KELOMPOK 13:
ISTY RIANI (1102136185) NIA NOVITA (1102136189) NOVIRA DELA (1102136203) ROZI FETRIWAHYUNI (1102136143)
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU
Kata Pengantar Alhamdulillah, Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “ DAFTA !S!AN P"#AKSANAAN AN$$AAN %D!PA& “' (akalah ini kami susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah S!ST"( AN$$AAN DAN P")"NDA*AAAN N"$AA' Kami sebagai penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, maka untuk itu kami m+h+n kritik dan saran kepada semua pihak, terutama d+sen pembimbing )apak asuli yang telah setia membimbing kami selama ini' Terima kasih banyak kami haturkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga selesainya penyusunan tugas makalah ini'
Pekanbaru, kt+ber ./0
Penulis
1. PENGERTIAN DIPA Sesuai P(K 1.2P(K'.32..4, D!PA adalah dibuat
+leh
(enteri2Pimpinan
#embaga
d+kumen pelaksanaan anggaran yang
serta
disahkan
+leh
Direktur
5enderal
Perbendahaan atas nama (enteri Keuangan dan ber6ungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pen7airan dana atas beban AP)N serta d+kumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah'
D!PA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan in6+rmasi satuan-satuan terukur yang ber6ungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran' Disamping itu D!PA dapat diman6aatkan sebagai alat pengendali, pelaksanan, pelap+ran, penga8asan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah' Pagu dalam D!PA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak b+leh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungja8abkan
2. PERATURAN TERKAIT DANA DIPA Keppres : a' 04 tahun ./ 9 in7ian Anggaran )elanja Pemerintah Pusat TA ./0 b' 4 Tahun ..:9 Perubahan atas Keppres N+' : Tahun .. tentang Ped+man Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan )elanja Negara
Kepmenkeu : a. ;02K(K'./2./ 9 Pelimpahan Ke8enangan (enteri Keuangan Kepada Direktur
5enderal Anggaran untuk dan atas nama (enteri Keuangan untuk (engesahkan D+kumen Pelaksanaan Anggaran b. ;2K(K'.2./ 9 Pagu Anggaran K2# Tahun Anggaran ./0
Permenkeu : a. 02P(K'.2./0 9 Tata
.2P(K'.2./ tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Da6tar !sian Pelaksanaan Anggaran
c. />.2P(K'.2./ 9
Petunjuk
Penyusunan
dan
Pengesahan
Da6tar
!sian
Pelaksanaan Anggaran %D!PA&, tanggal /; kt+ber ./
d. /;.2P(K'.32./ 9 Tata
e. :;2P(K'.2./ 9 Tata
alat t+matis D!PA Tahun Anggaran ./0 pada )ulan Desember ./ b. Perdirjen
Perbendaharaan
N+' P"-:42P)2./9
Perubahan
Atas
PerDirjen
Perbendaharaan N+m+r P"-/32P)2./ tentang Tata
Tata
Peraturan Pemerintah : a. PP N+m+r 01 Tahun ..1 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah N+m+r >
Tahun ..> tentang Pengel+laan )arang (ilik Negara2Daerah'
3. DASAR HUKUM DIPA a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara c. UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013
4. FUNGSI DIPA Selain sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Satker dan dasar pen7airan dana2pengesahan bagi )endahara @mum Negara2Kuasa )endahara @mum Negara, D!PA juga ber6ungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelap+ran, penga8asan AP)N, dan perangkat akuntansi pemerintah'
Disamping itu, dalam rangka mem6asilitasi pelaksanaan pri+ritas pembangunan nasi+nal, D!PA juga merupakan sarana penuangan anggaran terkait dengan empat strategi pembangunan nasi+nal yang meliputi 9 a'
Pro-Grow! , pelaksanaan D!PA merupakan instrumen 6iskal guna meningkatkan pertumbuhan melalui belanja pemerintah %belanja pega8ai, belanja barang, belanja m+dal, dan belanja subsidi& dan mend+r+ng meningkatnya in=estasi s8asta'
b'
Pro-"o#, yaitu menggerakkan sekt+r riil untuk men7iptakan lapangan kerja melalui peningkatan belanja m+dal untuk in6rastruktur'
7'
Pro-Poor , adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui pr+gram-pr+gram 5aring Pengaman S+sial %S+7ial Sa6ety Net& yang berpihak pada rakyat dengan 7ara menjaga
kesinambungan
pr+gram
kesejahteraan
rakyat
%Pr+gram
Nasi+nal
Pemberdayaan (asyarakat2PNP(&, )antuan perasi+nal Sek+lah %)S&, 5aminan Kesehatan (asyarakat %5amkesmas&, Pr+gram Keluarga *arapan %PK*&, serta Pemberian subsidi tepat sasaran' d'
Pro-En$%ronmen, adalah pembangunan nasi+nal berkelanjutan yang ber8a8asan lingkungan'
Keenu&n men'en&% (eun)uk (en*u+un&n ,&n (en'e+&!&n DIPA +e#&'&%m&n& ,%m&k+u, ,&&m PMK No.1/0PMK./202/12 ,%'un&k&n unuk (en*u+un&n ,&n (en'e+&!&n DIPA mu&% T&!un An''&r&n 2/13.
. "ENIS-"ENIS DIPA )erdasarkan pembagian anggaran dalam AP)N,
D!PA dikel+mp+kkan atas D!PA
Kementerian Negara2#embaga %D!PA K2#& dan D!PA )endahara @mum Negara %D!PA )@N&' (ulai TA ./0, masing-masing kel+mp+k dibedakan dalam jenis D!PA yaitu D!PA !nduk dan D!PA Petikan'
1. DIPA In,uk yaitu akumulasi dari D!PA per Satker yang disusun +leh PA menurut @nit "sel+n ! Kementerian Negara2#embaga dan disahkan +leh Direktur 5enderal Anggaran atas nama (enteri Keuangan'
2. DIPA Pe%k&n yaitu D!PA yang memuat al+kasi anggaran untuk masing-masing Satuan Kerja dan
merupakan penjabaran dari D!PA !nduk yang di7etak se7ara
+t+matis melalui sistem'
in7ian lebih lanjut untuk masing-masing D!PA K2# dan D!PA )@N adalah sebagai berikut 9
A. DIPA K0, meliputi 9 /& DIPA In,uk, disusun menurut unit esel+n ! Kementerian Negara2#embaga yang bersangkutan dan, & DIPA Pe%k&n terdiri dari D!PA Satker-satker yang berada diba8ah unit esel+n ! Kementerian Negara2#embaga' Selanjutnya D!PA Kementerian Negara2#embaga dapat dikateg+rikan menjadi 9
• DIPA +&ker Pu+& KP5, adalah D!PA yang dikel+la +leh satker kant+r pusat dan atau satker pusat suatu K2#, termasuk didalamnya D!PA satker )adan #ayanan @mum %)#@&, dan D!PA satker N+n Bertikal Tertentu %SNBT&'
• DIPA +&ker $er%k& K&nor D&er&!5, adalah D!PA yang dikel+la +leh kant+r2instansi =ertikal K2# di daerah termasuk di dalamnya untuk D!PA )#@'
• DIPA D&n& Dekon+enr&+% DK5, adalah D!PA dalam rangka pelaksanaan dana dek+nsentrasi, yang dikel+la +leh satker perangkat daerah %SKPD& Pr+=insi yang ditunjuk +leh $ubernur'
• DIPA Tu'&+ Pem#&nu&n TP5 , adalah D!PA dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan yag dikel+la +leh SKPD Pr+=insi2Kabupaten2K+ta yang ditunjuk +leh (enteri2pimpinan lembaga berdasarkan usulan kepala daerah'
• DIPA Uru+&n 6er+&m& U65, adalah D!PA yang memuat rin7ian penggunaan anggaran K2# dalam rangka pelaksanaan @), yang pelaksanaannya dilakukan +leh SKPD Pr+=insi2Kabupaten2K+ta yang ditunjuk +leh (enteri2Pimpinan #embaga berdasarkan usulan daerah'
6. DIPA 6UN D!PA )@N adalah D!PA yang memuat rin7ian penggunaan anggaran yang bersumber dari )agian Anggaran )endahara @mum %)A )@N& yang dikel+la (enteri keuangan selaku PA %Pengguna Anggaran& )@N' D!PA )@N disusun dan ditetapkan +leh Pembantu Pengguna Anggaran %PPA& yang ditunjuk dan ditetapkan +leh (enteri Keuangan selaku PA' PPA merupakan pimpinan @nit rganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang memilki tugas dan 6ungsi sesuai dengan karakteristik )A )@N' /& DIPA In,uk unuk 6A 6UN terdiri atas 9
• D!PA !nduk Pengel+laan @tang Pemerintah, • DIPA Induk Pengelolaan Hibah, • DIPA Induk Pengelolaan Investasi,
• DIPA Induk Pengelolaan Penerusan Pinjaman, • DIPA Induk Pengelolaan Transfer ke daerah, • DIPA Induk Pengelolaan Belanja ubsidi, • DIPA Induk Pengelolaan Belanja !ainn"a, • DIPA Induk Pengelolaan Transaksi #husus.
%$DIPA Petikan BUN
da&at dikelom&okkan menjadi :
• DIPA Pe%k&n U&n' ,&n 6e&n)& H%#&! (emuat ren7ana kerja dan rin7ian penggunaan anggaran untuk keperluan pengel+laan uang pemerintah yang al+kasi anggarannya bersumber dari Pengel+laan @ang Pemerintah dan untuk keperluan belanja hibah yang al+kasi anggarannya bersumber dari Pengel+laan *ibah'
• DIPA Pe%k&n In$e+&+% Pemer%n&! ,&n Peneru+&n P%n)&m&n (emuat ren7ana kerja dan rin7ian penggunaan anggaran untuk keperluan biaya !n=estasi Pemerintah yang al+kasi anggarannya bersumber dari Pengel+laan !n=estasi Pemerintah dan Pembiayaan Penerusan Pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri, yang bersumber dari Pengel+laan Penerusan Pinjaman' D!PA !n=estasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman terdiri atas 9
Pusat !n=estasi Pemerintah
Penyertaan (+dal Negara
Dana )ergulir
Dana Pengembangan Pendidikan Nasi+nal, dan
Penerusan Pinjaman kepada )@(N dan kepada Pemerintah Daerah'
• DIPA Pe%k&n Tr&n+7er ke D&er&! (emuat ren7ana kerja dan rin7ian penggunaan anggaran dana perimbangan, dana +t+n+mi khusus dan penyeimbang2penyesuaian yang diserahkan kepada Daerah bersumber dari
Pengel+laan Trans6er ke Daerah, terdiri atas 9
Dana Al+kasi @mum %DA@& dan Dana Al+kasi Khusus %DAK&C
Dana )agi *asil %D)*& Pajak
D)* Sumber Daya Alam %SDA&
Dana t+n+mi Khusus
Dana Penyesuaian
• DIPA Pe%k&n Su#+%,% ,&n Pen'eo&&n 6e&n)& &%nn*& (emuat ren7ana kerja dan rin7ian penggunaan anggaran untuk al+kasi anggaran yang bersumber dari Pengel+laan )elanja Subsidi dan Pengel+laan )elanja lainnya'
• DIPA Pe%k&n Pen'eo&&n Tr&n+&k+% K!u+u+ (emuat ren7ana kerja dan rin7ian penggunaan anggaran untuk al+kasi anggaran yang bersumber dari Pengel+laan Transaksi Khusus'
. F8RMAT DIPA A. Form& DIPA In,uk D!PA !nduk terdiri atas : %empat& bagian yaitu 9
•
#embar Surat Pengesahan D!PA !nduk %SP D!PA !nduk&
•
*alaman ! memuat !n6+rmasi Kinerja dan Anggaran Pr+gram
•
*alaman !! memuat in7ian Al+kasi Anggaran per Satker
•
*alaman !!! memuat en7ana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
•
*alaman !B memuat
6. Form& DIPA Pe%k&n D!PA Petikan terdiri atas 3 %lima& bagian yaitu 9
•
#embar Surat Pengesahan D!PA Petikan%SP D!PA Petikan &
•
*alaman ! memuat !n6+rmasi Kinerja dan Sumber Dana 9
•
*alaman ! A mengenai !n6+rmasi Kinerja
•
*alaman ! ) mengenai Sumber Dana
•
*alaman !! memuat in7ian Pengeluaran
•
*alaman !!! memuat en7ana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
•
*alaman !B memuat
9. PENUSUNAN DIPA Penyusunan D!PA adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan +leh kant+r2satker #ementerian 'egara atau !embaga (#)!% dalam mem&ersia&kan konse& DIPA "ang akan dimintakan &engesahann"a k&d Dirjen PB' utk DIPA kantor &usat atau #akan*il D+PB' utk DIPA daerah.
Dokumen *&n' ,%'un&k&n +e#&'&% ,&+&r ,&&m (en*u+un&n DIPA *&%u : &. Ke(uu+&n Pre+%,en men'en&% R%n;%&n An''&r&n 6e&n)& Pemer%n&! Pu+& RA6PP5 Keputusan Presiden mengenai in7ian Anggaran )elanja Pemerintah Pusat' (erupakan dasar penyusunan D!PA baik untuk D!PA !nduk maupun D!PA Petikan' Dalam keputusan Presiden mengenai in7ian Anggaran )elanja Pemerintah Pusat, al+kasi anggaran dirin7i untuk masing-masing )agian Anggaran Kementerian Negara2#embaga, unit esel+n !, Fungsi, Pr+gram, Kegiatan hingga Satker dan 5enis belanja'
#. D&7&r H&+% Pene&!&&n DHP5 RKA-K *&n' e&! ,%e&(k&n oe! D%rekur An''&r&n I0II0III. D*P KA-K2# menjadi dasar pen7+7+kan D!PA untuk memastikan bah8a D!PA ynag diajukan +leh PA telah sesuai dengan KA-K2# yang disepakati pada saat penelahaan dengan Direkt+rat 5enderal Anggaran dan telah mendapat persetujuan DP'
;. D&7&r H&+% Pene&!&&n Ren;&n& D&n& Pen'eu&r&n 6en,&!&r& Umum Ne'&r& DHP RDP-6UN5 *&n' e&! ,%e&&! ,&n ,%e&(k&n oe! D%rekur An''&r&n III. DP-)@N merupakan ren7ana kerja dan anggaran )agian Anggaran )@N yang memuat rin7ian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan ke8ajiban pemerintah pusat dan trans6er kepada daerah yang pengel+laannya dikuasakan +leh Presiden kepada (enteri Keuangan, DP-)@N dimaksud telah disepakati pada saat penelahaan dengan Direkt+rat 5enderal Anggaran dan al+kasinya telah disetujui dalam AP)N +leh DP'
,. 6&'&n Akun S&n,&r
Penyusunan D!PA harus memperhatikan kaidah dalam )agan Akun Standar untuk memastikan bah8a ren7ana kerja telah dituangkan sesuai dengan standar k+de dan uraian yang diatur dalam ketentuan tentang akuntansi pemerintahan'
<. PENGESAHAN DIPA Pengesahan D!PA pada prinsipnya merupakan penetapan +leh (enteri Keuangan atas D!PA yang disusun +leh PA dan memuat pernyataan bah8a ren7ana kerja dan anggaran pada
D!PA
berkenaan
tersedia
dananya
dalam
AP)N
dan
menjadi
dasar
pembayaran2pen7airan dana +leh Kuasa )@N atas beban AP)N' Surat Pengesahan D!PA harus memuat 9 /' Dasar *ukum Pengesahan D!PA ' K+de dan uraian identitas unit, meliputi bagian anggaran, unit +rganisasi, dan Satker' 0' Pagu anggaran D!PA :' Pernyataan syarat dan ketentuan % diclaimer &' 3' Tanda tangan Direktur 5enderal Anggaran atas nama (enteri Keuangan untuk SP D!PA !nduk dan k+de pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan'
=. PENANDATANGAN DIPA Sejalan dengan adanya perubahan 5enis D!PA, maka pejabat penandatanganan D!PA juga mengalami perubahan dari semula D!PA ditandatangani +leh KPA masing-masing Satker, diubah dengan rin7ian sebagai berikut 9 /' @ntuk D!PA !nduk, yang menandatangani adalah sekretaris jendral2sekretaris utama2sekretatis atau pejabat esel+n ! sebagai penanggung ja8ab Pr+gram dan memiliki p+rt+6+li+ pada )agian Anggaran Kementerian Negara2#embaga, atas nama (enteri2Pimpinan #embaga' ' @ntuk D!PA Petikan, se7ara 6+rmal tidak ditandatangani' Sebagai pengganti 6ungsi pengesahan, setiap D!PA Petikan diberi k+de pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan %+tenti6ikasi&'
Sementara itu, dalam rangka pengesahan D!PA juga terdapat perubahan dari semula lembar
Surat
Pengesahan
%SP&
D!PA
ditandatangani
+leh
Direktur
5enderal
Perbendaharaan2Direktur Pelaksanaan Anggaran 2 Kepala Kant+r Wilayah Direkt+rat 5enderal Perbendaharaan diubah menjadi 9
a' #embar SP D!PA !nduk, ditandatangani +leh Direktur 5enderal Anggaran atas nama (enteri keuangan' b' #embar SP D!PA Petikan, se7ara 6+rmal tidak ditandatangani'
