MAKALAH
DOKUMEN KONTRAK
Disusun Oleh : Ardi Yulisetianto 1303010012
TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO 2016
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………… 3 1.1 Latar Belakang……………………………………………………………… ...3 1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………………… ..3 1.3 Tujuan Penulisan……………………………………………………………… 3 BAB II PEMBAHASAN…………………………………………………………. 4 2.1 Pengertian Kontrak …………………………………………………………… .4 2.2 Bagian-bagian Dokumen Kontrak …………………………………………….5 BAB III PENUTUP………………………………………………………………. .13 3.1 Kesimpulan…………………………………………………………………….13 3.2 Saran…………………………………………………………………………...13 BAB IV DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………14
2
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pada era globalisasi dan modernisasi pada saat ini perkembangan iptek terus berkembang
sangat cepat terutama di bidang jasa-jasa kontraktor, dengan kemajuan ini sangat banyak membantu para penyedia barang/ jasa dalam menyelesaikan pekerjaan baik itu secara fisik maupun non fisik. Begitu juga pada saat pelelelangan paket pekerjaan terjadi, sehingga penyedia barang/ jasa bisa memasukkan dokumen penawaran melalui media internet. Oleh karena itu berkat perkembangan iptek semuanya dapat membantu proses kelancaran pembangunan. Setelah terjadi pengumuman pemenang suatu perusaan tertentu maka yang dilakukan yaitu menyususun berkas dokumen kontrak, maka Kontrak adalah perjanjian perikatan secara hukum di antara pihak-pihak yang terkait, yaitu di antara penggunan jasa sebagai pihak pertama dan penyedia j asa sebagai pihak kedua. Sedangkan penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kelender setelah SPPJ diterbitkan apabila: a. Dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, b. Surat jaminan pelaksanaan telah diserahkan oleh penyedia jasa. Kontrak terdiri atas surat perjanjian dan lampiran-lampiran yang disebut dokumen kontak, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
1.2
Rumusan masalah 1. Pengertian kontrak 2. Apa isi masing-masing bagian kontrak 3. Apa-apa saja yang penting dalam dokumen kontrak 4. Apa-apa saja yang harus termuat dalam masing-masing ba gian
1.3
Tujuan penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan makalah ini untuk
mengetahui dokumen kontrak beserta yang termuat di dalamnya.
3
BAB ll PEMBAHASAH 2.1
Pengertian Kontrak Kontrak adalah perjanjian perikatan secara hukum di antara pihak-pihak yang terkait,
yaitu di antara penggunan jasa sebagai pihak pertama dan penyedia jasa sebagai pihak kedua. Sedangkan, dokumen kontrak adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/ pejabat pengadaan yang memuai informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. Serta penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kelender setelah SPPJ diterbitkan apabila: c. Dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, d. Surat jaminan pelaksanaan telah diserahkan oleh penyedia jasa
Kontrak terdiri atas surat perjanjian dan lampiran-lampiran yang disebut dokumen kontak, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Bagian-bagian dokumen kontrak yaitu: 1. Surat perjanjian; 2. Pokok perjanjian; 3. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; 4. Syarat-syarat khusus kontrak; 5. Syarat-syarat umum kontrak; a. Ketentuan umum b. Pelaksanaan, penyelasaian, adendum, dan pemutusan kontrak -
Pelaksanaan pekerjaan
-
Pengendalian dan waktu
-
Penyelesaian kontrak
-
Adendum
-
Keadaan kahar
-
Penghentian dan pemutusan kontrak
c. Hak dan kewajiban para pihak d. Personil dan peralatam penyedia jasa e. Kewajiban pejabat pembuat komitmen f. Pembayaran kepada penyedia jasa g. Pengawasan mutu, dan h. Penyelesaian perselisihan. 6. Spesifikasi;
4
7. Gambar-gambar, dan; 8. Dokumen-dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP, dan lainlain. Jika nilai nominal pekerjaan di atas Rp 5 juta sampai dengan Rp 50 juta, maka perjanjian antara penggunan jasa dengan penyedia jasa cukup dengan Surat Perintah Kerja (SPK), SPK tidak memerlukan surat perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, surat perintah mulai kerja, dan surat jaminan pelaksanaan. Sebelum menandatangani kontrak, pihak pertama(pengguna jasa, biasa di wakili oleh pejabat Pembuat Komitmen) dan pihak kedua (penyedia jasa) harus memeriksa konsep (draft) kontrak. Hal-hal pokok yang wajib diteliti dan diperiksa meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka dan huruf. Jika konsep kontrak sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, maka harus dibubuhi paaraf pada setiap lembar surat perjanjian, sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah memeriksa, memahami, dan menyetujui draft kontrak, selanjutnya kontrak siap untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pembahasan pada makalah ini hanya terfokus pada isi dokumen kontak yang mengacuh pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 dan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 (revisi). 2.2
Bagian-Bagian Dokumen Kontrak
2.2.1
Surat Perjanjian Surat perjanjian berisi perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan
Penyedia jasa: -
Total harga kontrak
-
Dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan penting dalam sebuah dokumen kontrak
-
Penjelasan satu sama lain dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki
2.2.2
-
Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan penyedia, dan
-
Masa berlaku efektif kontrak.
Pokok Perjanjian Surat pokok perjanjian berisi perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan
Penyedia jasa yang memperhatikan beberapa ketentuan yaitu: -
Macam-macam atau jenis-jenis pekerjaan
-
Tanggal di setujui awal mulainya pekerjaan
-
Waktu penyelesaian pekerjaan
5
-
Denda yang di tentukan dalam perjanjian
2.2.3. Surat Penawaran Surat yang berisikan penawaran harga yang diajukan oleh penyedia jasa kepada PPK, beserta dengan persyaratan yaitu: -
Softcopy jaminan penawaran
-
Daftar kuantitas dan harga
-
Daftar harga satuan pekerjaan
-
Analisa harga satuan pekerjaan
-
Daftar upah bahan
-
Daftar penawaran teknis, terdiri dari:
Metode pelaksanaan
Jadwal waktu pelaksanaan
Daftar personil inti
Jenis, kafasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimum yang di butuhkan
Speksifikasi teknis
Dokumen isian kualifikasi
2.2.4. Syarat-Syarat Khusus Kontrak berisikan tentang perubahan dan penambahan ketentuan pasal – pasal syarat – syarat umum kontrak, antara lain : -
Korespondensi
- Wakil sah para pihak - Tanggal berlaku kontrak - Masa pemeliharaan - Umur konstruksi - Pedoman pengoperasian dan perawatan - Pembayaran tagihan - Pencairan jaminan - Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK dan pengawas pengerjaan - Kepemilikan dokumen - Fasilitas - Sumber pembiayaan - Pembayaran uang muka - Pembayaran prestasi pekerjaan
6
- Denda,dan - Penyelesaian perselisihan 2.2.5. Syarat-syarat umum kontrak; a. Ketentuan umum
Defenisi dari istilah – istilah yang digunakan dalam syarat – syarat umum kontrak.
Penerapan syarat – syarat umum kontrak secara luas dalm pelaksanaan pekerjaan konstruksi
Bahasa dan hukum
Larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penipuan
Asal material atau bahan
Korespondensi
Wakil syah para pihak
Pembukuan
Perpajakan
Pengalihan dan atau sub kontrak
Pengabaian
Penyedia mandiri
Kemitraan
Pengawasan pelaksanaan pekerjaan
Persetujuan pengawas pekerjaan
Perintah
Penemuan – penemuan
Akses ke lokasi kerja
b. Pelaksanaan, penyelasaian, adendum, dan pemutusan kontrak
Pelaksanaan pekerjaan yang berisi : -
Penyerahan lokasi kerja
-
Surat perintah mulai kerja
-
Program mutu
-
Rapat persiapan dan pelaksanaan kontrak
-
Mobilisasi
-
Pemeriksaan bersama
Pengendalian dan waktu terdiri dari : -
Waktu penyelesaian pekerjaan
-
Perpanjangan waktu
7
-
Penundaan oleh pengawas pekerjaan
-
Rapat pemantauan
-
Peringatan dini
Penyelesaian kontrak yang berisi : -
Serah terima pekerjaan
-
Pengambilalihan
-
Pedoman pengoperasian dan perawatan
Adendum terdiri dari : -
Perubahan kontrak
-
Perubahan lingkup pekerjaan
-
Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan
Keadaan kahar
Penghentian dan pemutusan kontrak terdiri dari : -
Penghentian dan pemutusan kontrak
-
Peninggalan
c. Hak dan kewajiban para pihak antara lain :
Hak dan kewajiban PPK : -
Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanaan oleh penyedia
-
Meminta laporan – laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
-
Membayar pekerjaan susuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
-
Memberi fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
Hak dan kewajiban Penyedia : -
Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai harga yang elah ditentukan dalam kontrak
-
Berhak meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
-
Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
-
Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
-
Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab
8
-
Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK
-
Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
-
Mengambil langkah – langkah yang cukup memadai unutuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan serta gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia
Penggunaan dokumen – dokumen kontrak dan informasi
Hak kekayaan intelektual
Penanggungan dan resiko
Pelindungan tenaga kerja
Pemeliharaan lingkungan
Asuransi
Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPk atau pengawas pekerjaan
Laporan hasil pekerjaan
Kepemilikan dokumen
Kerjasama anatara penyedia dan sub penyedia
Usaha mikro,usaha kecil dan koperasi kecil
Penyedia lain
Keselamatan
Pembayaran denda
Jaminan
d. Personil dan peralatan penyedia jasa :
Personil inti dan atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran
Penggantian personil inti dan atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK
Pengantian personil ini di lakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulukepada PPK dengan melampirkan riwayathidup/ pengalaman kerga personil onti yang diusulkan beserta alasan pengantian
PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ pengantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang di butuhkan
Jika PPK menilai bahwa personil inti: -
Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
-
Berkelakuan tidak baik
9
-
Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Maka, penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 hari sejak diminta oleh PPK
Jika personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil ini dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biayatambahan apapun
Personil inti berkewajiban untuk menjaga untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya, jika diperlukan oleh PPK, personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga karahasiaan pekerjaan dibawah sumpah
e. Kewajiban pejabat pembuat komitmen
Fasilitas yaitu PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau memudahkan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
Peristiwa kompensasi yaitu peristiwa kompensasi dapat di berikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: -
PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan
-
Keterlambatan pembayaran kepada penyedia
-
PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan
-
Penyedia belum masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak
-
PPK menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang
telah
dilaksanakan
pengujian
ternyata
tidak
ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan -
PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan
-
PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi teebelumnyartentu yang tidak dapat di duga sebelumnya dan disebabakan oleh PPK
Ketentuan lain dalam SSKK
Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluarkan tambahan dan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan
Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan penghitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat kompensasi
10
Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi
Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa kompensasi
f. Pembayaran kepada penyedia jasa
Harga kontrak Pembayaran -
Uang muka
-
Prestasi pekerjaan
-
Denda atau ganti rugi
Hari kerja
Perhitungan akhir
Penangguhan
Penyusunan harga untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum
g. Pengawasan mutu, dan
Pengawasan dan pemerikasaan
Penilaian pekerjaan sementara oleh PPK
Cacat mutuPengujian
Perbaikan cacat mutu
Kegagalan bangunan
h. Penyelesaian perselisihan.
Peneyelesaian perselisian -
Para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini
-
Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11
Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak
Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
2.2.6. Spesifikasi teknis Yaitu perincian bagain pekerjaan yang dilaksankan didasarkan pada gambar-gambar rencana dan Rencana Dan Syarat-Syarat dari awal sampai akhir pekerjaan. 2.2.7. Gambar-gambar Paduan dalam pelaksanaan yang terdiri dari: -
Gambaran prarencana
-
Gambar rencana, dan
-
Gambar detail
2.2.8. Dokumen-dokumen lainnya seperti ; Surat-surat jaminan, Surat penunjukan penyedia jasa, berita-berita acara pemilihan, dan lain-lain
12
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kontrak adalah perjanjian perikatan secara hukum di antara pihak-pihak yang terkait, yaitu di antara penggunan jasa sebagai pihak pertama dan penyedia jasa sebagai pihak kedua. Sedangkan, dokumen kontrak adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/ pejabat pengadaan yang memuai informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. Serta penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kelender setelah SPPJ diterbitkan apabila: a.) Dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, b.) Surat jaminan pelaksanaan telah diserahkan oleh penyedia jasa. Dokumen kontrak merupakan suatuinformasi dan ketentuan yang terikat. 3.2 Saran
13
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang “Pengadan Barang/ Jasa Pemerintah” Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun Pengadan Barang/ Jasa Pemerintah” Malik, Alfian. 2010. Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi. Yogyakarta: ANDI OFFSET
14
