(Kop Surat dari lembaga terkait) SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN Nomor : ANTARA NAMA LEMBAGA TERKAIT DENGAN NAMA PERUSAHAAN PERUSAHAAN KONSULTAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN
:
YANG BERLOKASI DI
:
TAHUN ANGGARAN
:
______________________ _________________________________ ______________________ ______________________ ______________________ ____________________ _________ Surat perjanjian Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (Selanjutnya dosebut dosebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di (Tempat) Pada hari (Day) tanggal () bulan () tahun () antara : OWNER PROYEK
:
Deskripsi jabatan, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) ....nama proyek PENANGGUNG JAWAB : Deskripsi Jabatan dan alamat PT, dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas sebagai Penyedia Jasa MENGINGAT BAHWA : 1. PPK telah meminta penyedia jasa untuk menyediakan Jasa Pemborongan sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Pemborongan sesuai dengan pers yaratan dan ketentuan dalam kontrak ini; 2. Penyedia jasa sebagaimana diyatakan pada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, telah menyetujuin untuk menyediakan menyediakan Jasa Pemborongan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini; 3. PPK dan Penyedia Jasa menyatakan memiliki memili ki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili; 4. PPK dan Penyedia Jasa mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini, masing-masing pihak pihak : a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Advokat; b. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patuh; c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
(Kop Surat dari lembaga terkait)
1.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeri ksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia Jasa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut : Total harga kontrak atau nilai kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PP N) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana ter cantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar (nilai proyek), Terbilang : Peristilahan dan ungkapan dalam surat Perjanjian ini memiliki art i dan makana yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak; Dokumen-dokumen berikut (Selanjutnya disebut “Dokumen Kontrak”) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini : a. Surat Perjanjian; b. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga; c. Syarat-syarat Khusus Kontrak; d. Syarat-syarat Umum Kontrak; e. Spesifikasi Teknis; f. Gambar g. Dokumen-dokumen Kelengkapan pemilihan seperti surat-surat Jaminan, Surat Penunjukan penyedia Jasa dan Berita-berita acara Pemilihan; h. Adendum bila ada; Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah kete ntuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka butir ketiga (3) diatas; Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan penyedia Jasa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi, khususnya : a. Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa untuk PPK sesuai dengan Ketentuan Kontrak; b. PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa sesuai dengan Ketentuan Kontrak; Kontrak ini dimulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam pasal 2.1 Syarat-syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana dasar dalam pasal 2.2.2, dan pada 2.3. Syarat-syarat umum/khusus kontrak; dan Apabila di kemudian hari terjadi perubahan kelembagaan atau struktur organisasi di pemerintah terkait, maka surat perjanjian ini beserta dengan dokumen lainnya akan beralih dan menjadi tanggung jawab pejabat yang akan menduduki kelembagaan atau struktur organisasi tersebut.
Dengan demikian PPK dan Penyedia Jasa telah sepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan kontrak sesua dengan ketektuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
(Kop Surat dari lembaga terkait) KONTRAKTOR PELAKSANA
MENGETAHUI/MENYETUJUI
OWNER PROYEK
(Kop Surat dari lembaga terkait) SURAT PERINTAH MULAI KERJA NOMOR TANGGAL Pada hari ini () tanggal () bulan () tahun (), kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama
:
Jabatan
:
Alamat
:
Memerintahkan Kepada : Nama
:
Jabatan
:
Alamat
:
Untuk melaksanakan Pekerjaan .............. Tahun anggaran Dengan Ketentuan-ketentuan Sebagai berikut : Pasal 1 Pekerjaan Pemborongan yang harus dilaksanakan diatas adalah seperti tersebut dalam lampiran Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tanggal...... Nomor : Pasal 2 Jumlah harga dan Pekerjaan pemborongan tersebut diatas adalah sebesar () (terbilang :.....) seperti diuraikan dalam surat perjanjian pekerjaan pemborongan Pasal 3 Pembayaran atas biaya pekerjaan pemborongan tersebut dalam pasal 2 Surat Perintah Mulai Kerja ini, pengaturan pembayarannya ditentukan di dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan. Pasal 4 Pekerjaan pemborongan harus segera dimulai dan sudah dapat diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya ....(.......) hari kalender setelah tanggal mulai kerja ini. Pasal 5
(Kop Surat dari lembaga terkait) a. Apabila Pelaksana ternyata tidak dapat menyelesaikan atau ada tanda-tanda tidak sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan maka pemberi Tugas/perintah berhak secara sepihak membatalkan Surat Perintah Mulai Kerja ini, dan nenyerahkannya pada pelaksana lain. b. Apabila dalam hal ini terjadi, kerugian-kerugian yang timbul akibat pembatalan sepihak, maka kerugian ini adalah atas tanggungan pelaksana tersebut. Pasal 6 Segala pajak/biaya materai yang timbul akibat Surat Perintah Mulai Kerja ini menjadi tanggung jawab pihak pelaksana. Demikianlah Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat untuk dipergunakansebagaimana mestinya dengan dibubuhi material sama kuatnya pada lembar I dan II. YANG MENYERAHKAN KONTRATOR PELAKSANA
YANG MENERIMA
(Kop Surat dari lembaga terkait) SURAT PENYERAHAN LAPANGAN Nomor : Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ....tahun....(...-...-.....) Pejabat Pembuat Komitmen ......... dengan ini menyerahkan lapangan kepada :
Nama Direktur Nama Perusahaan Alamat
: : :
Sebagai pemborong yang melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan
:
Lokasi
:
Nilai Kontrak
:
Waktu Pelaksanaan
:
Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : ......tanggal...... Demikianlah Surat Pernyataan Lapangan (SPL) ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. DIKELUARKAN DI : ........ PADA TANGGAL YANG MENYERAHKAN
YANG MENERIMA
: ..........
(Kop Surat dari lembaga terkait) SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK NOMOR PASAL SSUK
1.1. (5) Pengertian 1.1 (16)
(1.7) Korespondensi
PERUBAHAN PENAMBAHAN KETENTUAN PASAL-PASAL SYARATSYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) Hasil pekerjaan jasa pemborongan ini berbentuk ..........(judul) Pengawas pekerjaan adalah : konsultan supervisi yang ditunjuk oleh PPTK serta pengawas lapangan dari ..........(nama institusi) Alamat para pihak sebagai berikut : Pejabat Pembuat Komitmen U/P : Nama institusi Alamat : Telepon : Faksimili:
(1.8) Wakil Para Pihak (2.1) Tanggal Berlaku Kontrak (2.4.1 (1) Serah Terima Hasil Pekerjaan (4.3(1)
(2.7.2(2) Pemutus oleh Penyedia Biasa
(3.2) Kerahasiaan
(3.7(1) Asuransi
(3.8(1)(1.4) Tidakan Penyedia jasa mensyaratkan persetujuan PPK atau
Penyedia Jasa : U/P Alamat Telepon Faksimili Wakil sah para pihak sebagai berikut : tidak ada Kontrak berlaku selama ....(.....) hari kalender, terhitung sejak tanggal.....sd..... Masa pemeliharaan berlaku selama :......(...) hari kalender Gambar “As Build” dan atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : (.............)hari kalender setelah tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah........(.....)hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang ynag tidak diperselisihkan diterima oleh PPK Ketentuan penggunaan dan kerahasiaan dokumen kontrak dibatasi sampai dengan (.....) tahun setelah masa kontrak. Resiko dan tanggungjawab asuransi mencakup : JAMSOSTEK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidakan lain oleh penyedia jasa memerlukan persetujuan PPK adalah :
(Kop Surat dari lembaga terkait) pengawas pekerjaan (3.8(2)(2.4)
(3.9) Pelaporan
(3.10) Kepemilikan Dokumen
(3.15.1) Surat Jaminan Pelaksanaan
Tindakan lain oleh penyedia jasa yang memerlukan persetujuan direksi adalah : 1. Mulai melaksanakan tahapan pekerjaan 2. Dan lain-lain Penyedia jasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama masa kontrak ; 1. Laporan harian memuat antara lain : a. Kuantitas dan macam bahan di lokasi kerja. b. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya c. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan d. Kuantitas, jenis pekerjaan yang dilaksanakan e. Keadaan cuaca termasuk hujan dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan 2. Laporan mingguan memuat antara lain : a. Rangkuman laporan harian b. Hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan c. Hal-hal penting lainnya 3. Laporan bulanan memuat antara lain : a. Rangkuman laporan mingguan b. Hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan c. Hal-hal penting lainnya 4. Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan 5. Dokumen lainnya (jika diperlukan) a. As Build Drawing b. Hasil uji mutu material c. Foto d. Hasil teknis e. Lain-lain Penyedia Jasa diperbolehkan menggunakan salinan dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan jasa pemborongan ini dengan batasan sebagai berikut; Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak sebesar Rp...........................(............), dengan tanggal berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan .....(.....) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir pada tahun
(Kop Surat dari lembaga terkait) (5.1) Fasilitas (6.2(3) Harga Kontrak
(4.3.1) Pembayaran uang muka
(6.4(1) Pembayaran Prestasi Kerja
(6.4(3)
(6.7.2(2) Penyelesaian Perselisihan
anggaran.... PPK akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada Kontrak pengadaan jasa pemborongan ini dibiayai dari sumber pendanaan berasal dari ....... tahun anggaran .... yang sebagian atau seluruhnya dianggarkan kembali pada tahun .... Pemberian uang muka pada pekerjaan ini adalah sebesar 20% dikalikan dari nilai kontrak Rp....(terbilang .........) atau sebesar Rp.......(terbilang.....) 1. Thermyn pembayaran sebesar 25% dari nilai kontrak setelah tingkat pekerjaan dinyatakan selesai sekurang-kurang nya mencapai 30% 2. Thermyn kedua sebesar 30% dari nilai kontrak setelah pekerjaan mencapai sekurang-kurangnya 60% 3. Thermyn ketiga sebesar 20% dari nilai kontrak setelah tingkat pekerjaan mencapai sekurang-kurangnya 80% 4. Thermyn keempat sebesar 20% dari nilai kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan diserahkan pertamakalinya Professional Hand Over (PHO) 5. Thermyn kelima sebesar 5% dari nilai kontrak setelah berakhir masa pemeliharaan pekerjaan, Final Hand Over (FHO) 6. Pembayaran dilakukan melalui bank...........cabang......dengan nomor rekening.....atas nama.....dengan NPWP..... Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Berita acara peninjauan lapangan 2. Berita acara serah terima pekerjaan 3. Berita acara pemeliharaan fisik lapangan 4. Berita acara penelitian atau penilaian pekerjaan 5. Berita acara pemeliharaan pendahuluan Jika perselisihan pada pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan dibawah
(Kop Surat dari lembaga terkait)
(6.7) Masa Kontrak
YANG MENYERAHKAN
pemutus sengketa : Badan Abitrase Nasional Indonesia (BANI) “Semua kontrak harus timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Abitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan administrasi dan peraturan abitrase BANI, yang keputusannya mengikat keduabelah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para pihak setuju bahwa jumlah abitrator adalah 3 orang, masing-masing pihak harus menunjuk seorang abitrator dan kedua abitrator yang ditunjuk oleh pihak yang memilih abitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan abitrator Masa kontrak akan berakhir sesuai dengan tanggal kontrak dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PPK serta dapat diberhentikan bila terjadi WanPrestasi
YANG MENERIMA
MENGETAHUI/MENYETUJUI
