Dokumen Kontrak Konstruksi Oleh : Ir Harianto Winardji, MT
Tujuan MENGETAHUI KETENTUAN MENGENAI PRINSIP-PRINSIP MENANGKAP PELUANG YANG ADA DAN MENGHINDARI RESIKO YANG MUNGKIN TERJADI YANG TERTUANG DALAM DOKUMEN KONTRAK.
Siklus Proyek Konstruksi Gagasan Studi Survey
Dengan demikian bahwa pekerjaan konstruksi bangunan itu tidak ada habisnya (berulang)
Investigasi
Perencanaan Pelaksanaan/ konstruksi Bangunan Operasi Pemeliharaan
Usia Konstruksi
Tahap Pekerjaan Jasa Konstruksi Study Survey Investigasi Design Construction Operation Maintenance
Dasar Dokumen Kontrak Konstruksi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi Keputusan Presiden (Keppres) nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Dasar Penyusunan Kontrak
Dasar Penyusunan Kontrak Draft kontrak pada dokumen penawaran Berita Acara hasil pembukaan dokumen usulan Berita Acara Evaluasi Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Berita Acara penetapan pemenang Keputusan Penunjukan
Definisi -
-
Kontrak adalah suatu perjanjian antara pihak pemberi pekerjaan (Owner/Pengguna Jasa) dan pihak penerima pekerjaan (Penyedia Jasa) yang berisi kesepakatan perikatan secara hukum. Kontrak adalah suatu dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa
Menurut PP 29 tahun 2000 Dokumen kontrak konstruksi minimal memuat : a. Surat Perjanjian b. Dokumen lelang c. Usulan/Penawaran d. Berita Acara Penjelasan e. Surat dari pengguna jasa ttg persetujuan atas penawaran dari penyedia jasa f. Surat Pernyataan dari penyedia jasa tentang kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan
Menurut Kepres 80/2003 Dokumen kontrak konstruksi minimal memuat : a. Surat Perjanjian b. Syarat-syarat umum kontrak c. Syarat-syarat khusus kontrak d. Dokumen2 lain yg merupakan bagian dari kontrak al : Surat penunjukan, surat penawaran, spesifikasi khusus, gambar-gambar, BA, daftar kuantitas dan harga (utk kontrak harga satuan), lain-lain seperti : Jaminan Pelaksanaan, jaminan uang muka
Pembangunan Infrastruktur Bangunan gedung Bangunan transportasi Bangunan pengairan
TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR BIDANG JASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR BIDANG JASA KONSTRUKSI JALAN / TRANSPORTASI
TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR BIDANG JASA KONSTRUKSI KEAIRAN / SDA
Pekerjaan Jasa Konstruksi Menurut UUJK 18/1999 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
UNSUR-UNSUR PADA PEMBANGUNAN PROYEK KONSTRUKSI
PEMILIK/OWNER ATAU PEMBERI TUGAS PERENCANA PENGAWAS PEMBORONG/KONTRAKTOR SUB KONTRAKTOR SUPPLIER
PEMILIK PROYEK / PENGGUNA JASA -
-
Adalah orang/badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa (perencana, pelaksana dan pengawas) dan membayar biaya pekerjaan tersebut Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, badan/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta
Penyedia Jasa Penyedia jasa dapat berupa : a. Konsultan Perencana Adalah perseorangan/badan hukum yang atas permintaan pemilik proyek, membuat perencanaan bangunan b. Konsultan Pengawas Adalah perseorangan/badan hukum yang atas permintaan pemilik proyek, melakukan pengawasan atau membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pembangunan c. Kontraktor Pelaksana Adalah perseorangan/badan hukum yang atas permintaan pemilik proyek menerima pekerjaan untuk melaksanakan proyek.
Skema Organisasi proyek konstruksi Owner
Perencana
pengawas
Pelaksana
Subkon
Supplier
HUBUNGAN KERJA Hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa adalah berdasarkan kontrak a. Antara pengguna jasa (owner) dan konsultan perencana - Konsultan perencana memberikan jasa perencanaan - Owner membayar biaya jasa perencanaan b. Antara pengguna jasa (owner) dan kontraktor pelaksana - Kontraktor pelaksana memberikan jasa pelaksanaan - Owner membayar biaya jasa pelaksanaan c. Antara pengguna jasa (owner) dan konsultan pengawas - Konsultan pengawas memberikan jasa pengawasan - Owner membayar biaya jasa pengawasan d. Antara konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana - Konsultan pengawas memberikan persyaratan teknis - Kontraktor pelaksana merealisasikan bangunan sesuai persyaratan teknis.
TAHAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
• • • •
Feasibility Study Design Procurement Construction
Dasar Bentuk Format Standar Kontrak
Format Standar kontrak FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils – Asosiasi Konsultan Teknik Sedunia) Format Standar kontrak JCT (Joint Contracts Tribunal – Perhimpunan Asosiasi Konsultan Bangunan di Inggeris)
BENTUK DOKUMEN KONTRAK Ada 4 volume : a. Volume 1 - Bentuk-bentuk form b. Volume 2 – Syarat-syarat kontrak c. Volume 3 – Spesifikasi d. Volume 4 – Gambar-gambar kontrak
Bentuk Kontrak Konstruksi Kontrak pekerjaan Konstruksi biasanya bentuknya dibuat secara tertulis mengikuti standar FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils) atau The International Federation of Consulting Engineers), yaitu Perhimpunan Konsultan Teknik Sedunia.
Kontrak FIDIC
Kontrak pekerjaan konstruksi biasanya bentuknya dibuat mengikuti standar FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieur Conseils) atau The International Federation of consulting Engineers, yaitu Perhimpunan Konsultan Teknik Sedunia. Kontrak Fidic pekerjaan Sipil berlaku untuk pekerjaan yang dibayar berdasarkan Bill of Quantity (BQ) – Unit price contract Apabila cara pembayaran jenis lainnya maka harus diadakan perubahan-perubahan seperlunya Dokumen kontrak Fidic dinamakan Condition of contract for works of Civil Engineering Construction Persyaratan kontrak fidic ada 2 bagian : Bag 1 Persyaratan Umum Kontrak, secara garis besar berisi tanggungjawab dan kewenangan antara pihak serta penjelasan umum mengenai standard konstruksi, waktu dan basis pembayaran. Bag 2 Persyaratan Khusus Kontrak,secara grs besar berisi hak-hak khusus pemberi tugas dan penjelasan mengenai asuransi, denda, sub kontrak, sertifikat dan pembayaran.
Kontrak JCT
Adalah dokumen syarat-syarat kontrak yang dibuat oleh JCT (Joint Contracts Tribunal) yang terdiri dari beberapa badan-badan di Inggris. Dokumen syarat-syarat kontraknya dinamakan Standard Form of Building Contract, yang umumnya untuk proyek gedung.
JENIS KONTRAK KONSTRUKSI Lump Sum Contract Fixed Contract Unit Price Contract Build Contract Cost Plus Procentage Fee Contract Jenis Kontrak Pek.Konstruksi
Prime Cost Contract
Cost Plus Fixed Fee Contract Cost Plus Incentive Fee Contract Turn Key Contract
Design and Built Contract
Negociated Contract Built Operation Transfer Contract Design Built Operation Transfer Contract
Build Contract Jenis kontrak yang tinggal menerapkan/mengimplementasi kan rencana/disain proyek yang sudah ada sehingga kontraktor hanya melaksanakan / membangun fisiknya saja.
Fixed Price Contract Kontrak yang mengisyaratkan bahwa kontraktor menyelesaikan pekerjaan konstruksi berdasarkan harga tetap (fix) yang telah disetujui sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan
Lump Sum Contract Adalah kontrak (ikatan kerja) untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai spesifikasi dan gambar rencana dalam waktu dan nilai kontrak yang sudah pasti. Untuk ini diperlukan gambar rencana yg akurat dan interpretasi yg sama bagi kedua belah pihak.
Unit Price Contract Adalah kontrak (ikatan kerja) untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai spesifikasi dan gambar rencana dalam waktu yang telah ditetapkan dan nilai kontrak yg masih perkiraan tapi dengan harga satuan yg sudah pasti. Volume pekerjaan msh perkiraan, jumlah volume yang pasti baru dpt diketahui pada akhir pekerjaan, nilai harga satuan dapat berubah apabila terjadi perubahan volume yg melebihi 15 %, atau adanya fluktuasi harga resmi , misal dari BPS.
Pembayaran Kontrak Harga Satuan Pembayaran kontrak harga satuan dilakukan secara bulanan berdasarkan nilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat bulan yang bersangkutan dgn cara mengalikan antara volume dan harga satuan masing-masing mata pembayaran yang dimuat dlm daftar kuantitas dan harga.
Perbedaan antara kontrak lump sum dan kontrak unit price No
Kontrak Lump Sum
Kontrak Unit Price
1
Nilai kontrak adalah pasti
Nilai kontrak yg pasti disesuaikan dengan volume pekerjaan yg telah dilaksanakan
2
Kontraktor hrs menentukan dan menghitung sendiri volume tiap item pekerjaan berdasarkan gambar dan spesifikasi
Item pekerjaan dan volumenya telah diberikan oleh owner dan harus digunakan sebagai dasar penawaran
3
Umumnya tidak perlu amandemen kontrak
Umumnya dibutuhkan amandemen kontrak
4
Jika ada kesalahan perhitungan tidak dpt digunakan utk merubah besarnya total penawaran
Jika ada kesalahan perhitungan hrs dilakukan koreksi dgn tidak merubah harga satuan
5
Bila terjadi pekerjaan tambah kurang, harga satuan tidak berlaku shg perlu negosiasi
Volume pekerjaan yg sebenarnya baru diketahui setelah pekerjaan selesai
6
Termyn pembayaran dilakukan berdasarkan prosentase bobot pekerjaan
Termyn pembayaran dilakukan berdasarkan tenggang waktu tertentu (bulanan, triwulan)
Prime Cost/Reimbursable Contract Adalah suatu kontrak dimana kontraktor melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan biaya sendiri, lalu pengajuan biaya dari kontraktor akan dibayar oleh owner ditambah dengan sejumlah biaya (fee) sebagai keuntungan perusahaan (profit).
Cost plus fix fee contract Adalah suatu kontrak prime cost dimana owner akan membayar kontrak berdasarkan pengeluaran ditambah dengan biaya umum berupa overhead dan profit yang nilainya tetap (fix fee).
Cost plus Prosentage Fee Adalah suatu kontrak Prime Cost dimana owner akan membayar kontrak berdasarkan pengeluaran ditambah dengan angka prosentase terhadap pengeluaran
Cost plus Incentive Fee Adalah suatu kontrak prime cost dimana owner akan membayar kontrak berdasarkan pengeluaran ditambah dengan bonus yang besarnya sesuai prestasi dan pengeluaran yang diajukan
Isi Dokumen Kontrak (1) Sesuai ketentuan pasal 22 UUJK no.18/99, kontrak kerja konstruksi minimal memuat uraian mengenai : Identitas para pihak Rumusan pekerjaan yg memuat uraian yg jelas tentang : lingkup pekerjaan yang dilengkapi dengan spesifikasi dan gambar rencana, volume, nilai pekerjaan dan jadual waktu pelaksanaan Tenaga Ahli , memuat ketentuan mengenai jumlah, klasifikasi dan kualifikasi yg dibutuhkan utk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Hak dan Kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan yg menjadi tanggungjawab penyedia jasa Cara Pembayaran, yg merupakan kewajiban pengguna jasa Cidera janji, memuat ketentuan ttg tanggungjawab, apabila salah satu pihak tdk melaksanakan kewajibannya Penyelesaian Perselisihan, memuat tentang tatacara penyelesaian peerselisihan akibat ketidaksepakatan.
Isi Dokumen Kontrak (2)
Pemutusan kontrak kerja, yg memuat ketentuan ttg pemutusan kontrak akibat tdk terpenuhinya kewajiban salah satu pihak Keadaan memaksa (Force majeure)yaitu memuat kejadian diluar kemauan dan kemampuan para pihak, yg menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan ttg kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan. Perlindungan pekerja, memuat ketentuan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan K3. Aspek Lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan ttg lingkungan.
Kekuatan Hukum Kontrak Dokumen kontrak diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sbb : a. Surat Perjanjian b. Surat penunjukan penyedia jasa c. Surat penawaran d. Adendum kontrak (bila ada) e. Syarat khusus kontrak f. Syarat umum kontrak g. Spesifikasi teknis h. Gambar-gambar i. Daftar kuantitas dan harga j. Dokumen lain merupakan lampiran kontrak
Surat Perjanjian
-
Pembukaan, meliputi : Judul kontrak Nomor kontrak Tanggal kontrak Para pihak dalam kontrak Penandatanganan kontrak Isi perjanjian, meliputi : Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat untu mengadakan kontrak Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak Pernyataan bahwa ungkapan2 dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama Pernyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan kontrak Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, maka yang dipakai adalah yang urutannya lebih dulu Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masingmasing Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut Penutup Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian telah menyetujui utk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tsb Tandatangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai dan tanggal pada meterai
Penandatanganan Kontrak (1)
Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan : a. Nilai jaminan pelaksanaan dalam bentuk jaminan bank atau surety bond sesuai dokumen kontrak b. Masa berlakunya jaminan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir sesuai ketentuan dokumen kontrak Apabila penyedia jasa yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka pengguna jasa membatalkan surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa, mencairkan jaminan penawaran dan penyedia jasa dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan jasa instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun
Penandatanganan kontrak (2)
Pengguna jasa dan penyedia jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memeriksa konsep surat perjanjian Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu : a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama utk penggunqa jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani penyedia jasa, kontrak asli kedua utk penyedia jasa dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani pengguna jasa b. Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai Kontrak untuk pekerjaan jasa pemborongan yang bernilai diatas 50 milyar rupiah ditandatangani oleh pengguna jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional
Pasal-pasal penting dalam kontrak Lingkup pekerjaan Jangka waktu pelaksanaan Harga borongan Cara Pembayaran Pekerjaan Tambah/Kurang Pengakhiran Perjanjian
Istilah-Istilah dalam kontrak
Nominated Sub Contractor (NSC) Defect Liability Period Force majeure Arbitrase Eskalasi Harga Claim
Nominated Sub Contractor Adalah subkontraktor yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, dgn ketentuan : a. Spec dan negosiasi disepakati antara pengguna jasa dan NSC. b. Pembayaran kpd NSC dilakukan melalui kontraktor utama. c. Kontraktor utama tdk bertanggungjawab atas pekerjaan NSC d. Dlm pelaksanaannya kontraktor utama sbg koordinator.
Defect liability period (masa pemeliharaan) Adalah suatu kurun waktu terhitung sejak dilakukannya penyerahan pertama pekerjaan, utk menyelesaikan cacat-cacat atau kerusakan yg ditemukan yg terjadi pd masa pemeliharaan, yg biasanya ditetapkan selama 3, 6 atau 12 bulan.
Force majeure (keadaan memaksa) Adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan pengguna jasa maupun penyedia jasa yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan antara lain : - Bencana alam - Perang, Revolusi, Makar, huru-hara - Kebakaran - Keadaan memaksa resmi dr pemerintah
Arbitrase Adalah suatu badan hukum yg ditunjuk utk menyelesaikan perselisihan antara pengguna jasa dan penyedia jasa, yang tidak dpt diselesaikan secara musyawarah (BANI)
Eskalasi Harga Adalah perubahan yg signifikan harga bahan, upah dan alat sesuai kondisi pasar, yang dapat mengakibatkan perubahan harga kontrak, seperti adanya kebijakan pemerintah dlm bidang moneter yg diumumkan secara resmi. Penyedia jasa diperkenankan mendpt penyesuaian harga asalkan telah diatur dlm pasal penyesuaian harga di kontrak dan hanya dalam mata uang rupiah, melalui addendum kontrak dengan menggunakan rumus tertentu.
Claim
a. b. c. d. e. f. g.
Adalah suatu tuntutan/tagihan yang muncul akibat adanya masalah antara lain : Variation Order (VO) Keadaan lapangan yg tdk sesuai (Adverse Physical Condition/APC) Pelanggaran kontrak (Breach of Contract) Penghentian/Penundaan Pekerjaan (Suspension of Work) Keterlambatan dan Pengaruhnya (Delay & Impact) Special Risk Changest Cost and Legislation
Penghentian dan pemutusan kontrak (1) a. Penghentian kontrak dpt dilakukan karena pekerjaan sdh selesai b. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal2 di luar kekuasaan kedua pihak, maka pengguna jasa wajib membayar kpd penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan yg telah dicapai c. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera janji atau tdk memenuhi kewajiban, kpd penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai butir e d. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi, baik dlm proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan : 1. Penyedia jasa dpt dikenakan sanksi 2. Pengguna jasa dikenakan sanksi berdasarkan PP no.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS atau ketentuan per uu yg berlaku e. Pemutusan kontrak oleh pengguna jasa Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengguna jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kpd penyedia jasa untuk kejadian tsb dibwh ini, pengguna jasa dpt memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah :
Penghentian dan Pemutusan Kontrak (2) 1. Penyedia jasa tdk mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak/SPMK 2. Penyedia jasa gagal pd uji coba dlm melaksanakan SCM 3. Penyedia jasa tdk berhsl memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan 4. Penyedia jasa tdk mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut 5. Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan 6. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sdh melampaui besarnya jaminan pelaksanaan 7. Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tdk benar kpd pengguna jasa dan pernyataan tsb berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan pengguna jasa 8. Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tdk dpt melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
Penghentian dan pemutusan kontrak (3) f. Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa Sekurang-kurangnya 30 hari setelah penyedia jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kpd pengguna jasa utk kejadian tersebut di bwh ini, penyedia jasa dpt memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : 1. Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tdk dpt melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak 2. Pengguna jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaikan perselisihan g. Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan, pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tsb, penyedia jasa harus : 1. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yg ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak 2. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan, dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh pengguna jasa 3. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh pengguna jasa
Penghentian dan Pemutusan Kontrak (4) h. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan butir e, pengguna jasa tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai butir f, selain pembayaran tsb di atas, pengguna jasa harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak i. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia jasa tidak bertanggungjawab lagi atas pelaksanaan kontrak
Penyesuaian Harga (1) 1. 2.
Pada prinsipnya penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak Persyaratan penggunaan rumus penyesuaian harga : a. Penyesuaian harga diberlakukan bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 bulan b. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya umum (overhead) seperti tercantum dalam daftar kuantitas dan harga c. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yg telah disetujui oleh direksi pekerjaan. Pekerjaan yang terlambat karena kesalahan penyedia jasa, penyesuaian harga satuan menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan d. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing, menggunakan indeks harga dari negara asal barang tsb
Penyesuaian Harga (2) 3. Rumus penyesuaian harga satuan Hn = Ho(a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+……) Hn = Harga satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan Ho = Harga satuan pada saat penyusunan harga penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran) a = Koefisien tetap yang terdiri dari keuntungan dan overhead. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15 b,c,d = Koefisien komponen harga satuan seperti tenaga kerja, bahan, alat dsb Penjumlahan a+b+c+d+…..dst = 1,00 Bn,Cn,Dn = indeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran) Catatan : - Indeks harga yg digunakan bersumber dari penerbitan BPS. Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yg disiapkan oleh Kementerian teknis - Penetapan koefisien komponen harga satuan dilakukan oleh menteri 4. Rumus penyesuaian nilai kontrak Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ….. Dst Pn = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian Hn = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian harga satuan Vi = Volume pekerjaan yang dilaksanakan
Contoh Spesifikasi Teknis
Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pembangunan jalan/jembatan - Peningkatan Jalan - Penggantian Jembatan Perencanaan dan Pengawasan Jalan & Jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Pemeliharaan rutin jalan/jembatan - Pemeliharaan berkala jalan
Struktur Spesifikasi Teknis Struktur spesifikasi umum jalan dan jembatan terdiri atas 10 divisi dan 57 seksi a. Divisi 1 – Umum b. Divisi 2 – Drainase c. Divisi 3 – Pekerjaan Tanah d. Divisi 4 – Pelebaran perkerasan e. Divisi 5 – Perkerasan berbutir f. Divisi 6 – Perkerasan Aspal g. Divisi 7 – Struktur h. Divisi 8 – Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor i. Divisi 9 – Pekerjaan Harian j. Divisi 10 – Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
Perubahan Spesifikasi Teknis Akibat kondisi lapangan Akibat adanya review design
Gambar (1)
Merupakan gambaran fisik dari pekerjaan yg akan dilaksanakan yg memuat ketentuan dimensi, jarak, tinggi, kedalaman, kemiringan, posisi, dsb. Digunakan sebagai acuan utk pembuatan rencana kerja utk pelaksanaan Sebagai bahasa bagi orang teknik Mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi untuk menyampaikan informasi dan fungsi untuk menyimpan data/arsip
Gambar (2) GAMBAR RENCANA (DESIGN DRAWING) GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING) GAMBAR JADI/TERLAKSANA (AS BUILT DRAWING)
Gambar Rencana
Dibuat oleh konsultan perencana sbg hasil perencanaan teknis Bersama dokumen perencanaan harus mencantumkan secara tegas umur rencana konstruksi (UU 18/99) Merupakan salah satu lampiran dokumen lelang sebagai acuan kontraktor dalam mengajukan penawaran Pengawas harus memeriksa kebenaran gambar rencana dan hasilnya dilaporkan kepada direksi pekerjaan (pengguna jasa) Setiap ada perubahan gambar rencana dan adanya keraguan penafsiran, pengawas harus mencatat dan melaporkan kepada direksi pekerjaan.
Gambar Kerja
Adalah gambar konstruksi yang disiapkan oleh kontraktor berdasarkan gambar rencana, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Gambar kerja lebih detail dan lebih jelas dari gambar rencana, sesuai kondisi lapangan dan mencakup semua jenis konstruksi elemen jembatan.
Metoda Kerja/Pelaksanaan (1)
Adalah suatu perencanaan yang memberikan gambaran bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan seefisien dan seefektif mungkin, namun tetap dpt memenuhi spesifikasi berdasarkan gambar kerja. Gambar kerja yang telah disetujui direksi pekerjaan digunakan sebagai acuan kontraktor dalam menyusun metoda kerja/pelaksanaan. Setelah metoda kerja disusun, kontraktor segera melaksanakan pekerjaan yang diawali dengan penerapan gambar kerja di lapangan. Adapun yg diplot/diterapkan ke lapangan adalah bentuk, posisi, tinggi, kedalaman, dimensi, jenis bahan dan informasi lain yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan dari semua elemen-elemen konstruksi jembatan. Dibuat agar dpt tercapai tujuan proyek berupa bangunan fisik (jembatan)sesuai mutu, waktu dan biaya.
Metoda Kerja/Pelaksanaan (2) -
-
Pekerjaan Persiapan/mobilisasi Pekerjaan Pengukuran/ Pematokan Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pondasi Pekerjaan Abutmen dan Pilar Pekerjaan Lantai Jembatan Pekerjaan Jalan pendekat Pekerjaan bangunan pengaman dan Perlengkapan Jembatan
Perubahan Metoda Kerja a.Metoda kerja dapat mengalami perubahan karena : Adanya perubahan situasi dan kondisi lapangan Adanya perubahan informasi yg digunakan Adanya pemikiran baru yg lebih baik Adanya faktor luar yg memaksa diadakannya perubahan. b. Perubahan metoda kerja pd umumnya dpt disetujui apabila mempertimbangkan al sbb : - Biaya pelaksanaan - Waktu pelaksanaan - Mutu pelaksanaan - Keselamatan kerja - Pemeliharaan Lingkungan
Jadwal Pelaksanaan
Critical Path Method (CPM) Jadwal atau network planning yg dpt digunakan utk menyajikan construction schedule dgn urutan dan ketergantungan kegiatan yg dilengkapi dgn durasi. Bar Chart – basic and linked Merupakan diagram yg paling sederhana menggambarkan hubungan antara kegiatan dan waktu Financial Progress Schedule – S Curve Merupakan suatu monthly construction schedule yg menggambarkan rencana dan realisasi pelaksanaan pekerjaan bulanan kumulatif dinyatakan dalam % thd total biaya proyek
MOBILISASI
Mobilisasi hrs sdh dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannyqa SPMK. Mobilisasi personil dan peralatan dpt dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan lapangan Keterlambatan pelaksanaan mobilisasi dikenakan denda sebesar 1 % nilai angsuran utk tiap hari keterlambatan sampai batas maksimum keterlambatan sampai batas maksimum keterlambatan sebesar 50 hari.
Kontrak Kritis
Apabila dlm periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 15% dari rencana. Apabila dlm periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana
Penanganan kontrak kritis (1) 1. Rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) a. Direksi memberi surat peringatan pertama, lalu menyelenggarakan SCM tingkat proyek b. Dalam SCM tingkat proyek, disepakati besaran kemajuan fisik yg hrs dicapai oleh penyedia jasa dlm periode waktu tertentu (uji coba pertama) c. Apabila penyedia jasa gagal dalam uji coba pertama, maka penggunajasa memberikan surat peringatan kedua, lalu menyelenggarakan SCM tingkat atasan langsung, yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yg hrs dicapai oleh penyedia jasa dlm periode waktu tertentu (uji coba kedua) d. Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedua, maka diterbitkan surat peringatan ketiga, lalu diselenggarakan SCM tingkat atasan (uji coba ketiga) e. Apabila sampai dengan uji coba ketiga masih gagal, maka pengguna jasa dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak dengan menunjuk pihak ketiga utk menyelesaikan sisa pekerjaan.
Penanganan Kontrak Kritis (2) 2. Kesepakatan Tiga Pihak a. Ditunjuk pihak ketiga oleh pengguna jasa atau atas usulan penyedia jasa utk menyelesai kan sisa pekerjaan, melalui kesepakatan tiga pihak yang dituangkan dalam bentuk berita acara utk diproses amandemen kontrak b. Penyedia jasa masih bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan sesuai kontrak c. Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dgn mengguna kan harga satuan kontrak. Apabila pihak ketiga mengusul kan harga yang lebih tinggi, maka selisih harga menjadi tanggung jawab penyedia jasa d. Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung
Pengawasan Mutu
Program Mutu - Penyusunan Program Mutu - Isi program Mutu a. Informasi Pengadaan b. Organisasi Proyek c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan e. Prosedur Instruksi Kerja f. Pelaksana Kerja - Prosedur pelaksanaan tiap pekerjaan - Prosedur Instruksi Kerja Pengendalian Mutu dan Cacat mutu
Pengawasan Kuantitas
Direksi dan Kontraktor melakukan pengukuran dan pemeriksaan utk tiap rencana mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal Jika mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka perlu dibuat amandemen/adendum kontrak Cara pengukuran kuantitas hasil pelaksanaan pekerjaan hrs disesuaikan dengan spesifikasi teknis
Penanganan Kontrak Kritis Rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) Kesepakatan tiga pihak
SEKIAN & TERIMA KASIH Sementara Selesai …………
