HUKUM LINGKUNGAN
PENGERTIAN AMDAL
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL adalah proses pengkajian terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, sosialekonomi, dan sosial-budaya sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek Abiotik, Biotik, dan Kultural. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup".
KEGUNAAN AMDAL
1. Ditujukan untuk menjamin rencana usaha layak lingkungan Guna AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan layak lingkungan. 2. Memberikan Memberikan solusi minimalisasi dampak negatif Lewat pengkajian AMDAL, sebuah rencana usaha atau kegiatan pembangunan diharapkan telah secara optimal meminimalkan kemungkinan dampak lingkungan hidup yang negatif, serta dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien. 3. Digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/Pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL
secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan.
Jadi Secara Garis Besar AMDAL digunakan untuk: 1. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah 2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan 3. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan 4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 5. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
DOKUMEN AMDAL
Dokumen AMDAL terdiri dari : 1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA- ANDAL) 2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
1. Dokumen KA-ANDAL harus disepakati isinya oleh Komisi Penilai AMDAL terlebih dulu Sebelum digunakan sebagai acuan penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Dokumen KA-ANDAL disusun terlebih dahulu untuk menentukan lingkup studi dan mengidentifikasi isu-isu pokok yang harus diperhatikan dalam dalam penyusunan ANDAL. Dokumen ini dinilai di hadapan Komisi Penilai AMDAL. Setelah disetujui isinya, kegiatan penyusunan penyusunan ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL barulah dapat dilaksanakan. dilaksanakan.
2. Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL menjadi satu bagian tak terpisahkan yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL secara bersama-sama. Dokumen ANDAL mengkaji seluruh dampak lingkungan hidup yang diperkirakan akan terjadi, sesuai dengan lingkup yang telah ditetapkan dalam KA-ANDAL. Rekomendasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk mengantisipasi dampak-dampak yang telah dievaluasi dalam dokumen ANDAL disusun dalam dokumen RKL dan RPL. Ketiga dokumen ini diajukan bersamasama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak, dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak.
Siapa yang harus menyusun AMDAL? Bagaimana menyusunnya? Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting dan belum memiliki kepastian pengelolaan lingkungannya. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat dalam bagian Prosedur dan Mekanisme AMDAL. "Kewajiban menyusun dokumen AMDAL didasarkan atas kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, sehingga tidak semua jenis kegiatan yang membutuhkan ijin perlu menyusun AMDAL"
Kriteria kewajiban AMDAL pada dasarnya mencakup : 1. potensi kegiatan menimbulkan dampak penting; 2. tidak pastinya ketersediaan pengelolaan lingkungan dalam mengontrol dampak penting tersebut"
Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL diharapkan telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL (lulus kursus AMDAL B) dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000.
Berbagai pedoman penyusunan yang lebih rinci dan spesifik menurut tipe kegiatan maupun ekosistem yang berlaku juga diatur dalam berbagai Keputusan Kepala Bapedal
Siapa saja pihak yang terlibat dalam AMDAL? Pada dasarnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam AMDAL adalah
Komisi Penilai,
pemrakarsa, masyarakat terkena dampak, dan pemberi Ijin"
1. Komisi Penilai AMDAL; Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Bapedal, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedal/Instansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedal/Instansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
2. Pemrakarsa; pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Warga Masyarakat yang terkena dampak; yaitu seorang atau kelompok warga masyarakat yang akibat akan dibangunnya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan menjadi kelompok yang banyak diuntungkan (beneficiary groups), dan kelompok yang banyak dirugikan (at-risk groups). Lingkup warga masyarakat yang terkena dampak ini dibatasi sebagai berada dalam ruang dampak rencana usaha dan atau kegiatan tersebut.
Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan
Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; serangkaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa suatu rencana usaha/kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL; yaitu kegiatan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak.
Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan terdiri dari dua kategori, yaitu : a. harus melewati suatu kajian lingkungan terlebih dulu yang disebut Dokumen UKL-UPL; b. tidak perlu melewati kajian lingkungan dalam Dokumen UKL-UPL"
Ada beberapa kegiatan yang walaupun tidak akan menimbulkan dampak penting tetap membutuhkan identifikasi dampak terlebih dulu sebelum dapat dipastikan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungannya. Identifikasi dampak ini dibutuhkan karena ada kombinasi antara frekuensi kegiatan yang tinggi dengan intensitas dampak yang tinggi sehingga
menyebabkan
munculnya
ketidakpastian
pengelolaan
dampak
yang
perlu
dikomunikasikan kepada pihak terkait lainnya.
Kajian lingkungan yang dibutuhkan dikenal dengan nama Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dokumen ini berisi uraian singkat dari proses identifikasi dampak yang dilakukan secara sistematis, dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilaksanakan.
Dokumen UKL-UPL dibutuhkan bagi Kegiatan tidak wajib AMDAL yang masih memerlukan identifikasi dampak akibat ketidakpastian yang muncul dari kombinasi frekuensi kegiatan dan intensitas dampak yang relatif tinggi sehingga perlu dikomunikasikan kepada pihak lain yang terkait
Kegiatan-kegiatan tidak berdampak penting yang frekuensi kegiatan dan intensitas dampaknya relatif rendah sehingga tidak ada lagi ketidakpastian masalah pengelolaan dampaknya tidak perlu menyusun Dokumen UKL - UPL, dan dapat langsung melakukan berbagai upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan yang sesuai dengan standar dan norma yang berlaku.
Kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya AMDAL adalah perangkat wajib yang penggunaannya diharapkan komplemen dengan perangkat-perangkat lainnya
Kaitannya dengan dokumen lingkungan wajib lainnya; ada beberapa dokumen lingkungan maupun kajian lingkungan yang sifatnya diwajibkan. Pada dasarnya, dokumen-dokumen lingkungan wajib seperti ini sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali ada kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Kepala Bapedal. Dokumen-dokumen lingkungan wajib tersebut adalah Dokumen UKL-UPL, Audit Lingkungan Wajib, Revisi RKL-RPL, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Bapedal. rencana kegiatan yang sudah ditetapkan menyusun UKL-UPL tidak lagi diwajibkan menyusun AMDAL; kegiatan berjalan yang diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru; pengubahan kegiatan yang hanya membutuhkan penyesuaian RKL-RPL tidak perlu menyusun AMDAL lagi"
Kaitannya dengan dokumen lingkungan sukarela yang dikenal; penyusunan dokumen lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat "menambal" ketidaksempurnaan dokumen AMDAL.
Dokumen-dokumen lingkungan yang sifatnya sukarela ini sangat bermacam-macam dan terbukti amat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan macam-macam lainnya
PROSEDUR AMDAL DI INDONESIA
Prosedur AMDAL di Indonesia terdiri dari : 1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL 2. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat 3. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL 4. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan; atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat; berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL. Proses penilaian KA-ANDAL; setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari diluar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL; penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari diluar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
Yang harus dilakukan bila wajib menyusun AMDAL Sebagaimana disebutkan diatas, prosedur AMDAL pada dasarnya terbagi dalam 4 bagian. Halhal yang harus diperhatikan dengan seksama oleh penyusun AMDAL adalah : Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat; walaupun tata cara pengumuman dan konsultasi masyarakat tersebut telah dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08/2000, pemrakarsa/penyusun AMDAL bebas mengadopsi berbagai teknik dan metodologi pengumuman dan konsultasi masyarakat yang telah dikenal, selama tidak melanggar ketentuan minimal yang telah ditetapkan.
Proses pengumuman diharapkan memperhatikan keunikan bahasa dan pola komunikasi setempat yang efektif; Proses konsultasi masyarakat harus memperhatikan pola dan struktur sosial budaya setempat.
World Bank, ADB, dan beberapa negara di dunia seperti Kanada menerapkan aturan khusus pelaksanaan pengumuman dan konsultasi masyarakat dalam proses penyusunan Environmental Assessment yang bisa dijadikan referensi. Diharapkan dalam waktu dekat akan diterbitkan pedoman pelaksanaan konsultasi masyarakat dalam AMDAL yang khas Indonesia.
Proses penyusunan dokumen KA-ANDAL; secara garis besar, hal terpenting yang perlu terangkum dengan baik dalam KA-ANDAL adalah hasil konsultasi masyarakat dan masukan dari masyarakat. Hal-hal tersebut menentukan proses pelingkupan dan penentuan isu pokok dari potensi dampak di lokasi rencana kegiatan tersebut.
Hasil pelingkupan adalah kunci dari KA-ANDAL, dimana hasil konsultasi dengan masyarakat serta masukan masyarakat yang diberikan selama masa pengumuman menjadi sumber informasi utama proses pelingkupan tersebut.
Pedoman pelaksanaan pelingkupan diatur dalam Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 1992, walaupun sangat disarankan untuk menggunakan referensi lain yang ada untuk menyempurnakan dan melengkapi proses pelaksanaan tersebut.
Proses penilaian KA-ANDAL; tahap pengajuan dokumen KA-ANDAL dapat dilalui dengan cepat selama memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Telah memperhatikan kelengkapan dokumen sesuai aturan yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02/2000 2. Menyampaikan 1 (satu) paket sampel dokumen kepada sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang berwenang untuk dicek apakah telah memenuhi semua persyaratan 3. Mempersiapkan dokumen yang telah dianggap memenuhi syarat sebanyak jumlah yang ditetapkan sekretariat 4. Memastikan kembali jadwal penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL
Proses penyusunan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL; penyusunan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL perlu mencermati kekhasan aspek, teknis kegiatan, dan ekosistem rencana kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, pedoman penyusunan yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02/2000 tidak cukup. Berbagai pedoman yang secara khusus membahas metodologi penyusunan ANDAL dari aspek sosial, kesehatan masyarakat, valuasi ekonomi; dari tipe kegiatan seperti pemukiman terpadu; dan dari tipe ekosistem seperti lahan basah dan kepulauan, telah diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bapedal. Sangat disarankan untuk melihat referensi-referensi internasional lainnya dalam memperkaya penyusunan dokumen tersebut.
Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL; tahap pengajuan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL dapat dilalui dengan cepat selama memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Telah memperhatikan kelengkapan dokumen sesuai aturan yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02/2000
2. Menyampaikan 1 (satu) paket sampel dokumen kepada sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang berwenang untuk dicek apakah telah memenuhi semua persyaratan 3. Mempersiapkan dokumen yang telah dianggap memenuhi syarat sebanyak jumlah yang ditetapkan sekretariat 4. Memastikan waktu pertemuan dengan tim teknis 5. Merangkum masukan dari tim teknis sebagai bekal dalam menghadapi Komisi Penilai AMDAL 6. Memastikan kembali jadwal penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL.
Revisi RKL dan RPL? Dari sudut legislatif, istilah revisi RKL dan RPL tidak dikenal dalam prosedur resmi AMDAL. Namun demikian istilah ini sering disebut/dipergunakan untuk situasi perbaikan isi dokumen RKL dan RPL saja untuk menyesuaikan atas perubahan pola pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari suatu kegiatan yang telah beroperasi.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai revisi RKL dan RPL adalah : Revisi RKL dan RPL bukan merupakan prosedur umum bagi sebuah kegiatan yang membutuhkan perubahan atas pola pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Penerapannya bersifat kasuistik.
Revisi RKL dan RPL tidak selalu harus dinilai di Komisi Penilai AMDAL. Penilaian dilakukan apabila ada situasi khusus yang menyebabkan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terkait.
Penyempurnaan RKL dan RPL harus selalu dilakukan secara otomatis oleh pemrakarsa sendiri untuk memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungannya. Penyempurnaan yang bersifat sukarela ini tidak usah diproses secara formal apabila memang tidak ada perubahan detail kegiatan yang berarti.
Perubahan detail kegiatan pada dasarnya berimplikasi pada penyusunan AMDAL baru. Keputusan untuk hanya mengubah RKL dan RPLnya saja harus diambil setelah yakin bahwa studi AMDAL yang lama memang dianggap telah mengantisipasi kemungkinan timbulnya dampak baru akibat perubahan kegiatan
PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN AMDAL
DASAR HUKUM UMUM
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 4. KepMen LH No. 12/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 5. KepMen LH No. 13/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL 6. KepMen LH No. 14/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 7. KepMen LH No. 15/MENLH/3/ 1994 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu 8. KepMen LH No. 42/MENLH/1 1/ 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan 9. KepMen LH No. 54/MENLH/1 1/ 1995 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu/ Multisektor dan Regional 10. KepMen LH No. 55/MENLH/1 1/ 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional 11. KepMen LH No. 57/MENLH/12/ 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor 12. KepMen LH No. 02/MENLH/1/ 1998 tentang Penetapan Pedoman Baku Mutu Lingkungan 13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
DASAR HUKUM AMDAL
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentan Pedoman penyusunan analisis mengenai Dampak lingkungan hidup 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki dokumen lingkungan hidup 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Tidak Memillki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 10. KepMen LH No. 30/MENLH/1 0/ 1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan 11. KepMen LH No. 42/MENLH/1999 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan 12. KepMen LH No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman PenilaianDokumen AMDAL 13. KepMen LH No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan PembangunanPermukiman Terpadu 14. KepMen LH No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
15. KepMen LH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata KerjaKomisi Penilai AMDAL 16. KepMen LH No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan” Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota 17. KepMen LH No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Tim Teknis AnalisisMengenai Dampak Lingkungan Hidup 18. KepMen LH No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL 19. KepMen LH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 20. KepMen LH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang diwajibkan 21. KepMen LH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 22. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
DASAR HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
1. PP. No, 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for The Ozone 3. Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amanded by The Second Meeting of The Parties London, 29-27 June 1990 4. KepMen LH No. Kep-35/MenLH/10/ 1993 tentang Amabng Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. 5. UU No, 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim). 6. KepMen LH No. 13/MENLH/ 3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.. 7. KepMen LH No. Kep-15/MENLH/4/ 1996 tentang tentang Program Langit Biru. 8. KepMen LH No. Kep-16/MENnLH/4/ 1996 tentang Penetapan Prioritas P{ropinsi Dati I Program Langit Biru.
9. KepMen LH No. Kep-14/MENLH/11/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. 10. KepMen LH No 49/MENLH/ 11/1996 Baku Tingkat Getaran. 11. KepMen LH No 50/MENLH/ 11/1996 Baku Tingkat Kebauan.. 12. KepMen LH No 45/MENLH/ 11/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. 13. KepMen LH No. 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi. 14. KepMen LH No. 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Di produksi. 15. Kep.Kepala BAPEDAL No Kep.-205/ BAPEDAL/07/1 996 tentang Pedoman Tehnik Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
DASAR HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92/MENKES/PER/IV/2010 TentangPersyaratan Kualitas Air Minum 2. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air , Pengendalian Pencemaran AIr 3. KepMen LH No. Kep-35/MenLH/7/ 1995 tentang Program Kali Bersih (PROKASI H) 4. KepMen LH No. Kep-35A/ MenLH /7/ 1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/ Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkup Kegiatan PROKASIH (Proper Prokasih) 5. KepMen LH No. 51/MenLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri 6. KepMen LH No. 52/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hoteli 7. KepMen LH No. 58/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu LimbahCair Bagi Kegiatan Rumah Sakit 8. KepMen LH No. 42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi 9. KepMen LH No. 09/MENLH/4/ 1997 tentang Perubahan KepMen LH No. 42 Tahun 1996 tentang
10. Baku Mutu Limbah Cair BagiKegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi 11. KepMen LH No. 03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri 12. KepMen LH No. 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dan Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit 13. KepMen LH No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air 14. Limbah dan Industri Minyak Sawit Pada Tanah di PerkebunanKelapa Sawit 15. KepMen LH No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas” Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan 16. KepMen LH No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung BebanPencemaran Air Pada Sum ber Air 17. KepMen LH No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara PerizinanSerta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air 18. KepMen LH No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 19. KepMen LH No. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara 20. KepMen LH No. 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air 21. KepMen LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air 22. KepMen LH No. 142 Tahun 2003 tentang Perubahan KepMen LH No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air 23. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
DASAR HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sunber Daya Alamdan Lingkungan Hidup. 2. Instruksi Mendagri No. 34/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Daerah
3. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 4. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Conservation on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa MengenaiKeanekaragan Hayati) 5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Conservation on International Trade in Endangered Species of Wi ld Fauna an Flora 1973. 6. UU No. 21 Tahun 2004 tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati.
DASAR HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH B3
1. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 2. PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 3. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 4. Kep. Dirjen Batan No. 119/DJ/III/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk 5. Kegiatan Nuklir di Bidang Nuklir Non – Reaktor 6. Kep. Dirjen Batan No. 294/DJ/IX/1992 tentang Nilai Batas Radioaktif di Lingkungan 7. Kep. Dirjen Batan No. 445/DJ/XII/ 1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir 8. Keppres No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention of The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Dirjen Batan No. 294/DJ/IX/ 1992 tentang Nilai Batas Radioaktif di Lingkungan 9. KepMen LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak
DASAR HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN / KERUSAKAN LAUT
1. PP. No, 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. 2. Keppres No. 103 Tahun 1963 tentang Lingkungan Maritim.
3. Keppres No. 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for The Prevention of 4. Pollution from Ship 1973, and The Protocol of 1978 Relating in The Filuship 1993. 5. Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 6. Keppres No. 65 Tahun 1990 tentang Pengesahan International for The Safety of Life at The Sea 1974. 7. Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pembebasan Lahan. 8. KepMen LH No. 45/MENLH/ 11/1996 tentang Program Pantai Lestari. 9. KepMen LH No. 45/MENLH/ 11/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pantai Lestari. 10. KepMen LH No. 47/MENLH/ 11/1996 tentang Penetapan Prioritas Propinsi Dati I Program Pantai Lestari. 11. KepMen LH No. 4/MENLH/11/2001 tentang Kerusakan Terumbu Karang. 12. KepMen LH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. 13. KepMen LH No. 179 tentang Ralat Atas KepMen LH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.
DASAR HUKUM PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN
1. KepMen LH No. 43/ MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambanagn Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan.. 2. PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa 3. PP No. 4 Tahun 2003 tentangPengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lainnya.
DASAR HUKUM KELEMBAGAAN
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 tahun 2010 Tentang Sertifikasi kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan persyaratan lembaga pelatihan
Kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak
Lingkungan hidup 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan 5. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 6. PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedian Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan 7. KepMen LH No. 07/ MENLH/2001 tentang Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah 8. Keputusan Bersama Meneg LH dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 08 & 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya 9. KepMen LH No. 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas. 10. KepMen LH No. 58Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di PropinsiKabupaten/Kota. 11. Kep.
MENPAN
Nomor
:
47/KEP/M.PAN//8/2002
tentang
Jabatan
Fungsional
Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya. 12. Keputusan Bersama Men PAN dan Mendagri Nomor : 01 /SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah. 13. Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2004 tentang TunjanganJabatan Fungsuional Pengendali Dampak Lingkungan.
14. KepMen LH No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya. 15. KepMen LH No. 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. 16. KepMen LH No. 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan. 17. KepMen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 18. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 19. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 20. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 21. PP No. 54 Tahun 2000 tentan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. 22. KepMen LH No. 37/MENLH/7/ 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota dan Pemberian Penghargaan Adipura. 23. KepMen LH No. 14/MENLH/3/ 1995 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Penilaian Kebersihan Kota Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Adipura. 24. KepMen LH No. 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan
