AMDAL sebagai Persyaratan dalam Pengelolaan Lingkungan Disampaikan oleh: Ary Sudijanto Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bogor, 22 Agustus 2007
Apa-sih
AMDAL
?!
itu
kajian mengenai dampak
besar dan penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
bagi proses pengambilan keputusan hidup yang diperlukan
Penerapan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia
pre-emptive
Pengambilan keputusan & perencanaan
preventive
Pelaksanaan
proactive
Tingkat produksi
• Pengawasan Baku Mutu
•ISO 14000
• Tata Ruang
• Insentif & Disinsentif (Instrumen ekonomi)
•Audit Lingkungan
• AMDAL, UKL/UPL
• Program PROPER • Perizinan PLB3
apa??
untuk
ASPEK
Untuk menghindari & meminimalisasi dampak lingkungan sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusiaalam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).
ALAT
TEKNIS:
KOMUNIKASI:
Untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat (terkena dampak), akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
Tujuan AMDAL
AMDAL merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk: •
Apakah proyek dibutuhkan? Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini? Apakah ada alternatif lokasi?
Tinggi
PRIORITAS
Renda h
Menghindari dampak
•
Meminimalisasi dampak Mengurangi skala, besaran, ukuran Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan baku, bahan bantu?
•
Melakukan mitigasi/kompensasi dampak
Memberikan Memberi kan kompensasi atau ganti rugi terhadap
Dampak vs AMDAL PRIORITAS
HINDARIDAMPAK HINDARI
MINIMISASI DAMPAK
HINDARI
MINIMISASI DAMPAK M % DAMPAK
MITIGASI
ƒ
ungsi ungsi
AMDAL
AMDAL itu , untuk pengambilan
KEPUTUSAN... Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999 adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
Salusu, J (2000) Pengambilan keputusan adalah
diperlukan bagi
proses memilih suatu alternatif cara
dan/atau kegiatan
bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
NEPA merupakan milestone penerapan AMDAL
Eccleston CH (2000) Kajian terhadap alternatif -alternatif kegiatan merupakan jantung dari peraturan
NEPA .
Bagaimana AMDAL
dilakukan ? BERURUTAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
MODIFIKASI PROYEK DGN UPAYA PENGELOLAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS MODIFIKASI PROYEK DGN UPAYA PENGELOLAAN
SEIRING AMDAL
STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS
TERINTEGRASI
AMDAL
PROYEK YANG RAMAH LINGKUNGAN
Studi Kasus: AMDAL PLTA Cirata 1 260m 3 2
232m
Contoh Rencana Pengembangan Lapangan Minyak Sei Duku Lapangan Minyak Sungai
Laut
Jalur Pipa & Jalan Alternatif 2
Laut Kampung B
Cagar Alam Sei Baru
Kampung A Lokasi Fasilitas
Wilayah sengketa Kampung C dan Cagar Alam Jalur Pipa & Jalan Alternatif 1
Kampung C, sarana pendukung & jetty
RENCANA LOKASI :
2.INDUSTRI SEMEN LANGKAT, SUMATERA UTARA 3.INDUSTRI SEMEN GOMBONG , JAWA TENGAH REKOMENDASI AMDAL DAPAT MENGUBAH RENCANA LOKASI, DESAIN TEKNIS, DAN PERSYARATAN LAINNYA
DESAIN TEKNIS :
PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT 1 JUTA HEKTAR, KALIMANTAN TENGAH PERSYARATAN LAIN :
2.LNG TANGGUH, PAPUA
MANFAAT AMDAL •
Sebagai “environmental safe guard ” • Pengembangan wilayah • Sebagai pedoman pengelolaan lingkungan • Pemenuhan prasyarat utang ( loan)
AMDAL sebagai Env. Safeguard SumberD Ada aya Alam Environmental
Safeguard
Lebih efisien; pengunaan SDA berkelanjutan, konservasi kawasan Output SDA lindung Partisipasi masyarakt lokal Kepemerintahaan lebih besar; akuntabilitas pemda, pusat lebih berkonsentrasi pada kebijakan dan pengawasan
PAD
Tidak ada Environmental Safeguard yg memadai
Eksploitasi SDA eksteksif
SDA menurun secara drastis Kerusakan lingkungan yang tidak dapat balik
PERENCANAAN TATA RUANG
PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM
PELAPORAN THD PENAATAN STANDAR NATIONAL MINIMUM
ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS
(Upaya Perlindungan Lingkungan)
PERIJINAN DALAM PEMANFAATAN
AMDAL
Manfaat AMDAL dalam PERENCANAAN
WILAYAH
Pasal 2 Ayat (2) PP 27/1999: Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah
AMDAL versus Perencanaan Wilayah
Pembangunan Kawasan Industri JABABEKA, Cilegon, Serang, Banten Luas Kawasan: 2000 ha
Luas Lahan Industri 1800 ha (kawasan hijau min. 10% dari luas total, SK Menperindag No.50/1997) Standar Pekerja Industri: 90100 TK/ha 1,5 TK sebanding dengan 1 KK membutuhkan rumah
IMPLIKASI terhadap
TATA RUANG Kebutuhan Rumah: 162.000 TK / 1,5 = 108.000 unit rumah Tenaga Kerja : 90 TK/ha x 1800 ha = 162.000 TK
Untuk 108.000 unit rumah dibutuhkan lahan seluas: (asumsi 1 rumah = 70 m2) 108.000 x 70 m 2 = 7.560.000 m2 = 756 ha
Jika standar 1 kelurahan adalah 26.000 penduduk, maka ada 6 kelurahan (baru?)
IMPLIKASI terhadap
TATA RUANG
Kebutuhan infrastruktur?
Jalan Jembatan Fasum/fasos Dll
Kebutuhan Utilitas?
Air Listrik Telepon
Perubahan tata ruang disekitar yang dipicu pembangunan kawasan Bangkitan lalu lintas (barang & pekerja pendatang) Peningkatan kebutuhan pemukiman dan fasilitas lingkungan bagi pekerja pendatang Perubahan iklim mikro akibat berubahnya fungsi lahan Timbulnya run-off yang dapat menimbulkan banjir Adanya interaksi dengan berbagai kegiatan sekitar yang bersifat sinergis maupun antagonis
Manfaat AMDAL dalam CEGAH, KENDALI & PANTAU
DAMPAK
Hasil AMDAL memberikan pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan
Contoh
Kasus Pembangunan Terminal Transit Utama Balongan (PERTAMINA), (PERTAMINA), Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Valuasi Ekonomi ( tahap konstruksi, 3 tahun): •
Penurunan Kualitas Udara
Akibat transportasi Akib Akibat at peng pengga galilian an pipa pipa
Peningkatan Kebisingan • Peningkatan Prasarana Jalan • Kemacetan lalu lintas • Penurunan kualitas Air Laut •
Rp. 460.465.000 Rp. Rp. 31.1 31.112 12.5 .500 00 Rp. 460.465.000 Rp. 460.465.000 Rp. 9.304.815 Rp. 70.518.580
Contoh
Kasus
(lanj…)
Valuasi Ekonomi (tahap operasi, perhitungan 25 tahun): Penurunan Kualitas Udara • Penurunan kualitas Air: •
Akibat Ceceran Minyak Di Depot BBM (25 tahun) Akibat tumpahan minyak di Laut ( 1 kali/25 tahun)
Rp. 113.475.000
Rp.
751.658.400
Rp. 5.149.760.625/th
TOTAL Rp. 6.014.894.025 GRAND TOTAL (K+O)Rp. 7.429.443.670
Prasyarat UTANG
Pengalaman:
Banyak debitur yang tidak dapat mengembalikan utang (masalah soSIAL, poliTIK, lingKUNGan)
Penetapan safeguard policy (amdal, syarat
ngutang)
Contoh: ADB, WB, termasuk kerjasama KLH-BI
Rekomendasi
Izin
AMDAL harus :
Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau kegiatan - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1
• Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2) • Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan – PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1)
AMDAL & PERIJINAN PRA DESENTRALISASI Ijin Lokasi
AMDAL
Ijin Melakukan Usaha
DESENTRALISASI AMDAL
Ijin Lokasi & Ijin melakukan Usaha
AMDAL & PERIJINAN
mari KITA lihat ! Skema AMDAL-UKL/UPL Hanya 84 jenis kegiatan, ke depan lebih sedikit
Proposal Kegiatan
>1200 jenis kegiatan, termasuk MIGAS & LB3
Penapisan Wajib AMDAL
Wajib UKL/UPL
Pelingkupan
Penyusunan UKL/UPL
Komisi Penilaian KA-ANDAL Komisi Penilaian ANDAL, RKL, RPL
Koordinasi
Penilaian UKL/UPL Sesuai persyaratan
P l l es bek (
AMDAL
alias, Kilas Balik
)
Evolusi AMDAL di Indonesia
Tahap Implementasi: Pra-1987, UU 4/1982 dan periode 1987 – 1993, PP No. 29/1986. Implementasi terbatas, pada tahap pengenalan, masih banyak ketidakpahaman AMDAL oleh para stakeholder.
Tahap Pengembangan: Antara 1993 – 2000, PP No. 51/1993. Penekanan pada penyederhanaan proses AMDAL. Muatan deregulasi, tidak ada SEMDAL, dan pengenalan berbagai pendekatan dalam AMDAL.
Tahap Perbaikan (Refinement ): ): Pasca-2000, UU 23/1997 dan PP No. 27/1999 Penekanan pada partisipasi masyarakat, sentralisasi dan redesentralisasi serta muatan AMDAL lintas batas.
Revitalisasi AMDAL ► setelah 2004-2005 (?) UU AMDAL? Sanksi hukum yang jelas, reformasi mekanisme AMDAL Perangkat pengelolaan lingkungan lainnya (KLS, ERA, EMS, Audit)
Proses AMDAL Menurut PP 29/86
Penapisan 1 (sektoral)
Penapisan 2 (PIL + penilaian)
Wajib AMDAL
Proposal Identifikasi
Penapisan 2 (PEL + penilaian)
Tidak Wajib AMDAL
Tidak Wajib AMDAL
a k g n a a r j r e K K e A L D M A KA-ANDAL
Penilaian (Komisi)
Laporan ANDAL (RKL, RPL)
Penilaian (Komisi)
Penyusunan RKL-RPL
Ditolak
Penilaian
Banding (30 hari)
Disetujui
Tidak perlu evaluasi lebih lanjut
Perlu evaluasi lebih lanjut
KA-SEL
K e r L I A a n N G U g k D a K U N I T G A N Penilaian (Komisi)
Laporan SEL (RKL, RPL)
Penyusunan RKL-RPL
Penilaian
Disetujui
Penilaian (Komisi)
Perubahan Kebijakan AMDAL PP 29/1986
PP 51/1993
PP 27/1999
Berlaku efektif 5 Juni 1987
Berlaku efektif 23 Okt 1993
Berlaku efektif 7 Nov 2000
Pelaksanaan AMDAL/SEMDAL
Pelaksanaan AMDAL
Pelaksanaan AMDAL
c. PIL/PEL
a. KA-ANDAL
a. KA-ANDAL
d. KA KA-AN -ANDA DAL/K L/KA-S A-SEL EL
b. ANDAL, RKL-RPL
b. ANDAL, RKL-RPL
e. AND NDAL AL/S /SE EL
Pendekatan Studi AMDAL: AMDAL KegiatanTunggal
Pendekatan Studi AMDAL: AMDAL KegiatanTunggal
f. RKL g. RPL Pendekatan Studi AMDAL: AMDAL Tunggal Kaitan dengan izin: izin diberikan setelah RKL-RPL disetujui
AMDAL Terpadu/Multisektor
AMDAL Terpadu
AMDAL Kawasan
AMDAL Kegiatan dalam Kawasan
AMDAL Regional Kaitan dengan izin: izin usaha tetap diberikan setelah RKL-RPL dilaksanakan dengan baik Kewenangan Penilaian
Kewenangan Penilaian 27 Komisi AMDAL Daerah 16 Komisi AMDAL Pusat
27 Komisi AMDAL Daerah
Kaitan dengan izin: Ketentuan RKL-RPL menjadi bagian dari ijin Kewenangan Penilaian 119 Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota
16 Komisi AMDAL Pusat
33 Komisi Penilai AMDAL Propinsi
1 Komisi AMDAL Regional & Terpadu
1 Komisi Penilai AMDAL Pusat
Status AMDAL di Asia Timur Country
EI A legislation Date
Brunei Darussalam Cambodia
L
AP
EI A practice A
Sg
Sr
Sc
Pr
Mi
Mo
CI A
Pp
EMP
_
√
X
X
X
√
√
X
X
X
X
_
√
X
X
X
√
√
X
X
X
X
X
√
X
√
√
X
X
X
X
√
√
X
√
√
√
X
√
X
√
X
X
√
X
√
?
China
1981
Hong Kong
1997
√
J aappan
1997
√
Indonesia
1987*
√
√
√
√
√
√
√
X
X
√
Korea orea (South (South))
1981 1981
√
√
√
√
√
√
√
X
√
√
X
X
X
√
√
X
X
X
X
√
X
X
√
√
Laos
Dampak Kumulatif √ √ X √
√
_
Malaysia
1987
Myanmar
_
Phi Philippines
1977
Singapore
_
√ √ Masyarakat √ √ Partisipasi
√ √ √ √ √
X
X
X
√
√
X
X
X
X
√
√
X
√
√
√
X
√
√
√
X
X
X
X
√
X
X
√
X
Kep KaX Bapedal 08 X X √ X Tahun √ X √ 2000
Taiwan
1987
Thailand
1978
√
√
√
X
√
√
X
X
√
√
Vietnam
1993
√
X
√
X
√
√
X
X
X
X
Pelaksanaan AMDAL Internasional
AMDAL
peta
dalam
kajian lingkungan
Perangkat Manajemen Lingkungan Project level PROTOKOL KYOTO
Market based Instrument
KONVENSI BASEL
Teknologi
Peraturan Perundangan
PROTOKOL MONTREAL
Ecosystem Level
Program DAS Kritis Global level Prokasih
Cleaner Prod
Pantai & AMDAL Laut Lestari
Audit
UKL & UPL
Langit Biru
Eko label Adipura
ISO 14000
Keanekaragaman Hayati
Kebijakan Lingkungan
Kepedulian Konsumen
National/ Kabupaten
Perangkat Manajemen Lingkungan di Tingkat Proyek AMDAL
Audit Lingkungan
Ekolabel
ISO 14001
Cleaner Production
Wajib
Sukarela
Sukarela
Sukarela
Sukarela
Tahap
Studi Kelayakan
Operasi
Operasi
Operasi
Operasi
Manfaat
q
Uraian
Sifat
Perolehan ijin operasi q Pedoman pengelolaan & peman tauan lingkungan
Status pentaatan q Perbaikan kinerja ma najemen q
Status pentaatan q Perolehan sertifikat q Perbaikan kinerja ma najemen q
Status pentaatan q Perolehan sertifikat q Perbaikan kinerja ma najemen q
Efisiensi q Pentaatan peraturan q Kinerja lingkungan q
Manfaat Implementasi ISO 14001 PT IKPP Tangerang (1997) Program
Benefit US$/year
CoGenerator Usage
60,600
Management Improvement
330,270
Housekeeping Improvement
43,430
Hazardous management
444,400
Reuse water
2,262,600
Pusmet PT Timah Bangka (1997) Program Energy saving Cooling filter system improvement
Benefit US$/year 20,000
2,166,667
PT Pupuk Kaltim (1997) Program
Benefit US$/year
Energy saving
240,075
Reuse waste water
248,728
Efficiency K-I removal CO2
263,186
KRITERIA WAJIB AMDAL
Kriteria ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besar, besar, kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif. Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.
Penentuan Kegiatan Wajib AMDAL RENCANA KEGIATAN
Ada dalam PER-MENLH No.1! TH 2006?
Tida k
UKL-UPL (sesuai KepMENLH No. 86/2002
Y a MENYUS UN AMDAL
DOKUMEN/FORMULIR UKL-UPL
Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Wajib AMDAL [Kep-MENLH No.11/2006] Daftar Jenis Kegiatan yang wajib AMDAL - Pembagian Per Sektor Kegiatan - Jenis Kegiatan - Skala Besaran - Alasan
Bupati/Walikota & Gubernur dapat menetapkan skala besaran lebih ketat Bupati/Walikota / Gubernur / masyarakat mengusulkan jenis kegiatan baru Daftar Wajib AMDAL – ditinjau 5 tahun sekali Wajib AMDAL – berbatasan langsung dgn
Kegiatan yang Wajib AMDAL
Pertahanan dan Keamanan Pertanian Perikanan Kehutanan Kesehatan Perhubungan Teknologi Satelit
Perindustrian Prasarana Wilayah Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Pengelolaan limbah B3 Rekayasa Genetika
SANDINGAN KEPMEN LH 17/ 2001 DAN PERMEN LH 11/2006 No
Sektor
Kepmen 17/2001
Revisi
A.
Pertahanan dan Keamanan
5 Kegiatan
3 Kegiatan
B.
Pertanian
4 Kegiatan
2 Kegiatan
C.
Perikanan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
D.
Kehutanan
2 Kegiatan
1 Kegiatan
E.
Kesehatan
1 Kegiatan
-
F.
Perhubungan
13 Kegiatan
10 Kegiatan
G.
Teknologi Satelit
1 Kegiatan
1 Kegiatan
H.
Perindustrian
15 Kegiatan
7 Kegiatan
I.
Prasarana Wilayah
15 Kegiatan
16 Kegiatan
J.
ESDM
17 Kegiatan
10 Kegiatan
K.
Pariwisata
4 Kegiatan
2 Kegiatan
L.
Pengemb. Nuklir
2 Kegiatan
2 Kegiatan
M.
PLB3
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Beberapa Contoh Dampak Penting Perubahan Bentang alam Reklamasi Pantai perubahan dari laut menjadi daratan
Eksploitasi SDA Kawasan konservasi Ladia Galaska, Izin penambangan thd 13 perusahaan
Perubahan tata guna lahan Konversi lahan pertanian Industri atau perumahan
PROSEDUR AMDAL
Rencana Kegiatan dari pemrakarsa
Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib AMDAL (KepMenLH No. 17 Tahun 2001) AMDAL dipersyaratkan
AMDAL tidak diperlukan
Pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat Pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat
Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
Penyusunan Kerangka Acuan (KAANDAL) Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Penilaian ANDAL, RKL dan RPL Tidak Layak
Surat Kesepakatan KA ANDAL MenLH/Gubernur /Bupati/Walikota
Rekomendasi dari Rekomendasi instansi yang bertanggungjawab
Layak Lingkungan
Surat Keputusan Kelayakan
Komisi AMDAL Pusat terdiri dari: Pakar, Sektor Terkait, Pemda
PEMRAKARSA + KONSULTAN PENYUSUN
INSTANSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB
PELAK U AMDAL KOMISI PENILAI AMDAL: •KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT •KOMISI PENILAI AMDAL PROPINSI •KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
KEWENANGAN AMDAL BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2000 & KepMen LH No. 40 TAHUN 2000 PEMERINTAH •
Berdampak negatif pada masy luas/Hankam/ STRATEGIS
•
Lokasi melebihi 1 Propinsi
•
Lokasi di wilayah sengketa
•
Lokasi diwilayah ruang lautan > 12 mil
•
Lokasi di lintas batas negara
PROPINSI Berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya lebih dari satu kabupaten/Kota KAB/KOT Semua Kegiatan di luar kewenangan Propinsi & Kabupaten
Komisi penilai Pusat berwenang:
Komisi penilai Propinsi berwenang:
Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, seperti: submarine tailing, pengolahan limbah B3, eksploitasi migas, dll; Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah propinsi; Kegiatan berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain; Di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil.
Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas, seperti: pembangunan industri petrokimia, pembangunan pembangunan industri semen dan quarry-nya, pembangunan bendungan, dll; Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota; Di wilayah laut di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil.
Komisi penilai Kabupaten/Kota berwenang:
Menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua rencana usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Pusat dan Propinsi, sebagaimana diatur dalam Kep Men LH tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL
Komisi Penilai AMDAL KOMISI PENILAI AMDAL Ketua - Sekretaris - Anggota
TIM TEKNIS
SEKRETARIAT KOMISI
- KLH/Instansi
- KLH/Instansi Pengelola
Pengelola LH Daerah
LH Daerah
- Sektor terkait - Pakar
ANGGOTA (lainnya) - Masyarakat terkena dampak
1. Penapisan RENCANA KEGIATAN AMDAL KEP-MENLH No.17 TH 2001
Y a
MENYUS UN AMDAL
Tida k
UKL-UPL DAFTAR WAJIB UKL UPL
Tida k
Y a
DOKUMEN / FORMULIR
2. Pengumuman HAK WARGA MASYARAKAT
Memperoleh informasi Hak
Memberi saran, pendapat,
Warga
dan tanggapan
Masyarak at
Duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL (masyarakat yang terkena dampak)
MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM AMDAL (KEPKA 08/2000) MULAI
PENGUMUMAN
PENAPISAN
KONSULTASI MASYARAKAT
PELINGKUPAN
KESEPAKATAN KA-ANDAL PARTISIPASI MASYARAKAT (melalui Wakil-nya)
PENYUSUNAN ANDAL, RKL dan RPL KEPUTUSAN KELAYAKAN atas ANDAL, RKL dan RPL
Bentuk Komunikasi Langsung
Dialog melalui pertemuan, diskusi atau wawancara
Tidak Langsung
Memasang pengumuman baik di media cetak maupun elektronik
Memberikan tanggapan, saran atau masukan secara tertulis
3. Pelingkupan & Metodologi Komponen Rencana Kegiatan (yang menimbulkan dampak) Komponen Lingkungan Hidup (yang terkena dampak) Kegiatan Lain disekitarnya
Saran Tanggapan Pendapat (hasil sosialisasi)
PEMRAKARSA
KONSULTAN AMDAL
KESEPAKATAN KA ANDAL
KOMISI PENILAI AMDAL
Batas Studi Dampak penting hipotetik
Metode Studi
Isu Pokok
Tenaga Ahli Yg diperlukan
4. Parameter yang diteliti Metodologi pengumpulan data Metodologi analisis Metodologi prakiraan dampak Metodologi evaluasi dampak
5. Penilaian KA ANDAL
Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL
Surat Kesepakatan KA ANDAL MenLH/Gubernur /Bupati/Walikota
Isi Surat kesepakatan KA-ANDAL KA-ANDAL : Ruang lingkup dan kedalaman kajian ANDAL, RKL/RPL yang akan dilakukan. dil akukan.
Penyusunan ANDAL, RKL, RPL oleh pemrakarsa
6. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL •
Kep Ka Bapedal No 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan L ingkungan
•
Kep Ka Bapedal No 056 Tahun 1994 tentang pedoman ukuran dampak penting – PP 27 Tahun 1999 pasal 5
•
Kep Men LH No 57 Tahun 1995 ttg AMDAL Terpadu / Multisektor
•
Kep Ka Bapedal Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Sosial dalam AMDAL
•
Kep Ka Bapedal Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL
•
Kep Men LH No 4 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu
7. Lanjutan….. 1.
Proses pelingkupan dan metodologi
2.
Pengumpulan data dan analisis Lingkungan Awal
3.
Rencana kegiatan harus lebih detail dari data yang ada pada KA
4.
Prakiraan dampak
sebagai Rona
dikaji lebih rinci
•
Rumusan matematika prakiraan kuantitatif
besaran dampak &
•
Aspek Sosial
kualitatif
•
Aspek ekonomi
kuantitatif & kualitatif
8. KRITERIA DAMPAK PENTING Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap t erhadap lingkungan hidup antara lain :
jumlah manusia yang akan terkena dampak; luas wilayah persebaran dampak; intensitas dan lamanya dampak berlangsung; banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak; sifat kumulatif dampak; berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya
9. Penilaian ANDAL, RKL, RPL Isi SK Kelayakan:
-Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan kegiatan sesuai AMDAL
-Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan RKL/RPL
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL (Komisi Amdal)
Tidak Layak Lingkungan (kegiatan ditolak)
Layak Lingkungan
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Waliko ta Proses Perijinan
Kondisi kini & Tantangannya
Faktor Penentu Mutu AMDAL PENEGAKAN HUKUM
Kompetensi & Integritas Penilai/Komisi Kompetensi & Integritas Penyusun
Mutu Dokumen AMDAL Pandangan & Komitmen Pemrakarsa
Implementasi AMDAL
Kondisi AMDAL Saat Ini Pandangan & Pemahaman Pemrakarsa: AMDAL dan implementasinya dipandang sebagai cost center
Tidak ada insentif atau perbedaan bagi pemrakarsa: Yang menyusun AMDAL vs yang tidak menyusun Yang menyusun AMDAL secara benar dan baik vs yang asal jadi Yang implementasikan AMDAL vs yang tidak implementasi Tidak mengetahui perbedaan manfaat bila AMDAL disusun sebagai bagian studi kelayakan & bila bila tidak
Kondisi AMDAL Saat Ini Dikalangan Aparatur Pemerintah: AMDAL lebih dipandang sebagai instrumen perijinan ketimbang instrumen pencegahan dampak lingkungan Dalam AMDAL harus dimuat serinci mungkin upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan Tidak mengetahui perbedaan manfaat bila AMDAL disusun sebagai bagian studi kelayakan dengan bila disusun sesudahnya. Terbatasnya SDM yang berkemampuan menilai m enilai AMDAL AMDAL masih dipandang sebagai komoditas ekonomi oleh (oknum) aparatur pemerintah, pemrakarsa atau
Kondisi AMDAL Saat Ini Pandangan Penyusun (Konsultan) AMDAL: AMDAL akan disusun lebih baik bila data dan informasi rencana kegiatan/usaha lengkap tersedia RKL: pengelolaan lingkungan ditujukan ke seluruh komponen lingkungan yang terkena dampak penting dan belum berorientasi pada langkah-langkah langkah-langkah untuk reduce cost ( penurunan penurunan biaya produksi) RPL: pemantauan lingkungan ditujukan ke seluruh komponen lingkungan yang terkena dampak penting, belum dibatasi pada komponen tertentu yang merupakan indikator strategis.
Kondisi AMDAL Saat Ini Peraturan Perundangan & Penegakkannya: Penegakkannya: Lemahnya penegakkan hukum bagi: Yang tidak menyusun AMDAL Yang menyusun AMDAL setelah studi kelayakan Yang tidak mengimplementasikan AMDAL Ketidak jelasan konsep dampak besar dan penting sebagaimana tercantum dlm peraturan perundang-undangan membawa pengaruh
Haru-biru penilaian AMDAL Kabupaten/Kota
75% Kabupaten/Kota TIDAK MEMILIKI Komisi Penilai AMDAL (hanya 119 dari 474)
Hanya 50% dari 119 Komisi Penilai yang
BERFUNGSI menilai AMDAL Lebih >75% dokumen AMDAL yang dinilai Kabupaten/Kota berkualitas BURUK-SANGAT BURUK Kabupaten/Kota mengambil kewenangan Pusat & Propinsi dalam penilaian AMDAL
AMDAL yang melanggar layak lingkungan
Pembentukan Komisi Penilai AMDAL TidaK SesuaI Kep-MENLH No. 41 Tahun 2000 Kabupaten/Kota menentukan WAJIB AMDAL sendiri, sendiri ,
TATA RUANG dinyatakan
Evaluasi Data Base Inventaris Kegiatan Wajib AMDAL tetapi tidak memiliki Dokumen AMDAL
Data yang terdapat pada data base AMDAL ada 512 kegiatan yang belum memiliki dokumen AMDAL yang tersebar di 48 Kab/Kota dari 118 Kab/Kota yang dikirim surat inventarisasi
Revitalisasi AMDAL (1) Jadikan AMDAL untuk efisiensi usaha
Dari yang semula terfokus ke upaya penanggulangan dan pengendalian dampak penting negatif ke upaya pencegahan yang sekaligus dapat menurunkan biaya operasi (reduce cost ) atau meningkatkan keunggulan kompetitif (competitive advantage). Dokumen RKL dan RPL
Dari yang semula bersifat “kaku” atau tidak dapat dirubah ke sifat yang “luwes” & dapat diubah sesuai dengan kondisi internal dan eksternal kegiatan/usaha (persaingan pasar, teknologi), tanpa perlu persetujuan
Revitalisasi AMDAL (2) Wujudkan AMDAL sbg bagian dari studi kelayakan k elayakan
Perlu disosialisasikan disosialisasikan secara luas resiko r esiko yang harus ditanggung bila AMDAL tidak disusun sebagai bagian dari studi kelayakan Hilangkan konsep dampak besar & penting
Konsep “dampak besar dan penting” sangat menimbulkan kerancuan pengertian, perlu diubah kembali menjadi m enjadi konsep “dampak penting” Penegakkan hukum
Perlu penegakkan hukum bagi wajib AMDAL yang tidak menyusun AMDAL, dan yang tidak mengimplementasikan m engimplementasikan
Apa itu Audit?
Sistem Manajemen Lingkungan
alat yang memberikan metode untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis terhadap aktifitas, produk dan jasa suatu organisasi organisasi dan membantu membantu organisasi organisasi tersebut untuk mencapai
kewajiban dan kinerja yang telah ditetapkan. Kebijakan Lingkungan
plan Do
act check
Review oleh Manajemen
Perencanaa n Pelaksanaan / Implementasi Pemantauan & Tindakan
Audit Lingkungan
Audit Lingkungan adalah suatu proses verifikasi secara sistematis dan terdokumentasi untuk memperoleh data dan mengevaluasi bukti secara obyektif untuk menentukan apakah sistem manajemen lingkungan yang dibuat oleh organisasi sesuai dengan kriteria audit sistem manajemen lingkungan yang dibuat organisasi, dan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil proses ini kepada manajemen.
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN di INDONESIA
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN WAJIB
SUKARELA
UKL UPL
ISO 14001 EMAS Responsible
ANDAL RKL RPL AUDIT WAJIB
MENGGUNAKAN SML WAJIB YANG MANA ?
AMDAL UKL UPL
?
AUDIT WAJIB
Sistem Manajemen Lingkungan Sukarela Tuntutan Standar Pengelolaan Yang Tinggi dari Masyarakat
tekanan
Peraturan Lingkungan Hidup semakin ketat & komplek
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN SUKARELA
DUNIA USAHA DAN INDU
Sistem Manjemen Lingkungan Sukarela Komponen Umum Sistem Manjemen Lingkungan mengidentifikasi dampak kegiatan terhadap kegiatan; memahami peraturan-peraturan hukum yang akan ditanggung pada saat ini dan di masa depan; mengembangkan program untuk melakukan perbaikan; menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program; melakukan pemantauan terhadap kinerja secara periodik (DeSimone and Popoff 1997).
Untung – Rugi Audit Lingkungan Keuntungan
Memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan Mencegah terjadinya pencemaran dan melestarikan sumberdaya Mengurangi atau mengelola risiko Menarik konsumen baru dan pasar Meningkatkan efisiensi dan menekan biaya Meningkatkan moral karyawan Meningkatkan image perusahaan terhadap publik, pemerintah, pemberi pinjmana dan investor. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab karyawan terhadap
Kerugian
Memerlukan investasi sumberdaya termasuk kemungkinan kerugian waktu bagi karyawan Memerlukan biaya untuk pelatihan personel Memerlukan biaya untuk menyewa konsultan dan auditor. Memerlukan biaya konsultasi teknis untuk menganalisa dampak lingkungan dan opsi-opsi untuk perbaikan, jika diperlukan.
Kebijakan Audit Lingkungan
Mendorong pelaksanaan Audit Audit lingkungan sukarela tidak membatasi:
pemeriksaan secara rutin; Penyidikan terhadap suatu kegiatan yang dicurigai melakukan kelalaian, penghindaran kewajiban dan pelanggaran terhadap pentaatan hukum dan peraturan; Hak meminta suatu informasi khusus sebagai dasar penentuan perangkat kinerja lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan; Tanggung jawab dunia usaha dan industri untuk menyediakan data hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang 23 Nomor 1997 dan peraturan – peraturan lingkungan yang lain.
LATAR BELAKANG Audit lingkungan hidup wajib diterapkan apabila suatu usaha atau kegiatan memiliki indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup atau melakukan pencemaran lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 Diperlukan suatu mekanisme verifikasi
TUJUAN
Agar terciptanya pelaksanaan kegiatan Audit Lingkungan Wajib yang efisien dan mengacu pada peraturan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi Audit Lingkungan
Kriteria Ketidakpatuhan dan Kewenangan (Kepmen LH 30/2001) Kriteria ketidakpatuhan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi dasar dikeluarkannya perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan,meliputi:
ketidakpatuhan terhadap baku mutu lingkungan hidup, dan atau; ketidakpatuhan terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan atau; ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan, dan atau; ketidakpatuhan yang mengindikasikan bahwa penanggung
MEKANISME AUDIT LH WAJIB SAAT INI (BERDASARKAN KEP MENLH NO 30/2001
AUDIT WAJIB ??!!!!!!!! Kinerja Pengelolaa n Lingkungan
Peringa tan !!!!
PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP
Terima kasih semoga bermanfaaT
