MAKALAH ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DARI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DI KABUPATEN BATANG
Disusun Oleh: Dodi Agustina
7111413077
Yunita Rhoman Maulany
7111413086
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2015
i
PRAKATA
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat dan sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan makalah ilmiah ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengemban risalah islam dan menuntun jalan umatnya menuju jalan kebenaran. Penulis menyadari bahwa selama proses pembuatan makalah ilmiah ini, penulis banyak menemui hambatan. Upaya dan dukungan dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam hal ini, sehingga makalah ilmiah ini dapat terselesaikan. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terimakasih setulustulusnya kepada: 1. Dr. Amin Pujiati, S.E, M.Si selaku dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (ESDAL). 2. Kedua orang tua kami yang telah menjadi motivator dan selalu meyertai penulis dengan ketulusan doa dan restu, serta dukungan moral tanpa henti kepada penulis untuk selalu optimis, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. 3. Penulis jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional mengenai dampak kendaraan bermotor terhadap polusi udara dan perekonomian. 4. Media cetak ataupun elektronik yang telah memberikan berita dan data sekunder kepada penulis mengenai tema makalah ilmiah kami, sehingga hal tersebut semakin melengkapi penulisan makalah ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ilmiah ini, namun ini semata-mata karena keterbatasan penulis. Akhir kata, besar harapan penulis makalah ilmiah ini dapat bermanfaat sekaligus dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL) berkaitan dengan rencana dan kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan pembangkit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Batang.
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
COVER .................................................................................................................
i
PRAKATA ............................................................................................................ ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ..................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah........................................................................................ 2 C. Tujuan .......................................................................................................... 2 D. Manfaat ........................................................................................................ 2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................... 3 A. Konsep AMDAL ......................................................................................... 3 B. Eksternalitas ................................................................................................. 4 C. Pembangunan............................................................................................... 5 D. Degradasi Lingkungan................................................................................. 6 BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN ........................................................ 7 A. Dampak PLTU terhadap Lingkungan di Kabupaten Batang ....................... 7 B. Dampak PLTU terhadap Masyarakat Batang dan Sekitarnya ..................... 9 C. Upaya Preventif untuk Meminimalisir dampak PLTU Batang ................... 12 BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 15 A. Kesimpulan ............................................................................................... 15 B. Saran.......................................................................................................... 15 C. Keterbatasan .............................................................................................. 15 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 16
iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
Gambar 3.1 Estimasi Konsentrasi Rata-Rata PM2,5 Per Tahun dari PLTU Batang .......................................................................................................... 8 Gambar 3.2 Pemodelan Estimasi Buangan Fly Ash Mengandung Toksik Logam dari PLTU Batang, Kilograms Per Km 2 Per Tahun ........................ 10 Tabel 3.1 Proyeksi Kesehatan PLTU Batang ........................................................ 9 Tabel 3.2 Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Batang Seluas 125.146 M 2 .... 10
iv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau (PLTU) berdaya 2 × 1000 MW di Kabupaten Batang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencukupi kebutuhan listrik di Indonesia. Dilihat secara sekilas kebijakan itu memang merupakan upaya yang baik untuk mendorong pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Namun di sisi lain PLTU akan mendorong adanya penurunan kualitas lingkungan di sekitarnya karena bahan baku utama PLTU adalah batubara. Menurut Badan Energi Internasional (IEA) mengungkapkan bahwa bahan bakar fosil batubara menyumbang 44% dari total emisi CO2 global dan memicu perubahan iklim. Pembakaran batubara untuk PLTU memancarkan sejumlah polutan seperti NOx dan SO3 yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan hujan asam, polusi PM2.5, dan kerusakan lingkungan yang lain (Greenpeace,2015:3). Selain itu pembakaran batubara yang digunakan sebagai PLTU juga menghasilkan debu, merkuri, timbal, arsenic, kromium, dan logam beracun lainnya yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan dari pembakaran batubara diantaranya adalah kanker paru-paru, serangan asma, infeksi pernafasan, dan penyakit dalam lainnya. Atas dasar hal itu maka analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sangat diperlukan untuk memperkirakan bagaimana dampak dari pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. Hal ini sangat penting agar dampak negatif dari pembangunan PLTU tersebut dapat diantisipasi. Melalui analisis deskriptif, makalah ilmiah ini bertujuan untuk mengupas bagaimana dampak lingkungan yang akan ditimbulkan apabila PLTU di bangun di Kabupaten Batang. Dampak lingkungan yang dimaksud meliputi kajian dari ekosistem biotik, abiotik, dan kultural di Kabupaten apabila PLTU tersebut dibangun. Secara spesifik analisis dampak lingkungan dari rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Batang tertuang dalam makalah ilmiah ini yang berjudul “Analisis
Mengenai
Dampak
Lingkungan
(AMDAL)
Dari
Kebijakan
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang”.
1
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa pembangunan PLTU di Kabupaten Batang akan memicu adanya kerusakan lingkungan, baik lingkungan biotik, abiotik, kultural maupun lingkungan hidup secara umum. Atas dasar hal tersebut maka dapat disusun beberapa rumusan masalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana dampak pembangunan PLTU terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Batang? 2. Bagaimana dampak pembangunan PLTU terhadap masyarakat di Kabupaten Batang dan sekitarnya? 3. Bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan untuk meminimali sir dampak lingkungan dari pembangunan PLTU di Kabupaten Batang? C. Tujuan
1. Mengidentifikasi dampak pembangunan PLTU terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Batang. 2. Mengidentifikasi dampak pembangunan PLTU terhadap masyarakat di Kabupaten Batang dan sekitarnya. 3. Menganalisis upaya preventif yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan dari pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. D. Manfaat
1. Teoritis Sebagai bahan referensi perbandingan, terhadap objek penelitian pada persoalan yang sama, berkaitan dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari adanya rencana kebijakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Batang. 2. Praktis Bagi Pemerintah: Sebagai bahan masukan agar lebih memperhatikan dampak lingkungan (AMDAL) dalam melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Batang. Bagi Masyarakat dan Bagi Pihak Terkait : Sebagai bahan referensi dan sumber pengetahuan mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL) apabila PLTU direalisasikan di Kabupaten Batang.
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep AMDAL
Analisis dampak lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (UU No.32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11). Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah
mungkin.
Dengan
demikian
AMDAL
diperlukan
bagi
proses
pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Selain itu AMDAL digunakan untuk mengidentifikasikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan
hidup.
AMDAL
mengidentifikasikan
komponen-komponen
lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting, dan memprakirakan dan mengevaluasi rencana usahan dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dan merumuskan RKL dan RPL. Menurut Ariella Gitta Sari dalam jurnal “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Serta Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Yuridis Normatif” kegunaan disusunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yaitu sebagai berikut: 1. Untuk membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. 2. Untuk memberi informasi pada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. 3. Untuk memberikan alternatif solusi meminimalisasi dampak negatif. 4. Dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang pemberian ijin usaha dan atau kegiatan.
3
Berdasarkan pasal 23 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL adalah sebagai berikut: 1.
Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.
2.
Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan.
3.
Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan perencanaan dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
4.
Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, buatan serta sosial budaya.
5.
Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestrian kawasan konservasi sumber daya alam, buatan serta sosial budaya.
6.
Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.
7.
Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik.
8.
Penggunaan bahan hayati dan non hayati.
9.
Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.
10. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. B. Eksternalitas
Eksternalitas merupakan biaya atau manfaat dari transaksi pasar yang tidak direfleksikan dalam harga. Ketika terjadi eksternalitas, maka pihak ketiga selain pembeli dan penjual suatu barang dipengaruhi oleh produksi dan konsumsinya. Biaya atau manfaat dari pihak ketiga tersebut tidak dipertimbangkan baik oleh pembeli maupun penjual suatu barang yang berproduksi atau yang menggunakan produk sehingga menghasilkan eksternalitas (Mukhlis,2009:192). Eksternalitas
menyebabkan
kegagalan
pasar.
Hal
ini
karena
pada
eksternalitas akan menimbulkan masalah yakni bila produsen maupun konsumen menyebabkan pengaruh eksternal (external effects), yakni bila aktivitas produsen maupun konsumen menyebabkan biaya atau manfaat pada orang lain (pihak
4
ketiga). Masalah ini akan muncul karena biaya ataupun manfaat eksternal tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan oleh konsumen maupun produsen dalam aktivitasnya. Sehingga yang terjadi adalah baik konsumen maupun produsen dalam melakukan aktivitasnya akan bersikap underestimate (Mukhlis,2009:193). C. Pembangunan
Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan. Selain itu, pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional, peningkatan kesehatan dan pendidikan serta pemberantasan kemiskinan (Mukhlis,2009:191). Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi perlu dibedakan, karena keduanya memiliki konsep yang berbeda (Praset yo,2009:237). Pembangunan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan Gross Domestic Product (GDP) pada satu tahun tertentu melebihi tingkat pertambahan penduduk. Perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dibarengi oleh perubahan dan modernisasi dalam struktur ekonomi yang umumnya tradisional, sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan itu lebih besar dalam GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau apakah terjadi perubahan struktur atau tidak, Prishardoyo (dalam Sukirno,1981:13-14). Prishardoyo dalam Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu: 1. Berkembangnya
kemampuan
masyarakat
untuk
memenuhi
kebutuhan
pokoknya (basic needs). 2. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia. 3. Meningkatnya kemauan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Dari definisi di atas jelas terlihat bahwa pebangunan ekonomi memiliki konsep yang lebih kompleks. Karena menyangkut perubahan kelembagaan di segala
bidang
misalnya
ekonomi,
politik,
hukum,
sosial,
dan
budaya
(Prishardoyo,2008:2).
5
D. Degradasi Lingkungan
Degradasi lingkungan merupakan suatu kondisi dimana terjadi penurunan kualitas lingkungan, baik karena aktivitas alam ataupun karena aktivitas manusia. Permaslahan degradasi lingkungan sangat erat kaitannya dengan proses pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Ada dua kelompok besar ilmuwan yang saling bersebrangan, yaitu kelompok ilmuwan yang mementingkan pertumbuhan di satu sisi, dan mementingkan keadilan di sisi lain (Pranadji, 2005:315). Ada tiga penyebab terjadinya kerusakan lingkungan pada skala massif , yaitu: pertama, tidak terkendalinya nilai-nlai keserakahan yang mengiringi kegiatan pembangunan ekonomi yang berwatak kapitalistik (“rakus”). Nilai-nilai keserakahan yang tidak terkendali inilah yang mengantarkan bangsa Indonesia meluncur sebagai bangsa yang paling korup dan menggiring pada jalur “pemusnahan bersama”. Kedua, tidak mampunya kalangan berpengetahuan meyakinkan penyelenggara negara untuk membangun masyarakat mandiri yang cerdas (smart civil society), yang menempatkan aspek pengolahan lingkungan secara kolektif pada posisi yang strategis. Ketiga, relative besarnya kelompok lapisan masyarakat miskin yang kehidupannya sangan tergantung pada sumber daya alam dan lingkungan, khususnya lahan untuk kegiatan pertanian subsistensi (Pranadji, 2005:314). Menurut Pranadji (2005:316-318) mengatakan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi adalah diakibatkan oleh pendekatan pembangunan yang berporos pada kerusakan nilai-nilai budaya seperti terjadinya pencemaran di kawasan padat penduduk, intensifnya penghancuran hutan mangrove di sepanjang perairan pedalaman (terutama pantura Jawa) untuk industri, penghancuran terumbu karang akibat limbah industri, dan perusakan hutan tropis dan penebangan liar. Semuanya itu bermuara pada kesengsaraan bagi setiap umat manusia untuk jangka waktu yang panjang, dan tidak terhindari lagi bahwa masyarakat miskinlah yang akan menjadi korban pertama dari segala perusakan yang ada tersebut. Praktek difusi “segitiga setan” merupakan bentuk dari rusaknya nilai-nilai budaya yang semakin memperburuk kualitas lingkungan di Indonesia (Pranadji, 2005:317).
6
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Dampak PLTU terhadap Lingkungan di Kabupaten Batang
Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Batang merupakan salah satu solusi pemerintah dalam mencukupi kebutuhan listrik di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahunnya. PLTU tersebut rencananya akan digerakkan menggunakan bahan baku batubara. Padahal berdasarkan pengalaman sebelumnya menunjukan bahwa emisi hasil pembakaran batubara untuk PLTU di beberapa daerah di Indonesia telah terbukti memberikan efek buruk bagi lingkungan sekitar. Beberapa efek buruk dari penggunaan batubara sebagai PLTU adalah sebagai berikut: 1. Sektor Hulu
Penambangan batu bara secara terus menerus akan
memungkinkan adanya masalah lingkungan seperti hancurnya bentang alam, kerusakan hutan, erosi, sedimentasi, hilangnya keanekaragaman hayati, banjir, dan pencemaran yang lainnya. 2. Sektor Hilir
Penggunaan dan pembakaran batubara sebagai pembangkit
listrik tenaga uap (PLTU) secara terus menerus akan mendorong terjadinya degradasi lingkungan yang meliputi tingginya gas polutan (PM 2,5, CO 2, Merkuri, SO2, NOx) dan menimbulkan adanya hujan asam serta perubahan iklim secara global. Perjalanan yang teramat panjang dari proses penambangan dan pengelolaan batubara sebagai pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) telah menimbulkan banyak sekali efek buruk terhadap lingkungan, walaupun di sisi lain listrik merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi masyarakat Indonesia di era modern ini. Apabila PLTU tetap dibangun di Kabupaten Batang, maka ti dak dapat dipungkiri lagi bahwa efek buruk itu juga akan membuat adanya degradasi lingkungan di Kabupaten Batang dan sekitarnya. Greenpeace mengestimasi bahwa apabila PLTU itu benar-benar dibangun di Kabupaten Batang, maka hal tersebut akan meningkatkan partikel beracun di udara dari sebagian besar wilayah di pantai utara Jawa dan lebih jauh lagi. Selain itu hujan asam dan emisi logam berat juga akan timbul sering dengan pembangunan PLTU tersebut yang akan berdampak pada tanaman dan tanah.
7
Gambar 3.1 Estimasi Konsentrasi Rata-Rata PM2.5 Per Tahun dari PLTU Batang
Sumber: (Gr eenpeace,2015:13)
Daerah warna merah dan daerah warna hitam pada gambar di atas merupakan lokasi yang paling beresiko terhadap munculnya pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. Daerah penerima resiko terparah apabila PLTU Batang benar-benar dibangun adalah Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang itu sendiri. Daerah warna merah dan warna hitam pada gambar di atas sangat riskan terhadap terjadinya degradasi lingkungan seperti menurunnya kualitas tanah dan punahnya habitat flora dan fauna yang ada. Secara berkelanjutan, lingkungan hidup di Kabupaten Batang dan daerah sekitarnya akan mengalami proses peralihan dan sedikit banyak akan menurunkan produktivitas sektor primer di daerah tersebut yang meliputi penurunan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan apabila rencana pembangunan PLTU benar benar terealisasikan. Hal ini bukan sekedar argumen kosong, karena pengalaman sebelumnya telah membuktikan bahwa pembangunan PLTU telah berdampak negatif terhadap produktivitas sektor primer. Contoh nyata dalam kasus ini adalah tedapat pada PLTU Cilacap yang berdasarkan penelitian greenpeace telah terbukti menurunkan produktivitas sektor primer. Bahkan temuan penelitian menunjukan adanya penurunan yang sangat signifikan terhadap hasil tangkap nelayan hingga lebih dari 50% dibanding sebelum adanya pembangunan PLTU tersebut.
8
B. Dampak PLTU terhadap Masyarakat Batang dan Sekitarnya
Selain mendorong terjadinya degradasi lingkungan, emisi pembakaran batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) juga telah terbukti menyebabkan kematian dini akibat paparan SO 2, NOx dan paparan partikel berbahaya PM2.5 di udara. Sehingga baik secara langsung maupun tidak pembangunan PLTU di Kabupaten Batang sedikit banyak akan berdampak pada masyarakat Batang dan masyarakat di daerah sekitarnya. Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan adalah dua daerah terparah yang akan menerima ancaman kesehatan paling tinggi apabila PLTU Batang terealisasikan. Emisi polutan udara PLTU Batang diproyeksikan menyebabkan 780 kematian dini per tahun (95% interval kepercayaan: 470-1090). Ini termasuk 340 kematian akibat stroke, 300 kematian akibat penyakit jantung siskemik, 40 kematian akibat kanker paru-paru, 70 kematian akibat penyakit pernapasan kronis dan 10 kematian dari anak-anak kecil karena penyakit pernapasan akut ( greenpeace,2015:13). Secara lebih jelas proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Proyeksi Kesehatan PLTU Batang Interval
Jenis Penyakit Akibat
Estimasi Penderita
Pembangunan PLTU
(Jiwa/Tahun)
Stroke
340
210 – 480
Penyakit Jantung Iskemik
300
190 – 410
50
30 – 68
40
17 – 66
20
14 – 32
10
4 – 34
780
470 – 1090
Penyakit Paru-Paru Obstuktif Kronis Kanker Paru-Paru Penyakit Jantung Kronis dan Pernafasan Lainnya Infeksi Saluran Pernafasan Bawah Pada Anak Usia < 5 Tahun Total
Keyakinan 95%
Sumber: Gr eenpeace,2015
9
Sebagian besar dampak kesehatan akan terjadi di kota Pekalongan, Tegal, Semarang dan Cirebon. Dampak ini diproyeksikan untuk populasi di tahun 2020, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Pemodelan dampak buangan fly ash dari PLTU Batang akan terjadi di sekitar lokasi PLTU pada jarak 5 – 10 km. Lereng gunung di barat daya dan tenggara juga akan terpengaruh. Sebagian besar wilayah yang terkena dampak akan diproyeksikan untuk terkena fly ash sebesar 500 - 1.000 kilogram per km 2. Gambar 3.2 Pemodelan Estimasi Buangan F ly Ash Mengandung Toksik Logam dari 2
PLTU Batang, Kilograms Per Km Per Tahun
Sumber: Gr eenpeace,2015
Selanjutnya, masalah sosial dari pembangunan PLTU di Kabupaten Batang juga mungkin terjadi. Hal ini karena pembangunan PLTU Batang membutuhkan pembebasan lahan. Tabel 3.2 Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Batang Seluas 125.146 M No
1
Kabupaten
Batang
Kecamatan
Kandeman Tulis
2
Desa
1. Karanggeneng 2. Ujungnegoro Ponowareng
Sumber : Keputu san Guber nu r Jawa Tengah
10
Berdasarkan pengalaman dan penelitian sebelumnya menunjukan bahwa pembangunan PLTU sering kali menimbulkan beberapa masalah sosial seperti: 1. Kematian anak di lubang tambang 2. Perampasan lahan 3. Petani & nelayan kehilangan pekerjaan 4. Konflik sosial & prostitusi 5. Kesehatan dan kualitas hidup buruk 6. Listrik untuk industri bukan untuk rakyat terpencil (Greenpeace,2015:6). Masalah-masalah sosial di atas masih dilanjutkan dengan tingginya arus transportasi batubara yang secara berkelanjutan meningkatkan turbulensi air, potensi ceceran muatan ke sungai, abrasi pantai, dan kematian mangrove. Kemudian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang membutuhkan banyak air berpotensi membuat adanya konflik air di masyarakat (water scarcity). Perjalanan panjang listrik dengan menggunakan pembangkit uap dan batubara terbukti menghasilkan polutan dan meninggalkan jejak kehancuran di sepanjang siklus hidupnya, dari pertambangan, pencucian, transportasi, hingga pada saat pembakaran di pembangkit listrik (PLTU). Berdasarkan semua penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diulas kembali pada bagian ini bahwa pembangunan PLTU Batang secara signifikan akan berpengaruh terhadap masyarakat, baik itu dilihat dari kesehatan, sosial, kultur, profesi, ataupun aspek lainnya. Keadaan ini tidak hanya berdampak kepada Kabupaten Batang itu sendiri, namun juga berdampak luas kepada daerahdaerah lain selain Batang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lingkungan sangat diperlukan dalam hal ini agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari pembangunan PLTU Batang sangat diperlukan. Upaya-upaya cerdas untuk mengantisipasi adanya dampak buruk dari PLTU Batang tersebut sangat dibutuhkan pada saatnya nanti apabila PLTU Batang telah terealisasikan. Hal ini bukan hanya sekedar himbauan belaka, namun juga merupakan penyeimbang yang perlu direnungkan agar kebijakan-kebijakan yang ada tidak hanya berorientasi pada materi tanpa mempedulikan
lingkungan
yang
sekitar.
Kebijakan
pembangunan
yang
berwawasan lingkungan sangat dibutuhkan dalam hal ini.
11
C. Upaya Preventif untuk Meminimalisir Pembangunan PLTU Batang
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa PLTU telah terbukti memberikan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu maka diperlukan upaya preventif yang tepat untuk meminimalisasi adanya dampak tersebut sebelun pembangunan PLTU baru dilakukan termasuk rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) mengenai rencana pembangunan PLTU Batang sangat diperlukan. Hal ini penting karena untuk memperkirakan dampak buruk apa yang akan terjadi apabila PLTU Batang sudah terealisasikan. Sehingga apabila dampak buruk dari adanya PLTU Batang tersebut sudah diperkirakan maka pemangku kebijakan dan masyarakat secara umum dapat melakukan beberapa upaya preventif untuk meminimalisasi adanya dampak buruk tersebut. Beberapa upaya preventif menurut (Greenpeace,2015:14-15) untuk meminimalisir dampak pembangunan PLTU Batang antara lain: 1. Dilihat dari sisi hukum: Indonesia membutuhkan Clean Air Act . Hukum di Indonesia harus tegas dan secara khusus menangani bahaya dari PLTU Batubara. Batubara menghasilkan polutan udara terbesar, bahkan apabila dibandingkan dengan sumber energi fosil lainnya, seperti minyak bumi dan gas. Dampak polusi udara PM2.5 dan bahan berbahaya lainnya dari PLTU Batubara tidak dapat diabaikan. Hukum terkait kualitas udara Indonesia harus lebih baik melindungi kita. Rakyat Indonesia berhak untuk menghirup udara bersih. 2. Dilihat dari sisi AMDAL: Kementerian Lingkungan Hidup harus mengelola analisis mengenai dampak lingkungan untuk PLTU Batubara. Secara khusus, setiap penilaian dampak terhadap kesehatan dan lingkungan atau emisi gas rumah kaca di AMDAL harus diperkuat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu memainkan peran kuat dalam penilaian dampak lingkungan yang berkelanjutan dari proyek PLTU Batubara dan melakukan pemeriksaan menyeluruh dari kerusakan yang disebabkan oleh PLTU ini. Setiap pembangkit listrik harus diminta untuk melaksanakan survei epidemiologi tentang dampak kesehatan terhadap penduduk setempat dan pencemaran lingkungan di dekat pembangkit
12
listrik, kemudian mempublikasikan hasilnya secara transparan, dan datang dengan langkah-langkah jangka panjang yang jelas untuk mengurangi kerusakan. 3. Dilihat dari sisi standar: Indonesia masih memiliki kesulitan dalam memprediksi konsentrasi nasional PM2.5 dan menilai kerusakan nyata yang disebabkannya, karena stasiun pemantauan tidak cukup untuk memantau seluruh negeri. Namun, hasil pengukuran terbatas yang dilakukan pemerintah menunjukkan konsentrasi PM2.5 di kota-kota seperti Jakarta, Pekanbaru, Surabaya di tahun 2012 saja telah mencapai hampir 2 kali lebih tinggi dari pedoman WHO 10μg/m 3, akibat pencemaran berbagai sumber. Pemerintah kita perlu memperketat standar PM2.5
nasional.
Departemen
Kesehatan
harus
mengembangkan
langkahlangkah terbaik dan pedoman untuk mengukur dampak kesehatan dari PLTU Batubara di Indonesia termasuk Kabupaten Batang. 4. Dilihat dari Hukuman bagi Pelaku yang terlibat dalam PLTU yang Melanggar: Hukuman untuk PLTU Batubara yang menghasilkan polusi udara melebihi standar harus diperkuat dengan langkah-langkah yang lebih ketat untuk memantau emisi polutan udara dan menjatuhkan denda berat pada pembangkit listrik yang bersangkutan. Kita harus memungut biaya tambahan sebagai denda untuk NOx (salah satu sekunder PM2.5). Kita harus secara tepat memberikan denda dan sanksi kepada produsen listrik agar bertanggung jawab atas kelebihan emisi polusi udara, dalam rangka mendorong mereka untuk tidak melanggar hukum dan melampaui batas emisi. 5. Dilihat dari Pemantauan Untuk Indonesia, langkah pertama untuk mengelola PM2.5 secara efektif adalah memperluas dan memperkuat jaringan pemantauan sistematis di seluruh negeri, mengidentifikasi sumber emisi utama, dan melakukan penelitian dukungan terhadap kesehatan, lingkungan, sosial, dan dampak ekonomi akibat polutan tersebut. Selain itu, perlu juga untuk memperkenalkan sistem manajemen sumber emisi yang sistematis dan dapat diakses publik berdasarkan penelitian dan pemantauan data. Pemerintah harus mewajibkan pemeriksaan rutin dengan perangkat polusi-kontrol pada pembangkit listrik dan memperkuat
13
pemantauan dan hukuman untuk pembangkit dengan emisi polutan yang berlebih. 6. Dilihat dari Penggunaan Energi Terbarukan Langkah yang paling penting yang dapat kita ambil adalah untuk menggantikan PLTU Batubara, baik yang sudah ada maupun yang masih dalam perencanaan, dengan rencana yang jelas dan strategis untuk efisiensi energi, net metering , tersedianya sistem smart grid , dan pengembangan nasional sumber daya energi terbarukan termasuk panas bumi. Indonesia harus meningkatkan pasokan listri k dari energi terbarukan dalam rencana pembangunannya. Saat ini, pemerintah menetapkan target energi terbarukan sebesar 25% pada tahun 2025 yang itu pun masih dilihat pesimis oleh berbagai pihak mengingat belum didukung oleh regulasi-regulasi yang diperlukan. Ini masih jauh dari pencapaian negaranegara lain yang sudah lebih awal berusaha meninggalkan Batubara dan beralih pada pengembangan energi terbarukan yang lebih ambisius, s eperti China yang berkembang pesat dalam pemanfaatan tenaga angin dan tenaga matahari.
14
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
Berdasarkan semua pembahasan yang sudah dipaparkan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Batang yaitu sebagai berikut: 1. Pembangunan PLTU dengan bahan baku batubara telah terbukti memberikan dampak yang buruk terhadap terjadinya degradasi lingkungan. Oleh karena itu, rencana pembangunan PLTU Batang diprediksi akan memberikan dampak lingkungan baik kepada Kabupaten Batang itu sendiri maupun kabupaten lain di sekitar laut utara Pulau Jawa. 2. Rencana pembangunan PLTU Batang diestimasi akan menimbulkan dampak buruk terhadap tingkat kesehatan masyarakat baik di Kabupaten Batang itu sendiri maupun kabupaten lain yang dekat dengan PLTU Batang tersebut. Diprediksi munculnya pembangunan PLTU Batang akan memicu munculnya berbagai macam penyakit terutama penyakit gangguan pernafasan. 3. Upaya preventif dari adanya pembangunan PLTU Batang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pengetatan aturan dan sanksi hukum, pengetatan AMDAL, pengetatan SOP, dan peningkatan pemantauan dari operasi dan aktivitas pembangunan PLTU Batang tersebut. B. Saran
Kepedulian dan perhatian yang lebih terhadap lingkungan dari pemangku kebijakan (pemerintah), dinas terkait PLTU, dan masyarakat Batang pada khususnya perlu direnungkan dan ditingkatkan. Hal ini agar pembangunan PLTU Batang nantinya tidak hanya berorientasi pada penyediaan listrik semata, namun juga mempedulikan kelestarian alam dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. C. Keterbatasan
Makalah ilmiah ini hanya membahas deskripsi AMDAL dari rencana pembangunan PLTU Batang secara
umum. Jadi
pembahasannya belum
mengerucut dan masih memungkinkan untuk disempurnakan lagi oleh peneliti lain melalui makalah ilmiah selanjutnya.
15
DAFTAR PUSTAKA
Greenpeace. 2015. Ringkasan Ancaman Maut PLTU Batubara “Bagaimana Ketergantungan Pemerintah Indonesia Terhadap Batubara Mengancam Kehidupan Rakyat”. Jakarta. Mega Plaza Lt. 5, HR. Rasuna Said Kav. C3. @ greenpeace.org. Mukhlis, Imam. 2009. Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis. Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 14 Nomor 3. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Jawa Timur. Pranadji, Tri. 2005. Keserakahan, Kemiskinan, dan Kerusakan Lingkungan “Pintu Gerbang Pencermatan dan Penguatan Nilai-nilai Bdaya Indonesia pada Milenium ke-3. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 3 No. 4. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. Prasetyo, P. Eko. 2009. Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta. Beta Offset Yogyakarta. Prishardoyo, Bambang. 2008. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2002 – 2005. JEJAK. Jurusan EP Unnes. Semarang. Republik Indonesia. Pasal 23 UU No. 32 Tahun 2009. Tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan
(AMDAL).
Peraturan
Perundang-undangan.
Sekertariat Negara. Jakarta Pusat. Republik Indonesia. UU No.32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11. Tentang Analisis Mengenai
Dampak
Lingkungan
(AMDAL). Peraturan
Perundang-
undangan. Sekertariat Negara. Jakarta Pusat.
16
