BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Secara jujur harus diakui bahwa sejarah Peradilan Agama di Indonesia, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah cukup memakan waktu yang sangat panjang, sepanjang agama Islam itu sendiri eksis di Indonesia. Dikatakan demikian, karena memang Islam adalahagama hukum, dalam arti sebuah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta (hablumminallah) yang hablumminallah) yang sepenuhnya dapat di lakukan oleh pemeluk agama Islam secara pribadi ( person) person) dan juga mengandung kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya ( hablumminannas) hablumminannas) dan dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan bantuan penyelenggaraan negara untuk melaksanakannya secara pripurna. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Islam dan hukum Islam selalu berjalan beriringan tidak dapat di pisah-pisahkan. Oleh karena itu pertumbuhan Islam selalu dikuti oleh pertumbuhan hukum islamitu sendiri. Jabatan hakim dalam Islam merupakan kelengkapan pelaksanaan syariat islam. Sedangkan peradilan itu sendiri merupakan kewajiban kolektif , yakni sesuatu yang dapat ada dan harus dilakukan dalam keadaan bagaimanapun juga. Peradilan Islam di Indonesia yang di kenal dengan Peradilan Agama keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka karena ketika Islam mulai berkembang di Nusantara, Peradilan Agama juga telah t elah muncul bersamaan dengan perkembangan kelompok di kala itu, kemudian memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini karena masyarakat Islam sebagai anggota masyarakat adalah orang yang paling mentaati hukum dalam pergaulan orang perseorangan maupun pergaulan umum. Peradilan Agama yang telah lama di kenal masyarakat muncul sebelum datangnya penjajah Belanda yang banyak mengalami pasang surut hingga sekarang, pada mulanya Peradian Islam sangat sederhana sesuai dengan kesederhanaan masyarakat dan perkara-perkara yang di ajukanya kepadanya pada
awal islam, lalu berkembang sesuai dengan kebutuhan hokum yang berkembang dalam Masyarakat. Sehingga dalam makalah ini akan membahas mengenai keberadaan atau eksistensi dan tugas Peradilan Agama pada masa orde lama hingga sekarang, sehingga dengan pembahasan ini kita dapat memahami sejarah Peradilan Agama pada masa orde lama hingga sekarang, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua khususnya khususnya pemakalah pribadi. B. Dasar Hukum
Dalam lingkungan Peradilan Agama diIndonesia, dasar hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan secara garis besar terbagi menjadi dua; yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil (hukum acara).
1. Hukum Materiil Peradilan Agama Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh. Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (Hukum Positif) dan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh karya ulama, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum, maka hukum-hukum materiil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Berikut adalah hukum materil yang digunakan dalam Peradilan Agama: a. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk. b. Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tangal 18 februari 1968 yang merupakan pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukkan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. c. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan d. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksa an UU No. 1 Tahun 1974 e. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
f. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006 g. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam h. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat i.
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
j.
Rancangan Undang-undang terkait hukum materiil PA yang masih dalam proses legislasi :
1) RUU Terapan Peradilan Agama 2) RUU Perbankan Syariah 3) RUU SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional) 4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Hukum Formil Peradilan Agama Hukum Formil/Hukum Prosedural / Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan Umum, kecuali hal-hal hal -hal yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut: a. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv) Hukum acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka Raad van Justitie dan Residentie gerecht. Saat ini secara umum B.Rv sudah tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata lainnya. b. Inlandsh Reglement (IR) Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan Hukum acara ini dirubah namanya menjadi Het Herzience Indonesie Reglement (HIR) atau disebut juga Reglemen Indonesia yang diperBaharui (RIB) yang diberlakukan dengan Stb. 1848 Nomor 16 dan Stb. 1941 nomor 44.
c. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. d. Bugerlijke Wetbook voon Indonesie (BW) BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku ke IV tentang Pembuktian, yang termuat dalam pasal 1865 s/d 1993. e. Wetboek van Koophandel (WvK) WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur juga penerapan acara dalam praktek peradilan, khususnya pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Dan terdapat juga hukum acara perdata yang diatur dalam Failissements Verodering (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stb. 1906 nomor 348. f. Peraturan Perundang-undangan 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa Madura sedang daerah diluar Jawa diatur dalam pasal 199-205 R.Bg. 2) Undang-undang
Nomor
4
Tahun
2004
tentang
kekuasaan
Kehakiman. Dalam UU memuat beberapa ketentuan tentang Hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia. 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung . 4) Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004. Dalam UU ini diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Pradilan Umum tersebut.
5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang perkawinan tersebut. 6) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada pasal 54 dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam UU ini. 7) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi hukum Islam, yang terdiri dari tiga buku yaitu hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf. g. Yurisprudensi Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama. Hakim tidak terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Indonesia tidak menganut asas ‘The bidding force of precedent”, jadi hakim bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi atau menggunakannya. h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan sumber hukum acara dalam praktik peradilan terhadap persoalan hukum yang dihadapi hakim. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana Undang-undang. i.
Dokrin atau Ilmu Pengetahuan
Menurut Sudikno Mertokusumo (1988:8), dokrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim dapat mengadili dengan berpedoman Hukum Acara Perdata yang digali dari dokrin atau ilmu pengetahuan ini. Dokrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.
C. Tujuan Magang/ PPL
Program magang telah memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah di peroleh dari bangku perkuliahan. Oleh karena itu mahasiswa dituntut agar mampu melakukan analisis apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Berdasarkan perkara-perkara yang di hadapi Pengadilan Agama kelas I A Makassar maka adapun tujuan magang pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar adalah memberikan informasi secara mendetail kepada para mahasiswa tentang peran dan fungsi Pengadilan Agama Kelas I A Makassar dalam melayani masyarakat. D. Manfaat Magang/ PPL
Adapun manfaat dari program magang antara lain: 1. Bagi instansi, untuk memberikan konstribusi berupa pemikiran maupun tindakan yang dapat memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh instansi. 2. Bagi peserta magang (mahasiswa/i): a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui secara langsung dunia kerja yang sesungguhnya. b. Mengetahui bagaimana pengelolaan teknik dan cara melayani para pencari keadilan. c. Melatih kedisiplinan, tanggungjawab, kreatif, motivasi kerja, kerjasama, etika dalam bekerja. d. Menambah wawasan bagi peserta magang (mahasiswa/i) PPL e. Mengetahui
perkara-perkara
yang
terdapat
dalam
Persidangan
di
Pengadilan Agama Kelas I A Makassar. f. Mengetahui struktur oganisasi dan bagian-bagian yang ada di Pengadilan Agama g. Meningkatkan tali silaturahmi antara segenap karyawan dan pelaku Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) maupun dari pihak lembaga yaitu Universitas Muslim Indonesia.
E. Metode Kegiatan
Dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Peradilan ini metode yang di gunakan adalah sebagai berikut : 1. Tanya jawab Setelah prosesi persidangan selesai ketua majelis memberi kesempatan kepada peserta Praktik Peradilan untuk mengajukan pertanyaan kepada para hakim ataupun panitra mengenai apa-apa yang tidak di mengerti oleh peserta praktik selama prosesi persidangan. 2. Menyaksikan Prosesi Sidang Pada metode ini peserta praktek peradilan berkesempatan untuk masuk ruang sidang dan menyaksikan proses beracara majelis sidang, baik sidang yang di buka untuk umum maupun sidang yang tertutup untuk umum. 3. Penyusunan Laporan Praktik Kuliah Lapangan Laporan Praktikum adalah salah satu tugas akhir mahasiswa praktikum sekaligus sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan kegiatan kuliah lapangan. F.
Tempat dan Waktu
Kegiatan Praktik Kuliah Lapangan dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A. Mahasiswa melaksanakan praktikum mulai dari tanggal 16 maret 2016 s/d 1 juni 2016 dengan asumsi jumlah prtemuan adalah 12 hari karena pertemuan hanya dilakukan 1 kali pertemuan dalam seminggu yaitu pada hari rabu. Kegiatan praktikum dilaksanakan pada pukul 08:00 WIB dan berakhir pada pukul 11: 45 WIB (sebelum melaksanakan shalat dzuhur).
BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A
A. Pengertian dan Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 1. Pengertian Pengadilan Agama
Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang PA “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-4undang ini ”. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.
Setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbaharui dengan UU No.3 tahun 2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang pengadilan agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 adalah “ Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini ”. Dalam definisi pengadilan agama tersebut kata “Perdata” dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk: 1. Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan pelanggaran
atas
undang-undang
perkawinan
dan
peraturan
pelaksanaannya. 2. Untuk
memperkuat
landasan
hukum
Mahkamah
Syariah
dalam
melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan Qonun.
2. Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau halhal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah. Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka , bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal
ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.
Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:
1) Wilayah Yurisdiksi Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut: a. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar; b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone; d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan. 2) Keadaan Gedung Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m2untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil
mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M 2 dan Luas Bangunan 1.887,5 M 2 .
a. Keadaan Pegawai dari Masa ke masa
Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Ha ya dan Nisma. Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah Volume perkara. Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa : Ketua Pertama : K.H. Chalid Husain
Periode Tahun 1960 s/d Tahun 1962 Ketua Kedua : K.H. Syekh Alwi Al Ahdal
Periode Tahun 1962 s/d Tahun 1964
Ketua Ketiga : K.H. Haruna Rasyid
Periode Tahun 1964 s/d Tahun 1976 Ketua Keempat : K.H. Chalid Husain
Periode Tahun 1976 s/d Tahun 1986 Ketua Kelima : Drs. H. Jusmi Hakim, S.H
Periode Tahun 1986 s/d Tahun 1996 Ketua Keenam : Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H
Periode Tahun 1996 s/d Tahun 1998 Ketua Ketujuh : Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M. H
Periode Tahun 1998 s/d Tahun 2004 Ketua Kedelapan : Drs. H. M. Tahir R, S.H.
Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2005 Ketua Kesembilan : Drs. Anwar Rahmad, M.H.
Periode Tahun 2005 s/d Tahun 2008 Ketua Kesepuluh : Drs. Khaeril R, M.H.
Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2010 Ketua Kesebelas : Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H
Periode Tahun 2010 s/d 2013 Ketua Duabelas
: Drs. H. Usman S,SH
Periode Tahun 2013 s/d 2014
Ketua Tigabelas
: Drs. Moh. Yasya', SH.,MH.
Periode Tahun 2014 s/d sekarang
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas I A Makassar
Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.
Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan
pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan
masyarakat.
profesionalisme
dalam
Profesionalisme, proses
mengandung
penegakan hukum,
arti
yang
luas,
profesionalisme
dalam
penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan
visi
tersebut.
Misi
Pengadilan
Agama
tersebut
adalah
:
1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan. 2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. 3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. Misi Pertama
“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman"
Kedua
“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1). menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2). mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3). menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran,
sedangkan
pengawasan
yang
efektif
mempunyai
sasaran
penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan” Ketiga
“Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”. Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupak an jalan menuju reformasi hukum.” Keempat
“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana
gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain"
BAB III PEMBAHASAN A. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama
Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang PA “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-4undang ini ”. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam. Setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbaharui dengan UU No.3 tahun 2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang pengadilan agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 adalah “ Pe ngadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini ”.
Dalam definisi pengadilan agama tersebut kata “Perdata” dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk:
1. Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan pelanggaran
atas
undang-undang
perkawinan
dan
peraturan
pelaksanaannya. 2. Untuk
memperkuat
landasan
hukum
Mahkamah
Syariah
dalam
melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan Qonun
Dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara –
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:
1. Perkawinan 2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan Wakaf dan shadaqoh
Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syari’ah tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syari’ah, asuransi syari’ah, pasar modal syari’ah, dan pegadaian syari’ah. Perkembanagan ini tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya. Selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi syari’ah harus melalui peradilan umum. Menyadari hal ini, maka dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 tahun 1989 maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu :
1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan b. Kewarisan c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Shadaqah h. Infaq, dan i.
Ekonomi syari’ah
2. Diberikan tugas dan wewenag penyelesaian sengketa hak milik atau keperdataan lainnya. Dalam pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain daalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Demi terbentuknya pengadilan yang cepat dan efesien maka pasal 50 UU No.7 tahun 1989 diubah menjadi dua ayat yaitu : Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lainnya dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khususnya mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Tujuan diberinya wewenang tersebut kepada Pengadilan Agama adalah untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa hak milik atau keperdataan lainnya tersebut yang sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Peradilan Agama. 3. Diberi tugas dan wewenang memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap orang yang telah melihat atau menyaksikan awal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadlan, awal bulan Syawal dan tahun baru Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk rukyat Hilal. B. Tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan
1. Tahap pemeriksaan dalam persidangan pada tingkat pertama: 1. Gugatan/Permohonan 2. Jawaban/Rekonpensi
3. Replik/jawaban Rekonpensi 4. Duplik/Replik Rekonpensi 5. Duplik Rekonpensi 6. Pembuktian 7. Kesimpulan 8. Putusan 9. Eksekusi (jika tidak ada upaya hukum banding dari yang dikalahkan).
2. Tahap pemeriksaan dalam persidangan pada tingkat kedua (banding) adalah sebagai berikut: 1) Memori Banding yang dibuat Pembanding/kuasanya 2) Kontra Memori Banding yang dibuat Terbanding/kuasanya 3) Eksekusi (jika tidak ada upaya hukum Kasasi dari yang dikalahkan) 3. Sedangkan tahap pemeriksaan dalam persidangan pada tingkat kasasi adalah sebagai berikut: 1) Memori Kasasi yang dibuat Pemohon Kasasi/kuasanya 2) Kontra Memori Kasasi yang dibuat Termohon Kasasi/kuasanya. 3) Eksekusi dan PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi. 4) Kekuasaan Peradilan Agama
Kekuasaan Peradilan menyangkut dua hal, yaitu ”kekuasaan relatif” dan ”kekuasaan absolut.
a. Kekuasaan Relatif
Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Purworejo dengan Pengadilan Agama Kebumen. Sebagaimana pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 berbunyi : Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau ibukota kabupaten , dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) menyatakan pada dasarnya tempat
kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian
b. Kekuasaan Absolut. Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan berhubungan dengan jenis perkara
atau
jenis
Pengadilan
atau
tingkatan
Pengadilan.
Kekuasaan Absolut Peradilan Agama UU No. 3 Th. 2006 adalah sebagai berikut: 1. Perkawinan, jenis perkara di bidang ini meliputi Izin beristri lebih dari satu orang, Izin perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat , Dispensasi kawin, Pencegahan perkawinan, dan lain-lain. 2. Waris, Yang dimaksud dengan”waris”adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuian siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. 3. Wasiat, Yang dimaksud dengan ”wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada oranglainatau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggl dunia. 4. Hibah, Yang dimaksud dengan ”hibah ” adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. 5. Wakaf, Yang dimaksud dengan ”wakaf” adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari’ah 6. Zakat, Yang dimaksud dengan ”zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
7. Infaq, Yang dimaksud dengan ”infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT. 8. Shadaqah, Yang dimaksud dengan ”shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridhoAllah SWT. dan pahala semata. 9. Ekonomi Syari’ah, Yang dimaksud dengan ”ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsi p syari’ah antara lain meliputi, Bank syari’ah; Lembaga keuangan mikro syari’ah; Asuransi syari’ah; Reansyuransi syari’ah; Reksa dana syari’ah; Obligasi syari’ah
dansuratberharga
berjangka
menengah
syari’ah; Sekuritas
syari’ah; Pembiayaan syari’ah; Penggadaian syari’ah; Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; Bisnis syari’ah. C. Tugas-tugas lain Peradilan Agama.
1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta , ”Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijr iah” atas permintaan Dep. Agama. 2. Memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat; 3. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang; 4. Asas dan sifat Hukum Acara Peradilan Agama. 5. Asas dan Sifat Hukum Acara Peradilan Agama. Hukum Acara Peradilan Agama pada asasnya dilakukan dengan: 1) Asas
Personalitas
Keislaman,
merupakan
kekuasaan
mutlak
pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus,
yang
melalui
kekuasaan
memeriksa,
memutus,
dan
menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama
islam. ketentuan tentang asas personalitas keislaman yaitu kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam menangani, memutuskan perkara orang-orang islam, telah tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) undang-undan No 7 th 1989. Dengan demikian asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum, meskipun demikian untuk menentukan asas ini yang berakit menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama adalah : agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hubungan hukum adalah agama islam hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum islam. 2) Asas kebebasan, Asas kebebasan adalah asas yang dimiliki oleh setiap badan peradilan. Kebebasan yang dimaksud disini adalah tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penangan suatu perkara oleh pengadilan atau majelis hukum. Ikut campur tangn ini contohnya berupa pemaksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yidisial, ancaman, dan lain sebagainya. Asas ini dapat ditemui dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Beracara dengan hadir sendiri ; Beracara dengan memajukan permohonan ; Pemeriksaan dalam sidang terbuka; Beracara tidak dengan cuma-Cuma; Asas ini tertuang dalam keteua Pasal 4 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Beracara cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap orang pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam mewujudkan asas ini maka orang akan enggan beracara di pengadilan agama. (1) Hakim mendengar kedua belah pihak ; (2) Pemeriksaan perkara secara lisan ; (3) Terikatnya Hakim kepada alat pembuktian ; (4) Keputusan Hakim memuat alasan-alasan.
D. Tugas Para Pegawai Pengadilan Agama a. Ketua Pengadilan Agama 1. Syarat Ketua pengadilan Agama
a) Warga Negara Indonesia b) Beragama Islam c) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa d) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 e) Sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam f) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban g) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela h) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap j) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pengadilan Agama
Menurut pasal 13 Ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009, seorang Hakim Pengadilan Agama baru dianggap memenuhi syarat untuk diangkat menjabat sebagai Ketua berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama. Pejabat yang berwenang mengangkat hakim menjadi ketua atau wakil ketua Pengadilan Agama ialah Ketua Mahkamah Agung. Pemberhentian dari jabatan ketua atau wakil ketua sejalan dengan pengangkatan seperti yang diatur dalam pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 yakni diberhentikan oleh Mahkamah Agung. 3. Tugas Pokok Ketua Pengadilan Agama
Tugas pokok Ketua Pengadilan Agama terdiri dari :
a) Mengatur pembagian tugas para hakim; b) Membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; c) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perakara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili maka perkara itu didahulukan; d) Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; e) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita di daer ah hukumnya; f) Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita;
b. Wakil Ketua Pengadilan Agama 1. Syarat Wakil Ketua Pengadilan Agama
a) Warga Negara Indonesia; b) Beragama Islam; c) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; d) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e) Sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; g) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; h) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua
Pengadilan
Agama
diperlukan
pengalamn
sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan.
2. Tugas Pokok Wakil Ketua Pengadilan Agama
Tugas pokok Wakil Ketua Pengadilan Agama terdiri dari : a) Membantu ketua dalam tugasnya sehari-hari; b) Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan; c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
c. Hakim
Menurut Pasal 11 Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, wajar apabila undang-undang menentukan syarat, pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah yang sesuai dengan jabatan tersebut. 1. Pengangkatan dan syarat Hakim Pengadilan Agama
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat pada pasal 13 ayat 1 UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut : a) Warga Negara Indonesia (WNI); b) Beragama Islam; c) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; e) Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana yang menguasai hukum Islam; f) Lulus pendidikan hakim;
g) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; h) Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 tahun; i) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; j) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Pemberhentian Hakim
Mengenai
pemberhentian
hakim,
sama
prosedurnya
dengan
pengangkatan hakim. Pemberhentian hakim dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 15 ayat (1a) UU Nomor 50 tahun 2009. Undang-undang mengenai dua jenis pemberhentian. Setiap jenis pemberhentian didasarkan atas alasan-alasan tertentu yakni pemberhentian dengan “hormat” dan pemberhentian dengan “tidak hormat”. 1) Pemberhentian dengan hormat, alasan-alasan pemberhentian hakim dengan hormat dari jabatannya yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 50 Tahun 2009, karena: -
Atas permintaan sendiri secara tertulis;
-
Sakit jasmani atau rohani terus menerus;
-
Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan agama dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama;
-
Tidak cakap dalam menjalankan tugas.
2) Pemberhentian Tidak Hormat, alasan-alasan pemberhentian hakim tidak dengan hormat dari jabatannya yang diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 50 Tahun 2009, karena:
-
Dipidana
penjara
berdasarkan
karena
putusan
melakukan
pengadilan
kejahatan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap; -
Melakukan perbuatan tercela;
-
Terus-menerus
melalaikan
kewajiban
dalam
menjalankan tugas pekerjaannya selama 3 bulan; -
Melanggar sumpah atau janji jabatan;
-
Melanggar larangan rangkap, menurut Pasal 17, Hakim tidak boleh merangkap menjadi: Pelaksana putusan pengadilan; berkaitan
Wali
dengan
pengampu, suatu
dan
perkara
jabatan yang
yang
diperiksa
olehnya; Pengusaha; Tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.
3. Tugas Hakim a) Tugas Yustisial
Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut : 1) Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 1970); 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 tahun1970); 3) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR / pasal 154 Rbg); 4) Memimpin persidangan (pasal 15 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 1970); 5) Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 (1) UU Nomor 14 tahun 1970);
6) Meminutur berkas perkara ( 184 (3), 186 (2) HIR) ; 7) Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU Nomor 14 tahun 1970); 8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU Nomor 14 tahun 1970); 9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1) UU Nomor 14 tahun 1970); 10) Mengawasi penasehat hukum.
b) Tugas Non Yustisial
Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas-tugas non yustisial, yaitu : 1) Tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang; 2) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal; 3) Sebagai rohaniawan sumpah jabatan; 4) Memberikan penyuluhan hukum; 5) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah; 6) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya
c) Tugas Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara :
1. Konstatiring , yaitu dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim. Konstatiring ialah meliputi : 1) Memeriksa identitas para pihak; 2) Memeriksa kuasa hukum para pihak; 3) Mendamaikan para pihak; 4) Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara; 5) Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan para pihak;
6) Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa; 7) Memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian; 8) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan; 9) Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak; 10) Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku
2. Kualifisir , yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan yang meliputi : 1) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara; 2) Merumuskan pokok perkara; 3) Mempertimbangkan beban pembuktian; 4) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa atau fakta hukum; 5) Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan juridis faktafakta hukum menurut hukum pembuktian; 6) Mempertimbangkan
jawaban,
keberatan,
dan
sangkalan-
sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian; 7) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau faktafakta yang terbukti dengan petitum; 8) Menemukan hukumnya baik hukum tertulis maupun yang tak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya; 9) Mempertimbangkan biaya perkara.
3. Konstituiring, yang dituangkan dalam amar putusan (dictum) : 1) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan; 2) Mengadili seluruh petitum; 3) Mengadili tidak lebih dari petitum kecuali undang-undang menentukan lain; 4) Menetapkan biaya perkara.
4. Panitera Kedudukan Panitera
merupakan
unsur
pembantu
ketua
dan
bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan, membuat salinan putusan. Menerima dan mengirimkan berkas perkara, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. a. Panitera a) Syarat Panitera Pengadilan Agama
Agar seseorang dapat diangkat menjadi Panitera atau sekretaris Pengadilan Agama, calon harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 27 UU Nomor 50 tahun 2009, yaitu :
Warga Negara Indonesia;
Beragama Islam;
Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
Berijazah sarjana Syari’ah atau sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang yang menguasai hukum Islam;
Berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai wakil Panitera atau 5 tahun sebagai panitera muda pengadilan agama atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama;
Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
b) Pemberhentian Panitera Pengadilan Agama
Mengenai pengangkatan dan pemberhentian Panitera diatur dalam pasal 36 UU Nomor 7 tahun 1989. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Menteri Agama.
c) Tugas Panitera Pengadilan Agama
Tugas Panitera Pengadilan Agama terdiri dari :
Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti;
Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat putusan atau penetapan majelis;
Menyusun berita acara persidangan;
Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan;
Membuat semua daftar perkara yang diterima kepaniteraan;
Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bertanggung jawab kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;
Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir;
Membuat akta-akta :
- Permohonan banding - Pemberitahuan adanya permohonan banding - Penyampaian salinan memori atau kontra memori banding - Pemberitahuan membaca atau memeriksa berkas perkara - Pemberitahuan putusan banding - Pencabutan permohonan banding - Permohonan kasasi
- Pemberitahuan adanya permohonan kasasi - Pemberitahuan memori kasasi - Penyampaian salinan memori kasasi atau kontra memori kasasi - Penerimaan kontra memori kasasi - Tidak menerima memori kasasi - Pencabutan pemohonan kasasi - Pemberitahuan putusan kasasi - Permohonan peninjauan kembali - Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali - Penerimaan atau penyampaian jawaban pemohonan peninjauan kembali - Penyampaian salinan putusan penijauan kembali kepada pemohon
peninjauan kembali - Pembuatan akta yang menurut undang-undang atau peraturan diharuskan
dibuat oleh panitera - Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan - Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas negar - Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan
penijauan kembali - Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang
diperintahkan oleh ketua pengadilan agama - Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan
atau diperintahkan oleh ketua pengadila agama - Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua
pengadilan agama - Membuat akta cerai
b. Wakil Panitera
Secara umum wakil panitera bertugas :
Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengawasi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain;
Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan;
Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya
c. Panitera Muda Hukum 1. Panitera Muda Hukum bertugas :
1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan; 2) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, dan menyimpan arsip berkas perkara; 3) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyat, sumpah jabatan atau PNS, penelitian dan lain sebagainya serta melaporkannya kepada pimpinan; 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya
2. Panitera Muda Permohonan
Panitera Muda Permohonan bertugas melaksanakan tugas panitera muda gugatan dalam bidang perkara permohonan. Termasuk dalam perkara permohonan ialah permohonan petolongan pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi akta Ahli waris di bawah tangan dan lain-lainnya.
3. Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Gugatan bertugas : 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan; 3) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan; 4) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya; 5) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila dimintanya 6) Menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali; 7) Menyerahakan arsip berkas pekara kepada panitera muda hukum.
d. Panitera Pengganti
Panitera Pengganti bertugas : 1) Membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya siding pengadilan; 2) Membantu hakim dalam hal; 3) Membuat penetapan hari sidang; 4) Membuat penetapan sita jaminan; 5) Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya; 6) Membuat penetapan-penetapan lainnya; 7) Mengetik putusan atau penetapan sidang; 8) Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan atau Permohonan, pada Petugas Meja Kedua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya: -
Penundaan sidang serta alasan-alasannya;
-
Amar putusan sela (kalau ada);
-
Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya dan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebu;
-
Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan atau Permohonan (Petugas Meja Ketiga) apabila telah selesai diminutasi.
e. Sekretaris
Sama halnya dengan Pengadilan Negeri, di Pengadilan Agama juga ada Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dimana jabatan sekretaris dirangkap oleh panitera pengadilan. Dengan melihat pengaturan ini maka persyaratan untuk menjadi sekretaris adalah sama dengan persyaratan untuk menjadi panitera. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. Tugas pokok dan fungsi sekretaris adalah sebagai berikut : 1) Berkoordinasi
dengan
Ketua
Pengadilan
Agama
dalam
merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, Administarsi umum dan administrasi lainya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. f.
Wakil Sekretaris
Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan bertanggungjawab
sebagi
pejabat
pembuat
komitmen
atau
penanggugjawab kegiatan yang menggerakan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggungjawab kepada Panitera atau Sekretaris. g. Kepala Urusan Umum
Tugas
pokok
merencanakan
dan
dan
fungsi
Kepala
melaksanakan
Urusan
pengurusan
Umum surat
adalah
menyurat,
perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Umum antara lain: 1. Membantu wakil sekretaris dan memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian umum; 2. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun; 3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; 4. Membagi
tugas
kepada
bawahan
dan
menentukan
penanggung jawab kegiatan; 5. Menggerakkan
dan
mengarahkan
pelaksanaan
tugas
bawahan; 6. Memantau pelaksanaan tugas bawahan; 7. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun; 8. Menyiapkan
bahan
konsep
rumusan
kebijaksanaan
pimpinan dibidang Sub. Bagian Umum; 9. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait; 10. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; 11. Mengadakan
konsultasi
dengan
atasan
setiap
saat
diperlukan; 12. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 13. Membuat Laporan Tahunan (LT), Laporan Mutasi Barang Triwulan(LMBT) dan Kartu Inventaris Barang (KIB), dan lain-lain yang berkaitan dengan umum.; 14. Mengusulkan penghapusan barang milik Negara atau kekayaan negara;
15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 16. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
h. Kepala Urusan Keuangan
Tugas pokok Kepala Urusan Keuangan adalah merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama kecuali
mengenai
pengelolaan
biaya
perkara
serta
mengawasi,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Keuangan antara lain : 1. Membantu wakil sekertaris yang memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian keuangan; 2. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun; 3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan bersama-sama Sub. Bagian Umum; 4. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Sub Bagian Keuangan; 5. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait; 6. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; 7. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 8. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 9. Sebagai anggota Tim Pengelola Biaya Kepaniteraan bertugas membantu kelancaran tugas Tim Pengelola, Bendaharawan Pengguna dan Atasan Langsung Bendaharawan; 10. Membuat laporan tentang Keuangan secara berkala/sesuai dengan aplikasi; 11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan i.
Kepala Urusan Kepegawaian
Tugas pokok Kepala Urusan Kepegawaian adalah merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Pengadilan
Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Kepegawaian antara lain : 1. Membantu wakil sekretaris dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Sub Bagian kepegawaian; 2. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun; 3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; 4. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan disidang Sub bagian kepegawain; 5. Mengurus hak-hak pegawai dibidang kepegawaian; 6. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait; 7. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; 8. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di Sub bagian kepegawain; 9. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 10. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun; 11. Menyiapkan daftar untuk penilaian pekerjaan bagi seluruh pegawai pengadilan agama; 12. Menyiapkan daftar hadir untuk seluruh karyawan dan merekap serta mengarsipkannya sebagai bahan laporan kepegawaian; 13. Membuat semua data dibidang kepegawaian; 14. Membuat laporan tentang segala macam mutasi dibidang kepegawaian; 15. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 16. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan j.
Juru Sita dan Juru Sita Pengganti
1. Syarat-syarat Juru Sita dan Juru Sita Pengganti
Ketentuan mengenai syarat-syarat juru sita diatur dalam pasal 39 UU Nomor 50 Tahun 2009, yakni:
1) Warga Negara Indonesia 2) Beragama Islam 3) Bertakwa Kepada Tuhan YME 4) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 5) Berijazah
serendah-rendahnya
sekolah
lanjutan
tingkat
atas
(SLTA) 6)
Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai juru sita pengganti
Syarat-syarat yang ditentukan untuk juru sita sama dengan juru sita pengganti. Perbedaan terletak pada masalah pengalaman kerja. Jika untuk juru sita syarat pengalaman kerjanya minimal 3 tahun menjadi juru sita pengganti. Maka untuk juru sita pengganti, syaratnya pengalaman kerjanya minimal 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama. 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita atau Juru Sita Pengganti
Pengangkatan dan pemberhentian juru sita dan juru sita pengganti diatur didalam pasal 40 UU nomor 3 tahun 2006 : 1) Juru sita diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan agama yang bersangkutan; 2) Juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
3. Tugas Pokok Juru Sita atau Juru Sita Pengganti
Tugas Pokok Juru Sita atau Juru Sita Pengganti bertugas : 1) Melaksanakan
semua
perintah
yang
diberikan
oleh
Ketua
Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera; 2) Menyampaikan
pengumuman-pengumuman,
teguran-teguran,
protes-protes dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang; 3) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta suratsuratnya yang sah apabila menyita tanah;
4) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Badan Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP.10/1961 jo. Pasal 198-199 HIR) 5) Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acaranya yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. 6) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya; 7) Melaksanakan
tugas
di
wilayah
Pengadilan
Agama
yang
bersangkutan; 8) Panitera karena jabatannya adalah juga pelaksanaan tugas kejurusitaan. Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja juru sita diatur dalam Kep. Ketua MA No. KMA/055/SK/X/1996 Tanggal 30-10-96. E. Prosedur Berperkara Dalam Pengadilan Agama Makassar 1. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak
a. Prosedur :
1. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami) atau Kuasanya :
a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg. Jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); b. Permohonan dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R. Bg Jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); c. Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon. 2. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah : a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); b. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006). 3. Permohonan tersebut memuat :
a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). 4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); 5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg. Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R. Bg.). b. Proses Penyelesaian Perkara :
1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar’iah; 2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan. 3. Tahapan-tahapan : a. Tahapan Persidangan: 1) Pada
pemeriksaan
sidang
pertama,
hakim
berusaha
mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003); 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R. Bd.).
b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar’iah atas permohonan cerai talak sebagai berikut : 1) Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut. 2) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut. 3) Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru. 4) Apabila
permohonan
dikabulkan
dan
putusan
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka : -
Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
-
Pengadilan agama/mahkamah syar’iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar Talak;
-
Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebutdan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
-
Setelah
ikrar
talak
diucapkan
panitera
berkewajiban
memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.
2. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat a. Prosedur :
Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Istri) atau Kuasan ya 1. Gugatan yang diajukan: a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg. Jo. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg Jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); c. Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat. 2. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah : a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); b. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974); c.
Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
d.
Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar’iah yan g daerah
hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006). 3. Gugatan tersebut memuat : a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). 4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); 5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg. Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R. Bg.). 6. Penggugat
dan
Tergugat
atau
kuasanya
menghadiri
persidangan
berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R. Bg.) b. Prosedur Penyelesaian Perkara:
1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar’iah; 2. Penggugat
dan
Tergugat
dipanggil
oleh
pengadilan
agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan; 3.
Tahapan – tahapan : a. Tahapan Persidangan 1) Pada
pemeriksaan
sidang
pertama,
hakim
berusaha
mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003); 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R. Bg.). b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar’iah atas cerai gugat talak sebagai berikut: 1) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat
mengajukan
banding
melalui
pengadilan
agama/mahkamah syar’iah tersebut. 2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui
pengadilan
agama/mahkamah
syar’iah
tersebut; 3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru. 4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar’iah memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambatlambatnya 7 ( tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.
F.
Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak degan di bantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
a. Kewajiban Hakim Pemeriksa dan Kuasa Hukum
1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. 2)
Ketidakhadiran
pihak
turut
tergugat
tidak
menghalangi
pelaksanaan mediasi. 3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. 4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. 5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. 6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Permasalahan ini kepada para pihak yang bersengketa.
b. Hak Para Pihak Memilih Mediator
Para pihak berhak memilih mediator di antara Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, Advokat atau
akademisi hukum, Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, Hakim majelis pemeriksa perkara, Gabungan antara mediator. c. Batas Waktu Pemilihan Mediator
1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. 2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim. 3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas. 4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. 5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan
pemeriksa
pokok
perkara
yang
bersertifikat
pada
pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. 6) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator. d. Menempuh Mediasi Dengan Iktikad Baik
1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.
e. Tahap-tahap Proses Mediasi
1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim; 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari; 5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara; 6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. f.
Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal
1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. 2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. g. Tugas-tugas Mediator
1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. h. Keterlibatan Ahli
1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. 2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli; 3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses
mediasi
ditanggung
oleh
para
pihak
berdasarkan
kesepakatan. i.
Kesepakatan
1) mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. 2) dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak
wajib
menyatakan
secara
tertulis
persetujuan
atas
kesepakatan yang dicapai. 3) para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi
kesepakatan
perdamaian
untuk
menghindari
ada
kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. 4) pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang
telah
ditentukan
untuk
memberitahukan
kesepakatan
perdamaian. 5) pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
6) para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
j.
Tidak Ada Kesepakatan
1) setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebabsebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma No 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. 2) Segera
setelah
menerima
pemberitahuan
tersebut,
hakim
melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. 3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap
berwenang
untuk
mendorong
atau
mengusahakan
perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. 4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
Segala puji hanya milik Allah, Alhamdulillah dengan nikmat dan karunia Nya, penyusun telah menyelesaikan tugas Praktik Kuliah Lapangan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A. Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 16 maret s/d 1 juni 2016 ini terlaksana dengan lancar. Setelah menyelesaikan Praktik Kuliah Lapangan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut: 1. Praktisi Hukum Pengadila Agama adalah orang- orang yang secara fakta telah Mengaplikasikan syariat islam. Bahkan mereka termasuk orangorang yang berada di garuda terdepan dalam menerapkan syariat Islam. Meskipun wewenang mereka di batasi oleh undang-undang, sehingga ruang kekuasaan mereka hanya sebatas Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, shodaqoh, dan Ekonomi Syariah. 2. Kegiatan Praktik Kuliah Lapangan adalah kegiatan yang cukup urgen, karena dengan bekal kegiatan ini mahasiswa akan banyak mendapatkan pengetahuan teori baru maupun pengetahuan aplikasi keilmuan yang sudah di miliki. B. Saran
Seluruh rangkaian kegiatan praktek kuliah lapangan telah dilaksanakan mungkin ada beberapa hal yang sekiranya perlu di perbaiki dalam pelaksanaan PKL kedepan antara lain:
