LAPORAN PRAKTIKUM KESEHATAN MASYARAKAT DI PROGRAM DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF SEKSI PROMOSI KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR
OLEH NAMA NIM
: MARETALINIA : 10111001010
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2015
i
LAPORAN PRAKTIKUM KESEHATAN MASYARAKAT DI PROGRAM DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF SEKSI SEKSI PROMOSI KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR
Laporan ini dibuat sebagai syarat Telah menyelesaikan Praktikum Kesehatan Masyarakat Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
OLEH NAMA NIM
: MARETALINIA : 10111001010
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2015
ii
LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Praktikum Kesehatan Masyarakat Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya di Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ,Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dari tanggal 15 Desember 2014 sampai tanggal 15 Januari 2015, telah disahkan pada tanggal 05 Februari 2015.
Mengetahui, Universitas Sriwijaya
Indralaya, 05 Februari 2015 Dosen Pembimbing Materi
Iwan Stia Budi, S.KM, M.KM NIP 19771206 200312 1003
Asmaripa Ainy, S.Si, M.Kes NIP 19790915 200604 2005
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
iii
LEMBAR PERSETUJUAN
Laporan Praktikum Kesehatan Masyarakat mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dari tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 telah disetujui pada tanggal Februari 2015
Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan ilir
Pembimbing Lapangan
dr.Hj. Siska Susanti, M.Kes NIP 19661023 199803 2002
Desjon Priani, S.KM, M.Si NIP 19701230 199203 1 004
iv
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ‘alamiin. Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan ridha serta petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Kesehatan Masyarakat di Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ini. Laporan ini berisikan gambaran umum implementasi Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang merupakan salah satu program di Seksi Promkes. Laporan ini dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah Praktikum Kesehatan Masyarakat pada semester VIII Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Saya berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi segenap civitas akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir pada khususnya, serta bagi segenap pembaca pada umumnya. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan segala bentuk dukungan, bantuan, bimbingan, motivasi, serta do’a yang memacu dan membantu saya dalam pembuatan Laporan Praktikum Kesehatan Masyarakat ini: 1. Keluargaku: ayah, ibu, ayuk, sai, ana.
v
2. Bapak Iwan Stia Budi, S.KM, M.Kes Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya; 3. Ibu Elvi Sunarsih, S.KM, M.Kes, selaku Kepala Program Studi Ilmu Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya; 4. Ibu Asmaripa Ainy, S.Si, M.Kes, dosen pembimbing materi sekaligus motivator agar laporan ini segera diselesaikan. 5. Ibu dr. Hj.Siska Susanti,M.Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir; 6. Bapak Desjon Priani, S.KM, M.Si, selaku pembimbing lapangan kami dalam Praktikum Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, yang telah mengarahkan; 7. Bapak Priyadi, S.KM, selaku Kepala Bidang Promosi dan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir; 8. Bapak H. Asnawi S.KM, M.Kes, selaku Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir; 9. Pak Jalili, Bu Amiroh, Bu Yayu, Yuk Weni selaku staf Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, yang telah banyak membantu dan memfasilitasi pengumpulan data; 10. Ibu Susi Andriyani,S.Kep,Ners,M.Kep, selaku Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Program, yang telah membantu memfasilitasi kami dalam pengumpulan data; 11. Bapak Edy Rahman, S.KM, M.Si, selaku Kepala Bidang Farmasi, Makanan, Minuman, dan Kosmetika, yang telah memberikan motivasi dan pencerahan;
vi
12. Bapak Khairil anwar, S.KM, M.Kes selaku Kepala Seksi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, beserta Yuk Yuli dan Yuk Meri selaku Staf Seksi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, yang telah memberikan pengalaman baru dalam pemantauan dan pengawasan keamanan pangan. Terima kasih atas pengalaman lapangan yang berharga dan berkesan; 13. Seluruh Staf dan Karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, atas keramahtamahannya, serta segala bentuk bantuannya; 14. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Praktikum Kesehatan Masyarakat ini; 15. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya angkatan 2011, atas persaudaraannya, motivasi, semangat, dukungan, dan kebersamaannya. Terkhusus untuk rekan-rekan peserta Praktikum Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir: Nosi, Wulan, Ecy, terima kasih atas kebersamaan dan canda tawa serta silaturrahim yang terjalin selama menjalani Praktikum Kesehatan Masyarakat; 16. Kakak-kakak dan adik-adik tingkat di Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang selalu menjadi supporter sekaligus young motivator bagi saya selama menjalani dan menyusun Laporan Praktikum Kesehatan Masyarakat ini;
vii
17. Seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam proses Praktikum Kesehatan Masyarakat dan penyusunan laporan ini, yang tidak dapat saya jabarkan satu per satu. Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya selaku penyusun, membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan pembelajaran saya agar lebih di masa mendatang. Semoga Allah SWT. senantiasa meridhai dan membarakahi setiap langkah kita. Aamiin. Wassalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
Indralaya,
Februari 2015
Maretalinia NIM 10111001010
viii
DAFTAR ISI
Halaman Sampul Luar --------------------------------------------------------------- i Halaman Sampul Dalam -------------------------------------------------------------ii Halaman Pengesahan ---------------------------------------------------------------- iii Halaman Persetujuan ---------------------------------------------------------------- iv Kata Pengantar ------------------------------------------------------------------------ v Daftar Isi ------------------------------------------------------------------------------ ix Daftar Tabel ------------------------------------------------------------------------ xiii Daftar Bagan -------------------------------------------------------------------------- ix Daftar Grafik ------------------------------------------------------------------------ xv Daftar Lampiran -------------------------------------------------------------------- xvi BAB I
PENDAHULUAN ----------------------------------------------------- 1
1.1 Latar Belakang ----------------------------------------------------- 1 1.2 Tujuan --------------------------------------------------------------- 5 1.2.1
Tujuan Umum -------------------------------------------- 5
1.2.2
Tujuan Khusus -------------------------------------------- 6
1.3 Manfaat -------------------------------------------------------------- 6 1.3.1
Bagi Mahasiswa ------------------------------------------ 6
1.3.2
Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat ----------------- 7
1.3.3
Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ---------- 7
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan --------------------------------- 7
BAB II
1.4.1
Waktu PKM ----------------------------------------------- 7
1.4.2
Lokasi PKM ----------------------------------------------- 7
TINJAUAN PUSTAKA ---------------------------------------------- 7
1.1 Promosi Kesehatan ------------------------------------------------ 8 2.1.1
Sejarah Promosi Kesehatan------------------------------ 8
2.1.2 Pengertian Promosi Kesehatan-------------------------- 9 2.1.3 Visi dan Misi Promosi Kesehatan -------------------- 11 2.1.4 Strategi Promosi Kesehatan --------------------------- 12
ix
2.1.5 Sasaran Promosi Kesehatan --------------------------- 15 2.1.6 Ruang Lingkup Promosi Kesehatan ------------------ 15 2.1.7 Metode Promosi Kesehatan --------------------------- 16 2.1.8 Media Promosi Kesehatan ----------------------------- 17 2.1.9 Perencanaan Promosi Kesehatan --------------------- 19 2.2 Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif -------------------- 22 2.2.1 Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ---------------------- 22 2.2.2 Pelayanan Kesehatan Dasar --------------------------- 22 2.2.3 Kriteria Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif ----------- 23 2.2.4 Pendekatan Pengembangan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif---------------------------------- 24 2.2.5 Persiapan Pengembangan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif---------------------------------- 24 2.2.6 Penyelengaraan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif - 25 2.2.7 Peran Pemangku Kepentingan Di Berbagai Tingkatan Pemerintahan ------------------------------- 27 2.2.8 Indikator Keberhasilan Program Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif---------------------------------- 28 2.3 Konsep Manajemen 2.3.1 Pendekatan Ilmu Manajemen ------------------------- 29 2.3.2 Fungsi Manajemen-------------------------------------- 29 2.3.3 Sarana Manajemen -------------------------------------- 30 2.3.4 Perencanaan Kesehatan -------------------------------- 30 2.3.5 Pengorganisasian Kesehatan -------------------------- 31 2.3.6 Pengarahan dan Pengawasan Kesehatan ------------ 32 BAB III
DESKRIPSI TEMPAT PRAKTIKUM KESEHATAN MASYARAKAT --------------------------------- 33
3.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir 3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir -------------- 33 3.1.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan
x
Kabupaten Ogan Ilir ------------------------------------ 34 3.1.3 Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ----- 35 3.1.4 Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ------------------------------------ 35 3.1.5 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ------------------------------------ 36 3.1.6 Tenaga Kesehatan --------------------------------------- 38 3.1.7 Sarana Pelayanan Kesehatan -------------------------- 38 3.2 Gambaran Khusus Seksi Promosi Kesehatan ---------------- 39 3.2.1 Bidang Promosi dan Pelayanan Kesehatan---------- 39 3.2.2 Struktur Organisasi Seksi Promosi Kesehatan------ 42 3.2.3 Program Kerja Seksi Promosi Kesehatan ----------- 43 BAB IV
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN ------------------ 50
4.1 Komponen Input Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ------------------------------------------ 50 4.1.1 Kebijakan ------------------------------------------------ 50 4.1.2 Sumber Daya Manusia --------------------------------- 51 4.1.3 Sumber Dana -------------------------------------------- 53 4.1.4 Metode---------------------------------------------------- 54 4.1.5 Sarana dan Prasarana ----------------------------------- 55 4.1.6 Pengawasan ---------------------------------------------- 55 4.2 Komponen Proses Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ------------------------------------------- 56 4.2.1 Persiapan ------------------------------------------------- 56 4.2.2 Penyelenggaraan ---------------------------------------- 57 4.2.3 Pentahapan ----------------------------------------------- 58 4.2.4 Pembinaan Kelestarian --------------------------------- 59 4.2.5 Peran Pemangku Kepentingan ------------------------ 60 4.2.6 Pemantauan dan Evaluasi ------------------------------ 62 4.3 Komponen Output Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ------------------------------------------- 63
xi
4.4 Komponen Outcome Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ------------------------------------------- 66 BAB V
PENUTUP ------------------------------------------------------------ 68
5.1 Kesimpulan ------------------------------------------------------- 68 5.2 Saran --------------------------------------------------------------- 70 5.2.1 Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir --------------- 70 5.2.2 Puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir ------------------- 71 5.2.3 Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) --------------------- 71 5.2.4 Sektor Terkait Lainnya --------------------------------- 71 DAFTAR PUSTAKA ------------------------------------------------------------- 73 LAMPIRAN ------------------------------------------------------------------------ 76
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Daftar Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir ............................................ 38 Tabel 3.2 Distribusi Puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 .............................. 38 Tabel 4.1 SDM Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir ................ 51 Tabel 4.2 SDM Promosi Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir ......................... 52 Tabel 4.3 Pentahapan Desa/Kelurahan Siaga Aktif .......................................................... 58 Tabel 4.4 Pentahapan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2014 ................... 59
xiii
DAFTAR BAGAN
Bagan 2.1 Siklus Pemecahan Masalah Kesehatan oleh Masyarakat .................................. 25 Bagan 2.2 Keterlibatan pihak lain pada Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif .......... 28 Bagan 3.1 Struktur Organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.......................... 42
xiv
DAFTAR GRAFIK
Grafik 4.1 Jumlah Desa Siaga dan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Ogan Ilir ................... 64
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Rekapitulasi Pencapaian Desa Siaga Aktif Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011-2013
Lampiran 2
Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 112/KEP/KES/2011 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pembinaan Desa Siaga Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011
Lampiran 3 Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
Nomor
40/UN.9.1.10/DT/2015
Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Pembimbing Materi dan Pembimbing Lapangan Angkatan 2011 PKM FKM Unsri Tahun 2015 Lampiran 4
Surat Permohonan PKM
Lampiran 5
Surat Izin PKM dari Dinas Kesehatan OI
Lampiran 6
Lembar Pemantauan Kegiatan PKM
Lampiran 7
Lembar Bimbingan Kegiatan PKM
Lampiran 8
Daftar Hadir Mahasiswa PKM
Lampiran 9
Dokumentasi PKM
Lampiran 10 Surat Keterangan telah Selesai PKM Lampiran 11 Materi Presentasi PKM
xvi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28H dan 34 menuntut upaya strategis seluruh stakeholder untuk mewujudkan pemenuhannya yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut. Selaras dengan dasar hukum tersebut, WHO (World Health Organization) melalui Target Pembangunan Millennium ( Millenium Development Goals) tahun 2015 dengan delapan target yang lima diantaranya berkaitan langsung dengan kesehatan, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, serta melestarikan lingkungan hidup. Implementasi misi untuk mencapai MDG’s 2015 dituangkan dalam Visi Pembangunan Nasional 2005-2025: “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur ” yang secara khusus diimplementasikan dalam Visi Pembangunan Kesehatan Tahun 2010-2014 adalah “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” dengan misi 1) Meningkatkan dera jat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, 2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan, 3) Menjamin
1
ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan, dan 4) Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik (UU No 17 Tahun 2007). Untuk mencapai visi dan misi tersebut dibutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak tidak hanya stakeholder bidang kesehatan. Ujung tombak kesehatan masyarakat terletak pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang pada prinsipnya memberikan pelayanan kesehatan langsung pada masyarakat desa atau kelurahan. Pusat pelayanan kesehatan tingkat desa atau kelurahan akan berjalan dengan efektif jika didukung dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola secara mandiri sumber daya yang ada untuk meningkatkan status kesehatan serta mengatasi permasalahan kesehatannya. Wujud kemandirian masyarakat dapat terlihat dari kegiatan pemberdayaan masyakat yang terdiri dari kegiatan-kegiatan dalam wadah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat). Menurut Nasikun (2000) dalam Nawalah (2012) paradigma pembangunan baru berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan berbagai kepentingan masyarakat. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang merupakan salah satu program promosi kesehatan dengan konsep kemandirian yang langsung ditujukan pada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat hendaknya program ini mendapat perhatian lebih karena dampaknya yang menyeluruh di setiap aspek dan sebagian besar terfokuskan pada dampak aspek kesehatan. Masyarakat yang mandiri secara perlahan akan mampu mengatasi permasalahan kesalahan kesehatannya sehingga derajat kesehatannya pun akan semakin
2
meningkat secara perlahan namun pasti. Besarnya pengaruh program ini terhadap kesehatan masyarakat akan menunjukkan peran promosi kesehatan bagi masyarakat. Program promosi kesehatan lainnya belum ada yang komprehensif, terpadu dan menyeluruh seperti Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Program ini sejalan dengan kebijakan otonomi daerah sesuai Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR Tahun 2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dimana setiap daerah dapat secara mandiri mengelola progam ini. Kebijakan Desa siaga sudah dimulai pada tahun 2006 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Kriteria sebuah desa telah menjadi Desa Siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sesuai dengan visi Indonesia Sehat, salah satu sasaran terpenting yang harus dicapai yaitu pada akhir tahun 2008 seluruh desa telah menjadi Desa Siaga. Sampai dengan tahun 2009 tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1%) telah memulai upaya mewujudkan Desa Siaga, namun jumlah tersebut belum mencapai target 100% pada akhir tahun 2008 (Kemenkes RI, 2010). Konsep utama dari pemberdayaan masyarakat yaitu adanya upaya bersama yang berkelanjutan, terus menerus, dan berproses.
Strategi
pemberdayaan
masyarakat
dalam
menangani
permasalahan kesehatan pada Program Desa Siaga dilakukan melalui
3
peningkatan fungsi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (Misnaniarti dkk, 2011). Kebijakan tentang Desa Siaga diakselerasi menjadi Kebijakan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Pengembangan program Desa Siaga menjadi Desa Siaga Aktif terletak pada kriterianya, kriteria desa yang tergolong Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terdapat delapan kriteria yang dilaksanakan secara bertahap, sehingga evaluasi setiap desa akan
dikategorikan pada tahap Pratama, Madya, Purna dan Mandiri.
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota target cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada tahun 2015. Data Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 capaian Desa Siaga yaitu 76,34% yaitu 184 desa dari 241 desa dengan proporsi desa siaga aktif tahap Pratama 149 desa, desa siaga aktif tahap Madya 35 desa dan belum ada desa yang termasuk pada tahap Purnama dan Mandiri. Dampak adanya Program Desa Siaga di Kepulauan Mentawai terlihat dari penurunan jumlah bayi yang meninggal dengan difungsikannya sarana pelayanan kesehatan tingkat desa (Poskesdes) yaitu pada tahun 2006 dari 1000 kelahiran meninggal 29 bayi, tahun 2007 turun menjadi 25 bayi. Ibu yang meninggalpun berkurang dari 5 orang pada 2006 menjadi 4 orang pada 2007 (Ayuningtyas dkk, 2008).
4
Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2014, jumlah kematian balita di Kabupaten Ogan Ilir masih tinggi yaitu 48 kasus, serta angka kematian ibu 10 kasus.
Angka kesakitan berbasis lingkungan juga
masih tinggi, yaitu TB 575 kasus, pneumonia 3.934 kasus, diare 8.524 kasus, AFP non polio 12 kasus, demam berdarah dangue 118 kasus, malaria 19 kasus dan filariasis 1 kasus. Tingginya angka kasus tersebut menunjukkan belum adanya upaya terpadu pemerintah dan masyarakat khususnya pada program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang belum berjalan efektif. Pelaksanaan program Desa Siaga Aktif belum sepenuhnya diiringi dukungan penuh pemerintah daerah dan persiapan sumber daya, seperti tenaga kesehatan yang kompeten, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan lain-lain dengan memberdayakan kemampuan masyarakat (Kusuma, 2013). Masih tingginya angka kesakitan dan kematian pada beberapa penyakit, pelaksanaan program ini yang masih top-down serta dampak kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif inilah yang mendasari penulis untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif pada Seksi Promosi Kesehatan, Bidang Promosi dan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 1.2 Tujuan 1.2.1 Tujuan Umum
Meningkatkan
pengetahuan,
pemahaman,
kemampuan,
dan
keterampilan mahasiswa mengenai Manajemen Promosi Kesehatan dan Sistem Kebijakan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
5
khususnya di Seksi Promosi Kesehatan pada program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 1.2.2 Tujuan Khusus
1. Mengetahui cakupan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Ogan Ilir. 2. Mengetahui perencanaan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 3. Mengetahui pengorganisasian program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 4. Mengetahui pelaksanaan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 5. Mengetahui pengawasan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 1.3 Manfaat
Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan Praktikum Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir antara lain: 1.3.1 Bagi Mahasiswa
Sebagai sarana untuk menambah pengalaman dan pembelajaran di bagian peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan (AKK) dan dapat mendukung terlaksananya penyelesaian penyusunan skripsi.
6
1.3.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat
Sebagai wadah untuk membina dan meningkatkan kerja sama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang membutuhkan informasi mengenai kegiatan manajemen serta sebagai aspek kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Ogan Ilir. 1.3.3 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
1. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Ogan Ilir mengenai pemanfaatan manajemen program di bidang kesehatan. 2. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerja sama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Univeritas Sriwijaya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 1.4 Waktu Pelaksanaan dan Lokasi Praktikum Kesehatan Masyarakat (PKM) 1.4.1 Waktu PKM
Kegiatan Praktikum Kesehatan Masyarakat dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 15 Januari 2015 pada jam kerja (07.30 – 16.00 WIB). 1.4.2 Lokasi PKM
Lokasi Praktikum Kesehatan Masyarakat dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, yang beralamat di Jl. Lintas Timur Komplek Kantor Bupati Km.35 Telp/Fax 0711-580713 Indralaya.
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Promosi Kesehatan 2.1.1 Sejarah Promosi Kesehatan
Istilah Health Promotion (promosi kesehatan) sudah mulai dicetuskan setidaknya pada tahun 1986 ketika Konferensi Internasional Pertama tentang Health Promotion di Ottawa, Kanada. Saat itu dicanangkan The Ottawa Charter yang membahas definisi prinsip dasar Health Promotion. Istilah Promosi Kesehatan di Indonesia saat itu masih belum dikenal oleh banyak pihak, saat itu masih populer istilah penyuluhan kesehatan, KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), pemasaran sosial, mobilisasi sosial dll. Tahun 1994 kunjungan Direktur Health Promotion WHO Headquarter Geneva, Dr. Ilona Kickbush ke Indonesia banyak mengajarkan tentang Health Promotion (promosi kesehatan) bagi pejabat di Indonesia. Penggunaan istilah promosi kesehatan dipicu oleh perkembangan dunia internasional yang kemudian menghantarkan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Promosi Kesehatan ke-4 yang menghasilkan Deklarasi Jakarta, yang menjadi acuan kegiatan promosi kesehatan dunia (Hartono, 2011).
8
2.1.2 Pengertian Promosi Kesehatan
Secara definisi istilah promosi kesehatan dalam ilmu kesehatan masyarakat (health promotion) mempunyai dua pengertian. Pengertian promosi kesehatan yang pertama adalah sebagai bagian dari tingkat pencegahan penyakit. Level and Clark yang menyatakan adanya 4 tingkat pencegahan penyakit dalam perspektif kesehatan masyarakat, yakni: a. Health promotion (peningkatan/promosi kesehatan) b. Spesific protection (perlindungan khusus melalui imunisasi) c. Early
diagnosis and prompt treatment
(diagnosis dini dan
pengobatan segera) d. Diability
limitation
(membatasi
atau
mengurangi
terjadinya
kecacatan). e. Rehabilitation (pemulihan). Sedangkan pengertian yang kedua, promosi kesehatan diartikan sebagai upaya memasarkan, menyebarluaskan, mengenalkan atau “menjual” kesehatan. Dengan perkataan lain promosi kesehatan adalah “memasarkan” atau “menjual” atau “memperkenalkan” pesan-pesan kesehatan
atau
“upaya-upaya”
kesehatan,
sehingga
masyarakat
“menerima” atau “membeli” atau “mengenal” pesan-pesan kesehatan tersebut yang akhirnya masyarakat mau berperilaku hidup sehat (Notoatmodjo, 2005).
9
Pengertian/batasan atau definisi promkes dari beberapa ahli, antara lain: 1. Illona Kickbush menguraikan: “Promosi kesehatan lahir (emerged-out ) dari pendidikan kesehatan. Ada alasan untuk itu: 1) Para penyuluh/pendidik kesehatan masyarakat menjadi lebih sadar tentang perlunya sebuah pendekatan positif dalam pendidikan kesehatan, lebih dari sekedar pencegahan penyakit. 2) Menjadi semakin nyata bahwa pendidikan kesehatan akan lebih berdaya jika didukung dengan seperangkat upaya seperti legal environment and regulatory. 2. WHO memberikan definisi: “Promosi kesehatan adalah proses pembedayaan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan determinan
kesehatan
sehingga
dapat
meningkatkan
derajat
kesehatan mereka”. 3. Departemen Kesehatan merumuskan definisi: “Promosi
kesehatan
kemampuan
merupakan
masyarakat
dalam
upaya
untuk
mengendalikan
meningkatkan faktor-faktor
kesehatan, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (Kemenkes RI, 2008).
10
2.1.3 Visi dan Misi Promosi Kesehatan
Visi umum promosi kesehatan tidak terlepas dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 maupun misi WHO yakni meningkatnya
kemampuan
masyarakat
untuk
memelihara
dan
meningkatkan derajat kesehatan, baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga
produktif
secara
ekonomi
maupun
sosial.
Menurut
Notoatmodjo (2012) untuk mencapai visi tersebut, perlu upaya yang harus dilakukan berupa misi promosi kesehatan secara umum yang terdiri dari: 1. Advokasi ( Advocate) Melakukan advokasi terhadap para pengambil keputusan di berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Upaya advokasi dibutuhkan untuk membuat keputusan dan penentu kebijakan agar adanya dukungan dari sektor terkait. 2. Menjembatani ( Mediate) Menjadi jembatan dan menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Dalam melaksanakan program-program kesehatan perlu kerja sama dengan program lain di lingkungan kesehatan, maupun sektor lain yang terkait. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan kerja sama atau kemitraan ini peran promosi kesehatan diperlukan.
11
3. Memampukan ( Enable) Memberikan kemampuan atau keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri secara mandiri. Hal ini berarti kepada masyarakat diberikan kemampuan atau keterampilan agar mereka mandiri di bidang kesehatan, termasuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka.
2.1.4 Strategi Promosi Kesehatan
Menurut Notoatmodjo (2012) strategi ialah cara untuk mencapai atau mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan secara efektif dan efisien. 1. Strategi Global (Promosi Kesehatan) menurut WHO 1984 a. Advokasi (advocacy) Tujuan
advokasi
adalah
agar
para
pembuat
keputusan
mengeluarkan kebijakan-kebijakan antara lain dalam bentuk peraturan,
undang-undang,
instruksi,
dan sebagainya yang
menguntungkan kesehatan public. Bentuk kegiatan advokasi antara lain lobbying, pendekatan atau pembicaraan-pembicaraan formal atau informal terhadap para pembuat keputusan, penyajian isu-isu atau masalah-masalah kesehatan atau yang mempengaruhi kesehatan
masyarakat
setempat,
seminar-seminar
masalah
kesehatan dan sebagainya.
12
b. Dukungan sosial ( social support) Kegiatan yang ditujukan kepada para tokoh masyarakat, baik formal (guru, lurah, camat, petugas kesehatan, dan sebagainya) maupun
informal
(tokoh
agama,
tokoh
masyarakat
dan
sebagainya). Tujuannya agar kegiatan atau program kesehatan tersebut memperoleh dukungan dari para tokoh masyarakat. c. Pemberdayaan masyarakat (empowerment) Pemberdayaan ini ditujukan kepada masyarakat langsung, sebagai sasaran primer atau utama promosi kesehatan. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. 2. Strategi Promosi Kesehatan Berdasarkan Piagam Ottawa (Ottawa Charter) Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa-Canada tahun 1986 menghasilkan Piagam Ottawa dan salah satunya rumusan strategi promosi kesehatan yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) butir. 1. Kebijakan berwawasan kesehatan (healthy public policy) Kebijakan ini ditujukan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan, sehingga dikeluarkan atau dikembangkannya kebijakan-kebijakan pembangunan yang berwawasan kesehatan. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan pembangunan di bidang
13
apa saja harus mempertimbangkan dampak kesehatannya bagi masyarakat. 2. Lingkungan yang mendukung ( supportive environment) Kegiatan untuk mengembangkan jaringan kemitraan dan suasana yang mendukung, ditujukan kepada para pemimpin organisasi masyarakat serta pengelola tempat-tempat umum. 3. Reorientasi pelayanan kesehatan (reorient health service) Orientasi baru kesehatan masyarakat harus melibatkan pihak pemberi pelayanan kesehatan ( provider ) dan penerima pelayanan kesehatan (konsumer ). Keterlibatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan berarti memberdayakan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya sendiri. 4. Keterampilan individu ( personal skill) Kesehatan masyarakat adalah kesehatan agregat, yang terdiri dari kelompok, keluarga, dan individu. Oleh sebab itu kesehatan masyarakat terwujud apabila kesehatan kelompok,
kesehatan
masing-masing keluarga, dan kesehatan individu terwujud. 5. Gerakan masyarakat (community action) Kesehatan masyarakat adalah perwujudan kesehatan kelompok, keluarga, dan individu. Oleh sebab itu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat akan efektif apabila unsur-unsur yang ada di masyarakat tersebut bergerak bersama-sama.
14
2.1.5 Sasaran Promosi Kesehatan
Keterbatasan sumber daya, akan menyebabkan kegiatan promosi kesehatan tidak efektif dilakukan untuk seluruh sasaran promosi kesehatan. Maka dari itu perlu adanya pentahapan sasaran promosi kesehatan. Tiga kelompok sasaran promosi kesehatan yaitu: 1. Sasaran Primer ( Primary Target ) Masyarakat pada umumnya menjadi sasaran langsung segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. 2. Sasaran Sekunder (Secondary Target ) Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya. Disebut sasaran sekunder karena dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok ini diharapkan untuk selanjutnya kelompok ini memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat di sekitarnya. 3. Sasaran Tersier (Tertiary Target ) Para pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik di tingkat pusat, maupun daerah adalah sasaran tersier promosi kesehatan. Dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh kelompok ini akan mempunyai dampak terhadap perilaku tokoh masyarakat dan juga masyarakat umum (Notoatmodjo, 2012). 2.1.6 Ruang Lingkup Promosi Kesehatan
1. Ruang Lingkup Berdasarkan Aspek Kesehatan a. Promosi kesehatan pada aspek preventif-promotif
15
b. Promosi kesehatan pada aspek penyembuhan dan pemulihan (kuratif – rehabilitatif) 2. Ruang
Lingkup
Promosi
Kesehatan
Berdasarkan
Tatanan
Pelaksanaan a. Promosi kesehatan pada tatanan keluarga (rumah tangga) b. Promosi kesehatan pada tatanan sekolah c. Promosi kesehatan di tempat kerja d. Promosi kesehatan di tempat-tempat umum e. Fasilitas pelayanan kesehatan 3. Ruang Lingkup Berdasarkan Tingkat Pelayanan a. Promosi kesehatan b. Perlindungan khusus c. Diagnosis dini dan pengobatan segera d. Pembatasan cacat e. Rehabilitasi (Notoatmodjo, 2012). 2.1.7 Metode Promosi Kesehatan
Notoatmodjo (2005) menyebutkan metode promosi kesehatan disesuaikan dengan sasaran promosi kesehatan agar pelaksanaan promosi kesehatan berjalan efektif dan efisien. 1. Metode Promosi Individual (Perorangan) Dalam
promosi
kesehatan,
metode
yang
bersifat
individual
digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang
16
yang telah mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Bentuk pendekatan ini antara lain: a. Bimbingan dan penyuluhan b. Interview (wawancara) 2. Metode Promosi Kelompok Dalam memilih metode promosi kelompok, harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. a. Kelompok Besar ( > 15 orang) : Ceramah dan seminar b. Kelompok Kecil ( < 15 orang) : Diskusi, curah pendapat,bola salju,kelompok-kelompok kecil, Role Play, Permainan Simulasi 3. Metode Promosi Kesehatan Massa a. Ceramah umum b. Pidato/diskusi c. Simulasi d. Tulisan e. Bill board
2.1.8 Media Promosi Kesehatan
Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya
17
yang akhirnya dapat berubah perilakunya kearah positif terhadap kesehatan. Menurut Notoatmodjo (2005) penggolongan tersebut: 1. Penggolongan media promosi kesehatan berdasarkan bentuk umum penggunaannya. a. Bahan bacaan: Modul, buku rujukan/bacaan, folder,leaflet,dll b. Bahan peragaan: poster tunggal, poster seri, fliptchart , dll 2. Penggolongan media promosi kesehatan berdasarkan cara produksi a. Media cetak, yaitu suatu media statis dan mengutamakan pesan pesan visual. Media cetak pada umumnya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar, foto dalam tata warna. Macammacamnya: - Poster - Leaflet - Brosur - Majalah - Surat kabar - Lembar balik - Sticker dan pamphlet b. Media elektronik, yaitu suatu media bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesannya. Macammacamnya yaitu: - TV - Radio
18
- Film - Video film - Cassette - CD - VCD c. Media luar ruangan yaitu media yang menyampaikan pesannya di luar ruang secara umum melalui media cetak dan elektronika secara statis, misalnya: - Papan reklame - Spanduk - Pameran - Banner - TV layar lebar 2.1.9 Perencanaan Promosi Kesehatan
Perencanaan dalam promosi kesehatana menurut Notoatmodjo (2005): I. Menentukan kebutuhan promosi kesehatan 1. Diagnosis masalah Diagnosis dapat dilakukan dengan kerangka Precede-Proceed dengan fase antara lain: Fase 1: Diagnosis Sosial Fase 2: Diagnosis Epidemiologi Fase 3: Diagnosis Perilaku dan Lingkungan Fase 4: Diagnosis Pendidikan dan Organisasional
19
Fase 5: Diagnosis Administratif dan Kebijakan Sumber data untuk mendukung diagnosis masalah dapat bersumber dari dokumen yang ada, langsung dari masyarakat, petugas kesehatan di lapangan serta tokoh masyarakat. 2. Menetapkan prioritas masalah Langkah menetapkan prioritas masalah: a. Menentukan status kesehatan masyarakat b. Menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada. c. Menentukan hubungan antara status kesehatan dengan pelayanan kesehatan di masyarakat. d. Menentukan determinan masalah kesehatan masyarakat. II. Mengembangkan komponen promosi kesehatan 1. Menentukan tujuan promosi kesehatan Pada dasarnya tujuan utama promosi kesehatan adalah untuk mencapai 3 hal yaitu: a. Peningkatan pengetahuan dan atau sikap masyarakat b. Peningkatan perilaku masyarakat c. Peningkatan status kesehatan masyarakat 2. Menentukan sasaran promosi kesehatan Sasaran promosi kesehatan dan sasaran pendidikan kesehatan tidak selalu sama, oleh karena itu harus ditetapkan sasaran langsung dan tidak langsung.
20
3. Menentukan isi promosi kesehatan Isi promosi kesehatan sederhana, menggunakan gambar dan bahasa setempat sehingga sasaran merasa bahwa pesan tersebut memang benar ditujukan untuknya. 4. Menentukan metode yang akan digunakan Metode disesuaikan dengan aspek yang akan dicapai. Aspek pengetahuan metode yang tepat dengan penyuluhan langsung, poster, spanduk dll. Aspek sikap metode yang tepat dengan contoh konkrit dengan tampilan foto dan video. Untuk aspek keterampilan
harus
diberi
kesempatan
untuk
mencoba
keterampilan tersebut. 5. Menentukan media yang akan digunakan Media yang dipilih harus tergantung pada jenis sasarannya, tingkat pendidikan sasaran, aspek yang ingin dicapai, metode yang digunakan dan sumber daya yang ada. 6. Menyusun rencana evaluasi Penjabaran kapan evaluasi akan dilaksanakan, dimana dan kelompok sasaran mana yang akan dievaluasi dan siapa yang akan melaksanakan evaluasi. 7. Menyusun jadwal pelaksanaan Merupakan penjabaran dari waktu, tempat dan pelaksanaan yang biasanya disajikan dalam bentuk gan chart.
21
2.2 Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 2.2.1 Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
Desa atau kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain atau kelurahan, yang: 1. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yag ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya. 2. Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Kemenkes RI, 2010). 2.2.2 Pelayanan Kesehatan Dasar
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Desa Siaga Aktif atau Kelurahan Siaga Aktif diselenggarakan melalui berbagai UKBM, serta kegiatan kader dan masyarakat. Pelayanan ini selanjutnya didukung oleh sarana-sarana kesehatan yang ada seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, dan Rumah Sakit. Teknis pelaksanaan pelayanan mengacu kepada petunjuk-petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan dengan pengawasan dan bimbingan dari Puskesmas (Kemenkes RI,
22
2010). Kelengkapan sarana dan prasarana pada Poskesdes turut menjadi indikator keberhasilan Program Desa Siaga (Kusuma, 2013). 2.2.3 Kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
Program Desa Siaga yang dicanangkan pada tahun 2006 menetapkan kriteria Desa Siaga adalah Desa yang mempunyai minimal 1 Poskesdes (Pos Kesehatan Desa). Untuk menjamin kemantapan dan kelestarian,
pengembangan
Desa
dan
Kelurahan
Siaga
Aktif
dilaksanakan secara bertahap, dengan memperhatikan kriteria atau unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Kepedulian
Pemerintah
Desa
atau
Kelurahan
dan
pemuka
masyarakat terhadap Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin dari keberadaan dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan. 2. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari. 4. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan (a) survailans berbasis masyarakat, (b) penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, (c) penyehatan lingkungan. 5. Tercakupnya (terakomodasinya) pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran Desa atau Kelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha.
23
6. Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 7. Peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi
dan
mengatur tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 8. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga di desa atau kelurahan. 2.2.4 Pendekatan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
1. Urusan wajib pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota 2. Dukungan kebijakan di Tingkat Desa dan Kelurahan 3. Integrasi dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Orgen et al (2003) dalam Hill et al (2013) pendekatan konsep “siaga” yang kemudian menjadi trand dilakukan dengan proses mengurangi dan mensintesis proses yang kompleks menjadi tunggal dan luas serta dikomunikasikan dengan keseluruhan. 2.2.5 Persiapan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
Sasaran program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif salah satunya adalah
ibu
hamil.
Persiapan
Desa
Siaga
dalam
menangani
kegawatdaruratan ibu hamil terdiri dari Siaga (Siap – Antar – Jaga): 1. Siap, yaitu dengan mengenal dan mendata kehamilan yang ada di desa, menganjurkan warga untuk menggunakan jasa bidan, memberi pengetahuan akan pentingnya peran aktif dan kesiagaan suami. 2. Antar, yaitu merencanakan dan menyiapkan sistem angkutan desa untuk menangani kasus darurat, merencanakan pengumpulan dana
24
dan
menginformasikan
bahwa
bantuan
tersedia
untuk
yang
membutuhkan. 3. Jaga, yaitu menganjurkan suami untuk selalu mendampingi istri ke Puskesmas/Rumah Sakit pada kasus darurat, mengingatkan keluarga agar memastikan kecukupan gizi dan menjaga kondisi kesehatan ibu hamil (Hill et al, 2013). 2.2.6 Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
Langkah-langkah dalam memfasilitasi siklus pemecahan masalah demi masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat desa atau kelurahan, yang secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:
Bagan 2.1 Siklus Pemecahan Masalah Kesehatan oleh Masyarakat
Sumber: Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (Kemenkes RI,2010)
25
1. Pengenalan Kondisi Desa atau Kelurahan Di Tidore, pengenalan kondisi dilakukan dengan keberadaan forum desa/kelurahan, kader kesehatan, kemudahan akses pelayanan kesehatan, UKBM, dana, ormas, peraturan kepala desa/ bupati serta PHBS desa (Musa dkk, 2013). 2. Identifikasi Masalah Kesehatan dan PHBS Kajian dari perumusan masalah terdiri dari memastikan keberadaan tingkat fisik,target fisik, Poskesdes, variasi, mengunjungi tempat lain, kemampuan kader dan masyarakat (Kusuma, 2012). 3. Musyawarah Desa/Kelurahan Bila dirasakan perlu, Musyawarah Desa/Kelurahan dapat dilakukan secara
berjenjang
dengan
terlebih
dulu
menyelenggarakan
Musyawarah Dusun atau Rukun Warga (RW). 4. Perencanaan Partisipatif Setelah diperolehnya kesepakatan dari warga desa atau kelurahan, KPM
dan
lembaga
kemasyarakatan
yang
ada
mengadakan
pertemuan-pertemuan secara intensif guna menyusun rencana pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan. 5. Pelaksanaan Kegiatan 1. Sementara
menunggu
proses
Musrenbang
selesai
dan
ditetapkannya alokasi dana Pemerintah, KPM/kader kesehatan
26
dan lembaga kemasyarakatan yang ada dapat memulai kegiatan dengan membentuk UKBM-UKBM yang diperlukan. 2. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dengan didampingi Perangkat Pemerintahan serta dibantu oleh para KPM/kader kesehatan dan fasilitator. 3. Tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab mengenai realisasi fisik, keuangan, dan administrasi kegiatan yang dilakukan, sesuai dengan rencana. 4. Apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga teknis kesehatan yang tidak dapat disediakan/dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dapat membantu masyarakat untuk menyediakan barang/jasa tersebut. 5. Pencatatan dan pelaporan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. 6. Pelatihan teknis, termasuk kursus-kursus penyegar, bagi para kader pelaksana UKBM. 2.2.7 Peran
Pemangku
Kepentingan
di
Berbagai
Tingkatan
Pemerintahan
Di tingkat pusat, keterlibatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Pokjanal Pusat dihubungkan secara horizontal, sedangkan di tingkat Provinsi koordinasi terjalin antara Pemerintah Provinsi dan Pokjanal Provinsi, di tingkat Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pokjanal Kabupaten/Kota.
27
Bagan 2.2 Keterlibatan Pihak Lain pada Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
Sumber: Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (Kemenkes RI,2010)
Pada tingkat Kecamatan terdiri dari Pemerintah Kecamatan dan Forum Desa/Kelurahan Siaga Tingkat Kecamatan, dan pada tingkat desa koordinasi horizontal antara Pemerintah Desa/Kelurahan, Forum Desa/Kelurahan
Siaga
Kemasyarakatan,
dan
Tingkat
Kader
Desa/Kelurahan,
Pemberdayaan
Masyarakat
Lembaga (KPM)
(Kemenkes RI, 2010). 2.2.8 Indikator Keberhasilan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
Keberhasilan pengembangan Desa atau Kelurahan Siaga Aktif di suatu desa atau kelurahan dapat dilihat dari pencapaian upaya-upaya yang dilakukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa atau Keluruhan.
28
2.3 Konsep Manajemen 2.3.1 Pendekatan Ilmu Manajemen
Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud yang nyata (Terry, 2013). Pendekatan manajemen antara lain: 1. Proses Pendekatan Operasional 2. Pendekatan Perilaku Manusia 3. Pendekatan Sistem Sosial 4. Pendekatan Sistem-Sistem 5. Pendekatan Kuantitatif
2.3.2 Fungsi Manajemen
Manajemen
sebagai
bentuk
kerja,
kerja
tersebutlah
yang
dinamakan fungsi manajemen. Menurut Alamsyah, 2012 fungsi manajemen terdiri dari: 1. Planning (perencanaan) Adalah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk pencapaiannya. 2. Organizing (pengorganisasian) Adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber
daya
(potensi)
yang
dimiliki
oleh
organisasi
dan
memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi.
29
3. Actuating
(directing,
commanding,
motivating,
staffing,
coordinating) atau fungsi penggerakan pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai keterampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia. 4. Controlling (monitoring) atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengdakan koreksi jika terjadi penyimpangan. 2.3.3 Sarana Manajemen
1. Men (Manusia) 2. Money (Uang) 3. Material (Bahan-bahan) 4. Machine (Bahan-bahan) 5. Metode (Cara) 6. Market (Pasar) 2.3.4 Perencanaan Kesehatan
Perencanaan
adalah
penentuan
serangkaian
tindakan
untuk
mencapai hasil yang diinginkan (Louis A. Allen). Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dibutuhkan untuk mengetahui apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan dalam rangka mencapai tujuan. Ciriciri perencanaan antara lain: 1. Bagian dari administrasi
30
Suatu perencanaan yang baik adalah menempatkan pekerjaan sebagian dari sistem administrasi secara keseluruhan. 2. Dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. 3. Berorientasi pada massa depan Artinya setiap pekerjaan yang dilaksanakan mendatangkan kebaikan pada masa yang akan datang. 4. Mampu menyelesaikan masalah 5. Mempunyai tujuan 6. Bersifat kelola Artinya bersifat wajar, logis, objektif, jelas, runtun dan telah disesuaikan dengan sumber daya. 2.3.5 Pengorganisasian Kesehatan
Salah satu bentuk pengorganisasian adalah mengatur personel atau staf yang ada di dalam rencana tersebut supaya berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan yang dicapai. Hal-hal yang perlu diorganisasikan ada dua macam, yakni: 1. Pengorganisasian kegiatan Ialah pengaturan berbagai yang ada di dalam rencana sehingga membentuk satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai kegiatan. 2. Pengorganisasian tenaga pelaksana Ialah mencakup pengaturan hak dan wewenang setiap tenaga pelaksana sehingga mempunyai penanggung jawabnya.
31
Proses pengorganisasian yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga semua kegiatan dan tenaga pelaksana dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan hasil pengorganisasian yaitu wadah yang terbentuk, yaitu yang disebut dengan organisasian (Alamsyah, 2011). 2.3.6 Pengarahan dan Pengawasan Kesehatan
Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengukur, menjaga organisasi, pencapaian tujuan dan sasaran, kepatuhan terhadap apa yang dilakukan dan menetapkan tingkat penyimpangan yang terjadi terhadap apa yang direncanakan sebelumnya. Metode pengawasan yang terdiri dari observasi atau pengamatan secara langsung terhadap suatu objek fenomena terhadap apa yang dikerjakan, analisis terhadap apa-apa yang dilakukan, melakukan pengumpulan data atau informasi dan tanggung jawab dari pimpinan (Alamsyah, 2011).
32
BAB III DESKRIPSI TEMPAT PRAKTIKUM KESEHATAN MASYARAKAT (PKM)
3.1 Gambaran Umum Lokasi PKM 3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir memiliki kedudukan, tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut: a. Kedudukan
1) Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan; 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Ogan Ilir melalui Sekretaris Daerah Ogan Ilir. b. Tugas Pokok
Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kesehatan.
33
c. Fungsi
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan; 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Ogan Ilir sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.1.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir a. Visi
Visi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2011-2015 adalah terwujudnya Kabupaten Ogan Ilir Sehat. b. Misi
Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas daya manusia kesehatan dan fasilitas kesehatan secara merata. 2. Meningkatkan
dan
memberdayakan
masyarakat
dibidang
kesehatan dengan melibatkan masyarakat dalam program program kesehatan sehingga mandiri untuk hidup sehat.
34
3.1.3 Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
Tujuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara adil dan merata; 2) Meningkatkan
ketersediaan,
keterjangkauan,
pemerataan,
pengembangan, keamanan dan pengawasan pengawasan obat dan makanan; 3) Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan serta pencegahan, penanganan dan penanggulangan penanggulangan penyakit dan bencana; 4) Meningkatkan mutu manajemen kesehatan yang profesional; 5) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya pelayanan kesehatan; 6) Meningkatkan promosi kesehatan. 3.1.4 Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
Adapun sasaran strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir adalah (Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab.Ogan Ilir Tahun 2013): 1) Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan; 2) Tersedianya sarana rujukan pelayanan kesehatan, yaitu RSUD dengan pelayanan yang bermutu; 3) Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan; 4) Meningkatnya manajemen obat dan perbekalan kesehatan;
35
5) Meningkatnya pengawasan obat dan makanan; 6) Meningkatnya lingkungan sehat; 7) Meningkatnya upaya penanggulangan masalah kesehatan terutama upaya pencegahan penyakit, khususnya penyakit menular dan tidak menular, KLB dan imunisasi serta meningkatnya pelaksanaan epidemiologi penyakit; 8) Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran; 9) Menyediakan data dasar kesehatan agar perencanaan, evaluasi dan pelaporan terselenggara dengan baik; 10) Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan; 11) Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita; 12) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan anak; 13) Meningkatnya status gizi masyarakat; 14) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. 3.1.5 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat membawahi: 1) Sub bagian Kepegawaian; 2) Sub bagian Keuangan;
36
3) Sub bagian Umum. c. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi: 1) Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Matra; 2) Seksi Penyehatan Lingkungan; 3) Seksi Pemberantasan Penyakit. d. Bidang
Promosi
dan
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat,
membawahi: 1) Seksi Promosi Kesehatan; 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 3) Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat. e. Bidang Farmasi, Makanan, Minuman dan Kosmetik, membawahi: 1) Seksi Obat, Alat Kesehatan; 2) Seksi Makanan dan Minuman; 3) Seksi Nafza, Batra dan Kosmetik. f. Bidang Perencanaan, Registrasi, Akreditasi dan Evaluasi Program, membawahi: 1) Seksi Penyusunan Program; 2) Seksi Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi; 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Program. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari: 1) Puskesmas; 2) Rumah Sakit Umum;
37
3) Lab.Kesda. h. Kelompok Jabatan Fungsional. 3.1.6 Tenaga Kesehatan Tabel 3.1 Daftar Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014
Tahun
Tenaga Medis
Dokter
dr gigi
Tenaga Keperawatan (Bidan, Perawat) Bidan
Perawat
Tenaga Kesehatan Tenaga KefarmaTenaga sian (Apoteker, Gizi Asisten Apoteker) (Ahli Tekns Gizi) Apotkr frmsi
Tenaga Kesehatan Masyara-kat (Kesmas, Sanitarian) S.KM
Sanitarian
Tenaga Teknisi Medis dan Fisio-terapis Teknisi
Fisiotrapis
2010
22
11
236
247
4
32
34
106
42
24
4
2011
23
12
254
265
8
30
35
127
33
24
6
2012
19
9
251
247
7
29
35
136
36
24
3
2013
21
10
330
241
8
27
33
114
35
25
3
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014
3.1.7 Sarana Pelayanan Kesehatan Tabel 3.2. Distribusi Puskesmas Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 No.
Kecamatan
1.
Indralaya
2.
3. 4.
Indralaya Utara
Indralaya Selatan Tanjung Raja
Puskesmas wilayah I Indralaya Simpang Timbangan Talang Aur Palem Raya Payakabung KTM Rambutan Tebing Gerinting Tanjung Raja Kerinjing
No.
Kecamatan
5. 6.
Sungai Pinang Payaraman
7.
Tanjung Batu
8.
Pemulutan Barat
Puskesmas wilayah I Sungai Pinang Payaraman
Tanjung Batu Sri Tanjung Talang Pangeran
38
Tabel 3.2. Distribusi Puskesmas Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 (lanjutan) No.
Kecamatan
1.
Pemulutan
2. 3. 4.
Pemulutan Selatan Rantau Panjang Rantau Alai
5. 6.
Lubuk Keliat Rambang Kuang
Puskesmas wilayah II Pemulutan Pegayut Sungai Lebung Sungai Keli Rantau Panjang Lebung Bandung Mekar Sari Betung Tambang Rambang
No.
Kecamatan
7. 8.
Muara Kuang Kandis
Puskesmas wilayah II Muara Kuang Kandis
Sumber: Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014
3.2 Gambaran Khusus di Seksi Promosi Kesehatan 3.2.1 Bidang Promosi dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Bidang Promosi dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari 3 seksi, yaitu: a) Seksi Promosi Kesehatan. Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas promosi kesehatan. b. Melaksanakan operasional promosi kesehatan c. Melaksanakan pengembangan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat. d. Melaksanakan penyebarluasan informasi kesehatan meliputi pesan kesehatan, metode penyuluhan, serta motivasi petugas kesehatan.
39
e. Melaksanakan pengkajian potensi dan permasalahan dalam pengembangan
JPKM
(Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Masyarakat) f. Melaksanakan
pembinaan
dan
pengendalian
Program
Penyelenggaraan JPKM. g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. h. Melaksanakan koordinasi promosi kesehatan dengan sub unit kerja lain lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. b) Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas : a. Melaksanakan, mengendalikan
merencanakan, tugas-tugas
dibidang
mengkoordinasikan, pelayanan
kesehatan
masyarakat. b. Melaksanakan rencana kegiatan program pelayanan kesehatan masyarakat. c. Mengkoordinasikan perencanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat .
40
d. Melaksanakan perumusan sasaran di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. e. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. f. Melaksanakan evaluasi tugas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. g. Melaporkan pelaksaan tugas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. h. Melaksanakan koordinasi/krjasama dan kemitraan dengan unit kerja instansi lembaga atau pihak ketiga dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat. i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh atasan. c) Seksi pembinaan Gizi Masyarakat Seksi pembinaan Gizi Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut: a. Seksi pembinaan Gizi Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan,mengkoordinasikan,
mengevaluasi
dan melaporkan tugas pembinaan gizi masyarakat.
41
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud ayat (1) diatas seksi pembinaan gizi masyarakat mempunyai fungsi: 1. Merancanakan
operasional
kegiatan
pembinaan
gizi
masyarakat. 2. Pelaksanaan pembinaan upaya penerapan pola peningkatan gizi dan integrasi program gizi. 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pembinaan gizi masyarakat. 4. Pelaksanaan
koordinasi
dengan
sub
unit
kerja
lain
dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 3.2.2 Struktur Organisasi Seksi Promosi Kesehatan Bagan 3.1 Struktur Organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Kepala Dinas Kesehatan
Bidang Perencanaan, Registrasi, Akreditasi dan Evaluasi Program
Bidang Promosi Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Bidang Farmasi, Makanan, Minuman dan Kosmetika
Seksi Promosi Kesehatan
Staf Pemegang Program
Staf Pemegang Program
Staf Pemegang Program
Staf Pemegang Program
Staf Pemegang Program
Sumber: Seksi Promkes Dinkes OI tahun 2014 42
3.2.3 Program Kerja Seksi Promosi Kesehatan 1. UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
Kesehatan
sekolah
diselenggarakan
untuk
meningkatkan
kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber
daya
manusia
yang
berkualitas.
Kesehatan
sekolah
diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lain (UU No 36 tahun 2009). 2. UKO (Upaya Kesehatan Olahraga)
Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja dan olahraga yang dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga dengan lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif, tanpa
mengabaikan
pendekatan
kuratif
dan
rehabilitatif.
Penyelenggaraannya oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (UU No 36 tahun 2009). 3. UKK (Upaya Kesehatan Kerja)
Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan meliputi pekerja di sektor formal dan informal yang berlaku bagi setiap orang selain pekerja
43
yang berada di lingkungan tempat kerja. Upaya kesehatan kerja berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja, serta pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya
kecelakaan
kerja.
Pengelola
tempat
kerja
wajib
bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No 36 tahun 2009). 4. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
Desa san kelurahan siaga aktif adalah bentuk pengembangan dari Desa Siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Desa atau kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain atau kelurahan, yang: 1. Penduduknya
dapat
mengakses
dengan
mudah
pelayanan
kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yag ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya. 2. Penduduknya
mengembangkan
UKBM
dan
melaksanakan
survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit,
44
kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan
lingkungan
sehingga
masyarakat
menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka Desa atau Kelurahan Siaga Aktif memiliki komponen (1) Pelayanan kesehatan dasar, (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM dan mendorong upaya surveilans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan
dan
penanggulangan
bencana
serta
penyehatan
lingkungan, (3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Untuk menjamin kemantapan dan kelestarian, pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan secara bertahap, dengan memperhatikan kriteria atau unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Kepedulian Pemerintah Desa atau Kelurahan dan pemuka masyarakat terhadap Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin dari keberadaan dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan. 2. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari.
45
4. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan (a) survailans berbasis
masyarakat,
(b)
penanggulangan
bencana
dan
kedaruratan kesehatan, (c) penyehatan lingkungan. 5. Tercakupnya (terakomodasinya) pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran Desa atau Kelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha. 6. Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 7. Peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi
dan
mengatur tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 8. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga
di
desa
atau
kelurahan
(KMK
Nomor
1529/Menkes/SK/X/2010). 5. JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan). Menurut UU nomor 24 tahu 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan sosial. BPJS dikelola oleh negara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bertanggung jawab langsung kepada presiden Republik Indonesia. BPJS memiliki tujuan besar yaitu untuk mempercepat tercapainya
46
universal coverage. Oleh karena itu BPJS harus bersifat “non for profit”
sehingga
lebih
menguntungkan
peserta
hasilnya
(sulastomo,2002). BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan ialah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan
dan
perlindungan
dalam
memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (UU No 24 tahun 2011). 6. Saka Bakti Husada
Satuan karya Pramuka Bakti Husada yaitu salah satu jenis Satuan Karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang kesehatan yang dapat diterapkan pada diri, keluarga, lingkungan dan pengembangan lapangan pekerjaan di bidang kewirausahaan. Anggota Saka Bakti Husada adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putra dan putri yang menjadi anggota gugusdepan di wilayah ranting atau canag yang mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan pengalaman di bidang keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu melalui Saka Bakti Husada. Sasaran dibentuknya Saka Bakti Husada adalah agar para anggota Gerakan Pramuka yang telah mengikuti kegiatan Saka tersebut:
47
a. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam bidang kesehatan, khususnya tenatang: 1) Lingkungan sehat 2) Keluarga sehat 3) Penanggulangan penyakit 4) Gizi 5) Obat 6) Perilaku hidup bersih dan sehat b. Mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan kepada para anggota Pramuka di gugusdepan (gudep) masing-masing. c. Memiliki sikap dan perilaku hidup sehat serta menjadi contoh bagi teman sebaya, keluarga dan masyarakat di lingkungannya. d. Mau dan mampu menyebarluaskan informasi kesehatan tersebut di atas kepada masyarakat (Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 154 Tahun 2011). 7. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu strategi yang dicanangkan oleh Departemen Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Millenium 2015 melalui rumusan visi dan misi Indonesia Sehat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyongsong Milenium Development Goals (MDGs). Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
48
(PHBS) merupakan prilaku yang dipraktekkan oleh setiap individu dengan kesadaran sendiri untuk meningkatkan kesehatannya dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. 10 indikator PHBS Rumah Tangga: 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2) Memberi bayi ASI Eksklusif 3) Menimbang balita setiap bulan 4) Menggunakan air bersih 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 6) Menggunakan jamban sehat 7) Memberantas jentik di rumah 8) Makan sayur dan buah setiap hari 9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari 10) Tidak merokok di dalam rumah (Kemenkes RI, 2009) 8. Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat)
JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat
miskin.
Pemerintah
berkewajiban
memberikan
kontribusi
Propinsi/Kabupaten/Kota sehingga
menghasilkan
pelayanan yang optimal (Kemenkes RI, 2008).
49
BAB IV HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Komponen Input Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 4.1.1 Kebijakan
Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan kerja sama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif antara lain: 1. Keputusan
Menteri
Kesehatan
564/MENKES/SK/VIII/2006
Republik
tentang
Indonesia
Pedoman
Nomor
Pelaksanaan
Pengembangan Desa Siaga. 2. Keputusan
Menteri
Kesehatan
1529/MENKES/SK/X/2010
Republik
tentang
Indonesia Pedoman
Nomor Umum
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (kerja sama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia). 3. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 112/KEP/KES/2011 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pembinaan Desa Siaga Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011.
50
4.1.2 Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terdiri atas Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Bukan Bidang Kesehatan. Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari: Tabel 4.1 SDM Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir No.
Nama
Jabatan
1.
Priyadi, S.KM
Kepala Bidang Promyankes
2.
H. Asnawi, SKM, M.Kes
Kepala Seksi Promkes
3.
Abdul Jalili,S.KM
Staf Promkes
4.
Amiroh Fitriani, S.Pd
Staf Promkes
5.
Weni Prasura,SST
Staf Promkes (pemegang program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif)
6.
Salvari
Gusti
Ayu Dwi Putri,
Staf Promkes
S.Kep, Ners Sumber: Seksi Promkes Dinkes OI tahun 2014
Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di wilayah kerja Puskesmas dibantu oleh tenaga promosi kesehatan di setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai wilayah kerjanya yang akan membantu desa dalam melaksanakan program tersebut.
51
Tabel 4.2 SDM Promosi Kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir No. 1.
Puskesmas Sri Tanjung
Nama Staf Promkes Refitaliah, S.KM
2. 3.
Sungai Pinang Simpang Timbangan
Arofah Elly Kusnaini, S.Kep
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Tanjung Batu Payaraman Indralaya Kandis Tanjung Raja Sungai Keli KTM Rambutan Talang Pangeran Kerinjing Talang Aur Pegayut Payakabung
Yenni Nuniyanti Sudianto Ernawati, S.KM Asperi, S.KM Elly Yusmita, S.KM Rena Rayendra, Am.Kep Marlia, S.KM Ihsan Panca Putra, S.KM Elita Dewi Sawitri Yenni Soptariny, S.KM Septi Maynanti, S.KM Elsa Fitri
16. 17. 18. 19. 20.
Palemraya Sungai Lebung Rantau Panjang Muara Kuang Tambang Rambang
Elfita Agustina Sofie Eka
21. 22. 23. 24. 25.
Mekar Sari Lebung Bandung Pemulutan Betung Tebing Gerinting
Sarastuti Aulia Nuraini, Am.Kep Heriyanto Yeni Darsita Marlina, S.KM
Heri Herawati
Sumber: Seksi Promkes Dinkes OI tahun 2014
Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif pada tingkat desa didukung dengan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan antara lain 23 bidan desa siaga dan 760 kader kesehatan se Kabupaten Ogan Ilir. Bidan desa menjadi salah satu SDM yang menentukan keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Siaga dalam
52
upaya menurunkan AKI, AKB, dan angka kelahiran (Nawalah dkk, 2012). Sumber Daya Manusia Bukan Bidang Kesehatan yang juga terlibat dalam pengembangan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 112/KEP/KES/2011 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pembinaan Desa Siaga Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 (terlampir) terdiri dari Bupati dan Dinas, Badan serta Instansi lainnya. Namun di sisi lain menurut Nawalah dkk (2012) peran “orang luar” hendaknya jangan berperan sebagai “pembina” dan “penyuluh” melainkan sebagai “fasilitator” yang bertugas memudahkan, mendorong, dan memfasilitasi kelompok sosial dalam pemberdayaan masyarakat. 4.1.3 Sumber Dana
Sumber dana dalam pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2014 total dana untuk seksi Promosi Kesehatan yaitu Rp.
496.220.000,-
yang
termasuk
di
dalamnya
dana
untuk
pengembangan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Pengembangan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di tingkat desa menjadi tanggung jawab Puskesmas Wilayah Kerja yang bersangkutan dengan sumber dana promosi kesehatan dari dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang jumlahnya berbeda pada
53
masing-masing Puskesmas tergantung pada jumlah kapitasi. Dana mandiri yang dikelola oleh Desa/Kelurahan yang bersangkutan turut andil menjadi sumber dana dalam pelaksanaan program ini (Kemenkes RI, 2010). Belum meningkatnya derajat kesehatan secara signifikan dapat dikarenakan masalah pembiayaan/jaminan kesehatan bagi masyarakat yang belum memenuhi semua kebutuhan (Kusuma, 2013). 4.1.4 Metode
Metode yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dalam Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yaitu dengan sosialisasi kepada petugas promosi kesehatan pada setiap Puskesmas. Selain itu juga dengan mengadakan lomba Desa Sehat yang beberapa indikatornya adalah kriteria Desa Siaga Aktif, dengan lomba ini diharapkan desa yang menang akan memotivasi dan menjadi contoh bagi desa lainnya. Metode lainnya yaitu koordinasi dengan leading sectoral yang dalam hal ini adalah BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Ogan Ilir. Metode yang baru diterapkan yaitu dengan menjadikan satu desa percontohan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di setiap kecamatan. Desa percontohan ini akan dibina secara intensif untuk mencapai delapan kriteria desa siaga aktif. Metode lainnya yang dapat dikembangkan oleh Desa/Kelurahan secara mandiri misalnya pengadaan ambulan desa di Desa Kemuning
54
Lor Kabupaten Jember yang menjadi kegiatan paling menonjol dalam program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (Wulandari, 2012). 4.1.5 Sarana dan Prasarana
Sarana penting yang harus dimiliki suatu Desa atau Kelurahan Siaga
aktif
yaitu
Poskesdes
(Pos
Kesehatan
Desa).
Menurut
Ayuningtyas dkk (2008) kegiatan utama Poskesdes adalah pengamatan dan kewaspadaan dini, penanganan kegawatdaruratan kesehatan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan kesehatan dasar. Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 jumlah Poskesdes di Ogan Ilir 199 Poskesdes dari 241 desa dan kelurahan. Prasarana untuk Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yaitu dengan media promosi kesehatan berupa poster, leaflet, booklet , dan pedoman pengembangan program dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan yang masing-masing disebarluaskan kepada Puskesmas. 4.1.6 Pengawasan
Pengawasan pada Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi Puskesmas maupun Desa atau Kelurahan yang bersangkutan. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan Laporan Triwulan dari Puskesmas. Pada tingkat desa, fungsi pengawasan berjalan dengan adanya supervise, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan bidan desa (Sari, 2014).
55
4.2 Komponen Proses Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 4.2.1 Persiapan
Pelatihan fasilitator di Kabupaten atau kota dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan peserta petugas Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten dengan materi pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Pelatihan petugas kesehatan di Puskesmas diberikan kepada Kepala Puskesmas dan Pengelola program kesehatan serta satu orang penanggung jawab Desa Siaga Aktif. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan, petugas dan kader serta masyarakat perlu diberi bimbingan baik melalui pelatihan atau penyuluhan sehingga mampu bersama-sama menjalankan program tersebut (Ayuningtyas dkk, 2008). Analisis situsi perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan oleh Fasilitator di Kabupaten yang mengarah kepada evaluasi dan inventarisasi terhadap desa dan kelurahan. Hasil evaluasi dan inventarisasi berupa daftar desa dan kelurahan yang dikelompokkan menjadi empat kategori yang kemudian dilaporkan kepada Bupati atau Walikota. Penetapan
Kader
Pemberdayaan
Masyarakat
(KPM),
KPM
merupakan tenaga penggerak di desa atau kelurahan yang akan diserahi tugas
pendampingan
di
desa
atau
kelurahan
dalam
rangka
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Pelatihan Kader
56
Pemberdayaan Masyarakat diselenggarakan oleh Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Kader dan bidan desa seharusnya bukan aktor utama, adanya sumber daya lintas sektor yang komprehensif yang didukung dan dipersiapkan dengan baik akan mendorong tercapainya target Desa Siaga (Kusuma, 2013) Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir persiapan masih belum maksimal, yang ditunjukkan dengan Kader Kesehatan yang merangkap sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan pelatihan hanya sebatas sosialisasi karena terkendala dana APBD yang tidak ada alokasi khusus untuk Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 4.2.2 Penyelenggaraan
Kegiatan penyelenggaraan terdiri atas siklus: 1. Pengenalan kondisi desa/kelurahan 2. Identitas masalah kesehatan dan PHBS 3. Musyawarah desa/kelurahan 4. Perencanaan partisipatif 5. Pelaksanaan kegiatan 6. Pembinaan kelestarian Berdasarkan siklus di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir belum dapat memberikan informasi sebab penjelasan secara rincinya hanya dapat dijelaskan oleh Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.
57
Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir hanya dapat memberikan gambaran umum pelaksanaan siklus tersebut melalui Lomba Desa Aktif, yang dapat mencerminkan siklus pemecahan masalah di atas. Pada Lomba Desa Aktif tahun 2014 Desa Tajung Bulan dan Betung termasuk dalam golongan desa aktif. 4.2.3 Pentahapan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1529/Menkes/SK/X/2010, atas
dasar
kriteria
Desa
dan
Kelurahan Siaga Aktif yang telah ditetapkan, dilakukan pentahapan sehingga dapat dicapai tingkatan-tingkatan atau kategori desa siaga aktif sebagai berikut: Tabel 4.3 Pentahapan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
Sumber: Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (Kemenkes RI,2010)
58
Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2014, pentahapan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yaitu: Tabel 4.4 Pentahapan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Puskesmas Indralaya Talang Aur Simpang Timbangan Palemraya Payakabung
Jumlah desa
6. KTM Rambutan 7. Tebing Gerinting 8. Tanjung Raja 9. Kerinjing 10. Sungai Pinang 11. Rantau Panjang 12. Lebung Bandung 13. Mekar Sari 14. Kandis 15. Tanjung Batu 16. Sri Tanjung 17. Payaraman 18. Pemulutan 19. Pegayut 20. Talang Pangeran 21. Sungai Lebung 22. Sungai Keli 23. Muara Kuang 24. Betung 25. Tambang Rambang Jumlah
12 8 4 3 6 3 14 8 11 13 12 6 7 12 12 9 13 15 10 11 9 6 14 10 13 241
Pratama 5 5 3 2 3
2 6 2 7 5 8 5 5 8 7 7 7 8 4 8 9 6 10 8 9 149
Madya
2 1 0 2 0 1 2 4 1 1 3 1 1 2 3 1 4 0 1 1 0 0 2 0 2 35
% 58,3 75,0 75,0 133,3 50,0
100 57,1 75,0 72,7 46,2 91,7 100 85,7 83,3 83,3 88,9 84,6 53,3 50,0 81,8 100 100 85,7 80 84,6 76,3
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014
4.2.4 Pembinaan Kelestarian
Pembinaan kelestarian Desa/Kelurahan Siaga Aktif pada dasarnya merupakan tugas dari KPM/kader kesehatan, Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa lainnya. Selain pertemuan-pertemuan berkala dan
59
kursus-kursus penyegar bagi para kader, termasuk KPM/kader kesehatan dikembangkan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dengan Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) serta Perpustakaan Desa/Kelurahan. Peran dan partisipasi bidan desa dalam pembinaan kelestarian Program Desa Siaga dipengaruhi oleh faktor internal (umur, tingkat pendidikan, pengetahuan dan sikap, masa kerja, motivasi, status kepegawaian, status pernikahan) dan eksternal (tempat tinggal dan kondisi geografis desa) (Nawalah dkk, 2012). Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dalam pembinaan kelestarian yaitu pemantauan, pengawasan dan evaluasi dengan koordinasi dengan pihak Puskesmas dan perangkat desa serta dengan Lomba Desa yang dilaksanakan setiap tahun. 4.2.5 Peran Pemangku Kepentingan
Berdasarkan bagan peran pihak lain yang terlibat pada Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif pada bab sebelumnya, peran Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk juga Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yaitu: 1. Menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
60
2. Menetapkan mekanisme koordinasi antar instansi terkait dengan seluruh instansi yang terlibat dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 3. Menetapkan kebjjakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pelaksanaan revitalisasi Puskesmas dan Posyandu di wilayahnya. 4. Membentuk forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga di tingkat Kabupaten dan Kota, dengan susunan sebagai berikut:
Pembina : Bupati/Walikota
Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota
Ketua
:
Kepala
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintah Desa Kabupaten dan Kota
Wakil Ketua/Sekretaris : Pejabat Eselon III Dinas Kesehatan dan Pemerintah Desa Kabupaten dan Kota
Anggota: Pejabat Eselon III dan IV Dinas/Instansi terkait.
5. Menyelenggarakan pelatihan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif bagi aparatur desa dan kelurahan, KPM dan lembaga kemasyarakatan serta pihak-pihak lain. 6. Memberikan bantuan pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota dan sumber daya lain untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 7. Menyelenggarakan Sistem Informasi Desa Siaga yang terintegrasi dalam profil Desa Desa dan Kelurahan lingkup kabupaten/kota,
61
melalui penetapan langkah dan mekanisme penyelenggaraan secara berjenjang
dari
Desa/Kelurahan-Kecamatan-Kabupaten/Kota-
Provinsi dan Pemerintah Pusat. 8. Memfasilitasi kecamatan dan desa untuk ikut bertanggung jawab dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 9. Melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan pengelola program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif serta hasil observasi dokumen, peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir masih belum maksimal. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir belum menetapkan kebijakan koordinatif dengan BPMPD, namun telah membentuk Forum Pokjanal tingkat Kabupaten dan Kota. Pelatihan KPM masih sebatas sosialisasi dengan kader kesehatan serta belum adanya Sistem Informasi Desa Siaga yang terintegrasi dalam profil Desa dan Kelurahan lingkup kabupaten/kota. 4.2.6 Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan
dapat
dilakukan
oleh
pihak-pihak
antara
lain
masyarakat,pemerintah, fasilitator, dan pengawasan independen dari berbagai pihak. Masih belum tersebarluaskannya informasi tentang Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan program ini. Pengawasan oleh pemerintah dan pihak lain juga masih
62
kurang serta peran serta pihak lain yang belum ada. Pemantauan oleh Fasilitator dalam hal ini adalah pengelola program Desa Siaga Aktif sudah ada, yaitu dilakukan dengan pemantauan per triwulan yang bersumber dari data laporan setiap puskesmas. Berdasarkan
pedoman
pengembangan
Program
Desa
dan
Kelurahan Siaga Aktif evaluasi dilakukan secara tahunan, tengah periode yaitu tahun 2012 dan pada akhir periode yaitu tahun 2014. Hasil wawancara dengan pengelola program evaluasi yang telah dilakukan yaitu evaluasi tahunan melalui kegiatan perlombaan desa, sedangkan evaluasi pertengahan dan akhir periode belum terlaksana. 4.3 Komponen Output Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
Komponen Output sesuai dengan input yang ada dan proses yang telah dilakukan yaitu dalam bentuk persentase ketercapaian Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Target ketercapaian Desa Siaga Aktif menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yaitu 80% Desa Siaga Aktif pada tahun 2015. Komponen output inilah yang seharusnya menjadi saran serta masukan untuk menyusun kebijakan praktis yang terkait dengan program ini. Hasil output ini dapat menjadi bahan utama proses perencanaan.
63
Grafik 4.1 Jumlah Desa Siaga dan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Ogan Ilir
250 a 200 s e D 150 h a 100 l m u 50 J
0 2011
2012 Tahun
2013
Desa Siaga Desa Siaga Aktif
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014
Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2011 dari total 241 desa di Kabupaten Ogan Ilir jumlah Desa Siaga 191 desa dan jumlah Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 152 desa. Pada tahun 2012 dari total 241 desa di Kabupaten Ogan Ilir jumlah Desa Siaga 191 desa dan jumlah Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 175 desa. Sedangkan tahun 2013 dari total 241 desa di Kabupaten Ogan Ilir jumlah Desa Siaga 241 desa dan jumlah Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 184 desa. Jumlah Desa Siaga terus bertambah setiap tahunnya karena diiringi dengan pertambahan jumlah Poskesdes, karena kriteria suatu desa termasuk desa siaga yaitu telah memiliki Poskesdes. Jumlah desa siaga aktif juga terus bertambah seiring dengan promosi dan sosialisasi yang dilakukan dengan memperhatikan delapan kriteria desa dan kelurahan siaga aktif.
64
Tabel 4.4 Jumlah Desa Siaga Aktif di Kabupaten Ogan Ilir No.
Puskesmas
1. Indralaya 2. Talang Aur 3. Simpang Timbangan 4. Palemraya 5. Payakabung 6. KTM Rambutan 7. Tebing Gerinting 8. Tanjung Raja 9. Kerinjing 10. Sungai Pinang 11. Rantau Panjang 12. Lebung Bandung 13. Mekar Sari 14. Kandis 15. Tanjung Batu 16. Sri Tanjung 17. Payaraman 18. Pemulutan 19. Pegayut 20. Talang Pangeran 21. Sungai Lebung 22. Sungai Keli 23. Muara Kuang 24. Betung 25. Tambang Rambang Jumlah %
Jumlah Desa Siaga Aktif 2011
2012
2013
12 3 3 2 3 2 10 5 5 10 7 1 2 12 12 9 13 5 5 3 0 14 1 13 152 63,07 %
13
12 3 3 2 3 2 10 5 5 10 7 1 2 12 12 9 13 5 5 3 0 0 14 1 13 184 76,34 %
12
8 11 6 11 12 10 18 11 10 9 15 12 6 11 175 72,61 %
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014
Dari tabel cakupan Desa Siaga pada setiap Puskesmas tahun 2011 dan 2013, dan cakupan setiap kecamatan pada tahun 2012, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 ada 152 Desa dan Kelurahan Siaga Aktif atau 63,07 % Desa di Kabupaten Ogan Ilir telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Tahun 2012 ada 175 Desa dan Kelurahan Siaga Aktif atau 72,61 % Desa di
65
Kabupaten Ogan Ilir telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Sedangkan tahun 2013 ada 184 Desa dan Kelurahan Siaga Aktif atau 76,34 % Desa di Kabupaten Ogan Ilir telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Untuk data tahun 2014 sedang dalam proses perekapan di Seksi Promosi Kesehatan saat laporan ini ditulis. Persentase cakupan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif pada tahun 2011,2012, dan 2013 sesuai data di atas masih belum mencapai target SPM yaitu cakupan 80 % pada tahun 2015.
4.4 Komponen outcome pelaksanaan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
Ketercapaian target cakupan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan misi pada lingkup terkecil yang merupakan ujung tombak tercapainya Visi Indonesia Sehat 2005-2025 dan Millenium Development Goals 2015. Tercapainya Indonesia sehat dan target MDGs tahun 2015 sebagian besar ditentukan oleh tercapainya target pada tingkat desa dan kelurahan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pencapaian Indonesia Sehat dan target indikator MDGs sangat ditentukan oleh keberhasilan pengembangan dan pembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Outcome dari output cakupan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Ogan Ilir tergambarkan pada data Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yang menunjukkan angka kematian neonatal sebesar 3,5 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian bayi sebesar 4,5 per 1000 kelahiran, angka
66
kematian bayi 1,18 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu sebesar 11 orang per 9457 kelahiran hidup. Pada penyakit berbasis lingkungan angka notifikasi kasus TB paru BTA+ 100,7 per 100.000 penduduk, angka notifikasi seluruh kasus TB yaitu 144,4 per 100.000 penduduk. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit diare adalah 91% dengan target SPM 100%,penemuan kasus baru kusta adalah 0,25 per 100.000 penduduk, penanganan penderita AFP 10,20 per 100.000 penduduk <15 tahun, angka kesakitan DBD pada tahun 2013 118 kasus per 100.000 penduduk, angka kesakitan malaria 19 kasus pada tahun 2013.
67
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1. Persentase cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Ogan Ilir terus meningkat dengan tidak terlalu tajam setiap tahunnya, 2011 (63,07%), 2012 (72,61%), 2013 (76,34%). Persentase tersebut belum mencapai target SPM 80% pada tahun 2015. Perlu adanya evaluasi pada unsur masukan,
proses,
dan
keluaran
untuk
mengetahui
kendala
dan
memberikan solusi dengan melibatkan unsur masyarakat dan sektor terkait. 2. Perencanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Ogan Ilir melalui unsur masukan telah dipersiapkan melalui Keputusan Bupati Ogan Ilir yang menunjukkan keseriusan Kabupaten Ogan Ilir dalam pelaksanaan program ini. Kondisi sumber daya manusia sudah mendukung baik di tataran Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Puskesmas, namun di tataran desa jumlah bidan desa siaga hanya 23 dari 241 desa di Kabupaten Ogan Ilir, serta jumlah kader kesehatan telah tercukupi. Jumlah Poskesdes belum 199 dari 241 desa, yang seharusnya setiap desa mempunyai Poskesdes dan Bidan Desa Siaga. Sumber dana untuk pelaksanaan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif belum dikhususkan, dan belum ada koordinasi mengenai dana dengan leading sector
yaitu
BPMPD
(Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
68
Pemerintahan Desa), serta belum siapnya desa menjadi swakelola dalam hal dana. 3. Pengorganisasian khususnya pada sumber dana dan persebaran SDM belum merata. Upaya perekrutan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) belum ada alur yang jelas dan masih disamakan dengan kader kesehatan. 4. Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Ogan Ilir telah dimulai dengan pelaksanaan Lomba Desa Sehat yang kemudian desa tersebut menjadi percontohan untuk desa lainnya. Metode ini kemudian diterapkan untuk seluruh kecamatan, disiapakan satu desa untuk setiap kecamatan yang diberi intervensi khusus agar dapat menjadi teladan bagi desa lainnya. 5. Belum tercapainya target SPM tersebut disebabkan masih rendahnya koordinasi antar sektor terkait serta kebijakan yang hanya disadur langsung dari pusat tanpa penyesuaian dengan kondisi daerah sehingga terkesan top-down akibat rendahnya koordinasi vertikal dari pusat hingga ke desa. Desa yang dicanangkan menjadi Desa Siaga Aktif tidak secara utuh mandiri sehingga masih perlu pengarahan dan pengawasan lebih dari sektor terkait. Proses pengawasan pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif masih belum optimal, sebab pengawasan sebatas laporan tri wulan dan rekap tahunan, sedangkan pengawasan pada pertengahan dan akhir periode belum berjalan serta belum oprimalnya pengawasan langsung baik ke puskesmas maupun langsung ke desa.
69
5.2 Saran 5.2.1 Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
1. Disarankan untuk melakukan pengelolaan dana yang tepat sesuai dengan urutan prioritas masalah khususnya di Seksi Promosi Kesehatan sehingga kegiatan yang urgent dapat segera ditangani. 2. Disarankan
untuk
melakukan
sosialisasi
Program
Desa
dan
Kelurahan Siaga Aktif kepada pihak Puskesmas secara berkala dan dilakukan pemantauan terus menerus. 3. Disarankan untuk benar-benar memperhatikan delapan kriteria Desa Siaga Aktif untuk menentukan tahap desa saat itu. 4. Kegiatan lomba Desa Aktif sebaiknya dilakukan secara rutin dengan memperhatikan delapan kriteria yang ada, tidak hanya terfokus pada PHBS. 5. Kerja sama dengan sektor terkait, yang paling utama dengan leading sektoral untuk menjalin upaya bersama agar target cakupan 80% dapat tercapai. 6. Desa percontohan menjadi fokus perhatian tanpa melepaskan pengawasan pada desa lainnya. 7. Penambahan jumlah Bidan Desa Siaga minimal 1 bidan setiap desanya serta penambahan jumlah Poskesdes sesuai jumlah desa di Kabupaten Ogan Ilir.
70
5.2.2 Puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir
1. Disarankan untuk memberikan sosialisasi kepada bidan desa dan kader mengenai program ini dan memberikan pengetahuan akan pentingnya desa yang mandiri khususnya pada aspek kesehatan. 2. Disarankan untuk aktif turun ke desa melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta menjadi penyumbang saran akan kendala yang dialami tenaga kesehatan di desa. 3. Adanya usulan tambahan UKBM sesuai dengan kondisi desa akan membantu masyarakat desa mengetahui potensi desanya.
5.2.3 Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)
1. Melaksanakan delapan kriteria desa Siaga Aktif bersama-sama antar warga desa dan berupaya untuk mencapainya. 2. Mengkonsultasikan kendala yang dialami dalam pelaksanaan program ini kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan. 3. Bekerja sama dengan perangkat desa untuk melakukan tindakan terintegrasi yang melibatkan peran aktif masyarakat. 4. Secara kreatif menyusun UKBM terbaru sesuai dengan kondisi desa dengan tujuan mengetahui kegiatan unggulan desa dalam Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 5.2.4 Sektor terkait lainnya
1. Disarankan untuk saling bekerja sama dan mengadakan rapat koordinasi secara rutin.
71
2. Mensosialisasikan program ini kepada kepala daerah sebagai pemangku kebijakan di tingkatnya untuk memotivasi masyarakat agar ikut serta secara aktif mewujudkan Desa Siaga Aktif. 3. Hendaknya mengadakan evaluasi setiap tahunnya, serta memberikan langkah
konkrit
sesuai
potensi
desa
untuk
meningkatkan
kemandirian desa dalam melaksanakan kriteria Desa Siaga Aktif.
72
DAFTAR PUSTAKA
Agung, Mariyah M. 2014. Laporan PKM Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Seksi Promosi Kesehatan. FKM Unsri. Alamsyah D. 2011. Manajemen Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika Alia. 2014. Laporan PKM Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Seksi Promosi Kesehatan. FKM Unsri. Ayuningtyas D dan Asri J. Analisis Kesiapan Pos Kesehatan Desa Dalam Pengembangan Desa Siaga Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008. Jurnal manajemen pelayanan kesehatan. 2008; 11(3):130-6. Bupati Ogan Ilir. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 112/KEP/KES/2011 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pembinaan Desa Siaga Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011. 2011. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 2014. Profil Kesehatan Tahun 2104 Lembar Situasi Kesehatan Tahun Kerja 2013. Indralaya. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.2015. Buku Pedoman Praktikum Kesehatan Masyarakat. Palembang: Unsri Press. Hartono, Bambang. 2011. Promosi Kesehatan Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Hill PS, Goeman Lieve, Sofiarini R, Djara MM. 2013. “Desa Siaga” the “Alert Village”: the evoluation of an iconic brand in I ndonesian Public Health Strategies. Health Policy and Planning Advice Access. 2013;1-12. Kementerian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. 2006. . Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 2008. .
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 2008.
73
. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). 2008. . Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 2010. . Petunjuk Teknis Penghitungan Biaya Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif . 2010. . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 2013. Kementerian Dalam Negeri. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/1508/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 2011. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 154 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada. 2011. Kusuma, Reni M. Analisis Kebijakan Desa Siaga di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Jurnal kebijakan kesehatan Indonesia. 2013; 02(03):126133. Misnaniarti, Ainy A, Fajar NA. Kajian Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2011;14(02):78-83. Musa H, Razak A, Nyorong M. Siklus Pemecahan Masalah Dalam Implementasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Tidore Kepulauan. Jurnal AKK. 2013; 02(03):8-14. Nawalah H, Qomaruddin MB, Hargono R. Desa Siaga:Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Melalui Peran Bidan di Desa. The Indonesian Journal of Public Health. 2012; 08(03):91-8. Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta. . 2012. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2011.
74
