BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Magang merupakan kegiatan kurikuler yang menjadi mata kuliah di Program S1. Dalam mata kuliah ini kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara langsung di dunia kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keahlian praktis yang sesuai dengan situasi dan kondisi kerja nyata (riil) yang tidak diperoleh di perguruan tinggi. Hasil dari kegiatan magang ini akan menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa penentu bagi keberhasilan mereka di dunia kerja setelah lulus. Setiap mahasiswa Program S1 wajib mengikuti magang yang pelaksanaannya langsung di perusahaan atau di instansi pemerintah. Magang ini merupakan satu dari sekian
banyak
mata
kuliah
yang
ada
di
Program
S1.
Mahasiswa
harus
melaksanakannya langsung di perusahaan atau di instansi pemerintah. Magang ini merupakan satu dari sekian banyak mata kuliah yang ada di Program S1. Mahasiswa harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh supaya pelaksanaan magang itu berhasil secara maksimal. Dalam pelaksanaan magang ini diharapkan ada kecocokan antara kompetensi yang didapatkan mahasiswa di bangku kuliah dengan aktifitas praktik yang dilakukan di perusahaan atau di instansi pemerintah tempat magang. Di sisi lain, diperlukan suatu sinergi antara dunia kerja dengan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih luas. Maka, melalui kegiatan magang ini, diharapkan akan terjalin hubungan kemitraan antara Program S1 dengan dunia kerja. Dengan kemitraan tersebut dihrapkan akan terbentuk sebuah program pendidikan vokasi yang mempunyai kurikulum dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Magang bertujuan untuk melatih siswa agar terbiasa dengan lingkungan kerja, sehingga dari magang kerja tersebut mahasiswa dilatih cara kerja yang baik dan benar. Sebelum mahasiswa memasuki dunia kerja, mahasiswa bisa memahami betapa sulitnya bekerja dan perlu banyak latihan sebelum memasuki dunia kerja dan disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi mahasiswa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan
sosial
Kesehatan.
BPJS
bertujuan
untuk
mewujudkan
terselenggaranya pemberian jaminan agar terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.
1
Selama magang, mahasiswa diperkenalkan dengan seluruh staff yang ada di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Pati dan dipersilahkan untuk mempelajari proses atau kegiatan yang berlangsung di institusi tersebut, namun tetap difokuskan ke bagian Pelayanan Kepesertaan. Di bagian Pelayanan Kepesertaan merupakan bagian yang berada di garis terdepan dari BPJS Kesehatan, karena berhubungan langsung dengan peserta atau pelanggan. Selama kegiatan ini berlangsung, mahasiswa dituntut untuk mempelajari jobdesc atau uraian/rincian kerja dari unit kerja tersebut, serta kinerja yang dilakukan oleh para pegawai yang berkaitan dengan sisi manajerial (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi), kebijakan dan hukum yang melandasinya. Kemudian, dengan ilmu yang telah dipelajari di kampus, mahasiswa mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di institusi dan secara tidak langsung hal ini adalah bentuk evaluasi kinerja yang dapat dilakukan pihak BPJS Kesehatan. Selain itu, mahasiswa nantinya dapat memahami value yang ada di setiap
bagian
sehingga
mahasiswa
dapat
mengetahui,
memahami
serta
mendapatkan pengalaman langsung tentang dunia kerja nyata.
B. Tujuan 1. Tujuan Umum Mahasiswa dapat menambah pengetahuan, pengalaman kerja, dan mendapat kesempatan untuk belajar mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di bangku perkuliahan untuk diterapkan di dunia kerja sesuai dengan pembelajaran yang telah didapatkan di kampus. 2. Tujuan Khusus a. Mahasiswa mampu untuk menerangkan uraian tugas di tempat praktik kerja lapangan. b. Mahasiswa mampu menganalisa permasalahan yang ada dan memberikan rekomendasi rekomendasi di tempat praktik kerja lapangan. c. Mahasiswa mampu ikut serta dalam proses manajerial serta operasional kerja di tempat praktik kerja lapangan.
2
Selama magang, mahasiswa diperkenalkan dengan seluruh staff yang ada di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Pati dan dipersilahkan untuk mempelajari proses atau kegiatan yang berlangsung di institusi tersebut, namun tetap difokuskan ke bagian Pelayanan Kepesertaan. Di bagian Pelayanan Kepesertaan merupakan bagian yang berada di garis terdepan dari BPJS Kesehatan, karena berhubungan langsung dengan peserta atau pelanggan. Selama kegiatan ini berlangsung, mahasiswa dituntut untuk mempelajari jobdesc atau uraian/rincian kerja dari unit kerja tersebut, serta kinerja yang dilakukan oleh para pegawai yang berkaitan dengan sisi manajerial (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi), kebijakan dan hukum yang melandasinya. Kemudian, dengan ilmu yang telah dipelajari di kampus, mahasiswa mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di institusi dan secara tidak langsung hal ini adalah bentuk evaluasi kinerja yang dapat dilakukan pihak BPJS Kesehatan. Selain itu, mahasiswa nantinya dapat memahami value yang ada di setiap
bagian
sehingga
mahasiswa
dapat
mengetahui,
memahami
serta
mendapatkan pengalaman langsung tentang dunia kerja nyata.
B. Tujuan 1. Tujuan Umum Mahasiswa dapat menambah pengetahuan, pengalaman kerja, dan mendapat kesempatan untuk belajar mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di bangku perkuliahan untuk diterapkan di dunia kerja sesuai dengan pembelajaran yang telah didapatkan di kampus. 2. Tujuan Khusus a. Mahasiswa mampu untuk menerangkan uraian tugas di tempat praktik kerja lapangan. b. Mahasiswa mampu menganalisa permasalahan yang ada dan memberikan rekomendasi rekomendasi di tempat praktik kerja lapangan. c. Mahasiswa mampu ikut serta dalam proses manajerial serta operasional kerja di tempat praktik kerja lapangan.
2
C. Manfaat 1. Bagi Mahasiswa a. Memperoleh wawasan tentang ruang lingkup dan kemampuan praktik dalam lingkup asuransi. b. Memperoleh pengalaman kerja di dunia kerja nyata. c. Mahasiswa dapat melatih diri dalam kegiatan kegiata n manajerial dan operasional yang dilakukan di BPJS Kesehatan d. Mahasiswa mampu berfikir kritis mengidentifikasi masalah yang ada di tempat praktik kerja lapangan. 2. Bagi Fakultas a. Sebagai jembatan penghubung antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja. b. Menjalin kerja sama yang baik antara lembaga pendidikan dengan instansi dalam upaya memberikan bekal mehasiswa untuk mengetahui dunia kerja. 3. Bagi Instansi a. Sebagai jembatan penghubung antara lingkungan kerja dengan lingkungan pendidikan tinggi. b. Menjalin kerjasama kerjasam a yang baik dengan dunia luar.
3
BAB II METODE PELAKSANAAN
A. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan magang ini dilaksanakan selama empat minggu yaitu dimulai pada Senin 5 Januari 2015 sampai Jumat 30 Januari 2015. Jam kerja dimulai pukul 07.30 dan berakhir pukul 16.30 WIB. Adapun lokasi yang diambil dalam melaksanakan kegiatan Magang ini yaitu di BPJS Kesehatan Kabupaten Pati yang bertempat di Jl P Diponegoro 34 Pati dan mahasiswa ditempatkan di bagian Kepesertaan.
B. Pelaksanaan Kegiatan Magang diawali dengan perkenalan dengan pegawai yang berada di kantor BPJS Kesehatan. Kemudian mahasiswa dipersilahkan untuk mengamati proses yang ada di pelayanan edukasi dan setelah mahasiswa mengetahui pelayanan edukasi kemudian ke pelayanan kepesertaan mulai dari pelayanan pendaftaran peserta, pencetakan kartu peserta dan pendistribusian kartu kepada peserta BPJS Kesehatan. Magang dilaksanakan selama kurang lebih 4 minggu dimulai dari tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2015. Hari aktif kerja yaitu lima hari selama satu minggu, mulai hari Senin sampai hari Jumat, dan hari Sabtu dan Minggu libur.
C. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan magang di BPJS Kesehatan Kabupaten Pati ini, mahasiswa ditempatkan di bagian Kepesertaan. Dengan deskripsi sebagai berikut : Pada bagian Kepesertaan ruang lingkup kegiatannya adalah melayani pendaftaran peserta baik pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, maupun pekerja penerima upah (terdiri dari PNS/TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan pekerja lain yang tidak termasuk di atas yang menerima upah) mulai dari entry data peserta dan keluarga, pencetakan dan distribusi kartu BPJS Kesehatan, perubahan data peserta dan hingga penanganan keluhan dari peserta maupun faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Pati.
4
D. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: 1. Metode Observasi Yaitu mencari data dengan pengamatan langsung baik dengan cara bekerja langsung maupun mengamati keadaan yang ada. Pencarian data dibantu oleh pegawai di bagian tersebut baik tentang data yang dibutuhkan maupun tentang pekerjaan yang dilakukan. 2. Metode Interview / Wawancara Mengadakan wawancara, konsultasi dan diskusi dengan orang-orang yang terkait langsung, yaitu dengan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Pati serta staff yang bersangkutan. 3. Studi Literatur Untuk mendapatkan data penunjang diperlukan tinjauan literatur dari buku buku panduan teori serta jurnal menyangkut pengertian, istilah-istilah asuransi serta tahapan fungsi operatif manajemen ideal pada pengaturan tenaga kerja.
E. Metode Penulisan Laporan Dalam penulisan laporan magang ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.
F. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa magang di BPJS Kesehatan Pati selama kurang lebih 4 minggu ingin mendapatkan suatu pengalaman yang berharga yang nantinya bisa menjadi bekal atau gambaran bagaimana nanti kedepannya akan menghadapi dunia kerja yang sangat ketat dan banyak persaingan. Untuk itu mahasiswa diharapkan dapat aktif dalam magang dan dapat menerapkan teori yang didapatkan dibangku kuliah kemudian diaplikasikan ke dalam suatu praktek atau magang. Disini mahasiswa siap menaati peraturan yang ada di BPJS Kesehatan Pati dan membantu staff dalam bekerja. Adapun lampiran kegiatan magang di BPJS Kesehatan Pati adalah sebagai berikut : Nama
: Wasis Nur Rohmansyah
NIM
: 201102269
5
Tabel 2.1 Kegiatan Harian Magang di BPJS Kesehatan Pati No
1.
Hari, Tanggal
Kegiatan Harian
Senin, 05 Januari
Perkenalan dan orientasi
2015
Mengamati proses di ruang edukasi untuk memberikan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan
Memahami pelayanan kepesertaan
Mencetak kartu BPJS Kesehatan
Selasa, 06 2.
Januari 2015
Rabu, 07 Januari 3.
Mencetak kartu peserta BPJS Kesehatan
Entry data peserta
Mencetak kartu peserta
2015
BPJS Kesehatan
Mencatat kartu yang sudah dicetak
Kamis, 08 Januari 4.
2015
Mencetak kartu peserta BPJS Kesehatan
Mencatat kartu yang sudah dicetak
Mendistribusikan kartu ke peserta
Jumat, 09 Januari 5.
2015
Rekapitulasi peserta BPJS Kesehatan
Entry kepesertaan Badan Usaha (BU)
Senin, 12 Januari 6.
2015
Mencetak kartu peserta BPJS Kesehatan berdasarkan BU yang telah mendaftar
Mencatat kartu yang telah dicetak berdasarkan BU masing-masing
6
Keterangan
7.
8.
Selasa, 13
Seminar Nasional “Palliative Care”
Januari 2015
di JHK Kudus
Rabu, 14 Januari
Entry kepesertaan
2015
Rekapitulasi dokter keluarga, dokter gigi dan klinik
Kamis, 15 Januari 9.
2015
Mencetak kartu peserta BPJS Kesehatan
Mencatat kartu yang telah dicetak
Jumat, 16 Januari 10.
Entry kepesertaan
Rekapitulasi data dari
2015
dokter, dokter gigi dan klinik
Entry data skrining riwayat penyakit
Senin, 19 Januari 11.
2015
Arsip faskes menurut kecamatan
Entry data skrining riwayat penyakit
Selasa, 20 12.
Januari 2015
Entry data skrining riwayat penyakit
Rekapitulasi data dari dokter, dokter gigi dan klinik
Rabu, 21 Januari 13.
2015
Mencetak kartu peserta BPJS Kesehatan dari BU
Mencatat kartu yang telah dicetak berdasarkan data dari keluarga maupun BU
Arsip dokumen dokter, dokter gigidan klinik
Kamis, 22 Januari 14.
2015
Menjilid dokumen yang akan dikirim kepada dokter
Arsip dokumen dokter
Entry data bulanan puskesmas
7
Ijin dari kampus
Jumat, 23 Januari 15.
2015
Entry data skrining riwayat penyakit
Senin, 26 Januari 16.
Rekapitulasi data bulanan
Entry perubahan dokter
2015
keluarga
Entry data skrining riwayat penyakit
Rekapitulasi data bulanan puskesmas
Selasa, 27 17.
Januari 2015
Entry data skrining riwayat penyakit
Menjilid dokumen
Entry perubahan dokter keluarga
18.
Rabu, 28 Januari
Entry data faskes
2015
Entry data skrining riwayat penyakit
19.
20.
Arsip dokumen
Kamis, 29 Januari
Menjilid dokumen
2015
Entry perubahan dokter
Rekapitulasi data pukesmas
Jumat, 30 Januari
Menjilid dokumen
2015
Entry data skrining riwayat penyakit
Itulah
kegiatan
harian
Pelepasan / Perpisahan
yang
bisa
mencerminkan
implementasi
BPJS
Kesehatan yang bisa menjadi suatu pengalaman yang berharga untuk mengarungi ketatnya dunia kerja. Dan juga menjadi suatu pelajaran yang mungkin dikampus tidaj diajarkan. Ini juga bisa menjadi suatu dorongan dan motivasi kepada mahasiswa untuk lebih sungguh-sungguh dalam bekerja karena bisa dijadikan latihan untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Mulai dari edukasi atau sosialisasi kepada peserta tentang alur pendaftaran sampai kegunaan kartu BPJS Kesehatan telah mahasiswa dapatkan. Kemudian mengetahui tentang kepesertaan, cetak kartu, sampai mencatat daftar dokter keluarga dan klinik. 8
BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI MAGANG
A. Sejarah Sebelum menjadi BPJS Kesehatan, perusahaan adalah PT Askes (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah
untuk
menyelenggarakan
jaminan
pemeliharaan
kesehatan
bagi
Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Sejarah singkat penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan sebagai berikut : 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional. 1984 Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. 1991 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah
dengan
Veteran
dan
Perintis
Kemerdekaan
beserta
anggota
keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.
9
1992 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas
pengelolaan
keuangan,
kontribusi
kepada
Pemerintah
dapat
dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. 2005 Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/XI/2004 PT
Askes
(Persero)
ditunjuk
sebagai
penyelenggara
Program
Jaminan
Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 2008 Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
(PJKMM)
menjadi
Program
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor
112/Menkes/II/2008
mendapat
penugasan
untuk
melaksanakan
Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan,
tatalakasana
pelayanan
dan
tatalaksana
organisasi
dan
manajemen. Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 40/2004 tentang SJSN PT Askes (Persero) pada 6 Oktober 2008 PT Askes (Persero) mendirikan anak perusahan yang akan mengelola Kepesertaan Askes Komersial. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008 berdiri anak perusahaan PT Askes (Persero) dengan nama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal juga dengan sebutan PT AJII 2009 Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero) telah memperoleh ijin operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin operasional ini maka PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dapat mulai menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi masyarakat.
10
2011 Terkait UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di tahun 2011, PT Askes (Persero) resmi ditunjuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang meng-cover jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam UU BPJS Nomor 24 tahun 2011. Munculnya UU SJSN ini juga dipicu oleh UUD Tahun 1945 dan perubahannya Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan untuk mengembangkan
Sistem
Jaminan
Sosial
Nasional.
Hingga
disahkan
dan
diundangkan UU SJSN telah melalui proses yang panjang, dari tahun 2000 hingga tanggal 19 Oktober 2004.
Diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, dimana Presiden Abdurrahman
Wahid
menyatakan
tentang
Pengembangan
Konsep
SJSN.
Pernyataan Presiden tersebut direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang Undang-Undang Jaminan Sosial (UU JS) oleh Kantor Menko Kesra (Kep. Menko Kesra dan Taskin No. 25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3 Agustus 2000, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional). Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui Pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.
Dalam Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 (Ketetapan MPR RI No. X/ MPR-RI Tahun 2001 butir 5.E.2) dihasilkan Putusan Pembahasan MPR RI yang menugaskan Presiden RI “Membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu”.
Pada tahun 2001, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengarahkan Sekretaris Wakil Presiden RI membentuk Kelompok Kerja Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pokja SJSN).
Pada saat yang sama, Menteri BUMN selaku RUPS mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit kantor akuntan
11
publik. Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan keuangan pembuka dana jaminan kesehatan. Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi.
Mulai 1 Januari 2014, program-program jaminan kesehatan sosial yang telah diselenggarakan oleh pemerintah dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Kementerian kesehatan
tidak
lagi
menyelenggarakan
program
Jamkesmas.
Kementerian
Pertahanan,TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pekerja.
B. Landasan hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial PT Askes (Persero) yang berkedudukan di Jakarta didirikan dengan Akte Notaris Muhani Salim, SH Nomor 104 tanggal 20 Agustus 1992 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris NM Dipo Nusantara Pua Upa, SH Nomor 37, tanggal 19 Agustus 2008 yang mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai berikut : Maksud dan tujuan perseroan ialah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan asuransi/jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan masyarakat lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
12
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : 1.
Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) bagi
Pegawai
Negeri
Sipil,
Penerima
Pensiun,
Veteran
dan
Perintis
Kemerdekanaan beserta Keluarganya. 2.
Menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi Pegawai dan Penerima Pensiun Badan Usaha dan Badan lainnya.
3.
Menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang telah membayar iuran
atau
iurannya
dibayar
oleh
pemerintah
sesuai
dengan
prinsip
penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 4.
Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. Visi BPJS Keseehatan Visi BPJS Kesehatan adalah CAKUPAN SEMESTA 2019 dimana paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.
D. Misi BPJS Kesehatan 1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 2. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan. 3. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program. 4. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul. 5. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan. 13
6. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.
E. Budaya Perusahaan Dalam proses membangun keyakinan dan nilai-nilai ( beliefs and values) yang harus dipegang teguh oleh seluruh jajaran perusahaan mulai dari tingkat pelaksana sampai ke tingkat manajemen telah disepakati hal-hal yang menjadi ciri-ciri bagi budaya perusahaan, sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu : 1.
Integritas
2.
Kerjasama
3.
Pelayanan Prima
4.
Inovatif
1) Integritas
Integritas merupakan prinsip kami dalam menjalankan setiap tanggung jawab dengan profesional, jujur, taat azas dan dedikasi yang tinggi untuk menjadi mitra terpercaya bagi stakeholder. Setiap Duta BPJS yang menjunjung tinggi nilai - nilai integritas, diharapkan memperlihatkan sikap dan perilaku sebagai berikut : 1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan secara konsisten sesuai kode etik. 2.
Disiplin terhadap waktu dan penyelesaian pekerjaan.
3.
Selaras antara kata dan perbuatan.
4.
Bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai (tidak menyalahkan pihak lain).
2) Kerjasama
Kerjasama merupakan upaya kami menciptakan sinergi antar individu dan unit kerja dalam suasana keterbukaan untuk meraih kesuksesan berkelanjutan. Perilaku yang diharapkan dari Duta BPJS yang menjunjung tinggi semangat kerjasama adalah : 1. Memahami dan menjalankan perannya sebagai anggota tim dengan baikbaik 2. Melakukan komunikasi secara efektif untuk membangun koordinasi antar individu dan unit kerja 3. Menerima dan memberikan kritik/saran secara terbuka sebagai nilai tambah bagi pencapaian tujuan perusahaan
14
4. Saling melengkapi kapabilitas antar karyawan dalam menyelesaikan fungsi dan tugas. 3) Pelayanan Prima
Pelayanan Prima merupakan tekad kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan internal dan eksternal bahkan melebihi harapan mereka. Manifestasi sikap dan perilaku yang diharapkan dalam rangka mewujudkan budaya pelayanan prima dari seorang Duta BPJS, adalah sebagai berikut : 1. Menunjukkan sikap ramah, tanggap dan informatif dalam menghadapi setiap pelanggan. 2. Memberikan layanan sesuai standar layanan yang ditetapkan secara konsisten. 3. Memberikan solusi secara cepat dan akurat terhadap kebutuhan pelanggan. 4) Inovatif
Inovatif merupakan cara kami mencapai keuanggulan berkelanjutan melalui pembelajaran secara terus menerus, baik dari keberhasilan maupun kegagalan. Perilaku inovatif yang diharapkan dari Duta BPJS adalah : 1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi secara aktif dan mandiri sesuai dengan bidang terkait. 2. Menemukan peluang untuk mengantisipasi tantangan ke depan dan menciptakan hal - hal baru. 3. Saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antar individu di dalam bidang keahlian tertentu untuk mendapatkan praktik terbaik. 4.
Menghadapi perubahan secara proaktif
Budaya Perusahaan BPJS Kesehatan haruslah tercermin pada sikap dan perilaku dari setiap individu di BPJS Kesehatan di dalam pelaksanaan tugas perusahaan. Mereka yang menerapkan keempat elemen budaya Perusahaan maka akan menjadi "insan BPJS" yang sejati. Selain tata nilai organisasi, terdapat sepuluh perilaku utama duta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, antara lain : 1. Mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu atau kelompok 2. Selaras antara pikiran, ucapan, dan tindakan 3. Berani mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahan 4. Meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan 5. Mengutamakan kualitas proses dan hasil kerja
15
6. Berpikir positif dan mau menyesuaikan diri terhadap perubahan 7. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan peserta 8. Berempati dan sabar dalam melayani peserta 9. Merencanakan anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan 10. Hemat dan rasional dalam penggunaan anggaran
F. Struktur Organisasi Lampiran (terlampir L II) G. Deskripsi Organisasi 1. Kepala Operasional Kabupaten/Kota Seorang
Kepala
Operasional
Kab/Kota
bertanggung
jawab
untuk
memastikan tercapainya sasaran Kantor Cabang dengan tersedianya pelayanan kepada
peserta.
Berikut
uraian
tanggung
jawab
Kepala
Operasional
Kabupaten/Kota : a. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Cabang. b. Memiliki subordinat yang bertanggung jawab langsung kepadanya yaitu staff operasional kabupaten/kota. c. Bertanggung jawab atas semua aktifitas di wilayah Kantor Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari fungsi kepesertaan, pelayanan kesehatan, hubungan pelanggan dan kemitraan untuk wilayah diluar jangkauan kantor cabang sedangkan untuk fungsi keuangan pemangku jabatan bertanggung jawab pada penggunaan petty cash. d. Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Cabang secara rutin minimal 1 kali sebulan. e. Melakukan koordinasi dengan stake holder, seperti pejabat Pemerintah Daerah terkait Pimpinan provider serta pimpinan organisasi Peserta. f.
Melakukan advokasi dengan pemerintah daerah terkait BPJS bekerjasama dengan
bagian
Kepesertaan
dan
pelayanan
Pelanggan
dan
bagian
Pemasaran kantor Cabang. g. Untuk memastikan terjaganya kepuasan peserta, pemangku jabatan dapat melakukan survey mandiri kepuasan peserta. h. Jika terdapat laporan keluhan mengenai pelayanan obat dimana disebabkan ketersediaan obat yang kosong distributor atau tidak diproduksi pabrikan. i.
Laporan; Laporan Kepesertaan, jaminan pelayanan, hubungan pelanggan, kemitraan pelayanan kesehatan, dan kemitraan nonprovider untuk wilayah diluar
jangkauan
kantor
cabang,
16
Laporan
Pemberian
Informasi
dan
Penanganan keluhan dari KPP, Laporan Pelayanan kesehatan, laporan Kemitraan Non provider, Laporan pemasaran terkait BPJS. j.
Tantangan utama pemangku jabatan adalah dalam hal menjaga kepuasan peserta dan kemitraan dengan pihak provider maupun non provider di lingkungan wilayah kerjanya.
2. Staff kepesertaan Staff kepesertaan pada kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Pati terdiri dari satu pegawai tetap dan dua pegawai tidak tetap, dengan uraian tanggung jawab sebagai berikut : a. Pelayanan kepesertaan meliputi penerimaan peserta baru, entry pendaftaran peserta, pencetakan VA, pencetakan kartu, laporan bulanan kepesertaan b. Legalisasi alkes c. Verifikasi klaim kolektif optik d. Penanganan keluhan 3. Staff BPJS center Staff BPJS center terdiri dari pegawai tetap BPJS Kesehatan yang ditempatkan pada masing – masing rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan memiliki uraian tugas sebagai berikut : a. Legalisasi Surat Eligibiltas Peserta (SEP) b. Verifikasi tagihan RJTL dan RITL c. Legalisasi PRB d. Penanganan keluhan
H. Deskripsi Lokasi Magang 1) Deskripsi Unit Kantor BPJS Kesehatan memiliki fokus kegiatan pada pelayanan kepesertaan dan dipimpin oleh kepala KLOK dengan staff kepesertaan terdiri dari 3 staff. Bangunan ini terdiri dari ruang pelayanan peserta dibagian depan dengan 3 meja, 3 kursi kerja, 3 komputer yang masih aktif, 3 printer, dan 2 saluran telepon, ruang kepala KLOK, ruang rapat yang digunakan untuk aktivitas kepesertaan lain seperti pencetakan kartu, legalisasi klaim dan lain – lain dengan 1 meja rapat, 8 kursi dan 5 komputer yang masih aktif, 1 ruang penyimpanan dokumen baru, 2 gudang penyimpanan dokuman lama, 1 ruang sholat, dan dapur. BPJS Kesehatan Kabupaten Pati berada di bawah BPJS Kesehatan KC Kudus bersama kantor BPJS Kesehatan lainnya sepertia BPJS Kesehatan Kabupaten Jepara, Rembang dan Blora. Lingkungan ber-AC, sebagian besar 17
waktu pegawai berada dalam ruangan kantor dengan dukungan fasilitas yang baik dan memadai. Risiko kecelakaan kerja para pegawai sangat minimal dan tingkat stress yang dihadapi relatif sedang.
2) Gambaran Aktivitas dan Alur Kerja Operasional
Gambar 3.1
Peserta
Komunikasi dan Pemberian Informasi secara Langsung
Staff Kepesertaan
Ka Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan
Melakukan inisiasi Meminta informasi
Menerima informasi
Mencatat identitas peserta dan informasi yang diminta
komunikasi dan pemberian informasi
Melakukan inisiasi komunikasi dan pemberian informasi
Memberikan informasi yang dibutuhkan
Membuat laporan
Menyetujui laporan
18
Gambar 3.2
Komunikasi dan Pemberian Informasi secara tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV, Media Cetak,dll
Peserta
Staff Kepesertaan
Mencatat identitas Meminta informasi
peserta dan
Ka Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan
Melakukan inisiasi komunikasi dan pemberian informasi
informasi yang diminta
Melakukan identifikasi jumlah kebutuhan sarana informasi dan durasi waktu
Melakukan distribusi sarana informasi dan frekuensi pemberian informasi
Mencatat sarana informasi yang didistribusikan dan merekap frekuensi pemberian informasi
Membuat laporan
Menyetujui laporan
19
Gambar 3.3 Pendaftaran Perserta Individu di Kantor BPJS Kesehatan Staff Kepesertaan
Peserta
Bank
Melakukan inisiasi pelaksanaan pendaftaran peserta Mengisi dan menyampaikan Menerima dokumen
formulir Daftar Isian Peserta (DIP)
Memeriksa kelengkapan dokumen
Melakukan verifikasi dan validasi data
Melakukan entry data
Memberi Nomor Identitas Tunggal dan VA
Memberikan informasi
Menerima informasi
jumlah iuran yang harus
jumlah tagihan iuran
dibayarkan Peserta membayar
Menerima iuran
iuran
Menerima bukti pembayaran iuran
Melakukan pencetakan kartu
Menyampaikan ke staff administrasi kepesertaan
Mencatat tanda terima
Menerima kartu
kartu peserta
peserta
20
Memberikan bukti pembayaran
Gambar 3.4 Pendaftaran Perserta Individu melalui W eb Staff Kepesertaan
Peserta
Bank
Melakukan inisiasi pelaksanaan pendaftaran peserta Mengisi Form Daftar Memeriksa aplikasi web untuk mengecek pendaftar
Isian Peserta dan mendatangi kantor BPJS Kesehatan
Memberikan Melakukan konfirmasi kepada peserta
konfirmasdi dan mendatangi kantor BPJS Kesehatan
Menerima berkas dan melakukan verifikasi berkas
Membawa berkas yang dibutuhkan
Memberi nomor tunggal dan virtual account (VA)
Menerima informasi jumlah tagihan iuran
Melakukan
Menerima iuran
pembayaran iuran Menyampaikan ke staff
Menerima bukti
administrasi kepesertaan
Memberikan bukti
pembayaran
pembayaran
Melakukan pencetakan kartu peserta
Mencatat tanda terima kartu peserta
Menerima kartu peserta
21
Gambar 3.5 Update Data oleh Peserta
Peserta
Staff Kepesertaan Melakukan inisiasi pelaksanaan update data
Mengisi dan me-
Menerima
nyampaikan
dokumen
formulir perubahan data
Memeriksa kelengkapan dokumen
Melakukan update data
22
Gambar 3.6 Penanganan Keluhan Langsung Peserta
Staff kepesertaan
Ka Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan
Menyampaikan keluhan
Melakukan inisiasi penanganan keluhan
Mencatat identitas peserta
Melakukan koordinasi dengan unit lain jika
Mencatat keluhan yang disampaikan
Mendapatkan
Memberikan
penjelasan
penjelasan
diperlukan
Melakukan konfirmasi kepuasan peserta
Membuat laporan
Menyetujui laporan
Gambar 3.7 Penanganan Keluhan Tidak Langsung Peserta
Staff Kepesertaan
Ka Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan
Menyampaikan
Melakukan validasi
Melakukan inisiasi
keluhan
keluhan
penanganan keluhan
Menyiapkan konsep jawaban
Menerima jawaban
Melakukan koordinasi dengan unit lain jika diperlukan
Menyampaikan jawaban
Mencatat keluhan dalam aplikasi keluhan
Membuat laporan
menerima laporan 23
BAB IV PEMBAHASAN
A. Peserta Jaminan Kesehatan Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi : 1.
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari :
Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota TNI c. Anggota Polri d. Pejabat Negara e. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri f.
Pegawai Swasta
g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima upah Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan.
Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan.
Bukan pekerja dan anggota keluarganya a. Investor b. Pemberi Kerja c. Penerima Pensiun, terdiri dari :
Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun
Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun
Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun
Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun
Penerima pensiun lain
24
Janda, duda, atau yatim piatu dari penerima pensiun lain yang mendapat hak pensiun
d. Veteran e. Perintis Kemerdekaan f.
Janda, duda, atau yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan
g. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd e yang mampu membayar iuran.
Anggota Keluarga yang Ditanggung 1. Pekerja Penerima Upah :
Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, anak tiri dan atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 orang.
Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria : a. Tidak atau belum menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri b. Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang melanjutkan pendidikan formal
2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja: Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas). 3. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan yang meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah,ibu dan mertua. 4. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan yang meliputi kerabat lain seperti Saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll.
Hak dan Kewajiban Peserta Hak Peserta 1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan 2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 4. Menyampaiakan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan 25
Kewajiban Peserta 1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuranyang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas k esehatan tingkat I 3. Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak berhak 4. Menaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan
B. Prosedur Pendaftaran Peserta 1. Pendaftaran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial. Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk
yang
didaftarkan
oleh
Pemerintah
Daerah
berdasarkan
SK
Gubernur/Bupati/Walikota bagi pemuda yang mengintegrasikan Jamkesda ke program JKN.
2. Pendaftaran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Perusahaan / Badan Usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan : -
Formulir Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum lainnya
-
Data migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai dengan format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
Perusahaan / Badan Usaha menerima nomor Virtual Account (VA) untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI), bukti pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan untuk dicetak kartu atau mencetak e-ID secara mandiri oleh Perusahaan / Badan Usaha. 3.
Pendaftaran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
Calon peserta mendaftar secara perorangan di Kantor BPJS Kesehatan
Mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang ada di Kartu Keluarga
Mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP) dengan melampirkan :
26
a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) b. Fotokopi KTP/Paspro, masing-masing 1 lembar c. Fotokopi Buku Tabungan salah satu peserta yang ada di KK d. Pasfoto 3X4, masing-masing sebanyak 1 lembar
Setelah mendaftar, calon peserta memperoleh Nomor Virtual Account (VA)
Melakukan
pembayaran
iuran
ke
Bank
yang
bekerja
sama
(BRI/Mandiri/BNI)
Bukti pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan
C. Iuran Peserta 1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah. 2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan : 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh peserta. 3. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 4,5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5% dibayar oleh Peserta. 4. Iuran untuk keluarga tanbahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh penerima upah. 5.
Iuran
bagi
kerabat
lain
dari
pekerja
penerima
upah
(seperti
saudara
kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: a. Sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. b. Sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. c. Sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji
27
pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah. 7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. Denda Keterlambatan Iuran 1. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan
denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. 2. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan
Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.
D. Fasilitas Kesehatan Bagi Peserta Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terdiri dari: 1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama : a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Non Perawatan dan Puskesmas Perawatan (Puskesmas dengan Tempat Tidur). b. Fasilitas Kesehatan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) -
TNI Angkatan Darat : Poliklinik kesehatan dan Pos Kesehatan.
-
TNI Angkatan Laut : Balai kesehatan A dan D, Balai Pengobatan A, B, dan C, Lembaga Kesehatan Kelautan dan Lembaga Kedokteran Gigi.
-
TNI Angkatan Udara : Seksi kesehatan TNI AU, Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Antariksa (Laksepra) dan Lembaga Kesehatan Gigi & Mulut (Lakesgilut).
c. Fasilitas Kesehatan milik Polisi Republik Indonesia (POLRI), terdiri dari Poliklinik Induk POLRI, Poliklinik Umum POLRI, Poliklinik Lain milik POLRI dan Tempat Perawatan Sementara (TPS) POLRI. d. Praktek Dokter Umum / Klinik Umum, terdiri dari Praktek Dokter Umum Perseorangan, Praktek Dokter Umum Bersama, Klinik Dokter Umum / Klinik 24 Jam, Praktek Dokter Gigi, Klinik Pratama, RS Pratama. 2. Fasilitas Kesehatan Tingakat Lanjutan : a. Rumah Sakit, terdiri dari RS Umum (RSU), RS Umum Pemerintah Pusat (RSUP), RS Umum Pemerintah Daerah (RSUD), RS Umum TNI, RS Umum Bhayangkara (POLRI), RS Umum Swasta, RS Khusus, RS Khusus Jantung
28
(Kardiovaskular), RS Khusus Kanker (Onkologi), RS Khusus Paru, RS Khusus Mata, RS Khusus Bersalin, RS Khusus Kusta, RS Khusus Jiwa, RS Khusus Lain yang telah terakreditasi, RS Bergerak dan RS Lapangan. b. Balai Kesehatan, terdiri dari : Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Kesehatan Ibu dan Anak dan Balai Kesehatan Jiwa. 3. Fasilitas kesehatan penunjang yang tidak bekerjasama secara langsung dengan BPJS Kesehatan namun merupakan jejaring dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, meliputi : a. Laboratorium Kesehatan b. Apotek c. Unit Transfusi Darah d. Optik
Pelayanan Kesehatan yang Dijamin 1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: a. Administrasi pelayanan b. Pelayanan promotif dan preventif c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis d. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai f.
Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis
g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama h. Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis. 2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, yang mencakup: a. Administrasi pelayanan b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis c. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis f.
Rehabilitasi medis 29
g. Pelayanan darah h. Pelayanan kedokteran forensik klinik i.
Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal setelah dirawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan, berupa pemulasaran jenazah tidak termasuk peti mati dan mobil jenazah
j.
Perawatan inap non intensif
k. Perawatan inap di ruang intensif. 3. Persalinan. Persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah persalinan sampai dengan anak ketiga, tanpa melihat anak hidup/meninggal. 4. Ambulan. Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan satu ke fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien.
E. Manfaat BPJS Kesehatan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi : a. Pelayanan
kesehatan
tingkat
pertama,
yaitu
pelayanan
kesehatan
non
spesialistik mencakup: 1. Administrasi pelayanan 2. Pelayanan promotif dan preventif 3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis 7. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama 8.
Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi
b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan
mencakup: 1. Rawat jalan, meliputi: a) Administrasi pelayanan b) Pemeriksaan,
pengobatan
dan
konsultasi
spesialistik
oleh
dokter
spesialis dan subspesialis c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai e) Pelayanan alat kesehatan implant f)
Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis
g) Rehabilitasi medis 30
h) Pelayanan darah i)
Peayanan kedokteran forensik
j)
Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan
2. Rawat Inap yang meliputi: a) Perawatan inap non intensif b) Perawatan inap di ruang intensif c) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri
31
BAB V PENUTUP A. Simpulan Dari hasil magang yang dilakukan oleh Penyusun kurang lebih selama 1 bulan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dilihat dari potensi yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Pati, Sumber Daya
Manusis (SDM) kariawan BPJS Kesehatan didukung oleh pengetahuan provider tentang pelayanan kesehatan sangat baik untuk pelaksaan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan. 2. Pelayanan yang diberikan kepada peserta hampir memenuhi standar pelayanan
yang menjadi target BPJS Kesehatan. 3. Pelayanan kepesertaan memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada
peserta untuk memperlancar proses pendataan peserta. 4. Peserta yang sudah mendaftar harus membayar iuran per bulan sesuai kelas dan
faskes yang sudah ditentukan. Untuk kelas 3 sebesar Rp. 25.500, kelas 2 sebesar 42.500 dan kelas 1 sebesar Rp. 59.500. B. Saran Berdasarkan pengalaman Penyusun selama magang di BPJS Kesehatan, Penyusun mengutarakan bebrapa saran antara lain sebagai berikut : 1. Kritik dan saran dari peserta BPJS Kesehatan lebih diperhatikan. 2. Lebih banyak mengadakan sosialisasi ke Peserta BPJS Kesehatan agar semua peserta mengetahui bagaimana cara pendafataran mulai dari alur pendaftaran peserta sampai kegunaan kartu BPJS Kesehatan.
32
DAFTAR PUSTAKA
Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2001. Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1. Jakarta : Erlangga. Buku Panduan Layanan bagi Peserta BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id
33
