BAB I PENDAHULUAN Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan haruslah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup lokal maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, beberapa dekade terkahir ini munculah istilah akreditasi untuk menilai kualitas suatu organisasi termasuk rumah sakit. Secara umum akreditasi berarti pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya. Pada tahun 1955 Direktorat Jenderal Pelayanan Medik menetapkan keputusan dimulainya program akreditasi rumah sakit. Pada tahun 1979 proses akreditasi mulai direalisasikan. Persyaratan untuk lulus akreditasi rumah sakit di Indonesia secara umum adalah memiliki program pengendalian mutu yang baik. Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun tujuan akreditasi rumah sakit adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang semakin selektif dan berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu. UndangUndang No 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit, disebutkan bahwa akreditasi bertujuan meningkatkan keselamatan pasien rumah sakit dan meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi. Dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
diharapkan dapat mengurangi minat masyarakat untuk berobat keluar negeri. Untuk menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kritis, pemerintah melalui Kementrian Kesehatan tidak tinggal diam. Kementerian Kesehatan mewajibkan dilaksanakannya akreditasi rumah sakit di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan
yang
aman,
bermutu,
antidiskriminasi
dan
efektif
dengan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, kemudian pada pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3
1
(tiga) tahun sekali. Proses akreditasi dirancang untuk meningkatkan budaya keselamatan dan budaya kualitas di rumah sakit, sehingga senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan keamanan pelayanannya. Rumah sakit tidak hanya sekedar menampung orang sakit saja melainkan harus lebih memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasanya, dalam hal ini pasien. Penilaian terhadap kegiatan rumah sakit adalah hal yang sangat diperlukan dan sangat diutamakan. Kegiatan penilaian kinerja organisasi atau instansi seperti rumah sakit, mempunyai banyak manfaat terutama bagi pihakpihak yang memiliki kepentingan terhadap rumah sakit tersebut. Bagi pemilik rumah sakit, hasil penilaian kegiatan rumah sakit ini dapat memberikan informasi tentang kinerja manajemen atau pengelola yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya rumah sakit. Bagi masyarakat, semua hasil penilaian kinerja rumah sakit dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan kepada
siapa
(rumah
sakit)
mereka
akan
mempercayakan
perawatan
kesehatannya. Akreditasi rumah sakit menunjukkan komitmen nyata sebuah rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan pasien, memastikan bahwa lingkungan pelayanannya aman dan rumah sakit senantiasa berupaya mengurangi risiko bagi para pasien dan staf rumah sakit. Dengan demikian akreditasi diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu rumah sakit, yang sekaligus berperan sebagai sarana manajemen. Laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para masyarakat, mahasiswa, dan para tenaga medis mengenai sistem akreditasi rumah sakit, khususnya di RSUD Kota Surakarta.
2
BAB II KEGIATAN YANG DILAKUKAN Pada minggu kedua stase IKM, kelompok kami mendapat jadwal kegiatan di RSUD Surakarta selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 5 Oktober sampai tanggal 7Oktober 2015. Hari pertama di RSUD Surakarta, kelompok kami mendapatkan bimbingan mengenai sistem rujukan di Rumah Sakit. Kelompok kami melakukan orientasi ke Instalasi Gawat Darurat, Ruang Poliklinik, Front Office (tempat pendaftaran) dan Ruang Rekam Medik untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan sistem rujukan internal dan eksternal di RSUD Surakarta. Di Instalasi Gawat Darurat kami mengamati penerimaan pasien rujukan dengan kegawatan, selain itu kami juga mengamati cara merujuk pasien dari PPK II ke PPK III. Di tempat pendaftaran kami mengamati sistem penerimaan rujukan, terutama dari PPK I dan rujukan balik dari PPK III. Di ruang poliklinik kami mengamati sistem rujukan internal antar poliklinik serta rujukan eksternal baik ke PPK I maupun PPK III. Di ruang rekam medik kami mengamati sistem filling rekam medik rumah sakit, cara penomoran rekam medik, sistem penyimpanan serta sistem pemusnahan data rekam medik. Setelah orientasi kami berdiskusi tentang kelebihan dan kelemahan sistem rujukan di RSUD Surakarta dengan dokter Niken Yuliani Untari. Hari kedua di RSUD Surakarta kami mendapatkan bimbingan mengenai Rekam Medis oleh Ibu Dewi Setyowati yang membahas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis. Bimbingan selanjutnya tentang Program Pengendalian Infeksi yang berlaku di RSUD Surakarta. Materi PPI diberikan oleh Bapak Yudi Agung Setiawan. Hari ketiga di RSUD Surakarta kami mendapatkan 3 bimbingan. Yang pertama mengenai Keuangan dan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, misalnya JKN dan PKMS. Materi ini disampaikan oleh Ibu Rohmah Danarti. Selama proses bimbingan berjalan lancar dan ada sesi diskusi untuk tanya jawab mengenai hal-hal yang belum dipahami. Bimbingan selanjutnya mengenai K3 Rumah Sakit yang diberikan oleh Ibu Etiec Nurjanah. Selama proses
3
bimbingan berjalan lancar dan terdapat sesi diskusi untuk tanya jawab mengenai hal-hal yang belum dipahami. Bimbingan ketiga mengenai Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit yang berlaku di RSUD Surakarta dan mengenai Program Penanggulangan Bencana yang berlaku di RSUD Surakarta. Kedua materi ini diberikan oleh dokter Sigit Hermawan dari bagian Pelayanan Medik (Yanmed). Selama proses bimbingan berjalan lancar dan ada sesi diskusi untuk tanya jawab mengenai hal-hal yang belum dipahami. Selama kegiatan di RSUD Surakarta dari mulai hari pertama sampai dengan hari ketiga, kegiatan kami berjalan dengan lancar.
4
BAB III TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Akreditasi Rumah Sakit Akreditasi rumah sakit adalah akreditasi yang diberikan oleh pemerintah dan/atau Badan Akreditasi Rumah Sakit yang bersifat independen yang telah memenuhi standar dan kriteria yang ditentukan (Depkes RI, 2009). Berdasar Permenkes RI No. 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit, disebutkan bahwa pengertian akreditasi adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa Rumah Sakit itu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan. Di Indonesia akreditasi rumah sakit baik tingkat nasional maupun internasional diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang maupun peraturan tertulis lainnya, yaitu: UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 40 ayat 1. “dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala menimal 3 (tiga) tahun sekali”, ayat 2. “Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku”. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap rumah sakit untuk mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga mendapat akreditasi internasional. Dengan demikian diharapkan setiap organisasi rumah sakit mampu mengembangkan potensi dan kualitas pelayanan kesehatan dengan semaksimal mungkin (Depkes RI, 2012). Kementerian Kesehatan berupaya untuk menjaga mutu layanan melalui kegiatan akreditasi rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Dasar hukum pelaksanaan akreditasi rumah sakit adalah UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf b 5
menyebutkan bahwa Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, kemudian pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Dari Undang-Undang tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Akreditasi rumah sakit penting untuk dilakukan dengan alasan agar mutu/kualitas diintegrasikan dan dibudayakan kedalam sistem pelayanan di Rumah Sakit (UU RI No 44, 2009) Sebagai salah satu subsistem dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit menjadi tempat rujukan bagi berbagai unit pelayanan kesehatan dasar. Rumah sakit merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang jasa dengan ciri-ciri padat karya, padat modal, padat teknologi, padat masalah dan padat umpatan. Sejalan dengan lajunya pembangunan nasional maka tuntutan akan mutu pelayanan kesehatan oleh rumah sakit juga semakin meningkat.
Hal
ini
ditandai
dengan
berbagai
kritikan
tentang
ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit berbagai upaya termasuk melalui jalur hukum. Oleh karena itu upaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan rumah sakit baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
baik
internal
maupun
eksternal
rumah
sakit
perlu
dilaksanakan. B. Pelaksanaan Akreditasi RumahSakit oleh KARS a) Definisi KARS Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) adalah lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit yang bersifat fungsional non struktural dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. KARS tersebut dibentuk pertama kali pada tahun 1995 dan setiap 3 (tiga) tahun peraturan diperbarui,yang terakhir diperbarui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :417/Menkes/Per/II/2011 tentang Komisi
Akreditasi
Rumah
Sakit,
dengan
tugas
dan
melaksanakan akreditasi di Indonesia. b) Tugas KARS 1. Merumuskan kebijakan dan tata laksana akreditasi RS 6
fungsi
2. 3. 4. 5. 6.
Menyusun Renstra Akreditasi RS Menyusun Peraturan Internal KARS Menyusun standar akreditasi Menetapkan status akreditasi RS Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan
7. 8.
serta pengembangan di bidang akreditasi dan mutu pelayanan RS Mengangkat dan memberhentikan surveior Membina kerjasama dg institusi di dlm maupun di luar negeriyang berkaitan dg bid akreditasi dan peningkatan mutu
pelayanan RS 9. Melakukan sosialisasi dan promosi kegiatan akreditasi 10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasiRS 11. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan akreditasi RS c) Rencana Program Mempersiapkan KARS untuk terakreditasi intemasional oleh
ISQUA Menyusun peraturan internal KARS 1. Kebijakan dan tata laksana akreditasi RS 2. Pengangkatan dan Pemberhentian surveior 3. Tata tertib dan kode etik surveior 4. Diklat surveior 5. Tata cara pencatatan dan pelaporan Menyusun Renstra KARS Mempersiapkan dan menjalankan model akreditasi baru 1. Standar akreditasi 2. Tracer metodologi 3. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi 4. Standar pelatihan surveior 5. Pembimbingan RS Mengejar target akreditasi RS
C. Manfaat Akreditasi 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit yang bersangkutan karena berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. 2. Proses administrasi, biaya serta penggunaan sumber daya akan menjadi lebih efisien. 3. Menciptakan lingkungan internal RS yang lebih kondusif untuk penyembuhan, pengobatan dan perawatan pasien. 4. Mendengarkan pasien dan keluarga, serta menghormati hak-hak pasien serta melibatkan merek adalah proses perawatan. 7
5. Memberikan jaminan, kepuasan serta perlindungan kepada masyarakat atas pemberian pelayanan kesehatan. 6. Terbentuknya budaya mutu dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai standar di RS. 7. Sebagai salah satu syarat peningkatan kelas RS. 8. Peningkatan kesejahteraan rumah sakit. D. Standar Akreditasi Baru Rumah Sakit 1) Standar Akreditasi Baru merupakan suatu pedoman yang bertujuan untuk : a. Memandu manajemen RS agar efektif dan efisien b. Memandu RS dalam upaya memperbaiki mutu, keselamatan dan efisiensi pelayanan pasien c. Meninjau ulang fungsi-fungsi penting RS d. Mengetahui dan memahami standar akreditasi yang harus dipenuhi RS e. Meninjau ulang pemenuhan harapan standar dan persyaratan tambahannya f. Menjadi terbiasa dengan istilah yang digunakan di dalam standar. 2) Standar Akreditasi Baru Rumah Sakit a. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus pada Pasien Bab 1. Akses Ke Pelayanan Dan Kontinuitas Pelayanan
b.
c.
(APK) Bab 2. Hak Pasien Dan Keluarga (HPK) Bab 3. Asesmen Pasien (AP) Bab 4. Pelayanan Pasien (PP) Bab 5. Pelayanan Anestesi Dan Bedah (PAB) Bab 6. Manajemen Dan Penggunaan Obat (MPO) Bab 7. Pendidikan Pasien Dan Keluarga (PPK) Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit Bab 1. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Bab 2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Bab 3. Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Pengarahan (TKP) Bab 4. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) Bab 5. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) Bab 6. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit Sasaran I : Identifikasi pasien dengan tepat Sasaran II : Tingkatkan komunikasi yang efektif Sasaran III :Tingkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert) 8
Sasaran lV
:Pastikan tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-
pasien operasi Sasaran V :Kurangi risiko infeksi terkait pelayanan
d.
kesehatan Sasaran VI Sasaran MDGs Sasaran I
:Kurangi risiko pasien jatuh : Penurunan angka kematian bayi dan
Peningkatan kesehatan ibu Sasaran II : Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS Sasaran III : Penurunan angka kesakitan TB (Sutoto, 2012) E. Elemen Penilaian Akreditasi Akreditasi RS versi 2012 terdapat 15 bab/kelompok kerja (Pokja), 323 standar dan 1218 elemen penilaian (EP), antara lain : NO
BAB/POKJA
STD
EP
1
Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
6
24
2
Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
30
100
3
Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)
7
28
4
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
23
88
5
Sasaran Millenium Development Goals (MDGs)
3
19
6
Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
23
85
7
Asesmen Pasien (AP)
44
184
8
Pelayanan Pasien (PP)
22
74
9
Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
14
51
10
Manajemen Penggunaan Obat (MPO)
21
84
11
Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
28
109
12
Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)
24
99
13
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
24
83
14
Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)
27
98
15
Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
27
92
(Sutoto, 2012) 9
F. Proses Penilaian Akreditasi Proses penilaian akreditasi meliputi : 1) Sumber data : a. Wawancara : Pada pimpinan RS - Pada staf RS - Pada pasien dan keluarga (minimal 4) b. Observasi : Fasilitas, alat, prosedur tindakan, dll c. Kelengkapan dokumen : Kebijakan/SK, pedoman, standar prosedur operasional (SOP)/Protap, bukti pelaksanaan kegiatan, program kerja, laporan harian, laporan bulanan/harian, dll. 2) Cara penilaian : a. Tim penilai (surveyor) akan berada di RS selama ± 3 hari yang terdiri dari 3 orang (manajemen, medis dan keperawatan). b. Pimpinan RS kemudian mempresentasikan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien RS. c. Dilanjutkan telaah dokumen, telaah rekam medik tertutup dan telaah rekam medik terbuka serta survey lapangan. d. Penilaian lapangan ditekankan pada telusur pasien untuk di wawancarai/ observasi langsung atas pelayanan kesehatan yang telah/sedang/akan diterima pasien. e. Dalam waktu yang bersamaan, kelengkapan dokumen akreditasi juga di observasi dan ditanyakan pada jajaran staf dan pimpinan RS. f. Temuan atas ketidaklengkapan dokumen/ kekurangan mutu pelayanan harus diperbaiki saat itu setelah mendapat rekomendasi surveyor. g. Telusur lingkungan terhadap fasilitas Rumah Sakit. h. Telusur KPS. i. Presentasi FMEA, Pedoman Praktik Klinis/Clinical Pathways, Risk Manajemen Dan IKP (Insiden Keselamatan Pasien). j. Wawancara Pimpinan. k. Exit Conference (Rustiyanto, 2010).
10
3) Hasil penilaian : Terdapat 4 kriteria hasil penilaian terhadap EP : a. Tercapai penuh ( skor 10) Melalui wawancara baik pada pasien/keluarga dan staf ditemukan jawaban “ya” atau “selalu”, atau dapat menjawab
sesuai dengan konteks pertanyaan. Melalui observasi dokumen, ditemukan minimal 9 dari 10
dokumen yang diminta atau 90 % dokumen lengkap. Melalui observasi bukti pelaksanaan, kegiatan/tindakan sudah
berjalan minimal 4 bulan terakhir dari masa penilaian. b. Tercapai sebagian (skor 5) Melalui wawancara baik pada pasien/keluarga dan staf
ditemukan jawaban “tidak selalu” atau “kadang-kadang”. Melalui observasi dokumen, ditemukan 50 sampai 89 %
dokumen yang diminta. Bukti dipenuhinya persyaratan hanya dapat ditemukan di sebagian daerah/unit kerja dimana persyaratan harus ada. Kebijakan/prosedur dapat dilaksanakan tetapi tidak dapat
dipertahankan. Melalui observasi bukti pelaksanaan, kegiatan/tindakan sudah
berjalan 1 - 3 bulan terakhir dari masa penilaian c. Tidak tercapai (skor 0) Melalui wawancara baik pada pasien/keluarga dan staf
ditemukan jawaban “jarang” atau “tidak pernah”. Melalui observasi dokumen, ditemukan <50% dari dokumen
yang diminta. Bukti dipenuhinya persyaratan tidak
dapat ditemukan di
daerah/unit kerja dimana persyaratan harus ada. Kebijakan/proses ditetapkan tetapi tidak dilaksanakan. Melalui observasi bukti pelaksanaan, kegiatan/tindakan sudah berjalan hanya ≤1 bulan terakhir dari masa penilaian.
d. Tidak dapat diterapkan
11
Sebuah EP dinilai “tidak dapat diterapkan” jika persyaratan dari EP tidak dapat diterapkan di RS (contohnya, RS tidak melakukan riset, tidak ada donasi organ). Nilai skor kemudian akan diakumulasikan pada masing-masing standar yang terdapat dalam bab untuk menentukan apakah suatu standar telah mencapai batas yang telah ditentukan.EP dinilai dalam skor, sedangkan standard dan bab/grup dinilai dalam persen (%) (Sutoto, 2012). G. Kriteria dan Kategori Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit Bagi RS yang telah lulus akreditasi nantinya akan di kategorikan ke dalam 4 tingkatan : Pokja SKP HPK PPK
Pratama
Madya
Utama
Paripurna
Tiap BAB dan Rata-rata Grup MAYOR dg Nilai ≥ 80%
Tiap BAB dan Rata-rata Grup MAYOR dg Nilai ≥ 80%
Tiap BAB dan Rata-rata Grup MAYOR dg Nilai ≥ 80%
Tiap BAB dan rata-rata Grup Mayor dg Nilai ≥ 80%
PMKP MDGs APK AP
Tiap BAB dan Rata-rata Grup MINOR dg Nilai≥ 20%
PP PAB MPO MKI KPS
Tiap BAB dan Rata-rata Grup MINOR dg Nilai ≥ 20%
PPI
Grup MINOR dg Nilai ≥ 20%
TKP MFK
H. Faktor–Faktoryang Mendukung Keberhasilan Program Akreditasi RS 1. Akreditasi diwajibkan dalam UU RS. 2. Akreditasi diwajibkan dalam perizinan RS.
12
3. Adanya komitmen stake holder (Kemenkes, Pemda,Pemilik RS & seluruh jajaran di RS) untuk melaksanakan akreditasi. 4. Adanya sikap proaktif dari Dinkes Propinsi untuk pembinaan ke RS dalam persiapan akreditasi. 5. Pemberdayaan surveior yang ada di daerah untuk efisiensi biaya. I. Alur Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit:
RS RS
PERPANJANGAN PENINGKATAN PERPANJANGAN PENINGKATAN IZIN KELAS IZIN KELAS
STUDI KELAYAKAN & STUDI & TATAKELAYAKAN RUANG TATA RUANG
AKREDITASI (PelayananAKREDITASI bermutu - Kemkes) (Pelayanan bermutu - Kemkes)
IZIN MENDIRIKAN MENDIRIKAN (2 thn –IZIN Pemda Prop/Kab/Kota) (2 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)
MEMENUHI STANDAR INPUT, MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME PROSES, OUTPUT/OUTCOME
MEMENUHI STANDAR INPUT MEMENUHI STANDAR INPUT (blm dpt memenuhi semuanya) (blm dpt memenuhi semuanya)
REGISTRASI REGISTRASI (Pencatatan resmi - Kemkes) (Pencatatan resmi - Kemkes)
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA IZIN OPERASIONAL SEMENTARA (1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) (1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) IZIN OPERASIONAL TETAP BAB IV IZIN OPERASIONAL TETAP (5 thn – Pemda/Kab/Kota) (5 thn – Pemda/Kab/Kota) PENETAPAN KELAS PEMBAHASAN PENETAPAN KELAS (pengelompokan RS berdasarkan (pengelompokan RS Fas & kmampuan yan berdasarkan - Kemkes) FasKegiatan & kmampuan yan -diKemkes) akreditasi RSUD Kota Surakarta dimulai dari kegiatan persiapan pra akreditasi yang dilaksanakan pada bulan Juli 2015. Dari awal minggu pertama bulan Juli dilakukan pembentukan Tim yang terdiri dari 15
13
kelompok kerja dan diadakan rapat rutinsetiap minggunya. Selain itu juga mulai dilakukan penyusunan dokumen terkait, pengiriman delegasi untuk kegiatan training, serta perencanaan dan realisasi pembenahan sarana dan prasarana. Pada minggu kedua Bulan Juli hingga minggu kedua bulan Agustus dilakukan
kegiatan
studi
banding
ke
RSUD
Dr.
Moewardi.
Untuk
mengkoordinasikan kemajuan akreditasi dan memperbaharui pengetahuan terkait akreditasi maka dilakukan rapat koordinasi tim pada minggu keempat tiap bulannya. Pada bulan Agustus minggu pertama dan kedua dilakukan workshop. Agenda bulan Agustus sampai dengan September yaitu workshop patient safety dan PPI. Deklarasi Keselamatan Pasien dilakukan pada minggu kedua bulan Agustus. Pada bulan Agustus juga dilakukan sosialisasi dokumen dan observasi akreditasi. Bimbingan KARS dilakukan pada minggu kedua dan ketiga bulan Agustus dan Oktober. Self-assesment dokumen akan dilakukan pada bulan September selama lima minggu. Untuk bulan November masih akan dilakukan bimbingan selama dua minggu. Sampai saat ini RSUD Kota Surakarta masih dalam tahap pra akreditasi dimana masih banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mencapai akreditasi. Dalam proses akreditasi ini RSUD Kota Surakarta memiliki beberapa kendala atau hambatan yaitu: 1. RSUD Surakarta belum memiliki pengalaman akreditasi rumah sakit. Sebelum menjadi RSUD Surakarta pada Tahun 2009, Rumah Sakitini masih menjadi Rumah Sakit Bersalin. Sesuai Permenkes tahun 2012, setiap Rumah Sakit baru yang telah memperoleh izin operasional dan beroperasi sekurang-kurangnya dua tahun wajib mengajukan permohonan Akreditasi. Oleh karena itu, RSUD Surakarta mulai sedikit demi sedikit mewujudkan realisasi akreditasi. Selain itu, perubahan lokasi RSUD Surakarta pada`tahun 2012 ke Ngipang menjadi salah satu kendala. 2. Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Surakarta yang minim SDM RSUD Surakarta yang masih minim menjadi salah satu kendala. Setiap
individu
memilki
job
desk
masing-masing
sehingga
akan
mengutamakan job desk untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, perihal akreditasi akan sedikit terkesampingkan. SDM yang
14
minim juga akan berdampak pada minimnya SDM yang sudah mengikuti pelatihan akreditasi 3. Waktu yang terbatas untuk persiapan dokumen Rumah Sakit tentu saja mengutamakan mutu pelayanan terhadap konsumen. Sehingga, waktu untuk mempersiapkan dokumen terkait keperluan akreditasi sangat terbatas. Setiap individu fokus terhadap tugasnya di pelayanan. Maka, dibutuhkan SDM dan waktu yang lebih khusus untuk mempersiapkan dokumen akreditasi. 4. Kurangnya sosialisasi akreditasi terhadap seluruh civitas hospitalia Sosialisasi berkenaan dengan akreditasi masih kurang dan belum menyeluruh. Terutama terhadap pasien yang juga termasuk dalam civitas hospitalia. Sosialisasi akreditasi harus diberikan secara merata agar masingmasing individu dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sebagai start point untuk mencapai keberhasilan akreditasi. 5. Sulitnya menyamakan persepsi terhadap prioritas pemenuhan standar Karena akreditasi ini merupakan pengalaman baru bagi RSUD Surakarta, menyamakan persepsi dalam hal prioritas merupakan hal yang sulit. Diperlukan rapat dan bimbingan untuk mensinkronisasi kesenjangan persepsi tersebut. Untuk membantu mengatasi kendala yang timbul, terdapat beberapa persiapan yang dapat dilakukan untuk menghadapi akreditasi rumah sakit, diantaranya:
1. Persiapan organisasi a. Membentuk tim khusus akreditasi yang akan bertanggung jawab atas terlaksananya akreditasi rumah sakit dan bertugas bertanggung jawab b.
terhadap direktur serta membawahi civitas hospitalia. Tim akreditasi terbagi menjadi beberapa koordinator sesuai dengan
pembagian hal-hal terkait persiapan dan pelaksanaan akreditasi c. Diperlukan tim yang berdedikasi tinggi, yang kreatif dan mampu membimbing civitas hospitalia dalam mensukseskan akreditasi. Bila perlu tidak terikat dengan bidang pelayanan agar dapat fokus dan bekerja maksimal terhadap keperluan akreditasi. 2. Persiapan bahan 15
a.
Mempersiapkan instrumen akreditasi, sebaiknya berpedoman pada
b.
edisi terakhir. Mempersiapkan dokumen-dokumen terkait Rumah Sakit tentang
Standar, sesuai Bidang Pelayanan masing-masing. c. Tim Akreditasi dan Pokja mempelajari, memahami & menguasai secara rinci Instrumen Akreditasi, Dokumen standar & dokumen penting lainnya, agar tercapai persepsi yang tersinkronisasi. 3. Penyusunan SOP a. Bentuk Tim Inti (1- 3 orang) sebagai Penyusun SOP. b. Penyusunan SOP dilakukan oleh Tim Inti dibantu Staf Pokja/ Unit terkait c. Gunakan format SOP yang standar. d. Penomoran SOP sebaiknya sentral. e. Sebaiknya dibuat daftar SOP secara sentral, dikelola oleh Tim Akreditasi / Staf yang ditunjuk 4. Perbaikan Struktur Proses Hasil (Outcome) a. Pembenahan & perbaikan struktur / proses / hasil dilakukan oleh Pokja & unit yang bersangkutan sesuai dengan pemahaman atas standar, instrumen akreditasi, SOP dan sebagainya. b. Setelah survei akreditasi, kegiatan ini tetap berjalan secara kontinu & adekuat sesuai dengan kekurangan & kelemahan yang ada, serta sesuai dengan rekomendasi surveyor 5. Self Assesment a. Pembenahan & perbaikan yang dilakukan dievaluasi secara periodik secara self assessment. b. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi. c. Hasil : Skor dan Nilai ( % ) dilaporkan secara periodik kepada Direktur dan Self Assesment final dilaporkan ke KARS. d. Penilaian dilakukan oleh Pokja yang bersangkutan dengan supervisi e.
Panitia Akreditasi. Cara lain : dilakukan penilaian secara silang, sesuatu Pokja menilai Bidang
f.
Pelayanan Pokja yang lain. Bila Skor & Nilai tidak mencapai target, dapat dimintakan Bimbingan
Akreditasi kepada KARS 6. Persiapan Hari-H Survei a. Permintaan tanggal survei kepada KARS, hari I survei agar dimulai sesudah hari Senin. b. Pada hari H-1 (Senin) dilakukan Gladi Bersih secara teliti c. Persiapkan ruangan :ruang pertemuan surveyor & pokja, 1 surveyor 1 ruangan, ruang surveyor untuk rapat tim surveyor, ruangan2 /
16
lokasi di unit 2 pelayanan dan siapkan para staf /petugasnya, ruang d.
pertemuan pleno, + alat audiovisual. Persiapkan usulan Jadwal Survei selama 3 hari / 4 hari, diajukan
kepada Ketua Tim Surveyor pada hari H survey. e. Persiapan Pokja :Petugas Presentan : 1-2 orang bertugas menjawab, menerangkan, mempresentasi hal-hal yang diminta Surveyor. Petugas ini harus menguasai seluruh konteks Bidang Pelayanan yang bersangkutan. 7. Kegiatan 3-4 hari Survei a. Setiap hari : segera sesudah survei selesai, lakukan rapat koordinasi, kumpulkan semua Pokja. b. Tiap Pokja melaporkan :Hasil suvei, berbagai kekurangan yang ditemukan Surveyor, PR yang harus diselesaikan (data-data yang harus dilengkapi, dan sebagainya), Gambaran tentang Surveyor (kritikan maupun pujian), Sore / Malam hari itu juga selesaikan hal-hal yang didiskusikan pada Rapat Koordinasi tersebut. Hal tersebut dilakukan tiap hari (Rustiyanto, 2010).
17
BAB V PENUTUP A. Simpulan 1. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa Rumah Sakit itu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan. 2. Penilaian akreditasi dapat berasal dari dalam negeri melalui lembaga KARS maupun dari luar negeri yaitu JCI dimana keduanya mengacu pada standar: kelompok sasaran yang berfokus pada pasien, kelompok standar manajemen rumah sakit, kelompok keselamatan pasien dan sasaran MDGs. Hal ini sesuai dengan tujuan akreditasi, yaitu meningkatkan keselamatan pasien rumah sakit dan meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi. 3. RSUD Kota Surakarta sampai dengan saat ini berada pada tahap pra
akreditasi yaitu persiapan untuk mencapai akreditasi dimana terdapat beberapa kendala seperti: belum adanya pegalaman akreditasi RSUD Kota
18
Surakarta, SDM yang minim, waktu yang terbatas untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan, kurangnya sosialisasi akreditasi terhadap seluruh civitas hospitalia serta, sulitnya menyamakan persepsi terhadap prioritas pemenuhan standar B. Saran 1. Perlu dilakukan sosialisasi yang menyeluruh terhadap civitas hospitalia hingga pasien agar masing-masing individu dapat berperan dalam mencapai keberhasilan akreditasi yang maksimal. 2. Diperlukan kegiatan studi banding ke rumah sakit yang lebih berpengalaman dalam hal akreditasi serta mengundang trainer untuk dilakukan pelatihan dan bimbingan terkait persiapan dan kegiatan akreditasi. 3. Perlu dilakukan persamaan persepsi terkait hal-hal prioritas dalam akreditasi agar tidak ada kesenjangan. 4. RSUD Kota Surakarta harus tetap terus mengembangkan diri demi memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, meningkatkan mutu pelayanancontohnya dengan menambahkan sumber daya manusia (baik PNS maupun non PNS) atau penambahan sarana-prasarana penunjang baik medis maupun non-medis.
19
DAFTAR PUSTAKA Depkes RI (2007). Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Depkes RI (2009). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2009 tentang Standar pelayanan minimal rumah sakit, http://www.spm.depkes.go.id. diakses pada tanggal 20 Agustus 2015. Depkes (2011).Instrumen akreditasi rumah sakit standar akreditasi versi 2012 edisi-1. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Depkes
RI
(2012).
Pedoman
pelaksanaan
jaminan
kesehatan
masyarakat(JAMKESMAS). Jakarta: Departemen Kesehatan Indonesia. Rustiyanto, E. 2010. Stastistik rumah sakit untuk pengambilan keputusan. Yogyakarta: Cetakan Pertama Graha Ilmu. Sutoto, 2012. Instrumen akreditasi rumah sakit standar akreditasi versi 2012. Jakarta The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (2011). US Department of Health and Human Services. Oakbrook Terrace, Illinois USA Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44, Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
20
