KTD

1.

KASUS

Suatu hari seorang dokter jaga IGD di sebuah Rumah Sakit swasta kedatangan seorang pasien dengan keluhan pada kepalanya kepalanya mengucur darah segar setelah ia terjatuh dari sepedanya. Saat datang pertama kali seluruh tubuhnya penuh dengan darah dan pada kepalanya dibebat dengan menggunakan kain sarung. Setelah ditanya oleh perawat yang  bertugas sebagai admin di IGD, diperoleh informasi dari keluarga pasien bahwa ia tidak memiliki kartu jaminan kesehatan seperti Askes, Jamsostek maupun kartu asuransi lainnya. Sementara ia mengaku memang tidak mampu sama sekali untuk membayar biaya rumah sakit. Rumah sakit menolak untuk mengadakan pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut,  pasien diberi saran untuk di bawa ke Rumah Sakit Umum pemerintah yang letaknya leta knya sekitar 15 menit dari RS swasta tersebut. Dengan pertimbangan karena jika kasus tersebut tetap diselesaikan di RS swasta maka biaya yang dibebankan kepada pasien akan sangat tinggi karena pasien tersebut tergolong dalam pasien umum tanpa asuransi kesehatan. Namun jika  pasien tersebut dibawa ke RS pemerintah maka tidak akan dikenakan biaya pengobatan karena telah dijamin pembiayaannya oleh pemerintah. Analisis

Kejadian tersebut merupakan suatu kejadian tidak diharapkan pada pasien karena  pihak rumah sakit (dokter dan perawat) tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (omission), omission), dan karena pihak rumah sakit tidak memahami Undang-Undang/ peraturan yang  berlaku (UU No. 23 Tahun 1994 Tentang Kesehatan; UU Praktik Kedokteran UU nomor 29 tahun 2004 pasal 51 yang menyatakan bahwa dokter harus melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan; Peraturan tentang Kewajiban Medis dan Hak Pasien menurut UU 44/2009 ‘’Setiap pasien pasien mempunyai hak hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi’’; di skriminasi’’; Peraturan tentang Kegawatdaruratan versi UU 36/2009 Pasal 190(1) “Dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat yang bisa mengakibatkan kecacatan atau kematian,” dan lain sebagainya). Kesalahan tersebut bisa terjadi dalam tahap diagnostik seperti tidak merespon ciri  simtoma   simtoma  suatu penyakit; tahap  preventif   seperti tidak segera memberikan terapi /  pertolongan pertama; pert ama; atau pada hal teknis yang lain seperti kegagalan memahami hak dasar d asar manusia atau sistem yang lain.

Indikasi Etik 

Seharusnya

Dokter

tidak

boleh

menolak

pasien

apalagi

dengan

kondisi

kegawatdaruratan. Sesuai dengan sumpah Hipokrates yang beberapa poin isinya mengatakan “Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan; Kesehatan  penderita senantiasa akan saya utamakan dan dalam menunaikan kewajiban terhadap  penderita; Saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh  pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik Kepartaian atau Kedudukan Sosial” seharusnya ia dengan kesadaran diri dapat melakukan tindakan perawatan terhadap  pasien tersebut tanpa melihat apakah pasien tersebut dari golongan mampu ataupun tidak mampu secara sosial dan finansial. Dalam kasus ini, baik dokter maupun perawat memiliki kewajiban yang sama dalam menyelamatkan nyawa pasien terlebih dahulu bukannya menanyakan tentang ada atau tidak adanya asuransi kesehatan lalu menolak untuk melakukan tindakan medis ketika si pasien tidak memiliki dana untuk pembayaran pengobatan. Setelah kondisi gawat darurat yang dialami pasien telah tertangani dengan baik dan kondisi pasien stabil barulah perawat dapat mendiskusikan kepada keluarga pasien tentang proses administrasi selanjutnya. Semestinya hal ini juga didukung oleh manajemen RS tersebut dalam upaya membantu pasien-pasien yang tak memiliki jaminan kesehatan dan dari golongan ekonomi tidak mampu untuk diberikan pelayanan khusus yang gratis yang biayanya diambil dari dana tabungan sosial / amal. Jadi bukannya pihak manajemen RS menuntut dokter dan perawat untuk membayar ganti rugi bila dokter dan perawat membebaskan biaya pengobatan pada  pasien yang miskin tersebut. Mungkin sikap apatis dari manajemen RS terhadap kasus-kasus seperti ini juga tak luput dari andil keluarga pasien lainnya yang secara tidak langsung telah mencoreng kepercayaan manajemen RS terhadap keluarga pasien. Karena tak dapat dipungkiri sebelum kebijakan ini di tempuh pihak rumah sakit sering kali di tipu oleh keluarga pasien. Dimana ketika pasien telah selesai dilakukan penanganan dan kondisinya stabil, si keluarga pasien menolak menyelesaikan biaya administrasi dengan alasan mereka tidak memiliki uang,  padahal sesungguhnya mereka dari keluarga yang cukup berada. Akhirnya, dengan adanya oknum-oknum keluarga yang seperti ini berimbas pada keluarga pasien lainnya yang memang benar-benar tidak mampu karena kini manajemen di rumah sakit telah berubah menjadi mengutamakan masalah administrasi terlebih dahulu daripada pelayanan. Ironis memang, namun permasalahan ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada

 pihak yang merasa dirugikan baik itu dari sisi pasien, tenaga medis (dokter dan perawat) maupun pihak manajemen RS.

2. KASUS

Terdapat dua sebab kemungkinan terjadinya kecelakaan penanganan medis yang merupakan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) pada pasien. Pertama, kecelakaan murni yang disebabkan kesalahan dokter atau kesalahan rumah sakit. Kecelakaan itu bisa dikategorikan malpraktik. Sedangkan yang kedua adalah kecelakaan medis yang bukan disebabkan oleh kelalaian dokter. Penyebab yang kedua ini bisa dikarenakan komplikasi yang tidak bisa dihindari. Misalnya pasien terkena sindrom steven sindrom steven jhonson sehingga kulitnya melepuh karena memang pasien tersebut alergi terhadap obat tertentu atau bisa juga akibat pasien tidak mematuhi perintah dokter sehingga timbul komplikasi lain.

Contoh KTD yang merupakan suatu komplikasi dapat terjadi pada pasien coma yang dirawat lama, dimana pasien harus bedress tetapi petugas pemberi pelayanan sedikit lalai dalam memberikan perawatan untuk mencegah kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan kulit pada pasien, seperti terjadinya ulcus peptikum. peptikum. Atau mungkin kejadian yang tidak diinginkan bisa saja terjadi pada pasien yang sakitnya telah mengalami komplikasi dimana tindakan medik untuk mengatasi salah satu penyakitnya malah dapat berakibat fatal pada  penyakitnya yang lain. PT Kalbe Farma dinyatakan dinyatakan bersalah oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait kasus salah suntik dua pasien Rumah Sakit Siloam Karawaci Tangerang pada Februari 2015. Sebab dalam proses produksi injeksi Buvanest Spinal dan Asam Tranexamat terjadi mix-up. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparingga mengatakan, mix-up produksi kemungkinan terjadi pada area sekunder. Saat itu, pihaknya telah melakukan inspeksi ke PT Kalbe Farma selaku produsen obat dan PT Enseval Putera Mega selaku distributor. "Setelah inspeksi sistematis yang dilakukan BPOM, ada beberapa potensi mix-up yang terjadi. Potensi kejadian mix-up terjadi di area pengemasan sekunder, terutama di

 bagian visual inspection diproduksi line 6 khusus produksi injeksi," ungkap Roy saat temu media di Gedung Kementerian Kesehatan Kes ehatan RI, Kuningan, Jakarta, Senin (23/3/2015). Dalam line tersebut terdapat 26 produk khusus injeksi yang diproduksi oleh PT Kalbe Farma, termasuk jenis Buvanest jenis Buvanest Spinal, dan Asam Tranexamat. Lebih jel asnya, kemungkinan dalam produksi itu terjadi proses salah pelabelan pada kemasan sekunder sebelum labeling antara dua produk yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Melalui kasus ini, BPOM sudah memberi sanksi ke PT Kalbe Farma selaku produsen  berupa pencabutan izin edar dan berhenti produksi untuk seluruh produk injeksi yang ada di line 6 khusus produksi milik PT Kalbe Farma yang sifatnya sementara. "Untuk menghilangkan potensi risiko,  risiko,   BPOM memerintahkan menghentikan  pendistribusian terhadap produk line 6, tidak mendistribusikan seluruh produk yang belum  beredar, dan memusnahkan seluruh produk produk yang sudah diproduksi," diproduksi," tutupnya.

3. KASUS 1)

Faktor Petugas/individu

Hubungan antara dokter dan pasiennya secara yuridis dapat dimasukkan ke dalam golongan kontrak. Suatu kontrak adalah pertemuan pikiran dari dua orang mengenai suatu hal. Pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan, sedangkan pihak kedua menerima pemberian pelayanan tersebut. Pasien datang meminta kepada dokter untuk diberikan pelayanan pengobatan, sedang sang dokter menerima untuk memberikannya (Guwandi, 2003). Penentuan kapan hubungan dokter dan pasien terjadi adalah sangat penting karena  pada saat itu sang dokter harus memenuhi kewajiban hukum dan timbullah tanggung jawab terhadap pasiennya. Pada umumnya di dalam banyak hal, mulainya hubungan tersebut sangat  jelas dan nyata. Apabila seorang pasien meminta seorang dokter untuk mengobatinya dan sang dokter menerimanya, maka saat itu sudah dimulai hubungan kontrak antara dokter dengan pasien. Namun di dalam beberapa kasus, adalah sukar untuk menentukan saat dimulainya hubungan hubungan tersebut, misalnya misalnya dalam kasus seperti di bawah ini:

Seorang pasien terbangun dari tidurnya sebelum pukul 05.00 pagi dengan keluhan sangat sakit pada dadanya. Ia berpakaian dan diantar i strinya ke rumah sakit. Ia harus berjalan berjal an tiga blok karena tidak ada taksi yang lewat. Setibanya di Instalasi Gawat Darurat dari suatu rumah sakit, istrinya memberitahukan kepada perawat bahwa suaminya dalam keadaan sangat sakit dan diduga mendapat serangan jantung dan meminta pertolongan dokter. Sang  pasien memberitahukan kepada perawat tersebut bahwa ia anggota suatu asuransi ( Hospital  Hospital  Insurance Plan). Plan). Mendengar keterangan demikian, sang perawat mengatakan bahwa rumah sakit ini tidak menerima pasien asuransi tersebut. Sang perawat menelpon seorang dokter yang berada di rumah sakit dan memberitahukan

semua

permasalahan

tersebut

kepadanya.

Perawat

itu

kemudian

menyerahkan telepon itu kepada pasien yang menguraikan sakitnya kepada dokter  bersangkutan. Dokter tersebut mengatakan kepada pasien agar pasien pulang saja terlebih dahulu dan menunggu sampai kantor  Hospital Insurance Plan itu Plan itu buka dan menghubungkan dokternya ke pihak asuransi tersebut. Rumah sakit menolak untuk mengadakan pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut. Setibanya di rumah, pasiennya jatuh di lantai dan meninggal dunia. Hakim pengadilan memutuskan bahwa sang dokter telah menerima pasien itu ketika ia mendengarkan tentang gejala-gejalanya via telepon dan bahwa ia tidak melanjutkan dengan diagnosisnya dan pemberian pengobatan lebih lanjut, sehingga sang dokter dianggap telah melakukan penelantaran (abandonment  (abandonment ). ). Kasus seperti diatas merupakan kejadian tidak diharapkan (KTD) antara tindakan dokter terhadap pasien di rumah sakit yang disebabkan oleh faktor petugas, yaitu dokter yang melakukan penelantaran. Kejadian tersebut juga disebabkan oleh faktor kondisi pasien dan keinginan pasien untuk tetap menggunakan asuransinya. 2)

Kondisi pasien

Kondisi pasien yang sudah sangat parah ditambah dengan berbagai penyakit komplikasi juga dapat menimbulkan kejadian yang tidak diharapkan. Pihak keluarga pasien yang melihat kondisi pasien dalam keadaan parah menginginkan pelaksanaan suatu tindakan medik yang padahal tindakan tersebut mengandung risiko yang cukup fatal. Dalam kasus seperti

ini

barulah

dokter

merasakan

arti

pentingnya

pelaksanaan informed

consent  (persetujuan  (persetujuan tindakan medik) yang sangat sering dianggap sepele oleh pihak pemberi

 pelayanan ataupun pihak pasien dan keluarganya. Sebelum dokter melakukan tindakan medik yang diinginkan pasien ataupun keluarganya walaupun tindakan tersebut berisi ko cukup fatal, dokter memberikan penjelasan dan dibuktikan secara hitam diatas putih melalui pengisian dan penandatanganan lembar informed consent . Dengan adanya bukti lembar informed consent yang telah diisi dan ditangdatangani oleh dokter yang bertanggung jawab, pasien atau keluarga/walinya, saksi dari rumah sakit dan saksi dari pihak pasien, maka apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan terhadap pasien tidaklah menjadi tanggung jawab dokter ataupun pihak pemberi pelayanan kesehatan. Kondisi pasien yang parah dengan komplikasi dan risiko tinggilah yang dianggap sebagai penyebab terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan tersebut. Namun dokter ataupun pihak pemberi pelayanan kesehatan haruslah tetap menjalankan tindakan medik yang diinginkan pasien dan pihak keluarganya tersebut dengan benar, sesuai dengan SOP ( standard ( standard operational procedure) procedure) dari tindakan tersebut, dan tanpa kelalaian. Kejadian yang tidak diinginkan (KTD) bisa juga terjadi bukan akibat dari kelalaian tim medis. “Ada beberapa penyebab kejadian yang tidak diinginkan, antara lain pasien tidak mematuhi instruksi dokter, pasien terlambat dibawa ke dokter, adanya alergi yang tidak diketahui sebelumnya,” sebelumnya,” kata Direktur Administrasi Rumah Sakit Pluit J Guwandi, dalam seminar bertema “Hukum untuk Dokter”, Sabtu (8/9), di RS Gading Pluit, Jakarta Utara.