(TERJEMAHAN) KONVENSI WINA 1961 MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK KONVENSI WINA 1961 MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK
Negara-negara Pihak pada Konvensi ini, ...... Menyadari bahwa Menyadari bahwa tujuan-tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum tidaklah untuk keuntungan individu efisien fungsi-fungsi misi-misi diplomatik dalam mewakili Negara-Negara. Menegaskan ba Menegaskan bahwa hwa aturan hukum kebiasaan kebiasa an interna i nternasional sional tetap terus mengatur menga tur masala masalahh-mas masala alah h yang yang tidak tidak seca secara ra Telah menyetujui sebagai berikut : Pasal 1 Untuk tujuan Konvensi ini, istilah-istilah berikut akan mempunyai arti yang disebutkan di bawah ini untuk istila (a). “Kepala misi” adalah orang yang diberi tugas oleh tugas oleh Negara pengirim dengan tegas untuk bertindak di dal (b). “Anggota misi” adalah kepala misi dan anggota-anggota anggota-anggota staf misi. (c). “Anggota“Anggota-anggota staf misi” adalah anggota-anggota anggota-anggota staf diplomatik, anggota-anggota staf administratif (d). “Anggota staf diplomatik” adalah anggota-anggota anggota-anggota staf daripada misi yang mempunyai tingkatan diplo (e). “Agen diplomatik” adalah kepala misi atau seorang anggota staf diplomatik dari misi. misi. (f). “Anggota staf teknik dan administratif” adalah anggota-anggota anggota-anggota staf misi yang dipekerjakan di dalam pel (g). “Anggota staf pelayan” adalah anggota-anggota anggota-anggota staf misi di dalam pelayanan domestik daripada misi. (h). “Pelayan pribadi” adalah orang yang di dalam pelayanan domestik dari seorang anggota misi dan yang b (i). “Gedung misi” adalah bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah yang menyokongnya, tak meman tujuan misi termasuk tempat kediaman kepala misi. Pasal 9 1. Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara pengirim b diplomatiknya adalah persona adalah persona non grata atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi.
dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial Negara penerima ...... ... Pasal 22 1. Gedung misi tidak dapat diganggu gugat (inviolabel). Pejabat-pejabat dari Negara penerima tidak boleh misi. 2. Negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk meli perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatn ya. 3. Gedung misi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya di sana serta alat-alat transport misi kebal terhadap eksekusi. Pasal 23 Pengecualian dari pajak di tempat misi Pasal 24 Arsip-arsip dan dokumen-dokumen misi tidak dapat diganggu gugat (inviolabel) kapan pun dan dimana pun ben Pasal 25 Negara penerimaharusmemberikankemudahan yang penuh untuk pelaksanaan fungsi-fungsi misi. Pasal 26 Tunduk pada hukum dan peraturanmengenailaranganmasuk pada daerahtertentuatau yang penerimaharusmenjaminsemuaanggotamisikebebasanbergerak dan bepergian di dalamwilayahnya.
diatur
Pasal 27 1. Negara penerimaharusmengijinkan dan melindungikemerdekaanberkomunikasi pada dalamberkomunikasidenganPemerintah, misi-misi dan konsulat-konsulat, dari Negara pengirim, dimanapun yang pantas, termasukkurirdiplomatik dan pesan-pesan dengansandiataukode. Namundemikian, misibol hanyadenganpersetujuandari Negara penerima. 2. Korespondensi resmi daripada misi tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah semua koresponde fungsinya. 3. Tas diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan. 4. Paket yang ada di dalam tas diplomatik harus memperlihatkan tanda yang jelas dapat terlihat dari luar ya dokumen-dokumen diplomatik atau barang-barang yang diperuntukkan bagi kegunaan resmi daripada misi ..
Pasal 29 Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolabel). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam b Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang te badannya, kebebasannya atau martabatnya. Pasal 30 1. Tempat kediaman pribadi agen diplomatik menikmati inviolabilitas dan perlindungan yang sama seperti g 2. Kertasnya, korespondensinya, dan kecuali ditentukan di dalam ayat 3 Pasal 31, barang-barangnya, juga m Pasal 31 1. Seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi kriminil Negara penerima. Dia juga kebal d ari yurisdiksi si (a) Suatu perkara yang berhubungan dengan barang-barang tetap yang terletak di dalam wilayah Neg pihak Negara pengirim untuk tujuan-tujuan misi; (b) Suatu perkara yang berhubungan dengan suksesi di mana agen diplomatik termasuk sebagai ekseku orang privat dan tidak untuk pihak Negara Pengirim; (c) Suatu perkara yang berhubungan dengan setiap kegiatan professional atau dagang yang dijalankan dan diluar fungsi resminya. 2. Seorang agen diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti. 3. Tiada tindakan eksekusi boleh diambil terhadap agen diplomatik kecuali di dalam hal-hal yang masuk di ini, dan dengan syarat bahwa tindakan itu dapat diambil tanpa melanggar inviolabilitas orangnya atau tempa 4. Kekebalan agen diplomatik dari yurisdiksi Negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi Negar Pasal 32 1. Kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan di d pengirim. 2. Pelepasan kekebalan haruslah dinyatakan dengan tegas. 3. Pemulaian sidang oleh agen diplomatik atau oleh seseorang yang mendapat kekebalan terhadap yurisdiks pengajuan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal tuntutan balik yang secara langsung berhubungan denga 4. Penanggalan kekebalan dari yurisdiksi dalam hal sidang-sidang sipil atau administratif tidak dapat di adanya penanggalan kekebalan dalam hal eksekusi keputusan, yang untuk mana suatu penanggalan terpisah
Pasal 34 Pembebasandaripajakagendiplomatik Pasal 36 Pembebasan dari bea cukai untuk misi diplomatik dan agen-agen dan keluarga mereka. Pasal 37 1. Anggota-anggota keluarga agen diplomatik yang membentuk rumah tangganya, jika mereka ini bukan wa istimewa dan kekebalan hukum yang disebutkan di dalam Pasal 29 sampai 36. 2. Anggota staf administratif dan teknik daripada misi, bersama-sama dengan anggota keluarga mereka y masing, jika mereka itu bukan warga negara dari atau tidak menetap secara permanen di Negara peneri hukum yang ditentukan di dalam Pasal 29 sampai 35, kecuali bahwa kekebalan terhadap yurisdiksi adminis Pasal 31 tidak akan meluas sampai ke perbuatan-perbuatan yang dilakukan diluar pelaksanaan tugas mere dalam Pasal 36 ayat 1, atas barang-barang yang dimasukkan pada saat pertama kali penempatan mereka. 3. Anggota staf pelayan misi yang bukan warga negara dari atau tidak berdiam menetap di Negara pen dilakukan di dalam tugas-tugas mereka, pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diteriman ada di dalam Pasal 33. 4. Pelayan pribadi daripada misi, jika mereka itu bukan warga negara atau tidak berdiam menetap di Negara pajak atas pembayaran yang diterimanya dari kerjanya itu. Di dalam hal lain, mereka hanya mendapat hak diakui oleh Negara penerima. Namun demikian, Negara penerima harus melakukan yurisdiksinya atas o mencampuri secara tidak sah pelaksanaan fungsi-fungsi misi. Pasal 38 1. Kecuali sejauh hak-hak istimewa dan kekebalan hukum tambahan dapat diberikan oleh Negara penerima, seor atau yang secara permanen menetap di dalam Negara penerima mendapat hanya kekebalan terhadap yurisdi dilakukan dalam fungsi-fungsinya. 2. Ang gota lain nya dari sta f m isi dan pela yan -pe laya n prib adi yang berkewarganegaraan da mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum hanya sejauh yang diakui oleh Negara penerima. Nam yurisdiksi atas orang-orang tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan mencampuri secara tidak sah pela Pasal 39 1. Setiap orang yang berhak akan kekebalan hukum dan hak-hak istimewa akan mendapatnya sejak saat proses menempati posnya, atau jika ia sudah di dalam wilayahnya, sejak saat pengangkatannya itu diberi kementerian lainnya yang disetujui. 2. Kalau fungsi-fungsi dari orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu berakhir, h
berakhir secara normal pada saat ia meninggalkan Negara itu, atau pada saat berakhirnya suatu periode ya sampai saat tersebut, bahkan di dalam keadaan terjadinya konflik bersenjata. Meskipun begitu, terhadap perbuat pelaksanaan fungsi-fungsinya sebagai seorang anggota misi, kekebalan akan terus ada ......... Pasal 40 1. Jika seorang agen diplomatik melewati atau berada di dalam teritorial suatu Negara ketiga, yang telah perlu, untuk menuju ke posnya atau kembali ke posnya, atau pada saat kembali ke negaranya, Negara ketig lainnya yang diperlukan untuk menjamin transitnya atau perjalanan pulangnya. Hal yang sama berlaku pula dala hak-hak istimewa dan kekebalan hukum menyertai agen diplomatik tersebut, atau bepergian secara terpi Negara mereka. 2. Dalam hal-hal yang sama dengan yang disebutkan di dalam ayat 1 pasal ini, Negara ketiga tidak boleh me atau staf pelayan daripada misi, dan anggota-anggota keluarganya, melalui wilayahnya. 3. Terhadap korespondensi resmi dan komunikasi resmi lainnya di dalam transit, termasuk pula pesan-pes memberikan kemerdekaan dan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Negara penerima. Ke paspor jika visa demikian diperlukan, dan tas-tas diplomatik di dalam transit itu, Negara ketiga memberi Negara penerima misi itu terikat untuk memberikannya. 4. Kewajiban Negara ketiga di bawah ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk orang-orang yang diseb untuk komunikasi resmi serta tas-tas diplomatic yang keberadaann ya di dalam wilayah Negara ketiga itu dis Pasal 41 1. Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum mereka itu, adalah menjadi kewajiban semu kekebalan hukum itu untuk menghormati hukum dan peraturan Negara penerima. Mereka juga berkewa Negara penerima tersebut .............. 3. Gedung misi tidak boleh dipergunakan dalam cara yang tidak selaras dengan fungsi misi sebagaimana y aturan-aturan umum hukum internasional atau oleh perjanjian khusus yang berlaku di antara Negara pengiri Pasal 45 Jika hubungan diplomatik terputus di antara dua Negara, atau jika suatu misi dipanggil kembali untuk sementara (a). Negara penerima harus, bahkan pada saat terjadinya konflik bersenjata, menghormati dan melindungi mi arsip-arsipnya; (b). Negara pengirim boleh mempercayakan pemeliharaan gedung misi, bersama-sama dengan barang-b ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima; (c). Negara pengirim boleh mempercayakan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya dan kepentingan-kepentinga ketiga yang dapat diterima oleh Negara pengirim.
Pasal 47 1. Di dalam penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, Negara penerima tidak boleh mendiskriminasikan 2. Namun demikian, diskriminasi tidak akan dianggap terjadi : (a) Di mana Negara penerima menerapkan sesuatu ketentuan Konvensi ini secara terbatas disebabkan ol tersebut terhadap misinya di dalam Negara pengirim; (b) Di mana karena kebiasaan atau karena perjanjian Negara-negara memperluas kepada mere lebihmengutamakan (menguntungkan daripada yang disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini). Catatan :
1. Konvensi telah diadopsi pada Konferensi PBB mengenai hubungan diplomatik dan immunitas di Viena T 2. Yurisdiksi kekebalan. Pada tahun 1985, terdapat 45.000 agen diplomatik di London, 15.000 diantaranya yang ber konvensi, immunitas dari staff administratif dan teknik. Merupakan subjek dari kesepakatan di Vienna. B telah membuat persyaratan setuju untuk mengizinkan kekebalan hanya diberikan dengan syarat timbal-balik tidak menerima sama sekali. 3. Pembatalan kekebalan. Sebuah resolusi yang diadopsi di Vienna merekomendasikan : “Negara pengirim harus membatalkan kekebalan anggota misi diplomatiknya terkait dengan klaim perdata bisa dilakukan tanpa menghambat dijalankannya fungsi misi itu, dan bahwa ketika kekebalan tidak dibat terbaik untuk menyelesaikan secara adil permasalahan klaim itu”. 4. Misi dari alasan yang tidak dapat diganggu gugat. Suatu amandemen terhadap Konvensi untuk perminta kewenangan lokal dalam kasus kebakaran, epidemic atau keadaan darurat ekstrim lainnya, yang tidak Internasional telah disarankan bahwa lebih susah yang dipikirkan yaitu suatu misi atasan yang ingin menjatu bahwa ada sanksi yang pernyataannya persona non grata akan tersedia jika dia melakukann ya. 5. Perlindungan dari tempat misi, "kewajiban khusus" untuk melindungi bangunan dari misi yang ditetapkan dalam baik dalam kebiasaan dan hukum internasional sangat penting saat ini ketika membuktikan tempat nyaman p 6. Kebebasan komunikasi. Sebelum Konvensi Tahun 1961, "itu sudah secara pasti diterima praktek internasi dalam kasus-kasus luar biasa di mana negara penerima memiliki alasan untuk mencurigai penyalahgunaan" Kantong Diplomatik. 7. Dasarkeistimewaandiplomatik .Dalamkomentaritu Draft PasalKomisiHukumInternasional, menyatakan : a.Termasuk teori-teori yang sudah memanfaatkan pengaruhnya pada perkembangan diplomatik ‘exterritorialitas’ berdasarkan bangunan misi yang mewakili sedikit perluasan wilayah pengiriman negara. b.Sekarang ada tiga teori muncul terkenal di masa-masa modern, namanya, teori ‘kebutuhan fungsional’ yang
yang memungkinkan misi itu untuk menjalankan fungsinya. c.Komisi diarahkan oleh tiga teori ini dalam menyelesaikan masalahnya dimana praktik tidak memberikan pe pemikiran karakter representative pada kepala misi itu dan pada misi itu sendiri. DIPLOMATIK AS DAN STAF KONSULER DALAM KASUS TE U.S vs IRAN Laporan ICJ 1980
Pada tanggal 4 Nopember 1979, ratusan pelajar Iran dan para pendemo lain mengambil alih Kedutaan Besar A persaksian Shah Iran ke AS atas perlakuan medisnya. Para pendemo tidak dihalang-halangi oleh petugas keamanan Iran itu”...... Konsulat AS diberbagai tempat di Iran semuanya sibuk. Para demonstran masih melakukan pendudukan dan suatu putusan. Mereka telah merebut arsip dan dokumen-dokumen dan terus menahan 52 warga negara Amerik dibebaskan) 50 orang staf diplomatik atau konsuler, dua orang warga negara sipil. Dalam putusan sebelumnya, pengadilan telah menunjukkan langkah-langkah sementara atas permintaan AS permintaan AS bagi sebuah deklarasi bahwa Iran melanggar sejumlah perjanjian, termasuk tahun 1961 dan hubungan konsuler. Hal ini juga meminta pernyataan menyerukan pembebasan para sandera, evakuasi ked bertanggung jawab dan pembayaran ganti rugi kerusakan. Pada April 1980, untuk sementara kasus itu tertun udara dan mendarat di wilayah padang pasir terpencil dalam perjalanan dari upaya untuk menyelamatkan para s peralatan. Personil militer AS tewas dalam tabrakan udara dan sebagian unit mundur. Tidak ada kerusakan mau Putusan Pengadilan
Kejadian-kejadian yang merupakan subjek klaim Amerika Serikat jatuh ke dalam dua fase .... 57. Pertama .... mencakup serangan bersenjata di Kedutaan Besar Amerika oleh militan pada 4 November 1 69. Tahap kedua peristiwa ... terdiri dari seluruh rangkaian fakta-fakta yang terjadi setelah selesainya pe kaum militan, dan penyitaan dari Konsulat di Tabriz dan Shiraz. Pendudukan telah terjadi dan personel dip yang telah disandera, diperlukan tindakan dari pemerintah Iran dengan Konvensi Wina dan oleh hukum umu 70. Demikianlah tidak ada langkah yang diambil oleh pemerintahan rakyat Iran. …… 95. Untuk alasan-alasan ini, Pengadilan 2 berbanding 13 suara Memutuskan bahwa Republik Islam Iran telah melanggar kewajiban-kewajibannya kepada Amerika Serikat dib diantara dua negara, serta dibawah aturan-aturan umum hukum internasional yang telah lama dilaksanakan.
Catatan :
Pengadilan juga memutuskan (i)dengan suara bulat , bahwa Iran harus dengan segera mengambil langk darikejadian 4 November 1979 termasuk melepaskan sandera-sandera dan mengembalikan gedung beserta halamannya, do 3 dari 12 suara bahwa Iran berkewajiban untuk membuat persiapan kepada AS. Iran, yang mana berperan da Putusan Pengadilan dengan rasa hormat. Sandera-sandera akhirnya dilepaskan pada Januari 1981 sebagai hasil penyel UU HAK-HAK ISTIMEWA DIPLOMATIK 1964
1. ...... 7. ...... (1) Di mana perjanjian khusus atau susunan antara Pemerintah Negara manapun dan Pemerintah Ker Undang-Undang ini menyediakan untuk perpanjangan …. (a) Kekebalan dari yurisdiksi dan dari penangkapan atau penahanan, dan tidak dapat diganggu gugat d oleh UU ini pada agen diplomatik atau (b) pembebasan dari bea cukai, pajak, dan biaya terkait seperti yang diberikan oleh Undang-Undang in agen diplomatik; Untuk beberapa kelas person, atau untuk ketentuan penggunaan pribadi kelas person, dihubungkan dengan diganggu gugat atau pengecualian akan begitu luas, asalkan perjanjian atau pengaturan terus berlaku. EMPSON v SMITH (1966) 1 T. B. 426. Pengadilan Banding
Tahun 1963, penggugat membawa perkara ke pengadilan negara terhadap tergugat atas pelanggaran dari sebuah pe setelah Departemen Hubungan Persemakmuran menyatakan bahwa tergugat adalah seorang pegawai adminis untuk Kanada. Pada Desember 1964, pengajuan oleh penggugat, yang dibuat pada Agustus 1964, untuk p bersama-sama dengan pengajuan oleh tergugat untuk memiliki surat perintah, yang dibuat pada bulan Novemb waktu itu Undang-Undang Perlindungan Diplomatik telah mulai berlaku, pada tanggal 1 Oktober 1964. Pengad Penggugat ke Pengadilan Tinggi. Ketika perbuatan itu dimulai pada bulan Maret 1963, tergugat berhak di bawah bagian 1 (1) (a) dari Undanggugatan dan proses hukum seperti yang diber ikan kepada anggota staf resmi seorang utusan dari kekuasaan k selama ia tetap en poste untuk menyelesaikan immunitas dari gugatan perdata di Kerajaan Inggris, baik sebag nama pejabat pemerintah maupun menghormati tindakan yang dilakukan dalam kapasitas pribadi ...... Jika tergugat diberlakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Diplomatik tahun 1964, tindaka ada jawaban atas permohonannya. Tapi dia menunda hingga November 1964. Pada tanggal itu hak kekebal berlaku di Kerajaan Inggris berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik 1 Pasal 31 dan 37 Konvensi dalam kekebalan misi anggota staf administratif dan staf teknis dari yurisdiksi penga yang dilakukan di luar saja dari tugasnya. Apakah ia berhak untuk immunitas dalam gugatan tertentu tidak la
pada subjek masalah gugatan. Ini adalah hukum dasar bahwa kekebalan diplomatik tidak kebal dari tanggung jawab hukum tetapi kebal dari ini, dapat ditemukan dalam Dickinson v. Del Solar ... Statuta yang berkaitan dengan kekebalan diplomatik dari p Peraturan tentang Hak-Hak Pribadi (Hak Privat) tahun 1964, berlaku untuk tuntutan setelah tanggal undangtindakan yang dilakukan sebelum tanggal tersebut. Karena itu, jika penggugat telah mengeluarkan keluhann tindakan itu tidak dapat ditolak atas dasar hak istimewa diplomatik kecuali dan sampai pengadilan telah me tentang dugaan oleh penggugat yang merupakan penyebab dilakukan tindakan di luar tugasnya sah”. Hal te tindakan yang dilakukan oleh tergugat dalam hubungan dengan sewa-menyewa tempat tinggal pribadinya di L inimerupakan salah satu yang dapat diputuskan hanya kepada bukti. Hakim pengadilan merasa tidak perlu untuk memahaminya secara mendalam. Dia menolak tindakan penggugat bahwa "adalah proses pembatalan pada saat memulai, mereka tidak terpengaruh oleh peraturan tahun 1964 yang
Hakim pengadilan tidak mengacu pada bagian 3 dari tindakan Keistimewaan Diplomatik, tapi pengacara tergu untuk mendukung dalil bahwa pengaduan Mrs Empson's itu batal ab initio. Tindakan Anne .... Telah berulang terjadi, dan oleh karena itu harus ditafsirkan sesuai dengan hukum umum yang dan hukum negara harus dian Suarez bahwa terlepas bahwa tindakan surat perintah yang dikeluarkan di Pengadilan Tinggi terhadap seorang memang, mungkin bagi yang pernah hak untuk dibebaskan, seperti yang memutuskan dalam Kahan Federasi sampai pengadilan benar-benar melakukan proses. Pembatalan adalah suatu usaha tidak diberikan kepada pihak itu sendiri dapat efektif diberikan hanya setelah proses telah dimulai. Kasus Kahan adalah salah satu im kekebalan diplomatik yang diatur oleh prinsip-prinsip yang sama ini diklaim oleh kepala misi atas nama negara. Maka karena itu, sampai langkah-langkah yang diambil untuk menyisihkan atau untuk mengabaikan tindakan adalah pengaduan yang valid. Jika tergugat itu, dengan izin dari Komisaris Tinggi, tampaknya sebelum 1 Okt akan dihapus. Catatan :
1. Pertanyaan apakah pelanggaran dari perjanjian sewa-menyewa oleh tergugat adalah sebuah tindakan " sertifikat yang seorang eksekutif bisa ditangani dan yang di atasnya seperti sertifikat akan meyakinkan Istimewa Diplomatik ? 2. Empson V Smith menunjukkan satu hal di mana perubahan UU tahun 1964 hukum Inggris sebelumny berikut pra-1964 juga telah berubah : • Bahwa seorang agen diplomatik dapat mengklaim kekebalan dalam tindakan sipil untuk pembayaran bun • Bahwa seorang agen diplomatik dapat mengklaim kekebalan dalam aksi sipil mengenai pribadinya kegiat • Bahwa negara Inggris diakreditasi sebagai agen diplomatik untuk sebuah misi asing di Inggris Raya tarif kecuali sebaliknya telah ditunjukkan oleh Pemerintah Inggris ketika dia diterima.
• Kekebalan itu dapat dianggap telah dibebaskan oleh masuknya penampakan dalam suatu tindakan
