KONVENSI BASEL TAHUN 1989 TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LALU LINTAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA
MUKADIMAH
Pihak- pihak yang terkait pada konvensi, Menyadari risiko kerusakan tehadap kesehatan manusia dan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah berbahaya dan perpindahan lintas batasnya, Menyadari meningkatnya ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya produksi dan kompleksitasnya, dan terjadinya perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lain, Menyadari juga bahwa cara yang paling efektif guna melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari bahaya akibat limbah tersebut adalah dengan mengurangi produksi sampai tingkat minimum kuantitas dan/ atau potensial bencananya, Meyakini bahwa Meyakini bahwa Negara- negara sebaikmya mengmbil tindakan yang diperlukan guna menjamin bahwa pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya termasuk pepindahan lintas batasnya dan pembuangannya tetap konsisten dengan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungannya ditempat pembuangan manapun, Memperhatikan bahwa negara- negara akan menjamin, pihak penghasil melaksanakan kewajibannya dengan memperhatikan transportasi dan pembuangan limbah berbahaya dan limbah lainnya dengan cara yang konsisten dengan perlindungan terhadap lingkungan, dimanapun tempat pembuangannya, Secara penuh mengakui bahwa mengakui bahwa negara manpun mempunyai kekuasaan penuh untuk melarang masuknya atau dibuang limbah bahaya danlimbah lainnya dari luar negeri didaerah teritorialnya, Juga mengakui adanya mengakui adanya peningkatan keinginan untuk melarang perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan pembuanganya di Negaranya, terutama dinegara berkembang. Meyakini bahwa limbah berbahaya dan limbah lainnya, sejauh sesuai dengan cara yang berwawasan lingkungan dan pengelolaan yang efisien, sebaiknya dibuang di negara dimana dihasilkan, Menyadari Menyadari juga bahwa perpindahan lintas batas limbah berbahaya tersebut yang berasal dari Negara tempat yang dihasilkannya ke Negara lain, sebaiknya hanya diperbolehkan bila dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, dan dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuanketentuan konvensi,
Mengingat bahwa peningkatan pengawasan perpindahan litas batas limbah berbahaya dan limbah lainnyaakan menjadi insentif insentif bagi pengelolaan yang berwawasan berwawasan lingkunaan dan bagi pengurangan volume perpindahan lintas batas tersebut, Memperhatikan, Memperhatikan, bahwa beberapa persetujuan internasional dan regional telah menyampaikan isu tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan perhatian tehadap transit barang berbahaya, Berdasarkan Deklarasi Konferensi PBB tentang Hak- hak Manusia ( Stockholm, 1972), Paduan dan Prinsip Kairo bagi pengelolaan yang berwawasan lingkungan tentang limbah berbahaya yang disetujui oleh Dewan Pemerintahan Program Lingkungan PBB (UNEP) dengan keputusan 14/ 30 pada tanggal 17 Juni1987, Rekomendasi Komite PBB bagi Ahli Transportasi Barang Berbahaya (dirumuskan pada tahun 1957 dan diperbaiki setiap dua tahun), rekomendasi yang relevan, deklarasi, perangkat dan peraturan yang disetujui didalam sistem PBB, juga kerja dan studi yang telah dilaksanakan oleh organisasiorganisasi internasional dan regional, Menyadari semangat, Menyadari semangat, prinsip- prinsip, sasaran dan fungsi Piagam Dunia untuk Alam yang disetujui Majelis Umum PBB pada sidang ketiga puluh tujuh (1982) sebagai peraturan etika dalam menghormati perlindungan lingkungan hidup manusia dan konservasi sumber daya alam, Menegaskan bahwa, Negara- negara bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban internasionalnya terhadap perlindungan bagi kesehatan manusia, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan yang dikenakan sesuai dengan hukum intenasional, Mengakui , bahwa dalam kasus pelangaran materi ketentuan- ketentuan konvensi ini, atau protokol yang mengarah pada ralevan hukum intenasional akan diterapkan perjanjianperjanjian, Menyadari kebutuhan untuk melanjutkan pembangunan dan penerapan teknologi rendah- limbah yang berwawasan lingkungan; pilihan untuk mendaur ulang; sistem pemeliharaan dan pengelolaan yang baik dengan sasaran mengurangi produk limbah berbahaya dan limbah lainnya hingga tingkat minimum. Juga menyadari meningkatnya menyadari meningkatnya keprihatinan internasional tehadap kebutuhan untuk memperketat pengawasan perpindahan ;imtas batas limbah lainnya, dan kebutuhan untuk mengurangi sejauh mungkin perpindahan tersebut sampai tingkat minimum, Prihatin tentang masalah lalu lintas, lintas batas ilegal limbah berbahaya dan limbah lainnya, Juga berdasarkan keterbatasan kemampuan negara berkembang untuk mengelola limbah berbahaya dan limbah lainnya, Mengakui adanya Mengakui adanya kebutuhan untuk memperkenelkan alih teknologi bagi pengelolaan produksi lokal, limbah berbahaya dan limbah yang lainnya, terutama dinegara berkembang sesuai dengan semangat Panduan Kairo dan keputusan 14/ 16 Dewan Pemerintahan UNEP tentang pengenalan alih teknologi perlindungan lingkungan, Mengakui juga bahwa limbah berbahaya dan limbah lainnya seharusnya menggunakan cara transportasi sesuai dengan konvensi dan rekomendasi internasional yang relevan,
Mengingat bahwa peningkatan pengawasan perpindahan litas batas limbah berbahaya dan limbah lainnyaakan menjadi insentif insentif bagi pengelolaan yang berwawasan berwawasan lingkunaan dan bagi pengurangan volume perpindahan lintas batas tersebut, Memperhatikan, Memperhatikan, bahwa beberapa persetujuan internasional dan regional telah menyampaikan isu tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan perhatian tehadap transit barang berbahaya, Berdasarkan Deklarasi Konferensi PBB tentang Hak- hak Manusia ( Stockholm, 1972), Paduan dan Prinsip Kairo bagi pengelolaan yang berwawasan lingkungan tentang limbah berbahaya yang disetujui oleh Dewan Pemerintahan Program Lingkungan PBB (UNEP) dengan keputusan 14/ 30 pada tanggal 17 Juni1987, Rekomendasi Komite PBB bagi Ahli Transportasi Barang Berbahaya (dirumuskan pada tahun 1957 dan diperbaiki setiap dua tahun), rekomendasi yang relevan, deklarasi, perangkat dan peraturan yang disetujui didalam sistem PBB, juga kerja dan studi yang telah dilaksanakan oleh organisasiorganisasi internasional dan regional, Menyadari semangat, Menyadari semangat, prinsip- prinsip, sasaran dan fungsi Piagam Dunia untuk Alam yang disetujui Majelis Umum PBB pada sidang ketiga puluh tujuh (1982) sebagai peraturan etika dalam menghormati perlindungan lingkungan hidup manusia dan konservasi sumber daya alam, Menegaskan bahwa, Negara- negara bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban internasionalnya terhadap perlindungan bagi kesehatan manusia, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan yang dikenakan sesuai dengan hukum intenasional, Mengakui , bahwa dalam kasus pelangaran materi ketentuan- ketentuan konvensi ini, atau protokol yang mengarah pada ralevan hukum intenasional akan diterapkan perjanjianperjanjian, Menyadari kebutuhan untuk melanjutkan pembangunan dan penerapan teknologi rendah- limbah yang berwawasan lingkungan; pilihan untuk mendaur ulang; sistem pemeliharaan dan pengelolaan yang baik dengan sasaran mengurangi produk limbah berbahaya dan limbah lainnya hingga tingkat minimum. Juga menyadari meningkatnya menyadari meningkatnya keprihatinan internasional tehadap kebutuhan untuk memperketat pengawasan perpindahan ;imtas batas limbah lainnya, dan kebutuhan untuk mengurangi sejauh mungkin perpindahan tersebut sampai tingkat minimum, Prihatin tentang masalah lalu lintas, lintas batas ilegal limbah berbahaya dan limbah lainnya, Juga berdasarkan keterbatasan kemampuan negara berkembang untuk mengelola limbah berbahaya dan limbah lainnya, Mengakui adanya Mengakui adanya kebutuhan untuk memperkenelkan alih teknologi bagi pengelolaan produksi lokal, limbah berbahaya dan limbah yang lainnya, terutama dinegara berkembang sesuai dengan semangat Panduan Kairo dan keputusan 14/ 16 Dewan Pemerintahan UNEP tentang pengenalan alih teknologi perlindungan lingkungan, Mengakui juga bahwa limbah berbahaya dan limbah lainnya seharusnya menggunakan cara transportasi sesuai dengan konvensi dan rekomendasi internasional yang relevan,
Juga yakin bahwa, perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lainnya hanya diperbolehkan bila transportasi dan pembuangan akhirnya berwawasan lingkungan, dan Memutuskan untuk melindungi, dengan pengawas ketat, kesehatan manusia dan lingkungan terhadap pengaruh yang merugikan yang dihasilkan oleh penghasil limbah, penggelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya, TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT : BERIKUT : PASAL 1 WAWASAN KONVENSI 1.
Limbah yang dimaksud dalam perpindahan lintas batas selanjutnya disebut “ limbah berbahaya” bagi berbahaya” bagi kegunaan Konvensi ini: (a)
Limbah yang termasuk dalam kategori manapun yang tercantum dalam Lampiran I; kecuali bila tidak memiliki karakteristik yang tercantum pada lampiran III; dan
(b)
Limbah yang tidak termasuk didalam ayat (a); tetapi didefinisikan sebagai, atau yang dianggap sebagai, limbah berbahaya menurut undang- undang setempat Pihak yang mengekspor, mengimpor atau transit,
2.
Limbah yang termasuk kategori manapun yang tercantum dalam Lampiran II; yang dimaksud sebagai perpindahan lintas batas selanjutnya disebut “ limbah lainnya” bagi lainnya” bagi kegunaan Konvensi ini.
3.
Limbah dimana, sebagai akibat sifat radioaktifnya, dimasukkan dalam sistem pengawasan internasional lain, termasuk perangkat internasional, yang khusus diterapkan bagi bahan radio aktif, tidak termasuk dalam wawasan Konvensi ini.
4.
Limbah yang berasal dari operasi normal suatu kapal, dimana tindakan terhadapnya dilakukan oleh perangkat internasional lain, tidak termasuk dalam wawasan Konvensi ini.
PASAL2 DEFINISI Bagi kepentingan konvensi ini : 1.
“ Limbah” Limbah” adalah bahan atau objek yang dibuang atau direncanakan akan dibuang atau diminta untuk dibuang menurut ketentuan- ketentuan hukum nasional;
2.
“Pengelolaan” berarti “Pengelolaan” berarti pengumpulan, transportasi dan pembuangan limbah berbahaya atau limbah lainnya, termasuk pemeliharaan lokasi pembuangan selanjutnya;
3.
“ Perpindahan lintas batas” berarti batas” berarti setiap perpindahan limbah berbahaya atau limbah lainnya dari suatu daerah dibawah jurisdiksi nasional suatu Negara ke atau melalui daerah dibawah jurisdiksi nasional Negara lain, ke atau melalui daerah tidak dibawah
jurisdiksi nasional Negara manapun, dimana perpindahan tersebut paling sedikit melibatkan dua Negara. 4.
“Pembuangan” berarti setiap operasi yang ditetapkan dalam Lampiran IV Konvensi ini.
5.
“Lokasi atau fasilitas yang disetujui” berarti suatu lokasi atau fasilitas bagi pembuangan limbah berbahaya atau limbah lainnya yang mendapat kuasa atau izin untuk dioperasikan dengan tujuan tersebut oleh penguasa yang relevan dari Negara dimana lokasi dan fasilitas itu berada;
6.
“Penguasa yang berwenang” berarti penguasa pemerintah yang ditugaskan oleh pihak terkait untuk bertanggung jawab, didalam daerah geografis tertentu yang dianggap sesuai oleh pihak terkait tersebut, atau yang menerima pemberitahuan tentang adanya suatu perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lainnya, dan informasi lain yang berhubungan, dan yang memberi jawaban terhadap pemberitahuan tersebut, seperti yang terdapat pada Pasal 6;
7.
“Titik Fokus” berarti keberadaan suatun pihak mangacu pada Pasal 5; yang bertanggung jawab untuk menerima dan memberikan informasi yang disediakan dalam Pasal 13 dan 16;
8.
“Pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya yang berwawasan lingkungan” berarti pengambilan semua langkah praktis untuk menjamin bahwa limbah berbahaya dan limbah lainnya dikelola dengan cara memperhatikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan terhadap pengaruh merugikan yang mungkin ditimbulkan limbah tersebut;
9.
“Daerah dibawah jurisdiksi nasional suatu Negara” berarti setiap daratan, laut atau udara didalam, dimana suatu Negara melaksanakan tindakan- tindakan pengaturan administrasi dan tanggung jawab sesuai dengan hukum internasional dengan memperhatikan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
10.
“Negara pengekspor” berarti suatu pihak dimana perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lainnya direncanakan untuk dimulai atau telah dimulai;
11.
”Negara pengimpor” berarti suatu pihak dimana perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lainnya direncanakan atau mengambil tempat dengan tujuan pembuangan ditempat tersebut atau dengan tujuan pemuatan sebelum pembuangan kedaerah manapun yang tidak berda dibawah jurisdiksi nasional Negara manapun;
12.
“Negara transit” berarti suatu Negara, selain negara pengekspor atau pengimpor, dimana melalui perpindahan lintas batas berbahaya atau limbah lainnya direncanakan atau mengambil tempat;
13.
“Negara yang terkait” berati pihak yaitu Negara pengekspor atau pengimpor, atau Negara transit, baik termasuk atau tidak dalam Pihak- pihak yang terkait;
14.
“Perorangan” berarti setiap individu atau individu yang sah secara hukum;
15.
“Pengekspor” berarti setiap individu dibawah jurisdiksi Negara pengekspor yang menyiapkan limbah berbahay atau limbah lainnya untuk diekspor;
16.
“Pengimpor” ” berarti setiap individu dibawah jurisdiksi Negara pengimpor menyiapkan limbah berbahay atau limbah lainnya untuk diimpor;
17.
“Pengangkut” berarti setiap individu berbahaya dan limbah lainnya;
18.
“Penghasil” ” berarti setiap individu yang mempunyai aktifitas menghasilkan limbah berbahaya atau limbah lainnya atau bila individu tersebut tidak diketahui, individu yang memiliki dan/ atau mengawasi limbah tersebut;
19.
“Pembuangan” ” berarti setiap individu yang kepadanya limbah berbahaya atau limbah lainnya dikapalkan dan yang melaksanakan pembuangan limbah tersebut;
20.
“organisasi gabungan politik dan /atau ekonomi” berarti suatu organisasi yang didirikan oleh Negara yang berdaulat dimana Negara- negara anggotanya telah mengalihkan kemampuannya dengan memperhatikan hal-hal yang diatur oleh konvensi ini dan dimana telah mendapat kekuasaan, sesuai dengan prosedur internalnya; untuk menanda tangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, secara resmi mengkonfirmasikan atau menyetujuinya;
21.
“Lalu lintas ilegal” berarti setiap perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lainnya seperti yang ditentukan pada Pasal 9.
yang
melaksanakan
transportasi
yang
limbah
PASAL 3 DEFINISI NASIONAL TENTANG LIMBAH BERBAHAYA 1. Setiap pihak akan, dalam enam bulan setalah menjadi Pihak terkait pada konvensi ini, memberitahu Sekretariat Konvensi tentang limbah, selain yang tercantum pada Lampiran I dan II, yang dianggap atau didefinisikan sebagai berbahaya menurut undangundang nasionalnya dan atas setiap permintaan tentang prosedur perpindahan lintas batas yang dapat diterapkan bagi limbah tersebut. 2. Setiap Pihak terkait akan selanjutnya memberitahu Sekretariat tentang setiap perubahan penting atas dasar informasi yang diberikan sesuai dengan ayat 1. 3. Sekretariat akan dengan segera memberitahu semua Pihak terkait tentang informasi yang diterimanya sesuai dengan ayat 1 dan 2. 4. Pihak terkait akan bertanggung jawab atas pembuatan informasi yang dikirimkan kepadanya oleh Sekretariat sesuai dengan ayat 3 yang disediakan bagi eksportirnya. PASAL 4 KEWAJIBAN UMUM 1. (a) Pihak terkait yang melaksanakan haknya untuk melarang impor limbah berbahaya atau limbah lainnya untuk pembuangan sebaiknya memberitahu Pihak lain tentang keputusannya sesuai dengan Pasal 13. (b) Pihak terkait akan melarang atau tidak memperbolehkan ekspor limbah berbahaya atau limbah lainnya kepada Pihak lain yang telah melarang impor limbah dimaksud, bila mendapat pemberitahuan sesuai dengan sub- ayat (a) diatas.
(c) Pihak terkait akan melarang atau tidak memperbolehkan ekspor limbah berbahaya atau limbah lainnya apabila negara pengimpor tidak mengiinkan secara tertulis bagi pengimpor khusus, dalam kasus dimana Negara pengimpor Negara tidak melarang impor limbah tersebut. 2.
Setiap Pihak akan mengambil tindakan yang sesuai untuk :
(a) menjamin bahwa produksi limbah berbahaya dan limbah lainnya yang memiliki telah dikurangi sampai pada tingkat minimum, berdasrkan aspek sosial, teknologi dan ekonomi; (b) menjamin tersedianya fasilitas pembuangan yang memadai, bagi pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya yang berwawasan lingkungan, seluas mungkin , yang akan berlokasi, dimanapun tempat pembuangannya berada; (c) menjamin bahwa personil yang dilibatkan dalam pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya telah mengambil langkah- langkah yang diperlukan untuk mencecah pencemaran akibat limbah berbahaya dan limbah lainnya yang ditimbulkan akibat cara pengelolaan tersebut dan, bila pencemaran terjadi, akan memperkecil konsekuensinya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan; (d) Menjamin bahwa perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lainnya telah dikurangi sampai pada tingkat minimum dan konsisten dengan cara yang berwawasan lingkungan dan dengan pengelolaaan yang efisien, dan dilaksanakan dengan cara yang memperhatikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan terhadap pengaruh merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh proses perpindahan tersebut; (e) Tidak memperbolehkan ekspor limbah berbahaya dan limbah lainnya ke Negara atau kelompok Negara yang termasuk dalam suatu gabungan organisasi ekonomi dan/ atau politik yang merupakan pihak terkait, terutama dinegara berkembang, dimana undang- undangnya melarang semua impor, atau apabila ada alasan untuk meragukan limbah tersebut akan dikelola dengan cara yang berwawasan lingkungan, sesuai dengan kriteria yang akan diputuskan oleh Pihak terkait tersebut pada pertemuan pertamanya; (f) Mendapatkan informasi tentang tujuan perpindahan lintas limbah berbahaya dan limbah lainnya bagi Negara yang berkepentingan, sesuai dengan Lampiran V A, guna menjelaskan pengaruh tujuan perpindahan tersebut terhadap kesehatan manusia dan lingkungan; (g) Mencegah impor limbah berbahaya dan limbah lainnya apabila ada alasan untuk meragukan bahwa limbah tersebut tidak akan dikelola dengan cara berwawasan lingkungan; (h) Mengadakan aktifitas kerjasama dengan Pihak lain dan organisasi yang berminat, secara langsung dan melalui Sekretariat, termasuk penyebaran informasi tentang perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lainnya, guna memperbaiki pengelolaan limbah tersebut yang berwawasan lingkungan dan mencegah adanya lalu lintas ilegal; 3. Pihak terkait menganggap bahwa lalu lintas illegal limbah berbahaya dan limbah lainnya merupakan tindakan kriminal.
4. Setiap Pihak akan mengambil langkah legal secara administratif serta tindakan lain untuk melaksanakan dan memberlakukan ketentuan konvensi ini, termasuk tindakan mencegah dan menghukum pelanggar konvensi. 5. Suatu Pihak akan tidak memperbolehkan limbah berbahaya dan limbah lainnya umtuk diekspor kesuatu pihak yang tidak terkait atau impor dari Pihak yang tidak terkait. 6. Pihak terkait setuju untuk tidak memperbolehkan ekspor limbah berbahaya dan limbah lainnya untuk dibuang didaerah selatan; yaitu pada 60 Lintang Selatan, baik limbah tersebut termasuk dalam perpindahan lintas batas ataupun tidak. 7.
Lebih jauh, setiap Pihak akan:
(a) Melarang semua individu dibawah jurisdiksi nasionalnya untuk memindahkan atau membuang limbah berbahaya dan limbah lainnya kecuali individu tersebut mendapat kuasa atau diperbolehkan melaksanakan jenis operasi tersebut; (b) Mengharuskan limbah berbahaya dan limbah lainnya yang termasuk dalam perpindahan lintas batas, untuk dikemas, diberi label, dan dipindahklan, sesuai dengan cara yang didapat diterima secara umum dan yang diakaui oleh peraturan dan standard internasional dalam bidang pengemasan, labeling, dan transportasi, dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kebiasaan relevan yang diakui secara internasional; (c) Mengharuskan melengkapi limbah berbahaya dan limbah lainnya dengan dokumen perjalanan sejak dari tempat perpindahan lintas batas dimulai sampai tempat pembuangannya. 8. Setiap pihak sebaiknya mewajibkan limbah berbahaya atau limbah lainnya yang akan diekspor, dikelola dengan cara yang berwawasan lingkungan di Negara pengimpor atau tempet lainnya. Paduan teknis bagi pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan yang dimaksud dalam konvensi, akan ditentukan oleh Pihak yang terkait pada pertemuan pertamanya. 9. Pihak terkait akan mengambil tindakan yang memadai guna menjamin bahwa perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lainnya hanya diperbolehkan bila : (a) Negara pengekspor tidak memiliki kapasitas teknis dan fasilitas yang diperlukan, juga tidak memiliki lokasi pembuangan denan kapasitas yang memadai guna membuang limbah yang dipertanyakan dengan cara yang berwawasan lingkunan dan efisien; atau (b) Limbah yang dipertanyakan harus dalam bentuk bahan mentah untuk di daur ulang atau untuk industri pemulihan Negara pengimpor, atau (c) Perpindahan lintas batas yang dipertanyakan sesuai denan kirteria lain yang akan ditentukan oleh pihak terkait, dimana penetapan kiriteria tersebut tidak berbeda dengan tujuan Konvensi. 10. Kewajiban Negara dimana limbah berbahaya dan limbah lainnya dihasilkan menurut Konvensi ini; bila masih diragukan apakah limbah tersebut dikelola dengan cara yang berwawasan lingkunan, tidak dapat dipindahkan ke Negara pengimpor atau transit dengan kondisi apapun.
11. Dalam Konvensi ini, tidak ada yang akan mencegah suatu Pihak untuk membuat kebutuhan tambahan yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, dan sesuai dengan peraturan hukum internasional, guna lebih melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. 12. Tidak ada dalam Konvensi ini yang dapat mengganggu dengan cara apapun, kedaulatan teritorial laut suatu Negara yang ditentukan sesuai dengan hukum internasional dan hak kecaulatan dan jurisdiksinya yang dimiliki Negara atas Zona ekonomi ekslusif dan selat kontinentalnya sesuai dengan hukum internasional, dan menggunakan hak navigasi dan kebebasan semua negara oleh kapal dan pesawatnya sesuai dengan yang tercermin dalam hukum internasional yang diwakili oleh perangkat internasional yang ralevan. 13. Pihak terkait akan berusaha meninjau secara periodik kemungkinan- kemungkinan untuk mengurangi jumlah dan /atau potensi pencemaran limbah berbahaya dan limbah lainnya yang akan diekspor ke Negara lain, terutama ke negara berkembang. PASAL 5 PENUNJUKAN PENGUASA YANG BERWENANG DAN TITIK FOKUS Untuk memudahkan pelaksanaan Konvensi ini, Pihak terkait akan : 1. Menunjuk atau membentuk satu atau lebih penguasa yang berwenang dan satu titik fokus. Suatu pengusaha yang berwenang akan ditunjuk untuk menerima pemberitahuan dalam kasus Negara transit. 2. Memberitahu sekretariat, dalam waktu tiga bulan sejak tanggal diberlakunya Konvensi ini, lembaga dn penguasa yang berwenang mana yang mereka tunjuk sebagai titik fokus. 3. Memberitahu Sekretariat, dalam waktu satu bulan sejak tanggal penentuan, atas perubahan mengenai penunjukkan yang mereka buat sesuai ayat 2 diatas. PASAL 6 PERPINDAHAN LINTAS BATAS ANTARA PIHAK TERKAIT 1. Negara pengekspor akan memberitahu, atau akan meminta pihak penghasil atau pihak pengekspor untuk memberitahu, secara tertulis, melalui jalur penguasa yang berwenang dari Negara pengekspor, penguasa yang berwenang dari Negara yang berkepentingan tentang maksud perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lainnya. Pemberitahuan tersebut akan berisi deklarasi dan informasi yang ditetapkan pada Lampiran V A, secara tertulis dalam bahasa yang dapat diterima oleh Negara pengimport. Hanya satu pemberitahuan yang diserahkan pada setiap Negara yang berkepentingan. 2. Negara pengimpor akan menjawab kepada yang memberitahu secara tertulis, persetujuannya tentang perpindahan dengan atau tanpa syarat, membatalkan izin bagi perpindahan, atau meminta tambahan informasi. Sebuah copy tentang jawaban akhir dari Negara pengimpor akan dikirimkan pada penguasa yang berwenang dari Negara yang berkepentingan dimana termasuk Pihak terkait.
3. Negara pengekspor tidak akan memperbolehkan pihak penghasil atau pihak pengekspor untuk mengadakan perpindahan lintas batas sebelum menerima persetujuan secara tertulis bahwa : (a)
Yang memberitahu telah menerima persetujuan dari Negara pengimpor; dan
(b) Yang memberitahu telah menerima kepastian dari Negara pengimpor tentang adanya perjanjian antara pihak pengekspor dan pihak pembuang dengan spesifikasi pengelolaan limbah yang dipersoalkan dengan cara yang berwawasan lingkungan 4. Setiap Negara transit yang termasuk salah satu Pihak terkait akan memberitahu dengan segera tentang diterimanya pemberitahuan. Selanjutnya menjawab kepada pihak pemberitahu secara tertulis, persetujuan perpindahan tersebut dengan atau tanpa syarat, penolakan perizinan bagi proses perpindahan, atau meminta tambahan informasi dalam waktu 60 hari. Negara pengekspor akan tidak memperbolehkan diadakannya perpindahan lintas batas, sampai menerima persetujuan secara tertulis dari Negara transit. Bagaimanapun, setiap saat suatu pihak memutuskan untuk tidak memerlukan adanya persetujuan secara tertulis, baik secara umum atau dalam kondisi khusus, bagi proses perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lainnya, atau merubah permintaannya dalam hal tersebut, Piohak tersebut sebelumnya harus memberitahu kepada pihak yang terkait lain atas keputusannya sesuai dengan pasal 13. Dalam kasus ini, apabila jawaban tidak diterima oleh Negara pengekspor, dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya pemberitahuan yang diberikan oleh Negara transit; Negara pengekspor dapat mengizinkan ekspor dilanjutkan melalui Negara transit. 5. Dalam kasus perpindahan lintas batas limbah dimana limbah secara resmi didefinisikan sebagai atau dianggap hanya sebagai limbah berbahaya; (a) Oleh Negara pengekspor, persyaratan pada ayat 9 dari pasal ini; yang diterapkan kepada pihak pengimpor atau pihak pembuang dan Negara pengimpor sebaiknya secara berturut- turut menggunakan mulatis mutadis kepada pengekspor; (b) Oleh Negara pengimpor, atau oleh Negara pengimpor dan transit dimana Pihak terkait, persyaratan pada ayat 1, 3, 4 dan 6 pasal ini; yang diterapkan pada pengekspor dan Negara pengekspor dan Negara pengekspor akan secara berturut- turut menggunakan mulatis mutadis kepada pengimpor atau oihak pembuang dan Negara pengimpor; atau (c) Oleh semua Negara transit yang termasuk Pihak terkait, ketentuan- ketentuan pada ayat 4; akan diterpakan bagi Negara tersebut. 6. Negara pengekspor dapat, dengan mematuhi persetujuan tertulis dari Negara yang berkepentingan, memperbolehkan Pihak penghasil atau pengekspor menggunakan pemberitahuan umum, dimana limbah berbahaya atau limbah lainnya yang mempunyai sifat fisika dan kimia yang sama; dikapalkan secara teratur ke pembuangan yang sama melalui kantor bea cukai yang sama dari Negara pengimpor, dan dalam kasus transit, memasuki dan keluar melalui kantor bea cukai yang sama Negara tersebut atau Negara transit. 7. Negara yang berkepentingan diperbolehkan membuat persetujuan tertulis untuk digunakan sebagai pemberitahuan umum sesuai dengan ayat 6; sesuai dengan pemberitahuan informasi tertentu seperti, kuantitas limbah berbahaya atau limbah lainnya secara tepat dan daftar periodik yang akan dikapalkan.
8. Pemberitahuan umum dan persetujuan tertulis sesuai dengan ayat 6 dan 7; dapat meliputi pengapalan limbah berbahaya atau limbah lainnya berkali- kali dalam periode maksimal 12 bulan. 9. Pihak terkait akan meminta setiap individu yang bertanggung jawab atas perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lainnya untuk menandatangani dokumen perjalanan pada saat pengiriman atau penerimaan limbah yang dipersoalkan. Mereka juga akan meminta Pihak pembuang memberitahu baik pihak eksportir dan penguasa Negara pengekspor yang berwenang atas penerimaan limbah yang dipersoalkan oleh pihak pembuang dan, pada saat, selesainya pembuangan seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan. Bila tidak ada informasi yang diterima oleh Negara pengekspor, penguasa Negara pengekspor yang berwenang atau pihak pengekspor akan memberitahu Negara pengimpor. 10. Pemberitahuan dan jawaban yang diminta sesuai pasal ini; akan diserahkan kepada penguasa yang berwenang dari Pihak yang berkepentingan atau kepada penguasa pemerintah yang tepat dalam kasus bukan Pihak terkait. 11. Setiap perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lainnya akan dilindungi asuransi, pertanggungan atau jaminan lain sesuai dengan persyaratan Negara pengimpor atau Negara transit yang termasuk pihak terkait. PASAL 7 PERPINDAHAN LINTAS BATAS DARI SUATU PIHAK TERKAIT MELALUI NEGARA YANG BUKAN TERMASUK PIHAK TERKAIT Ayat 2 pasal 6 Konvensi; akan menerapkan mutalis mutandis bagi perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lainnya dari suatu pihak terkait melalui sebuah Negara atau negara- negara yang bukan merupakan pihak terkait. PASAL 8 KEWAJIBAN UNTUK MENGIMPOR KEMBALI Bila suatu perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lainnya yang telah mendapat persetujuan Negara yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan- ketentuan Konvensi, tidak dapat disesuaikan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, Negara pengekspor menjamin bahwa limbah yang akan dipersoalkan akan dikembalikan kepada Negara pengekspor, oleh pihak pengekspor, bila pengaturan alternatif tidak dapat dilakukan bagi pembuangannya dengan cara yang berwawasan lingkungan, dalam waktu 90 hari sejak saat Negara pengimpor memberitahu Negara pengekspor dan Sekretariat; atau dalam periode waktu yang lain yang disetujui Negara- negara yang berkepentingan. Sampai disini, Negara pengekspor dan pihak transit tidak dapat menolak, menghalangi atau mencegah kembalinya limbah tersebut ke Negara pengekspor. PASAL 9 LALU LINTAS ILEGAL
1. Sesuai dengan tujuan Konvensi ini, setiap perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lainnya yang :
(a) tanpa pemberitahuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi bagi semua Negara yang berkepentingan; atau (b) tanpa persetujuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi bagi suatu Negara yang berkepentingan; atau (c) dengan mendapatkan persetujuan dari Negara yang berkepentingan melalui pemalsuan, penggambaran yang salah atau kecurangan; atau (d)
dan materinya tidak sesuai dengan dokumen; atau
(e) yang berasal dari pembangunan yang disengaja (misalnya, dumping) limbah berbahaya atau limbah lainnya yang bertentangan denan Konvensi dan dengan prinsipprinsip umum internasional. Akan dianggap sebagai lalu lintas ilegal. 2. Dalam hal perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lainnya yang dianggap sebagai lalu lintas ilegal, akibat pelaksanaan pihak pengekspor atau pihak penghasil. Negara pengekspor akan menjamin bahwa limbah yang dipersoalkan akan : (a) diambil kembali oleh pihak pengekspor atau pihak penghasil atau, bila perlu, diambil sendiri ke Negara pengekspor, bila cara lain tidak dapat dilaksanakan, (b) selain itu dibuang; bila sesuai dengn ketentuan-ketantuan Konvensi ini, dalam waktu 30 hari sejak saat Negara pengekspor mendapat pemberitahuan tentang lalu lintas ilegal atau dalam jangka waktu lain yang mendpat persetujuan Negara-negara yang berkepentingan. Sampai disini Negara-negara yang berkepentingan tidak akan menolak, menghalangi mencegah kembalinya limbah tersebut ke Negara pengekspor. 3. Dalam hal perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lainnya yang dianggap sebagai lalu lintas ilegal; akibat pelaksanaan pihak pengimpor atau pihak pembuang, Negara pengimpor akan menjamin bahwa limbah yang dipersoalkan dibuang dengan cara yang berwawasan lingkungan oleh pihak pengimpor atau pihak pembuang atau, bila perlu, diambil sendiri dalam jangka waktu 30 hari sejak saat lalu lintas ilegal menjadi perhatian Negara pengimpor atau jangka waktu lain yang disetujui oleh Negara-negara yang berkepentingan. Sampai disini, Negara-negara yang berkepentingan akan bekerjasama, seperlunya, dalam pembuangan limbah dengan cara yang berwawasan lingkungan. 4. Dalam hal dimana tanggung jawab lalu lintas ilegal tidak dapat diserahkan baik kepada pihak pengekspor atau pihak penghasil atau kepada pihak pengimpor atau pihak pembuang, Pihak terkait atau pihak lain, yang berkepentingan, akan menjamin melalui kerjasama, bahwa limbah yang dipersoalkan akan dibuang secepat mungkin dengan cara yang berwawasan lingkungan baik di Negara pengekspor atau Negara pengimpor atau ditempat lain yang dianggap sesuai. 5. Masing-masing pihak terkait akan memperkenalkan undang-undang nasionalnya yang akan memadai untuk mencegah dan menghukum lalu lintas ilegal. Pihak terkait akan bekerjasama dengan sasaran mencapai tujuan Pasal ini. PASAL 10 KERJASAMA INTERNASIONAL
1. Pihak terkait akan saling bekerjasama guna meningkatkan dan mencapai pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya dengan cara yang berwawasan lingkungan. 2.
Sampai disini, Pihak terkait akan :
(a) Sesuai persyaratan, menyediakan informasi, baik pada tingkat bilateral atau multilateral, dengan sasaran memperkenalkan pengelolaan limbah berbhaya dan limbah lainnya yang berwawasan lingkungan, termasuk harmonisasi standar teknis dan pelaksanaan pengelolaan yang tepat bagi limbah berbahaya dan limbah lainnya; (b) Bekerja sama dalam memantau pengaruh pengelolaan limbah berbahaya terhadap kesahatan manusia dan lingkungan; (c) Bekerja sama sesuai dengan hukum internasional, peraturan- peraturan dan kebijaksanaan , dalam membangun dan melaksanakan teknologi rendah- limbah dengan cara baru yangberwawasan lingkungan, dan mengembangkan teknologi yang ada dengan sasaran, sejauh yang dapat dilaksanakan, menghilangkan penghasil limbah yang berbahaya dan limbah lainnya dan mendapatkan metode yang efektif dan efisien guna menjamin pengelolaan yang berwawasan lingkungan, termasuk studi tentang pengaruh ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap penerapan terhadap penerapan teknologi baru atau teknologi yang telah dikembangkan; (d) Bekerjasama secara aktif, sesuai dengan hukum nasionalnya, peraturanperaturan dan kebijaksanaan, dalam alih teknologi dan pengelolaaan system limbah berbahaya dan limbah lainnya yang berhubbungan dengan cara yang berwawasan lingkungan. Juga bekerjasama dalam mengembangkan kapasitas teknis diantara Pihak terkait, terutama bagi yang memerlukan dan meminta bantuan teknis dilapangan; (e) Bekerjasama dalam membangun panduan teknis dan/ atau kode pelaksanaan yang memadai. 3. Pihak terkait akan mempergunakan alat yang memadai untuk pelaksanaan kerjasama guna membantu negara berkembang dalam melaksanakan sub- ayat a, b, c dan d dan ayat 2 pasal4. 4. Berdasarkan kebutuhan negara berkembang, mengadakan kerjasama antara pihak terkait dan organisasi internasional yang berwenang untuk mendorong pengenalan, inter alia, kesadaran masyarakat, pengembangan pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya yang berwawasan lingkungan dan penerapan teknologi baru yang rendah- limbah. PASAL 11 PERSETUJUAN BILATERAL, MULTILATERAL DAN REGIONAL 1. Meskipun ketentuan- ketentuan pada pasal 4 ayat 5; Pihak tekait dapat mengikuti persetujuan bilateral, multilateral dan regional atau persiapan tentang perpindahan lalu lintas limbah berbahaya dan limbah lainnya dengan Pihak terkait lain atau dengan Pihak tidak terkait; rencana persetujuan atau persiapan tersebut tidak dapat mengabaikan pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya yang berwawasan lingkungan seperti yang ditetapkan konvensi. Persetujuan dan persiapan tersebut akan menetapkan ketentuanketentuan yang tidak kurang berwawasan lingkungan dibandingkan dengan yang disediakan oleh konvensi terutama sesuai dengan kepentinagn negara berkembang.
2. Pihak terkait akan memberitahu Sekretariat tentang persetujuan dan persiapan bilateral, multilateral dan regional sesuai dengan ayat 1, dan mereka yang telah mengikutionya sebelum diberlakukannya konvensi, dimana maksud persetujuan tersebut adalah mengawasi perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lainnya yang pelaksanaa seluruhnya mengambil tempat diantara pihak terkait. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini akan tidak mempengaruhi perpindahan lintas batas yang mengambil tempat sesuai dengan persetujuan yang tersedia; bahwa persetujuan tersebut sesuai dengan pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya yang berwawasan lingkungan seperti persyaratan Konvensi ini. PASAL 12 KONSULTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB Pihak terkait akan bekerja sama dengan sasaran menyetujui; secepat dapat dilaksanakan, sebuah protocol yang membuat peraturan dan prosedur yang memadai dibidang tanggung jawab dan kompensasi bagi kerusakan akibat perpindahan lintas batas dan pembuangan limbah berbahaya danlimbah lainnya. PASAL 13 PENYEBARAN INFORMASI 1. Pihak terkait akan, dengan sepengetahuan mereka, menjamin bahwa, dalam kasus kecelakaan yang terjadi selama perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lainnya atau saat pembuangannya, dimana umumnya menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan di Negara lain, Negara- negara tersebut diberitahu secepatnya. 2.
Pihak terkait akan saling memberi informasi melalui Sekretariat, tentang :
(a) pasal 5,
Perubahan penunjukan penguasa yang berwenang dan/ atau titik focus, sesuai
(b)
Perubahan definisi nasionalnya tentang limbah berbahaya, sesuai dengan Pasal
3, Dan, dilaksanakan secepat mungkin (c) Keputusan mereka untuk tidak menyetujui sepenuhnya atau sebagian impor limbah berbahaya atau limbah lainnya untuk pembuangan didaerah juridiksi nasionalnya, (d) Keputusan mereka untuk membatasi atau melarang ekspor limbah berbahaya atau limbah lainnya, (e)
Informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan ayat 4 Pasal ini.
3. Pihak terkait konsisten dengan hukum nasional dan peraturannya; dan akan menyebarkan melalui Sekretariat kepada Konferensi pihak terkait yang dibentuk sesuai dengan Pasal 15, laporan keadaan tahun yang lalu; sebelum berakhirnya setiap tahun kalender yang berisi informasi sebagai berikut:
(a) Pasal 5,
Penguasa yang berwenang dan titik focus yang mereka tunjuk sesuai dengan
(b) Informasi tentang perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lainnya yang melibatkan mereka, termasuk : (i)
Jumlah limbah berbahaya dan limbah lain yang diekspor, kategorinya, karakteristiknya, tujuan, negara transit dan metode pembuangan seperti yang tercantum pada jawaban atas surat pemberitahuan.
(ii)
Jumlah limbah berbahaya dan limbah lain yang diimpor, kategorinya, karakteristiknya, asal, dan metode pembuangan,
(iii) Pembuangan yang tidak dilaksanakan seperti seharusnya, (iv) Usaha untuk mencapai suatu pengurangan jumlah limbah berbahaya atau limbah lainnya sesuai sasaran perpindahan lintas batasnya, (c)
Informasi tentang tindakan yang mereka ambil dalam melaksanakan Konvensi
ini, (d) Informasi tentang tersedianya data statistik yang telah mereka himpun, dan yang dapat dipercaya, tentang pengaruh akibat dihasilkannya, transportasi dan pembuangan limbah berbahaya dan limbah lainnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, (e) Informasi yang termasuk persetujuaan dan persiapan dan regional sesuai dengan Pasal 11Konvensi ini; (f) Informasi nasionalnya;
tentang
pemilihan
operasi
pembuangan
bilateral, multilateral,
didaerah
jurisdiksi
(g) Informasi tentang tindakan yang diambil guna mengembangkan teknologi pengurangan dan/ atau penghapusan produksi limbah berbahaya dan limbah lainnya; dan (h)
Hal- hal lain tentang Konvensi yang dianggap relevan oleh Pihak terkait.
4. Pihak terkait, konsisten dengan hukum dan peraturan nasionalnya; dan akan menjamin bahwa copy dari setiap surat pemberitahuan tentang setiap perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lainnya dan jawabannya, akan dikirim ke Sekretariat bila Pihak terkait meminta hal tersebut untuk dilaksanakan, dan menganggap bahwa lingkungannya dapat terpengaruh oleh adanya perpindahan lintas batas tersebut. PASAL 14 ASPEK FINANSIAL 1. Pihak terkait setuju bahwa, sesuai kebutuhan khusus setiap regional dan subregion, pusat- pusat pelatihan dan alih teknologi bagi pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya, serta minimalisasi produk limbah, sebaiknya dibangun ditingkat regional atau sub regional. Pihak terkait akan menetapkan pembangunan mekanisme pendanaannya yang sesuai dengan kerelaannya masing- masing.
2. Pihak terkait akan memikirkan perputaran dana untuk membantu sementara, dan saat keadaan darurat; untuk mengurangi sampai tingkat minimum kerusakan akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh perpindahan lintas batas berbahaya dan limbah lainnya atau saat pembuangan limbah tersebut. PASAL 15 KONFERENSI PIHAK TERKAIT 1. Suatu Konferensi Pihak terkait dengan ini dibentuk. Pertemuan pertama Konferensi Pihak terkait akan dimulai oleh Direktur Eksekutif UNEP, tidak lebih dari satu tahun setelah Konvensi ini diberlakukan. Selanjutnya, pertemuan biasa Konferensi Pihak terkait akandiadakan dengan jarak waktu tertentu yang akan ditentukan oleh Konferensi pada pertemuan pertamanya. 2. Pertemuan luar biasa Konferensi Pihak terkait akan diadakan pada waktu-waktu lain bila dianggap perlu oleh Konferensi, atau atas permintaan tertulis dari salah satu pihak terkait, untuk memenuhi permintaan tersebut, dalam jangka waktu enam bulan sejak permintaan disampaikan kepada mereka oleh Sekretariat, bila mendapat dukungan oleh paling sedikit sepertiga dari pihak terkait. 3. Konferensi pihak terkait akan dengan cara konsensus setuju menerima prosedur peraturan yang dibentuk untuk keperluannya dan bagi badan tambahan lain, begitu juga peraturan pendanaan terutama bantuan pendanaan oleh pihak terkait pada konvensi. 4. Pihak terkait pada pertemuan pertamanya akan mempertimbangkan tindakan tambahan yang dibutuhkan guna membantu mereka dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan memperhatikan perlindungan dan pelestarian lingkunan kelautan dalam konteks konvensi ini. 5. Konferensi pihak terkait akan mengadakan peninjauan dan evaluasi tentang efektifitas pelaksanaan konvensi secara terus menerus, dan sebagai tambahan, akan : (a) Memperkenalkan harmonisasi kebijaksanaan yang tepat, strategi dan tindakan untuk mengurangi sampai tingkat minimum kerusakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan sebagai akibat limbah berbahaya dan limbah la innya. (b) Mempertimbangkan dan menerima, sesuai permintaan amandemen Konvensi ini dan lampirannya; mempertimbangkan, inter alia, tersedianya informasi ilmiah, teknis, ekonomi dan lingkungan; (c) Mempertimbangkan dan mengambil tindakan tambahan yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai tujuan konvensi ini berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam operasinya dan dalam pelaksanaan persetujuan dan persiapan yang tercantum dalam pasal 11; (d)
Mempertimbangkan dan menerima protokol sebagaimana dibutuhkan; dan
(e)
Memebentuk badan tambahan bila dianggap perlu bagi pelasanaan konvensi ini
6. Perserikatan Bangsa-bangsa, lembaga-lembaga khusus, juga Negara yang tidak merupakan pihak terkait pada konvensi ini, dapat diwakili sebagai peninjau pada pertemuan-pertemuan konferensi pihak terkait. Lembaga atau badan yang memiliki keahlian
baik tingkat nasional, internasional, pemerintah atau non pemerintah, dalam bidang yang berhubungan dengan limbah berbahaya atau limbah lainnya, bila telah memberitahu Sekretariat tentang Konferensi Pihak terkait; dapat diterima kecuali bila paling sedikit satu pertiga pihak terkait menolak. Biaya dan partisipasi peninjau akan dicantumkan dalam prosedur peraturan yang disetujui oleh Konferensi Pihak Terkait. 7. Konferensi Pihak terkait akan dilaksanakan tiga tahun setelah berlakunya Konvensi ini, dan paling sedikit setiap enam tahun sesudahnya, diadakan evaluasi keefektifannya, dan bila dianggap perlu, meninjau persetujuan yang melarang sebagian atau keseluruhan perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lainnya berdasarkan informasi ilmiah, lingkungan, teknis dan ekonomi terbaru. PASAL 16 SEKRETARIAT 1.
Fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :
(a) Mempersiapkan dan memberikan jasa yang dibutuhkan dalam pertemuanpertemuan sesuai dengan Pasal 15 dan 17; (b) Mempersiapkan dan menyebarkan laporan berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan Pasal 3, 4, 6, 11 dan 13 juga atas informasi yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan badan tambahan yang dibentuk sesuai dengan Pasal 15, begitu juga atas informasi yang tepat yang disediakan oleh kelompok antar pemerintah dan nonpemerintah; (c) Mempersiapkan laporan-laporan tenang aktifitasnya dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan konvensi ini, dan menyerahkan pada Konferensi Pihak terkait; (d) Menjamin koordinasi yang diperlukan dengan badan internasional yang relevan, terutama untuk mendapatkan pengaturan administrative berdasarkan perjanjian seperti yang dibutuhkan bagi keefektifan fungsi pelaksanaannya; (e) Mengadakan komunikasi dengan titik focus dan penguasa berwenang yang dibentuk oleh pihak terkait sesuai dengan pasal 5 konvensi ini; (f) Menghimpun informasi tentang lokasi fasilitas yang dikuasai negara dan fasilitas pihak terkait yang disediakan bagi pembuangan limbah berbahaya dan limbah lainnya dan menyebarkan informasi diantara pihak terkait; (g)
Menerima dan menyampaikan informasi dari dan ke pihak terkait tentang :
-
Sumber bantuan teknis dan pelatihan Tersedianya pengetahuan teknis dan ilmiah Sumber penasihat dan ahli, dan Kesediaan sumber daya
Dengan sasaran membantu mereka, sesuai permintaan, dalam bidang seperti :
-
Penanganan system pemberitahuan konvensi ini Pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya
-
-
Teknologi yang berhubungan dengan limbah berbahaya dan limbah lainnya, seperti teknologi rendah-limbah dan non-limbah yang berwawasan lingkungan Pengkajian kapasitas dan lokasi pembuangan Pemantauan limbah berbahaya dan limbah lainnya, dan Penanggulangan keadaan darurat
(h) Menyediakan pihak terkait, sesuai dengan permintaan, informasi atau konsultan atau lebaga konsultasi yang ahli dalam bidangnya, yang dapat membantu mereka untuk mempelajari suatu pemberitahuan atas perpidahan lintas batas, persetujuan pengapalan limbah berbahaya atau limbah lainnya dengan pemberitahuan yagn relevan, dan/atau fakta bahwa fasilitas pembuangan limbah berbahaya dan limbal lainnya yang dimaksud berwawasan lingkungan, bila terdapat alasan untuk mempersoalkan limbah yang tidak akan dikelola dengan cara yang berwawasan lingkungan. Penelitian dalam hal tersebut tidak dibiayai oleh Sekretariat; (i) Membantu pihak terkait sesuai permintaan dalam mengidentifikasi kasus lalu lintas illegal dan segera menyebarkan segala informasi yang diterima tentang lalu lintas illegal; kepada pihak terkait (j) Bekerjasama dengan pihak terkait dan organisasi internasional dan lembaga yang relevan dan ahli dalam bidangnya dalam penyediaan ahli dan peralatan guna membantu dengan segera Negara yang berada dalam situasi keadaan darurat; dan (k) Melaksanakan fungsi lainnya yang relevan dengan tujuan konvensi ini seperti yang telah ditentukan dalam Konferensi Pihak terkait 2. Fungsi Sekretariat akan dilaksanakan sementara oleh UNEP sampai selesainya pertemuan pertama Konferensi pihak terkait yang diselenggarakan sesuai dengan pasal 15. 3. Pada pertemuan pertamanya; Konferensi Pihak terkait akan menunjuk Sekretariat diantara organisasi antar- pemerintah yang berwenang yang telah menyatakan keinginannya untuk melakukan fungsi Sekretariat sesuai Konvensi ini. Pada pertemuan ini, Konferensi Pihak terkait juga akan mengeveluasi pelaksanaan tugas sekretariat sementara, terutama sesuai dengan ayat 1 diatas; dan menetukan struktur yang tepat bagi fungsi tersebut. PASAL 17 AMANDEMEN KONVENSI 1. Setiap Pihak terkait dapat mengajukan amandemen kepada Konvensi ini dan setiap Pihak pahda suatu Protokol dapat mengajukan amandemen kepada protokol tersebut. Amandemen tersebut akan berdasarkan, inter alia, dengan poertimbangan ilmiah dan teknis yang relevan. 2. Amandemen Konvensi ini akan disetujui pada suatu pertemuan Konfensi pihak terkait. Amandemen setiap protocol akan disetujui pada suatu pertemuan Pihak terkait pada protocol yang dipersoalkan. Teks amandemen yang diajukan pada konvensi atau setiap protocol, kecuali bila telah tercantum dalam setiapprotokol, akan diumumkan kepada pihak terkait oleh pihak Sekretariat paling sedikit enam bulan sebelum pertemuan yang bertujuan mendapatkan persetujuan dilaksanakan. Sekretariat juga akan mengumumkan amandemen yang diajukan kepada penanda tangan Konvensi sebagai informasi.
3. Pihak terkait akan menggunakan setiap usaha untuk mendapatkan persetujuan bagi semua amandemen yang diajukan pada Konvensi dengan cara consensus. Bila semua usaha consensus menemui kegagalan, dan tidak ada persetujuan yang dicapai; amandemen tersebut akan disetujui sebagai usaha terakhir, dengan tiga perempat mayoritas suara Pihak terkait yang hadir dalam pemungutan suara pada pertemuan tersebut, dan akan diserahkan oleh penyimpan (Depositary) kepada semua pihak terkait untuk diratifikasi, disetujui, dikonfirmasi secara resmi, atau diterima. 4. Prosedur yang disebut dalam ayat 3 diatas; akan berlaku bagi amandemen setiap protocol, kecuali bila dua pertiga mayoritas Pihak terkait pada protocol tersebut hadir, dan memberi suara pada pertemuan, memenuhi syarat bagi suatu persetujuan. 5. Perangkat ratifikasi, persetujuan, konfirmsi resmi atau penerimaan amandemen akan disimpan oleh penyimpan. Amandemen disetujui sesuai dengan ayat 3 atau 4 diatas;dan akan diberlakukan diantara pihak yang menyetujui, pada 90 hari setelah resmi atau penerimaan oleh tiga perempat pihak terkait yang menyetujui amandemen protocol tersebut, kecuali bila telah tercantum dalam protokol tersebut. Amandemen tersebut akan mulai berlaku bagi pihak lain, 90 hari setelah Pihak terkait memberikan ratifikasi, persetujuan, konfirmasi resmi atau penerimaan amandemennya. 6. Untuk tujuan Pasal ini,” Pihak terkait yang hadir dan memberikan suaranya” berarti Pihak terkait yang hadir dan memberikan persetujuan atau penolakannya. PASAL 18 PERSETUJUAN DAN AMANDEMEN DARI LAMPIRAN 1. Lampiran Konvensi ini atau pada setiap protocol akan membentuk suatu bagian integral Konvensi ini atau protocol tersebut, sebagai suatu kasus dan, kecuali sengaja ditetapkanwaktu yang sama merupakan relefansi bagi setiap lampiran yang berhubungan. Lampiran tersebut akan dibatasi pada masalah ilmiah, teknis dan administrasi. 2. Kecuali bila sebaliknya ditetapkan dalam setiap protokol dengan memperhatikan lampirannya; prosedur dibawah akan diberlakukan bagi protokol, persetujuan; lampiran tambahan pada konvensi atau lampiran pada suatu protokol akan mulai diberlakukan: (a)
Lampiran pada konvensi ini dan protokolnya akan diajukan dan disetujui sesuai prosedur yang tertera dalam pasal 17, ayat 2, 3 da n 4;
(b)
Setiap Pihak terkait yang tidak dapat menerima lampiran tambahan Konvensi ini, atau suatu lampiran pada setiap protocol, akan memberitahu penyimpanan, secara tertulis, dalamwaktu enam bulan sejak tanggal penyimpanan mengumumkan persetujuannya. Penyimpanan akan segera memberitahu semua Pihak terkait setiap pemberitahuan yang diterimanya. Suatu pihak terkait dapat setiap saat mengubah persetujuannya terhadap deklarasi yang ditolak sebelumnya dan lampirannya kemudian diberlakukan bagi Pihak terkait tersebut;
(c)
Setelah habis waktu enam bulan sejak tanggal penyebaran pengumumkan oleh penyimpanaan, lampiran akan menjadi efektif bagi semua pihak terkait konvensi atau bagi protocol yang berhubungan yang tidak menyerahkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan ayat (b) diatas.
3. Proposal, persetujuan dan mulai berlakunya amandemen pada lampiran Konvensi atau pada setiap protocol, akan dimasukkan dal;am prosedur yang sama seperti proposal, persetujuan dan mulai berlakunya lampiran pada konvensi atau lampiran pada suatu protocol. Lampiran dan amandemen selanjutnya akan berdasarkan, inter alia dengan pertimbangan ilmiah dan teknis yang relevan. 4. Bila lampiran tambahan atau suatu amandemen suatu lampiran melibatkan suatu amandemen Konvensi ini, atau pada protokol manapun; lampiran tambahan atau lampiran amandemen akan tidak dapat diberlakukan sampai saat amandemen Konvensi ini, atau protokol mulai diberlakukan. PASAL 19 VERIFIKASI Setiap Pihak terkait yang mempunyai alas an untuk menyangsikan bahwa pihak lain bertindak atau telah bertindak melanggar kewajibannya sesuai dengan Konvensi ini; akan selanjutnya memberitahu secretariat, dan pada kasus tersebut, akan memberitahu secara serentak dan secepatnya, secara serentak dan secepatnya, secara langsung atau melalui Sekretariat, Pihak yang disangsikan. Semua informasi yang relevan akan diserahkan Sekretariat ke Pihak terkait. PASAL 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Dalam kasus persilihan antara Pihak terkait sebagai akaibat suatu interpretasi atau pelaksanaan, atau kewajibannya terhadap Konvensi ini atau protocol yang berhubungan; mereka akan mencari penyelesaian perselisihan melalui perundingan atau cara damai lain sesuai pilihannya masing- masing. 2. Bila pihak yang berkepentingan tidak dapat menyelesaikan perselisihannya melalui cara yang dicantumkan dalam ayat sebelumnya, persoalannya, bila disetujui oleh pihak yang berselisish, akan diserahkan kepada Pengadilan Internasional atau pada arbitrasi sesuai persyaratan yang tercantum dalam Lampiran VI, tentang Arbitrasi. Bagaimanpun kegagalan mencapai penyelesaian persoalan di Pengadilan Intrenasional atau di arbitrasi, tidak akan membebaskan pihak tersebut dari tanggung jawabnya untuk terus mencari penyelesaian dengan cara yang sesuai dengan ayat 1. 3. Bila ratifikasi, penerimaan, persetujuan, konfirmasi resmi atau penyetujuanKonvensi ini, atau setiap saat selanjutnya, suatu Negara atau organisasi gabungan politik dan/ atau ekonomi dapat membuat pernyataan bahwa ia mengakui kewajiban ipso facto, tanpa persetujuan khusus, dalam hubungannya dengan Pihak yang menerima kewajiban yang sama, maka : (a) Perselisishan diserahkan ke Pengadilan Internasional; Dan/ atau (b) Arbitrasi sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Lampiran VI. Deklarasi tersebut akan diberitahukan secara tertulis ke Sekretariat yang akan diumumkan kepada Pihak terkait.
PASAL 21 TANDA TANGAN Konvensi ini akan dibuka untuk penanda tanganan Negar- negara, oleh Namibia, yang diwakili oleh dewan Perserikatan Bangsa- bangsa untuk Namibia, dan oleh organisasi gabungan politik dan/ atau ekonomi, di Basel pada tanggal 22 maret 1989, di Departemen Luar Negeri Federal, Switzerland di Berne dari tanggal23 Maret 1989 sampai dengan tanggal 30 Juni 1989 dan di Kantor Pusat PBB di New York dari tanggal 1 Juli 1989 sampai dengan tanggal 22 Maret 1990. PASAL 22 RATIFIKASI, PENERIMAAN, KONFIRMASI RESMI ATAU PERSETUJUAN 1. Konvensi ini berlaku bagi ratifikasi, penerimaan atau persetujuan negara- negar dan oleh Namibia, yang diwakili oleh dewan PBB untuk Namibia, dan untuk konfirmasi resmi atau persetujuan oleh organisasi gabungan politik dan/ atau ekonomi. Perangkat ratifikasi, penerimaan, konfirmasi resmi, atau persetujuan, akan disimpan oleh penyimpan. 2. Setiap organisasi sesuai dengan ayat 1 diatas; yang termasuk Pihak terkait Konvensi ini; tanpa adanya pihak lain di Negaranya yang menjadi Pihak terkait, terikat oleh kewajiban- kewajiban Konvensi. Pada kasus organisasi seperti yang diatas; dimana satu atau lebih pihak/ organisasi suatu Negara yang menjadi pihak terkait pada Konvensi akan menentukan tanggung jawab masing- masing sebagai kewajibannya pada Konvensi. Pada kasus tersebut, organisasi atau pihak suatu Negara tidak dapat melaksanakan haknya secara bersama- sama terhadap Konvensi. 3. Dalam perangkat konfirmasi resmi atau persetujuan, organisasi sesuai dengan ayat 1 diatas; akan menyatakan meningkatkan kemampuannya dengan memperhatikan masalah yang diatur oleh Konvensi. Organisasi- organisasi tersebut juga akan memberitahu penyimpanan, yang selanjutnya memberitahu Piahak terkait tentang setiap perubahan besar dalam meningkatan kemampuannya. PASAL 23 HAL TAMBAHAN 1. Konvensi akan dibuka untuk hal tambahan bagi negara, oleh Namibia, yang diwakili oleh Dewan PBB untuk Namibia, dan oleh organisasi gabungan politik dan/ atau ekonomi sejak saat Konvensi ditutup untuk penanda tanganan. Perangkat hal tambahan akan disimpan oleh penyimpan. 2. Dalam perangklat hal tambahan, organisasi- organisasi sesuai dengan ayat 1 diatas; akan mengumumkan peningkatan kemempuannya dengan memperhatikan masalah yang diatur oleh Konvensi. Organisasi- organisasi tersebut akan memberitahu penyimpanan tentang perubahan besar dalam peningkatan kemampuannya. 3. Ketentuan- ketentuan pada Pasal 22 ayat 2; akan diberlakukan bagi organisasi gabungan politik dan/ atau ekonomi yang akan ikut serta dalam konvensi ini.
PASAL 24 HAK MEMBERI SUARA 1. Kecuali seperti yang tercantum pada ayat 2 dibawah; Pihak- pihak yang mengadakan perjanjian pada Konvensi ini akan memiliki satu suara. 2. Organisasai- organisasi gabungan politik dan/ atau ekonomi, sesuai dengan wewenangnya; sesuai dengan Pasal 22 ayat 3, dan pasal 23 ayat 2, dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suaranya dengan jumlah suara sama dengan jumlah anggota Negaranya yang menjadi pihak terkait Konvensi atau protocol yang relevan. Organisasiorganisasi tersebut tidak dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suaranya bilal anggota Negara lainnya memberikan suaranya, dan sebaliknya. PASAL 25 MULAI BERLAKU 1. Konvensi ini akan mulai diberlakukan pada hari ke 90 setelah tanggal penyimpanan keduapuluh perangkat ratifikasi, penerimaan, konfirmasi resmi, persetujuan atau hal tambahan. 2. Bagi setiap Negara atau organisasi penggabungan politik dan/ atau ekonomi, yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau secara resmi mengkomfirmasikan Konvensi ini; atau mengarah ke hal tersebut, setelah tanggal penyimpanan, konfirmasi resmi atau hal tambahan, akan mulai diberlakukan pada hari ke 90 setelah tanggal penyimpanan oleh Negara tersebut; atau organisasi gabungan politik dan /atau ekonomi tentang perangkat ratifikasi, penerimaan, persetujuan, konfirmasi resmi atau hal tambahan. 3. Sesuai dengan tujuan ayat 1 dan 2 diatas; setiap perangkat yang disimpan oleh organisasi gabungan politik dan/ atau ekonomi tidak akan dihitungkan sebagai tambahan terhadap yang telah disimpan oleh anggota Negara organisasi tersebut. PASAL 26 KEBERATAN DAN DEKLARASI 1.
Tidak ada keberatan atau pengecualian yang dibaut bagi konvensi ini
2. Ayat 1 Pasal ini; tidak mengahalangi suatu Negara atau organisasi gabungan politik dan / atau ekonomi, bila menanda tangani ratifikasi, menerima, menyetujui, mengkorfirmasi secara resmi atau hal tambahan. Bagaimanapun konvensi ini, dari pembuatan deklarasi atau pernyataan, menyatakan atau memberi nama, dengan sasaran inter alia, bagi harmonisasi undang-undangnya dan peraturannya, dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini, menetapkan bahwa deklarasi atau pernyataan tersebut tidak dimaksud untuk tidak mencantumkan atau merubah pengaruh legal ketentuan-ketentuan konvensi dalam pelaksanaannya bagi Negara tersebut. PASAL 27 PENGUNDURAN DIRI
1. Setiap saat setelah tiga tahun sejak tanggal Konvensi ini diberlakukan bagi suatu pihak terkait, pihak terkait tersebut dapat mengundurkan diri dari konvensi dengan mengajukan surat pemberitahuan secara tertulis kepada penyimpan. 2. Pengunduran diri akan efektif satu ta hun sejak diterimanya surat pemberitahuan oleh penyimpan, atau pada tanggal sesudahnya seperti telah ditentukan dalam surat pemberitahuan. PASAL 28 PENYIMPANAN Sekretaris Jenderal PBB akan bertindak sebagai penyimpan konvensi ini dan pada setiap protokol yang berhubungan. PASAL 29 KEASLIAN TEKS Teks asli dalam bahasa arab, cina, inggris, perancis, rusia dn spanyol konvensi ini mempunyai keaslian yang sama. KESAKSIAN TENTANG pihak yang bertanda tangan, sebagaimana telah disahkan masa berlakunya, telah menanda tangani konvensi ini.
Dilaksanakan di………………..pada tanggal……………..bulan………………1989.
LAMPIRAN I KATEGORI LIMBAH YANG DIAWSI Limbah mengalir Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10
Y11 Y12 Y13 Y14
Y15 Y16 Y17 Y18
Limbah klinis dari rumah sakit, pusat pengobatan dan klinik Limbah dari produksi dan persiapan produk farmasi Limbah farmasi, obat-obatan terlarang dan obat-obatan Limbah dari produksi, formulasi dan penggunaan biosida dan phytopharmaceuticals Limbah dari manufaktur, formulasi dan penggunaan zat kimia pengawet kayu Limbah dari produksi, formulasi dan penggunaan pelarut organik Limbah dari perlakuan panas dan operasi pengerasan yang mengandung sianida Limbah minyak mineral yang tidak dapat digunakan sesuai dengan maksud utamanya Limbah minyak/air, hisrokarbon/campuran air, emulsi Limbah subtansi dan partikel mengandung atau terkontaminasi dengan polychlorinated biphenyls (PCBs) dan/atau polychlorinated terphenyls (PCTs) dan/atau polybrominated biphenyls (PBBs) Limbah residu aspal yang ditimbulkan penyulingan, destilasi dan setiap perlakuan pyrolitik Limbah dari produksi, formulasi dan penggunaan tinta, zat pewarna, pigmen, cat, lacquers, pernis Limbah dari produksi, formulasi dan penggunaan resin, latex, plasticixer, lem/perekat Limbah subtansi kimia yang ditimbulkan akibat penelitian dan pengembangan aktifitas mengajar yang tidak terindentifikasi dan.atau baru dan yang pengaruhnya terhadap manusia dan/atau lingkungan belum diketahui Limbah suatu bahan peledak yang tidak terikat pada peraturan lain Limbah produksi, formulasi dan penggunaan kimi fotografik dan bahan yang digunakan dalam suatu proses Limbah sebagi akibat pemrosesan permukaan metal dan plastik Residu yang ditimbulkan akibat operasi pembuangan industri limbah
Limbah yang terkandung sebagai unsur pokok : Y19 Y20 Y21 Y22 Y23
Metal carbonyl Beryllium; senyawa berylium Senyawa hexavalent chromium Senyawa copper Senyawa zinc
Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 Y33 Y34 Y35 Y36 Y37 Y38 Y39 Y40 Y41 Y42 Y43 Y44 Y45
Arsenic; senyawa arsenic Selenium; senyawa selenium Cadmium; senyawa cadmium Antimony; senyawa antimony Tellurium; senyawa tellurium Mercury; senyawa mercury Thallium; senyawa thallium Lead; senyawa lead Senyawa inorganic fluorine kecuali calcium fluoride Inorganic cyanides Larutan acidic atai acids dalam bentuk padat Larutan basic atau basa dalam bentuk padat Asbestos (debu dan serat) Senyawa organic phosphorous Organic cynides Phenol; senyawa phenol termasuk chlorophenol Eter Larutan halogenated organic Larutan organic kecuali larutan halogenated Setiap congenor dari polychlorinated dibenzo-furan Setiap congenor dari polychlorinated dibenzo-p-dioxin Senyawa organohalogen selain substansi sesuai dengan lampiran (eg. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
LAMPIRAN II KATEGORI LIMBAH YANG MEMBUTUHKAN PERHATIAN KHUSUS Y46 Y47
Limbah yang dikumpulkan dari rumah tangga Residu yang ditimbulkan oleh insinerasi limbah rumah tangga
LAMPIRAN III DAFTAR SIFAT YANG BERBAHAYA UN Kelas * Kode sifat 1
H1
Mudah meledak Suatu substansi yang mudah meledak atau limbah substansi padat atai cair atau limbah (atau campuran substansi atau limbah) dimana memiliki kemampuan dengan reaksi kimia menghasilkan gas pada temperatur dan tekanan tertentu dan pada kecepatan tertentu dapat menimbulkan kerusakan bagi sekelilingnya
3
H3
Cairan yang mudah terbakar Kata “mudah terbakar (flammable)” mmpunyai ari yang sama dengan “inflammable”. Zat cair yang mudah terbakar adalah zat cair atau campuran zar cair, atau zar cair yang mengandung zat padat dalam larutan atau suspensi (misalnya, cat, pernis, lacquer dll tetapi tidak termasuk substansi atau limbah selain yang diklasifikasikan berdasarkan sifat berbahayanya) yang menghasilkan uap yang mudah terbakar pada temperatur tidak lebih dari 60,5 C; percobaan closed-cup, atau tidak lebih dari 60,6; percobaan open-cup. (Karena hasil tes open-cup dan tes closed-cup tidak dapat dibandingkan secara langsung dan begitu pula hasil tes individual yang sama biasanya bervariasi; peraturan berbeda dari hasil diatas untuk membuat kelonggaran perbedaan tersebut merupakan kondisi definisi ini)
4.1
H4.1
Zat padat yang mudah terbakar Zat padat, atau limbah, selain yang dikatagorikan sebagai mudah erbakar, dimana dibawah kondisi yang ditemui dalam transportasi mudah meledak atau dapat mengakibatkan kebakaran melalui gesekan.
4.2
H4.2
Substansi atau limbah yang dapat mengakibatkan pembakaran secara spontan Substansi atau limbah yang dapat mengakibatkan timbulnya panas secara spontan dibawah kondisi normal dalat transportasi, atau panas yang timbul akibat kontak dengan udara dan kemudian dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran
4.3
H4.3
Substansi atau limbah, dimana bila terjadi kontak dengan air akan menimbulkan gas yang mudah terbakar
Substansi atau limbah, melalui interaksi dengan air, akan mengakibatkan kebakaran secara spontan atau menghasilkan gas yang mudah terbakar dalam jumlah yang membahayakan * Sesuai dengan system klasifikasi bahaya yang tercantum dalam Rekomendasi PBB tentang Transportasi Barang Berbahaya (ST/SG/AC.10/Rev.5, PBB, New York, 1988) 5.1
H5.1
Oksidasi Substansi atau limbah yang selama dalam dirinya tidak mudah terbakar, dapat secara umum dengan menghasilkan oksigen menyebabkan atau membantu terjadinya pembakaran bahan-bahan lain
5.2
H5.2
Organik Peroksida Substansi organic atau limbah yang mengandung struktur 0-0 bivalen yang merupakan substansi yang tidak stabil dalam kondisi panas yang dapat mengalami dekomposisi eksotermik dengan cara mempercepat reaksinya
6.1
H6.1
Beracun (akut) Substansi atau limbah yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius atau mengganggu kesehatan manusia bila ditelan atau dihisap atau bila terjadi kontak kulit
6.2
H6.2
Substansi yang menyebabkan infeksi Substansi atau limbah yang mengandung mikroorganisme yang aktif (viable) atau racunnya yang dikenal atau didyga menyebabkan penyakit bagi manusia dan hewan
8
H8
Yang menyebabkan karat Substansi atau limbah dimana, melalui reaksi kimia, akan menyebabkan kerusakan hebat bila mengadakan kontak dengan jaringan hidup, atau, barang lain atau sebagai sarana pengangkutan; yang juga dapat menyebabkan bahaya
9
H10
Pembebasan gas toksik bila terjadi kontak dengan udara atau air Substansi atau limbah yang, melalui interaksi dengan udara atau air, dapat mengeluarkan gas toksik dalam jumlah yang membahayakan
9
H11
Toksik (tidak langsung atau kronis) Substansi atau limbah yang, bila dihisap atau ditelan atau bila menembus kulit, dapat mengakibatkan pengaruh secara lambat atau kronis, termasuk karsinogenisitas
9
H12
Ekotoksik Substansi atau limbah yang bila dilepaskan menyebabkan atau segera secara lambat menyebabkan dampak merugikan bagi lingkungan melalui bioakumulasi dan/atau pengaruh toksin bagi sistem biotik
9
H13
Mempunyai kemampuan, dengan cara apapun, setelah pembuangan, menghasilkan bahan lain, misalnya mengikisan, yang memiliki semua sifat dalam daftar diatas PERCOBAAN
Potensi bahaya yang disebabkan oleh jenis limbah tertentu belum seluruhnya didokumentasikan; percobaan untuk menentukan kuantitas bahayanya belum ada. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengembangkan cara untuk menggolongkan potensi bahaya limbah tersebut terhadap manusia dan/atau lingkungan Standarisasi percobaan telah diperoleh dengan memperhatikan substansi murni dan bahan. Banyak negara yang telah mengembangkan percobaab nasionalnya, yang dapat diterapkan pada bahan yang terdaftar dalam Lampiran I, guna menentukan apakah bahan tersebut menunjukkan sifat-sifat yang terdapat dalam daftar Lampiran ini
LAMPIRAN IV OPERASI PEMBUANGAN A.
OPERASI YANG TIDAK MENGARAH PADA KEMUNGKINAN ADANYA PEMULIHAN SUMBER DAYA, DAUN ULANG, REKLAMASI, LANGSUNG DIGUNAKAN KEMBALI ATAU ALTERNATIF PENGGUNAAN Bagian A meliputi semua operasi pembuangan yang terjadi saat pelaksanaan
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
D10 D11 D12 D13 D14 D15
B.
Pembuangan kedalam atau pada permukaan tanah, (misalnya tempat penimbunan/landfill, dll) Pengolahan/perlakuan tanah (misalnya biodegradasi zat cair atau pembuangan lumpur/sludge kedalam tanah, dll) Penyuntikan dalam (misalnya penyuntikan buangan yang dapat dipompa kedalam sumur, salodomes atau repositor yang timbul secara alamiah, dll) Pengurangan permukaan (misalnya penempatan zat cair atau buangan sludge kedalam lubang, kolom atau danau kecil, dll) Penimbunan/landfill dengan teknik khusu (misalnya penempatan kegaris sel yang berlainan yang tertutup dan diisolasi satu sama lain dan lingkungan, dll) Pelepasan kebadan air kecuali laut Pelepasan ke laut termasuk insersi dasar laut Perlakuan biologi yang tidak ditentukan dalam Lampiran ini yang menghasilkan senyawa akhir atau campuran yang dibuang dengan cara operasi pada Bagian A Perlakuan fisika kimia yang tidak ditentukan dalam Lampiran ini yang menghasilkan senyawa akhir atau campuran yang merupakan buangan dengan cara operasi dalam Bagian A, (misalnya, penguapan, pengeringan, pengapuran, netralisasi, presipitasi, dll) Insinerasi didaratan Insinerasi dilaut Penyimpanan permanen (misalnya, penempatan kontainer didalam tambang, dll) Blending atau pencampuran sebelum mengikuti operasi pada Bagian A Pengemasan kembali sebelum mengikuti setiap operasi pada Bagian A Penyimpanan yang ditunda pada setiap operasi pada Bagian A
OPERASI YANG AKAN MENGARAH PADA PEMULIHAN SUMBER DAYA, DAUR ULANG, REKLAMASI, LANGSUNG DIGUNAKAN KEMBALI ATAU ALTERNATIF PENGGUNAAN
Bagian B meiputi seluruh operasi dengan memperhatikan bahan yang secara legal ditentukan atau dianggap sebagai limbah berbahaya atau sebaliknya; yang akan ditujukan pada operasi yang termasuk dalam Bagian A R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
Digunakan sebagai bahan bakar (selain insinerasi langsung) atau cara lain untuk menghasilkan energi Pelarutan reklamasi/regenerasi Daur ulang/reklamasi bahan organik yang tidak digunakan sebagai pelarut Daur ulang/reklamasi metal dan senyawa metal Daur ulang/reklamasi bahan anorganik lainnya Regenerasi asam dan basa Pemulihan senyawa yang digunakan dalam mengurangi polusi Pemulihan senyawa dari katalisator Penyulingan minyak kembali, minyak yang telah dipakai atau bekas pakai atau minyak yang sebelumnya telah dipakai Perlakuan tanah yang menghasilkan keuntungan bagi agrikultur atau perbaikan lingkungan Penggunaan bahan residu yang didapatkan dari operasi antara R1-R10 Pertukaran limbah untuk mengikuti operasi R1-R11 Akumulasi bahan dimaksud bagi operasi pada Bagian B
LAMPIRAN V A INFORMASI YANG HARUS DISEDIAKAN BAGI SUATU PEMBERITAHUAN 1. Alasan ekspor limbah 2. Pihak pengekspor limbah 1/ 3. Satu atau lebih penghasil limbah dan lokasi dihasilkannya 1/ 4. Pihak pembuang limbah dan lokasi pembuangan sebenarnya 1/ 5. Pihak pengangkut tertentu limbah atau agennya, bila diketahui 1/ 6. Negara pengekspor limbah. Penguasa yang berwenang 2/ 7. Negara transit yang diharapkan. Penguasa yang berwenang 2/ 8. Negara pengimpor limbah. Penguasa yang berwenang 2/ 9. Pemberitahuan umum dan tunggal 10. Penentuan sebuah atau lebih tanggal, satu atau lebih pengapalan dan periode waktu limbah yang akan diekspor dan rencana perjalanannya (termasuk titik masuk dan keluar) 3/ 11. Prasarana transportasi (jalan raya, jalan kereta api, laut, udara, perairan darat) 12. Informasi yang berhubungan dengan asuransi 4/ 13. Keterangan tujuan dan fisika air termasuk nomor Y dan nomor UN dan komposisinya 5/ dan informasi bagi penanganan khusus yang dibutuhkan, termasuk ketentuan keadaan darurat dalam kasus terjadinya kecelakaan 14. Jenis pengemasan (misalnya kemasan bahan berupa bubuk, dalam tong dalam tangki pengangkut) 15. Perkiraan kuantitas dalam berat/volume 6/ 16. Proses produksi limbah 7/ 17. Bagi limbah yang tercantum dalam Lampiran I, klasifikasi Lampiran III; sifat berbahaya, nomor R, dan kelas UN 18. Metode pembuangan seperti pada Lampiran IV 19. Deklarasi pihak penghasil dan pihak pengekspor bahwa informasinya benar 20. Penyebaran informasi (termasuk keterangan teknis pabrik) ke pihak pengekspor atau pihak limbah, bahwa yang disebutkan terakhir mendasari pengkajiannya tanpa alasan untuk meragukan bahwa limbah tersebut tidak akan dikelola dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pengimpor 21. Informasi tentang perjanjian antara pihak pengekspor dan pihak pembuang Catatan 1/
Nama lengkap dan alamat, telepon, telex atau nomor faksimil dan nama, alamat, telepon, teleks atau nomor faksimil orang yang akan dihubungi
2/ 3/
4/ 5/
6/
7/
Nama lengkap dan alamat, telepon, telek atau nomor faksimil Dalam kasus pemberitahuan umum yang meliputi beberapa pengapalan, baik pada tanggal yang diharapkan dari setiap pengapalan atau, bila tidak diketahui, dibutuhkan keterangan frekuensi yang diharapkan dari pengapalan Informasi yang harus dilengkapi tentang persyaratan asuransi yang relevan dan bagaimana pihak pengekspor, pihak pembawa dan pihak pembuang memenuhinya Sifat dan konsentrasi unsur yang paling berbahaya, dalam toksisitas dan bahaya lain yang ditimbulkan limbah baik pada saat penanganan dan hubungannya dengan rencana metoda pembuangan Dalam kasus pemberitahuan umum yang meliputi beberapa pengapalan, dibutuhkan keterangan perkiraan kuantitas total dan perkiraan kuantitas bagi setiap pengapalan tunggal Sejauh diperlukan; mengkaji bahaya dan menentukan ketetapan operasi pembuangan yang direncanakan LAMPIRAN V B INFORMASI YANG DISEDIAKAN BAGI DOKUMEN PERJALANAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Pihak pengekspor limbah 1/ Satu atau lebih penghasil limbah dan lokasi dihasilkannya 1/ Pihak pembuang limbah dan lokasi pembuangan sebenarnya 1/ Satu atau lebih pengangkut limbah 1/ atau satu atau lebih agennya Sasaran pemberitahuan umum atau tunggal Satu atau lebih tanggal perpindahan lintas batas dimulai dan tanda tangan saat penerimaan oleh individu yang bertanggung jawab terhadap limbah Sarana transportasi (jalan raya, jalan kereta api, perairan darat, laut, udara) termasuk negara pengekspor, transit dan pengimport, juga masuk dan keluar seperti yang telah direncanakan Keterangan umum tentang limbah (keadaan fisika, nama dan kelas pengapalan, nomor UN, nomor Y dan nomor H) Informasi tentang penanganan khusus yang dibutuhkan termasuk ketentuan keadaan darurat dalam kasus suatu kecelakaan Jenis dan nomor pengemasan Kuantitas dalam berat/volume Deklarasi pihak penghasil atau pihak pengekspor bahwa informasinya benar Deklarasi penghasil atau pihak pengekspor yang menunjukkan tidak ada penolakan dari penguasa berwenang semua Negara yang termasuk Pihak terkait Serifikasi pihak pembuang untuk penerimaan difasilitasi pembuangan yang dituju dan indikasi metode pembuangan dan perkiraan tanggal pembuangan
Catatan Informasi yang disediakan bagi dokumen perjalanan sebaiknya bila mungkin digabungkan dalam satu dokumen, dengan yang dibutuhkan dalam peraturan transportasi. Bila tidak memungkinkan, informasi lebih baik melengkapi daripada merupakan duplikat yang dibutuhkan dalam peraturan transportasi. Dokumen perjalanan akan merisi instruksi siapa yang harus menyediakan informasi dan yang mengisi setiap formulir 1/
Nama lengkap dan alamat, telepon, telex atau nomor faksimil dan nama, alamat, telepon, teleks atau nomor faksimil orang yang akan dihubungi dalam kasus keadaan darurat
LAMPIRAN VI ARBITRASI PASAL 1 Kecuali bila persetujuan sesuai dengan pasal 20 Konvensi menetapkan sebaliknya, prosedur arbitrasi akan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 sampai 10 dibawah in PASAL 2 Pihak penuntut akan memberitahukan Sekretariat bahwa pihak terkait telah menyetujui untuk menyerahkan perselisihan pada arbitrasi sesuai dengan ayat 2 atau ayat 3 Pasal 20; dan termasuk, terutama pada Pasal Konvensi interpretasi atau pelaksana yang sedang menjadi isu. Sekretariat akan mengajukan informasi yang kemudian diterima Pihak terkait, dan selanjutnya pada Konvensi PASAL 3 Pengadilan arbitrasi akan berdiri dari tiga anggota. Masing-masing Pihak yang berselisih akan menunjukan satu arbitrator dan kedua arbitrator yang telah ditunjuk akan menunjuk dengan persetujuan bersama, arbitrator ketiga; yang akan bertindak sebagai ketua pengadilan. Yang disebut terakhir tidak merupakan satu bangsa dengan salah satu pihak yang berselisih, juga tiak mempunyai tempat tinggal dalam daerah teritorial salah satu pihak, atau tidak mempunyai i katan kerja dengan kedua pihak, atau sedang menangani kasus dalam kapasitas apapun PASAL 4 1. Bila ketua pengadilan arbitrasi tidak dipilih dalam dua bulan sejak perjanjian arbitrator kedua; Sekretaris Jenderal PBB, berdasarkan permintaan salah satu pihak akan menunjuknya dalam periode dua bulan berikutnya. 2. Bila salah satu Pihak yang berselisih tidak menunjuk arbitrator dalam waktu dua bulan sejak permintaan diterima, pihak lainnya dapat memberitahu Sekretaris Jenderal PBB, yang akan menunjuk ketua pengadilan arbitrasi dalam periode dua bulan berikutnya. Berdasarkan penunjukkan; ketua pengadilan arbitrasi akan meminta pihak yang belum menunjuk arbitrator untuk melakukannya dalam waktu dua bulan. Setelah periode
tersebut, ia akan memberitahu Sekretaris Jenderal PBB, yang akan melakukan menunjukkan dalam waktu dua bulan berikutnya PASAL 5 1. Pengadilan arbitrasi akan membuat keputusan sesuai dengan hukum iinernasional dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. 2. Setiap pengadilan arbitrasi yang sesuai dengan ketentuan Lampiran ini, akan membuat peraturan prosedur sendiri PASAL 6 1. Keputusan pengadilan arbitrasi baik dalam prosedur dan dalam substansi, akan diambil dari suatu mayoritas anggotannya 2. Pengadilan dapat mengambil semua tindakan yang tepat dalam rangka mendapatkan fakta. Sesuai dengan permintaan Pihak terkait untuk merekomendasikan tindakan proteksi esensial sementara 3. Pihak yang berselisih akan menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan persidangan yang efektif 4. Ketidak hadiran atau kelalaian salah satu pihak yang berselisih tidak merupakan suatu halangan bagi persidangan PASAL 7 Pengadilan akan mendengar dan menentukan tuntutan kedua pihak yang timbul langsung dari pokok persoalan perselisihan PASAL 8 Kecuali bila pengadilan arbitrasi menentukan sebaliknya karena keadaan tertentu dari kasus tersebut, biaya pengadilan, termasuk penggajian anggotanya, akan menjadi beban pihak yang berselisih dengan pembagian yang sama. Pengadilan akan menyimpan laporan tentang pengeluaran dan akan membuat laporan akhir bagi pihak terkait PASAL 9 Setiap Pihak yang mempunyai minat pada bidang hukum dalam pokok persoalan suatu perselisihan; yang mungkin akan terpengaruh oleh keputusan dalam suatu kasus, dapat mengganggu persidangan dengan izin dari pengadilan PASAL 10 1. Pengadilan akan membuat keputusan dalam waktu lima bulan sejak dibentuk; kecuali bila dianggap perlu untuk mengundurkan batas waktu untuk periode tidak lebih dari lima bulan 2. Keputusan pengadilan arbitrasi akan disertai dengan pernyataan alasan. Dan akan merupakan keputusan akhir yang mengikat bagi pihak yang berselisih
