BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Dalam Garis Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 ditetapkan, bahwa salah satu misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan HAM dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus. Untuk maksud itu diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Menurut Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain- lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-hak kelompok rentan. Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan seperti halnya WNI lain. Pengakuan tersebut dikuatkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 4/1997 diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43/1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Penyandang cacat tubuh sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan melaksanakan
sosial fungsi
perlu
mendapat
sosialnya.
perhatian
Penyandang
agar cacat
mereka tubuh
dapat
didalam
mobilitasnya secara tidak langsung akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Jika dibandingkan dengan orang yang normal secara fisik penyandang cacat tubuh mengalami kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal. Penyandang cacat tubuh secara psikis akan mengalami rasa rendah diri dan kesulitan dalam menyesuaikan diri di masyarakat, karena perlakukan masyarakat/lingkungan sekitar berupa celaan. Kesehatan jiwa merupakan pengendalian diri dalam menghadapi stresor di lingkungan sekitar dengan selalu berpikir positif dalam keselarasan tanpa adanya tekanan fisik dan psikologis, baik secara internal maupun eksternal yang mengarah pada kestabilan emosional (Nasir ( Nasir dan Muhith, 2011). Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan jiwa bukan hanya tidak ada gangguan jiwa, melainkan mengandung berbagai karakteristik positif yang menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan
kedewasaan
kepribadiannya.
(Yosep,
2010).
Menurut
National institute of mental health gangguan jiwa mencapai 13% dari penyakit secara keseluruhan dan diperkirakan akan berkembang menjadi 25% di tahun 2030. Kejadian tersebut akan memberikan andil meningkatnya prevalensi gangguan jiwa dari tahun ke tahun di berbagai negara. Berdasarkan
hasil
sensus
penduduk
Amerika
Serikat
tahun
2004,
diperkirakan 26,2 % penduduk yang berusia 18 – 30 tahun atau lebih mengalami gangguan jiwa (NIMH, 2011). B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian kelompok rentan, gangguan mental, kecacatan dan populasi terlantar? 2. Apa saja yamg termasuk kelompok rentan, gangguan mental, kecacatan dan populasi terlantar?
C. Tujuan
1. Mengetahui pengertian tentang kelompok rentan? 2. Mengetahui pengertian tentang kecacatan dan populasi terlantar?
3. Mengetahui pengertian tentang gangguan mental?
BAB II TINJAUAN TEORI A. Kelompok Rentan
1. Definisi Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anakanak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: Refugees, Internally Displaced Persons ( IDPs), National Minorities, Migrant Workers; Indigenous Peoples, Children; dan g. Women. 2. Kondisi Obyektif Kelompok Rentan Keberadaan kelompok rentan yang antara lain mencakup anak, kelompok perempuan rentan, penyandang cacat, dan kelompok minoritas mempunyai arti penting dalam, masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Untuk memberikan gambaran keempat kelompok masyarakat tersebut selama ini, maka penelaahan perlu diawali dengan mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat. a. Anak Berbagai batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan menurut Pasal 1 KHA / Keppres No.36
Tahun 1990 "anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Disamping itu menurut pasal 1 ayat 5 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak-anak yang mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Hal yang menarik perhatian untuk dibahas di dalam makalah ini adalah untuk tujuan pekerja seks komersial, dan anak jalanan. Masalah pekerja anak merupakan isu sosial yang sukar dipecahkan dan cukup memprihatinkan karena terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Jumlah anak umur antara 10 sampai 14 tahun sebanyak 20,86 juta jiwa, termasuk anak yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan sebesar 1,69 juta jiwa. Pada dekade terakhir, anak umur antara 10 sampai 14 tahun yang bekerja telah mengalami penurunan, namun pada tahun 1998-1999 mengalami peningkatan dibandingkan 4 tahun sebelumnya, sebagai konsekuensi dari krisis multidimensional yang menimpa Indonesia. Lapangan pekerjaan yang melibatkan anak, antara lain, dibidang pertanian mencapai 72,01 %, industri manufaktur sebesar 11,62%, dan jasa sebesar 16,37%. Pemetaan masalah anak mengindikasikan jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai sekitar 30% dari total prostitusi, yakni sekitar 40.000 – 70.000 orang atau bahkan lebih (anak adalah berumur dibawah 18 tahun).
b. Kelompok Perempuan Rentan Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No.39 tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang
lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Oleh karena itu secara eksplisit hanya wanita hamil yang termasuk Kelompok Rentan. Kamus Besar Bahasa Indonesia6 merumuskan pengertian rentan sebagai: (1) mudah terkena penyakit dan (2) peka, mudah merasa. Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Pengertian kedua merupakan konsekuensi logis dari pengertian yang pertama, karena sebagai kelompok lemah sehingga mudah dipengaruhi. Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap
pembantu
rumah
tangga
perempuan.
Bentuk
kekerasannyapun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Disamping itu pemenuhan hak kaum perempuan yang rentan tidak hanya terbatas kepada perlindungan dalam rumah tangga, tetapi juga berhubungan dengan reproduksi perempuan. Secara sosiologis sebagian besar kaum perempuan masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, dimana peran tradisional masih melekat kuat, yang mengindikasikan bahwa perempuan tidak lebih sebagai isteri atau ibu rumah tangga semata. Dalam kehidupan masyarakat, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Hal ini tercermin dalam kasus penganiayaan terhadap isteri yang diartikan sebagai bentuk pengajaran. sehingga kekerasan itu akan berlanjut terus tanpa seorangpun mencegahnya.
c. Penyandang Cacat Menurut Undang-undang No.4 tahun 1997 yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik
dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hal : (a) Penyandang cacat fisik; (b) Penyandang cacat mental; (c) Penyandang cacat fisik dan mental. Jumlah penyandang cacat menurut Susenas tahun 200 1 sebanyak 1,46 juta orang (0.74 %), penyebarannya tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan. Penyandang cacat di daerah pedesaan lebih tinggi prosentasenya dibandingkan dengan penyandang cacat di daerah perkotaan masing-masing sebesar 0.83 persen dan 0.63 persen. Jenis kelamin
prosentase
penyandang
cacat
laki-laki
lebih
tinggi
dibandingkan dengan penyandang cacat perempuan, masing-masing 55.73 % dan 49.27 %. Struktur umur penyandang cacat terkonsentrasi pada kelompok umur 11 - 18 tahun dan pada kelompok umur 19 - 30 tahun. dengan jumlah masing-masing sebesar 76.823 orang dan 119.242 orang. d. Kelompok Minoritas Definisi mengenai kelompok minoritas sampai saat ini belum dapat diterima secara universal. Namun demikian yang lazim digunakan dalam suatu negara, kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Minoritas sebagai
'kelompok'
dibandingkan
yang
dengan
dilihat
jumlah
dari
penduduk
jumlahnya lainnya
lebih dari
kecil negara
bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dengan populasi lainnya dan menunjukkan setidaknya secara implisit sikap solidaritas yang ditujukan pada melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini sering muncul kerusuhan sosial yang dilatarbelakangi etnis dan agama. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius apabila tidak segera diselesaikan akan dapat mengancam
terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia adalah masih banyak terjadi diskriminasi terhadap hak-hak kelompok minoritas, baik agama, suku, ras dan yang berkenaan dengan jabatan dan pekerjaan bagi penyandang cacat, sehingga sampai saat ini dirasakan masih 'belum terpenuhinya hak-hak kelompok minoritas'. B. Penyakit Mental
1. Definisi Gangguan jiwa atau penyakit mental merupakan deskripsi sindrom dengan variasi penyebab. Banyak yang belum diketahui dengan pasti dan perjalanan penyakit tidak selalu bersifat kronis. Pada umumnya ditandai adanya penyimpangan yang fundamental, karakteristik dari pikiran dan persepsi, serta adanya afek yang tidak wajar atau tumpul (Maslim, 2002). 2. Sumber Penyebab Gangguan Jiwa Manusia bereaksi secara keseluruhan somato-psiko-sosial. Dalam mencari penyebab gangguan jiwa, unsur ini harus diperhatikan. Gejala gangguan jiwa yang menonjol adalah unsur psikisnya, tetapi yang sakit dan menderita tetap sebagai manusia seutuhnya (Maramis, 2010). a. Faktor
somatik
(somatogenik),
yakni
akibat
gangguan
pada
neuroanatomi, neurofisiologi, dan neurokimia, termasuk tingkat kematangan dan perkembangan organik, serta faktor pranatal dan perinatal. b. Faktor psikologik (psikogenik), yang terkait dengan interaksi ibu dan anak, peranan ayah, persaingan antarsaudara kandung, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permintaan masyarakat. Selain itu, faktor intelegensi, tingkat perkembangan emosi, konsep diri, dan pola adaptasi juga akan memengaruhi kemampuan untuk menghadapi masalah. Apabila keadaan ini kurang baik, maka dapat mengakibatkan kecemasan, depresi, rasa malu, dan rasa bersal ah yang berlebihan. c. Faktor sosial budaya, yang meliputi faktor kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, tingkat ekonomi, perumahan, dan masalah kelompok
minoritas
yang
meliputi
prasangka,
fasilitas
kesehatan,
dan
kesejahteraan yang tidak memadai, serta pengaruh rasial dan keagamaan. 3. Klasifikasi Gangguan Jiwa Secara umum, klasifikasi gangguan jiwa menurut hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) gangguan jiwa berat/kelompok psikosa dan (2) gangguan jiwa ringan meliputi semua gangguan mental emosional yang berupa kecemasan, panik, gangguan alam perasaan, dan sebagainya. Untuk skizofrenia masuk dalam kelompok gangguan jiwa berat. Klasifikasi diagnosis keperawatan pada pasien gangguan jiwa dapat ditegakkan berdasarkan kriteria NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) ataupun NIC (Nursing Intervention Classification) NOC (Nursing Outcame Criteria). Untuk di Indonesia menggunakan hasil penelitian terhadap berbagai masalah keperawatan yang paling sering terjadi di rumah sakit jiwa. Pada penelitian tahun 2000, didapatkan tujuh masalah keperawatan utama yang paling sering terjadi di rumah sakit jiwa di Indonesia, yaitu: perilaku kekerasan, halusinasi, menarik diri, waham, bunuh diri, defisit perawatan diri (berpakaian/berhias, kebersihan diri, makan, aktivitas sehari-hari, buang air), harga diri rendah. Hasil penelitian terakhir, yaitu tahun 2005, didapatkan sepuluh diagnosis keperawatan terbanyak yang paling sering ditemukan di rumah sakit jiwa di Indonesia adalah sebagai berikut. a. Perilaku kekerasan b. Risiko perilaku kekerasan (pada diri sendiri, orang lain, lingkungan, verbal). c. Gangguan persepsi sensori: halusinasi (pendengaran, penglihatan, pengecap, peraba, penciuman). d. Gangguan proses pikir. e. Kerusakan komunikasi verbal. f.
Risiko bunuh diri.
g. Isolasi sosial. h. Kerusakan interaksi sosial. i.
Defisit perawatan diri (mandi, berhias, makan, eliminasi).
j.
Harga diri rendah kronis.
C. Kecacatan dan Populasi Terlantar
1. Definisi Penyandang cacat tubuh adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot dan persendian baik dalam struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Cacat tubuh juga disebut cacat orthopedic dan cacat muskuloskeletal yang berarti cacat yang ada hubungannya dengan tulang, sendi dan otot. Cacat ortopedi adalah sakit jenis cacat, dimana salah satu atau lebih anggota tubuh bagian tulang, persendian mengalami kelainan (abnormal) sehingga timbul rintangan dalam melakukan fungsi gerak (motorik). 2. Jenis Kecacatan Penyandang cacat tubuh berdasarkan jenis kecacatan dibedakan menjadi: a. Putus (amputasi) pada kaki dan atau tangan b. Cacat tulang persendian, tungkai, tangan dan sebagainya c. Cacat tulang punggung d. Paraplegia e. Cacat akibat sakit folio f.
TBC tulang dan sendi
g. Cerebral palcy (cacat koordinasi dari gerak anggota badan yang terganggu). Sedangkan berdasar derajat kecacatannya dibedakan: a. Cacat tubuh ringan Yaitu mereka yang menderita cacat tubuh dimana kebutuhan aktifitas hidup sehari hari (ADL) nya tidak memerlukan pertolongan orang lain. Termasuk dalam golongan cacat ini adalah amputasi tangan atau kaki
salah satu, cerebral palcy ringan, layuh salah satu kaki, tangan/kaki bengkok dan sebagainya. b. Cacat tubuh sedang Yaitu mereka yang menderita cacat tubuh, dimana kebutuhan aktivitas hidup seharihari (ADL) nya harus dilatih terlebih dahulu, sehingga untuk seterusnya dapat dilakukan tanpa pertolongan. Termasuk golongan ini adalah cerebral palcy sedang, amputee dua tangan atas siku, muscle destrophy sedang, scoliosis dan seterusnya. c. Cacat tubuh berat Yaitu mereka yang untuk kebutuhan aktivitas hidup sehari-hari (ADL)nya selalu memerlukan pertolongan orang lain, antara lain amputee dua kaki atas lutut dan dua tangan atas siku, cerebral palcy berat, layuh dua kaki dan dua tangan, paraplegia berat dan sebagainya. (Departemen Sosial, 2008). Penyandang cacat tubuh sebagai salah satu dari penyandang masalah kesejahteraan
sosial
memiliki
karakteristik
yang
berbeda
dengan
penyandang masalah sosial lainnya. Karakteristik tersebut adalah memili ki keinginan untuk disayang yang berlebihan bahkan mengarah pada over protective, rasa rendah diri, kurang percaya diri, cenderung mengisolir diri, kehidupan emosional yang labil, dorongan biologis yang cenderung menguat, kecenderungan hidup senasib, berperilaku agresif, ada perasaan tidak aman, cepat menyerah, apatis, kekanak-kanakan dan melakukan mekanisme pertahanan diri yang kadang-kadang berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik tersebut bisa berasal dari traumatik, faktor
bawaan,
penyakit,
waktu
terjadinya
kecacatan,
perlakuan
lingkungan/masyarakat setempat, perlakuan anggota keluarga, iklim dan keadaan alam atau lingkungan alam, ekologi dan trandisi setempat serta pandangan hidup dalam diri, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pandangan hidup dalam diri, keluarga, masyarakat dan pemerintah ini sangat terkait dengan permasalahan yang dihadapi penyandang cacat.
Permasalahan terkait kecacatan yang dihadapi penyandang cacat tubuh adalah: a. Masalah Internal 1) Menyangkut
keadaan
jasmani,
yang
dapat
mengakibatkan
gangguan kemampuan physik untuk melakukan sesuatu perbuatan atau gerakan tertentu yang berhubungan dengan kegiatan hidup sehari-hari (activity of daily living). 2)
Menyangkut kejiwaan/mental seseorang, akibat kecacatannya seseorang menjadi rendah diri atau sebaliknya, menghargai dirinya terlalu berlebihan, mudah tersinggung, kadang-kadang agresif, pesimistis, labil, sulit untuk mengambil keputusan. Kesemuanya dapat merugikan, khususnya berkenaan dengan hubungan antara manusia dan canggung dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
3) Masalah pendidikan, kecacatan fisik sering menimbulkan kesulitan khususnya pada anak umur sekolah. Mereka memerlikan perhatian khusus baik dari orangtua maupun guru di sekolah. Sebagian besar kesulitan ini juga menyangkut transportasi antara rumah kediaman ke sekolah, kesulitan mempergunakan alat-alat sekolah maupun fasilitas umum lainnya. 4) Masalah
ekonomi,
tergambar
dengan
adanya
kehidupan
penyandang cacat tubuh yang pada umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh karena rendahnya pendapatan. Tingkat produktifitas yang rendah karena kelemahan jasmani dan rohani hingga tidak memiliki keterampilan kerja (produksi) serta adanya hambatan di dalam struktur kejiwaan, berakibat pada ketidakmampuan didalam melaksanakan fungsi sosialnya. 5)
Masalah penampilan peranan sosial berupa ketidakmampuan hubungan antar perorangan, berinteraksi sosial, bermasyarakat dan berpartisipasi di lingkungannya.
b. Masalah Eksternal
1) Masalah keluarga yaitu timbul rasa malu akibat salah satu anggota keluarganya penyandang cacat tubuh. Akibatnya anak tidak sekolah, tidak boleh bergaul bermain dengan teman sebaya, kurang mendapatkan kasih sayang sehingga anak tidak dapat berkembang kemampuan dan kepribadiannya. Selanjutnya penyandang cacat tubuh tersebut tetap menjadi beban keluarganya. 2) Masalah
masyarakat,
masyarakat
yang
memiliki
warga
penyandang cacat tubuh akan turut terganggu kehidupannya, selama penyandang cacat belum dapat berdiri sendiri dan selalu menggantungkan pada orang lain. Dari segi ekonomi, sejak seseorang terutama yang telah dewasa menjadi cacat tubuh, masyarakat mengalami kerugian ganda, yaitu kehilangan anggota yang
produktif
dan
bertambah
anggota
masyarakat
yang
konsumtif, yang berarti menambah beban berat bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu usaha-usaha rehabilitasi yang dapat merubah penyandang tubuh dari kondisi konsumtif menjadi produktif. Disamping itu masih ada sikap dan anggapan sebagian masyarakat yang kurang begitu menguntungkan bagi penyandang cacat tubuh, antara lain masih adanya sikap ragu-ragu terhadap kemampuan (potensi) penyandang cacat tubuh, sikap masa bodoh disementara lapisan masyarakat terhadap permasalahan penyandang cacat tubuh, belum meluasnya partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan penyandang cacat tubuh, masih lemahnya organisasi sosial yang bergerak di bidang kecacatan dalam melaksanakan operasinya, masih adanya anggapan masyarakat bahwa tenaga kerja penyandang cacat tubuh kurang potensial dibanding tenaga kerja tidak cacat, pengguna jasa tenaga kerja penyandang cacat tubuh umumnya belum menyediakan kemudahan/ sarana bantu yang diperlukan bagi tenaga kerja penyandang cacat tubuh, program pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi vokasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan
masyarakat belum menjangkau seluruh populasi penyandang cacat tubuh serta masih sangat terbatasnya aksesibilitas bagi kemandirian dalam bekerja, seperti penyediaan perumahan, transportasi dan jenis pekerjaan tertentu yang sesuai dengan jenis kecacatan serta fasilitas umum lainnya. 3) Pelayanan umum, ketersediaan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan, kantor pos, terminal, telepon umum, bank dan tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat. (Departemen Sosia l, 2008). 3. Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat Tubuh Undang-Undang
Nomor.
4
tahun
1997
menegaskan
bahwa
penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal 6 dijelaskan, bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh : a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. e. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan f.
Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penyandang cacat termasuk cacat tubuh memiliki
kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Sementara itu dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4/1997 disebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat berkewajiban memenuhi
hak-hak penyandang cacat seperti pendidikan dan pekerjaan yang layak, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang cacat maka diperlukan pelayanan sosial. Pelayanan sosial bertujuan membantu upaya resosialisasi penyandang cacat baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka. Pemberian pelayanan sosial bermuara pada pemenuhan kebutuhan fisik yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan akses pekerjaan. Pemenuhan kebutuhan psikis berupa perhatian dan kasih sayang baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pemenuhan kebutuhan sosial berupa penerimaan dan penghargaan dari keluarga dan masyarakat. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang bersifat umum artinya setiap orang mempunyai kebutuhan yang sama. Penyandang cacat sebagai orang yang mempunyai keterbatasanketerbatasan fisik mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus yaitu kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas seperti jalan khusus untuk kursi roda, toilet khusus pengguna kursi roda, ramp (pegangan), alat bantu orthese dan prothese. Selanjutnya kebutuhan pelayanan sosial bagi penyandang cacat tubuh sebagai individu yang hidup dalam keluarga dan masyarakat meliputi: a. Kebutuhan Penyandang Cacat Tubuh Sebagai Individu Penyandang cacat tubuh hidup dalam masyarakat yang kompleks, memerlukan suatu lingkungan aman, yang memberikan kasih sayang, pengakuan dan penerimaan. Meskipun mengalami hambatan, mereka masih mempunyai kemampuankemampuan yang dapat dikembangkan terutama dalam perkembangan emosional, dimana emosi merupakan kebutuhan yang sama dengan orang yang tidak cacat. b. Kebutuhan Penyandang Cacat Tubuh Sebagai Makhluk Sosial Penyandang cacat sejak lahir adalah makhluk sosial, kelangsungan hidup tergantung pada orang disekelilingnya, kebutuhan rasa aman dan kasih sayang merupakan hal utama. Hal ini dialami oleh penyandang cacat tubuh dan kebutuhan ini makin lama makin bertambah seiring
dengan perkembangan usia anak-anak dan membutuhkan teman bermain. Penyandang cacat membutuhkan pengakuan, dihargai dan diterima oleh teman-temannya dan timbul keinginan akan status sosial yang layak dalam kelompok/ masyarakat. Apabila perkembangan ini mengalami hambatan akibat kecacatannya maka akan berpengaruh kepada perkembangan kejiwaan anak. c. Kebutuhan Penyandang Cacat Tubuh Dalam Keluarga Salah satu fungsi keluarga adalah sebagai tempat berlindung yang aman bagi anggotanya. Perlakuan keluarga yang wajar kepada anggota keluarga yang cacat akan membuat mereka merasa aman dan nyaman. Akan tetapi banyak keluarga yang tidak dapat menerima anggota keluarga yang cacat karena ketidaktahuan dan persepsi yang salah. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi guna penyadaran bagi keluarga agar dapat menerima penyandang cacat dan memperlakukan secara wajar. Hadirnya persatuan orangtua keluarga penyandang cacat sebagai wadah sosialisasi sangat penting guna peningkatan persepsi yang benar sehingga dapat dilakukan penanganan penyandang cacat secara optimal agar penyandang cacat dapat mandiri. d. Kebutuhan penyandang cacat tubuh dalam masyarakat Perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa penyandang cacat tubuh
mempunyai
kesamaan
kesempatan
dengan
melibatkan
penyandang cacat tubuh dalam organisasi kemasyarakatan. Masyarakat perlu diberikan bimbingan agar muncul kepedulian, partisipasi dan tanggung jawab dalam penanganan penyandang cacat.
e. Kebutuhan Pelayanan umum Fasilitas untuk penyandang cacat di tempat umum hampir tidak ada, seperti jalur khusus, toilet dan boks telepon bagi pengguna kursi roda. (Departemen Sosial, 2008)
D. Konsep Keperawatan Komunitas
1. Pengkajian Pengkajian adalah upaya pengumpulan data secara lengkap dan sistematis terhadap masyarakat untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat baik individu, keluarga atau kelompok yang menyangkut permasalahan pada fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi maupun spiritual dapat ditentukan. Pengkajian keperawatan komunitas merupakan suatu proses tindakan untuk mengenal komunitas. Mengidentifikasi faktor positif dan negatif yang berbenturan dengan masalah kesehatan dari masyarakat hingga sumber daya yang dimiliki komunitas dengan tujuan merancang strategi promosi kesehatan. Dalam tahap pengkajian ini terdapat lima kegiatan, yaitu : pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, perumusan atau penentuan masalah kesehatan masyarakat dan prioritas masalah. a.
Pengumpulan Data Tujuan:
Pengumpulan
data
dimaksudkan
untuk
memperoleh
informasi mengenai masalah kesehatan pada masyarakat sehingga dapat ditentukam tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut yang menyangkut aspek fisik, psikologis, sosial ekonomi
dan
spiritual
serta
factor
lingkungan
yang
mempengaruhinya. Kegiatan pengkajian yang dilakukan dalam pengumpulan data meliputi : 1)
Data inti a)
Riwayat atau sejarah perkembangan komunitas
b)
Data demografi
c)
Vital statistic
d)
Status kesehatan komunitas
2) Data lingkungan fisik a)
Pemukiman
b)
Sanitasi
c)
Fasilitas
d)
Batas-batas wilayah
e)
Kondisi geografis
3) Pelayanan Kesehatan Dan Sosial a)
Pelayanan kesehatan
b)
Fasilitas sosial (pasar, took, swalayan)
4) Ekonomi a)
Jenis pekerjaan
b)
Jumlah penghasilan rata-rata tiap bulan
c)
Jumlah pengeluaran rata-rata tiap bulan
d)
Jumlah pekerja dibawah umur, ibu rumah tangga, dan lanjut usia
5)
Keamanan dan transportasi a)
Keamanan
b)
Transportasi
6) Politik dan pemerintahan a)
System pengorganisasian
b)
Struktur organisasi
c)
Kelompok organisasi dalam komunitas
d)
Peran serta kelompok organisasi dalam kesehatan
7) System komunikasi a)
Sarana umum komunikasi
b)
Jenis alat komunikasi dan digunakan dalam komunitas
c)
Cara penyebaran informasi
8) Pendidikan a)
Tingkat pendidikan komunitas
b)
Fasilitas pendidikan yang tersedia (formal dan non formal)
c)
Jenis bahasa yanhg digunakan
9) Rekreasi
b.
a)
Kebiasaan rekreasi
b)
Fasilitas tempat rekreasi
Jenis Data
Jenis data secara umum dapat diperoleh dari 1)
Data Subjektif Yaitu data yang diperoleh dari keluhan atau masalah yang dirasakan oleh individu, keluarga, kelompok dan komunitas, yang diungkapkan secara langsung melalui lisan.
2) Data Objektif Data yang diperoleh melalui suatu pemeriksaan, pengamatan dan pengukuran. c.
Sumber Data 1) Data primer Data yang dikumpulakn oleh pengkaji dalam hal ini mahasiswa atau perawat kesehatan masyarakat dari individu, keluarga, kelompok dan komunitas berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengkajian. 2) Data sekunder Data yang diperoleh dari sumber lain yang dapat dipercaya, misalnya : kelurahan, catatan riwayat kesejatan pasien atai medical record. (Wahit, 2005)
d.
Cara Pengumpulan Data 1) Waancara atatu anamnesa 2) Pengamatan 3) Pemeriksaan Fisik
e.
Pengolahan Data 1) Klasifikasi data atau kategorisasi data 2) Perhitungan prosentase cakupan dengan menggunakan telly 3) Tabulasi data 4) Interpretasi data (Anderson and Mc Farlane 1988. Community as Client
2. Analisis Data Tujuan analisis data : a. Menetapkan kebutuhan komuniti
b. Menetapkan kekuatan c. Mengidentifikasi pola respon komuniti d. Mengidentifikasi kecenderungan penggunaan pelayanan kesehatan e. Penentuan masalah atau perumusan masalah kesehatan 3. Prioritas masalah Prioritas
masalah
kesehatan
masyarakat
dan
keperawatan
perlu
mempertimbangkan berbagai factor sebagai criteria: a. Perhatian masyarakat b. Prevalensi kejadian c. Berat ringannya masalah d. Kemungkinan masalah untuk diatasi e. Tersedianya sumber daya masyarakat f. Aspek politis. Prioritas masalah juga dapat ditentukan berdasarkan hirarki kebutuhan menurut Abraham H. Mashlow yaitu: a. Keadaan yan mengancam kehidupan b. Keadaan yang mengancam kesehatan c. Persepsi tentang kesehatan dan keperawatan 4. Diagnosa keperawatan Diagnosis keperawatan adalah respon individu pada masalah kesehatan baik yang actual maupun potensial. Masalah actual adalah masalah yang diperoleh pada saat pengkajian, sedangkan masalah potensial adalah masalah yang mungkin timbul kemudian. (American Nurses Of Association (ANA). Dengna demikian diagnosis keperawatan adalah suatu pernyataan yang jelas, padat dan pasti tentang status dan masalah kesehatan pasien yang dapat diatasi dengan tindakan keperawatan.
5. Perencanaan a. Tahapan pengembangan masyarakat: b. Persiapan, penentuan prioritas daerah c. Pengorganisasian, pembentukan pokjakes.
d. Tahap diklat e. Tahap kepemimpinan f.
Koordinasi intersektoral
g. Akhir, supervisi atau kunjungan bertahap. 6. Pelaksanaan/Implementasi a. Tanggung jawab melaksanakan kegiatan: b. Bantuan mengatasi masalah kurang c. Nutrisi, mempertahankan kondisi seimbang, meningkatkan kesehatan d. Mendidik komunitas tentang perilaku sehat untuk mencegah kurang gizi e. Advokat komunitas. 7. Evaluasi atau penilaian Dilakukan dengan konsep evaluasi struktur, proses, hasil. Fokus: a. Relevansi antara kenyataan dengan target b. Perkembangan/ kemajuan proses, kesesuaian dg perencanaan, peran pelaksana, fasilitas dan jumlah peserta c. Efisiensi biaya, bagaimana mencari sumber dana d. Efisiensi kerja, apakah tujuan tercapai, apakah masyarakat puas. e. Dampak, apakah terjadi perubahan status kesehatan. lama. 8. Proses Evaluasi a. Menilai respon verbal dan nonverbal b. Mencatat adanya kasus baru yg dirujuk ke RS
E. Diagnosa Keperawatan
1. Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko berhubungan dengan Kurang dukungan sosial (Domain 1. Promosi kesehatan. Kelas 2. Manajemen Kesehatan 00188). 2. Ketidakefektifan Pemeliharaan Kesehatan berhubungan dengan gangguan fungsi kognitif (Domain 1.Promosi kesehatan. Kelas 2. Manajemen kesehatan 00099).
3. Gangguan Citra Tubuh berhubungan dengan gangguan f ungsi psikososial (Domain 6 : Persepsi Diri. Kelas 3. Citra Tubuh 00118). 4. Risiko Perilaku Kekerasan terhadap orang lain.
F. Rencana Keperawatan
No 1.
NANDA Domain 1: Promosi kesehatan. Kelas 2. Manajemen Kesehatan 00188 Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko berhubungan dengan Kurang dukungan sosial Definisi : Hambatan kemampuan untuk mengubah gaya hidup / perilaku dalam cara yang memperbaiki status kesehatan. Batasan Karakteristik:
Gagal melakukan tindakan mencegah masalah kesehatan
Gagal mencapai pengendalian optimal
Meminimalkan perubahan status kesehatan
Tidak menerima perubahan status kesehatan
NOC
NIC
dilakukan Peningkatan Koping 5230 tindakan keperawatan 1. bantu pasien dalam selama 3 x 24 jam mengidentifikasi tujuan jangka pendek diharapkan klien dan jangka panjang yang tepat mampu : 2. bantu pasien dalam Kepercayaan memeriksa sumber – mengenai kesehatan : sumber yang tersedia untuk memenuhi kontrol yang diterima tujuan – tujuannya 4. dukungan hubungan 1702 pasien dengan orang Dengan kriteria hasil : yang memiliki ketertarikan dan tujuan 170201 menerima yang sama tangguangjawab 5. bantu pasien untuk menyelesaikan terkait dengan masalah dengan cara keputusan kesehatan yang konstruktif 8. dukung pasien untuk 170202 meminta mengidentifikasi untuk terlibat dalam deskripsi yang realistik terhadap adanya keputusan kesehatan perubahan dalam peran 170203 usaha untuk 9. berikan penilaian mengenai pemahaman mengumpulkan pasien terhadap proses informasi penyakit 11.gunakan pendekatan 170204 keyakinan yang tenang dan bahwa keputusan memberikan jaminan sendiri yang 12. gunakan suasana penerimaan mengontrol hasil 27. bantu pasien untuk Setelah
kesehatan 170205 keyakinan bahwa tindakan sendiri yang
mengubah program atau mengembangkan strategi lain untuk mencegah kebosanan dan keluar / berhenti dari latihan.
mengontrol hasil kesehatan 170206 kesediaan untuk menunjukkan pengganti pembuat keputusan 170207 kesediaan untuk memiliki keinginan untuk hidup saat ini
I
2.
Domain 1: Promosi kesehatan. Kelas 2. Manajemen kesehatan 00099. Ketidakefektifan Pemeliharaan Kesehatan berhubungan dengan gangguan fungsi kognitif Definisi : Ketidakmampuan mengidentifikasi , mengelola, dan/atau mencari bantuan untuk mempertahankan kesehatan. Batasan Karakteristik:
Ketidakmampuan bertanggung jawab untuk memenuhi praktik kesehatan dasar
Kurang dukungan sosial
Kurang pengetahuan tentangpraktik kesehatan dasar
Pola perilaku kurang mencari bantuan kesehatan
dilakukan Peningkatan Sistem Dukungan 5440 tindakan keperawatan 1. identifikasi respon selama 3 x 24 jam psikologis terhadap situasi dan diharapkan klien ketersediaan sistem dukungan mampu : 2. tentukan kecukupan Perilaku promosi dari jaringan sosial yang ada kesehatan 1602 3. identifikasi tingkat Dengan kriteria hasil : dukungan keluarga, 160201 menggunakan dukungan keuangan, dan sumber daya perilaku yang lainnya 4. tentukan hambatan menghindari risiko terhadap sistem 160202 memonitor dukungan yang tidak lingkungan terkait terpakai dan kurang dimanfaatkan dengan risiko 5. monitor situasi 160203 memonitor keluarga saat ini dan jaringan dukungan perilaku personal yang ada terkait dengan risiko 6. anjurkan pasien untuk berpartisipasi 160221 keseimbangan dalam kegiatan sosial dan masyarakat aktifitas dan istirahat 7. anjurkan hubungan 160222 dengan orang – orang mempertahankan tidur yang memiliki minat dan tjuan yang sama yang adekuat 8. rujuk pada suatu 160205 menggunakan kelompok swadaya atau sumber daya yang teknik-teknik berbasis internet, yang pengurangan stres sesuai 10. rujuk pada program yang efektif pencegahan atau 160206 menjaga pengobatan berbasis masyarakat yang sesuai hubungan sosial 11. sediakan layanan 160208 mendukung dengan sikap peduli dan mendukung kebijakan publik yang 12. libatkan keluarga, orang terdekat, dan sehat Setelah
160209 menggunakan sumber-sumber finansial
teman – teman dalam perawatan dan perencanaan
untuk
meningkatkan kesehatan
3.
Domain 6 : Persepsi Diri. Kelas 3. Citra Tubuh 00118. Gangguan Citra Tubuh berhubungan dengan gangguan fungsi psikososial Definisi : Konfunsi dalam gambaran mental tentang diri – fisik individu. Batasan Karakteristik :
Depersonaliasi bagian tubuh melalui penggunaan kata ganti
Setelah
dilakukan
Peningkatan Citra
tindakan keperawatan
Tubuh 5220
selama 3 x 24 jam
1. tentukan harapan
diharapkan
citra diri pasien
klien
mampu :
didasarkan pada tahap
Citra Tubuh 1200
perkembangan
Dengan kriteria hasil :
2. gunakan bimbingan antisipasif menyiapkan
120001 gambaran internal diri 120002 kesesuaian
pasien terkait dengan perubahan – perubahan citra tubuh yang telah diprediksikan
impersonal
anatara realitas tubuh
Gangguan fungsi tubuh
dan ideal tubuh
4. bantu pasien untuk mendiskusikan perubahan – perubahan
Gangguan dtruktur tubuh
dengan penampilan
Menekankan pada kekuatan
tubuh
yang tersisa
120003 deskripsi
bagian tubuh disebabkan adanya penyakit atau pembedahan, dengan
Menolak menerima perubahan
bagian tubuh terkena
Persepsi yang merefleksikan
(dampak)
perubahan pandangan
120016 sikap terhadap
cara yang tepat 5. bantu pasien menentukan keberlanjutan dari
menyentuh bagian tubuh yang terkena (dampak)
perubahan – perubahan aktual dari tubuh atau tingkat fungsinya 6. tentukan perubahan
120017 sikap terhadap penggunaan strategi untuk meningkatkan
fisik saat ini apakah berkontribusi pada citra diri pasien 8. bantu pasien untuk
penampilan 120018 sikap untuk meningkatkan fungsi
menentukan pengaruh dari peer group terhadap persepsi pasien mengenai citra
(tubuh) 120009 penyesuaian terhadap perubahan
tubuh saat ini 9. bantu pasien untuk mendiskusikan perubahan – perubahan
status kesehatan 120008 penyesuaian terhadap perubahan
disebabkan oleh pubertas dengan cara yang tepat 11. bantu pasien
fungsi tubuh
mendiskusikan perubahan – perubahan oleh penuaan dengan cara yang tepat 14. identifikasi dampak dari budaya pasien, agama, ras, jenis kelamin, dan usia terkait dengan citra diri 15. monitor frekuensi dari pernyataan mengkritisi diri 16. monitor apakah pasien bisa melihat bagian tubuh yang mana 33. gunakan latihan membuka diri dengan kelompok remaja atau yang lain yang sangat kesal pada atribut fisik yang normal
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Sosial RI. 2008, Standarisasi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Tubuh Iskandar Hoesin. 2003. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (wanita, anak, minoritas, suku terasing, dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Maramis, W.F. 2010. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Surabaya: Airlangga University Press. Maslim, Rusdi. 2002. Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III). Jakarta : FK Unika Atmajaya. Nasir A dan Muhith A. 2011. Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa. Jakarta : Salemba Medika. National Institute of Mental Health (NIMH). 2011. The Numbers Count Mental Disorders in America. Yosep,Iyus. 2010. Keperawatan Jiwa. Bandung : PT. Refika Aditama.
