BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Be Belakang Pe Permasalahan Peng Pengem emba bang ngan an
tran transp spor orta tasi si,,
yang yang
berp berper eran an
seba sebaga gaii
urat urat
nadi nadi
kehi kehidu dupa pan n ekon ekonom omi, i, sosi sosial al buda budaya ya,, poli politi tik, k, dan dan pert pertah ahan anan an keam keaman anan an,, diarahkan diarahkan pada terwujudny terwujudnya. a. Sistem Sistem transporta transportasi si nasional nasional yang handal dan berk berkem emba bang ng
ting tinggi gi
sert serta a
dise disele leng ngga gara raka kan n
seca secara ra
terp terpad adu, u,
seka sekali ligu gus s
menggerakan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan
jasa,
mendukung
pola
distribusi
nasional,
serta rta
mendukung
pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memant memantapk apkan an perkem perkemban bangan gan kehidu kehidupan pan bermas bermasyar yaraka akat, t, berban berbangs gsa, a, dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara. (disadur dari Abbas Salim, 1993 : 274). Kondisi
sist istem
tran ransportasi
diperko rkotaan
memperlihatkan
kecenderungan yang sangat rumit dan sering terjadi kemacetan terutama pada jam-jam sibuk.
kondisi ini disebabkan karena tingginya jumlah kendaraan
berm bermot otor or yang yang berg berger erak ak di dala dalam m kota kota.. Dari Dari sekt sektor or tran transp spor orta tasi si inil inilah ah rnerup rnerupaka akan n sumber sumber pence pencemar maran an udara udara terbes terbesar ar di perkot perkotaan aan sekita sekitarr 60 % (Soeharyono,A.:2004) Sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang mengalami pembangunan pesat dari semua bidang. Karena pesatnya pembangunan dan untuk mempermudah mempermudah penataan penataan wilayah wilayah administra administrasi si supaya supaya lebih baik lagi, Kota Kota Semara Semarang ng dibagi dibagi menjad menjadii lima lima Bagian Bagian Wilaya Wilayah h Kota Kota (BWK). (BWK). Bagian Bagian-1
2
bagian wilayah kota tersebut sekarang ini sudah berkembang pesat menjadi pusat kegiatan (central (central place). place). Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV), merupakan salah satu bagian wilayah kota yang tingkat pertumbuhannya pesat, wilayah terseb tersebut ut dikena dikenall sebaga sebagaii daera daerah h bisnis bisnis,, perdag perdagang angan, an, dan padat padat indust industri, ri, karena banyaknya pabrik-pabrik yang dibangun pada wilayah tersebut. Sebuah industri identik dengan sebuah aktifitas yang melibatkan banyak tenaga kerja, dan mobilitas dari kegiatan industri. Bagaimana bila industri tersebut lebih dari satu dalam sebuah wilayah, menggunakan sarana prasaran, infrastruktur yang sama disetiap disetiap harinya, harinya, tanpa disertai disertai peningka peningkatan-p tan-pening eningkatan katan infrastruktu infrastruktur r yang ada, terutama terutama infrastruktu infrastrukturr jalan (BAPPEDA: (BAPPEDA: RTRW Kota Semarang, Semarang, 1999-2005 ) Fungsi Fungsi utama utama dari dari jalan jalan adala adalah h sebaga sebagaii prasar prasarana ana lalu-li lalu-linta ntas s atau atau angku angkutan tan,, guna guna menduk mendukung ung kelan kelancar caran an arus arus barang barang,, jasa, jasa, serta serta aktifi aktifitas tas masyarakat. Kenyataan diperkotaan terjadi ketidak seimbangan antara tingkat pertumbuhan jalan disatu sisi dengan tingkat pertumbuhan kendaraan disisi lain, dimana pertumbuhan jalan jauh lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan kenda kendaraa raan. n. Denga Dengan n kondis kondisii yang yang demiki demikian, an, dapat dapat dipast dipastika ikan n akan akan terjad terjadii pembebanan yang akan dialami oleh Satuan Lalu Lintas Polres Semarang. Keam Keaman anan an dan dan kete ketert rtib iban an sert serta a kela kelanc ncar aran an dala dalam m berl berlal alu u lint lintas as merupakan dambaan semua pihak akan tetapi secara faktual hal ini sulit untuk di wujudkan karena untuk terciptanya harapan tersebut harus didukung oleh berbagai faktor yang mempunyai peran sangat menentukan. Fungsi lalu-lintas bukan hanya menjadi pekerjaan dan tanggung jawab Polri, akan tetapi tugas di bidang lalu lintas tersebut pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari semua pihak. (disadur dari Irwan Sunuddin, 2009: 3)
3
Tanpa Tanpa adanya adanya upayaupaya-up upaya aya pengam pengamana anan n semua semua pengg pengguna una jalan jalan sangat mungkin terkena resiko kecelakaan seiring dengan meningkatnya lalu linats kendaraan. Upaya penindakan pelanggaran lalu lintas dan pencegahan kecelakaan lalu lintas merupakan rangkaian penegakkan hukum yang sudah saatnya menjadi orientasi sasaran pemolisian.efek jera dapat menjadi sangat efek efekti tiff jika jika diaw diawal alii deng dengan an pere perenc ncan anaa aan n
yang yang abik abik untu untuk k sela selanj njut utny nya a
diimplementasikan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas berbahaya yang menjadi menjadi penyebab penyebab kecelakaan kecelakaan lalu lintas yang dapat menelan menelan korban korban jiwa. Damp Dampak ak penj penjer eraa aan n terh terhad adap ap resi resiko ko apab apabil ila a di tind tindak ak deng dengan an inte integr gral al peneri penerimaa maan n masyar masyaraka akatt terhad terhadap ap resiko resiko apabi apabila la di tindak tindak denga dengan n integr integral al penerimaan
masyarakat
terha rhadap
konsekuensi
atau
akibat
dari
pelanggarannya. pelanggarannya. (disadur dari Irwan Sunuddin. 2009 : 4) Polri mencatat, dalam rangkaian Operasi Kepolisian Terpusat "Ketupat Jaya 2012", 2012", mulai H-9 hingga H-8, kecelakaan kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dengan jumlah terbanyak terjadi di Jawa Tengah dengan jumlah 93 laka. Jawa Tengah pun masuk dalam prioritas Polri dalam mengamankan situasi menjelang dan sesudah lebaran. "Ranking laka lantas di Polda prioritas 1, yaitu Jawa Tengah dengan 93 laka laka,, Jawa Jawa Timu Timurr 56 (lak (laka) a),, Jawa Jawa Bara Baratt 22 (lak (laka) a),, Metr Metro o Jaya Jaya 12, 12, Sulawesi Selatan ada 5. Jadi ini di lima Polda yang tertinggi," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/8/2012) kemarin. (Tribunnews.com, 14 Agustus 2012)
Semua
pengguna
ingin
merasakan
keamanan,
keterti rtiban,
kesela keselamat matan, an, dan kelanc kelancara aran n berken berkendar dara. a. Oleh Oleh karena karena itu kita kita semua semua di hara harapa paka kan n mamp mampu u untu untuk k menc menceg egah ah dari dari resi resiko ko kece kecela laka kaan an lalu lalu lint lintas as.. Kecelakaa Kecelakaan n lalu lintas lintas sering sering terjadi terjadi dengan dengan meningkatn meningkatnya ya jumlah jumlah pemakai pemakai jalan dan volume kendaraan bermotor. Dari segala upaya para petugas Polant Polantas, as, untuk untuk menter mentertib tibkan kan dan menind menindak ak para para pelang pelanggar gar lalu lalu lintas lintas dan
4
pencegahan kecelakaan lalu lintas. Upaya ini dilakukan semata mata untuk memberikan rasa aman kepada pengguna jalan. Berdasarkan
dari
uraian
diatas,
penulis
akan
mengangkat
permasalahan yang disingkat dalam tema penelitian adalah upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Semarang khususnya Satuan lalu lintas
dalam
menangani terjadinya kecelakaan lalu lintas. Alasan menggunakan tema tersebut adalah masyarakat setiap
harinya menggunakan sarana dan
prasarana jalan raya untuk melakukan mobilitasnya, sementara itu di wilayah Polres Semarang sering terjadi kecelakaan lalu lintas di karenakan di jalan kabupaten tersebut merupakan jalan yang sangat padat di tambah oleh pertemuan dari semua arah, Baik dari pantura dan jalur selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu dekat dengan tempat tinggal sehingga mengerti dan mengetahui kondisi keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintasnya. Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “KINERJA SATUAN LALU LINTAS POLRES SEMARANG DALAM MENANGANI KECELAKAAN LALU LINTAS.”
1.2
Perumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang dari permasalahan judul diatas yang di
kemukakan oleh penulis di atas dalam penelitian sebagai berikut adalah : “Bagaimana Kinerja yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Semarang dalam menangani kecelakaan lalu lintas”. Berdasarkan perumusan permasalahan di atas selanjutnya dapat di simpulkan persoalan di rumuskan sebagai berikut :
5
1)
Bagaimana kinerja Satuan lalu lintas Polres Semarang saat ini dalam menangani kecelakaan lalu lintas ?
2)
Bagaimana hambatan Satuan Lalu lintas Polres Semarang dalam menangani kecelakaan lalu lintas?
3)
Bagaimana upaya yang dilakukan Satuan Lalu lintas Polres Semarang dalam menangani kecelakaan lalu lintas?
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dilakukannya penelitian tentang Kinerja Satuan lalu
lintas Polres dalam mengatasi masalah kecelakaan lalu lintas secara terperinci adalah sebagai berikut: a.
Untuk mendeskripsikan Kinerja Satuan lalu lintas Polres Semarang?
b.
Menemukan penghambat dalam menangani kecelakaan lalu lintas di Polres Semarang.
c.
Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Satuan lalu lintas Polres Semarang dalam menangani kecelakaan lalu lintas.
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:
a.
Secara teoritis, kegunaannya adalah untuk mengungkapkan secara objektif untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan terutama ilmu Kepolisian
serta
memberikan sumbangan
konseptual
dan
pemikiran tentang kinerja satuan lalu lintas Polres Semarang dalam menangani
kecelakaan
lalu
lintas
beserta
faktor-faktor
yang
mendukung dan menghambat kinerja dalam rangka menangani kecelakaan lalu lintas.
6
b.
Secara praktis, bagi Polri sendiri, penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Polri pada semua lapisan organisasi untuk mengambil kebijaksanaan yang tepat dalam mengenali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja dalam rangka mengatasi kecelakaan lalu lintas yang telah dilaksanakan selama ini.
1.5
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan
merupakan suatu uraian tentang penulisan
secara teratur dan terinci sehingga permasalahan yang dibahas dapat mengalir secara runtut. Dengan demikian skripsi ini akan memberikan suatu gambaran yang utuh secara keseluruhan materi dari bab yang satu ke bab yang lain, karena saling berkaitan. Penulisan skripsi ini terbagi dalam 6 (enam) bab, yang terdiri atas : BAB I . PENDAHULUAN, Merupakan pengantar dalam pembahasan dan penegasan dari topik atau judul yang telah dipilih oleh penulis, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang mengapa penulis memilih topik kinerja satuan lalu lintas dalam menangani kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang
dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi sorotan
masyarakat, dijelaskan juga tentang ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian. BAB II . TINJAUAN KEPUSTAKAAN. Dalam bab ini penulis menjelaskan kepustakaan penelitian yang menjadi literatur sekaligus menjelaskan fokus penulisan yang masih berkaitan dengan penulisan sebelumnya. Juga dijelaskan berkaitan dengan kepustakaan
7
konseptual dalam penulisan skripsi, dalam kepustakaan konseptual ini penulis akan menuangkan teori-teori yang mempunyai relevansi dengan pembahasan masalah, yang telah diambil dari beberapa buku untuk dijadikan sebagai petunjuk, arah, dan tujuan dalam menyusun kerangka berpikir yang dijadikan dasar dan pedoman agar tujuan dari penulisan skripsi nantinya dapat tercapai dengan memberikan dasar keilmuan yang dapat teruji kebenarannya, sehingga penulisan ini benar-benar merupakan suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Kerangka berpikir penulis berkaitan dengan dengan permasalahan yang diteliti. BAB III . RANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN. Dalam bab ini penulis akan menguraikan pendekatan kualitatif dan Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan studi dokumen dan Wawancara dengan pedoman, hal ini digunakan agar dapat mengungkapkan proses pelaksanaan kegiatan satuan lalu lintas dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang. Selanjutnya juga akan diuraikan berkaitan dengan Sumber informasi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data (wawancara dan Observasi) Teknis analisis data, sehingga penelitian ini akan dapat menguraikan permasalahan yang terjadi dan juga dapat digunakan sebagai bahan memecahkan permasalahan. BAB IV. TEMUAN PENELITIAN Dalam bab ini penulis dengan berpedoman pada pokok permasalahan sebelumnya menguraikan temuan-temuan selama melaksanakan penelitian baik yeng ditemukan pada saat wawancara ataupun observasi yaitu pertama, berupa gambaran umum wilayah yang diteliti serta uraian berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan mengatasi kecelakaan lalu lintas oleh Satuan lalu lintas
8
Polres Semarang. Kedua, tentang gambaran pelaksanaan kegiatan mengatasi kecelakaan lalu lintas oleh Satuan lalu lintas Polres Semarang. Ketiga menggambarkan hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan lalu lintas dalam menangani kecelakaan lalu lintas. BAB V. PEMBAHASAN Dalam bab ini, penulis akan menganalisis dan melakuakn pembahasan dari hasil hasil temuan di lapangan selama pelaksanaan penelitian dengan berdasarkan konsep dan teori teori yang diterangkan dalam kepustakaan konseptual dengan menggunakan kerangka berfikir. Sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang utama. BAB VI. PENUTUP. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis
berkaitan
dengan temuan dalam pelaksanaan penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka mengatasi permasalahan yang ditimbulkan berkaitan dengan kinerja Satuan lalu lintas dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang. Kesimpulan itu sendiri merupakan jawaban pertanyaan yang ada pada perumusan permasalahan, sedangkan saran ide-ide dari penulis yang mungkin dapat diterapkan.
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN
2.1
Kepustakaan Penelitian Kepustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi
tentang hasil penelitian terdahulu, literatur tersebut dapat berupa dokumen laporan hasil penelitian, skripsi, tesis atau disertasi. Menurut Mudrajat Kuncoro, 2003. Manfaat dari tinjauan pustaka dalam suatu penelitian adalah memberikan gambaran bagi peneliti untuk membandingkan penelitian yang dibuatnya dengan penelitian terdahulu yang meneliti masalah yang hampir sama. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti (disadur dari Dian 2008 : 9, menyadur dari Mudrajat kuncoro,2003 : 28). Salah satu langkah penting berkaitan dengan penelitian adalah pencarian teori yang berhubungan dengan topik atau judul penelitian yang akan seperti dibuat dengan merujuk pada khazanah ilmu pengetahuan. Teori seperti yang telah didefinisikan oleh Kelinger (1999) sebagai seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis,hubungan
terperinci
antara
variabel-variabel
dengan
tujuan
meramalkan dan menerangkan gejala tersebut. (disadur dari Novi Indah Erlyanti, 2012 :22, menyadur dari Kerlinger, 1990:14) Berdasarkan hasil studi kepustakaan penelitian diperoleh hasil bahwa penulis tidak menemukan adanya penelitian terdahulu yang mengkaji tentang
9
10
“KINERJA
SATUAN
LALU
LINTAS
POLRES
SEMARANG
DALAM
MENANGANI KECELAKAAN LALU LINTAS.” Namun dalam proses penelitian ini terdapat relevansi dengan skripsi yang diselesaikan oleh, DIAN SETYAWAN, mahasiswa PTIK Angkatan 51, yang berjudul PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA
SATLANTAS
POLRES
BOYOLALI.
Dalam
penelitian
tersebut
menggambarkan bagaimana penyeleseaian perkara kecelakaan lalu lintas pada Satlantas Polres Boyolali dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada konsep efektivitas dari perkara kecelakaan lalu lintas. Sementara perbedaannya adalah pada fokus permasalahan dalam peneltian terdahulu berfokus pada konsep penyelesaiannya sedangkan di penelitian ini adalah efektivitas Kinerja Satuan lalu lintas Polres Semarang beserta hambatan yang ada dan upaya-upaya yang dilakukan personel lalu lintas Polres Semarang dalam menangani terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang. Sementara kebaharuan dalam skripsi ini, menekankan pada kinerja dari satuan lantas dalam menangani kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang, serta hambatan-hambatan oleh Satuan lalu lintas dan upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang.
2.2
Kepustakaan Konseptual Kepustakaan konseptual adalah membahas tentang konsep-konsep
dan teori yang memiliki hubungan dengan permasalahan. Teori dan konsep yang akan digunakan, yaitu meliputi :
11
2.2.1.
Konsep-konsep Pada kepustakaan Konsep dalam penelitian ini yaitu sebagai pedoman
dalam penelitian dan juga sebagai pendukung dari teori yang di bahas agar dapat dilakukan sesuai dengan yang dipermasalahkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep-konsep yang terkait yaitu : a.
Konsep Kinerja Adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja”
yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. (Wikipedia.org, 25 januari 2013) Sementara itu, pengertian performance sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis, organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. ( disadur dari Wibowo, 2007: 2, menyadur dari Armstrong dan Baron,1998 :15) b.
Konsep lalu lintas Menurut H.S Djasoesman yang dimaksud dengan pengertian lalu lintas
adalah : “Gerak pindah manusia dan barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan alat dan jalan sebagai sarana.”(disadur dari Eddy Purwatmo, 1994 : 21)
12
Sedangkan menurut Madellu yang dimaksud dengan pengertian lalu lintas adalah : “Gerak pindah manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan alat.” (disadur dari Eddy Purwatmo, 1994 : 21) c.
Konsep tinjauan manajemen lalu lintas Berdasarkan Surat Keputusan Direktur lalu Lintas Polri No.
Pol :
Skep/29/IX/2005 tanggal 22 September 2005 Tentang Vademikum Polisi Lalu Lintas manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan : 1. Usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan atau jaringan jalan, 2. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu, 3. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda, 4. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan. Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi : 1. Inventarisasi dan tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan
kemampuan
ruas
jalan
dan
persimpangan
untuk
menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
13
2. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana umum jaringan transportasi jalan ; peranan, kapasitas, dan karateristik jalan, kelas jalan; karateristik lalu lilntas; aspek lingkungan; aspek sosial dan ekonomi. 3. Penetapan pemecahan lalu lintas. 4. Penyusunan
rencana dan program
pelaksanaan
perwujudannya.
Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi : penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan ; usulan aturan–aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada ruas jalan dan persimpangan; usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu–rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan; usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan
penyusunan
usulan
maupun
penyuluhan
kepada
masyarakat. Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi : Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas ruas
jalan
tertentu,
termasuk
dalam
pengertian
penetapan
kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain perataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan atau perintah bagi 14 pemakai jalan.
15
Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi : 1. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas
dari
kebijaksanaan-kebijaksanaan
tersebut
untuk
mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran, dan tindakan tindakan koneksi yang telah dilakukan atau pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan kebaikan. 2. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaa apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi : 1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
16
2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. d.
Konsep Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan surat Keputusan Direktur lalu Lintas Polri No.Pol:
SKEP/29/XXI/2005 tanggal 22 september 2005 tentang Vademinkum Polisi lalu lintas, disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah: suatu peristiwa di jalan yang tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta. Dimana unsurunsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi atau pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Dari definisi kecelakaan lalu lintas di atas maka unsur-unsur kecelakaan lalu lintas berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993 adalah pertama, merupakan peristiwa dijalan yang tidak disengaja dan tidak disangka-sangka atau kelalaian. Kedua, melibatkan kendaraan. Ketiga, dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya. Keempat, mengakibatkan manusia atau kerugian harta benda. Dari unsur yang pertama, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa dijalan, jalan menurut undang-undang No.14 Tahun 1992 adalah jalan yang di peruntukan bagi lalu lintas umum. artinya jika peristiwa atau kejadian terjadi dijalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, aka peristiwa tersebut tidak dapat di katagorikan sebagai kecelakaan lalu lintas. Unsur yang kedua, melibatkan kendaraan. Artinya dalam peristiwa tersebut harus ada kendaraan yang terlibat. Definisi kendaraan menurut UU No.14 Tahun 1992 adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari
17
kendaraan bermotor atau kendaran tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah kesadaran yang digerakkan oleh perlatan elektronik yang berada pada kesadaran itu. Unsur yang ketiga, dengan atau tanpa memakai jalan lainnya. Artinya yang dikategorikan kecelakaan lalu lintas tanpa harus melibatkan pemakai jalan lainnya, yang sering dikenal dengan kecelakaan tunggal atau kecelakaan sendiri. Sedangkan unsur keempat, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Artinya peristiwa tersebut mengakibatkan adanya manusia yang menjadi korban atau adanya kerugian harta benda yang diakibatkan. Korban adalah korban meninggal dunia luka berat dan luka ringan. Kerugian harta benda dikenal dengan kerugian materiil. e.
Konsep tinjauan tentang penyidikan Penyidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Acara Hukum Pidana dan Kitab Hukum Pidana adalah serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. ( Pasal 1 KUHAP). Penyidikan lalu lintas adalah serangkaian tindakan penyidik lalu lintas dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang perkara yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (disadur dari Eddy Purwatmo, 1994 : 21)
18
1. Penyidikan menurut Undang Undang Lalu lintas UU No: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 259 adalah a)
Penyidikan Tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh: 1)
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2)
Penyidik Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang undang ini.
b)
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : 1)
Penyidik; dan
2)
Penyidik pembantu (Pasal 259 UU Lalu lintas dan Angkutan jalan)
f.
Satuan lalu lintas Polres Semarang Yang
bertugas
melaksanakan
Turjawali
lalu
lintas,
pendidikan
masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum di bidang lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang. ( Pasal 59, ayat 2.Perkap No 23 tahun 2010) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satlantas menyelenggarakan fungsi : 1. Pembinaan lalu lintas kepolisian; 2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikamslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
19
3. Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); 4. Pelayanan
administrasi
registrasi dan
identifikasi
kendaraan
bermotor serta pengemudi ; 5. Pelaksanan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran seta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya; 6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; 7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. (Pasal 59, ayat 3.Perkap No 23 tahun 2010) 2.2.2.
Teori-teori Menurut Marx dan Goodson (1976 : 235) teori adalah aturan yang
menjelaskan preposisi atau seperangkat preposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas represenatasi simbiolik dari hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), mekanisme yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian dan
hubungan-hubungan
yang disimpulkan
serta
manifestasi
hubungan empiris apa pun secara langsung. Kepustakaan teori pada penelitian ini memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dimana suatu teori yang ditulis pada penelitian ini memiliki kegunaan sebagai batasanbatasan dan arah yang telah di tentukan. a. Teori penegakkan hukum Faktor faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Prof.Dr. Soerjono Soekanto,SH., M.A. Berikut bunyinya adalah :
20
1.
Faktor hukumnya sendiri, merupakan yang ada di dalam tulisan ini akan di batasi pada undang-undang saja.
2.
Faktor penegak hukum, pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3.
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum tersebut
4.
Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5.
Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Dikutip dari buku Soerjono Soekanto, 1983 : 8)
b.
Teori Manajemen Dalam buku “Azas-azas manajemen” mengungkapkan teori dari
George R. Terry yang menyatakan bahwa proses manajemen meliputi planning , organizing, actualiting, dan controlling atau yang lebih dikenal dengan P.O.A.C. Selanjutnya dikatakan bahwa P.O.A.C adalah alat atau instrumen yang
digunakan
manajer
dalam
melaksanakan
pekerjaan
manajemen,
sekaligus merupakan ciri-ciri pokok yang membedakan seorang manajer dan seorang non manajer. Secara singkat yang dimaksud dengan P.O.A.C adalah: 1.
Planning (perencanaan) yaitu tindakan mendeterminasi sasaransasaran dan arah tindakan yang akan diikuti. Inventarisasi dan evaluasi peningkatan pelayanan, Penetapan peningkatan pelayanan yang diinginkan,
Penetapan
peningkatan
pelayanan
yang
diinginkan,
Penetapan permasalahan lantas, Susun rencana dan program lantas.
21
2.
Organizing (pengorganisasian) yaitu tindakan mendistribusi pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetapkan serta merinci hubunganhubungan yang diperlukan. Penetapan kebijakan lantas pada jaringan atau ruas jalan tertentu.
3.
Actuating (menggerakkan)
yaitu
merangsang
anggota–anggota
kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik secara antusias. Arahan dan petunjuk, Bimbingin dan suluh. 4.
Controlling (pengawasan) yaitu mengawasi aktifitas-aktifitas agar sesuai dengan rencana. Pantau dan niali-nilai kebijakan, Tindakan korektif. Proses manajemen tersebut haruslah dapat digunakan pimpinan untuk
mencapai tujuannya, dan jika pimpinan tidak mampu menggunakan serta menjabarkan proses manajemen dalam bidang tugasnya, maka besar kemungkinan akan terjadi hambatan atau kendala dalam organisasi yang dipimpinnya.(disadur dari Irwan, 2009 : 33)
2.3
Kerangka Berpikir Keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas
adalah
harapan dari masyarakat Indonesia semuanya. Tetapi banyak sekali faktorfaktor yang mempengaruhinya. Peran dari Satuan lalu lintas adalah bukan hanya didukung oleh faktor yang mempengaruhi dari lalu lintas yang aman dan nyaman bagi penggunaanya. Tetapi juga tanggung jawab kita bersama dalam menjaga Keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas .
22
Dasar Hukum : UU No.2 Thn 2002
PERMASALAHAN
UU No.22 Thn 2009
Kecelakaan Pelanggaran
INPUT SUBYEK
Satuan lalu lintas Polres Semarang
METODE
OBYEK
Output Kecelakaan
•
Polisi Lalu
•
lintas
Sosialisasi
•
Masyarakat
peraturan
pengguna
lalu lintas
jalan
•
Giat Operasi
•
Turjawali
Teori Penegakkan Hukum Teori Manajemen
FeedBack
Gambar 1 Kerangka Berpikir
Turun Pelanggaran
berkurang
Outcome Terciptanya Kamseltibcar lantas
23
BAB III RANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN
3.1
Pendekatan dan Metode Penelitian Penelitian ini diartikan sebagai rangkaian yang sistematik dilakukan
dengan cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi. Pengetahuan teoritik hasil penelitian memiliki kebenaran ilmiah karena didukung oleh justifikasi teoritik yang logis dan data empiris yang sahih. Oleh karena itu penelitian dapat juga dikatakan sebagai cara mencari atau menemukan kebenaran melalui metode ilmiah yaitu rangkaian kegiatan teoritik dan empirik. (di sadur dari Irwan, 2009 : 29, menyadur dari farouk Muhammad dan Djali, 2003:1) Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu “Pendekatan melalui analisis terhadap gejala-gejala siosial dan budaya
masyarakat
yang
bersangkutan
untuk
memperoleh
gambaran
mengenai pola-pola yang berlaku umum dianalisis dengan menggunakan teoriteori yang obyektif”. (disadur dari Irwan,2009 : 29) Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau perilaku orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 1990 : 3; Bogdan dan Taylor : 1992 : 21). Pada penelitian terhadap penulisan skripsi ini di harapkan mendapatkan keterangan yang bervariasi.
24
3.2
Sumber Data atau Informasi Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian
kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. (disadur dari Lexy Moleong, 2004 :157) Dalam penulisan ini, dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data, maka penulis membedakan data menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah sejumlah data atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari responden, melainkan melalui bahan-bahan dari arsip atau dokumen, literatur-literatur yang telah disusun oleh instansi atau pihak subyek penelitian. (disadur dari Dian, 2008 : 41) 3.2.1.
Data primer
Sumber informasi untuk memperoleh data primer antara lain : a.
Kepala kepolisian resort Semarang AKBP Agustinus Pangaribuan, S.IK, M.SI.
b.
Kepala Satuan lalu lintas Polres Semarang AKP Gusman Fitra, S.IK.
c.
Kepala Unit Kecelakaan Polres Semarang Iptu Ris Andrian S.H.
d.
Anggota Satuan lalu lintas Polres Semarang Aiptu Ngadino.
e.
Masyarakat lainnya, saudara Widya bertempat tinggal di Kabupaten Semarang
24
3.2.2.
Data sekunder Sejumlah data atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung
dari responden, melainkan melalui bahan-bahan dari arsip atau dokumen, literatur-literatur yang telah disusun oleh instansi atau pihak subyek penelitian. (disadur dari Dian, 2008: 41)
3.3
Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data utama yang diperoleh
melalui kegiatan wawancara (interview ) , pengamatan (observation), atau penggunaan penelitian dokumen-dokumen. Oleh karena itu dalam teknik pengumpulan data ini penulis terjun langsung ke lapangan dengan melakukan teknik-teknik pengamatan, wawancara mendalam dan penelitian dokumen yang merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, maka akan diuraikan tentang teknik-teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut: (disadur dari Irwan, 2009: 32) 3.3.1.
Pengamatan (Observation) Ada beberapa alasan mengapa daam penelitian kualitatif, pengamatan
dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981:191:193 sebagai berkut ini : a.
Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
b.
Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
c.
Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
25
d.
Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringannya ada yang keliru atau biasa. Kemungkinan keliru itu terjadi karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak antara peneliti dan yang di wawancarai, ataupun karena reaksi peneliti yang emosional pada suatu saat. Jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut ialah dengan jalan memanfaatkan pengamatan.
e.
Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasisituasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus. Jadi, pengamatan dapat menjadi alat yang ampuh untuk situasi-situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks.
f.
Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan,
pengamatan
dapat
menjadi
alat
yang
sangat
bermanfaat. Misalkan seseorang mengamati perilaku bayi yang belum bisa berbicara atau mengamatu orang-orang yang berkelainan, dan sebagainya. (disadur dari Lexy Moleong, 2004 : 174) 3.3.2.
Wawancara ( Interview) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview ) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview ) yang memberikan atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; mengkontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagi yang diharapkan untuk
26
dialami pada masa yang akan dating; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia, maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. (disadur dari Lexy Moleong, 2004 : 186). 3.3.3.
Penelitian Dokumen (Document Research) Penelitian
dokumen
diperlukan
dalam
penelitian
yang
akan
dilaksanakan yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan organisasi Satuan lantas maupun informasi yang bersumber dari media massa. Penelitian dokumen dalam penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan teknik pendukung saja karena hanya untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh.( disadur dari Irwan, 2009: 33)
3.4
Teknik Analisis Data Analisis Data Kualitatif (Bodgan & biklen, 1982) adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang menemukan pola, menemukan apa dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (disadur dari Lexy Moleong, 2004 : 248) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. (disadur dari Lexy Moleong, 2004 : 248) Proses proses analisis tersebut diuraikan sebagai berikut :
27
3.4.1.
Reduksi Data
a.
Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasikan adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.
b.
Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan, agar supaya tetap dapat ditelusuri data atau satuannya, berasal dari sumber mana. Perlu diketahui bahwa dalam pembuatan kode untuk analisis data dengan komputer cara kodingnya lain, karena disesuaikan dengan keperluan analisis komputer tersebut. (disadur dari Lexy Moleong, 2004 : 288)
3.4.2.
Sajian data Setelah
data
direduksi,
maka
langkah
selanjutnya
adalah
mendisplaykan data. Kalu dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, phie chard, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. (disadur dari Sugiyono, 2009 : 249) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “the most frequent from of display data for qualitative research datain the past has been narrative text” . Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (disadur dari Sugiyono, 2009 : 249)
28
3.4.3.
Penarikan Kesimpulan Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mulai memahami
makna dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagi faktor konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kasual, dan proposisi. Kesimpulan akhir pada penelitian ”kualitatif”, tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dam mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan dilapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.
BAB IV TEMUAN PENELITIAN
4.1
Deskripsi Kecelakaan lalu lintas di Polres Semarang Wilayah hukum Polres Semarang merupakan daerah penghubung
antara Kabupaten Salatiga dan Kota Semarang yang merupakan jalur lintas Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I Jogjakarta. Seiring dengan kemajuan pembangunan dan meningkatkannya aktivitas perekonomian membawa pada semakin meningkat pula kebutuhan akan sarana transportasi. Menurut data 2010 dari Polres Kabupaten Semarang Laka lalu lintas terjadi sebanyak 117 kejadian dengan korban meninggal dunia berjumlah 26 orang, luka berat dan ringan 164 orang dan kerugian material mencapai sekitar Rp. 114.750,- ( Data tersebut dari Polres Semarang tahun 2011). Hingga 29 Desember 2012 angka kecelakaan Laalu lintas menunjukkan angka 569 kasus, atau lebih tinggi dari tahun 2011 yang hanya 505 kasus. Kasatlantas Polres Semarang AKP Gusman Fitra, SIK melalui Kanit Lakalantas Polres Semarang Iptu Ris Andrian mengatakan bahwa diperkirakan, hingga tutup tahun angka kecelakaan akan mencapai 600
kasus, agar lebih jelas akan di jelaskan di
bawah : “ Berdasarkan analisa dan evaluasi diatas dari penyebab kecelakaan lalu lintas adalah faktor kesalahan human error. Dari faktor dari kendaraan adalah tidak maksimalnya dari fungsi kendaraan seperti rem atau fungsi teknis kendaraan yang sangat kecil dan berpengaruh besar terjadi kecelakaan lalu lintas”. (dari wawancara Kanit laka Iptu Ris Andrian, 7 Februari 2012)
29
30
4.1.1.
Keadaan Geografi Kabupaten Semarang Secara administrasi letak geografis Kabupaten Semarang dibatasi oleh
6 (enam) wilayah tingkat II pada sisi-sisinya. Selain itu ditengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang juga terdapat wilayah administrasi tingkat II Kota Salatiga. Disisi sebelah barat Kabupaten Semarang berbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung, disisi selatan berbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten Magelang, Boyolali dan kota
Salatiga,
sedangkan
sebelah
utara
berbatasan
dengan
wilayah
administrasi kota Semarang dan Kabupaten Demak. ( Intel Dasar Polres Semarang, 2012) Secara geografis Kabupaten Semarang terletak pada 110 0 . 14’ 54,74 -1100 . 39’ 3” Bujur Timur dan 7
0
0
. 3’57”-70 . 30’0” Lintas Selatan. Keempat
koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92 % luas Propinsi Jawa Tengah. ( Intel dasar Polres Semarang, 2012) Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang dapat dikatakan relatifve sejuk. Hal ini dimungkinkan karena jika dilihat berdasarkan dari ketinggian dari permukaan laut Kabupaten Semarang berada pada ketinggian ± 500 M s/d ± 2000 M diatas permukaan laut. Dengan Desa Candirejo Kecamatan Ungaran Barat merupakan desa dengan ketinggian terendah, dan Dusun Batur Kecamatan Getasan merupakan wilayah desa dengan ketinggian tertinggi. . ( Intel dasar Polres Semarang, 2012) Kabupaten Semarang dilintasi jalan negara yang menghubungkan Yogyakarta - Surakarta - Kota Semarang atau lebih dikenal dengan “Joglo
31
Semar” sedangkan untuk angkutan umum antar kota dilayani dengan bus yakni di terminal Sisemut Kecamatan Ungaran Barat, Terminal Bawen dan Terminal Ambarawa. ( Intel dasar Polres Semarang, 2012) Wilayah Kabupaten Semarang terdiri atas 19 Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan. Luas Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Pringapus seluas 78,35 Ha atau 8,25 % dari luas wilayah seluruh Kabupaten Semarang, dan luas Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa seluas 28,22 Km 2 atau 2,97 % dari luas wilayah seluruh Kabupaten Semarang. ( Intel dasar Polres Semarang, 2012)
Sumber : Data Intelejen Dasar Polres Kabupaten Semarang tahun 2013
Gambar 2 Peta Kabupaten Semarang
4.1.2.
Keadaan Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada Tahun 2011 menurut
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang sebesar 1.047.072 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Suruh dengan 67.825 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Semarang yang
32
terkecil berada di Kecamatan Bancak dengan jumlah penduduk 23.377 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak berada di Kecamatan Suruh dengan jumlah 33.811 jiwa dan 34.014 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki perempuan terkecil di Kecamatan Bancak dengan jumlah penduduk 11.491 jiwa dan 11.886 jiwa. ( Intel dasar Polres Semarang, 2012) 4.1.3
Gambaran umum Polres Semarang Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort, disingkat Polres adalah
badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di bawah Kapolda, dengan demikian maka Polres Semarang yang terletak di daerah Propinsi Jawa Tengah merupakan pelaksana utama kewilayahan Polda Jawa Tengah dan berkedudukan di bawah Kapolda Jawa Tengah. Polres
bertugas
menyelenggarakan
tugas
pokok
Polri
dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah hukumnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Dalam
pelaksanaan
menyelenggarakan
fungsi
tugas
pokok
Memberikan
kepolisian,
pelayanan
Polres
kepolisian
juga kepada
masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penanganan dan pelaporan, Intelijen memberikan pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri, Penyelidikan dan Penyidikan di bidang tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kesamptaan kepolisian yang meliputi kegiatan Turjawali dan tindak pidana ringan dan penegendalian masyarakat serta
pengamanan obyek vital. Lalu lintas
33
Kepolisian meliputi kegiatan Turjawali Lalu lintas. Pembinaan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pembinaan dan pengembangan masyarakat. Dalam menyusun organisasinya Polres Semarang mengacu kepada Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/07/1/2005 tanggal 31 Januari 2005. Adapun susunan organisasi Polres Semarang dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini:
KAPOLRES WAKAPOLRES
BAG OPS
URTELEMAT SAT INTELK
BAG MIN
BAG BINAMITRA UNIT SAT RESKI
UR
SAT NARKO
SAT SABHAR
TAUD SAT OBSU
SAT LANTA
POLSEK Sumber data: Bagian administrasi Polres Semarang, 2012
Gambar 3 Struktur Organisasi Polres Semarang
Dari
struktur
organisasi
tersebut
bahwa
disebutkan
Satlantas
merupakan unsur pelaksana utama dan seorang kasat bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas kesehariannya.
4.1.4
Satuan lalu lintas Polres Semarang. Struktur organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Semarang disusun
berdasarkan SKEP Kapolri No. Pol : SKEP/07/I/2005 tanggan 31 Januari 2005, dimana disebutkan bahwa Satuan Lantas Polres Semarang dipimpin oleh 1
SPK
34
(satu) orang Kasat Lantas yang berpangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi). Kasat Lantas Polres Semarang membawahi Kaur Min Ops dan beberapa unit, yang dikepalai oleh seseorang Kanit. Adapun Kaur Min Ops pada pelaksanaan tugasnya membawahi 2 (dua) bagian, yaitu Badan Urusan (Ba Ur) Tilang dan Administrasi (Min) Lantas. Sedangkan unit-unit yang terdapat di Satuan lantas Polres Semarang dikepalai oleh seorang Kanit yang berpangkat perwira, dan terdiri dari Kanit Patroli, Kanit Reg Ident lalu lintas, Kanit kecelakaan dan Kanit Dikyasa Lantas. Adapun susunan organisasi Polres Semarang dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini :
KAPOLRES WAKA
KASATLANTA
KAUR BINOPS
KANIT DIKYA
KAUR MIN TU
KANIT TURJAW
KANIT LAKA
KANIT REGIDENT
Sumber minops Satlantas Polres Semarang, 2012
Gambar 4 Struktur organisasi Satuan Lalu Lintas Satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana utama dari organisasi Polres Semarang yang berada dibawah Kapolres, bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi teknis bidang lalu lintas yang terdiri dari unit kecelakaan lalu lintas, unit patroli, unit regident (registrasi dan identifikasi), dan unit dikyasa (pendidikan dan rekayasa).
35
35
Data personel Polres Semarang dalam sistem kepangkatan, mulai dari Perwira sampai pegawai negeri sipil. Tabel 1. Jumlah personel berdasarkan kepangkatan Satlantas Polres Semarang NO
PANGKAT
DSPP
RIEL
JABATAN
1.
AKP
1
1
KASAT LANTAS
2
IPTU
5
3
KAUR/KANIT
3
IPDA
2
3
KANIT
4
AIPTU
12
17
ANGGOTA
5
AIPDA
10
4
ANGGOTA
6
Bripka
18
18
ANGGOTA
7
Brigadir
20
40
ANGGOTA
8
Briptu
25
31
ANGGOTA
9
Bripda
35
2
ANGGOTA
10
PNS
8
4
ANGGOTA
11
Pegawai Harian Lepas
-
8
ANGGOTA
TOTAL
136
139
Sumber minops Satlantas Polres Semarang Februari, 2012
Dari tabel 1 diatas di sebutkan bahwa jumlah DSPP dan Riel dari personel satlantas di Polres Semarang masih sangat kurang dari jumlah DSPP sehingga dari situlah kita dapat melihat faktor yang sangat menghambat kinerja Satuan lalu lintas karena jumlah personelnya sangat minim dari jumlah kebutuhan, mengingat wilayah hukumnya dari Polres Semarang mencakup sangat luas, sampai di wilayah Salatiga. Di samping itu wilayah Kabupaten 36 Semarang yang berada di tengah tengah pertemuan arus dari arah Semarang menuju Solo dan Jogjakarta yang sedemikian padatnya dan rawan terjadi kecelakaan karena wilayah topografi medannya yang meliputi tanjakan dan 37 turunan.
4.2
Kinerja yang ditemukan di Satuan Lalu lintas Polres Semarang
a.
Kinerja Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dalam Menangani Kecelakaan Lalu Lintas Yang merupakan kinerja lalu lintas Polres Semarang dalam menangani
kecelakaan lalu lintas, dapat dilihat dari berbagai data antara lain: Tabel 2.
Data
DATA & PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS penyelesaian perkara POLRESSEMARANG TAHUN2010 tahun
KORBAN NO
BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH
JUMLAH KEJADIAN
MD
LB
2010
SELESAI RUMAT
LR Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
PELIMPAH TILANG AN POM
JML PERNYATA SELESAI P21 AN
SP3
SP2HP
11 12 16 10 7 7 8 8 6 7 12 13
6 4 2 1 3 1 5 4
5 2 3 5 3 1 3 1 2 4
20 16 21 8 9 15 14 13 7 8 15 18
4,900,000 17,800,000 19,850,000 4,800,000 1,700,000 2,900,000 4,850,000 13,100,000 2,900,000 4,150,000 22,750,000 15,050,000
1 -
10 9 14 9 5 3 8 8 6 5 8 10
2 2 1 1 1 1
1 1 2 1 3 2 2
1 -
11 12 16 10 7 7 8 8 6 7 12 13
11 12 16 10 7 7 8 8 6 7 12 13
117
26
29
164 Rp 114,750,000
1
95
8
12
1
117
117
KET
Sumber minops Satlantas Polres Semarang, 2012
Tabel 3. DATA & PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
Data penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tahun 2011 POLRES SEMARANG TAHUN 2011 KORBAN NO
BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH
JUMLAH KEJADIAN
MD
LB
SELESAI RUMAT
LR
25 36 50 39 37 50 49 43 54 39 43 40
11 23 18 18 9 13 10 12 11 8 4 9
7 1 2 7 1 3 1
505
146
22
29 114 59 47 52 78 80 66 95 45 59 58
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
PELIMPAH TILANG AN POM
SP3
JML PERNYATA SELESAI AN
P21
SP2HP
14,450,000 190,100,000 33,050,000 28,550,000 14,800,000 129,100,000 52,925,000 46,500,000 365,850,000 33,450,000 68,700,000 150,900,000
1 1 1 -
21 30 42 33 32 33 46 39 37 36 36 35
-
2 4 2 1 1 1 1 -
1 2 6 9 10 6 4 14 6 7 4
25 36 50 34 42 44 52 43 52 44 43 39
24 34 44 34 33 34 46 39 38 18 37 43
782 Rp 1,128,375,000
3
420
-
12
69
504
424
Sumber minops Satlantas Polres Semarang, 2012
KET
39
38
Tabel 4. Data penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tahun 2012 DATA & PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS POLRES SEMARANG TAHUN 2012 KORBAN NO
BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH
JUMLAH KEJADIAN
MD
LB
SELESAI RUMAT
LR
54 61 48 34 48 50 40 58 42 46 45 47
17 8 6 12 14 9 7 10 14 11 10 15
8 1 1 1 1 1 3 3
573
133
19
80 86 67 46 54 69 60 80 45 65 51 53
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
PELIMPAH TILANG AN POM
SP3
JML PERNYATA SELESAI AN
P21
393,100,000 93,550,000 54,100,000 246,000,000 40,300,000 33,100,000 35,900,000 36,400,000 19,200,000 40,000,000 29,600,000 44,100,000
-
40 50 38 27 37 41 33 46 30 36 17 25
1 3 3 2 1 4 3 3 4 4
3 1 1 3 1 2 5 1 4 3
11 11 8 3 8 4 5 6 3 6 6 5
54 61 48 34 48 50 40 58 41 46 31 37
756 Rp 1,065,350,000
-
420
28
24
76
548
SP2HP
KET
129 150 117 84 111 132 102 144 105 111 63 14 dlm proses 84 10 dlm proses 1,332
Sumber minops Satlantas Polres Semarang, 2012
4.2.1
Beberapa kawasan black spot di wilayah Kabupaten Semarang : Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti di wilayah
Polres Semarang didapatkannya data daerah rawan kecelakaan (black spot ) di Polres Semarang, dapat di lihat dengan data antara lain : Tabel 5. Data daerah rawan kecelakaan ( black spot ) di Kabupaten Semarang NO.
LOKASI -
1
Tanjakan Ketekan, Kec. Jambu
-
2.
Daerah Lemah Abang, kr.jati
-
3.
Kawasan Apacinti, Kec. Bawen
-
4.
Pertigaan Chytroen
-
KETERANGAN Kondisi jalan menanjak dan turunan tajam. Tidak ada bahu jalan, sarana prasarana seperti marka dan rambu sangat minim. Kondisi jalan yang licin di waktu hujan. Kondisi jalan yang berkelok menanjak dan turunan tajam. Tidak ada bahu jalan. Kondisi jalan licin, di waktu hujan. Kondisi jalan yang berkelok menanjak dan turunan tajam. Tidak ada bahu jalan. Serta rambu lalu lintas minim. Kondisi jalan licin, di waktu hujan Arah Semarang terdapat jembatan, akses keluar masuk karyawan. Turunan, sedikit tikungan, dan jarak pandang terbatas.
39
-
5.
Pertigaan Ngobo Semarang -
6.
Simpang 3 Bawen
-
7.
Langensari (Macet), yang berada di jalan Semarangsolo Km 28
-
-
Penerangan cukup, berdekatan dengan proyek dan karoseri. Akses Keluar masuk kampung. Akses keluar masuk karywan dan kendaraan berat, berdiri pangkalan ojek, kios kaki lima di bahu jalan dari arah Semarang tepat setelah turunan dan jarak pandang terbatas. Angkutan umum orang atau barang berhenti gunakan badan jalan. Terdapat marka jalan-jalan beraspal bergelombang. Pemukiman penduduk dan SPBU ramburambu ada namun kurang penerangan jalan. Tidak ada jalur penyelamat rata-rata kendaraan kecepatan tinggi. Jalan tanjakan berada 100 meter dari lokasi psar pertigaan arah pemukiman tidak tersedia. Bahu jalan, angkutan berhenti gunakan badan jalan. Banyak penyeberang jalan tidak berkelompok, kendaraan bermotor keluar masuk pertigaan memotong jalur utama. Angkutan berhenti gunakan badan jalan.
Sumber minops Satuan lalu lintas Polres Semarang, 2012
4.2.2
Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang. Salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum
Polres Semarang adalah faktor manusia. Banyaknya peristiwa dari kecelakaan yang terjadi di wilayah Polres Semarang karena dari kesalahan manusia yang meliputi dari pengemudi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas serta ugal ugalan. Ada yang dalam kondisi badan tidak fit atau sedang mengantuk. Yang kedua adalah faktor dari kendaraan itu sendiri, karena di wilayah Polres Semarang merupakan faktor geografi perbukitan yang wilayah juga di dominasi oleh kendaraan berat seperti truk dan bus. Yang melewati wilayah tersebut. Berikutnya adalah faktor lingkungan yang seperti kondisi jalan yang bergelombang dan turunan tajam
dan tanjakan serta tikungan tajam,
kurangnya lampu penerangan di malam hari. Dan juga faktor cuaca yang
40
memegang peranan penting. Seperti kondisi hujan lebat, sehingga jarak pandang kita terganggu. Yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas. (Kanit Laka Polres Semarang Iptu Andri Ris Nugroho, 4 Februari 2013) Akan tetapi pada kenyataannya adalah bahwa masalah keselamatan berlalu lintas di Indonesia kondisinya masih sangatlah buruk. Kecelakaan lalu lintas masih terus terjadi dengan korban meninggal dunia dan luka berat yang terus meningkat. Dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan akan buruknya manajemen keselamatan dalam mengemudi serta kesadaran dari para pemakai jalan dalam berkemudi akan keselamatan dari dirinya sendiri dan orang lain. Begitu pula di wilayah hukum Polres Semarang. Di wilayah tersebut juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. Sementara dari data dokumen yang ditemukan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Semarang yang cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitas yang merupakan akibat dari meningkatnya volume dan jumlah kendaraan yang tinggi yang tidak dibarengi dengan penumbuhan sarana dan prasarana infranstruktur dan pengamanan jalan serta kepadatan jalan oleh pengguna jalan. (Intelejen Dasar Polres Semarang, 2012).
4.3 Hambatan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dalam Menangani Kecelakaan Lalu Lintas 1)
Kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan lalu lintas Polres Semarang
41
Tabel 6. Pendidikan Kompetensi Personel Satuan Lalu Lintas Polres Semarang PENDIDIKAN UMUM
JUMLAH
SMP
0
SMA/SMU/
139
MAN
TOTAL
PENDIDIKAN POLRI PENDIDIKAN PENDIDIKAN JML PEMBENTUKAN KEJURUAN AKPOL 1 DASPA LANTAS
JML 3
SECAPA
5
DASBA LANTAS
1
SEBA
133
DIKMAS LANTAS
0
LAKA LANTAS
0
139
139
4
Sumber minops Satlantas Polres Semarang, Januari 2013
Tabel 5 diatas menunjukkan jumlah personel Satuan lalu lintas Polres Semarang berdasarkan pendidikannya. Pendidikan umum sebanyak 139 orang dengan mayoritas tingkat SMA sebanyak 139 orang. Sementara untuk jumlah personel berdasarkan pendidikan pembentukan sebanyak 139 orang dengan jumlah terbesar adalah SEBA (sekolah bintara) dengan jumlah 133 orang. Sedangkan total personel yang telah mendapat pendidikan kejurusan lalu lintas hanya 4 orang yang masing-masing telah melaksanakan pendidikan dasar perwira lantas sebanyak 3 orang, pendidikan bintara lalu lintas sebanyak 1 orang. Jumlah personel yang sudah melaksanakan pendidikan pengembangan berbanding jauh dengan tingkat kebutuhan di lapangan. Dikarenakan belum mempunyai keahlian khusus di bidangnya. Kebanyakan para personel tersebut belum terlatih dibidangnya dan mempelajari dengan cara otodidak atau belajar sendiri dari pengalaman yang diterimanya. 2)
Anggaran yang di terima untuk Satuan Lalu Lintas Polres Semarang
42
Dana yang di terima untuk kegiatan operasional Satuan lalu lintas Polres Semarang sendiri yaitu di sesuaikan dengan DIPA Polres Semarang. Tabel 7 Anggaran Dipa 2012
70
Dana per kasus Rp 303.000
Rp 21.210.000,00
6
Rp 1.405.000
Rp 8.430.000,00
No
Jenis
Jumlah
1.
BAC P21/ laka tidak menonjol P21/ laka menonjol Angkutan Umum/laka tidak menonjol Pribadi Tabrak lari (12 bulan)
2. 3. 4. 5. 6.
-
-
Jumlah Total
Rp 108.222.00,00
6
Rp 4.844.000
Rp 29.064.000,00
6 5
Rp 3.780.000 Rp 2.621.000
Rp 22.680.000,00 Rp 15.725.000,00
Sumber minops Satlantas Polres Semarang, 2012
3)
Sarana dan Prasarana yang dimiliki adalah : Tabel 8. Sarana prasarana yang dimiliki Satuan lalu lintas Polres Semarang
NO Jenis Kendaraan 1. Mobil SIM keliling 2. Unit TPTKP laka
Jumlah 1 1
3.
Sedan PJR
5
4.
Double cabin
1
5.
Uji sim
2
6. 7. 8.
Pick TPTKP laka R2 900 cc R2 225 cc
4
9.
R2 125 cc
10.
Lain-lain
Sumber minops Satlantas Polres Semarang, 2012
4.4
3 9 21 1
Keterangan Bus SIM Keliling Ford Ranger 2 Hyundai 2 Lancer 1 Mazda Isuzu D-Max 1 Honda Revo 1 Grandmax Toyota Kijang Yamaha Diversion Yamaha Scorpio Suzuki TS Yamaha Rx Mitsubishi Kuda
43
Upaya yang dilakukan Satuan lalu lintas Polres Semarang dalam menangani kecelakan lalu lintas Adapun jenis upaya-upaya yang dapat menangani kecelakaan lalu lintas
1.
Upaya Preemtif Upaya preemtif dilakukan dengan menitik beratkan kepada usahausaha berupa penyuluhan dan sosialisasi dengan masyarakat dalam melakukan pencegahan sehingga sedini mungkin dapat mencegah terjadinya laka lantas di Kabupaten Semarang.
2. Upaya Preventif Upaya tersebut dilakukan dengan Turjawali Lalu Lintas. melakaukan pengaturan dan
patroli
rutin
itu
dapat
Dengan mencegah
kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Semarang. 3. Upaya Represif Kepolisian juga menempuh pula langkah represif melalui operasi kepolisian dijalan raya, yang ditujukan kepada pengemudi dan kelengkapan kendaraan bermotor yang dipakainya. Tindakan represif ditempuh oleh Satuan lalu lintas Polres Semarang dengan melakukan Operasi dijalan tentang kelengkapan surat surat kendaraan bermotor. Apabila di temukan pelanggaran maka
tindakan tegas bagi para
pelanggar lalu lintas dijalan dengan sanksi tilang dan tidak ada toleransi apapun. 4.4.1
Penanganan
kecelakaan
lalu
lintas
sesuai
dengan
peraturan 44
Perundang-undangan. Dalam penanganan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, anggota lalu lintas mengacu kepada UU NO. 22 Tahun 2009 pada pasal 1 UU NO. 22 tahun 2009 yang semua unsure-unsurnya terpenuhi.
1.
UU NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan pasal 310 : “(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 45 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah)”
2.
Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
“(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (2)
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta r upiah). (3)
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). (4)
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 46 paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (5)
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)
3.
Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf c, tanpa alas an yang patut dipidan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”. Penyelesaian melalui jalur hukum dengan penyidikan hanya diterapkan pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 359 dan pasal 360 KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana). Dalam hal penetapan tersangka terjadinya kecelakaan lalu lintas, penyidik Polres Semarang Kabupaten Semarang berpedoman pada Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat unsur-unsur yang bersifat komulatif.
47 “Dalam penyelesaian masalah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan setelah diketahui adanya informasi mengenai adanya suatu kecelakaan lalu lintas. Semarang maka diketahui bahwa informasi kecelakaan lalu lintas diperoleh langsung dari petugas ataupun secara tidak langsung dari laporan masyarakat ataupun saksi di tempat kejadian perkara”. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Andri Kanit Laka Satlantas Polres Semarang, 4 Februari 2013)
Dalam menerima laporan dari masyarakat, sesegera mungkin anggota unit laka segera mendatangi TKP dengan membawa perlengkapan. Laporan
disampaikan melalui alat komunikasi misalnya telepon. Setelah menerima telepon dan sesegera mungkin mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas dengan cepat. Dan tidak lupa untuk mencatat nomor telepon yang memberi informasi tersebut. “Diketahui atau ditentukan langsung oleh anggota Polri. Apabila mengetahui, melihat dan mendengarkan suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas ditemukan langsung oleh anggota Polri khususnya polisi lalu lintas maka anggota yang bersangkutan wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangan Kepolisian kemudian melaporkan kepada atasan atau piket lalu lintas yang sedang bertugas untuk melaporkan bantuan dalam menangani TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalah bahwa setiap petugas Polri tanpa surat perintah dapat melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lain yang dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku. Anggota dituntut untuk segera melakukan tindakan pengamanan TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan lalu lintas dan melakukan tindakan pertama serta menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada petugas polisi lalu lintas yang berwenang kemudian petugas polisi lalu lintas tersebut wajib untuk membuat berita acaranya guna untuk penyidikan dan penyelidikan Kepolisian” ( wawancara dengan Iptu Andri, kanit LAKA Polres Semarang, 4 februari 2013). Kemudian dalam pelayanan dan penangan yang dilakukan oleh Satuan lalu lintas Polres Semarang adalah penyedian alat dan peralatan yang diperlukan. Serta ketepatan dan kecepatan waktu untuk mendatangi TKP Laka Lantas.
BAB V PEMBAHASAN
5.1.
Kinerja Satuan lalu lintas Di Polres Semarang Dengan adanya kebutuhan dari masyarakat untuk menggunakan
sarana transportasi lalu lintas dalam kehidupan mereka sehari hari, maka timbulah masalah - masalah sosial. Salah satunya diantaranya adalah masalah kecelakaan lalu lintas yang sering kita temui. Kecelakaan lalu lintas telah menjadi suatu permasalahan lalu lintas yang dapat menimbulkan masalah dan kerugian besar di masyarakat, permasalahan ini selalu terjadi di jalur lalu lintas manapun. Tidak terjadi di Indonesia saja tetapi di negara manapun. Penyebabnya bermacam-macam baik faktor manusia, kondisi jalan, keadaan geografi, faktor kendaraan, faktor cuaca dan faktor dari kendaraan. Dari faktorfaktor tersebut sangat mempengaruhi satu sama lain. Pelanggaran lalu lintas juga di pandang memberi kontribusi pada kecelakaan lalau lintas. Dari hasil studi dokumentasi terungkap bahwa 42 persen dari 1260 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi mulai bulan Januari sampai dengan Agustus 1997 pada umumnya diawali dengan pelanggaran peraturan lalu lintas oleh pengemudi. Sisanya sebanyak 58 persen disebabkan oleh kondisi kendaraan, jalan dan alam. Namun, seorang perwira pengolah data kecelakaan lalu lintas menerangkan bahwa walaupun tidak dominan, pengemudi tetap ikut memberi kontribusi
48
bagi timbulnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor bukan manusia. Berdasarkan uraian diatas bahwa pelanggaran lalu lintas itu merupakan penyebab utama dari timbulnya kecelakaan lalu lintas. (disadur dari Farouk Muhammad, 2008 :49) Seperti di wilayah hukum Polres Semarang tersebut di kawasan tersebut ada yang namanya kawasan black spot . Kawasan tersebut diantaranya rata-rata merupakan faktor kondisi jalan bergelombang serta tanjakan dan turunan. Adanya faktor cuaca yang sangat mempengaruhi. Karena wilayah di daerah Kabupaten Semarang yang sering terjadi hujan di saat musim penghujan. Yang mengakibatkan jalanan menjadi licin. Tentunya dalam suatu upaya-upaya dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala di lapangan. Dalam hal ini peneliti menganalisa kasus menggunakan teori manajemen dan teori penegakkan hukum, melihat masalah dalam upaya -upaya yang dilakukan dalam menekan tingkat kecelakaan lalu lintas. Teori penegakkan hukum dan teori manajemen dianggap mampu dalam menganalisis apa yan terjadi, dimana nantinya diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap upaya Satuan Lalu Lintas Semarang dalam menekan tingkat kecelakaan. Oleh membahas
karena
itu
dalam
pembahasan
permasalahan
yang
ada
dengan
inii penelitian teori-teori
akan
tersebut.
Kecelakaan lalu lintas menurut Berekbout yang dikutip oleh MH. Ritonga (2003: 28, dalam skripsi Irwan sunuddin, 2009 : 71) memiliki 4 (empat) faktor penyebab, yaitu manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.
49
50
5.1.1 5.1.1
Hambat Hambatan an di Satu Satuan an lalu lalu linta lintas s Polre Polres s Sema Semaran rang g adal adalah ah a. Faktor Faktor Sumber daya manusian manusianya, ya, atau jumlah personel personel yang di rasa masih kurang. Hal ini tidak dapat mendukung kinerja dari kegi kegiat atan an oper operas asio iona nall ters terseb ebut ut.. Kare Karena na sang sangat at berp berpen enga garu ruh h sign signif ifik ikan an dala dalam m
kece kecepa pata tan n
dan dan
kete ketepa pata tan n
para para pers person onel el
terse tersebut but.. Apalag Apalagii jumlah jumlah person personel el yang yang sudah sudah melaks melaksana anaka kan n pendidikan kejuruan lalu lintas baik dari bintara dan perwira nya sangat sedikit sekali. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja para Anggota di lapangan. Karena kemampuan dan keterampilan anggota sangat terbatas, mereka dapat dengan cara otodidak bukan teori melainkan melalui turunan para seniornya. b. Anggar Anggaran an Satua Satuan n lalu lalu lintas lintas Polres Polres Semara Semarang ng di tentuk tentukan an oleh oleh Dipa Dipa yang yang sudah sudah ada. ada. Semuan Semuanya ya itu memerl memerluka ukan n dipa dipa yang yang cukup cukup untuk kegiatan operasional. operasional. Di samping samping wilayah wilayah hukum hukum Polres Semarang sangat luas sampai ke wilayah Tengaran dan Salati Salatiga. ga. Oleh Oleh karena karena itu harus harus ada dipa dipa dan anggaran anggaran yang yang cukup untuk mendukungnya seluruh kegiatan operasional Satuan lalu lintas Polres Semarang c. Method atau Method atau metode, 1)
Pene Penemp mpat atan an perso persone nel, l, berb berbag agai ai cara cara yang yang dilak dilakuk ukan an oleh oleh Unit Unit kecel kecelaka akaan an Lalu Lalu lintas lintas adalah adalah denga dengan n penemp penempata atan n
personel pada posisi yang cocok dengan keterampilan dan keahli keahliann annya ya yaitu yaitu pengga pengganti ntian an pada pada regu regu jaga. jaga. Plotti Plotting ng anggot anggota, a, selalu selalu menge mengecek cek dan dan mengon mengontro troll anggot anggota a dan meng mengaw awas asii
para para
angg anggot ota a
yang yang
mela melaku kuka kan n
kegi kegiat atan an
operasion operasionalnya alnya.. Dalam penempata penempatan n personel personel ini tentunya tentunya yang sangat diharapka diharapkan n oleh seseorang seseorang personel personel adalah adalah penempatan yang tepat pada posisi yang menjadi keinginan personel personel masing-ma masing-masing sing.. Hal ini sangat sangat tergantung tergantung pada kesempatan kerja yang terbuka padanya yaitu kesempatan untuk bekerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kete eteramp rampil ila annya nnya
serta erta
ada adanya
kese esempata patan n
untuk ntuk
mengembangkan diri. (disadur dari Irwan sududdin, 2009 : 84) Sese Seseor oran ang g
dapa dapatt
maks maksim imal al
mela melaks ksan anak akan an
kine kinerj rjan anya ya
apabila seseorang itu merasa nyaman dengan pekerjaan dan ketera keterampi mpilan lan yang yang diemba diembanny nnya. a. Sebali Sebalikny knya a apabil apabila a penurunan kinerja seseorang personel atau anggota sering diakib diakibatk atkan an dari dari kesala kesalahan han sumber sumber daya daya manusi manusia a yang yang tidak sesuai dengan penempatan pegawai dan tidak adanya ketertarikan di bidang tersebut. Akibatnya semangat para personel atau pegawai melemah dan tidak bergairah. Hal ini di sebabk sebabkan an dari dari ketida ketidak k sesuai sesuaian an dari dari pendid pendidika ikan n dan dan bakat seseorang.
51
2)
Pend Pendis isip ipli lina nan n kerja kerja,, disip disipli lin n kerja kerja adal adalah ah sala salah h satu satu fakto faktor r dari dari kebe keberh rhas asil ilan an kine kinerj rja. a. Oleh Oleh kare karena na itu itu kita kita haru harus s membiasakan disiplin, baik dari dalam diri sendiri dan orang lain lain itu itu send sendir iri. i. Di wila wilaya yah h Polr Polres es Semar emaran ang g send sendir irii dila dilaku kuka kan n deng dengan an pend pendis isip iplin linan an kerja kerja melip meliput utii deng dengan an sistem pengawasan dan pengendalian yaitu melakukan Apel pagi tidak boleh terlambat pada jam 6.00 pagi dan sistem pelaporan tiap harinya. Dan menempatkan personel pada tempat yang dianggap rawan kecelakaan lalu lintas. Hal itu harus selalu dilakukan pengecekan dan pengendalian oleh pimp pimpin inan an
lang langsu sung ng
maup maupun un
tida tidak k
lang langsu sung ng..
Tuju Tujuan an
diadakannya disiplin kerja adalah agar agar anggota selalu bisa merasa merasa siap siap sedia sedia apabi apabila la ada ada masyar masyaraka akatt yang yang segera segera meminta bantuan dan pertolongan. d. Sarana Sarana Prasara Prasarana na yang ada di Satuan Satuan lalu lalu lintas lintas.. Yang Yang seperti seperti penulis bahas di atas adalah kelemahan dari Satuan lalu lintas Polres Semarang adalah keterbatasannya saran dan prasarana yang yang mend menduk ukun ung g kegia kegiata tan n oper operas asio iona nall di lapa lapang ngan an sepe sepert rtii kendaraan bermotor yang sangat terbatas jumlahnya di tambah wilay wilayah ah Polres Polres Semara Semarang ng sanga sangatt luas luas sekali sekali mempun mempunyai yai 16 Polsek dan 19 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Semarang, Semarang, di tambah tambah lagi wilayah perbukitan perbukitan berupa berupa tanjakan tanjakan dan dan turu turuna nan. n. Dan Dan wila wilaya yah h Polr Polres es Sema Semara rang ng dike dikeli lilin lingi gi oleh oleh Datara Dataran n tinggi tinggi.. Dan juga juga alat alat komun komunika ikasi si seper seperti ti Handy Tolky
52
yang sangat sedikit dan rata rata
para personel anggota
mempunyai sendiri dengan membelinya bukan dari inventaris negara, serta jumlah komputer untuk operasional yang sedikit yang kurang untuk para penyidik melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas. Setara di wilayah yang sangat rawan kecelakaan lalu lintas seperti di tujuh kawasan Black spot di Wilayah Kabupaten Semarang tidak ada pos pantaunya. Untuk mengawasi keadaan lalu lintas yang rawan kecelakaan. 5.1.2
Analisa Manajemen Lalu Lintas Kecelakaan Polres Semarang melalui Jalur hukum dan Penyidikan Kinerja anggota Unit Laka Polres Semarang adalah sesuai
dengan tugas pokoknya yang diemban sebagai aparat penegak hukum,. Sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban serta menjamin keamanan umum, Substansi tugas pokok kepolisian
adalah menegakkan hukum
bersumber
dari ketentuan
pperaturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokok Kepolisian. Salah satunya dalam hal menangani tingkat kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang melakukan manjemen kinerja melalui jalur hukum dan penyidikian, diantaranya sebagai berikut: a.
Planning
(perencanaan) tindakan penetapan atau arah dari
kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini pemeriksaan
53
terhadap saksi, korban maupun tersangka. Maka akan di rencanakan terlebih Kegiatan perencanaan tersebut : 1.
Menyusun dan menyiapkan administrasi penyidikan sesuai dengan
Juklak atau Juknis proses penyidikan kecelakaan
lalu lintas. 2.
Menyiapkan penyidik sesuai dengan identitas penyidiknya.
3.
Menyusun daftar pertanyaan untuk saksi dan tersangka dalam rangka pemeriksaan.
4.
Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang ada dan kebutuhan anggaran yang di butuhkan.
5.
Mengajukan rencana penyidikan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.
6.
Apabila Penyidik telah melakukan kegiatan Penyidikan, sebagaimana di atur dalam Pasal 110 KUHAP, penyidik segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kemudian apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyedikan kurang lengkap, penyidik menerima kembali perkara dan segera melengkapinya. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas (14) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, artinya berkas telah selesai (P.21) maka perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan. Apabila ternyata
54
tidak cukup bukti maka penyidik mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang diatur di dalam Pasal
109 KUHAP. Untuk itu penyidik menghentikan
penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP (minimal dua alat bukti) atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan diberhentikan demi hukum dengan alasan karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, dan perkara pidana telah kadaluwarsa atau saksi tidak mendukung dalam memberikan keterangan. b.
Organizing ( pengorganisasian ) yaitu tindakan mendistribusikan pekerjaan yang ada kepada tenaga kerja yang tersedia dan menetapkan aturan kepada para pekerja. Pengorganisasian ini dilakukan dalam ilmu Kepolisian yaitu dalam pembagian tugas sebelum
dilakukan
penyidikan
dan
penanganan
adanya
kecelakaan lalu lintas. Pengorganisasian dalam Penyidikan ada dua cara yaitu : 1.
Melibatkan Unit Penyidikan yang rutin atau secara struktural telah ada pada Organisasi Lalu lintas. Jumlah penyidik yang dilibatkan
dalam
pelaksanaan
penyidikan adalah
satu
perkara ada 3 Penyidik yang menangani. Disamping Penyidik harus mempunyai etika dan profesionalisme. Kerja sama antara penyidik dalam rangka pelaksanaan penyidikan
55
harus tetap terjaga. ( disadur dari modul naskah manajemen penyidikan, 2008: 34) 2.
Melibatkan Penyidik yang diperluas ( diluar struktur rutin yang telah tersedia). Pengorganisasian penyidikan dengan melibatkan penyidik yang diperluas umumnya atau karena untuk penyidikan tindak pidana yang berskala luas karena unit penyidikan berstruktur /rutin, dinilai kurang memadai untuk menangani sendiri penyidikannya. ( disadur dari modul naskah manajemen penyidikan, 2008: 36)
c.
Actuating (menggerakkan) yaitu perangsangan terhadap anggota atau pekerja agar para pekerja itu mau melaksanakan tugas dengan semangat yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab. Setiap individu memiliki kondisi internal, dimana kondisi internal tersebut berperan dalam aktifitas dirinya sehari hari. Salah satu dari kondisi internal tersebut adalah “motivasi”. (disadur dari Hamzah Buno, 2006 :1) Untuk menemukan titik terang dalam pengungkapan arah penyidikan lebih lanjut keterangan saksi pada proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas selaku penyidik pembantu mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan surat perintah, dengan menggunakan surat perintah tersebut anggota Satuan lalu lintas Polres Semarang mulai melakukan langkah pemeriksaan terhadap saksi saksi kecelakaan Lalu lintas. Apabila dalam teknis penyidikan kemungkinan timbul
56
permasalahan yang tidak terduga sebelumnya atau tidak termuat dalam perencanaan, maka perlu dilakukan upaya pemecahan permasalahan, seperti gelar perkara, koordinasi atau tindakan lain yang diperlukan. Untuk menyeleseikan masalah yang ada dan kendala yang dihadapi oleh penyidikan maka penyidik dan atasan penyidik harus meminta bantuan teknis secara berjenjang dalam bentuk back up satuan yang lebih tinggi terhadap satuan di bawahnya. d.
Controling (pengawasan dan pengendalian) yaitu mengawasi dan mengendalikan aktifitas para anggota dan pekerja agar berjalan sesuai dengan yang di harapkan dari awal perencanaan dan berakhir sesuai dengan hasil yang diinginkan. Untuk memastikan langkah penyidikan sesuai dengan perencanaan penyidikan maka harus dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja anggota. Karena dari pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dimengerti hambatan-hambatan di lapangan oleh anggota. Upaya pengendalian tersebut dapat dengan melalui laporan dari hasil tugas dan perkembangan hasil penyidikan yang tertuang
pada
lembar
kontrol.
Dari
pengawasan
dan
pengendalian terhadap proses penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas dapat sesuai dengan Job description dari Kasat lantas maupun Kanit kecelakaan Polres Semarang. Tujuan dari adanya pengawasan dan pengendalian adalah menghindari dari penyimpangan dalam penyidikan dan penyelidikan agar
sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Fungsi pengawasan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan dan mengevaluasi
suatu
perencanaan,
pengorganisasian
serta
pelaksanaan penyidikan. (disadur dari modul naskah manajemen penyidikan, 2008 : 43). Penerapan azas efisiensi manapun efektivitas merupakan wujud dari manajemen modern seperti dikatakan davids & Hancock (1985) dalam adrianus yang menguraikan
bahwa
penerapan
prinsip-prinsip
manajemen
modern dapat diadopsi organisasi Kepolisian sebagaimana layaknya perusahaan Publik (2005: 184-185). Asumsi bahwa kegiatan pemolisian selaku aktivitas publik yang dilakukan oleh lembaga publik (dalam hal ini Polri) sebenarnya mengenal dan harus
memberlakukan
prinsip-prinsip
yang
sama
dengan
kegiatan-kegiatan publik di bidang lain-lain serta dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya. (disadur dari Irwan sunuddin, 2009: 78) Hubungan yang kita lihat dari efisiensi dan efektifitas kinerja dapat dilihat dari hasil usaha yang telah kita lakukan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Semarang.
5.2
Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Satuan Lalu Lintas Semarang Dalam Menangani Kecelakaan Lalu Lintas Analisa dari kinerja anggota Satuan Lalu lintas Polres Semarang
adalah sesuai juga dengan tugas pokoknya yang diemban sebagai aparat penegak hukum. Sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No.2 tahun
57
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu (1) memelihara keamanan dan ketertiban serta menjamin keamanan umum. Substansi tugas pokok Kepolisian adalah menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokok Kepolisian. 58
5.2.1
Faktor dari hukumnya sendiri Didalam tulisan ini, maka yang di artikan dengan undang undang
dalam
material
adalah
(Purbacaraka
&Soerjono
Soekanto,1979)
peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh penguasa pusat maupun Daerah yang sah. a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja ( disadur dari. Soerjono Soekanto 1983: 11) Dalam menegakkan hukum di jalan oleh para personel lalu lintas khususnya Satuan lalu lintas mengacu kepada UU NO 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 8 Tahun 2001 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2012 tentang
Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jasa Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Serta juga dalam menentukan tersangka apabila telah terjadi kecelakaan lalu lintas adalah para personel anggota Satuan lalu lintas dalam hal melakukan penyidikan dengan menggunakan pasal 1 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yang semua unsur-unsurnya terpenuhi. Dan juga apabila unsur-unsurnya
terpenuhi tersebut penyidik
menetapkan tersangka dengan dakwaan menggunakan pasal 310 dan 311 pada Undang-undang no 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Apabila penyidik menemukan kesulitan dalam menetapkan atau kesalahan maka penyidik dapat memanggil saksi ahli yang sesuai dengan dalam pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP. Dan
apabila
dalam
terjadinya
kecelakaan
terdapat
luka
ringan( LR) atau kerugian material, maka pihak dari kepala Satuan Lalu lintas Polres Semarang akan melakukan mediasi dengan jalan damai antara pihak yang terjadi kecelakaan. Salah satu hal dari kebijakan yang diambil adalah dengan terwujudnya jalur keadilan bagi kedua belah pihak. Penyelesaian kasus tersebut tidak dengan jalur hukum melainkan melalui dengan penyeleseaian kedua belah pihak. Keseluruhan
hal
yang
didapat
adalah
dalam
melakukan
penegakkan hukum di masyarakat bahwa faktor dari hukumnya sendiri adalah hal yang sangat menentukan, karena hukum itu di buat untuk di
59
taati bukan untuk di langgar oleh masyarakat. Kita sebagai aparat penegak hukum disini berkewajiban untuk menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya tanpa memilih-milih dalam menegakkan keadilan tersebut. 5.2.2
Faktor penegak hukum Secara sosiologis,
maka setiap penegak
hukum
tersebut
mempunyai kedudukan (status) dan peranan ( role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak kewajiban tertentu. Hak-hak kewajuban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu orang yang mempunyai kedudukan tertentu, tidak lazim memegang peranan juga. (disadur dari Soerjono Soekanto, 1983 :20) Oleh
karena
itu
di
organisasi
Kepolisian
tersebut,
para
Kasatlantas dan khususnya Kanit Kecelakaan yang mengurusi langsung dalam urusan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mempunyai kedudukan dan peranan yang berarti. Oleh karena itu mereka semua mempunyai kebijakan masing-masing dalam menentukan keputusan mereka.
Di
samping
mempunyai
kedudukan
dalam
menentukan
keputusannya mereka semua juga harus melihat kultur dari kebudayaan dan adat di wilayah masing-masing. Oleh sebab itu para penegak hukum di wilayah harusnya sadar dan mengerti tentang kebiasaan adat mereka di wilayah masing-masing. Karena apabila para pimpinan di wilayah tersebut tidak mengetahui kebiasaan adat di wilayah tersebut akan
60
menimbulkan konflik baru yang di sebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat di wilayah. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan wargawarga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan akan menimbulkan konflik (status conflict dan conflict of roles, disadur dari Soerjono Soekanto, 1983 : 21) 5.2.3
Faktor sarana atau fasilitas Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakkan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakkan hukum akan tercapai ntuk mencapai tujuannya. ( disadur dari Soerjono Soekanto, 1983 : 37) Dari penulis yang di sajikan di bab IV tersebut di bahas permasalahan, yaitu : a. Masalah sumber daya manusia yang kurang di Satuan lalu lintas itu sendiri, seperti para personel yang sedikit sekali yang melaksakan pendidikan kejuruan lalu lintas di bandingkan dengan jumlah yang ada di Satuan lalu lintas tersebut. Hal ini sangat berpengaruh dalam hal kinerja yang berlangsung. Maksudnya dalam hal ini adalah keadaan dimana sumber daya manusia nya kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam melakukan
61
kegiatan, karena penanganan kecelakaan ini adalah hal yang mendasar yang dilakukan oleh personel Satuan lalu lintas Polres Semarang. Karena kalau tidak memiliki dasar teori dan dapat mengaplikasikannya penyidikan
akan
di
wilayah
menghambat
maka para
penanganan
kinerja
personel
dan dan
keberhasilan dalam tugas. b. Yang kedua adalah permasalahan hal yang menunjang dari sumber daya tersebut, dalam hal ini adalah berupa kendaraan operasional dan komputer yang ada. Pada saat ini jumlah kendaraan bermotor sangat sedikit sekali, untuk mendukung kegiatan operasional para personel Satuan lalu lintas masih sangat belum mencukupi,
di samping wilayah Kabupaten
Semarang yang sangat luas dan bentuk dari topografi wilayahnya adalah sebagaian besar di kelilingi oleh tanjakan dan turunan. Hal ini yang sangat menyulitkan para personel untuk menempuh ke tempat
tujuan.
Karena di butuhkan dukungan kendaraan
operasional dan dukungan anggaran dipa yang cukup. Di samping
masalah
kendaraan
operasional
adalah
masalah
komputer di penyidik Satuan lalu lintas yang jumlahnya masih kurang untuk melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Hal ini sangat menghambat jalannya kinerja personel Satuan lalu lintas Polres Semarang. 5.2.4
Faktor masyarakat
62
Penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, di tengahkan secara garis besar perihal
pendapat
masyarakat
mengenau
hukum,
yang
sangat
mempengaruhi kepatuhan hukumnya. (disadur dari Soerjono Soekanto, 1983: 45) Dalam hal ini menegakkan hukum di wilayah masing masing daerah berbeda kultur masyarakat dan kebiasannya. Pada dasarnya polisi di sini adalah sebagai sarana mediasi dalam meredam suatu perkara. Penyeleseaian suatu perkara yang di akibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, yang di akhiri adanya terjadinya korban meninggal dunia di seleseikan tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 310 dan pasal 311 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Tetapi apabila hanya mengalami luka ringan dan kerugian material dilakukan penyelesaian sengketa dengan jalur damai, seorang kasatlantas atau kanit laka sebagai mediasi atau penengah dalam menyeleseikan suatu perkara. Disimpulkan bahwa, para aparat kepolisian khususnya personel lalu lintas tersebut akan bekerja secara maksimal apabila di dukung oleh faktor masyarakat tersebut. Karena dari faktor tersebut masyarakat tersebut, polisi akan mengerti kemauan para anggota masyarakat tersebut.
63
5.2.5
Faktor budaya kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai
yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konseps-konseps abstrak mengenai apa yang dianggap baik ( sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk ( sehingga dihindari). (disadur dari Soerjono Soekanto, 1983 : 61) Berbeda dengan pembahasan diatas, faktor budaya adalah kelihatannya sama tetapi penerapannya berbeda. Dalam hal ini para personel melakukan penegakkan hukum di sesuaikan juga dengan kebiasan masyarakat dan kebudayaan yang ada di wilayah tersebut seperti halnya dalam menentukan tindak pelanggaran lalu lintas. Setiap wilayah
atau
Polres
maka
mempunyai
kebijakan
masing-masing
pimpinan. Semua keputusan dan kebijakan akan di patuhi dan dilaksanakan oleh bawahannya. Oleh sebab itu para personel anggota Polisi dalam menegakkan hukum juga harus melihat dari segi budaya yang di terapkan di wilayah ia bertugas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja yang ada untuk mendukung kegiatan operasianal.
5.3
Upaya Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dalam Menekan Tingkat kecelakaan Lalu di Semarang
5.3.1
Penempatan personel atau anggota di wilayah yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas atau kawasan black spot . Terobosan dari upaya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu
lintas adalah dengan menempatkan anggota patroli jalan raya untuk
melaksanakan penempatan yang dirasa rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain dari menempatkan anggota di tempat yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas juga untuk mengurangi terjadi nya tindak kejahatan yang timbul. Untuk mengurungkan niat pelaku berbuat jahat di jalan. Apalagi didukung daerah yang rawan di wilayah Polres Semarang yang keadaan geografinya berupa tanjakan dan turunan yang sepi dan gelap dan juga banyak sekali kebun dan hutan jati. 5.3.2
Memelihara Perasaan Aman Selalu memberikan pelayanan yang terbaik, seperti menjamin
keamanan dan ketertiban di setiap wilayah. Masyarakat akan antusias kepada Polisi apabila ia sanggup menjamin keamanan selama 24 jam. Tetapi dimana Polisi telah meninggalkan tempat, di situlah muncul pelanggaran lalu lintas ataupun kejahatan lainnya oleh karena itu diadakan Turjawali di setiap jam-jam yang dianggap rawan, seperti pagi hari pada saat masyarakat akan beraktifitas dan sore hari pada saat masyarakat selesei beraktifitas. 5.3.3
Harus
menyediakan
pelayanan
yang
tersedia
kepada
masyarakat. Dengan tadi melakukan patroli keliling oleh anggota unit di tiap tiap daerah yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, itu merupakan upaya dari memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan
memudahkan
pelayanan
kepada
masyarakat
yang
membutuhkan seperti pengaturan lalu lintas dan dapat memberi petunjuk
64
jalan kepada pengguna jalan dan memberikan nomor TMC kepada para pengguna jalan raya di Kabupaten Semarang. 5.3.4
65
Melaksanakan Operasi Kepolisian Dengan
melaksanakan
Operasi
Kepolisian
tersebut
yang
mengutamakan kepada kelengkapan surat-surat kendaraan. Namun terkadang sering dilaksanakan dengan PPNS, yang ditujukan kepada angkutan umum. Pada prakteknya penerapan seperti ini sangatlah efektif, tetapi sebenarnya tidak. Karena Operasi Kepolisian membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Dengan demikian kegiatan tersebut harusnya berguna untuk kegiatan yang lainnya yang lebih bermanfaat. Ini menghindari adanya pelanggaran lalu lintas. 5.3.5
Penyuluhan dan pendidikan Lalu lintas oleh Unit Dikyasa Pembinaan
semacam
ini
dilakukan
untuk
memberikan
penyuluhan kepada masyarakat khusunya siswa dan pelajar. Program semacam ini sanagt baik dan mendidik, karena dengan program tersebut masyarakat akan mengerti
dan
paham
dengan adanya
bahaya
kecelakaan lalu lintas. Karena kecelakaan lalu lintas tersebut tidak memilih, siapapun akan menjadi korbannya. Oleh karena itu kita harus mengantisipasinya.
66
BAB VI PENUTUP
6.1
Kesimpulan Dalam bab ini, akan membahas mengenai kesimpulan dari
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Kinerja Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut : a.
Pada umumnya peningkatan kecelakaan di Indonesia dari tahun ketahun melambung tinggi. Kecelakaan lalu lintas yang menjadi pokok
permasalahan
dalam
mewujudkan
keamanan
dan
ketertiban lalu lintas. Kinerja yang ada sudah baik diihat dari penyeleseaian perkara dari tahun 2010-2012 yang P-21 sudah terseleseikan secara cepat transparan serta akuntabel. b.
Hambatan yang mempengaruhi kinerja dari Satuan lalu lintas kemampuan dan keterampilan personel Satuan lalu lintas Polres Semarang sebagian besar
perlu di tingkatkan karena sedikit
sekali yang melaksanakan pendidikan kejuruan lalu lintas. Saran dan prasarana yang ada di Satuan lalu lintas yang masih sangat
kurang dan belum memadai, karena dukungan sarana dan prasarana tersebut sangat membantu kinerja para
personel
untuk menangani kecelakaan lalu lintas tersebut. Karena wilayah 67 Kabupaten Semarang yang bentuk topografinya adalah berupa tanjakan dan turunan maka harus ada dukungan kendaraan operasional yang mendukung kegiatan tersebut. Hal ini juga untuk mewujudkan kecepatan dan ketepatan dalam mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas. c.
Upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang melakukan beberapa terobosan antara lain adalah menempatan personel atau anggota di wilayah yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas atau kawasan
black spot ,
memelihara perasaan aman, menyediakan pelayanan yang tersedia kepada masyarakat, melaksanakan operasi kepolisian, serta melakukan penyuluhan dan pendidikan Lalu lintas oleh Unit Dikyasa. Ini merupakan cara yang inovatif bagi Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas.
6.2
Saran Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis dapat
memberikan beberapa saran
kepada Satuan Lalu Lintas Polres
Semarang, sebagai berikut : a.
Sumber daya manusia berkompetensi dengan meningkatkan kemampuan pelatihan fungsi teknis, karena hal ini sangat
mendukung kegiatan operasional. Apabila di wilayah mempunyai personel yang sumber daya manusianya tinggi maka akan meningkatkan kinerja yang ada di Satuan lalu lintas polres 68 Semarang. Untuk mengusulkan kepada satuan atas untuk menambah Anggaran guna mendukung kegiatan penyidikan dan penyelidikan dari kegiatan-kegiatan lain Satuan lalu lintas. b.
Dapat menekan pemelihara keamanan dan ketertiban serta menjamin keamanan umum. Substansi tugas pokok Kepolisian adalah menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokok Kepolisian. Meningkatkan kecepatan dalam hal quick respon dalam
hal
mendatangi TKP
kecelakaan lalu lintas serta
penyeleseian berkas perkara dengan cepat dan transparansi serta
akuntabel.
Lebih
menekankan
dalam
mengurangi
hambatan-hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasana, faktor masyarakat
serta
faktor
budaya.
Serta
diharapkan
menerapkan dan mengemban tugas pokok Kepolisian agar manajemen profesional terwujud. c.
Berfikir inovatif dan produktif yang diharapkan masyarakat kepada petugas Kepolisian lalu lintas di Semarang. Upaya-upaya inovatif
adalah
faktor
pendukung
kepolisian
dalam
meminimalisirkan kejadian kecelakaan yang terjadi di lapangan.
Serta kerja produktif sebagai hasil dari kerjasama antara petugas kepolisian dengan masyarakat dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan kondusif seperti halnya melakukan penyuluhan pentingnya berkendara tertib berlalu lintas dan melakukan Turjawali.
DAFTAR PUSTAKA Sumber buku karya perorangan Farouk, Muhammad. 2008. Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas, Jakarta : PTIK Press & Restu Agung. Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi, Bandung : Remaja Rosdakarya. Novi Indah Erlyant dkk.,2012. Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Tera riset. Salim, Abbas. 1993. Manajemen Transportasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Soekanto, Soerjono. 1983, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, edisi revisi, cet. 8, Bandung : Alfabeta. UNO, Hamzah. 2006, Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta : PT Bumi aksara. Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja,edisi,cet.3, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sumber buku karya Instansi Surat Keputusan Direktur Lalu Lintas Polri, No.Pol. : SKEP/29/IX/2005. 22 September 2005. Vademikum Polisi Lalu Lintas Sumber perundang-undangan Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2010 . Tentang , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Republik Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Tentang , Hukum Acara Pidana. Republik Indonesia, Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Tentang, LaluLintas dan Angkutan Jalan.
