Hal-hal yang perlu dipersiapkan PUSKESMAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Workshop pengertian akreditasi puskesmas atu klinik Pelatihan akreditasi puskesmas dan klinik Sosialisasi di puskesmas dan klinik Kajian awal akreditasi puskesmas dan klinik Penyusunan dokumen dasar Pembakuan dokumen/implementasi Kajian internal (self assessment) Perbaikan/penyempurnaan dokumen Audit internal Tinajuan manajemen/ telaah mutu dan kinerja Penyempurnaan Pre audit Penyempurnaan Audit Pembinaan dan dinkes/kab kota
Langkah Persiapan PUSKESMAS untuk Akreditasi 1. Meminta pendampingan dari Kabupaten 2. Lokakarya (1 hari) 3. Pelatihan pemahaman standar dan instrument akreditasi dan persiapan self assessment (2 hari) 4. Self assessment (1 hari) 5. Penyusunan dokumen yang dipersyaratkan dan perbaikan sistem manajemen, sistem penyelenggaraan UKM, dan sistem pelayanan UKP (perkiraan 3-4 bulan) 6. Implementasi (perkiraan 3-4 bulan) 7. Penilaian pra survei akreditasi (2 hari) 8. Pengajuan permohonan untuk disurvei
Meminta Pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kepala Puskesmas mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk meminta pendampingan akreditasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kesepakatan penjadualan pendampingan Lokakarya di PUSKESMAS untuk menggalang komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan menyiapkan akreditasi Pemahaman tentang akreditasi Pemahaman tentang Standar dan Instrument Akreditasi Pembentukan Panitia/Tim Persiapan Akreditasi Puskesmas, dan pembentukan Kelompok Kerja, yaitu kelompok kerja manajemen, kelompok kerja upaya puskesmas, dan kelompok kerja pelayanan klinis. Pemahaman Standar dan Instrumen Pelatihan pemahanan standar dan instrumen akreditasiPuskesmas diikuti oleh seluruh karyawan puskesmas untuk memahami secara rinci standar dan instrument akreditasi puskesmas dan persiapan selfassessment. Pelatihan dapat dilakukan oleh tim puskesmas yang telah dilatih atau oleh tim pendamping dari Kabupaten
Pelaksanaan self assessment oleh staff didampingi pendamping
Self assessment oleh staf puskesmas didampingi/dipandu oleh pendamping (atau dilaksanakan oleh pendamping bersama staf)
Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas melakukan pembahasan hasil self assessment bersama Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas
dan menyusun Rencana Aksi untuk persiapan akreditasi.
Penyiapan dokumen yang dipersyaratkan dan perbaikan sistem manajemen, sistem penyelenggaraan UKM, dan sistem pelayanan UKP Identifikasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi,
Penyiapan tata naskah penulisan dokumen
Penyiapan dokumen akreditasi dokumen internal, meliputi : surat-surat keputusan (kebijakan) pedoman/manual mutu pedoman-pedoman yang terkait dengan pelayanan, upaya, program maupun kegiatan kerangka acuan standar prosedur operasional (SPO) rekaman-rekaman (dokumen sebagai bukti telusur) dokumen eksternal yang perlu disediakan Pengendalian dokumen akreditasi yang meliputi pengaturan tentang kewenangan pembuatan, pemanfaatan dan penyimpanan seluruh dokumen puskesmas. Perbaikan sistem manajemen, sistem penyelenggaraan UKM, dan sistem pelayanan UKP
Implementasi Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar akreditasi yang dipandu oleh regulasi internal (document-dokumen yang telah disusun:kebijakan, kerangka acuan, SPO, dsb) Memastikan rekaman proses dan hasil kegiatan Penyediaan sumber daya untuk implementasi Melanjutkan Perbaikan sistem manajemen, sistem penyelenggaraan UKM, sistem pelayanan UKP
Penilaian Pra Survei Akreditasi Penilaian Pra survei akreditasi oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas, untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk diusulkan dilakukan penilaian akreditasi. Tim pendamping akan membuat rekomendasi hasil penilaian pra survey akreditasi sebagai dasar bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengusulkan dilakukan survei akreditasi ke lembaga akreditasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi
Pengajuan Penilain Akreditasi Berdasarkan hasil penilaian pra survey akreditasi, Tim pendamping membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan survey akreditasi puskesmas kepada Lembaga Akreditasi FKTP melalui Dinas
Periksa dokumen yang menjadi regulasi: dokumen eksternal dan internal Telusur: Wawancara:
Pimpinan puskesmas
Penanggung jawab program
Staf puskesmas
Lintas sektor
Masyarakat
Pasien, keluarga pasien
Observasi:
Pelaksanaan kegiatan
Dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan (rekaman/
Pencapaian terhadap elemen-elemen penilaian pada setiap kriteria diukur dengan tingkatan sebagai berikut: 1). Terpenuhi % dengan nilai 10,
: bila pencapaian elemen ≥ 80
2). Terpenuhi sebagian : bila pencapaian elemen 20 % – 79 %, dengan nilai 5
3). Tidak terpenuhi %, dengan nilai 0.
: bila pencapaian elemen < 20
Skor total untuk tiap kriteria = jumlah skor semua elemen pada tiap kriteria x 100 % jumlah elemen pd tiap kriteria x 10
Penilaian tiap Bab adalah penjumlahan dari nilai tiap elemen penilaian pada masing-masing kriteria yang ada pada Bab tersebut dibagi jumlah elemen penilaian Bab tersebut dikalikan 10, kemudian dikalikan dengan 100 %.
Misalnya: Nilai Bab I = Penjumlahan nilai seluruh elemen penilaian Bab I x 100 % Jumlah elemen penilaian Bab I x 10
Ketentuan Kelulusan Akreditasi PUSKESMAS Tidak terakreditasi Bab I, II ≤ 75 %, Bab IV, V, VII ≤ 60 %, Bab III, VI, VIII, IX ≤ 20 % Terakreditasi dasar: Bab I, II ≥ 75 %, Bab IV, V, VII ≥ 60 %, Bab III, VI, VIII, IX ≥ 20 % Terakreditasi madya: Bab I, II, IV, V ≥75 %, Bab VII, VIII ≥ 60 %, Bab III, VI, IX ≥ 40 % Terakreditasi utama: Bab I, II, IV, V, VII, VIII ≥ 80 %, Bab III, VI, IX ≥ 60 % Terakreditasi paripurna: semua Bab ≥ 80 %
Hasil penilaian akreditasi oleh tim surveior dikirim kepada Komisi melalui koordinator surveior di Provinsi disertai dengan rekomendasi keputusan akreditasi. Penetapan status akreditasi dilakukan oleh tim penilai yang ada pada Komisi (Komisioner) berdasarkan penilaian terhadap rekomendasi tim surveyor. Jika lulus, maka Komisi Akreditasi untuk menerbitkan sertifikat akreditasi. Sertifikat akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun tahun dengan pembinaan oleh Tim Pendamping Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap 12 Bulan.
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UKM UKP JUMLAH
BAB I,II,III
10 STANDAR, 212 EP
BAB IV,V,VI BAB VII,VIII,IX 9 BAB
11 STANDAR, 183 EP 21 STANDAR, 381 EP 42 STANDAR, 776 EP
Nah, dari 776 Elemen penilaian yang ada tentunya tidak semuanya dapat di selesaikan dengan mudah. Setidaknya ada elemen penilaian yang membutuhkan diskusi panjang dalam menyelesaikannya. Dibawah ini beberapa cara efektif dalam menyelesaikan apa yang di minta oleh Elemen Penilaian . 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Baca dahulu dengan teliti standar, kriteria serta pokok pikiran dari kriteria tersebut. Pokok pikiran yang tertera dalam sebuah kriteria menunjukkan inti penilaian dari kriteria tersebut. Setelah memahami pokok pikiran dari kriteria, lanjutkan ke elemen penilaian yang dipersyaratkan dalam satu kriteria. Tiap-tiap elemen penilaian mempunyai dokumen telusur dan sasarantelusur yang mengacu pada pokok pikiran kriteria. Untuk dokumen yang diminta sebaiknya disiapkan setelah proses dijalankan. Yang terpenting adalah proses nya di jalankan sehingga ketika di telusur dapat tersinergi antara dokumen dan prosesnya.
3 Prinsip Dalam Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas Dalam akreditasi puskesmas tentunya tidak terlepas dari adanya dokumen yang harus disiapkan. Secara total terdapat 776 elemen penilaian yang perlu diselesaikan baik itu dokumennya dan proses telusurnya. Tanpa adanya dokumen yang disiapkan maka akreditasi puskesmas tidak dapat dinilai secara keseluruhan. Maka ada 3 prinsip dasar dalam penyusunan dokumen akreditasi puskemas yaitu : 1. Kerjakan apa yang di tulis. Tugas-tugas yang dilakukan di puskesmas tentunya harus dikerjakan sepenuh hati sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dikerjakan secara maksimal dan sempurna. Sebelum mengerjakan pekerjaan tersebut sudah tentu ada perencanaan. Nah dari apa yang di rencanakan ini hendaknya dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah di tulis dan di catat. 2. Tulis apa yang dikerjakan. Setelah mengerjakan tugas-tugas tersebut hendaknya di catat, di arsipkan sehingga terdokumentasi dengan baik. Sehingga ketika di telusur bukti dokumennya terarsipkan dengan baik. 3. Bisa dibuktikan serta dapat ditelusur dengan buktinya. Ini adalah kombinasi dari 2 poin di atas serta dapat dibuktikan sampai pada telusur paling akhir.
Setelah dilakukan lokakarya ( tahapan awal akreditasi ) dan akan menentukan tim mutu akreditasi puskesmas, maka kepala puskesmas mempunyai hak prerogatif dalam menentukan struktur tim mutu. Karena tim ini lah yang nanti akan bekerja sama dengan fasilitator atau pengelola program puskesmas dalam menyukseskan akreditasi pada puskesmas tersebut. Setidaknya tim mutu ini terdiri dari 4 tokoh kunci utama yang menjadi motor dalam penyiapan dokumen, implementasi dan pemikir dalam menyelesaikan setiap elemen penilaian yang ada. Adapun ke 4 ( empat ) tokoh kunci tersebut adalah : 1. Ketua Tim Mutu 2. Ketua Pokja ADMEN 3. Ketua Pokja UKM 4. Ketua Pokja UKP
Beberapa dokumen diantaranya perlu disiapkan selain dokumen yang diminta oleh setiap EP, sebagai berikut :
1.
Dokumen internal, meliputi : kebijakan, manual mutu, rencana lima tahunan, perencanaan tingkat puskesmas ( PTP ) tahunan, pedoman atau panduan, kerangka acuan kerja program, standar operasional prosedur ( SOP ), rekam implementasi. 2. Dokumen external, meliputi : peraturan perundangan dan pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh kemenkes, dinkes prop/kab/kota dan organisasi profesi yang merupakan acuan bagi FKTP dalam menyelenggarakan administrasi manajemen.
Disamping itu adanya dokumen SOP juga menjadi elemen penilaian untuk akreditasi puskesmas. Nah di bawah ini saya lampirkan panduan lengkap pembuatan SOP sehingga dapat di implementasikan dalam pembuatan dokumen akreditasi puskesmas. Kita mulai dari : Pengertian SOP : 1. SOP adalah Serangkaian instruksi tertulis yg dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan . (Permenpan No. 035 tahun 2012). 2. Istilah yg digunakan pada Pedoman Akrediatsi FKTP adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Permenpan No. 35 tahun 2012 Tujuan SOP : 1. Agar proses kerja rutin terlaksana efisien, efektif, konsisten & aman 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yg berlaku. Manfaat : 1. Memenuhi persyaratan standar pelayanan Puskesmas 2. Mendokumentasi langkah-langkah kegiatan 3. Memastikan staf Puskesmas memahami bagaimana melaksanakan pekerjaannya ( SOP pemberian informasi, SOP pemasangan infus, SOP pemindahan pasien, dll) KOP SOP
Komponen SOP
Syarat penyusunan SOP : 1. SOP ditulis oleh mereka yang melakukan pekerjaan/unit kerja tersebut. 2. Merupakan flow charting dari suatu kegiatan. 3. Harus jelas siapa melakukan apa, dimana, kapan dan mengapa. 4. Jangan menggunakan kalimat majemuk. Subyek, predikat, objek harus jelas. 5. Menggunakan kalimat perintah/instruksi bagi pelaksana, bahasa mudah dikenali. 6. Jelas, ringkas, mudah dilaksanakan. Ingat bahwa masing-masing SOP pada tiap-tiap puskesmas berbeda kecuali SOP teknis. Misal SOP cara penyuntikan, pasti di setiap puskesmas sama. Tetapi SOP yang berkaitan dengan lintas sektor atau sasaran akan berbeda-beda. Jadi jangan asal mencontek SOP yang sudah ada. Esensi dari SOP adalah pekerjaan kita sesuai panduan dan kita ikuti panduan tersebut.
Apa dan siapa saja yang berperan dalam proses implementasi akreditasi Puskesmas ? Dalam pelaksanaan proses akreditasi puskesmas tentunya banyak pihak yang berperan di dalamnya. Peran dari masing – masing lintas sektor terkait pastinya akan mendukung kemudahan akselerasi dalam proses pencapaian akreditasi puskesmas. Berikut beberapa pihak yang berperan dalam proses akreditasi puskesmas antara lain : 1. 2. 3. 4.
5. 6.
Kementerian Kesehatan : Dukungan FAFKTP, pembuatan NSPK, penyusunan Roadmap tingkat pusat, penganggaran dan pembiayaan ( dekon, APBN, DAK ), sosialisasi dan advokasi, peningkatan bimbingan tekhnis SDM. Kemendagri, Kemenkue, Kemenkokesra, Bappenas : dukungan kebijakan dan pembiayaan serta dukungan advokasi dan sosialisasi ke pemda. Dinas Kesehatan Propinsi : Pelatihan Pendamping Akreditasi Kab/Kota, Penyusunan Roadmap Akreditasi Tingkat Provinsi, Bimbingan Teknis dan Supervisi. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota : Lokakarya penggalangan komitmen, Workshop pengenalan standar dan instrumen, Self Assessment, Pendampingan Penyusunan Dokumen, Pendampingan Implementasi & Penilaian Pra Survei, Penyusunan Road map Akreditasi tingkat Kab/kota, Pengusulan Survei, Penganggaran Implementasi dengan APBD maupun DAK nonfisik, Bimbingan dan Supervisi. Puskesmas : Pembentukan tim mutu, Penyusunan Dokumen, Implementasi, Evaluasi Implementasi Masyarakat/LSM : sebagai pemberi masukan dalam peningkatan mutu pelayanan puskesmas 7. Mau Kaji Banding Akreditasi Puskesmas ?, Berikut Tahapannya 8. Dalam akreditasi puskesmas kegiatan kaji banding diperlukan sebagai kesempatan untuk belajar dari pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Admen, UKM dan UKP puskesmas di puskesmas yang lain dan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan kinerja masing-masing puskesmas.
Sebelum kaji banding dalam akreditasi sebaiknya teman-teman menyiapkan instrumen kaji banding puskesmas, rencana pelaksanaan kaji banding, kerangka acuan kaji banding. Ada baiknya juga dilakukan evaluasi internal sebagai acuan bagian mana saja yang akan diperbaiki nanti. Saya coba mendeskripsikan hal tersebut untuk memudahkan temanteman dalam pelaksanaannya nanti. 1. Rencana pelaksanaan kaji banding. Dalam perencanaan pelaksanaan kaji banding puskesmas sebaiknya memperhatian beberapa hal berikut : Target puskesmas kita apa dalam hasil penilaian akreditasi nanti. Topografi yang mirip ( misalnya dari segi budaya, demografi, wilayah ) Ini berfungsi untuk mengukur berapa besar biaya nanti yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan kahi banding tersebut. Tentukan waktu yang tepat termasuk administrasinya ( surat tugas, surat permohonan kaji banding ke puskesmas yang di tuju, nota dinas bila perlu, stake holder terkait bila memungkinkan ). Rencanakan waktu sebaik mungkin. Bila memungkinkan semua penanggung jawab bab dapat ikut serta sehingga dapat mempelajari secara menyeluruh. 2. Kerangka acuan kaji banding. Membuat kerangka acuan sesuai petunjuk yang sudah ada. 3. Instrumen kaji banding. Adalah alat bantu yang akan di gunakan pada saat kaji banding misalnya ( ceklist wawancara, kamera, quisioner, bahan persentasi, diskusi personal dan observasi ). Setelah pelaksanaan kaji banding dilakukan. Tugas selanjutnya adalah 1.
2. 3. 4. 5.
Laporan kaji banding. Tim akreditasi membuat laporan perjalanan dinas yang isi nya memuat tentang apa saja yang dikerjakan pada saat kaji banding ( misalnya, diskusi apa saja, diterima siapa, hal apa saja yang di dapat dan akan diterapkan di puskesmas ). Rencana perbaikan. Membuat rencana dan time line pelaksanan perbaikan setelah kajibanding. Laporan pelaksanaan perbaikan. Setelah implementasi perbaikan dilaksanakan. Di buatkan laporan perbaikan. Di sisi mana saja yang sudah di perbaiki atau diperbaharui sesuai dari hasil kaji banding tersebut. Hasil evaluasi kaji banding. Membuat laporan matrik hasil evaluasi kaji banding. Hasil evaluasi perbaikan kaji banding. Setiap kegiatan di evaluasi perbaikannya sehingga terukur arah perubahannya ( membuat matrik evaluasi perbaikan kaji banding dapat melibatkan tim auditor ).
3. Tahapan Persiapan akreditasi puskesmas : Self Asessment Pengertian self asessment adalah menilai diri sendiri. Dalam hal ini puskesmas menilai dirinya sendiri berdasarkan elemen penilaian yang ada. Setiap elemen penilaian diberikan skor sesuai dengan kondisi yang ada. Teknisnya adalah setiap pokja tidak boleh menilai dirinya sendiri. Harus cross.Misal, pokja UKM menilai pokja UKP atau sebaliknya. Berikut ini beberapa fungsi atau manfaat dilakukannya Self Assesment di puskesmas akreditasi adalah 1.
Menganalisis kondisi awal Puskesmas. Melihat kondisi atau memotret kondisi awal puskesmas berdasarkan instrumen akreditasi. Berapa skor real yang di dapat
2.
3. 4. 5.
puskesmas. Kuncinya adalah berikan nilai serendah rendahnya agar mendapat rekomendasi dan perbaikan. Menemukan fakta-fakta & rekomendasi untuk perbaikan terkait kelengkapan persyaratan akreditasi. Setelah menemukan fakta yang ada seyogya nya diberikan rekomendasi perbaikan atau kelengkapan dalam setiap elemen penilaian yang bernilai 0 ( nol ) dan 5 ( lima ). Setelah mendapat rekomendasi perbaikan hendaknya di lakukan pembahasan setiap pokja yang ada dipimpin oleh ketua tim mutu. Kemudian mapping dokumen yang belum ada atau yang belum tersedia agar dilengkapi. Penyusunan rencana aksi Misalnya ada rapat per pokja atau rapat internal tim mutu.
Tahapan Persiapan akreditasi puskesmas : Workshop Definisi workshop ini adalah tim pendamping akreditasi puskesmas memandu dalam memahami standar dan instrumen penilaian. Di dalam elemen penilaian terdapat 42 standar, 168 kriteria dan 776 elemen penilaian ( EP ). Tetapi tentunya tidak semuanya di bahas di dalam workshop ini tetapi tim pendamping cukup membahas beberapa EP lalu memberikan teknik dan trik dalam menyelesaikan setiap EP yang ada. Peserta : seluruh staf puskeskas terlebih lagi tim yang sudah di bentuk pada saat lokakarya. Waktu pelaksanaan : 2 hari. Disampaikan juga materi tentang tatalaksana Self Assesment, audit internal dan pasien safety dan K3. Tindaklanjut : 1.
Pembagian tim untuk Self Assesment. Tim untuk pelaksanaan elf assesment ini berlaku silang. Misalnya tim UKM melakukan assesment ke timUKP begitu juga sebaliknya. Tidak boleh timnya sendiri melakukannya untuk timnya sendiri ( baca pada teknis Self Assesment ). 2. Persiapan Self Assesment. Persiapan tekhnis Self Assesment. 3. Tim masing-masing pokja di berikan tugas ( pada hari pertama ). Tugas nya berupa menyelesaikan EP yang ada dengan membuat tabel apa yang dikerjakan dan dokumen apa yang harus disiapkan.
4. Tahapan Persiapan Akreditasi Puskesmas : Penilaian Pra – Survey 5. Kegiatan ini merupakan tahapan ke 6 ( enam ) dalam proses akreditasi puskesmas. Pada tahapan ini tim pendamping akreditasi melakukan penilaian terhadap kesiapan puskesmas untuk di usulkan dilakukan penilaian akreditasi. Disamping itu juga untuk mengetahui upaya – upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan di puskesmas.
Setelah dilakukan penilaian ulang oleh tim pendamping akreditasi puskesmas, hasilnya dibahas dalam rapat dengan tim mutu puskesmas beserta kepala puskesmas. Kemudian di tentukan apakah sudah layak atau belum untuk di ajukan ke tahap survey akreditasi.
T AHAPAN AKREDITASI 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lokakarya. Workshop. Self assesment. Penyusunan dokumen. Implementasi . Penilaian pra – survey.
Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Kata kuncinya adalah hal yang baru, pembaharu dan penemuan baru.
Didalam kegiatan puskesmas yang berorientasi kesehatan masyarakat sebetulnya banyak sekali kegiatan yang bisa di katakan sebagai kegiatan pembaharu. Kegiatan inovatif yang fungsinya sebagai penunjang kegiatan pokok yang sudah ada. Disamping sebagai penunjang, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya.
Dalam konteks akreditasi puskesmas tentunya diperlukan sebuah ide, konsep dan implementasi pembaharu sebagai wujud dari aktualisasi sikap pembaharu dan inovatif. Di bawah ini 3 contoh Inovasi Kegiatan Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat yang paling sederhana dapat dilaksanakan oleh tim UKM Puskesmas. 1.
Survey berkala dengan instrument quisioner. Konsep ini telah di ujicoba oleh puskesmas Kelapa kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Konsep kerja nya adalah puskesmas membuat quisioner yang pertanyaanya dapat menjawab beberapa masalah kesehatan di masyarakat ( misalnya, angka konsumsi zat gizi besi pada ibu hamil, angka bebas jentik di tiap rumah, persentase penggunaan jamban sehat serta akses air bersih pada suatu desa ). 2. Arisan jamban. Ini merupakan salah satu aksi dari tindaklanjut hasil survey yang dilakukan. Dari survey diatas bisa saja muncul ide-ide yang baru untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan. Dalam konteks arisan jamban objeknya adalah rumah masyarakat. Persentase rumah dari hasil survey tersebut yang belum
memiliki jamban masih sedikit dan akan berpengaruh pada timbulnya penyakit Diare. Maka inisiatif untuk pengadaan jamban bagi masyarakat di telurkan. Salah satu kegiatannya adalah arisan jamban. Menghimpun semua sumber daya masyarakat untuk gotong royong bahu membahu memenuhi jamban keluarga. 3. Kelas edukatif Penyakit Menular dan Tidak Manular. Ini bisa dilakukan di indoor dan outdoor. Tergantung situasi dan kondisi masing-masing puskesmas. Sebagai contoh Puskesmas Sekar Biru Kecamatan Parit 3 Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kep. Bangka Belitung memulai kegiatan ini pada hari jumat pada saat pasien antri menunggu dilakukan pemeriksaan pada ruang tunggu poli umum. Dilakukan secara berkala dan bervariasi materinya pada tiap-tiap sesi. Manfaatnya jelas, menambah pemahaman masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular. Tentunya dari ke tiga contoh kegiatan diatas butuh dievaluasi kegiatannya guna perbaikan kedepan. Berikut beberapa langkah agar kegiatan inovatif tersebut tetap berkelanjutan dan punya daya ungkit untuk masyarakat. 1. 2. 3. 4. 5.
Konsep yang jelas. Buatlah konsep yang mumpuni. Jelas, terukur, dapat dilakukan, terdokumentasi, objek yang jelas, manfaat yang di dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan dana. Ini penting, tidak dapat dilakukan bila tanpa dana. Sumbernya dapa diambil dari dana BOK, dana APBD program maupun CSR yang sesuai dengan ketentuan. Tim yang solid. Dengan tim yang solid akan memudahkan dalam pengerjaanya. Pembagian tugas yang jelas, jadwal yang tepat serta dukungan moril. Konsisten. Konsisten diperlukan guna berkelanjutan. Tidak pula hanya sebentar ibarat parasetamol penurun panas. Konsistensi menjadi motivasi bagi masyarakat dalam menilai keseriusan pelaksanaan program tersebut. Evaluasi. Jangan lupa di evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan. Ajukan ide-ide perbaikan, sampaikan semua kendala. Bahas di semua level puskesmas dan ambil kebijakan strategis guna menyelesaikan masalah yang ada.
