INSTRUMEN 3
KESEHATAN LINGKUNGAN Kab./Kota
:
Pinrang
Puskesmas
:
Suppa
Status Nama Penilai
: :
Non DTP, DTP, DTP Poned
Puskesmas sebagai sarana pelayanan umum, wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar persyaratan, untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pasien, staf puskesmas serta masyarakat yang tinggal di sekitar puskesmas yang kemungkinan dapat terkena dampak pencemaran lingkungan puskesmas. STANDAR 1.
FALSAFAH DAN TUJUAN
Setiap Puskesmas dalam mewujudkan Paradigma Sehat bukan sekedar melaksanakan upaya pelayanan kuratif dan rehabilitative, tetapi perlu menekankan pentingnya upaya preventif dan promotif dengan mengupayakan penyehatan lingkungan Puskesmas agar terjamin kesehatan dan keselamatan pasien, pengunjung, pegawai, dan masyarakat sekitarnya. Parameter : 1.1 Ada kebijakan upaya kesehatan lingkungan Definisi Operasional ( DO) : 1. Kebijakan: adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 2. Kebijakan upaya kesehatan lingkungan ditetapkan oleh pimpinan puskesmas yang menyatakan komitmen dan tanggungjawab, termasuk dalam hal penganggaran 3. Kebijakan harus sesuai dengan visi dan misi 4. Kebijakan disusun oleh pimpinan puskesmas melibatkan seluruhstaf 5. Pimpinan puskesmas mengkomunikasikan kebijakan upaya kesehatan lingkungan puskesmas kepada seluruh staf, pengunjung (pasien). Skor = ............ Tidak ada kebijakan tertulis 0
=
1
= Ada kebijakan tertulis yang ditetapkan pimpinan puskesmas
2 3
= Kebijakan tidak mendukung/berpihak kepada peningkatkan upaya kesling = Kebijakan mendukung/berpihak kepada peningkatkan upaya kesling
4
= Kebijakantersebut hanya disebarluaskan kepada seluruh staf.
5
= kebijakan disebarluaskan kepada seluruh staf dan pengunjung/pasien (leaflet, brosur, poster,dibingkai)
Catatan :
Cara Pembuktian (C) : Dokumen (D)
:
Observasi (O) Wawancara (W)
: :
:
a. Ada kebijakan mendukung upaya kesling b. Undangan pertemuan c. Daftar hadir d. Notulen e. Leaflet/brosur/poster Pimpinan puskesmas
STANDAR 2. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN Setiap Puskesmas wajib mempunyai upaya kesehatan lingkungan yang dilengkapi uraian tugas Parameter : 2.1. Ada upaya kesehatan Lingkungan dalam bagan organisasi Puskesmas yang menggambarkan kedudukan, wewenang, tanggungjawab, dan hubungan kerja. Definisi Operasional (D.O.) : 1. Upaya Kesehatan Lingkungan Puskesmas adalah segala upaya untuk penyehatan dan pemeliharaan lingkungan Puskesmas sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya 2. Bagan organisasi adalah bagan yang dapat memperlihatkan alur komunikasi dan garis kewenangan dlm kegiatan Puskesmas antara Pimpinan dan staf Puskesmas. 3. Uraian tugas: adalah “ringkasan aktivitas-aktivitas yang terpenting dari suatu jabatan, termasuk didalamnya tugas dan tanggungjawab 4. Ada perencanaan tertulis program penyehatan lingkungan Puskesmas
5. Sasaran dan target program penyehatan lingkungan Puskesmas sesuai dengan kondisi dan situasi wilayah setempat Skor : ................. 0 1 2 3 4 5
= Tidak ada upaya kesehatan lingkungan = Ada upaya kesehatan lingkungan dalam bagan organisasi puskesmas = Ada upaya kesehatan lingkungan dalam bagan organisasi puskesmas tetapi Tidak ada uraian tugas lengkap = Ada upaya kesehatan lingkungan dalam bagan organisasi puskesmas ada uraian tugas lengkap = Ad. 3 Ada perencanaan, target dan sasaran program belum ditindak lanjuti = Ada perencanaan, target dan sasaran program sudah ditindak lanjuti
Catatan :
Cara Pembuktian : Dokumen (D)
:
Observasi (O) Wawancara (W)
: :
a. SK penetapan struktur organisasi puskesmas b. Uraian tugas upaya kesling c. Target dan sasaran sesuai PKP Pimpinan puskesmas, petugas kesehatan lingkungan
2.2. Ada pedoman kerja tertulis yang digunakan sebagai acuan program upaya kesehatan Lingkungan. Definisi Operasional : Pedoman Kerja adalah ketentuan teknis dan manajemen kesehatan lingkungan berupa pedoman dan peraturan perundang-undangan berlaku. Daftar Pedoman Kerja di Puskesmas : 1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 7/1996 tentang Pangan 3. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup 4. Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air PMK 416/1990 5. Persyaratan Kesling Hotel PMK 80/1990 6. Tatalaksana pengawasan kualitas air minum PMK 736/2010 7. Pedoman teknis analisis dampak kesling KMK 876/2001 8. Pengelolaan Pestisida KMK 1350/2001
9. Persyaratan Kesling Kerja Perkantoran dan Industri KMK 1405/2002 10.Persyaratan Hygiene dan Sanitasi Jasaboga KMK 715/2003 11.Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara KMK 1407/2002 12.Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan KMK 942/2003 13.Persyaratan hygiene dan sanitasi rumah makan dan restoran KMK 1098/2003 14.Persyaratan Kesling Rumah Sakit KMK 1204/2004 15.Modul Sterilisasi dan Pengelolaan limbah di Puskesmas, Depkes RI, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2000 16.Pedomam Penyelenggaraan Kesling Puskesmas KMK 1428/2006 17.Pedoman Penyelenggaraan Kesling di Lingkungan Sekolah KMK 1429/2006 18.Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis masyarakat KMK 852/2008 19.Pedoman Pelaksanaan Klinik sanitasi, Depkes RI, 2007 20.Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, SKB 34/2005 Depdagri & Depkes 1138/2005 21.Pedoman Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, Depkes RI, 2006 22.Protap (SOP) Monitoring Kualitas kesehatan Lingkungan di Lingkungan Kerja pada Sarana Kesehatan, Depkes RI, 2001 23.Persyaratan Kualitas Air Minum PMK 492/2010 24.Petunjuk Singkat Penyehatan Makanan Bagi pengusaha dan Masyarakat, Depkes RI, 1989 25.Pola pengawasan Tepat Pengelolaan Makanan, Depkes RI, 1992 26.Petunjuk Teknis Desain Pengelohan Air, Seri Pertama, Depkes RI, 2007 27.Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat, Depkes RI, 2002 28.Pemeriksaan Cholinesterase Darah Dengan Tintometer Kit, Depkes RI, 1992 29.Persyaratan Kesling Tempat Tempat Umum, Depkes RI, 1993 30.Persyaratan Kesling Kolam Renang dan pemandian Umum PMK 061/1991 31.Pedoman Pengendalian pencemaran Udara Ambien yang Berhubungan dengan kesehatan Masyarakat, Depkes RI, 1994 32.Pedoman Umum Pengamanan dampak Radiasi Keputusan Dirjen PPM & PL HK.00.06.6.655, Depkes RI, 2000 33.Pedoman Umum Pengawasan pencemaran Limbah Industri, Depkes RI, 1988 34.Petunjuk Pengukuran Kualitas Udara, Depkes RI, 1988 35.Pedoman Teknis Upaya Kesehatan Kerja Bagi Perajin Industri Kecil, Depkes RI, 1993 36.Pedoman Teknis Perbaikan Kualitas Air, Depkes RI, 1992 37.Pedoman Teknis Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di sekolah, Depkes RI, 2004
38.Juklak/Juknis Pengawasan Kualitas Air Aspek Kimia Air Minum dan Air Bersih, Depkes RI, 1993 39.Pedoman umum program pariwisata sehat, Depkes RI, 1999 40.Pedoman Umum Sarana dan bangunan Umum, Depkes RI, 2002 41.Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum, KMK 288/2003 42.Pedoman Pembinaan dan pengembangan UKS, Diknas, 2002 43.Peraturan perundangan yang terkait dengan kesehatan lingkungan lainnya 44.Perda setempat Skor : ................. 1 2 3 4 5
=
Tidak ada pedoman kerja upaya kesehatan lingkungan
= = = = =
Ada pedoman kerja upaya kesehatan lingkungan 10 – 15 jenis Ada pedoman kerja upaya kesehatan lingkungan 16 – 20 jenis Ada pedoman kerja upaya kesehatan lingkungan 21 – 25 jenis Ada pedoman kerja upaya kesehatan lingkungan 26 – 30 jenis Ada pedoman kerja upaya kesehatan lingkungan > 31 jenis
Catatan :
Dokumen (D) Juklak/Juknis, Pedoman, SOP, Keputusan Menteri Kesehatan (KMK), Peraturan Menteri Kesehatan (PMK), Undang-undang, Peraturan Bupati/Walikota setempat dan peraturan perundangan yang terkait dengan kesling lainnya Observasi (o) Lihat dokumen /buku Wawancara (W Petugas Kesling 2.3. Ada perencanaan kesehatan lingkungan
kerja
tahunan
program
kegiatan
Definisi Operasional : 1. Perencanaan adalah merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan secara sistematik, terorganisir dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan yang ada. 2. Puskesmas wajib membuat perencanaan kerja tahunan kegiatan kesehatan lingkungan, dalam rangka implementasi kebijakan puskesmas 3. Penyusunan rencana kerja tahunan meliputi: 1) Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan
2) Tujuan/Sasaran/target/indikator tiap jenis kegiatan 3) Jadwal pelaksanaan kegiatan 4) Tenaga yang akan melaksanakan kegiatan 5) Pencatatan dan pelaporan 6) Evaluasi kegiatan 7) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 8) Pembiayaan untuk setiap jenis kegiatan Skor : ............... 0
= Tidak ada perencanaan kerja tahunan
1
= Ada perencanaan, memenuhi kriteria 1 – 4
2
= Ada perencanaan, memenuhi kriteria 1 – 5
3
= Ada perencanaan, memenuhi kriteria 1 – 6
4
= Ada perencanaan, memenuhi kriteria 1 – 7
5
= Ada perencanaan, memenuhi kriteria 1 – 8
Cara Pembuktian Dokumen (D)
Observasi (O) Wawancara (W)
: a. Dokumen perencanaan b. Dokumen pencatatan & pelaporan c. Dokumen Evaluasi kegiatan : : Petugas Kesehatan LIngkungan
2.4. Ada anggaran biaya kesehatan lingkungan.
untuk
melaksanakan
kegiatan
Definisi Operasional (D.O) : Anggaran biaya adalah biaya yang dialokasikan untuk operasional kegiatan upaya kesehatan lingkungan tahunan Puskesmas Skor : ................. 0
=
Tidak ada anggaran biaya
1
=
2
=
Ada anggaran biaya, tetapi tidak untuk semua kegiatan program upaya kesling Ada anggaran untuk semua kegiatan upaya kesehatan lingkungan
3
=
Ad. 2, Realisasi kegiatan dan anggaran < 50%
4
=
Ad. 2, Realisasi kegiatan dan anggaran 51% - 90%
5
=
Ad. 2, Realisasi kegiatan dan anggaran >91%
Catatan :
Cara Pembuktian (C) : Dokumen (D)
b. c. d. Observasi (O) Wawancara (W)
: a. Anggaran/biaya operasional Perencanaan kerja tahunan Laporan kegiatan Laporan keuangan : : Petugas kesehatan lingkungan
2.5. Ada pencatatan dan lingkungan di Puskesmas
pelaporan
kegiatan
kesehatan
Definisi Operasional (D.O) : 1. Pencatatan adalah rekapitulasi data kesehatan lingkungan yang telah dilaksanakan program kesehatan lingkungan 2. Pelaporan adalah analisis hasil pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan di Puskesmas yang dilakukan oleh program kesehatan lingkungan dikaitkan dengan target/indikator 3. Laporan lengkap berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan dilihat dari jenis laporan dan kelengkapannya 4. Ditindaklanjuti jika diinformasikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan dukungan dan pemecahan masalah Skor : ……….. 0
= Tidak ada pencatatan dan tidak ada pelaporan
1
= Ada pencatatan tidak ada pelaporan
2
= Ada pencatatan dan ada pelaporan tidak lengkap
3
= Ada pencatatan dan ada pelaporan lengkap
4
= Ad. 3, tidak ditindak lanjuti
5
= Ad. 3, ditindaklanjuti
Catatan :
Cara Pembuktian (C.P.) :
Dokumen (D)
Observasi (O) Wawancara (W)
: a. Pencatatan(SP3) ,data primer b. Laporan bulanan, triwulan, tahunan c. Daftar hadir d. Notulen rapat : -: Petugas kesehatan lingkungan
STANDAR 3. STAF DAN PIMPINAN Petugas kesehatan lingkungan mempunyai kualifikasi sesuai ketentuan Parameter : 3.1. Ada kualifikasi tenaga kesehatan lingkungan, atas dasar pendidikan, pengalaman dan ketrampilan sesuai tugas dan jabatan atau profesinya. Definisi Operasinal (D.O) : 1. Sanitarian/ahli kesehatan lingkungan: adalah tenaga professional di bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan dan vector penyakit pada kawasan perumahan, tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi dan matra.(KMK 373/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian) 2. Kualifikasi pendidikan profesi sanitarian adalah Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH), Akademi Kontrolir Kesehatan (AKK), Akademi Penilik Kesehatan (APK), Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APK-TS), Pendidikan Ahli Madya Kesehatan Lingkungan (PAM-KL), atau lulusan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Kesehatan Lingkungan. 3. Jabatan fungsional sanitarian terdiri dari sanitarian ahli dan sanitarian terampil: a. Sanitarian ahli terdiri dari: • sanitarian muda/gol. III/c-d • sanitarian pertama/gol. III/a-b b. Sanitarian Terampil terdiri dari : • sanitarian penyelia/gol. III/c-d • sanitarian pelaksana lanjutan/gol. III/a-b • sanitarian pelaksana/gol. II/b-d • sanitarian pelaksana pemula/gol. II/a Skor = ............. 0 1 2 3
= = = =
Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
kesling bukan sanitarian. keslingsanitarian terampil/pelaksana pemula, pelaksana kesling sanitarian terampil/pelaksana lanjutan kesling sanitarian terampil/penyelia
4 5
= =
Pelaksana kesling sanitarian ahli/pertama Pelaksana kesling sanitarian ahli/muda
Catatan :
Cara Pembuktian (C) : Dokumen (D)
: a. Ijazah b. SK Jabatan Fungsional c. SK/Surat Tugas (dokumen kepegawaian)
d. Kurikulum vitae Observasi (O) Wawancara (W) STANDAR 4.
:: Petugas kesehatan lingkungan
FASILITAS DAN PERALATAN
Tersedia fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan kesehatan lingkungan. Parameter : 4.1. Tersedia lingkungan
peralatan
monitoring
kualitas
kesehatan
Definisi Operasinal (D.O) : 1. Monitoring kualitas kesehatan lingkungan: adalah pengamatan secara berkala terhadap parameter lingkungan yang berpotensi menimbulkan dampak atau diduga ada hubungannya dengan kejadian penyakit dan gangguan kesehatan 2. Puskesmas harus memiliki Peralatan monitoring kualitas kesehatan lingkungan sesuai pedoman dan kriteria: A. Peralatan monitoring vector: 1. lalat/flygrill; 2. mirror inspection, perangkap monitor kecoa B. Peralatan monitoring tanah: 3. soil test kit C. Peralatan monitoring limbah cair: 4. thermometer, 5. DO meter, 6. pH meter, D. Peralatan monitoring air minum / air bersih: 7. pH meter, 8. comparator (sisa klor, Fe, Mn, NO3/NO2,pH). E. Peralatan monitoring udara: 9. sanitarian test kit, 10.sound lever meter, 11.lux meter,
12.anemo meter, 13. hygrometer. F. Peralatan kualitas kesehatan lingkungan lainnya yang terkait 3. Peralatan kualitas kesehatan lingkungan harus berfungsi dengan baik (tidak dalam keadaan rusak) Skor 0 1 2 3 4 5
= = = = = =
= ............. Puskesmas tidak memiliki peralatan monitoring kualitas kesling Punya 3 jenis peralatan monitoring kesling Punya 4- 6 jenis peralatan monitoring kesling Punya 7-9 jenis peralatan monitoring kesling Punya 10 -12 jenis peralatan monitoring kesling Punya>12 jenis peralatan monitoring kesling
Catatan :
Cara Pembuktian : Dokumen (D)
4.2
Observasi (O)
: Peralatan monitoring kualitas lingkungan secara fisik dalam kondisi baik dan dapat dioperasionalkan. : Ruangan kerja / Lapangan
Wawancara (W)
: Petugas kesehatan lingkungan
Tersedia fasilitas sanitasi puskesmas yang memenuhi syarat kesehatanbaik secara kualitas maupun secara kuantitas. Definisi Operasional (D.O.) : A. Fasilitas sanitasi adalah fasilitas yang digunakan oleh pengunjung/karyawan puskesmas al meliputi (6 jenis) yaitu : 1. Kamar Mandi dan Jamban 2. Air Bersih 3. sarana pembuangan air limbah 4. sarana pengelolaan sampah 5. wastafel/tempat cuci tangan pakai sabun (CRPS) 6. fasilitas sanitasi dan keamanan lainnya (water tower, tabung pemadan kebakaran, genset) B. Fasilitas memenuhi syarat apabila : Kamar mandi dan Jamban: 1. Kamar mandi dan jamban harus terpisah antara laki-laki dan wanita 2. Tersedia air yang cukup dan sabun 3. Selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih 4. Ada himbauan, slogan atau peringatan untuk memelihara kebersihan
5. Bebas dari perindukan vector 6. Jumlah Kamar mandi sesuai standar sesuai KMK 1428/2006 Yaitu: Jumlah kamar mandi dan jamban Non Rawat Inap: Bagi Karyawan : 1 Kamar Mandi & Jamban untuk 15 orang Bagi pengunjung : 1 Kamar Mandi & Jamban untuk 40 orang Jumlah kamar mandi dan jambanRawat Inap: Bagi Karywan : 1 Kamar Mandi & Jamban untuk 15 orang Bagi pengunjung : 3 Kamar Mandi & Jamban untuk 10 orang Air bersih: o Jumlah air bersih : PKM NRawat Inap : 15 - 20 liter/orang/hari PMK Rawat Inap : 15 - 20 liter/orang/hari (ditambah dengan 40-60 lt/org/hr) o Kualitas Air Bersih memenuhi syarat fisik, kimia dan bakteriologi sesuaiPMK 416/1990 o Sumber air bersih harus bebas dari sumber pencemar fisik, kimia dan biologis Persyaratan sarana pembuangan air limbah, pengelolaan sampah, wastafel / tempat cuci tangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan KMK 1428/2006
Skor
: ...............
0
= Tidak tersedia fasilitas sanitasi
1
= Tersedia fasilitas sanitasi (hanya 2 jenis) dan belum memenuhi syarat kesehatan. = Tersedia fasilitas sanitasi (ada 3 sd 4 jenis ) dan blm memenuhi syarat kesehatan = Tersedia fasilitas sanitasi (ada 5 sd 6 jenis ) dan belum memenuhi syarat kesehatan = Tersedia fasilitas sanitasi≤ 70 % dari 6 jenis fasilitas sanitasi, memenuhi syarat kesehatan = Ada fasilitas sanitasi > 70% dari 6 jenis fasilitas sanitasi, memenuhi syarat kesehatan
2 3 4 5
Catatan :
Cara Pembuktian (C) : Dokumen (D)
:
a. Ratio fasilitas sanisati sesuai pengunjung
/karyawan b. Hasil pemeriksaan laboratorium kualitas air bersih Observasi (O) Wawancara (W)
: Ruangan kerja / Lapangan : Petugas kesehatan lingkungan
4.3. Tersedia fasilitas/sarana pembuangan air limbah medis Definisi Operasional (D.O) : 1. Sarana pembuangan air limbah medis adalah sarana pengolahan limbah cair Puskesmas yang biasanya meliputi proses pengolahan fisik, biologik dan atau kimia agar kualitas effluent limbah cair tersebut memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku sebelum dibuang ke badan air. 2. Tangki septik adalah tempat penampungan dan pengolahan limbah cair dengan proses biologik anaerob yang dikategorikan sebagai Unit kerja Pengolahan Air Limbah (IPAL) sederhana 3. Effluent adalah limbah cair yang keluar dari sarana pengolahan limbah cair dan akan dibuang ke tanah resapan atau badan air 4. KepMen LH Nomor 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit 5. Limbah cair adalah semua bahan buangan yang berbentuk cair yang kemungkinan mengandung mikroorganisme pathogen, bahan kimia beracun, dan radioaktivitas 6. Diambil secara rutin apabila limbah cair yang dihasilkan oleh puskesmas diperiksa setahun sekali dalam 3 tahun terakhir 7. Ditindaklanjuti apabila hasil pemeriksaan laboratorium air limbah tidak memenuhi syarat, dilakukan upaya perbaikan terhadap sarana tersebut
Skor : ............... 0 1
= =
Tidak ada fasilitas/sarana pembuangan air limbah medis Ada fasilitas pembuangan air limbah, tetapi tidak pernah diambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium
2
=
3
=
4
=
5
=
Ada fasilitas pembuangan air limbah, diambil sampel untuk pemeriksaan lab, tetapi tidak rutin Ada fasilitas pembuangan air limbah, diambil sampel untuk pemeriksaan lab, dan dilaksanakan secara rutin Ada fasilitas pembuangan air limbah, diambil sampel untuk pemeriksaan lab, dilaksanakan secara rutin tetapi hasilnya tidak ditindak lanjuti Ada fasilitas pembuangan air limbah, diambil sampel untuk pemeriksaan lab, dilaksanakan secara rutin hasilnya ditindak lanjuti
Catatan :
Cara Pembuktian (C.P.) : Dokumen (D) : a. Ada fasilitas/sarana pembuangan air limbah medis b. Dokumen hasil pemeriksaan laboratorium air limbah c. Dokumen upaya tindaklanjut (jika tdk memenuhi syarat kesehatan) Observasi (O) : Lapangan Wawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan 4.4.
Tersedia wadah/kontainer/kantong plastik/safety box untuk pengelolaan limbah medis padat yang memenuhi syarat kesehatan Definisi Operasional (D.O) : 1. Wadah/container/kantong plastic/safety box adalah tempat yg dipergunakan untuk menyimpan sampah medis padat sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir 2. Limbah medis padat adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan, gigi, farmasi atau sejenisnya, pengobatan, yang menggunakan bahan beracun, infeksius, berbahaya 3. Limbah padat non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya 4. Sesuai standar jika wadah/container/kantong plastic/safety box memenuhi ketentuan/syarat-syarat sesuai peraturan yang berlaku(Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit). 5. Pemusnahan secara aman adalah pemusnahan yang dilakukan sesuai pedoman/standar antara lain dengan
melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Skor
: ................
0 1
= =
2
=
3
=
4
=
5
=
Tidak ada wadah sesuai standar Ada wadah plastiK bukan berwarna kuning untuk limbah infeksius, tidak ada wadah untuk limbah benda tajam Ada wadah plastik warna kuning tidak ada peringatan infeksius, tidak ada symbol infeksius, ada wadah untuk limbah benda tajam, tetapi bukan safety box Ada wadah plastik warna kuning ada peringatan infeksius, tidak ada symbol infeksius, ada wadah untuk limbah benda tajam, tetapi bukan safety box Ada wadah plastik warna kuning ada peringatan infeksius, ada symbol infeksius, ada wadah untuk limbah benda tajam, tetapi bukan safety box Ada wadah plastik warna kuning ada peringatan infeksius, ada symbol infeksius, ada wadah untuk limbah benda tajam, berupa safety box
Catatan :
Cara Pembuktian (C.P.) : Dokumen (D) : a. Ada wadah limbah infeksius warna kuning, b. Ada wadah limbah infeksius dengan peringatan ”limbah infeksius” c. Ada wadah limbah infeksius dengan simbul ”infeksius” d. Ada wadah limbah benda tajam(safety box) denganperingatan ”limbah infeksius” e. Ada wadah limbah benda tajam (safety box) dengan simbul”infeksius” Observasi (O) : Lapangan Wawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan 4.5. Ada proses manajemen faktor risiko kegiatan klinik sanitasi di puskesmas Definisi Operasional (D.O.) :
1. Konseling: adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien 2. Ruang konseling: adalah ruang khusus atau ruang terpadu yang dipergunakan untuk sarana konseling pasien/klien penyakit berbasis lingkungan 3. Penyakit berbasis lingkungan: adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang tidak memenuhi syarat 4. Pasien: adalah orang yang menderita penyakit berbasis lingkungan 5. Klien: adalah pasien lama atau orang sehat yang berkunjung ke ruang konseling, untuk mendapatkan penjelasan teknis sarana kesehatan lingkungan 6. Ada analisis data: apabila ada data tabel, grafik, peta factor risiko 7. Klinik sanitasi merupakan proses manajemen factor risiko kesehatan lingkungan yang dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung puskesmas terhadap pasien/klien penyakit berbasis lingkungan untuk mengetahui gambaran factor risiko kesehatan lingkungan 8. Tindaklanjut adalah berupa perbaikan sarana sanitasi pasien/klien
Skor : ............... 0 1 2
= = =
3
=
4
=
5
=
Tidak ada proses manajemen factor risiko Ada manajemen factor risiko dan ada konseling Ada manajemen factor risiko dan ada konseling, tidak ada kunjungan lapangan Ada manajemen factor risiko dan ada konseling, ada kunjungan lapangan, tidak ada pengolahan data Ada manajemen factor risiko dan ada konseling, ada kunjungan lapangan, ada pengolahan data, namun belum ditindak lanjuti Ada manajemen factor risiko dan ada konseling, ada kunjungan lapangan, ada pengolahan data, ditindak lanjuti
Catatan :
Cara Pembuktian (C) :
Dokumen (D) : a. Register pasien/klien b. Tabel, grafik, peta faktor risiko
c. Berita acara perbaikan sarana sanitasi pasien/klien d. Dokumentasi Observasi (O) Wawancara (W)
: Ruangan kerja / Lapangan : Petugas kesehatan lingkungan
STANDAR 5. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR Tersedia kebijakan, peraturan, ketentuan tertulis, dan pedoman tertulis yang diterapkan untuk mencapai kondisi kesehatan lingkungan yang optimal di Puskesmas. Parameter : 5.1. Ada standar operasional prosedur (SOP) /Instruksi Kerja terhadap fasilitas sanitasi puskesmas dan di tempat yang mudah dilihat. Definisi Operasional (D.O) : 1. Setiap fasilitas sanitasi puskesmas wajib dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)/Instruksi Kerja yang berkaitan dengan upaya kesehatan lingkungan 2. Dapat berupa SOP mengenai : a) Tata cara pengambilan sampel air b) Tata cara pengambilan sampel makanan c) Mekanisme kerja Klinik Sanitasi d) Pelaksanaan Inspeksi Sanitasi e) Pengelolaan limbah medis f) Tata cara pembuatan kompos g) Penggunaan peralatan pengawasan kualitas lingkungan h) Penatalaksanaan keracunan pangan 3. SOP harus dikomunikasikan/ditempel di tempat yang mudah dilihat
Skor : .................. 0 1 2 3 4 5
= = = = = =
Tidak ada SOP Ada 1 SOP Ada 2 SOP Ada 3 - 4 SOP Ada 5 SOP Ada > 5 SOP
Catatan :
Cara pembuktian (C.P.) : Dokumen (D) : Dokumen SOP Observasi (O) : -Wawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan 5.2. Ada kebijakan, ketentuan tertulis pengelolaan limbah medis padat. Definisi Operasional (D.O.) : 1. Kebijakan adalah ketentuan tertulis pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah medis Puskesmas berupa pedoman dan SOP dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan limbah medis padat di Puskesmas yang mengacu pada: a. Pedoman Pengelolaan Limbah Medis dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit c. Modul Sterilisasi dan Pengelolaan limbah di Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2000 2. Pengelolaan limbah medis meliputi: a. Pemilahan limbah medis padat b. Pengumpulan limbah medis padat c. Pengangkutan limbah medis padat d. Pemusnahan limbah medis padat dilakukan dengan insinerator. e. MOU dengan pihak pengelola limbah medis yang sudah mempunyai legal aspek 3. Prosedur adalah serangkaian tindakan atau operasi yang harus dijalankan sesuai standar agar selalu memperoleh hasil yang sama 4. Ditindaklanjuti seluruhnya apabila pengelolan limbah medis yang dilakukan dimulai sejak timbulnya limbah sampai pemusnahan limbah tersebut secara aman sesuai prosedur 5. Ditindak lanjuti sebagian apabila ada proses pengelolaan limbah medis yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur Skor : ............ 0 1 2
= = =
Tidak ada kebijakan Ada kebijakan, tidak ada prosedur pengelolaan limbah padat Ada kebijakan, ada prosedur pengelolaan limbah padat, namun belum disosialisasikan
3
=
4
=
5
=
Ada kebijakan, disosialisasikan Ada kebijakan, disosialisasikan Ada kebijakan, disosialisasikan
ada prosedur pengelolaan limbah padat, sudah belum ditindak lanjuti ada prosedur pengelolaan limbah padat, sudah sudah ditindak lanjuti sebagian ada prosedur pengelolaan limbah padat, sudah sudah ditindak lanjuti seluruhnya
Catatan :
Cara Pembuktian (C.P.) : Dokumen (D) : a. dokumen kebijakan pengelolaan limbah medis padat b. c. d. e.
Daftar hadir Notulen rapat Prosedur pengelolaan limbah medis padat MOU dengan pihak ketiga Observasi (O) : Ruang kerja/Lapangan Wawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan 5.3. Ada kebijakan yang diterapkan dalam kegiatan pengelolaan limbah cair. Definisi Operasional (D.O.) : 1. Kebijakan adalah ketentuan tertulis pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah medis cair Puskesmas berupa pedoman dan SOP dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan limbah medis cair di Puskesmas yang mengacu pada: a. Pedoman Pengelolaan Limbah Medis dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1404/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit c. Modul Sterilisasi dan Pengelolaan limbah di Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2000 2. Pengelolaan limbah medis meliputi: a. Pemilahan limbah medis cair b. Pengumpulan limbah medis cair c. Pengangkutan limbah medis cair d. Pemusnahan limbah medis cairdilakukan dengan insinerator. e. MOU dengan pihak pengelola limbah medis yang sudah mempunyai legal aspek 6. Prosedur adalah serangkaian tindakan atau operasi yang harus dijalankan sesuai standar agar selalu memperoleh hasil yang sama
7. Ditindaklanjuti seluruhnya apabila pengelolan limbah medis yang dilakukan dimulai sejak timbulnya limbah sampai pemusnahan limbah tersebut secara aman sesuai prosedur 8. Ditindak lanjuti sebagian apabila ada proses pengelolaan limbah medis yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur Skor : ............ 0 1 2
= = =
3
=
4
=
5
=
Tidak ada kebijakan Ada kebijakan, tidak ada prosedur pengelolaan limbah padat Ada kebijakan, ada prosedur pengelolaan limbah padat, belum disosialisasikan Ada kebijakan, ada prosedur pengelolaan limbah padat, sudah disosialisasikan Ada kebijakan, ada prosedur pengelolaan limbah padat, sudah disosialisasikan , ditindaklanjuti sebagian Ada kebijakan, ada prosedur pengelolaan limbah padat, sudah disosialisasikan , ditindaklanjuti seluruhnya
Catatan :
Cara Pembuktian (C.P.) : Dokumen (D) : a. dokumen kebijakan pengelolaan limbah medis padat, Daftar hadir, Notulen rapat b. Prosedur pengelolaan limbah medis padat c. MOU dengan pihak ketiga Observasi (O) : Ruang kerja/Lapangan Wawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan 5.4 Ada ketentuan tertulis tentang larangan merokok di lingkungan puskesmas Definisi Operasional (D.O) : 1. Larangan merokok adalah himbauan/ajakan untuk tidak merokok yang ditetapkan oleh pimpinan puskesmas bagi semua orang yang berada di lingkungan puskesmas. 2. Larangan merokok ini harus disebarluaskan agar diketahui dan dipatuhi semua karyawan dan pengunjung puskesmas yang ditempelkan secara jelas ditujukan kepada semua orang termasuk karyawandan pengunjung puskesmas 3. Sosialisasi dilakukan secara rutin apabila sosialisasi tersebut dilakukan setiap 3 bulan pertahun 4. Sosialisasi dilakukan secara rutin apabila sosialisasi tersebut tidak dilakukan setiap 3 bulan pertahun Skor ............. 0
=
Tidak ada ketentuan tertulis
1 2 3
= = =
4 5
= =
Ada ketentuantertulis, tidak disebarluaskan Ada ketentuantertulis, disebarluaskan Ada ketentuan tertulis, disebarluaskan, ada sosialisasi namun tidak rutin Ada ketentuan tertulis, disebarluaskan, ada sosialisasi rutin Ada ketentuan tertulis, disebarluaskan, ada sosialisasi rutin, kegiatan tercantum dalam perencanaan
Catatan :
Cara Pembuktian (C) : : Dokumen (D) : a. SK larangan tidak merokok b. Poster / stiker dilarang merokok c. Dokumen perencanaan Observasi (O) : Lapangan Wawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan STANDAR 6. PENGEMBANGAN STAF DAN PROGRAM PENDIDIKAN Petugas kesehatan lingkungan berhak mendapatkan kesempatan pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan. Parameter : 6.1. Ada pengembangan kompetensi petugas kesehatan lingkungan dalam bentuk pendidikan lanjutan, pelatihan, dan pertemuan ilmiah. Definisi Operasional (D.O.) : 1. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan (seminar, workshop, lokakarya) yg pernah diikuti oleh petugas kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan lingkungan 2. Pendidikan Lanjutan adalah jenjang pendidikan formal lanjutan yg diikuti oleh staf kesehatan lingkungan dan berkaitan dengan program kesehatan lingkungan. 3. Pelatihan adalah Pelatihan yg pernah diikuti yg berkaitan dgn kesehatan lingkungan yg diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan/ pihak lain yang mempunyai kemampuan menyelenggarakan pelatihan baik diklat teknis dan diklat fungsional. Skor : ............... 0
=
1
=
Petugas kesling belum pernah mengikuti pelatihan, dan pertemuan ilmiah Petugas kesling mengikuti pertemuan ilmiah
pendidikan
lanjutan,
2 3 4
= = =
Petugas kesling mengikuti pelatihan teknis bidang kesling Petugas kesling mengikuti pelatihan & pertemuan ilmiah. Ad. 3, dan mengikuti pendidikan lanjutan bukan bidang kesling
5
=
Ad. 3, mengikuti pendidikan lanjutan bidang kesling
Catatan :
Cara Pembuktian Dokumen (D) Observasi (O) Wawancara (W)
: Ijazah, Sertifikat dan Makalah, Jadwal pertemuan. : -: Petugas kesehatan lingkungan
STANDAR 7. EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU Adanya kebijakan tentang pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutu kegiatan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Parameter : 7.1. Ada evaluasi kinerja program upaya kesehatan lingkungan diluar gedung puskesmas Definisi Operasional (D.O) : 1. Evaluasi kinerja adalah laporan/mengenai gambaran kecenderungan cakupan program kesehatan lingkungan di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan target cakupan 2. Jangkauan pengawasan sarana kesling adalah persentase pengawasan sarana kesehatan lingkungan yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana yang ada atau terdaftar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun 3. Efektifitas pengawasan sarana kesling adalah persentase pengawasan sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatandibandingkan dengan jumlah sarana yang diperiksa di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun 4. Ruang lingkup cakupan upaya kesehatan lingkungan antara lain: 1) Cakupan Pengawasan Rumah Sehat 2) Cakupan Pengawasan Sarana Air Bersih 3) Cakupan Pengawasan Jamban 4) Cakupan Pengawasan SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah) 5) Cakupan Pengawasan tempat pengelolaan sampah akhir (TPA) 6) Cakupan Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU)
7) Cakupan Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) 8) Cakupan Pengawasan Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT) 9) Cakupan pengawasan Paparan Pestisida 10) Cakupan Kegiatan Klinik Sanitasi Skor :..................... 0
= Tidak ada evaluasi kinerja upaya kesling
1
= Ada evaluasi jangkauan pengawasan sarana kesling, belum dianalisis
2
= Ada evaluasi jangkauan pengawasan sarana kesling, sudah dianalisis
3
= Ada evaluasi efektifitas pengawasan sarana kesling, belum dianalisis
4
= Ada evaluasi efektifitas pengawasan sarana kesling, sudah dianalisis
5
= Ad. 2, dan Ad. 4
Catatan :
Cara Pembuktian (C) : Dokumen (D)
Observasi (O) Wawancara 7.2
:
:
a. Dokumen perencanaan program kesling b. LaporanSP3
c. Data analisis jangkauan pengawasan d. Data analisis efektifitas pengawasan e. Dokumen tindakan lanjut pengawasan : Ruang kerja/lapangan Petugas Kesehatan Lingkungan
Ada laporan kinerja upaya kesehatan lingkungan
Definisi Operasional (D.O) : • Laporan upaya kesehatan lingkungan dibuat secara berkala bulanan, triwulan dan tahunan • Ditindaklanjuti adalah ada upaya perbaikan dan peningkatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan program upaya kesling
Skor
1 2
4 5
:
…… …..
= Tidak ada laporan. = Ada laporan tahunan, tidak dilaksanakan secara rutin. 2 = Ada laporan tahunan, dilaksanakan secara rutin 3 = Ad. 2, tetapi tidak di analisis. = Ad. 2, tetapi belum ditindak lanjuti. = Ad.2, Sudah ditindak lanjuti.
Catatan :
Cara Pembuktian (C) : : Dokumen (D) :
a. Arsip laporan SP3kesling , 2 tahun
terakhir
b. Laporan tahunan kesling, 2 tahun terakhir c. Grafik, Tabel, pemetaan factor risiko kesling Observasi (O) Wawancara (W)
: : Petugas kesehatan lingkungan
7.3 Ada audit sanitasi puskesmas secara berkala untuk pengendalian mutu Definisi Operasional (D.O) : 1. Audit sanitasi: adalah proses observasi terhadap parameter kesehatan lingkungan 2. Audit sanitasi dilaksanakan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali 3. Sasaran audit sanitasi adalah persyaratan kesehatan lingkungan puskesmas di dalam gedung dan di luar gedung/sekitar gedung puskesmas 4. Instrumen audit sanitasi menggunakan instrument inspeksi sanitasi (IS) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RINomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang PedomanPenyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas 5. Acuan Audit sanitasi puskesmas adalah Keputusan Menteri Kesehatan RINomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang PedomanPenyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Skor : ............... 0
= Tidak ada audit sanitasi puskesmas
1
= Ada audit sanitasi puskesmas, tidak dilaksanakan secara berkala
2
= Ada audit sanitasi puskesmas, dilaksanakan secara berkala
3
= Ad. 2, hasilnya sudah dianalisis
4
= Ad. 3, tetapi belum dilakukan tindakan perbaikan
5
= Ada audit sanitasi puskesmas, dilaksanakan secara berkala, hasilnya dianalisis dan sudah dilakukan tindakan perbaikan
Catatan :
Cara Pembuktian (C) : Dokumen (D)
Observasi (O) Wawancara (W)
: :
a. Data audit sanitasi puskesmas b. Instrumen audit sanitasi c. Jadwal audit sanitasi puskesmas d. Analisis data e. Dokumen tindakan perbaikan sanitasi : Ruang kerja/lapangan : Petugas kesehatan lingkungan
7.4 Setiap usaha dan/atau dilengkapi UKL-UPLwajib puskesmas
kegiatan yang tidak wajib membuat SPPL, termasuk
Definisi Operasional (D.O) : 1. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yangtidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 3. Dilaksanakan secara rutin jika, dilaksanakan pemantauan dan pengelolaan sekali dalam kurun waktu satu tahun 4. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 13 TAHUN 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup. 5. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara rutin apabila dilaksanakan setahun sekali dalam 3 tahun terakhir
6. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara tidak rutin apabila dilaksanakan tidak setahun sekali dalam 3 tahun terakhir Skor
: .................
0
= Tidak ada dokumen UKL – UPL atau SPPL
1
= Ada dokumen UKL – UPL atau SPPL
2
= Ad. 1, tidak dilakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
3
= Ad. 1, dilakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan, tetapi tidak rutin = Ad. 1, dilakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan, secara rutin = Ad. 4, tidak ada pengaduan dari masyarakat
4 5
Catatan :
Cara Pembuktian (C) Dokumen (D)
Observasi (O) Wawancara (W)
: :
: :
a. Dokumen UKL – UPL b. Dokumen SPPL c. Laporan pemantauan/pengelolaan lingkungan 3 tahun terakhir Ruang kerja/lapangan Petugas kesehatan lingkungan
Lembar
REKOMENDASI KESLING
lembar
NILAI KESLING
