Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
Kewajiban Perpajakan bagi Pengacara
PJ.091/PL/S/010/2014-00
Apa Itu Pajak? Subjek Pajak Gambaran Umum
Objek Pajak Sumber Penghasilan Pengacara
Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pengacara
Daftar Hitung Bayar Lapor
Kewajiban PPh Wanita Pengacara Kewajiban Perpajakan Lainnya
Contoh Penghitungan PPh Pengacara
APA ITU PAJAK?
” Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.
Outline
Pasal 1 ayat (1) UU KUP
SUBJEK PAJAK
Orang Pribadi OP dan warisan
Subjek pajak
Warisan yang belum terbagi
Badan Bentuk Usaha Tetap
Dimulai sejak saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia
Outline
Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya
OBJEK PAJAK
Sejak memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
• Setiap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk atau untuk Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Jenis Penghasilan Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan Laba usaha
Keterangan
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja/pemberi hadiah. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb Bunga di luar bunga bank Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs
Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh
Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Jenis Penghasilan
Keterangan
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan Harus dilaporkan dalam SPT merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka Tahunan PPh hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau Namun tidak diperhitungkan hubungan pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam penentuan pajak Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan terutang/pajak yang dibayarkan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Warisan, klaim asuransi, Beasiswa Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; Outline
SUMBER PENGHASILAN PENGACARA
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas Penghasilan dari usaha di luar profesi pengacara Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan Penghasilan dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final Penghasilan dari luar negeri Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas Sebagai tenaga ahli (pengacara) yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
Penghasilan dari usaha di luar profesi pengacara*) Misalnya: usaha apotek, rumah makan, dan toko. *) dapat bersifat final apabila memiliki peredaran bruto tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan Antara lain: pegawai tetap dan dosen tetap universitas.
Penghasilan dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final Antara lain: a. komisi, hadiah atau imbalan lain, misalnya klien yang memberikan hadiah secara pribadi diluar fee yang dibayarkan klien kepada persekutuan (firma) tempat si pengacara bekerja; b. royalti; c. sewa harta selain tanah/bangunan; d. penghargaan dan hadiah; e. keuntungan dari penjualan/pengalihan harta.
Penghasilan dari luar negeri Antara lain: dividen, royalti, dan bunga.
Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Antara lain: a. warisan; b. bagian laba dari firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham; c. pembayaran klaim asuransi jiwa, asuransi dwiguna, kecelakaan, kesehatan dan beasiswa.
Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final Antara lain: a. bunga tabungan atau deposito; b. dividen; c. penjualan saham di bursa efek; d. sewa tanah dan/atau bangunan. Outline
KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENGACARA
DAFTAR HITUNG
BAYAR LAPOR
DAFTAR
ORANG PRIBADI (Pengacara)
Syarat Subjektif Syarat Objektif
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Wilayah tempat tinggal
Pasal 2 PP Nomor 74 Tahun 2011
Caranya: 1. Menyampaikan formulir permohonan secara langsung ke KPP 2. Menyampaikan formulir permohonan melalui kantor pos/jasa pengiriman ke KPP 3. Melalui internet dengan menggunakan e-registration
Outline
Pasal 2 PP Nomor 74 tahun 2011 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013
HITUNG
1. Penghasilan Neto dari: a. kegiatan usaha dan pekerjaan bebas Rp .......... b. pekerjaan Rp .......... c. dalam negeri lainnya Rp .......... d. luar negeri Rp .......... + Jumlah Penghasilan Neto Rp .......... dikurangi: 2. Zakat/ sumbangan keagamaan yang wajib Rp .......... 3. Kompensasi Kerugian Rp .......... 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp .......... + Jumlah Pengurang Penghasilan Neto Rp .......... Penghasilan Kena Pajak Rp .......... 5. PPh Terutang (Penghasilan Kena Pajak x tarif Pasal 17 UU PPh) Rp .......... 6. Kredit Pajak Rp .......... 7. PPh Kurang/(Lebih Bayar) Rp ..........
Dapat diperoleh dengan 2 cara: 1. menyelenggarakan pembukuan; atau
2. menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Norma).
Pengacara menyelenggarakan pembukuan Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya 3M Penghasilan Bruto: seluruh penghasilan yang diterima pengacara sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagai pengacara.
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M): biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai PPh Final.
Biaya-biaya yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Biaya 3M antara lain: Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha; Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi; Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (untuk OP); Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta; Kerugian dari selisih kurs;
(Pasal 6 UU PPh)
27
Biaya-biaya yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (lanjutan) • Sumbangan khusus untuk : - Penanggulangan Bencana Nasional, - Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, - Pembangunan infrastruktur sosial, - Fasilitas pendidikan , dan - Pembinaan olahraga.
(Pasal 6 UU PPh jo. PP 93 Tahun 2010)
28
Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto Biaya yang tidak termasuk 3M antara lain: Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh WP OP
Penggantian/ imbalan pekerjaan/jasa yg diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
Pajak penghasilan Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wp atau orang yang menjadi tanggungan
Sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan Pasal 9 UU PPh
Pengacara menggunakan Norma Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto x Norma Besarnya persentase Norma untuk pekerjaan bebas pengacara *): No.
Daerah
Persentase
1.
10 Ibu kota Provinsi (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak)
51%
2.
Ibu kota Propinsi lainnya
48,5%
3.
Daerah lainnya
48,5%
*) KEP-536/PJ./2000
Syarat-syarat penggunaan Norma Pengacara dapat menggunakan Norma apabila: 1. jumlah peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kurang dari Rp4.800.000.000,00 setahun; 2. memberitahukan penggunaan Norma kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
• Ditentukan berdasarkan penghasilan neto yang tertera dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh pemberi kerja atas penghasilan pengacara sebagai pegawai tetap.
• Penghasilan Neto tersebut dihitung dengan cara penghasilan bruto (gaji, tunjangan, bonus, penghasilan lainnya), dikurangi dengan: 1. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto; maksimal Rp6.000.000,00 setahun); 2. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
• Penghasilan selain dari usaha/pekerjaan bebas dan pekerjaan serta bukan merupakan penghasilan yang dikenakan PPh Final. • Antara lain: - bunga pinjaman; - royalti; - sewa (selain tanah dan/atau bangunan) - hadiah/ penghargaan; - keuntungan dari penjualan/ pengalihan harta.
• Pelaporan dan penghitungan penghasilan neto dari Luar Negeri (LN): - untuk penghasilan dari usaha di LN dilaporkan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut sebesar laba usaha yang diperoleh; - untuk penghasilan selain dari usaha dilaporkan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut sebesar penghasilan yang diterima.
• Pajak Penghasilan (Income Tax) yang dibayar atau terutang di LN atas penghasilan dari LN dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan UU PPh.
• Keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis. • Bagi Wajib Pajak yang telah menikah (sebagai suami/kepala keluarga) berlaku penggabungan penghasilan dari seluruh anggota keluarga: 1. Penghasilan atau kerugian istri dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan, kecuali: a. penghasilan tersebut semata-semata dari bekerja pada satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21; dan
b. pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suaminya atau anggota keluarga lainnya. 2. Penghasilan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun) digabung dengan penghasilan orang tuanya.
3. Penggabungan Penghasilan Suami-Istri - Kewajiban PPh atas penghasilan keluarga merupakan tanggung jawab kepala keluarga (suami); - Apabila: a. suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau b. istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (suami dan istri memiliki NPWP yang berbeda), penghitungan PPh dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban PPh sebanding dengan besarnya penghasilan neto.
Zakat/ Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib
Kompensasi kerugian
• Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib kepada lembaga/badan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah • Dibuktikan dengan dokumen pembayaran
• Berlaku bagi Pengacara yang melakukan pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan • Kerugian pada suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
• Disesuaikan status Wajib Pajak dan jumlah tanggungan
PTKP
(PER-33/PJ/2011 sebagaimana telah diubah dengan PER-15/PJ/2012) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat, LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persatuan Islam, LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia, 10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, 11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, 12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia,
13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, 14. LAZ Baituzzakah Pertamina, 15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT), 16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, 17. LAZIS Muhammadiyah, 18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), 19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI), 20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan 21. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP).
Keterangan
PTKP Setahun
Untuk diri Wajib Pajak
24.300.000
Tambahan pegawai kawin
2.025.000
Tambahan anggota keluarga sedarah & semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat, maksimum 3 orang
2.025.000
(Mulai 1 Januari 2013)
WP Tidak Kawin
Kode
PTKP
WP Kawin
Kode
PTKP
0 Tanggungan
TK/0
24.300.000
0 Tanggungan
K/0
26.325.000
1 Tanggungan
TK/1
26.325.000
1 Tanggungan
K/1
28.350.000
2 Tanggungan
TK/2
28.350.000
2 Tanggungan
K/2
30.375.000
3 Tanggungan
TK/3
30.375.000
3 Tanggungan
K/3
32.400.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung
Kode
PTKP
0 Tanggungan
K/I/0
50.625.000
1 Tanggungan
K/I/1
52.650.000
2 Tanggungan
K/I/2
54.675.000
3 Tanggungan
K/I/3
56.700.000
PPh terutang = tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak. Tarif PPh Orang Pribadi: NO.
LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK
TARIF
1.
s.d. Rp50.000.000,00
5%
2.
Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00
15%
3.
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00
25%
4.
Di atas Rp500.000.000,00
30%
Pasal 17 UU PPh
Pemotongan dan/atau pemungutan PPh: - PPh Pasal 21 (Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan). - PPh Pasal 22 (Pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya) - PPh Pasal 23 (Pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta selain tanah dan/atau bangunan) Pembayaran PPh oleh Wajib Pajak sendiri (angsuran PPh Pasal 25) PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24)
Kredit Pajak PPh Pasal 24 • Besarnya PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah yang lebih kecil antara: a. PPh yang dipotong/dibayarkan di luar negeri; atau b. Batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN).
Batas maksimum KPLN =
Penghasilan di Luar Negeri x PPh Terutang Penghasilan Kena Pajak
Jika Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari pada Penghasilan di Luar Negeri: -- Batas maksimum KPLN adalah sebesar PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak 43
PPh Kurang Bayar: - PPh terutang > kredit pajak - Kekurangan pembayaran (PPh Pasal 29) harus dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan ke KPP. PPh Lebih Bayar: - PPh terutang < kredit pajak
Outline
BAYAR
1. Pembayaran dalam tahun berjalan: a. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 b. Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain c. Pembayaran PPh yang bersifat final 2. Pembayaran pada akhir tahun pajak (PPh Pasal 29)
Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 • Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan • Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Angsuran PPh Pasal 25 =
PPh terutang – Kredit Pajak (PPh Pasal 21, 22, 23, 24)
12
47
Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Baru • Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.
Angsuran PPh Pasal 25 =
Tarif PPh OP x (Pengh. Neto Sebulan Disetahunkan – PTKP)
12
PerMenkeu No. 255/PMK.03/2008 stdd PerMenkeu No. 208/PMK.03/2009 48
Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain • Pemotongan PPh Pasal 21 Cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. • Pemungutan PPh pasal 22 Cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang dan pembelian barang sangat mewah, yang dipungut oleh pihak lain. • Pemotongan PPh Pasal 23 Cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh pihak lain antara lain bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jenis jasa lainnya. 49
Pembayaran PPh Yang Bersifat Final Antara lain: • Bunga deposito dan tabungan • Bunga obligasi dan SUN • Hadiah undian • Transaksi saham • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan • Persewaan tanah dan/atau bangunan • Penghasilan atas usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP No. 46 Tahun 2013) Outline
50
LAPOR
Pengacara wajib: - mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Masa dan Tahunan, dan - menyampaikannya ke KPP tempat terdaftar.
Media Penyampaian SPT Tahunan Pojok Pajak
KPP/KP2KP Langsung
Drop Box
Tempat lain Media Penyampaian SPT Tahunan
Mobil Pajak Kantor Pos
dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar
Perusahaan ekspedisi/kurir
e-Filing
melalui website DJP (www.pajak.go.id) khusus formulir 1770 S & 1770 SS
Batas Waktu Pelaporan Kewajiban
Tanggal Penyetoran
Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 25
Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *)
PPh Pasal 4 ayat (2) “Setor Sendiri”
Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *)
PPh Pasal 29
Paling lama dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan
3 bulan setelah akhir tahun pajak
*) SSP atas pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang telah mendapat validasi NTPN, tidak perlu melaporkan SPT Masa. Outline
54
KEWAJIBAN PPh WANITA PENGACARA
Kewajiban PPh (DHBL)
- Belum kawin - Hidup berpisah berdasarkan Putusan Pengadilan
Kawin
- Kawin dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan - Kawin dan memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri
Daftar
Wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atas namanya sendiri
Tidak wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
Dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atas namanya sendiri
Hitung
Penghitungan PPh terutang atas penghasilan sendiri
Penghasilan atau kerugian dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suami.
Penghitungan PPh terutang didasarkan pada penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya PPh terutang bagi isteri tersebut dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri.
Bayar
Sebesar PPh terutang atas penghasilan sendiri
Tidak bayar (karena sudah diperhitungkan dalam penghasilan suami)
Sebesar PPh terutang bagi isteri sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri
56
Kewajiban PPh (DHBL)
- Belum kawin - Hidup berpisah berdasarkan Putusan Pengadilan
Kawin
- Kawin dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan - Kawin dan memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri
Lapor
Lapor SPT Tahunan PPh WP OP atas namanya sendiri
Tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP-nya sendiri (cukup suaminya saja yang menyampaikan SPT Tahunan PPh)
- Wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP atas namanya sendiri terpisah dengan SPT Tahunan PPh suaminya - Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wanita kawin tersebut dalam suatu tahun pajak, tidak termasuk penghasilan anak yang belum dewasa.
Outline
- Harta dan kewajiban/utang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh adalah harta dan kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai wanita kawin tersebut pada akhir tahun pajak. 57
KEWAJIBAN PERPAJAKAN LAINNYA
• Pengacara yang melakukan pekerjaan bebas merupakan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak • Pemotong pajak wajib memotong PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan, tenaga ahli, dan orang pribadi lainnya yang bekerja pada Pengacara tersebut • Tata cara penghitungan mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ/2012 • Setor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir • Lapor paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Pasal 2 PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
• Pengacara yang melakukan pekerjaan bebas wajib melaporkan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya • Setor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir • Lapor paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Pasal 2 PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
• Pengacara yang melakukan pekerjaan bebas merupakan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong (harus ada surat penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP) • Pemotong wajib memotong PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan • Tarif = 10 % dari jumlah bruto nilai sewa dan bersifat final • Setor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (Pasal 4 ayat (2) “Pemotongan”) • Lapor paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Pasal 2 PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
• Pengacara yang melakukan pekerjaan bebas merupakan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong (harus ada surat penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP) sesuai dengan KEP-50/PJ./1994 • Pemotong wajib memotong PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan/atau bangunan • Tarif = 2% dari jumlah bruto nilai sewa dan bersifat tidak final
• Setor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir • Lapor paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Pasal 2 PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
• Pengacara yang melakukan pekerjaan bebas termasuk dalam pengertian pengusaha (UU PPN).
• Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP (antara lain jasa pengacara) wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00. • PKP wajib memungut PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP dengan tarif sebesar 10% (Pajak Keluaran). • Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran sehingga PPN per Masa Pajak dapat menjadi Kurang Bayar/ Lebih bayar/ Nihil.
• PPN Kurang Bayar disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. • Lapor SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir . Outline
Pasal 2A PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PENGACARA
“ Contoh penghitungan kewajiban PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengacara yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan (sebagai pegawai), pekerjaan bebas, dan penghasilan dari istri yang bekerja”
1.
Nama
Budiman Jaya, S.H.
2.
Alamat
Jalan Anggrek No. 25 Jakarta
3.
Jabatan
Manajer Bagian Hukum PT Sarana Oke
4.
Status/Tanggungan
Kawin/3 Anak
5.
NPWP
06.234.567.8-035.000
6.
Masa Kerja
Januari – Desember 2013
Ilustrasi Membayar zakat melalui Badan Amil Zakat sebesar Rp16.500.000,00.
Menyetor angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2013 masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 dan untuk bulan April sampai Desember 2013 masing-masing sebesar Rp3.500.000,00. Telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma ke KPP tempat terdaftar pada tanggal 27 Maret 2013 dan berdasarkan pencatatannya diketahui bahwa peredaran bruto selama tahun 2013 kurang dari Rp4.800.000.000,00, sehingga memenuhi syarat untuk menghitung penghasilan neto atas pekerjaan bebasnya menggunakan norma (Besarnya norma untuk profesi pengacara yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah Jakarta berdasarkan KEP-536/PJ./2000 adalah 51%). Istri Budiman Jaya, S.h., Melani, bekerja pada PT Alam Raya. Untuk kepentingan pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT Alam Raya, Melani menggunakan NPWP suami (06.234.567.8-035.001).
Ilustrasi Penghasilan Budiman Jaya, S.H. (Rp) 1 Penghasilan neto (gaji, tunjangan, bonus) sebagai Manajer Bagian Hukum (pegawai tetap) PT Sarana Oke setelah dikurangi biaya jabatan (Rp6.000.000,00) dan iuran pensiun(Rp6.000.000,00) (sesuai formulir 1721-A1) 2 Penghasilan bruto dari pekerjaan bebas pengacara pada Kantor Hukum pribadi 3 Penghasilan lainnya a. Bagian laba dari Kantor Hukum Dino dan Rekan (Budiman Jaya adalah sebagai anggota dalam persekutuan kantor hukum tersebut) b. Narasumber Talkshow di salah satu stasiun TV c. Narasumber pada "Seminar Aspek Hukum Perlindungan Anak" yang diselenggarakan Yayasan Pemerhati Anak Jakarta d. Keuntungan dari penjualan logam mulia e. Royalti atas penerbitan buku karangan Budiman dari PT Oke f. Persewaan Ruko dengan PT Asri g. Persewaan kamar kos-kosan (indekos) h. Bunga tabungan dari Bank Abadi
228.000.000
275.000.000
200.000.000
5.000.000 5.000.000 50.000.000 10.000.000 100.000.000 24.000.000 1.000.000
Ilustrasi Penghasilan Bruto atas Pekerjaan Bebas Pengacara pada kantor hukum pribadi: Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
Jasa pengacara yang dibayarkan klien (Rp) 23.000.000 21.000.000 25.000.000 20.000.000 23.000.000 22.000.000 25.000.000 23.000.000 22.000.000 20.000.000 25.000.000 26.000.000 275.000.000
Peredaran bruto tersebut merupakan imbalan jasa yang dibayarkan oleh klien atas pekerjaan bebas pengacara yang dilakukan oleh Budiman Jaya, S.H.
Ilustrasi
Penghasilan Melani, istri Budiman Jaya, S.H. (Rp) 1 Penghasilan neto (gaji, tunjangan, bonus) sebagai kepala bagian keuangan PT Alam Raya (sesuai formulir 1721-A1) setelah dikurang biaya jabatan Rp6.000.000,00 dan iuran pensiun Rp6.000.000,00 2 Penghasilan Lainnya: a. Hadiah undian berupa uang tunai dari Bank Jaya b. Bunga Deposito dari Bank Jaya
468.000.000
100.000.000 2.000.000
Ilustrasi
PPh yang telah dipotong Pemotong Pajak (didasarkan pada bukti Pemotongan PPh, Rp) 1 PPh Pasal 21 Budiman atas penghasilan sebagai Manajer Bagian Hukum PT Sarana Oke 2 PPh Pasal 21 Melani atas penghasilan sebagai kepala bagian keuangan PT Alam Raya 3 PPh Pasal 21 Budiman Jaya, S.H. sebagai narasumber talkshow 4 PPh Pasal 21 Budiman Jaya, S.H. sebagai narasumber seminar 5 PPh Pasal 23 atas royalti dari PT Oke 6 Pajak Penghasilan yang bersifat Final (Pasal 4 ayat (2)): a. bunga tabungan Budiman Jaya dari Bank Abadi b. persewaan Ruko dengan PT Asri c. hadian undian Melani d. bunga deposito Melani dari Bank Jaya
24.340.000 80.925.000 125.000 125.000 1.500.000 200.000 10.000.000 25.000.000 400.000
Ilustrasi
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Uraian Aset Rumah Tanah Mobil Mobil Tabungan di Bank Abadi Deposito di Bank Jaya Ruko di Jl. Pramuka 27 Sepeda Motor
Nilai Perolehan (Rp)
600.000.000 400.000.000 182.000.000 220.000.000 100.000.000 35.000.000 400.000.000 13.750.000
Tahun Perolehan 2006 2010 2010 2011 2009 2012 2010 2007
Penghitungan PPh terutang Budiman Jaya, S.H. Tahun Pajak 2013 1. Penghasilan Neto dari: a. kegiatan usaha dan pekerjaan bebas 1) Pekerjaan bebas pengacara pada kantor pribadi 51% x 275.000.000 140.250.000 2) Narasumber Talkshow *) 50%**) x 5.000.000 2.500.000 3) Narasumber Seminar *) 50%**) x 5.000.000 2.500.000 Penghasilan neto dari usaha dan pekerjaan bebas b. pekerjaan Manajer Bagian Hukum PT Sarana Oke c. dalam negeri lainnya 1) Keuntungan dari penjualan logam mulia 50.000.000 2) Royalti dari PT Oke 10.000.000 Penghasilan neto dalam negeri lainnya Jumlah Penghasilan Neto
145.250.000 228.000.000
60.000.000 433.250.000
*) Penghasilan sebagai narasumber dikategorikan sebagai pekerjaan bebas (PER-31/PJ/2012) **) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pekerjaan bebas bidang profesi lainnya wilayah Jakarta (KEP-536/PJ./2000)
2. Zakat 3. Kompensasi Kerugian 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) Wajib Pajak Sendiri Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin Tambahan untuk 3 orang tanggungan Jumlah PTKP 5. Penghasilan Kena Pajak 6. PPh Terutang a. 5% x 50.000.000 b. 15% x 200.000.000 c. 25% x 134.350.000 d. 30% x PPh yang terutang
16.500.000 24.300.000 2.025.000 6.075.000 32.400.000 384.350.000 2.500.000 30.000.000 33.587.500 66.087.500
7. Kredit Pajak a. PPh yang dipotong/ dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 21 dan 23 (sesuai bukti potong): 1) BukPot. 1721-A1 dari PT Sarana Oke 2) BukPot. PPh Ps. 21 honor pembicara talkshow 3) BukPot. PPh Ps. 21 honor pembicara seminar 4) BukPot. PPh Ps. 23 royalti Jumlah PPh yang dipotong/dipungut pihak lain b. PPh yang dibayar sendiri Angsuran PPh Pasal 25 Jumlah kredit pajak 8. PPh yang kurang dibayar/PPh Pasal 29
24.340.000 125.000 125.000 1.500.000 26.090.000 37.500.000 63.590.000 2.497.500
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2014 1. Penghasilan Neto Jumlah Penghasilan Neto Penghasilan Neto tidak teratur: Keuntungan dari penjualan logam mulia Penghasilan Neto teratur 2. Zakat 3. Kompensasi Kerugian 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) Wajib Pajak Sendiri Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin Tambahan untuk 3 orang tanggungan Jumlah PTKP 5. Penghasilan Kena Pajak
433.250.000 50.000.000 383.250.000 16.500.000 24.300.000 2.025.000 6.075.000 32.400.000 334.350.000
6. PPh Terutang a. 5% x 50.000.000 b. 15% x 200.000.000 c. 25% x 84.350.000 d. 30% x PPh yang terutang 7. Kredit Pajak PPh yang dipotong/ dipungut oleh pihak lain 1) BukPot. 1721-A1 dari PT Sarana Oke 2) BukPot. PPh Ps. 21 honor pembicara talkshow 3) BukPot. PPh Ps. 21 honor pembicara seminar 4) BukPot. PPh Ps. 23 royalti Jumlah kredit pajak PPh Pasal 21 dan 23 8. PPh yang kurang dibayar 9. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2014: 1/12 x Rp 27.497.500
2.500.000 30.000.000 21.087.500 53.587.500
24.340.000 125.000 125.000 1.500.000 26.090.000 27.497.500 2.291.458
Penghasilan Melani tidak perlu digabung dengan penghasilan suaminya, Budiman Jaya, S.H., karena: - penghasilan Melani hanya dari satu pemberi kerja, dan
- atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh oleh pemberi kerja yang bersangkutan.
a. telah dipotong PPh Final oleh pemberi penghasilan: - persewaan ruko dengan PT Asri, - bunga tabungan dari Bank Abadi, - hadiah undian dari Bank Jaya, dan - bunga deposito dari Bank Jaya,
b. tidak dipotong PPh Final oleh pemberi penghasilan: - persewaan kamar kos-kosan (indekos),
tidak diperhitungkan dalam menghitung PPh Terutang Tahunan, namun wajib dilaporkan pada SPT Tahunan 1770 lampiran III.
Budiman Jaya, S.H. wajib membayar sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
1. melakukan pencatatan atas semua penghasilan yang diterima; 2. menghitung jumlah PPh terutang atas penghasilan yang diterima selama tahun 2013; 3. menyetor kekurangan pembayaran PPh (PPh Pasal 29) menggunakan SSP sebesar Rp2.497.500,00 ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;
4. melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2013 paling lambat tanggal 31 Maret 2014; 5. menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma ke KPP tempat terdaftar (apabila Budiman Jaya, S.H. masih memilih untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung PPh terutang Tahun 2014 atas pekerjaan bebas yang dilakukan); 6. melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp2.291.458,00 untuk tiap masa pajak tahun 2014 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
“ Contoh penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengacara atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final”
Budiman Jaya, S.H. pada contoh kasus 1 membuka Apotek Apotek mulai beroperasi tanggal 10 Januari 2014 Peredaran bruto apotek per Januari 2014 = Rp50.000.000,00. Peredaran bruto apotek selama Tahun 2014: Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
Peredaran Bruto 50.000.000 65.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 68.000.000 55.000.000 65.000.000 52.000.000 75.000.000 55.000.000 60.000.000 725.000.000
Peredaran bulan Januari 2014 yang disetahunkan = 12 x Rp50.000.000,00 = Rp600.000.000,00 Peredaran bruto usaha apotek yang disetahunkan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00
Dengan demikian, pada tahun 2014, penghasilan dari usaha apotek tersebut termasuk dalam kriteria penghasilan yang dikenai PPh bersifat final (PP 46 Tahun 2013) Tarif PPh final adalah 1% dikalikan peredaran bruto apotek tiap bulan.
Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas usaha apotek Budiman Jaya, S.H. untuk masa Januari sampai dengan Desember 2014 adalah sebagai berikut:
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
Peredaran Bruto 50.000.000 65.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 68.000.000 55.000.000 65.000.000 52.000.000 75.000.000 55.000.000 60.000.000 725.000.000
Tarif 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
PPh Ps 4 ayat (2) final 500.000 650.000 550.000 600.000 650.000 680.000 550.000 650.000 520.000 750.000 550.000 600.000 7.250.000
1.
Melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final setiap masa pajak dengan SSP atau melalui ATM, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2.
Dalam hal: a. SSP telah mendapat validasi NTPN, atau b. telah menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) berupa cetakan struk ATM, Budiman tidak perlu melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) ke KPP.
3.
Pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final oleh Budiman tidak perlu diperhitungkan kembali dalam menghitung PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh OP, namun tetap dilaporkan rincian PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final pada lampiran III SPT 1770.
