Kementerian Perhubungan: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Satker. Pengembangan Llasdp Kaltim

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT SATKER. PENGEMBANGAN LLASDP KALTIM

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) PENGADAAN SPEEDBOAT MESIN 115 PK SEBAGAI ALAT PENGAWASAN

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN LLASDP KALTIM TAHUN ANGGARAN 2015

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PENGADAAN SPEEDBOAT SEBAGAI ALAT PENGAWASAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI PROGRAM SASARAN PROGRAM KEGIATAN

SUB KEGIATAN DETIL KEGIATAN

: Kementerian Perhubungan RI : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat : Tersedianya Sarana Penunjang Operasional di di perairan; : Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Lalu Lintas SDP : Pengadaan Speedboat SebagaiAlat Pengawasan : Pengadaan Speedboat

1. Latar Belakang



a. Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;  KeputusanMenteri Perhubungan Nomor : KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaran Angkutan Sungai Dan Danau, dengan perubahan terakhir Keputusan Menteri Perhubungan KM 58 Tahun 2007. b. Gambaran Umum Singkat Arah pengembangan perhubungan darat dalam lingkup nasional adalah sebagai tulang punggung penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (feeder). Sementara dalam lingkup regional diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional. Dalam wilayah Prov. Kaltara terdapat beberapa dermaga/pelabuhan, untuk menunjang salah satu tupoksi Dinas Perhubungan di bidang pengendalian dan Pengawasan maka diperlukan sarana pendukung untuk mengendalikan dan mengawasi arus lalu lintas pada kawasan itu.Hal ini berarti juga bahwa kebutuhan akan kapal pendukung bagi kelancaran operasional tugas-tugas di perairan tersebut juga sangat besar. Kapal pendukung tersebut yaitu Speedboat.

       

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan  Kegiatan Pengadaan Speedboat Sebagai Alat Pengawasan ini dipandang perlu sebagai sarana penunjang untuk memudahkan tugas pengendalian dan pengawasan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan ASDP. 

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan



a. Uraian Kegiatan  Pengadaan Speedboat Sebagai Alat Pengawasan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional di pelabuhan.  b. Batasan Kegiatan Kegiatan ini dibatasi hanya untuk Pengadaan speedboat yang terbuat dari material lambung fiber dengan ukuran dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan beserta perlengkapannya, sampai dengan pengirimannya ke lokasi yang ditetapkan oleh pemberi kerja, dengan ukuran kapal sebagai berikut :

Ukuran Speedboat Uraian Satuan ukuran Panjang Kapal (Length Over All) 6.20 meter Lebar Kapal (Beam Over All) 1.50 meter Tinggi Lambung (Depth Moulded) 0.80 meter Syarat Kapal (Draft) 0.40 meter Engine 115 PK Outboard Kecepatan Diatas 18 Knot

3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Kegiatan Pekerjaan Pengadaan kapal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa transportasi yang sampai saat ini sering terkendala dalam hal pengendalian dan pengawasan kelancaran arus lalu lintas kapal. b. Tujuan Kegiatan Tujuan pekerjaan Pengadaan kapal ini adalah Alat Pengawasan. Diharapkan dengan adanya Speedboat ini, fungsi pengendalian dan pengawasan di perairan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga bisa menunjang kelancaran lalu lintas kapal di kawasan tersebut. 4. Indikator Keluaran dan Keluaran a. Indikator Keluaran Terselenggaranya fungsi pengendalian dan pengawasan di perairan secara efektif dan efisien sehingga menunjang kelancaran arus lalu lintas kapal di wilayah kerja Dishub. Prov. Kaltara

b. Keluaran Tersedianya sarana penunjang yang membantu kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dishub. Prov. Kaltara. 5. Cara Pelaksanaan Kegiatan a. Metode Pelaksanaan/Metode Kontraktual o Pelaksanaan pekerjaan dilakukan di galangan kapal yang persyaratandan ketentuan yang ditetapkan. o Proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan yang dalampengadaan barang/jasa pemerintah

memenuhi ditetapkan

b. Tahapan Kegiatan o Pekerjaan persiapanAdminstrasi dan Dokumentasi o

Pekerjaan Pengadaan Speedboat sebagai Alat PengawasanTerdiri dari : 1. Pra Produksi Persiapan bahan, alat, cetakan 2. Produksi Pembuatan lambung, pengadaan mesin, propeler, alat-alat keselamatan, navigasi, dll 3. Pasca Produksi Pengujian-pengujian, percobaan berlayar

o Pengiriman Speedboat ke lokasi yang ditentukan o Masa pemeliharaan 1 tahun 6. Tempat pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengadaan Speedboat ini dilaksanakan di galangan kapal yang memiliki fasilitas pembangunan Speedboat. 7. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan a. Pelaksana kegiatan Penyedia jasa pemborongan akan membentuk pelaksana pekerjaan yangsekurangkurangnya dengan perincian tenaga :  Tenaga D3 teknik permesinan minimal 1 orang  Tenaga D3 teknik perkapalan minimal 1 orang  Drafter/tukang D3/SMK gambar 1 orang b. Penanggungjawab kegiatan Penanggung jawab kegiatan Pengadaan Speedboat ini adalah PPK Satker. PLLASDP Kaltim. 8. Biaya Total biaya Pengadaan 1 unit Speedboat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) termasuk PPN, yang dibiayai dari dana APBN T.A 2015

9. Jadwal Kegiatan a. Waktu pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengadaan Speedboat ini dilaksanakan dalam waktu 45 (Empat Puluh Lima) Hari kalender.