STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT
DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2011
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga tersusunnya Standar Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat di rumah sakit. Standar ini disusun bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan gawat darurat di rumah sakit.
Pelayanan
keperawatan
sebagai
bagian
integral
dari
pelayanan
kegawatdaruratan mengutamakan akses pelayanan kesehatan bagi korban dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kematian dan kecacatan. Standar ini memberikan acuan pelayanan keperawatan gawat darurat sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan fikirannya untuk mendukung dan berperan serta dalam penyusunan Standar Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat dari awal sampai terbitnya buku ini. Semoga menjadi menjadi amal dan kebaikan bagi kita semua.
Kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar standar ini dapat dijadikan acuan nasional dalam keperawatan gawat darurat di rumah sakit.
Jakarta, Agustus 2011
Suhartati,S.Kp.,M.Kes NIP. 196007271985012001
ii
DAFTAR ISI Hal
HALAMAN JUDUL ......................................................................
i
KATA PENGANTAR ...................................................................
ii
DAFTAR ISI .................................................................................
iii
TIM PENYUSUN ..........................................................................
v
KONTRIBUTOR ..........................................................................
vi
DAFTAR ISTILAH .......................................................................
vii
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................
x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..............................................................
1
B. Dasar Hukum ................................................................
2
C. Ruang Lingkup Pelayanan ............................................
3
BAB II KEBIJAKAN STRATEGI, TUJUAN DAN SASARAN A. Kebijakan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat ......
4
B. Strategi Dalam Penerapan Standar Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat .........................................
4
C. Tujuan Penerapan Standar Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat .........................................
4
D. Sasaran .........................................................................
5
BAB III KOMPONEN DAN INDIKATOR STANDAR Standar I Perencanaan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat A. Ketenagaan...............................................................
6
B. Sarana, Prasarana dan Peralatan IGD di Rumah Sakit..........................................................
7
Standar II Pengorganisasian Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat ......................................
9
Standar III Pelaksanaan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat ......................................
iii
10
Standar IV Asuhan Keperawatan Gawat Darurat A. Pengkajian Keperawatan ..........................................
12
B. Diagnosa Keperawatan / Masalah Keperawatan ......
13
C. Perencanaan Keperawatan ......................................
14
D. Pelaksanaan Tindakan Keperawatan .......................
15
E. Evaluasi Keperawatan ..............................................
17
Standar V Pembinaan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat .....................................
18
Standar VI Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat ......................................
19
BAB IV PENUTUP .......................................................................
21
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
iv
TIM PENYUSUN
Suhartati,S.Kp.,M.Kes (Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik) Saida Simanjuntak,S.KP., MARS (Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik) Prayetni S.Kp., M.Kes (Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik) Tutty Aprianti,S.Kp., M.Kes (Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik) Wahyu
Wulandari,S.Kp
(Direktorat
Bina
Pelayanan
Keperawatan
Keteknisian Medik) Dr. dr. Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV (PKGDI ) dr. Ospari Sugiri ( PKGDI Komisi Diklat ) Dr. Ugi Sugiri, Sp.EM ( RSUP Fatmawati ) Rosita Akip,S.Kep.,Ners (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita) Purwo Suwignyo, S.Kp ( RS Hasan Sadikin ) Ace Sudrajat, S.Kp., M.Kes ( PPNI ) Ns. Sunardi, M.Kep., Sp.KMB ( HIPGABI ) Debie Dahlia, S.Kp.,MHSM ( FIK-UI ) Ns. Jamil Sidik, S.Kep ( RSP Pertamina )
v
dan
KONTRIBUTOR
Ka. Dinkes Provinsi Bali Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Sanglah Bali Ka. Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Banjar Baru Kalimantan Selatan Kabid Keperawatan RSUD Banjar Baru kalimantan Selatan Ka. Dinkes Provinsi Sumatra Selatan Kabid Keperawatan RSUP Dr.M.Hoesin Palembang Ka. Dinkes Provinsi Jawa Timur Kabid Keperawatan RSUD Dr.Soetomo Surabaya Ka. Dinkes Provinsi Jawa Barat Kabid Keperawatan RSUP Hasan Sadikan Kasi Pelayanan Khusus RSUP Hasan Sadikin Ka. Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Labuang Baji Sulawesi Selatan Kabid Keperawatan RSUD Labuang Baji Sulawesi Selatan Ka. Dinkes Provinsi Sumatera Utara Kabid, Keperawatan RSUP H. Adam Malik Medan Kasi pelayanan Khusus RSUP H. Adam Malik Medan
vi
DAFTAR ISTILAH
1. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. 2. Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan kepada sistem klien di sarana dan tatanan kesehatan lainnya dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktek keperawatan. 3. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, teregister dan diberi kewenangan untuk melaksanakan praktek keperawatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 4. Perawat vokasional adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan praktek dengan batasan tertentu dibawah supervisi langsung maupun tidak langsung oleh Perawat Profesional dengan sebutan Licensed Vocational Nurse (LVN). 5. Perawat profesional adalah tenaga profesional yang mandiri, bekerja secara otonom dan berkolaborasi dengan yang lain dan telah menyelesaikan program pendidikan profesi keperawatan terdiri dari ners generalis, ners spesialis dan ners konsultan. Jika telah lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh badan regulatori yang bersifat otonom, selanjutnya disebut Registered Nurse (RN).
vii
6. Ners adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan sarjana di tambah dengan pendidikan profesi (Ners). 7. Ners Spesialis adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan paska sarjana (S2) dan ditambah pendidikan spesialis keperawatan. 8. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan (Perawat) yang telah memiliki sertifikat
kompetensi
sesuai
ketentuan
Peraturan
Perundang-
Undangan. 9. Pasien / Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya
untuk
memperoleh
pelayanan
kesehatan
yang
diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perawat. 10. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah Instalasi pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan pertama selama 24 jam pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan multidisiplin ilmu 11. Kondisi gawat darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang secara tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam anggota badannya dan jiwanya (akan menjadi cacat atau mati) bila tidak mendapatkan pertolongan dengan segera. 12. SMART adalah Spesifik,
Measureable,
Achieveable,
Realiable,
Time. 13. Presensi adalah kehadiran. 14. Triase adalah memilah tingkat kegawatan pasien untuk menentukan prioritas penanganan lebih lanjut. 15. Area dekontaminasi adalah area yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan dekontaminasi pada pasien yang terpapar bahanbahan kimia. 16. Sistem Isolasi adalah suatu sistem pemisahan pasien yang menderita penyakit yang sangat menular dan mematikan dengan menggunakan ruangan dan situasi tertentu (Contoh: H1N1, H5N1, SARS)
viii
17. Response Time adalah kecepatan penanganan pasien, dihitung sejak pasien datang sampai dilakukan penanganan. 18. Reward adalah penghargaan terhadap prestasi kinerja perawat, baik berupa imbalan jasa dan penghargaan lainnya. 19. Punishment adalah pemberian sangsi yang bersifat pembinaan. 20. Sistem
remunerasi
menggunakan
adalah
sistem
pemberian
imbalan
penghitungan
jasa
tertentu
dengan dengan
mempertimbangkan berbagai faktor. 21. Primary survey adalah pengkajian cepat untuk mengidentifikasi dengan segera masalah aktual atau resiko tinggi dari kondisi life threatening (berdampak terhadap kemampuan pasien untuk mempertahankan hidup). Pengkajian tetap berpedoman pada inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi jika hal tersebut memungkinkan. 22. Secondary survey adalah pengkajian sekunder dilakukan setelah masalah airway, breathing dan circulation yang ditentukan pada pengkajian
primer
sebelumnya.
Pengkajian
sekunder
meliputi
pengkajian obyektif dan subyektif dari riwayat keperawatan dan pengkajian head to toe. 23. Emergency nursing basic 2 adalah Pelatihan pelayanan keperawatan gawat darurat untuk perawat yang bekerja di instalasi gawat darurat. 24. Emergency nursing advance adalah pelatihan pelayanan keperawatan gawat darurat lanjutan setelah pelatihan emergency nursing 2. 25. Sistim rujukan pasien adalah proses merujuk atau memindahkan pasien ke rumah sakit yang lain yang memiliki kemampuan SDM dan fasilitas peralatan yang lebih memadai. .
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
: Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit
Lampiran 2
: Kebutuhan Jumlah Tenaga Keperawatan Di Igd
Lampiran 3
: Kualifikasi Dan Kompetensi Perawat IGD
Lampiran 4
: Daftar SOP Klinis Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat di Rumah Sakit
Lampiran 5
: Daftar SOP Manajerial Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat di Rumah Sakit
Lampiran 6
: Format Standar Prosedur Operasional (SPO)
Lampiran 7
: Petunjuk Teknis Pengisian Formulir SPO
Lampiran 8
: Daftar Isian Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Gawat Darurat
Lampiran 9
: Tindakan / Upaya Keselamatan Pasien (Patient Safety)
Lampiran 10
: Contoh Uraian Tugas Perawat Di Igd Rumah Sakit
x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pelayanan kegawatdaruratan memerlukan penanganan secara terpadu dari multi disiplin dan multi profesi termasuk pelayanan keperawatan. Pelayanan kegawatdaruratan saat ini sudah diatur dalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) baik SPGDT seharihari (SPGDT-S) dan akibat bencana (SPGDT-B).
Sebagai bagian integral pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan keperawatan mengutamakan akses pelayanan kesehatan bagi korban dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kematian dan kecacatan. Kemampuan perawat sebagai pelaksana pelayanan keperawatan gawat darurat masih
sangat
terbatas
untuk
mendukung
terwujudnya
pelayanan
kegawatdaruratan yang berkualitas.
Saat bekerja di rumah sakit, perawat diharapkan mampu melakukan triase, resusitasi dengan atau tanpa alat, mengetahui prinsip stabilisasi dan terapi definitif, mampu bekerja dalam tim, melakukan komunikasi dengan tim, pasien beserta keluarganya.
Permasalahan pelayanan kesehatan secara umum adalah belum merata dan dirasakan pelayanan kesehatan oleh seluruh lapisan masyarakat, pelayanan masih terfokus pada pengembangan puskesmas dan rumah sakit terutama pada upaya preventif dan pelayanan belum mengacu dalam satu sistem. Pada daerah kepulauan, terpencil dan tertinggal dimana jumlah, distribusi dan kemampuan SDM masih sangat kurang dari yang dibutuhkan, serta transportasi yang sangat terbatas. Berdasarkan kajian Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan pada tahun 2006 di 6 propinsi pusat regional, bantuan kesehatan menunjukkan bahwa hanya 37,76% perawat IGD RS dan 15,49% perawat puskesmas sudah mengikuti pelatihan gawat darurat. Karena pelayanan gawat darurat harus memprioritaskan penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan. Pasien yang masuk ke IGD Rumah Sakit membutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat sehingga perlu adanya standar dalam memberikan pelayanan keperawatan gawat darurat sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
1
B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1045/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum,
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/XII/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota, 11. Permenkes RI Nomor: 02.02/148/Menkes/SK/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, 12. Kepmenkes RI Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang
Standar
Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit, 13. Kepmenkes RI Nomor 145/Menkes/SK/IX/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Gawat Darurat dan Bencana.
2
C. Ruang Lingkup Pelayanan 1. Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Level I di Rumah Sakit : merupakan pelayanan gawat darurat pada
pasien
gawat
penyelamatan jiwa,
24 jam yang memberikan pertolongan pertama darurat,
mengurangi
menetapkan
diagnosis
dan
upaya
kecacatan dan kesakitan pasien sebelum
dirujuk. 2. Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Level II di Rumah Sakit : merupakan pelayanan gawat darurat pada
pasien
gawat
penyelamatan jiwa,
24 jam yang memberikan pertolongan pertama darurat,
mengurangi
dirujuk, menetapkan
menetapkan
diagnosis
dan
upaya
kecacatan dan kesakitan pasien sebelum
diagnosis dan upaya penanggulangan kasus-kasus
kegawatdaruratan. 3. Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat
Level
III di Rumah Sakit :
merupakan pelayanan gawat darurat 24 jam yang memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat, menetapkan diagnosis dan upaya penyelamatan jiwa,
mengurangi
dirujuk, menetapkan
kecacatan dan kesakitan pasien sebelum
diagnosis dan upaya penanggulangan kasus-kasus
kegawatdaruratan, serta pelayanan keperawatan gawat darurat spesialistik (4 besar spesialis seperti Anak, Kebidanan, Bedah dan Penyakit Dalam). 4. Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Level
IV di Rumah Sakit :
merupakan pelayanan gawat darurat 24 jam yang memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat, menetapkan diagnosis dan upaya penyelamatan jiwa,
mengurangi
dirujuk, menetapkan
kecacatan dan kesakitan pasien sebelum
diagnosis dan upaya penanggulangan kasus-kasus
kegawatdaruratan, serta pelayanan keperawatan gawat darurat spesialistik (4 besar spesialis seperti Anak, Kebidanan, Bedah dan Penyakit Dalam ), ditambah dengan
pelayanan keperawatan gawat darurat sub spesialistik
3
BAB II KEBIJAKAN, STRATEGI,TUJUAN DAN SASARAN
A. Kebijakan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat 1. Pengembangan dan penerapan standar pelayanan keperawatan gawat darurat di rumah sakit, dilaksanakan dalam upaya penurunan angka kematian dan kesakitan melalui peningkatan mutu pelayanan keperawatan, 2. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial tenaga keperawatan dalam pelayanan keperawatan gawat darurat rumah sakit untuk terwujudnya kompetensi yang diperlukan di Instalasi Gawat Darurat, 3. Penerapan standar pelayanan keperawatan gawat darurat di rumah sakit memerlukan dukungan dari berbagai pihak terkait,
B. Strategi Dalam Penerapan Stándar Pelayanan Keperawatan
Gawat
Darurat 1. Mengoptimalkan
pendayagunaan
sumber daya
yang
ada dan
pengembangannya, 2. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial, 3. Meningkatkan kerjasama tim, 4. Terpenuhinya sarana, prasarana, peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan sesuai standar
C. Tujuan Penerapan Standar Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Umum : Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di Instalasi Gawat Darurat sesuai standar.
Khusus: 1. Adanya perencanaan pelayanan keperawatan gawat darurat, 2. Adanya pengorganisasian pelayanan keperawatan gawat darurat, 3. Adanya pelaksanaan pelayanan keperawatan gawat darurat, 4. Adanya asuhan keperawatan gawat darurat, 5. Adanya pembinaan pelayanan keperawatan gawat darurat, 6. Adanya pengendalian mutu pelayanan keperawatan gawat darurat
4
D. Sasaran 1. Pengelola pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 2. Pengelola pelayanan keperawatan di dinas kesehatan Provinsi, Kabupaten / Kota 3. Tenaga keperawatan yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat, 4. Pengambil keputusan tingkat pusat dan daerah, 5. Organisasi profesi kesehatan, 6. Institusi pendidikan keperawatan dan institusi pendidikan kesehatan lainnya.
5
BAB III KOMPONEN DAN INDIKATOR STANDAR
Standar I
: Perencanaan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat di Rumah Sakit
A. Ketenagaan Pernyataan
:
Perencanaan ketenagaan perawat gawat darurat mencakup kebutuhan tenaga, peran dan fungsi tenaga perawat gawat darurat serta
kualifikasi tenaga perawat
berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan.
Rasional
:
Perencanaan tenaga perawat yang sesuai dengan kualifikasi dapat mendukung terwujudnya pelayanan keperawatan gawat darurat yang berkualitas, efektif dan efisien.
Kriteria Struktur
:
1. Ada kebijakan pimpinan rumah sakit yang mengatur kualifikasi perawat yang bertugas di instalasi gawat darurat, 2. Ada kebijakan pimpinan tentang perencanaan kebutuhan tenaga perawat mengacu pada fungsi pelayanan instalasi gawat darurat rumah sakit berdasarkan pada ratarata jumlah pasien perhari, jumlah jam perawatan perhari (tingkat beban kerja) serta jam efektif perawat perhari serta kompleksitas dari kasus yang ditangani di instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit, 3. Semua perawat yang memberikan pelayanan keperawatan gawat darurat di IGD memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), dan sertifikat pelatihan gawat darurat.
6
Kriteria Proses : 1. Menyusun rencana kebutuhan tenaga perawat berdasarkan rata-rata jumlah pasien perhari, jumlah jam perawatan perhari
(tingkat beban kerja) serta jam
efektif perawat perhari serta kompleksitas dari kasus yang ditangani di IGD rumah sakit, 2. Menjadi tim rekruitmen tenaga perawat yang memberikan pelayanan gawat darurat, 3. Menyusun rencana program pengembangan SDM melalui pendidikan
dan
pelatihan berkelanjutan, program pengembangan profesi.
Kriteria Hasil
:
1. Tersedia tenaga keperawatan di gawat darurat sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, 2. Adanya
dokumen
perencanaan
kebutuhan
tenaga
perawat
dan
pengembangannya, 3. Adanya tenaga perawat yang terlibat dalam tim rekruitmen tenaga perawat di pelayanan keperawatan gawat darurat di rumah sakit
B. Sarana, Prasarana dan Peralatan IGD di Rumah Sakit Pernyataan
:
Sarana, prasarana dan peralatan merupakan bagian yang akan memfasilitasi dan mendukung semua
kegiatan pelayanan
sakit sehingga dapat menjamin terstandar. Sedangkan logistik yang
keperawatan gawat darurat di rumah
terlaksananya kegiatan dengan lancar dan
pengelolaan sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan
tepat dan cepat, mendukung terwujudnya pelayanan keperawatan
gawat darurat di rumah sakit yang berkualitas.
Rasional
:
Tersedianya sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan logistik untuk
menjamin
terlaksananya pelayanan keperawatan gawat darurat di rumah sakit yang berkualitas, efektif dan efisien.
7
Kriteria Struktur : 1. Adanya kebijakan pimpinan rumah sakit yang mengatur sarana, prasarana dan peralatan kesehatan serta logistik dalam pelayanan gawat darurat di rumah sakit, 2. Adanya standar sarana, prasarana dan peralatan kesehatan serta logistik, 3. Adanya mekanisme/alur permintaan penggunaan dan
pemeliharaan peralatan
serta logistik, 4. Adanya perencanaan sarana prasarana dan peralatan yang melibatkan tenaga perawat, 5. Adanya area dekontaminasi pada IGD level IV dan IGD rumah sakit di daerah beresiko, 6. Adanya tempat penyimpanan sarana kesehatan dan logistik yang sesuai standar yang berlaku, 7. Adanya tenaga yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan tersedianya jadwal pemeliharaan secara berkala, 8. Adanya SPO penggunaan dan pemeliharaan peralatan, 9. Adanya sistem isolasi untuk pasien infeksius (H1N1, H5N1, SARS).
Kriteria Proses : 1. Menyusun rencana
kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan dan
logistik berdasarkan spesifikasi yang dipersyaratkan di pelayanan keperawatan gawat darurat, 2. Menjadi tim teknis dalam pengadaan sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan logistik di instalasi gawat darurat, 3. Melaksanakan pemantauan terhadap pemeliharaan sarana,
prasarana serta
peralatan kesehatan dan uji fungsi (kalibrasi) secara teratur dan berkala, 4. Melaksanakan sistem isolasi untuk pasien yang menderita penyakit sangat menular dan mematikan (H1N1, H5N1, SARS)
Kriteria Hasil : 1. Tersedianya sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan logistik siap pakai sesuai Kebutuhan, 2. Adanya dokumen inventaris sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan logistik, 3. Adanya dokumen frekuensi pemakaian dan pemeliharaan
peralatan kesehatan
secara periodik / berkala,
8
4. Adanya dokumen hasil kalibrasi peralatan kesehatan, 5. Adanya sistem isolasi untuk pasien yang menderita penyakit sangat menular dan mematikan (H1N1, H5N1, SARS).
Standar II
: Pengorganisasian Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat
Pernyataan
:
Pengorganisasian pelayanan
keperawatan gawat darurat di instalasi gawat darurat
(IGD) harus memberikan pelayanan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu. Pengorganisasian pelayanan keperawatan gawat darurat didasarkan pada organisasi fungsional yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terhadap pasien gawat darurat dengan tujuan tercapainya mutu pelayanan IGD Rumah Sakit yang optimal.
Rasional
:
Pengorganisasian yang baik di IGD rumah sakit dan tim yang handal menjamin kesinambungan pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien.
Kriteria Struktur
:
1. Adanya kebijakan pimpinan rumah sakit tentang pelayanan keperawatan gawat darurat yang mencakup pembentukan organisasi, tatalaksana pelayanan di IGD dan monitoring evaluasi, 2. Adanya kebijakan pimpinan
rumah sakit tentang sistem rujukan pasien gawat
darurat, 3. Adanya struktur organisasi dan hubungan tata kerja gawat darurat, 4. Adanya standar penetapan uraian tugas, tanggung jawab serta kewenangan perawat kepala ruangan, ketua tim dan pelaksana di gawat darurat, 5. Adanya SPO penatalaksanaan bencana baik internal dan eksternal, 6. Adanya kebijakan pendelegasian kewenangan melakukan tindakan medik yang bukan life saving diatur oleh kebijakan pimpinan rumah sakit setempat atau komite medik secara tertulis.
9
Kriteria Proses : 1. Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan perawat dalam pelayanan IGD 2. Melakukan koordinasi dengan anggota tim kesehatan lain 3. Melakukan koordinasi dengan tim keperawatan di pelayanan IGD 4. Melaksanakan asuhan sesuai dengan metode penugasan yang ditetapkan 5. Melaksanakan penanganan bencana baik internal maupun eksternal sesuai SPO 6. Melaksanakan delegasi kewenangan untuk melakukan tindakan medik yang bukan life saving diatur oleh kebijakan pimpinan rumah sakit setempat atau komite medik
Kriteria Hasil
:
1. Terlaksananya pelayanan keperawatan gawat darurat di IGD sesuai uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan tertulis, 2. Terlaksananya koordinasi dengan anggota tim keperawatan dan anggota tim kesehatan lain, 3. Terlaksananya sistem rujukan pasien gawat darurat, 4. Terlaksananya penanganan bencana baik bencana internal maupun eksternal, 5. Terlaksananya delegasi kewenangan untuk melakukan tindakan medik yang bukan life saving diatur oleh kebijakan pimpinan rumah sakit setempat atau komite medik.
Standar III
: Pelaksanaan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat
Pernyataan
:
Bantuan yang diberikan pada pasien gawat darurat bertujuan untuk penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan menggunakan pendekatan proses keperawatan di IGD rumah sakit.
Rasional
:
Pelaksanaan pelayanan keperawatan gawat darurat dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan gawat darurat dengan cepat, tepat, dan cermat sesuai standar untuk penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan.
10
Kriteria Struktur
:
1. Ada kebijakan pimpinan rumah sakit tentang penerapan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) 10 kasus kegawatdaruratan yang menyebabkan kematian serta 10 masalah utama keperawatan gawat darurat, 2. Ada kebijakan pimpinan rumah sakit tentang Standar Prosedur Operasional (SPO) gawat darurat sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan keperawatan
gawat
darurat, 3. Ada
standar
asuhan
keperawatan
gawat
darurat
meliputi
pengkajian,
diagnosa/masalah keperawatan, perencanaan, intervensi dan evaluasi, minimal pada sepuluh (10) masalah utama keperawatan gawat darurat, 4. Ada Standar Prosedur Operasional (SPO) kegawatdaruratan klinis yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, 5. Ada SPO manajerial yang berisikan alur pelayanan gawat darurat sehari-hari, bencana internal dan eksternal yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, 6. Ada metode penugasan perawat yang ditetapkan (manajemen kasus/primer ) di pelayanan gawat darurat.
Kriteria Proses
:
1. Melaksanakan
Standar
kegawatdaruratan
yang
Asuhan
Keperawatan
menyebabkan
kematian
(SAK) dan
pada 10
10
kasus
masalah
utama
keperawatan gawat darurat, 2. Melaksanakan pelayanan keperawatan gawat darurat sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO), 3. Melaksanakan asuhan keperawatan gawat darurat meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, intervensi dan evaluasi, 4. Melaksanakan SPO manajerial yang berisikan alur pelayanan gawat darurat seharihari, bencana internal dan eksternal, 5. Melaksanakan kolaborasi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dengan tim kesehatan lain.
Kriteria Hasil : 1. Semua perawat melaksanakan SPO Klinis maupun SPO Manajerial, 2. Ada dokumen/catatan hasil pelaksanaan asuhan keperawatan tiap pasien yang mencerminkan penerapan SAK, 3. Perawat menangani pasien dan keluarganya secara komprehensif 11
Standar IV
: Asuhan Keperawatan Gawat Darurat
Asuhan keperawatan gawat darurat adalah rangkaian kegiatan praktek keperawatan kegawatdaruratan diberikan oleh perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan di IGD rumah sakit. Proses keperawatan terdiri atas lima langkah meliputi pengkajian,
diagnosa
keperawatan,
rencana
tindakan
keperawatan,
intervensi
keperawatan dan evaluasi keperawatan.
A. Pengkajian Keperawatan Pernyataan
:
Proses pengumpulan data primer dan sekunder terfokus tentang status kesehatan pasien
gawat
darurat
di
rumah
sakit
secara
sistematik,
akurat,
dan
berkesinambungan. Rasional Pengkajian
: primer
berkesinambungan
dan
sekunder
memudahkan
terfokus,
perawat
sistematis,
untuk
akurat,
menetapkan
dan
masalah
kegawatdaruratan pasien dan rencana tindakan cepat, tepat, dan cermat sesuai standar.
Kriteria Struktur
:
1. Ada format pengkajian yang baku untuk pengkajian keperawatan gawat darurat di rumah sakit, 2. Ada petunjuk teknis penggunaan formulir pengkajian keperawatan gawat darurat di rumah sakit, 3. Ada sistem triase yang dapat digunakan pada pengkajian keperawatan gawat darurat di rumah sakit sehari-hari, baik bencana internal maupun eksternal, 4. Ada alat untuk pengkajian keperawatan gawat darurat meliputi : jam dengan jarum detik, stetoskop, termometer, tensimeter, pen light (lampu senter), defibrilator, pulse oxymetry, & EKG.
12
Kriteria Proses
:
1. Melakukan triase, 2. Melakukan pengumpulan data melalui primary dan secondary survey pada kasus gawat darurat di rumah sakit serta bencana internal dan eksternal. a. Primary Survey: A: Airway atau dengan kontrol servikal, B : Breathing dan ventilasi, C: Circulation dengan kontrol perdarahan, D: Dissability pada kasus trauma, “Defibrilation, Drugs, Differential Diagnosis” pada kasus non trauma, E: Exposure pada kasus trauma, EKG , “Electrolite Imbalance” pada kasus non trauma.
b. Secondary Survey Pengkajian head to toe terfokus, adalah pengkajian komprehensif sesuai dengan keluhan utama pasien.
3. Melakukan re-triase, 4. Mengumpulkan data hasil dari pemeriksaan penunjang medik, 5. Mengelompokkan dan menganalisa data secara sistematis, 6. Melakukan pendokumentasian dengan menggunakan format pengkajian baku.
Kriteria Hasil
:
1. Adanya dokumen pengkajian keperawatan gawat darurat yang telah terisi dengan benar ditandatangani, nama jelas, diberi tanggal dan jam pelaksanaan, 2. Adanya rumusan masalah / diagnosa keperawatan gawat darurat.
B. Diagnosa Keperawatan / Masalah Keperawatan Pernyataan
:
Masalah/ diagnosa keperawatan gawat darurat merupakan keputusan klinis perawat tentang respon pasien terhadap masalah kesehatan aktual maupun resiko yang mengancam jiwa.
13
Rasional
:
Masalah/diagnosa keperawatan yang ditegakkan merupakan dasar penyusunan rencana keperawatan dalam penyelamatan jiwa dan mencegah kecacatan.
Kriteria Struktur
:
Ada daftar masalah/diagnosa keperawatan gawat darurat.
Kriteria Proses
:
Menetapkan masalah/diagnosa keperawatan mencakup : masalah, penyebab, tanda dan gejala (PES/ PE) berdasarkan prioritas masalah.
Prioritas Masalah Keperawatan Gawat Darurat : 1. Gangguan jalan nafas, 2. Tidak efektifnya bersihan jalan nafas, 3. Pola nafas tidak efektif, 4. Gangguan pertukaran gas, 5. Penurunan curah jantung, 6. Gangguan perfusi jaringan perifer, 7. Gangguan rasa nyaman, 8. Gangguan volume cairan tubuh, 9. Gangguan perfusi serebral, 10. Gangguan termoregulasi
Kriteria Hasil
:
Ada dokumentasi masalah / diagnosa keperawatan gawat darurat.
C. Perencanaan Keperawatan Pernyataan
:
Serangkaian langkah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah/diagnosa keperawatan gawat darurat berdasarkan prioritas masalah yang telah ditetapkan baik secara mandiri maupun melibatkan tenaga kesehatan lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14
Rasional
:
Rencana tindakan keperawatan gawat darurat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan keperawatan yang sistematis dan efektif.
Kriteria Struktur
:
1. Adanya rumusan tujuan dan kriteria hasil, 2. Adanya rumusan rencana tindakan keperawatan.
Kriteria Proses :
1. Menetapkan tujuan tindakan keperawatan penyelamatan jiwa dan pencegahan kecacatan sesuai dengan kriteria SMART, 2. Menetapkan rencana tindakan dari tiap-tiap diagnosa keperawatan, 3. Mendokumentasikan rencana keperawatan.
Kriteria Hasil
:
1. Tersusunnya rencana tindakan keperawatan gawat darurat yang mandiri dan kolaboratif, 2. Ada
rencana
tindakan
keperawatan
didokumentasikan
pada
catatan
keperawatan.
D. Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Pernyataan
:
Perawat melaksanakan tindakan keperawatan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan gawat darurat.
Rasional
:
Perawat mengimplementasikan rencana asuhan keperawatan gawat darurat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15
Kriteria Struktur : 1. Ada rencana tindakan berdasarkan prioritas, 2. Ada standar asuhan keperawatan gawat darurat di RS baik sehari-hari maupun bencana, 3. Ada Standar Prosedur Operasional klinis, 4. Tersedia format tindakan keperawatan, 5. Ada kebijakan tentang informed consent disertai format yang baku, 6. Ada kebijakan di rumah sakit tentang pendelegasian tindakan medis.
Kriteria Proses
:
1. Melakukan tindakan keperawatan mengacu pada standar prosedur operasional yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat kegawatan pasien, berdasarkan prioritas tindakan : a. Pelayanan keperawatan gawat darurat rumah sakit 1) Melakukan triase, 2) Melakukan tindakan penanganan masalah penyelamatan jiwa dan pencegahan kecacatan, 3) Melakukan tindakan sesuai
dengan masalah
keperawatan yang
muncul. Contoh: Jalan nafas tidak efektif Tindakan Mandiri Keperawatan a) Monitor pernafasan : rate, irama, pengembangan dinding dada, ratio inspirasi maupun ekspirasi, penggunaan otot tambahan pernafasan, bunyi nafas, bunyi nafas abnormal dengan atau tanpa stetoskop, b) Melakukan pemasangan pulse oksimetri, c) Observasi produksi sputum, jumlah, warna, kekentalan, d) Lakukan jaw thrust (khusus pasien dengan dugaan cedera servikal ), chin lift, atau head tilt, e) Berikan posisi semi fowler atau berikan posisi miring aman f) Ajarkan pasien untuk nafas dalam dan batuk efektif, g) Berikan air minum hangat sesuai kebutuhan, h) Lakukan phisioterapi dada sesuai indikasi, i) Lakukan suction bila perlu,
16
j) Lakukan pemasangan Oro Pharingeal Airway (OPA), Nasopharyngeal Airway (NPA), Laryngeal Mask Airway (LMA) Tindakan Kolaborasi a) Beri obat sesuai indikasi : bronkodilator, mukolitik, antibiotik, steroid, b) Pemasangan EndoTracheal Tube (ETT) 2. Melakukan monitoring respon pasien terhadap tindakan keperawatan, 3. Mengutamakan prinsip keselamatan pasien (patient safety), dan privacy, 4. Menerapkan prinsip standar baku (standar precaution), 5. Mendokumentasikan tindakan keperawatan.
Kriteria Hasil
:
1. Adanya dokumen tentang tindakan keperawatan serta respon pasien, 2. Ada dokumen tentang pendelegasian tindakan medis (standing order).
E. Evaluasi Keperawatan Pernyataan
:
Penilaian perkembangan kondisi pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan gawat darurat mengacu pada kriteria hasil.
Rasional
:
Hasil evaluasi menggambarkan tingkat keberhasilan tindakan keperawatan gawat darurat.
Kriteria Struktur : 1. Ada tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan, 2. Adanya catatan perkembangan pasien dari tiap masalah / diagnosa keperawatan.
17
Kriteria Proses : 1. Melakukan evaluasi terhadap respon pasien pada setiap tindakan yang diberikan (evaluasi proses), 2. Melakukan evaluasi dengan cara membandingkan hasil tindakan dengan tujuan dan kriteria hasil yang ditetapkan (evaluasi hasil), 3. Melakukan re-evaluasi dan menentukan tindak lanjut, 4. Mendokumentasikan respon klien terhadap intervensi yang diberikan.
Kriteria Hasil : 1. Ada dokumen hasil evaluasi menggunakan pendekatan SOAP pada tiap masalah/ diagnosa keperawatan.
Standar V
: Pembinaan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat
Pernyataan
:
Pembinaan pelayanan keperawatan gawat darurat meliputi pembinaan terhadap manajemen keperawatan, penerapan asuhan keperawatan, peningkatan pengetahuan serta keterampilan keperawatan gawat darurat di RS secara berkesinambungan.
Rasional
:
Pembinaan pelayanan
keperawatan
gawat
darurat
dapat
meningkatkan
profesionalisme perawat sehingga menjamin tercapainya pelayanan keperawatan yang berkualitas. Kriteria Struktur
:
1. Adanya kebijakan pimpinan tentang pembinaan pelayanan keperawatan gawat darurat, 2. Adanya mekanisme bimbingan teknis pelayanan keperawatan gawat darurat, 3. Adanya program peningkatan pengetahuan dan ketrampilan perawat gawat darurat ( formal dan Informal ), 4. Adanya reward dan punishment (penghargaan dan sanksi) bagi perawat di gawat darurat. 18
Kriteria Proses
:
1. Merencanakan
dan
melaksanakan
program
bimbingan
teknis,
peningkatan
kemampuan, penerapan asuhan gawat darurat secara berkala, 2. Melaksanakan pembinaan pelayanan pelayanan gawat darurat yang meliputi : manajemen pengetahuan
keperawatan, serta
penerapan
ketrampilan
asuhan
keperawatan
keperawatan, gawat
darurat
peningkatan di
RS
dan
berkesinambungan, 3. Memberikan reward ( jasa keperawatan ) dan punishment (sanksi) sesuai ketentuan, 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara periodik, 5. Melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan, 6. Melaksanakan pembinaan masalah etik profesi.
Kriteria Hasil
:
1. Adanya peningkatan kinerja yang dibuktikan dengan dokumen kinerja perawat, 2. Adanya dokumen laporan penyelesaian masalah, 3. Adanya dokumen bimbingan teknis terhadap pelayanan keperawatan gawat darurat, 4. Adanya reward dan punishment, 5. Adanya dokumen penanganan masalah etik profesi.
Standar VI
: Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat
Pernyataan
:
Pemantauan, penilaian pelayanan keperawatan serta tindak lanjutnya yang dilakukan secara terus menerus untuk menjaga mutu pelayanan keperawatan gawat darurat.
Rasional
:
Pengendalian mutu pelayanan keperawatan menjamin keselamatan, menurunkan angka kematian dan kecacatan serta meningkatkan kepuasan pasien.
19
Kriteria Struktur
:
1. Adanya kebijakan pimpinan tentang program keselamatan pasien (Patient safety), 2. Adanya kebijakan tentang program pengendalian mutu keperawatan gawat darurat, 3. Adanya indikator kinerja klinis pelayanan gawat darurat : a. Waktu tanggap pelayanan di gawat darurat ( response time ), b. Angka kematian pasien ≤ 24 jam, c. Kepuasan pelanggan.
Kriteria Proses
:
1. Melaksanakan pemantauan mutu dengan menggunakan instrumen yang terstandar, 2. Melaksanakan upaya keselamatan pasien, 3. Mendokumentasikan upaya keselamatan pasien dan pengendalian mutu, 4. Menyusun program perbaikan kendali mutu pelayanan gawat darurat.
Kriteria Hasil
:
1. Ada dokumen hasil pelaksanaan keselamatan pasien dan perawat, 2. Ada dokumen hasil evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien, 3. Waktu tanggap pelayanan gawat darurat ( response time ) ≤ 5 menit, 4. Angka kematian pasien ≤ 24 jam ≤ dua perseribu, 5. Kepuasan Pelanggan ≥ 70%.
20
BAB IV PENUTUP
Dengan ditetapkannya standar pelayanan keperawatan gawat darurat diharapkan dapat menjadi acuan nasional dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, asuhan keperawatan gawat darurat dan pembinaan pelayanan keperawatan gawat darurat di RS
Dalam pelaksanaan penerapannya di RS
standar pelayanan keperawatan gawat
darurat perlu dilengkapi Standar Prosedur Operasional (SPO) dan pemantauan serta evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan.
21
1
