P EM ERI NT AH P RO VI NS I RI AU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. S.M. AMIN No. 92 Telp. (0761) 564550, 564535, 564541 Fax. (0761) 564547, 564407
PEKANBARU KODE POS : 28292
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN :
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PEKERJAAN :
MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEMBANGUNAN GEDUNG SATKER SNVT DAN SATKER SKPD
LOKASI PEKERJAAN :
Desa Kualo Nenas Kec. Tambang, Kab. Kampar
DISUSUN OLEH : PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEMBANGUNAN GEDUNG SATKER SNVT DAN SATKER SKPD KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.
PENDAHULUAN A.
Umum 1)
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri PU Nomor 45//KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Konsultan Manajemen Konstruksi digunakan untuk pembangunan bangunan gedung negara yaitu: a. b. c. d.
Bangunan bertingkat diatas 4 lantai, dan atau Bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2, dan atau Bangunan khusus, dan atau Melibatkan lebih dari satu Konsultan Perencana maupun Kontraktor, dan atau. e. Dilaksanakan secara bertahap yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
2)
Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) akan melaksanakan pengendalian/ pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dan Kontraktor Pelaksana/Pemborong yang diikutsertakan dalam satuan kerja bersangkutan, yang menyangkut aspek mutu, waktu, dan biaya, serta administrasi kontrak.
3)
Secara kontraktual Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja. Dalam kegiatan operasionalnya, operasionalnya, konsultan MK mendapatkan bantuan bimbingan teknis dan administrasi dalam menentukan arah pekerjaan pengendalian/ pengawasan dari Pengelola Satuan Kerja, yang terdiri dari Pengelola Administrasi dan Keuangan serta Pengelola Teknis yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/KPA/PPK.
B. Latar Belakang 1)
Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.
2)
Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah Pembangunan Gedung Satuan Kerja (Satker) SNVT dan Satuan Kerja (Satker) SKPD Provinsi Riau merupakan kegiatan yang dikategorikan gedung yang dilaksanakan lebih dari 4 lantai dengan luas >5000 M 2, sehingga diharuskan melibatkan Penyedia Jasa Manajemen konstruksi (MK) untuk pelaksanaannya pelaksanaannya pembangunan gedung kantor pemerintah Provinsi Riau.
2.
3.
MAKSUD DAN TUJUAN. 1)
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan MK yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan diinterprestasikan dalam pelaksanaan tugas. tugas.
2)
Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan MK dapat melaksanakan tanggung jawabnya jawabnya dengan baik untuk untuk menghasilkan menghasilkan keluaran yang yang optimal sesuai sesuai KAK ini.
SASARAN 1)
Evaluasi terhadap Program, Program, Perencanaan Perencanaan dan Pengawasan Pengawasan pelaksanaan yang sistematis, implementatif, dan efektif pada setiap tahap perkembangan Kegiatan untuk Pembangunan Pembangunan Gedung Satker SNVT dan Satker SKPD.
2) Pengorganisasian yang baik dan terencana pada setiap sektor, sistem pelaksanaan, serta prosedur penuntasan masalah yang terjadi pada setiap bagian kegiatan untuk Pembangunan Gedung Satker SNVT dan Satker SKPD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017. 3)
4.
Pengemasan data, penganalisaan penganalisaan dan penuntasan masalah, serta pelaporan yang sistematis kinerja yang objektif dan rasional sebagai pertanggungjawaban pertanggungjawaban peran serta Konsultan MK kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Anggaran/ Pengguna Pengguna Jasa.
NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN Pengguna Jasa adalah Nama PA Jabatan Alamat
5.
: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. : Ir. Dadang Eko Purwanto, MT : Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau : Jl. SM. Amin No. 92 , Pekanbaru
SUMBER PENDANAAN A. Biaya Manajemen Konstruksi. 1)
Untuk pelaksanaan pekerjaan Konsultan MK ini berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Rp. 483.203.000,00 (Empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu : a. Besarnya biaya Konsultan Manajemen Konstruksi merupakan biaya tetap dan pasti. b. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Satker Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dan Konsultan Manajemen Konstruksi.
2)
Biaya pekerjaan Konsultan MK dan Tata Cara Pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Kosntruksi sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari : a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang b. Materi dan penggandaan laporan,
c. d. e. f. g. h. i. 3)
Pembelian bahan dan ATK, Biaya penyelidikan tanah sederhana Pembelian dan atau sewa peralatan Biaya rapat-rapat Perjalanan (lokal maupun luar kota/ Internasional) Internasional) Jasa dan overhead Manajemen Manajemen Konstruksi Pajak dan iuran daerah lainnya.
Pembayaran biaya Konsultan Manajemen Kosntruksi didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan Perencanaan dan Pemborongan.
B. Sumber Biaya. Sumber biaya dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1.01.03.1.01.03.01.45.243.5.2. 1.01.03.1.01.03.01.45.243.5.2. pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, melalui Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Pagu Dana Manajemen Konstruksi sebesar Rp. 500.000.000,00
6.
LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN D AN FASILITAS PENUNJANG A. Lingkup Kegiatan; Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur. B. Lokasi Kegiatan ; Desa Kualo Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. C. Data dan Fasilitas Penunjang; Penunjang; 1). Penyediaan Penyediaan data dan fasilitas fasilitas penunjang penunjang oleh pengguna jasa : a. TOR / KAK Manajemen Manajemen Konstruksi b. Fasilitas lain dari Pengguna Jasa yang dapat digunakan oleh Penyedia Jasa pada prinsipnya prins ipnya tidak t idak tersedia, atau lebih lanjut jika memungkin kan dapat diusulkan oleh Penyedia Jasa. 2). Penyediaan Penyediaan fasilitas fasilitas penunjang penunjang oleh oleh penyedia penyedia jasa : a. Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pekerjaannya. Segala fasilitas dan peralatan yang dipergunakan harus ditetapkan tentang prosedur pengadaannya pengadaannya . b. Alih pengetahuan. Apabila dipandang perlu oleh Pengguna Jasa, maka Penyedia Jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, singkat, diskusi dan seminar terkait dengan subtansi plaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staff yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
7.
LINGKUP PEKERJAAN A.
Lingkup Pekerjaan; yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pekerjaan Umum Nomor. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, yang terdiri dari :
1)
Tahap Persiapan
2)
Tahap Perencanaan : i.
Mengevaluasi program pelaksanaan kegiataan perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang meliputi program penyediaan dan penggunaan sumber daya, strategi dan pentahapan penyusunan dokumen lelang.
ii.
Memberikan konsultasi kegiatan perencanaan, yang meliputi penelitian dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya, serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi fisik.
iii.
Mengendalikan program perencanaan, melalui kegiatan evaluasi program terhadap hasil perencanaan, perubahanperubahan/penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul serta pengusulan koreksi program.
iv. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap perencanaan. v.
Menyusun Laporan Bulanan kegiatan Konsultansi Manajemen Konstruksi tahap perencanaan, merumuskan evaluasi evaluasi status dan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
vi. Meneliti kelengkapan dokumen perencanaan sampai dengan dokumen pelelangan, menyusun program pelaksanaan pelelangan bersama konsultan perencana, dan ikut memberikan penjelasan pekerjaan serta membantu kegiatan panitia pelelangan. pelelangan. vii. Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan perencanaan. viii. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, menyusun laporan hasil rapat koordinasi dan membuat lapoaran kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi. 3)
Tahap Pelelangan/ Pengadaan Kontraktor i.
Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan pekerjaan kontruksi k ontruksi fisik.
ii.
Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyebarluasan pengumuman pelelangan, baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik.
iii.
Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan prakualifikasi calon peserta pelelangan (apabila pelelangan dilakukan melalui prakualifikasi). prakualifikasi).
iv. Membantu memberikan penjelasanan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan. v.
Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/ Owner’s Estimate (OE) pekerjaan konstruksi fisik.
vi. Membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. vii. Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik. viii. Menyusun laporan kegiatan pelelangan.
4)
Tahap Pelaksanaan i.
Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh pemborong yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan, informasi, dana, Program Quality Assurance / Quality Control dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
ii.
Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik, (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
iii.
Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan. penyimpangan.
iv. Melakukan koordinasi antara pelaksanaan konstruksi fisik. v.
pihak-pihak
yang
terlibat
dalam
Melakukan kegiatan pengawasan yang tediri atas :
Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan dan laporan harian/mingguan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi. Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan ( shop drawings) drawings) yang diajukan oleh Kontraktor Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan ( As Built Drawing Drawing ) sebelum Serah Terima I. Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum Serah Terima I dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan. Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, Serah Terima I, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan Serah Terima II pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
Membantu pengelola Pendaftaran.
kegiatan
dalam
menyusun
Dokumen
Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Sertifikat Laik Fungsi Fungsi (SLF) dari dari Pemerintah Kabupaten/ Kabupaten/ Kota setempat.
konstruksi. vi. Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi. B. Kriteria Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah Konsultan Manajemen Konstruksi harus memperhatikan persyaratan – persyaratan sebagai berikut : 1)
Persyaratan Umum Pekerjaan Setiap bagian dari pekerjaan Manajemen Konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
2)
Persyaratan Obyektif Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.
3)
Persyaratan Persyaratan Fungsional Pekerjaan Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik, baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi.
4)
Persyaratan Prosedural Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
C. Program Kerja Konsultan Manajemen Konstruksi harus segera menyusun program kerja yang meliputi : 1) Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci. 2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga yang diusulkan Konsultan Manajemen Konstruksi harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas atas rekomendasi rekomendasi Tim Teknis. 3)
Uraian konsepsi Konsultan Manajemen pengawasan proyek tersebut.
Konstruksi Konstruk si
atas
pekerjaan
4)
Setelah ketiga hal tersebut diatas mendapat persetujuan/kesepakatan dari Kuasa Pengguna Anggaran, maka akan menjadi pedoman penugasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi konsultan Manajemen Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya.
D. Tanggung Jawab 1) Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab secara professional atas jasa manajemen konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku. berlaku. 2) Secara umum tanggung jawab Konsultan MK adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut : i.
Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran / waktu yang telah ditetapkan.
ii.
Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah t elah ditetapkan. ditetapkan.
iii.
Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan yang berlaku.
iv. Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pembangunan. 3) Penanggung jawab Profesional Manajemen Konstruksi adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional manajemen konstruksi yang terlibat.
8.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan Manajemen Konstruksi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan Serah Terima II pekerjaan (FHO) pelaksanaan Konstruksi.
9.
TENAGA AHLI Untuk mencapai hasil yang diharapkan, diharapkan, Pihak Konsultan Manajemen Konstruksi harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Manajemen Konstruksi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS. Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut :
No I
Uraian
Jumlah
Pendidikan
Pengalaman Profesional
SKA/SKT
TENAGA AHLI 1 Team Leader
1 Org
S1. T. sipil
8 Tahun
Ahli Madya Manajemen Proyek
2 Ahli Struktur Struktur
1 Org
S1. T. sipil
7 Tahun
Ahli Madya Manajemen Proyek
3 Ahli Arsitek Arsitek
1 Org
S1. T. Arsitek
7 Tahun
Ahli Arsitek
S1. Mesin/Elektro
7 Tahun
Ahli Muda Mekanikal/Elektrik al
4 Ahli 2 Org Mekanikal/Elektrikal
Muda
II
TENAGA PENDUKUNG 1 Cad 2 Org operator/Drafmen
DIII. Arsitektur/Sipil 6 Tahun
-
2 3 4 5
S1 sipil/arsitek S1 mesin S1 elektro S1 semua jurusan
-
Inspector 1 Inspector 2 Ins Ins ecto ectorr 3 Tenaga Administrasi
1 Org 1 Org 1 Or 1 Org
4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 5 Tahun
Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli di atas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT (yang masih berlaku) dari Asosiasi, dan bagi Tanaga Ahli dan Tenaga Pendukung juga dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat referensi/surat keterangan). Ijazah serta KTP yang discan. 10. KELUARAN Keluaran yang diminta dari Konsultan Manajemen Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah : A. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap Pembangunan Gedung Satker SNVT dan Satker SKPD, yang dilaksanakan oleh Konsultan Perencana dan Kontraktor yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas.Dokumen yang dihasilkan selama proses Manajemen Konstruksi adalah : i.
Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi.
ii.
Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk penting dari Konsultan Manajemen Konstruksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.
iii.
Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari resume kemajuan pekerjaan, tenaga, dan hari kerja.
iv.
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.
v.
Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah/Kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan.
vi.
Berita Acara Penyerahan Penyerahan I Pekerjaan.
vii. Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan. viii. Berita Acara Penyerahan II Pekerjaan ix.
Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing). drawing) .
x.
Laporan rapat di lapangan (site ( site meeting ). ).
xi.
Memeriksa gambar kerja terperinci (shop ( shop drawings), drawings ), Barchart dan dan S curve serta Net Work Planning yang yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
B. Konsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan.
