Kel 4 Aip - Gcg Pt.garuda

GoodCorporateGovernment BUMN MN STU TUD DI KASUS :

PT. GARUD RUDA A I ND NDO ONES NESII A (Pe (P ersero) Tb Tbk

tugasmata kuliah audit inte ternal pemerintah disus di susun un ole oleh : KELO EL OMPOK IV I V 10B

ahma hmad mudz mudza akkir (2) arina husna husna am amalia (5) dani dani nur zai zainudin nudin (9) krismawan awan sat satya aji aji laks aksana (18) septian fac fachr hriizal zal (26) DI PL PLO OMA IV I V KURIKUL KURI KULUM UM KHUS KHUSUS US SEKO EKOL LAH TING TI NGG GI AKUNTANSI NEGARA NEGARA

Pendahuluan

Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Di Indonesia, definisi BUMN sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Saat ini Indonesia memiliki 138 BUMN yang pengelolaannya berada dalam naunga na unga n kementer keme nterian ian BUMN BUMN.S .Sa a lah sa tu BU BUM N yang a khir khir-ak -a khir ini ini seri sering ng dibic d ibica a ra kan karena keberhasilannya adalah PT. Garuda Indonesia.Tbk. Sejarah garuda Indonesia sebagai sebuah maskapai komersial dimulai jauh pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penerbangan komersial Garuda Indonesia yang pertama adalah ad alah penerbanga n dar da ri Kalk Kalkut uta a ke Rangoon ango on pad p ada a tanggal tangga l 26 26 J a nuari nuari 194 1949 rw a y s. dengan menggunakan nama In d o n e sia n A i rw

Saat ini PT. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline (maskapai dengan pelayanan penuh) dengan mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute interna internas sional iona l termasu termasuk k Asia Asia (Regiona (Reg ionall Asia Asia Teng Tengg g a ra , Timur Tenga en ga h, China, China , J ep a ng dan Korea Selatan), Australia serta Eropa. Karena keunggulannya, perusahaan ini pun berhasil menerima berbagai macam penghargaan.Diantaranya adalah “The Wo rld’ s M ost ost Best Best Im prov ed Airl Airline” pada pada 2010 dan juga penobatan sebagai four

star airli airlines nes oleh majala ma jalah h sk skytr ytra x.Sela .Sela njutnya njutnya pa p a da J uli 201 2012, 2, G a ruda ud a Indonesi Indo nesia a menda patk pa tkan an peng p enghargaa hargaa n seb seb agai ag ai “World’ “World’s s Best Regional eg ional Airli Airline” ne” dan da n “Ma skap ai Regional Terbaik di Dunia”.Pada tanggal 11 Februari 2011, Garuda memulai IPO sebagai langkah awal menuju bursa saham.Perusahaan ini memiliki visi “Menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang

KEL.IV| GCG PT GARUDA INDONESIA

1

Pendahuluan

Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Di Indonesia, definisi BUMN sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Saat ini Indonesia memiliki 138 BUMN yang pengelolaannya berada dalam naunga na unga n kementer keme nterian ian BUMN BUMN.S .Sa a lah sa tu BU BUM N yang a khir khir-ak -a khir ini ini seri sering ng dibic d ibica a ra kan karena keberhasilannya adalah PT. Garuda Indonesia.Tbk. Sejarah garuda Indonesia sebagai sebuah maskapai komersial dimulai jauh pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penerbangan komersial Garuda Indonesia yang pertama adalah ad alah penerbanga n dar da ri Kalk Kalkut uta a ke Rangoon ango on pad p ada a tanggal tangga l 26 26 J a nuari nuari 194 1949 rw a y s. dengan menggunakan nama In d o n e sia n A i rw

Saat ini PT. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline (maskapai dengan pelayanan penuh) dengan mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute interna internas sional iona l termasu termasuk k Asia Asia (Regiona (Reg ionall Asia Asia Teng Tengg g a ra , Timur Tenga en ga h, China, China , J ep a ng dan Korea Selatan), Australia serta Eropa. Karena keunggulannya, perusahaan ini pun berhasil menerima berbagai macam penghargaan.Diantaranya adalah “The Wo rld’ s M ost ost Best Best Im prov ed Airl Airline” pada pada 2010 dan juga penobatan sebagai four

star airli airlines nes oleh majala ma jalah h sk skytr ytra x.Sela .Sela njutnya njutnya pa p a da J uli 201 2012, 2, G a ruda ud a Indonesi Indo nesia a menda patk pa tkan an peng p enghargaa hargaa n seb seb agai ag ai “World’ “World’s s Best Regional eg ional Airli Airline” ne” dan da n “Ma skap ai Regional Terbaik di Dunia”.Pada tanggal 11 Februari 2011, Garuda memulai IPO sebagai langkah awal menuju bursa saham.Perusahaan ini memiliki visi “Menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang


1

berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia”. Adapun misi perusahaan adalah “Sebagai perusahan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional.” Sepert ep ertii per pe rusaha usaha an lainnya, lainnya, per pe rusa usa haa n ini juga juga per pe rnah menga me ngalami lami pas pa sang surut usaha .Perusahaan ini mengalami pukulan berat pada krisis moneter 1997 dan bahkan hampir bangkrut karenanya. Namun perusahaan ini berhasil bertahan dan jus justru tru mengalami perkemba perkembanga ngan n yang sangat ang at pes pe sa t. Krisi isis 1997 yang hampir membuat Garuda Indonesia bangkrut menjadi pelajaran yang berharga. Salah satunya berkaitan dengan Good Corporate Governance atau GCG. (G C G ) G o o d C o r p o r a te te G o v e r n a n c e (GC

muncul munc ul seki sekitar tar ta ta hun 19 1990-an. 90-an. Pada Pa da

saat itu terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin. Krisis ini terjadi karena adanya kegagalan GCG yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian muncullah tuntutan agar GCG diterapkan secara konsisten dan komprehensif. Tunt Tuntut utan an ini antara antara lain dating dating dari d ari World World Bank, Bank, IMF, IMF, OEC OEC D dan da n APEC. Lemba Lemba ga ini ini berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG dapat menolong perusahaan dan memba ntu perekonomian perekonomian neg a ra yang seda ng terkena terkena krisi isis. GC G diyakini diyakini seb seba a gai ga i kunci sukses bagi suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang serta menguntungkan dalam jangka panjang. Di Indone Indo nes sia, ia , konsep konsep G C G mulai dikena d ikenall se se jak ja k kris krisis is e konomi kono mi tahun 1997. 1997. Kr Krisis isis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan– perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme)(Budiati, 2012). Bermula dari usulan peny pe nyemp empur urnaa naa n peraturan peraturan penc pe nca a tatan pa da Burs ursa Efek J akarta akarta (sekarang (sekarang Burs Bursa EfekIndonesia/BEI) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEIya Iya ng mewaji mewa jibkan bkan untuk untuk mengangkat menga ngkat Komisari Komisaris s Independe Indep ende n dan d an membentuk memb entuk KomiteAudit pada tahun 1998, GCG mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan publik diIndonesia.Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan (Letterof Intent) dengan International Monetary Fund (IMF) yang mendo rong ter te rc iptanya ikli iklimy myang ang lebih kondusi kondusiff ba gi pener pe nerap ap an G C G . Pemerint Pemerintah ah Indonesia mendirikan lembaga khusus, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yangmemiliki tugas pokok dalam merumuskan dan


2

menyusun rekomenda si kebijakannasional mengena i GC G, serta memprakarsai dan memantau pe rbaikan di bidangc orporate governanc e di Indonesia. GC G merupakan topik yang akan terus menjadi pemba hasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuatan kebijakan dan lainsebagainya. Perhatian terhadap GCG kian meningkat seiring banyak bermunculanmasalah skandal keuangan di lingkungan bisnis. Konsep GC G telah ba nyakdikemukakan oleh para ahli dan bada n seba gai alat control da n pengawasan terhadap kinerja manajemen. Ada banyak lembaga yang telah mengeluarkan definisi tentang Good Corporate Governance ini. Secara umum GCG adalah sistem atau seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholders disuatu perusahaan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri BUMN nomo r PER-01 /MBU/ 2011, GC G adalah prinsipprinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlanda skan p eraturan perundang-unda ngan da n etika berusaha. G C G tida k hanya sebagai alat pengatur dan pengendali saja namun juga sebagai nilai tambah bagi suatu perusahaan.tidak menjadi penghambat dalam mempelajari GCG.Hal ini dikarenakan dalam setiap definisi tersebut dapat ditarik beberapa prinsip yang utama yaitu t ra n sp a re n c y , re sp o n si b i lit y , a c c o u n t a b ili ty , dan fairness . Hal yang serupa lainnya adalah adanya perlindungan terhadap stakeholders perusahaan. Stakeholders ini mempunyai kepentingan da lam p erusaha an sehingga suda h selayaknya kepentinga n stakeholders ini dilindungi juga . Adapun esensi dari CG adalah adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan yang berlaku. GC G memberikan manfaat berupa kerangka a c uan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme c h e c k a n d b a l a n c e s di pe rusaha an. Ma nfaa t lainnya yaitu:

1. Mengurangi A g e n c y C o st

yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan

wewenang atau biaya pengawasan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. 2. Mengurangi biaya modal karena seiring dengan menurunnya tingkat risiko perusahaan, maka tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam juga semakin kecil


3

3. Meningkatkan nilai saham dan citra perusahaan di mata public dalam jangka panjang 4. Menciptakan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholder) karena umumnya mereka mendapat jaminan manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan.

PENERAPAN GCG DI BUMN GCG telah menjadi KPI utama bagi BUMN dalam dekade belakangan dan telah membantu menjaga kinerja yang mantap ( st e a d y p e rf o rm a n c e ) 1. Indonesia memiliki 138 BUMN, 26 diantaranya memiliki kontribusi keuangan lebih dari 90% dari keseluruhan BUMN. BUMN yang lain memiliki peranan penting bagi negara karena melaksanakan fungsi yang tidak dapat dilakukan sektor swasta 2. BUMN memiliki peranan yang besar dalam pembangunan di Indonesia berupa kontribusi langsung dalam APBN maupun dukungan lainnya dalam perekonomian sec ara umum 3. Implementasi

GCG

telah

dimulai

sejak

awal

200an

dan

dikawal

keberlangsungannya oleh menteri-menteri BUMN yang silih berga nti. 4. Penilaian yang independen dan evaluasi atas implementasi GCG telah dilakukan

oleh

Auditor

Negara.

Lebih

dari

separuh

BUMN

telah

mengimplementasikan GCG, 40% diantaranya telah mengimplementasikan GC G denga n benar dalam kegiatan operasinya 5. Implementasi GCG uang dibarengi dengan kebijakan rig ht sizing (membuat jumlah dan skala bumn da lam komposisi yang tepat), akan terus penjadi kebijakan kunc i dalam menjaga dan meningkatkan kinerja BUMN yang telah menunjukkan perkembangan yang konsisten.


4

PEDOMAN GCG PADA BUMN Kementerian BUMN telah mengatur tentang G C G denga n dikeluarkannya peraturan menteri BUMN nomor PER-01/M BU/ 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (G o o d C o rp o r a t e G o v e r na n c e ) Pada Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. Kemudian hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Peraturan ini antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut : 1. Pengertian

a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (G o o d C o rp o r a t e G o v e rn a n c e ) , yang selanjutnya disebutGC G a da lah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlanda skan peraturan perundang-undangan da n etika berusaha. b. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruhatau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan sec ara langsung yangberasal da ri kekayaa n negara yang dipisahkan. c . Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentukperseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 %(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Neg ara Republik Indonesia yang tujuanutamanya menge jar keuntungan. d. Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. e. Pemangku

Kepentingan

(stakeholders)

adalah

pihak-pihak

yang

berkepentingan dengan BUMNkarena mempuyai hubungan hukum de ngan BUMN. 2.

Kewajiban BUMN Menerapkan GC G (pasal 2)

BUMN wajib menerapkan GC G sec ara konsisten dan berkelanjutan dengan

berpedomanpada

Peraturan

Menteri

ini

dengan

tetap

memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlakuserta anggaran dasar BUMN. Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud di atas, Direksi menyusunGCG manual yang diantaranya dapat memuat board


5

manual, manajemen risiko manual,sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaanpenyimpangan pada

BUMN

yang

bersangkutan,

tata

kelola

teknologi

informasi,

danpedoman perilaku e tika (c o d e o f c o n d u c t ). 3.

Prinsip dan Tujuan

Prinsip-prinsip GC G meliputi: a. Transparansi ( t r a n s p a r e n c y ), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses

pengambilankeputusan

dan

keterbukaan

dalam

mengungkapkan informasi material da n relevan mengenaipe rusahaa n; b. Akuntabilitas ( a c c o u n t a b i l i t y ), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawabanOrgan

sehingga

pengelolaan

perusahaan

terlaksana secara efektif; c . Pertanggungjawaban

(resp o nsib ility) ,

yaitu

kesesuaian

di

dalam

pengelolaan perusahaanterhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; d. Kemandirian ( i n d e p e n d e n c y ) , yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola

secara

pengaruh/tekanan

professional dari

tanpa

pihak

benturan

manapun

kepentingan

yang

tidak

dan

sesuai

denganperaturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; e. Kewajaran (fairness) , yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak PemangkuKepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk: a. mengo ptimalkan nilai BUMN ag ar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secaranasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan

keberadaannya

dan

hidupberkelanjutan

untuk

menc apai maksud dan tujuan BUMN; b. mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakanfungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum; c . mendorong

agar

Organ

Persero/Organ

Perum

dalam

membuat

keputusan dan menjalankantindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundangundangan,serta


6

kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap PemangkuKepe ntingan maupun kelestarian lingkunga n di sekitar BUMN; d. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; e. meningkatkan iklim yang kondusif ba gi perkembangan investasi nasional. 4. Organ Persero terkait dengan GCG :

Dalam PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik-G C G , orga n dida lam perushaan yang terkait dengan pe nerap an C GC ada lah : a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), b. Dewa n Komisaris/ Dewa n Penga was c. Direksi. d. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (bila diperlukan) e. Komite Audit f. Komite Lainnya 5. Pengukuran Terhadap Penerapan GC G(Pasal 44)

BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk: a.

penilaian

(a sse ssm e nt )

yaitu

program

untuk

mengidentifikasi

pelaksanaan GCG di BUMNmelalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secaraberkala setiap 2 (dua) tahun; b.

evaluasi( r e v i e w ) , yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan da npenerapan GC G di BUMN yang dilakukan pa da tahun berikutnya setelah penilaiansebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dantindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.


7

Im plem entasi Good Corporate Governance PT. Garuda Indonesia

TAHAPAN GCG Garuda Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip G o o d C o r p o ra t e G o v e r na n c e dalam tata kelola usahanya dan senantiasa berusaha

meningkatkan implementasinya untuk membangun kepercayaan, kesempurnaan da n kelanjutan perusahaan. Implementasi G C G oleh Garuda Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik-G C G , sebagaimana arahan atas G C G yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governanc e (KNKG) pa da tahun 2006. Sebagai implementasi awal dari G C G Garuda Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KTKP), Board Manual, Panduan Kebijakan bagi Direksi dan Komisaris, Panduan etika bisnis, dan Panduan etika kerja. Dengan menerapkan nilai Effic ient & Effec tive, Loyalty, Customer Centricity, Honesty & Openness, dan Integrity. Garuda Indonesia telah dan akan terus mengembangkan standard operasi dan panduan teknis untuk seluruh jajaran organisasi, dengan berlandaskan kepatuhan kepada peraturan dan kebijakan yang berlaku. Ga ruda Indonesia telah memulai penerapan G C G sejak tahun 2005 hingga saat ini. Penerapan G C G tidaklah mudah, ditambah Garuda Indonesia adalah perusahaan yang besar dengan lini usaha yang kompleks dan jenis usaha yang sangat dinamis. Namun demikian Garuda Indonesia telah berusaha menerapkan G C G dengan langkah-langkah yang pasti. Dan telah berhasil melewati tahapan-

tahapan penerapan G C G dalam perusahaan, menciptakan budaya kerja baru, menerapkan nilai-nilai perusahan, dan mengembangkan kepemimpinan, sistem dan kepegawaian untuk mencapai G C G sesuai denga n harapan para pema ngku kepentingan. Taha pa n-tahapan yang sudah dilewa ti yaitu:


8

1. Tahapan “Good Garuda Governance” – Tahun 2005-2008

Taha pa n pertama ad alah tahun 2005 hingga 2008 Pada taha p ini garuda indonesia fokus pada usaha pemenuhan peraturan perundang 2. Tahapan “Garuda Group Governance” - Tahun 2014-2015

Pada tahun 2009 hingga 2010 garuda Indonesia melaksanakan proses internalisasi budaya organisasi yang baru, yaitu “Fly-Hi” yaitu Efficient & Effec tive, Loyalty, Customer Centricity, Honesty & Openness, da n Integrity 3. Tahapan “Good Garuda Citizen” – Tahun 2011-2013

Pada tahun 2011 Garuda Indonesia mengeluarkan Panduan etika bisnis, dan Panduan etika kerja untuk menjaga hubungan perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pelanggan, pegawai internal, vendor, agen, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Panduan ini termasuk adanya sistem Whistleblowing, untuk membentuk pola pikir dan integritas dari seluruh pegawai Garuda Indonesia dalam jangka panjang. Garuda Indonesia mempertahankan praktik bisnis yang bersih, beretika, dan terhormat pada semua level mana jemen da n pega wa i dida lam perusahaan. Sistem lain yang telah selesai diimplementasikan dan dikembangkan secara konsisten adalah sistem

manajemen

kinerja

serta

manajemen

risiko

(Enterprise

Risk

Management). Tujuan dari tahapan “G ood Ga ruda C itizen” a da lah untuk meraih tiga aspek penting yaitu “Leade rship, Systems, and M embe rs” a.

Leadership

Dalam aspek kepemimpinan, perusahaan telah melakukan berbagai workshop yang berhubungan dengan fungsi dan tugas dari pemimpin sebagai role model dalam pengembangan budaya G C G . Komitmen dari dewan komisaris dan dewan direksi ditunjukkan dengan konsitensi implementasi dari penilaian G C G dan tindak lanjut dari setiap rekomendasi yang muncul atas penilaian

yang dilakukan. b.

Syste m s

Dari sisi system Garuda Indonesia telah memastikan bahwa seluruh pegawai memahami tugas pokok, fungsi, target kinerja dan pengukuran kinerja yang harus dicapai. Untuk mencapai hal tersebut perusahaan telah membuat penilaian kinerja yang terstruktur dan sistematis. Sistem ini menyangkut kontrak kerja antara dewan direksi dengan dewan komisaris yang mencakup tujuan


9

dan target yang diterjemahkan kedalam “Key Performanc e Indicators” (KPI). c.

Members

Anggota yang dimaksudkan disini adalah seluruh pegawai Garuda Indonesia. Pada aspek kepegawiaan, garuda indonesia telah membangun suatu program pelatihan yang terintegrasi dengan konsep da n prinsip G C G . Tahun 2013 Ga ruda Indonesia mulai menggunakan penilaian atas hasil pelaksanaan G C G sebagai salah satu bagian dari Key Performance Indicators (KPI). 4. Tahapan “Garuda Group Governance” - Tahun 2014-2015

Tahap an ini disebut dengan “Garuda Group Governanc e” dimana Ga ruda Indonesia akan mengimplementasikan dan mengembangkan struktur G C G yang baik pada seluruh anak perusahaannya. Pada akhirnya diharapkan bahwa Garuda Indonesia dan seluruh anak perusahaannya, sebagai sebuah group, berkomitmen untuk seara konsisten menjalankan prinsip-prinsip G C G . Untuk meningkatkan pelaksanaan G C G pada tahun 2014, Perusahaan telah menyiapkan rencana kerja yang terkait dengan penerapan tata kelola perusahaa n yang baik sebag ai berikut: a.

Penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar, Panduan Kebijakan Direksi dan Boa rd M anual.

b.

Mempersiapkan Kebijakan Direksi.

c.

Partisipasi dalam C orporate Governanc e Perception Index (CG PI) 2013 yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dengan tema “Corporate Governance in the Perspective of Learning Organization”.

d.

Perbaikan Etika Bisnis dan Etika Kerja dalam sistem kerja, Program Pengendalian Gratifikasi, serta Sistem Whistleblowing ke internal Garuda Indonesia dan pemangku kepentingan


10

KESESUAIAN INFRASTRUKTUR GCG GARUDA INDONESIA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH Sesuai

dengan

komitmen

Garuda

Indonesia

yaitu

mengembangkan

dan

melaksanakan G C G sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka kami akan membandingkan, struktur tata kelola yang dilakukan oleh Garuda Indonesia dengan tata kelola yang disyaratkan dalam peraturan berdasarkan PER01/MBU/ 2011 tentang Pe nerapa n Tata Kelola Perusahaa n Yang Baik-G C G . 1. G C G Manual

Garuda Indonesia telah membuat G C G Manual dengan menerbitkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KTKP) yang telah direvisi sebanyak dua kali, dan terakhir direvisi pada bulan juli 2014. 2. Prinsip G C G

Garuda Indonesia menerapkan kelima prinsip tersebut dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KTKP) yang dijabarkan sebagai berikut : a. Transpa ransi (Transparency) Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku pentingan lainnya. b. Akuntabilitas (Ac c ountability) Perusahaan berupaya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar melalui pengelolaan yang benar, terukur dan

sesual

dengan

kepentingan

Perusahaan

dengan

tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk menilai kinerja yang berkesinambung an. c . Tanggung J awab (Responsibility) Organ Perusahaan (RUPS Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) mematuhi peraturan, perundang-undangan, Anggaran Dasar dan

peraturan

Perusahaa

serta

melaksanakan

tanggung

jawab

terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara KEL.IV| GCG PT GARUDA INDONESIA

11

kesinambungan

usaha

dalam

jangka

panjàng

dan

mendapat

pengakuan sebagai good c orporate c itizen. d. Independency Untuk meIancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip G C G , Perusahaan harus dikelola secara independen da n tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. e. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan

kepentingan

pemegang

saham

dan

pemangku

kep entingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraa n. 3. Tujuan G C G

Garuda Indonesia mengimplementasikan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut menjadi tujuan penerapan tata kelola yang baik dalam organisasi yaitu : a. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, ba ik sec ara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan; b. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaa n: c . Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap

peraturan

perundang-undangan,

serta

kesadaran

akan

adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan (stakeholders) maupun kelestarian Iingkungan di sekitar BUMN; d. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; da n e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. 4. Organ terkait CGC

Garuda Indonesia memiliki organ perusahaan yaitu: a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) b. Dewan Komisaris c. Direksi d. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris


12



Komite Audit (wajib)



Komite

lainnya

untuk

memfasilitasi

pelaksanaan

tugas

pengawasan penerapan C GC e. Sekretaris perusahaan f. Pengawasan Internal (Audit Internal) 5. Rencana J angka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang BaikG C G mensyaratkan b ahwa direksi wajib membuat Rencana J angka Pa njang

dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Garuda Indonesia telah membuat Renc ana J angka Panjang sejak tahun 2005. 6. Larangan mengambil keuntungan pribadi

Dalam PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik-G C G disebutkan

bahwa

anggota

direksi

dilarang

mengambil

keuntunga n pribadi. Direksi Ga ruda Indonesia telah memberikan pernyataan tertulis bahwa tidak ada benturan kepentingan. Tidak hanya direksi namun komisaris perusahaan juga melakukan hal yang sama. Hal ini membuktikan bahwa Organ Garuda Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam penerapan profesionalisme dengan meniadakan benturan kepentingan pribadi dari dewan direksi maupun dewan komisaris. 7. Manajemen resiko

Dalam PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik-G C G setiap BUM N diharuskan untuk membangun dan melaksanakan program

Manajemen

Risiko

yang

terpadu.

Garuda

Indonesia

mengimplementasikan manajemen resiko dengan membuat satu bagian untuk membangun dan melaksanakan Manajemen Risiko yaitu divisi Strategy Bussinoess, Development and Risk Ma nag ement. 8. Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Intern.

Garuda Indonesia mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal denga n ketat, yaitu denga n membe ntuk satu ba gian khusus internal control, dibaw ah Direksi langsung. b. Sekretaris Perusahaan Pemerintah mensyaratkan bahwa direksi harus menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan, Garuda Indonesia dalam Organ Perusahaan telah memenuhi aturan ini dengan membuat Bagian Sekretaris Perusahaan.


13

9. Kerahasiaan Informasi dan Keterbukaan Informasi

Peraturan pemerintah mengatur bahwa BUMN harus menjaga informasi yang rahasia bagi perusahaan. Dan harus membuka informasi penting sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan.

Garuda

Indonesia

telah

melakukan keterbukaan informasi dengan mem-p ub lish data-data penting yang harus diinformasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ke y P e rf o rm a n c e In d i c a t o r G a ru d a In d o n e si a

Garuda Indonesia telah menggunakan Key Performance Indikator untuk menilai performa perusahaan sejak tahun 2011. Key Performance Indikator adalah kontrak kerja yang disepakati antara dewan direksi dengan dewan komisaris berupa target capaian. Oleh sebab itu setiap tahun item-item penilaian dalam KPI bisa berubah terga ntung da ri kebijakan perusahaa n da n hasil pembahasan dewa n komisaris da n dew an direksi yang telah ditetapkan pada tahun tersebut.


14

KPI Tahun 2012

Untuk tahun 2013 Garuda Indonesia memiliki KPI seba ga i berikut: (targe t 2013)

Sustainable Profitable Growth • Net Profit • EBITDAR • Margin pe r ASK • Subsidiaries Ope rating Profit in RKAP • International Route Performanc e • C ost per ASK (C ASK) • Market Share C onsistent of High Quality of Produc ts & Services • Internal Audit IQSA • SKYTRAX rating Revenue Enhanc ement • SLF and CLF • # of FFP Membership

USD 90.6 Million USD 694.1 Million USc 0.52 USD 4.5 Million RR* USc 8.14 28.6% Domestic / 26.5%International 100 4 Star (with 60% of the attribute ge tting 5 star SKYTRAX rank) 76.7% and 48.10% 790,000


15

• % of GFF Traffic Contribution 36% • % of GFF M embership C ontribution in Premium C abin 51 • Global Allianc es 90% meet the membership requirement • New Routes Performance Level (with minimum age of route & months) CM3* Prod uct Quality Enhanc ement • C ustomer Satisfac tion Index Avg. 80/min index per attribute 75 • Number of New Aircraft 2 A332, 1 A333, 4 B773ER, 10 B738, 7 CRJ 1000 • Averag e Age of Fleet 5.20 years Operation Excellence • Aircraft Utilization 10:59 hours/ Day • Reliability Index 99.27 • Numbe r of Pilot 1,221 • Number of C ab in C rew 3,177 • B777-300ER (1st delivery) 100%in M ay 2013 Employee of Choice • Percentage of Employee Engag ement 62 • Employee Satisfaction Index 70% with unfavorable criteria <20 • % of Employee Development Plan 80 • “The Most Admired Compa nies” Rating Big 5 High Pe rformanc e Orga nization • ASK/Employee 5.28 Million • Strategic Planning Deviation 80% • KPKU Sc ore 510 • G C G Index 85 • Sc ore of PKBL Program Effec tivity 70 • SBU Spin Off GA Cargo & GSM • Information C apital Rea diness Index 75


16

Penilaian dan Analisis GCG PT.Garuda Indonesia

ASSESMENTPENERAPAN GCG PT.GARUDA INDONESIA 1. Dasar Penilaian GCG Sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, yang mencabut Keputusan Menteri Negara BUMN RI No.KEP-117/M -MBU/ 2002 tentang Penerapa n Praktik GC G, mengatur bahwa setiap BUMN wajib untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GC G, melalui penilaian (assessment) yang dilaksanakan setiap 2 tahun oleh penilai independen dan melalui evaluasi (review) yang dilakukan sendiri oleh BUMN (self assessment) yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak independen dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang disampaikan dari hasil akhir penilaian. SuratSekretaris

Aspek Penilaian diatur da lam

MenteriNegaraBUMNNomor:S-168/M BU/2008yang

kemudia n

diperbarui tahun 2012 denganSK-16/ S.MBU/2012. 2. Aspek Penilaian Rincian Indikator yang Mempengaruhi Penilaian Menurut Surat Sekretaris M enteri

Negara BUMN Nomor:S-168/MBU/ 2008. N

Indikat

1.

Hak dan Tanggung J awab Pemegang Saha m atau RUPS

Rincian

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan RUPS Transpa ransi dalam proses pemilihan Komisaris da nDireksi Konsultansi dengan instansi terkait Peran Pemegang Saham dalam meresponpasar Melaksanakan RUPS berdasarkan atas ketentuan yang ada Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Penilaian terhada p Komisaris Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Penilaian terhada p Direksi Sistem in entif untuk Direk i da n Komi ari


17

No 2.

Indikator

KebijakanGC G

Rincian

1. Pelaksanaan

aturan

atau

Kebijakan G o o d C o r p o r a t e

Governance

2. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang be rlaku 3.

Penerapan GCG: 









Dewan Komisa ris Dewan Komite Komisa ris Direksi Satuan Pengawasan Intern Sekreta ris Perusahaan

Dewan Komisaris dan Komite Dewa n Komisa ris: 1) Kesempa tan pe mbelajaran ba gi Komisaris 2) Kejelasan fungsi,pembagian tugas, tanggung jawa b dan otoritas 3) Persetujuan Komisaris ata s asumsi rencana pencapaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan(RJ PP)da n Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) 4) Arahan Komisaris terhadap Direksi dan Implementasi rencana d an kebijaka n perusaha a n 5) Kontrol Komisaris terhadap Direksi atas implementasI rencana dan kebijakan perusahaan

6) Akses bagi Komisaris atas informasi atas perusaha a n 7) Peran Komisaris da lam pemilihan calon anggota Direksi 8) Tinda kan Komisaris terhada p potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya 9) Keterbukaan informasi Corporate 10) Pema ntaua n efektivitas praktik G o o d Governance

11) Pertemuan rutin dan dokumentasi kegiatan Komisaris 12) Peran Sekretaris Komisaris 13) Peran Komite Dewan Komisaris

pelaksanaan

Direksi,Satuan Pengawasan Intern dan Sekreta ris Perusa haa n: 1) Kesempatan p embelajaran ba gi Direksi 2) Kejelasan fungsi, pe mbagian tugas, tanggungjawab dan otoritas 3) PeranDireksi dalam perenc ana an perusahaan 4) PeranDireksi dalam pemenuhan target kinerja perusahaan


18

5) Kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan perusahaan 6) Tinda kan direksi terhadap potensi bentura n kepe ntingan 7) Keterbukaan informa si 8) Pelaksanaan pertemuan rutin 9) Peran Satuan Pengawasan Intern 10) Peran Sekreta ris Perusahaan. 4.

Pengungkapan Informasi

5.

Komitmen

1. Ketersediaan informasi perusaha an kepada st a k e h o l d e r. 2. Kemudahan akses sta kehold er terhadap kebijakan dan praktik GCG. 3. Kelengkapan penyajian Laporan Tahunan. 1. Ketersedia an Pedo man atau Kebijakan G o o d Corporate Governance

2. Muatan Pedoma n atau Kebijakan G o o d Corporate Governance

3. Penanda tanga nan Pedoman atau Kebijakan G o o d Corporate Governance

Rinc ianIndikatoryangMempenga ruhiPenilaianMenurutSuratKeputusanMenteriN egaraBUMNNomor:SK-16/S.MBU/2012 No. 1.

Indikator

Komitemen terhadap penerapan Good Corporate Governance

Rincian

1. Perusahaa n memiliki Pedoman G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e da n Pedoman Perilaku 2. Pelaksanaan Pedoman G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e da n Pedoman Perilaku 3. Pelaksanaanpengukuran G o o d C o r p o ra t e G o v e rn a n c e 4. Pengelolaan dan Administrasi Laporan Ha rta Kekaya an Penyelenggara Nega ra (LHKPN) 5. Pelaksanaa n program p engendalian gratifikasi 6. Pelaksanaan kebijakan whistleblower syste m


19

2.

Pemegang Saham dan RUPS atau pemilik modal

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris 3. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentinganusahaperusahaan dalam jangka pa njang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 4. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Pengambilan keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dap at dipertanggung jawa bkan 6. Pelaksanaan G o o d C o rp o ra t e G o v e rn a n c e sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya

Dewan Komisaris

1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

Pelaksanaan programpelatihan atau pembelajaran secara berkelanjutan Pembagian tugas dan menetapkan fa ktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana J angka dan Pa njang(RJ P)dan Renca na Kerja Anggaran Pengarahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Penga wasa n terhadap Direksi atas implementa si dan rencana kebijakan perusahaan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan ana k perusaha an a tau perusahaan patungan Peran dalam pencalonan dalamanggota Direksi, penilaian kinerja Direksi,usulan tantiem atau insentif kinerja sesuai ketentuan yang b erlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi

8. Tindakan terhada p potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya 9. Pemantauan dan memastikan b ahwa prinsip- prinsip G o o d C o r p o ra t e G o v e rn a n c e telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan 10. Penyelengga raa n Rapat Dewa n Komisaris 11. Pera n Sekretaris Dewan Komisaris 12. Pera n Komite Komisaris 4.

Direksi

1. Program pelatihan atau pembelajaran bagi Direksi secara berkelanjutan 2. Kejela san pembagian tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawa b sec ara jela s 3. Pera n dala m penyusunan perenca naa n perusahaan


20

4. Peranpe menuhan target kinerja perusahaan terhadap 5. Pengendalian ope rasional dan keuangan implementasi rencana dan kebijakan perusahaan 6. Pengurusan perusahaa n sesuai d enga n peraturan perundangundangan yang berlaku dan anggaran dasar 7. Hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan st a k e h o l d e r s

8. Monitoring dan pengelolaan potensi benturan kepentingan anggota Direksi da n manajemen dibawah Direksi 9. Keterbukaan informasi 10. Penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisa ri Direksi atau Rapat Gabungan 11. Pera n Pengawa san Intern 12. Peran Sekretaris Perusahaan Penyelenggaraan RUPS dan RUPS lainnya 5.

Pengungkapan Informasi

6.

Aspek lainnya

1. Ketersediaan informasi perusahaan kepada s t a k e h o l d e r s 2. Kemudahan akses bagi stakeholder atas informasi perusahaan yang relevan,memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala 3. Kelengkapan penyajian Laporan T a hunan 4. Penghargaan dalam bidang G o o d C o r p o ra t e G o v e rn a n c e da n bidang-bidang lainnya

1. Praktik G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e perusahaan menjadi benchmark bagi perusahaan lain 2. Praktik penyimpangan terhadap prinsip-prinsip G o o d C o r p o ra t e Governance

3. Hasil Penilaian a. Penilaian 2009

Berikut Hasil Penilaian GCG Berdasarkan Company Corporate Governance Sc orec ard tahun 2009 yang dilakukan oleh BPKP.

Aspek Pengujian

I. Hak dan Saham/RUPS

Tanggung

2009 (% Capaian)

J awab

Pemegang 6,99

II. Kebijakan Good C orporate Governanc e

6,84

III. Penerapan Good C orporate G overnanc e


21

A. Komisaris

19,42

B. Komite Komisaris

5,29

C. Direksi

22,21

D. Satuan Pengawasan Intern – SPI

2,66

E. Sekretaris Perusahaan

2,70

IV. Pengungkapan Informasi (Disclosure)

6,64

V. Komitmen

8,05

Skor Keseluruhan

80,79

Peringkat Kualitas Penerapan GCG

BAIK

b. Penilaian 2011

Berikut Hasil Penilaian GCG Berdasarkan Company Corporate Governance Sc orec ardtahun 2011 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik RSM AAJ . 2011 (% Capaian)

Aspek Pengujian

I. Hak dan am/ RUPS

Tanggung

J awab

Pemega ng

II. Kebijakan Good C orporate Governanc e

7,96 7,59

III. Penerap an Go od C orporate G overnanc e A. Komisaris

25,42

B. Komite Komisaris

5,03

C . Direksi

25,27

D. Satuan Penga wasan Intern – SPI

2,85

E. Sekretaris Perusahaan

2,73

IV. Pengungkapan Informasi (Disc losure)

5,92

V. Komitmen

9,11

Skor Keseluruhan

91,87

Peringkat Kualitas Penerapan GCG

SANGAT BAIK


22

Selain menggunakan Garuda Indonesia juga menggunakan Pedoman Umum GCG Indonesia yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governanc e seba ga i acuan dalam menilai penerapan GC G di Perusahaan. Hasil Penilaian Penerapan GCG Tahun 2011 Berdasarkan Pedoman Umum GC G I Indonesia.

c. Penilaian 2012 Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) Garuda Indonesia Tahun 2012

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), BUMN juga diharuskan melakukan evaluasi atau review dengan dilakukan sendiri oleh BUMN (self assessment). Aspek pengujian berda sarkan SK-16/S.MBU/ 2012. Hasil Self Assesment Penerapan GCG PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2012

ASPEK PENGUJ IAN

Capaian

Bobot Skor

% C apa ian

I

Komitmen terhada p Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

70,000

6,55

93,57%

II

Pemega ng Saham dan RUPS/ Pemilik Modal

90,000

7,72

85,74%

III

Dewan Komisaris/Dewa n Pengawas

350,000

31,72

90,63%

IV

Direksi

350,000

31,55

90,15%

V

Pengungkapan Informasi da n

90,000

8,37

92,97%


23

Transpa ransi VI

Aspek Lainnya

TOTAL

50,000

5,00

100,00%

1,000,000

90,91

90,91%

d. Perbandingan Penilaian GCG 2011

Berikut perbandingan skor total penerapan GCG pada perusahaan BUMN tahun 2011. BUMN

Skor GC G

Garuda

91,87

BPJ S Ketenagakerjaan

94,81

Pertamina

91,85

Semen indonesia

91,71


24

ANALISIS COSO DAN BALANCED SC0RECARD 1. Analisis Internal Control COSO

Pengendalian Internal (Internal Control) merupakan bagian dari Good Corporate Governance. Sistem pengendalian internal yang diterapkan di Garuda Indonesia dibentuk dengan mengacu pada kerangka kerja terpadu untuk pengendalian internal yang dikembangkan oleh COSO. Penerapan 5(lima) komponen COSO f ra m e w o rk pada Garuda Indonesia adalah sebagai berikut: a. Lingkungan pengendalian 

Menegakkan integritas (fakta integritas) menerapkan nilai-nilai budaya p erusahaa n da n mela ksanakan Etika Bisnis & Kode Etik.



Menetapkan struktur organisasi Perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan Perusaha an.



Membagi tugas dan tanggung jawab di tingkat Dewan Direksi, Eksekutif, pendukung divisi, dan Strategi Bisnis Unit, termasuk pelaksanaa n prosedur operasi standar di semua perilaku bisnis.

b . Ri sk M a n a g e m e n t

Perusahaan telah membentuk Unit ERM yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengukur, dan menerapkan prioritas pada risiko yang terkait de nga n kegiatan Perusahaa n dan unit operasi serta mengawasi penerapan aturan. Kegiatan yang dilakukan oleh Garuda dalam rangka meningkatkan efektivitas Risk Management antara lain: 

In t e g ra t io n w i th C o r p o r a t e Risk M a n a g e m e n t St ra t e g y

Integrasi dan otomatisasi pengendalian risiko dan ERM dengan proses optimasi kinerja telah menjadi program Perusahaan dalam meningkatkan level m a t u ri ty ERM perusahaan. Integrasi dapat dicapai dengan memiliki manajemen risiko tertanam dalam strategi perusahaan, sehingga setiap keputusan yang dibuat telah mempertimbangkan ketidakpastian dalam dunia bisnis. 

In t e g ra t io n o f Risk M a n a g e m e n t w i th Su b si d i a r ie s

Untuk

mendukung

penerapan

manajemen

risiko

di

anak

perusahaan, Perseroan telah mengambil beberapa inisiatif, seperti integrasi kerangka kerja manajemen risiko dan profil risiko entitas induk serta untuk anak. dalam usaha untuk mengakomodasi


25

integrasi, Perusahaan telah membentuk forum manajemen risiko dengan anak perusaha an di 2013. c. Kegiatan pengendalian 

Mengadopsi Sistem Manajemen Kinerja untuk mengatur KPI Korporat, Unit KPI dan KPI individu.



Memanfaatkan Sistem Teknologi Informasi untuk mendukung kegiatan operasinal Perusaha an da n keandalan informasi.



Membangun dan mengimplementasikan Kebijakan IT dan Tata Kelola IT.



Menerapkan pengungkapan sistem informasi untuk pelanggan dan karyawan, antara lain melalui Whistle b lo w ing System (WBS) dan Laporan Gratifikasi.



Pela ksanaan Perjanjian Kerja Buruh (PKB)



Melakukan rekrutmen karyawan secara online dan melibatkan konsultan independen

d. Informasi dan Komunikasi

Kebijakan Perusahaan dikomunikasikan melalui w e b s i t e intranet, secara tertulis, langsung melalui supervisor dan melalui manual. Komunikasi eksternal pihak, seperti keluhan, dilakukan melalui w e b s i t e dised iakan oleh Perusaha an. e. Monitoring dan Evaluasi

Efektivitas pengendalian secara keseluruhan pada semua tingkatan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, kepala divisi dan unit, yang dilakukan setiap tahun, kuartalan, bulanan, mingguan dan harian, sekurang-kurangnya meliputi: 

Memastikan optimasi dan efisiensi dalam penganggaran dan rea lisasinya, diterapkan ke semua fungsi.



Penc apaian perusaha an dan satuan KPI, meliputi aspek keuanga n dan non keuanga n.



Melaporkan tingkat kepatuhan dalam setiap item, termasuk item wajib, seperti yang dipersyaratkan oleh C o rp o r a t e ’ s st a n d a rd s serta

standar internasional; antara lain standar teknis dan keselamatan penerbangan pesawat.


26

2. Analisis Balanced Score Card Garuda

a. Visi, misi dan nilai perusahaan Dalam menjalankan usahanya Garuda Indonesia memiliki tujuan dan pedoman yang tercantum dalam visi, misi dan nilai perusahaan, yaitu : Visi Pe rusa ha a n

Menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan

yang

berkualitas

kepada

masyarakat

dunia

menggunakan

keramahan Indo nesia. M isi Perusa ha a n

Seba gai perusahaa n penerbangan pembawa bendera bangsa (flag c arrier) Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang professional. Nilai Perusa ha a n

Tata nilai perusahaan Garuda Indonesia ada lah FLY-HI, terdiri dari : •

Effic ien t & Effe c tive

•

Loy a lty .

•

C usto m e r c e ntric ity

•

Hon esty & op e nne ss

•

Inte g rity

b. Ana lisa SWOT (Stren g ht, We a kne ss, Op p ortunity, Threa d ) Dalam menentukan strategi yang akan diambil, analisa SWOT digunakan untuk mengetahui kea daan perusahaan ag ar didapa tkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan kinerja operasional dan keuangan yang optimal demi memenuhi harapan stakeholder. Berikut ini ana lisa SWOT PT. Garuda Indonesia : St re n g t h / Ke k u a t a n • Pelayana n yang memuaskan; • Dibandingkan perusahaan penerbangan

domestik

lain,

tingkat

keamanan lebih terjamin; • Memiliki SDM yang kompeten; • Memiliki brand imag e yang ba ik. W e a k n e ss / Ke l e m a h a n • Ja ri n g a n ru t e p e n e r b a n g a n y a n g t e rb a t a s ( d o m e st ik d a n in t e r n a si o n a l ); • Ta rif tiket m a sih m a ha l; • Te r b a t a sn y a ju m l a h p e sa w a t y a n g b e rb a d a n le b a r.


27

O p p o r t u n i t y / Peluang

• • • •

Kondisi ekonomi domestik yang membaik; Sertifikasi Sistem M anajemen Mutu pela yana n haji ISSO 9001-2008; Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas alat transportasi yang lebih cepat; Pertumbuhan industri pariwisata internasional.

Th re a d / A n c a m a n • Kea daan c uac a yang tidak menentu; • Harga bahan bakar c enderung meningkat; • Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar tida k stabil; • Persaingan industri penerbangan.

c . Sasaran Strategi Merupakan Pengembangan dari keseluruhan bisnis strategi. Ada beberapa strategi da lam tahap ked ua ini, antara lain : • Meningkatkan kualitas kerja yang lebih baik; • Meningkatkan pendapa tan; • Meningkatkan kualitas produk; • Operasional yang ungg ul / prima; • Produk dan layanan prima yang konsisten; • Pertumbuhan keuntungan berkelanjutan. Dari sasaran strategi tersebut akan dikembangkan indikator-indikatornya beserta target pencapaiannnya. Dimana indikator tersebut nantinya akan diturunkan menjadi indikator-indikator dan target masing-masing unit kerja.Langkah ini merupakan penguraian strategi bisnis ke dalam komponen yang lebih spesifik / kecil. Dimana uraian strategi yang ditetapkan diharapkan dapat membangun sasaran strategi pada langkah kedua.

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas kerja yang baik

Peningkatan pendapatan

Uraian Strategis Trasnformasi budaya da n kompetensi semua insan Garuda Meningkatkan efisiensi perusahaan/efisiensi operasional J asa C argo Modernisasi armada Penerapan garuda experience

Peningkatan kualitas produk Operasional yang unggul / prima Produk&layanan prima yang konsisten Pertumbuhan keuntungan Pembukaa n rute baru Peningkatan brand image berkelanjutan


28

d. Strategy Map Menciptakan peta strategi bisnis dari keseluruhan strategi dalam organisasi. Dalam tahapan ini terlihat hubungan antar komponen strategi yang dihubungkan dengan perspektif. Tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi arah pencapaian dari tiap strategi, sehingga terjalin hubungan saling bergantung antar perspektif.

Dari st ra t e g i c m a p p i n g yang terlihat di atas, pada perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan terdapat strategi peningkatan kualitas kerja yang lebih baik. Peningkatan kualitas kerja ini merupakan dasar dari pelaksanaan balanced scorecard. Kualitas kerja merupakan fondasi dari keberhasilan perusahaan. Karena perusahaan yang berhasil tidak terlepas dari kinerja para pegawai yang baik. Kualitas kerja yang baik ini akan medorong peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas produk dan operasional yang unggul terdapat pada perspektif proses bisnis internal. Dengan kompetensi dan budaya kerja yang baik dari semua insan Garuda maka strategi yang terdapat pada perspektif Proses Bisnis Internal akan lebih mudah dicapai. Setelah strategi dalam perspektif tersebut tercapai, perusahaan dapat memfokuskan kegiatan usahanya kepada pelanggan yaitu dengan menjaga konsistensi produk dan layanan yang prima. Hal ini akan membuat Garuda Indonesia semakin dipercaya oleh masyarakat KEL.IV| GCG PT GARUDA INDONESIA

29

sehingga pada akhirnya nanti Garuda Indonesia akan terus dipakai jasanya oleh masyarakat karena sudah mendapatkan image yang baik. Secara tidak langsung akan be rdampak pa da pertumbuhan keuanga n perusahaan yang terus leb ih baik di masa yang akan da tang. Uraian Peta Strategi Perspektif Keuangan

Pelangga n

Proses bisnis internal

Pembelajaran dan pertumbuhan

Strategi Pertumbuhan keuntungan berkelanjutan

Uraian Strategi

Inisiatif Pembukaan Menjalin kerjasama dgn rute baru maskapai lain sbg mitra, dan Peningkatan penerapan standar IATA, brand image penambahan pilot / awak pesawat kompeten. Produk & Penerapan time Meningkatkan o n p e r f o r m a n c e , layanan prima Garuda Tingkat keselamatan peyg konsisten Experienc e nerbangan, kenyamanan penerbangan/penambahan fasilitas seperti AvoD. Peningkatan Meningkatkan Meningkatkan efisiensi bahan bakar, menurunkan pendapatan, efisiensi beban perawatan operasional, pesawat,mengurangi Rata-rata umur pesawat. Peningkatan Meningkatkan Penambahan kapasitas kualitas produk jasa kargo kargo dan melakukan peremajaan gudang serta drop center di daerah jakarta dan cikarang. Operasional Modernisasi Penggantian armada tua yang armada dengan yang baru serta unggul/prima menambah armada baru Meningkatkan Transformasi Seleksi dan penempatan yg sesuai, kualitas kerja budaya dan pegawai yang leb ih ba ik kompetensi penilaian kinerja pegawai, semua insan Training, c oaching, dan development program. garuda

Perspektif Keuangan uraian strategi yang diambil adalah pembukaan

rute baru dan peningkatan b r a n d

image . Pembukaan rute baru ini

dilaksanakan karena ad anya pertumbuhan pe nggunaan jasa penerbangan. Dimana Trafik penumpa ng penerbangan internasional Asia Pasifik menc apa i 185 juta orang di tahun 2010, mengalami peningkatan sebesar 13,0% dibandingkan tahun sebelumnya. Ditambah lagi dengan peningkatan


30

penerbangan

kargo

udara

internasional

dunia

yang

mengalami

pertumbuhan 20,6 %. Di samping itu, peningkatan brand image juga diperlukan untuk menumbuhkan keperc ayaa n masyarakat agar selalu memanfaatkan jasa penerbangan Garuda Indonesia. Untuk mendapatkan brand image selain dengan pelayanan yang baik, Garuda Indonesia mempunyai target untuk masuk dalam 20 besar maskapai penerbangan Internasional

berdasarkan

penilaian

IATA

(International

Air

Transport

Association) .

Perspektif Pelanggan perusahaan memfokuskan pada tingkat produk

dan pelayanan prima yang konsisten yang diterapkan melalui Garuda experience, yaitu sebuah konsep layanan yang mengandalkan basis keramahtama han Indonesia disertai nilai-nilai dasar seperti cepat dan tepat, bersih dan handal, kompeten dan profesional. Sehingga dengan penerapan tersebut

diharapkan

Garuda

Indonesia

dapat

menjadi

maskapai

penerbangan bintang lima berdasarkan penilaian Skytrax dan menda pa tkan kepuasan pelanggan yang diambil melalui survey onboard sebesar 80%. Proses Internal Bisnis ada 3 (tiga) strategi yang ditetapkan yaitu:

•

Peningkatan Pendapatan yang diuraikan melalui peningkatan efisiensi operasional. Sesuai data yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan beban operasional meningkat menjadi Rp. 9,9 Milyar pada tahun 2010. Hal ini tidak sesuai dengan pertumbuhan pendapatan.

Oleh

sebab

itu

efisiensi

operasional

harus

ditingkatkan untuk mengurangi beban ope rasional. •

Peningkatan Kualitas Produk, dalam hal ini lebih difokuskan terhadap produk jasa kargo mengingat semakin bertambahnya penggunaan jasa kargo yang dipengaruhi oleh meningkatnya perdagangan ekspor/impor. Dari data tahun lalu diketahui bahwa trafik kargo penerbangan inernasional Indonesia yang diangkut dari dan ke Indonesia tercatat meningkat 26 % dari 303,4 ribu ton per tahun menjadi 382,3 ribu ton per tahun. Sedangkan trafik kargo penerbangan domestik meningkat 18,9% dari 230,5 ribu ton menjadi 274,2 ribu ton per tahun. Untuk selanjutnya bisnis kargo diharapkan dapat mencapai 460 ribu ton/ tahun.


31

•

Operasional Yang Unggul / Prima. Yang salah satu pencapaiannya dilakukan melalui modernisasi armada, dimana perusahaan akan mempercepat masuknya pesawat terbang – pesawat terbang baru dan mengeluarkan yang tua. Langkah ini juga diambil untuk mendorong peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar dan efisiensi biaya peraw atan pesaw at.

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan . Langkah yang diambil

adalah meningkatkan kualitas kerja yang baik yang sesuai dengan prinsip G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( C C G ) , yang diharapkan nantinya dapat

menghasilkan SDM yang kompetitif, inovatif dan memiliki integritas tinggi yang mampu membawa perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan.


32

Pedom an Penerapan GCG BUMN (OECD)

Pedoman penerapa n GC G BUM N di OEC D (O EC D G u i d e li n e s O n C o r p o ra t e G o v e rn a n c e O f St a t e - O w n e d En t e rp ri se s) dimaksudkan untuk memberikan saran

umum yang akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja BUMN, dan keputusan untuk menerapkan pedoman tata kelola BUMN tertentu harus dilakukan pada dasar pragmatis. Pedoman berorientasi ke BUMN dimana menggunakan bentuk hukum yang berbeda (yaitu, terpisah dari masyarakat administrasi) dan memiliki kegiatan komersial atau mengejar tujuan kebijakan publik. BUMN ini mungkin da lam sektor ekonomi kompetitif atau non-komp etitif. I.

Ensuring an Effective Legal and Regulatory Framework for SOE

A.

Harus ada pemisahan yang jelas antara fungsi kepemilikan negara dan fungsi negara lain yang dapat mempengaruhi kondisi untuk BUMN khususnya yang berkaitan denga n regulasi pasar.

B.

Pemerintah

harus

berusaha

untuk

menyederhanakan

dan

merampingkan praktek dan bentuk hukum di mana BUMN beroperasi. Bentuk hukumnya harus memungkinkan kreditur untuk menekan klaim mereka dan untuk mengidentifikasi prosedur ketika pailit. C . Kewajiban dan tanggung jawab bahwa BUMN diperlukan untuk mengambil tindakan dalam hal pelayanan publik di luar norma yang berlaku umum harus jelas diamanatkan oleh UU atau peraturan. dan harus diungkapkan kepada masyarakat umum dan harus mencakup D. BUMN seharusnya tidak dibebaskan dari penerapan hukumhukum umum dan peraturan. Pemangku kepentingan, termasuk pesaing, harus be rhak atas ganti rugi efisien ba hkan ketika mereka menganggap bahwa mereka haknya telah dilanggar.


33

E.

Kerangka hukum dan peraturan harus memungkinkan fleksibilitas yang cukup untuk penyesuaian struktur permodalan BUMN saat ini diperlukan untuk menc apai tujuan perusahaa n.

F.

BUMN harus menghadapi kondisi persaingan mengenai akses keuangan. Hubungan dengan bank-bank BUMN, lembaga keuangan milik negara dan BUMN lainnya harus didasarkan pada alasan murni komersial. II.

The State Ac ting as an Owner

A. Pemerintah harus mengembangkan dan mengeluarkan kebijakan kepemilikan yang mendefinisikan tujuan keseluruhan kepemilikan negara,. B. Pemerintah tidak boleh terlibat dalam pengelolaan sehari-hari BUMN dan memungkinkan mereka otonomi penuh operasional untuk menc apa i didefinisikan mereka tujuan. C . Negara

harus

membiarkan

pimpinan

BUMN

menjalankan

tanggung jawab mereka. D. Pelaksanaan hak kepemilikan harus diidentifikasi secara jelas dalam administrasi negara. Hal ini dapat difasilitasi dengan mendirikan badan koordinasi atau, lebih tepat, berdasarkan sentralisasi fungsi kepemilikan. E. Koordinasi atau badan kepemilikan harus bertanggung jawab untuk badan perwakilan seperti DPR dan telah jelas hubungan dengan ba da n-bada n publik yang relevan, termasuk BPK. F. Negara

sebagai

pemilik

aktif

harus

menggunakan

hak

kepemilikannya sesuai dengan struktur hukum masing-masing perusahaan. III.

Equitable Treatment of Shareholders

A. Koordinasi atau kepemilikan entitas dan BUMN harus menjamin bahwa semua pemegang saham diperlakukan secara adil. B. BUMN harus mengamati tingkat transparansi yang tinggi terhadap semua pemegang saham. C . BUMN harus mengembangkan kebijakan yang aktif komunikasi dan konsultasi d enga n seluruh pemegang saham.


34

D. Partisipasi pemegang saham minoritas dalam rapat pemegang saham harus memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam perusahaan keputusan menda sar seperti pemilihan d ewa n. IV.

Relations with Stakeholders

A. Pemerintah yang meng koordinasikan atau ba dan kepemilikan da n BUMN send iri

harus mengakui da n menghormati hak-hak pa ra

pemangku kepentingan ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama, dan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola BUMN pa da OECD. B. BUMN besar dan BUMN yang mengejar tujuan penting kebijakan publik, harus dilaporkan dalam hubungan stakeholder. C . Dewan BUMN harus diminta untuk mengembangkan, menerapkan dan mengkomunikasikan program kepatuhan untuk kode etik internal. Kode etik harus didasarkan pada norma-norma negara, sesuai

dengan

komitmen

internasional

dan

berlaku

untuk

perusaha an dan ana k perusahaa n. V.

Transparency and Disclosure

A. Koordinasi atau badan kepemilikan harus mengembangkan pelaporan konsisten dan agregat BUMN dan mempublikasikan setiap tahun dalam Laporan agregat pada BUMN. B. BUMN harus mengembangkan prosedur audit internal yang efisien dan membangun fungsi audit internal yang dipantau oleh dan bertangg ung jawa b langsung kepa da pimpinan dan komite audit atau orga n perusahaan setara. C . BUMN

harus

tunduk

independen

audit

eksternal

tahunan

berda sarkan stand ar internasiona l. Keberadaan prosedur kontrol nega ra tertentu tidak mengga ntikan independen eksternal a udit. D. BUMN harus tunduk pada akuntansi berkualitas tinggi yang sama dan audit standar sebagai perusahaan publik. BUMN besar atau terdaftar harus mengungkapkan

informasi keuanga n da n non-

keuangan sesuai dengan kualitas tinggi standar yang d iakui sec ara internasional.


35

E. BUMN harus mengungkapkan informasi material terhadap semua hal yang dijelaskan dalam prinsip tata kelola BUMN pada OECD dan di samping fokus pada bidang signifikan bagi negara sebagai pemilik dan masyarakat umum. VI.

The Responsibilities of Boards of State-Owned Enterprises.

A. Dewan

BUMN

harus

diberi

mandat

yang

jelas

dan

tanggung jawab besar untuk kinerja perusahaan. Dewan harus sepenuhnya bertanggung jawab kepada pemilik, bertindak demi kepentingan

terbaik

perusahaan

memperlakukan

semua

pemeg ang saham sec ara adil. B. Dewan BUMN harus melaksanakan fungsi mereka pemantauan manajemen

dan panduan strategis, tunduk pa da tujuan yang

ditetapkan oleh pemerintah dan

entitas kepemilikan. M ereka

harus memiliki kekuatan untuk mengangkat dan memberhentikan CEO. C . Dewan BUMN harus berdiri sendiri sehingga mereka dapat melaksana kan tujuan

da n pe nilaian independe n. Praktik yang

ba ik untuk Ketua harus terpisah da ri C EO. D. J ika perwakilan karyawan di dewa n diamanatkan, mekanisme harus dikembangkan

untuk

menjamin

bahwa

representasi

ini

dilaksana kan sec ara efektif dan kontribusi terhadap peningkatan keterampilan dewa n, informasi dan kebeba san. E. Bila perlu, Dewan BUMN harus membentuk komite khusus untuk mendukung pimpinan dalam menjalankan fungsinya, khususnya da lam hal audit, manajemen risiko dan remunerasi. F. Dewan BUMN harus melakukan evaluasi tahunan untuk menilai kinerja.


36

Kel 4 Aip - Gcg Pt.garuda

Recommend Documents