Jl. Tole Iskandar Komplek Ruko Sukmajaya No. 17 Telp. 021-77823891 Fax. 021-77823891
TOR
Term Of Reference (T O R)
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)
TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK Program
: Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengendalian Pembangunan
Kegiatan
: Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Pekerjaan
: Pembuatan Dokumen AMDAL Terminal Jatijajar
Nilai Pekerjaan
: Rp. 250.000.000,00
Sumber Dana
: APBD Kota Depok
Tahun Anggaran
: 2011
TOR: AMDAL TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK, 2011
dan
1
TOR
Term of Reference (T O R) PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK TAHUN 2011 1.1. LATAR BELAKANG Secara administratif Kota Depok terdiri dari 11 Kecamatan, 63 Kelurahan dengan luas wilayah 200,29 km2 atau 20.029 ha. Secara geografis letak Kota Depok berada di Selatan DKI Jakarta dan sebelah Utara Kabupaten Bogor serta kota-kota lain yang ada di sekitarnya. Kemudahan aksesibilitas untuk menuju kota-kota yang ada di sekitarnya adalah melalui jaringan jalan. Pada tahun 2003 penduduk Kota Depok mencapai 1,2 juta. Berdasarkan data (BPS) tahun 2007 penduduk Kota Depok 1,4 juta jiwa dan pada tahun 2009 mencapai 1,5 juta jiwa. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan penduduknya adalah lebih disebabkan laju pertumbuhan migrasi (penduduk komuter) dari wilayah sekitarnya. Seiiring pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan Kota Depok, memacu pula kebutuhan akan kelengkapan prasarana kota, di antaranya adalah prasarana transportasi yang vital bagi kondisi keselamatan dan kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Kota Depok. Menyadari pentingnya prasarana trasnsportasi yang memadai tersebut, Pemerintah Kota Depok telah mengantisipasi dengan pembangunan jaringanjaringan jalan baru dan pengembangan sub sub pusat kota, di mana setiap sub-pusat kota akan dibangun prasarana transportasi, dengan node berupa terminal penumpang. Pada dasarnya, pembangunan fasilitas perkotaan terbentuk melalui proses sosial ekonomi dan budaya yang berlangsung terus menerus. Sarana-prasarana untuk mendukung mobilitas penduduk adalah transportasi baik berupa moda, jaringan jalan dan terminal. Pembangunan terminal sebagai fasilitas kota merupakan tempat (node) transfer mobilitas penduduk yang datang dan pergi ke tempat lain baik di dalam maupun di luar perkotaan. Fasilitas perpindahan penumpang angkutan umum dapat didefinisikan suatu tempat dimana terdapat fasilitas bagi penumpang agar dapat naik ke atau turun dari angkutan umum. Terminal sebagai fasilitas perpindahan penumpang merupakan bagian dari sistem penyediaan angkutan umum, sehingga eksistensi dan pengoperasiannya harus pula ditujukan untuk mempercepat proses transfer, memberikan kenyamanan dan keamanan saat menunggu, memberikan informasi yang diperlukan, tidak mengganggu kelancaran dan tidak membahayakan arus lalulintas dan pelestarian lingkungan serta tidak mengganggu aktifitas di sekitar kawasan. TOR: AMDAL TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK, 2011
2
TOR
Secara hirarki, dalam satu kota dibutuhkan adanya satu buah terminal tipe A atau sebuah terminal tipe B dan beberapa terminal Tipe C. Terminal tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (Angkot), dan/atau angkutan pedesaan (Ades). Terminal tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan AKDP, angkutan kota (Angkot), dan/atau angkutan pedesaan (Ades). Sementara terminal tipe C, di mana jumlah dan sebarannya tergantung pada jumlah penumpang yang dilayani dan bentuk kota. Biasanya terminal C terletak dipinggir kota yang merupakan titik pertemuan antara angkutan kota dan angkutan perdesaan sehingga banyaknya terminal lokal tergantung pada banyaknya titik pertemuan antara angkutan kota dan angkutan pedesaan. Hingga saat ini (tahun 2010), Kota Depok memiliki satu buah terminal tipe B (luas ± 1,5 ha) terletak di pusat Kota Depok, yang memiliki akses langsung ke Jalan Raya Margonda. Hingga kini Terminal Margonda (Tipe B ini) masih beroperasi, dengan kondisi yang sudah tidak layak lagi, baik dari segi kapasitas maupun fungsinya, terutama untuk kendaraan bus yang melayani Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan kendaraan bus yang melayani Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Berdasarkan letak dan luasnya serta banyaknya arus lalu lintas yang keluar masuk dari dan ke lokasi Terminal Margonda di Kota Depok ini, menyebabkan kinerja sistem transportasi semakin menurun. Kondisi ini mendasari pemerintah Kota Depok untuk merencanakan pembangunan Terminal Tipe A yang berlokasi di Jatijajar. Rencana pembangunan Terminal Jatijajar Kota Depok diusulkan sebagai Terminal Tipe A seluas 10,12 ha dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan angkutan penumpang yang cenderung padat dan terpusat di Kota Depok. Pemilihan lokasi dan tipe terminal adalah berdasarkan Studi Kelayakan Terminal Jatijajar sesuai arahan Pengembangan Sub Pusat Kota dalam RTRW Kota Depok, (Bappeda Kota Depok, 2001), Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 551.22/Kep.146Sarek/2005 tentang Penetapan Lokasi Terminal dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/1995, serta berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat No. SK.371/AJ.101/DRJD/2008 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Kota Depok . Berdasarkan uraian di atas, rencana pembangunan Terminal Jatijajar (Terminal Tipe A) ini telah sesuai dengan rencana pengembangan sub sub-pusat Kota Depok, yaitu Sub-Pusat Kota pada BWK Jatijajar yaitu di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2000 – 2010 hasil revisi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok No. 2 tahun 2009 tentang Perubahan Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 – 2010.
TOR: AMDAL TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK, 2011
3
TOR
1.2. TUJUAN DAN KEGUNAAN AMDAL Tujuan dan kegunaan dari Penyusunan AMDAL bidang Perhubungan (sub sector Prasarana Transportasi, sub- sektor terminal adalah sebagai berikut: 1.2.1. Tujuan Tujuan penyusunan dokumen AMDAL ini adalah: a.
Merumuskan saran tindakan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dampak serta meminimalisasi dampak negatif, mengembangkan dampak positif yang timbul dari kegiatan.
b.
Menjabarkan pelaksanaan RKL-RPL dalam pembangunan prasarana kota sektor terminal secara terpadu/selaras dengan pembangunan sector lainnya .
c
Sebagai acuan bagi pemrakarsa dalam melaksanakan RKL-RPL terhadap jenis kegiatan sektor terminal.
d.
Meningkatkan kinerja dan koordinasi lintas sektoral antar instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup di tingkat propinsi, kabupaten/kota dengan instansi yang saling berkaitan.
2.2.2. Kegunaan AMADAL Kegununaan dokumen AMDAL ini adalah: a
Sebagai pedoman bagi pemrakarsa, dalam hal pengambilan keputusan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan.
b.
Bahan acuan koordinasi antar instansi yang terkait dalam implementasi dan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan.
c.
Sebagai bahan acuan pelaksanaan dalam meminimalisasi dampak negatif, optimalisasi dampak positif dan efisiensi dalam pembiayaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
d.
Sebagai dokumen pengikat bagi pemrakarsa, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
1. 3. DASAR HUKUM Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan penyususnan dokumen AMDAL Terminal Jatijajar adalah: 1.3.1. Undang-Undang 1.
Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini digunakan sebagai acuan dalam memahami masalah pertanahan (hak guna bangunan, fungsi tanah dan lainnya).
TOR: AMDAL TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK, 2011
4
TOR
2.
Undang-Undang RI No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Undang-undang ini digunakan sebagai acuan dalam penggunaan tanah sesuai perizinan.
3.
Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undangundang ini sebagai acuan dalam penerapan keselamatan kerja.
4.
Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini digunakan sebagai acuan memahami dan pelaksanaan konservasi.
5.
Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah. Undang-undang ini sebagai acuan dalam penggunaan tanah sesuai haknya.
6.
Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini sebagai acuan memahami dan kegunaan sumber air di wilayah studi.
7.
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undangundang ini sebagai acuan kewenangan pemerintahan daerah.
8.
Undang-Undang RI No. No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang ini sebagai acuan dalam memahami tentang kriteria jalan dan fungsi jalan.
9.
Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undangundang ini sebagai acuan dalam memahami tata ruang di wilayah studi.
10.
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Politik sebagai acuan dalam penyampaian dan keterbukaan informasi kepada publik.
11.
Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai acuan memahami pengelolaan sampah, tugas dan kewenangan pemerintah, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan, pembiayaan dan kompensasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
12.
Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini sebagai acuan memahami lalu lintas dan angkutan jalan kaitannya.
13.
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan sebagai acuan pengelolaan lingkungan hidup di lokasi pembangunan.
1.3.2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan/Keputusan Presiden 1.
Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Peraturan ini sebagai acuan pengertian dan pentingnya AMDAL.
2.
Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Peraturan ini sebagai acuan dalam memahami komponen pencemaran udara dan pengendaliannya.
TOR: AMDAL TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK, 2011
5
TOR
3.
Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan ini sebagai acuan memahami kualitas air dan pengendaliannya.
4.
Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Peraturan ini sebagai acuan dalam memahami penataan penggunaan tanah.
5.
Peraturan Pemerintah RI No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
6.
Peraturan Pemerintah RI No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air; sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air.
7.
Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Wilayah Jakarta Bogor Depok Bekasi Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Perturan ini sebagai acuan kesesuai lokasi proyek dalam tata ruang.
1.3.3. Peraturan/Keputusan Menteri dan Kepala Badan Peraturan/Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 1.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Keputusan ini sebagai acuan standar tingkat kebisingan dari setiap sumber kegiatan.
2.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor Kep. 50/MENLH/II/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan. Keputusan ini sebagai acuan tingkat kebauan.
3.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Keputusan ini sebagai acuan dalam melepas dan mengukur air limbah domestik.
4.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL. Keputusan ini sebagai acuan penerapan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
5.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Peraturan sebagai acuan wajib AMDAL.
6.
Peraturan Menteri Negara LH No. 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL.
7.
Peraturan Menteri Negara LH No 6 tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota.
8.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 12 tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan. Peraturan ini sebagai acuan pemanfaatan air hujan untuk pengembalian peningkatan debit limpasan air hujan akibat pembangunan.
9.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Peraturan ini sebagai acuan penyelarasan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan pemerintah.
TOR: AMDAL TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK, 2011
6
TOR
Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan 1.
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang SyaratSyarat dan Pengawasan Kualitas Air. Peraturan ini sebagai acuan parameter kualitas air bersih.
2.
Keputusan Menteri Kesehatan (KepMenKes) RI No. 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum. Keputusan ini sebagai acuan bagi perlindungan kesehatan tenaga kerja.
Peraturan/Keputusan Menteri Kimpraswil/Pekerjaan Umum 1.
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor. 41 Tahun 2000 tentang Penentuan Kapasitas Perparkiran. Keptusan menteri ini sebagai acuan menghitung kapasitas parkir berdasarkan luas lantai bruto.
2.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) No. 17 tahun 2004 tentang Sumur Resapan. Keputusan ini sebagai acuan penerapan sumur resapan.
3.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, sebagai acuan teknis dalam pembangunan gedung/bangunan.
4.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/2006 tetang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Peraturan ini sebagai pedoman Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung untuk kepentingan tanggap darurat.
5.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 24/PRT/M.2007 tetang Advis Teknis Pemadam Kebakaran (Damkar). Peraturan ini sebagai pedoman tanggap darurat dan keselamatan lingkungan.
6.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tetang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Peraturan ini sebagai pedoman pemanfaatan lahan dalam mendukung ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.
7.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 26/PRT/M.2008 tetang Persaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Peraturan ini sebagai pedoman penataan gedung untuk kepentingan tanggap darurat dan keamanan lingkungan.
Peraturan/Keputusan Menteri Tenaga Kerja 1.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 03/MEN/1999: Syarat-Syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Peraturan ini sebagai acuan penerapan K3 di lingkungan kerja.
Keputusan Kepala Badan dan Dirjen 1.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI No. 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara bagi Perusahaan untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, Pemberian Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah serta Penerbitan Sertifikatnya.
TOR: AMDAL TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK, 2011
7
TOR
2.
Keputusan Bapedal No. 8 Tahun 2000 tentang Keterbukaan Informasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL. Keputusan ini sebagai acuan bagi masyarakat tentang informasi dokumen lingkungan sesuau UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3.
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272.HK.105/DRJD/1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, sebagai acuan perparkiran.
1.3.4. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat 1.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan jo Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.10 Tahun 2001.
2.
Keputusan Gubernur KDH TK I Jawa Barat No. 660.31/SK.1718/-BKMD/82 tentang Penunjukkan Laboratorium Penguji Kualitas Air. Keputusan ini sebagai acuan laboratorium yang digunakan/dirujuk untuk analisis sampel yang diambil.
3.
Keputusan Gubernur KDH TK I Jawa Barat No. 17 tahun 1993 tentang Tarikan dan Bangkitan Lalulintas. Keputusan ini sebagai acuan tarikan dan bangkitan lalulintas dari dan ke lokasi proyek.
1.3.5. Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok 1.
Peraturan Daerah Kota Depok No. 1 Tahun 2001 tentang izin Gangguan. Peraturan ini sebagai acuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan K3 (Ketertiban, Keindahan, Kebersihan) sesuai program Pemerintah Kota Depok.
2.
Peraturan Daerah Kota Depok No. 2 tahun 2009 tentang Perubahan Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 – 2010.
3.
Peraturan Daerah Kota Depok No. 05 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan Limbah Cair. Peraturan ini sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan limbah cair.
4.
Peraturan Daerah Kota Depok No. 09 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Peraturan ini sebagai acuan penambilan air bawah tanah.
5.
Peraturan Daerah Kota Depok No. 13 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini sebagai acuan advis teknis Analisis Dampak Lalulintas.
6.
Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan. Peraturan ini sebagai acuan retribusi dalam izin gangguan.
7.
Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan. Perda ini sebagai acuan penggunaan sempadan sungai dan sempadan jalan.
8.
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 200t tentang Surat Izin Pengelolaan Limbah Cair (SIPLC). Perda ini sebagai acuan bagi pemrakarsa dalam membayar retribusi IMB.
TOR: AMDAL TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK, 2011
8
TOR
9.
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perda ini sebagai acuan bagi pemrakarsa dalam membayar retribusi IMB.
10.
Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Depok. Peraturan ini sebagai acuan dalam OPD Kota Depok.
11.
Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok No. 2 tahun 2009 tentang Perubahan Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 – 2010.
1.3.5. Keputusan dan Peraturan Walikota Depok 1.
Keputusan Walikota Depok No. 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Prosedur Izin Pengelolaan Limbah Cair. Keputusan ini sebagai acuan pengelolaan limbah cair
2.
Peraturan Walikota (Perwa) No. 36 tahun 2008 tentang Tugas, Pokok dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok. Perwa ini sebagai acuan memahami tugas pokok dan tata kerja di lingkungan BLH Kota Depok.
3.
Keputusan Walikota Depok No. 660.1/238/kpts/BLH/Huk/2009 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Kota Depok, sebagai acuan penilai AMDAL atau UKL/UPL di Kota Depok.
1.3. LINGKUP KEGIATAN PENYUSUNAN AMDAL TERMINAL JATIJAJAR Jenis kegiatan yang akan dilakukan penyusunan dokumen AMDAL ini adalah Kegiatan Pembuatan Dokumen AMDAL Terminal Jatijajar Tipe A di Kota Depok. Lingkup Kegiatan Penyusunan Amdal Terminal Jatijajar, yaitu : 1.
Melaksanakan pengumuman di koran.
2.
Melaksanakan konsultasi publik kepada masyarakat terkena dampak.
3.
Melakukan pengujian laboratorium, diuji oleh laboratorium yang bersertifikasi menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 660.13/Kep.972-BLHD/2004 Tentang Penunjukan atau Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, meliputti 2 Titik Sampling Air Bersih, 2 Titik Sampling Badan Air Penerima Hulu, 2 Titik Sampling Badan Air Penerima Hilir, 2 Titik Sampling Udara dan Kebisingan.
4.
Membuat buku Kerangka Acuan (KA) dan diperbanyak sebanyak 15 buku.
5.
Membuat buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan diperbanyak sebanyak 15 buku.
6.
Membuat buku Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan diperbanyak sebanyak 15 buku.
TOR: AMDAL TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK, 2011
9
TOR
7.
Membuat Ringkasan Eksekutif (RE)
8.
Melaksanakan sidang KA
9.
Melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
1.4. PENYUSUNAN LAPORAN Sistematika Penyusunan AMDAL Pembangunan Terminal Jatijajar di Kota Depok adalah mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL yang mencakup dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Ringkasan Eksekutif AMDAL. 1.5. PENUGASAN TENAGA AHLI Tenaga ahli yang diperlukan dalam studi ini terdiri dari ketua tim dan tenaga ahli yang mempunyai pengalaman dibidang masing-masing sesuai dengan keahliannya, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut : a. Team Laeder (Ketua Tim-S2)
1 Orang
b. Ahli Biologi / lingkungan
1 Orang
c.
Ahli lingkungan Fisika- Kimia
1 Orang
d. Ahli Sosial Budaya dan/ Kesmas
1 Orang
e. Tenaga Pendukunga Adminstrasi/ Sekretaris
1 Orang
f.
2 Orang
Tenaga Pendukung Surveyor
a. Ketua Tim/Team Leader Tenaga ahli untuk ketua tim dengan latar belakang pendidikan S-1/S-2 Ilmu Lingkungan dan atau yang sudah memiliki sertifikat AMDAL B (penyusun), sertifikat kompetensi sebagai ketua team leader dan sertifikat lingkungan lainnya, dengan pengalaman lebih dari 7 tahun, serta minimal sudah 5 kali menjadi Ketua Tim AMDAL, tugas dan tanggung jawab: •
Bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dokumen ini hingga selesai (laporan akhir)
•
Mengkoordinasikan Tim Pelaksana Pekerjaan dalam diskusi-diskusi dengan Pihak Pemberi Tugas maupun instansi lain yang dianggap perlu terkait dengan kegiatan ini.
•
Melakukan koordinasi dengan anggota tim lainnya dalam melakukan analisis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
•
Bersama-sama dengan tenaga Ahli lainnya merumuskan dan analisis komponen lingkungan terkena dampak besar dan penting.
TOR: AMDAL TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK, 2011
10
TOR
b. Ahli Biologi/Lingkungan Ahli Biologi/Lingkungan, mempunyai latar belakang pendidikan S-1/S-2 Biologi dan konservasi lingkungan dengan pengalaman lebih dari 7 tahun memiliki sertifikat AMDAL A, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain : •
Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan dampak yang terkait dengan proyek terhadap komponen lingkungan hayati pada ekosistem darat-laut.
•
Melakukan pengumpulan dan mengkaji data dampak lingkungan yang berkaitan dengan dampak pada aspek biota darat dan air pada ekosistem pesisir/laut.
c. Ahli Fisik-kimia Ahli Fisik-kimia mempunyai latar belakang pendidikan S-1/S-2 Ilmu Lingkungan atau kajian fisik-kimia pengalaman minimal 5 tahun memiliki sertifikat AMDAL A dan sertifikat lingkungan lainnya, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain: •
Mengidentifikasi permasalahan dan dampak yang terjadi dan akan terjadi terkait dengan operasional proyek terhadap komponen lingkungan fisik-kimia.
•
Melakukan pengumpulan dan mengkaji data yang berkaitan dengan dampak pada aspek fisik-kimia: seperti ketata-ruangan, perubahan penggunaan lahan dan debit limpasan serta kualitas lingkungan yang akan terjadi.
d. Ahli Sosekbudkesmas Ahli Sosial dan atau kesmas, mempunyai latar belakang pendidikan S-1 dengan pengalaman dibidang sosial lebih dari 4 tahun, dengan tugas dan tanggungjawab: •
Mengidentifikasi permasalahan dan dampak yang terkait dengan operasional yang member dampak terhadap komponen lingkungan sosekbud;
•
Melakukan pengumpulan dan mengkaji data dampak lingkungan berkaitan bidang sosial dan juga data kesehatan lingkungan sekitar rencana terminal.
e. Tenaga Pendukung Tenaga pendukung yang membantu dalam penyusunan dokumen ini adalah tenaga administrasi (minimal SMU) dan dua orang tenaga surveyor (minimal SMU). 1.6.
JADWAL PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen AMDAL Terminal Jatijajar Tahun 2011 adalah bulan Maret sampai dengan Mei 2011 (3 Bulan). 1.7.
BIAYA PELAKSANAAN
Biaya Penyusunan Dokumen AMDAL Terminal Jatijajar Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 250.000.000,00. TOR: AMDAL TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK, 2011
11
