ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
I.
Sejarah AMDAL
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai DAMPAK suatu kegiatan yang direncanakan
terhadap lingkungan hidup, yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek Abiotik, aspek Abiotik, Biotik, Biotik, dan dan Kultural. Kultural.
Bermula dari Amerika Serikat, tahun 1969. The National Enviromental Policy Act of
1969
(NEPA
1969)
diperkenalkan
sebagai
sebuah
instrumen
untuk
mengendalikan dampak segala macam kegiatan yang bisa merusak kelestarian lingkungan. Instrumen tersebut dalam bentuk peraturan. Dalam perkembangan selanjutnya, peraturan ini diadopsi oleh banyak negara.
Tahun 1982, Indonesia mengeluarkan undang-undang (UU) lingkungan hidup. UU ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1986, yang kemudian diganti PP Nomor 51 Tahun 1993, dan terakhir diganti lagi dalam PP Nomor 27 Tahun 1999.
1
Pemerintah membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 untuk melengkapi pelaksanaan peraturan tersebut. Ada tingkat pusat dan daerah, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan hierarki struktural. Bapedal pusat kini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup.
Badan-badan lingkungan tersebut menjadi lokomotif pelindung kepentingan ekologi.
Pada
kenyataannya
kepentingan
lingkungan
sering
kalah
oleh
kepentingan praktis materialis yang disebut kepentingan ekonomi. Studi amdal menjadi formalitas saja.
II.
Pengertian AMDAL
AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosialekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang
diperlukan
bagi
proses
pengambilan
keputusan
tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
2
Pemerintah membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 untuk melengkapi pelaksanaan peraturan tersebut. Ada tingkat pusat dan daerah, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan hierarki struktural. Bapedal pusat kini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup.
Badan-badan lingkungan tersebut menjadi lokomotif pelindung kepentingan ekologi.
Pada
kenyataannya
kepentingan
lingkungan
sering
kalah
oleh
kepentingan praktis materialis yang disebut kepentingan ekonomi. Studi amdal menjadi formalitas saja.
II.
Pengertian AMDAL
AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosialekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang
diperlukan
bagi
proses
pengambilan
keputusan
tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
2
AMDAL digunakan untuk: untuk:
Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:
Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Penentuan
kriteria
wajib
AMDAL,
saat
ini,
Indonesia
menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
3
2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 3. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006 4. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008
Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah
satu
syarat
perijinan,
dimana
para
pengambil
keputusan
wajib
mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/ pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.
III.
JENIS – JENIS AMDAL AMDAL TUNGGAL adalah hanya satu jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan AMDAL TERPADU/MULTISEKTORAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha/kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap LH dan melibatkan lebih dari 1 instansi yang membidangi kegiatan tersebut
4
Kriteria kegiatan terpadu meliputi : berbagai
usaha/kegiatan
tersebut
mempunyai
keterkaitan
dalam
perencanaan dan proses produksinya Usaha dan kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan
hamparan
ekosistem
AMDAL KAWASAN adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha/kegiatan yang direncanakan terhadap LH dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan RTRW yang ada
Kriteria AMDAL KAWASAN :
berbagai usaha dan/atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan lainnya
berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak dalam/merupakan satu kesatuan zona pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana tata runag kawasan
Usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem
Cara penentuan Dampak lingkungan adalah: (1). Berdasarkan pengalaman empiris profesional (expert judgement) (2). Perubahan dibandingkan dengan baku mutu lingkungan (3). Perubahan dibandingkan dengan sistem nilai, fasilitas, pelayanan sosial dan sumberdaya yang diperlukan.
5
IV.
Prosedur AMDAL
Prosedur AMDAL terdiri dari :
Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat
Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)
Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap
juga
disebut
proses
seleksi
kegiatan
wajib
AMDAL,
yaitu
menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.
Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL
Nomor
kegiatannya
selama
08/2000, waktu
pemrakarsa yang
wajib
ditentukan
mengumumkan
dalam
peraturan
rencana tersebut,
menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA -ANDAL.
Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan).
Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
6
Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan.
Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.
Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
7
Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000.
Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat
Kabupaten/Kota
lingkungan
hidup
berkedudukan
Kabupaten/Kota.
di Unsur
Bapedalda/lnstansi pemerintah
pengelola
lainnya
yang
berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
Hasil-hasil dari program pembangunan wilayah yang luas (stasiun pembangkit, bendungan, jalan raya, dsb.) harus dievaluasi pada tiga skala waktu. (a). Selama Masa Konstruksi, lingkungan terganggu oleh per alatan berat pembongkar tanah, kemah-kemah
dan jalan-jalan sementara untuk kerja
proyek. Bagi penduduk setempat, kualitas hidup terganggu oleh adanya debu dan kebisingan serta oleh adanya konflik-konflik sosial. (b). Setelah selesainya pembangunan proyek, rumput dan pe pohonan ditanam kembali, dan jalan-jalan dipadatkan.
Tetapi jelas bahwa
lingkungan
8
baru telah tercipta sebagai konsekwensi dari penggenangan lembah, diversi sungai, relokasi jalur lalulintas atau pelepasan secara rutin bahan polutan ke dalam udara dan air. (c). Selama periode beberapa dekade, pembangunan proyek dapat menarik industri sekunder, dapat menyebabkan peningkatan populasi secara signifikan, dan dapat menim-bulkan berbagai kegiatan manusia yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Setelah 50 tahun, pada saat struktur-struktur orisinil mungkin telah musnah, modifikasi lingkungan regional tampaknya jauh lebih penting daripada yang dibayangkan oleh pemrakarsa proyek.
PROYEK SIPIL WAJIB AMDAL 1. PROYEK Pekerjaan Umum a. Real estate : > 25 ha u/kota metropolitan dan > 100 ha u/kota/kab b. Jalan tol u/semua besaran c. Jalan Propinsi/kabupaten > 25 Km d. Pelabuhan dan dermaga : > 300 meter e. Bandar Udara : semua besaran f.
Jembatan : bentang > 500 meter
g. Terminal type B dan A h. Bendungan I.
TPA luas > 10 ha
2. DIKNAS : GEDUNG PENDIDIKAN : luas bangunan > 10.000 m2 3. Diperindag: PUSAT PERDAGANGAN: luas bangunan > 10.000 m2 atau luas lahan > 5 ha
9
4.
Dinas PARIWISATA : Hotel : kamar > 200 kamar
5.
Dinas Kesehatan : Rumah sakit dengan bed > 200 atau RS type B dan A
V.
AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup
AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.
Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.
10
AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan.
Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL.
Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya.
VI.
Penapisan
Penapisan (screening ) dalam AMDAL merupakan tahap untuk menentukan suatu rencana usaha/kegiatan memerlukan AMDAL atau tidak. Apabila berdasarkan
11
penapisan rencana kegiatan tidak wajib membuat dokumen AMDAL, maka pemrakarsa hanya wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lngkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
Menurut Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL, setiap rencana kegiatan wajib dibuat dokumen AMDAL apabila kegiatan berupa: 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. 2. Eksploitasi SDA baik yang terbarui maupun yang tidak terbarui, 3. Proses
dan
kegiatan
yang
secara
potensial
dapat
menimbulkan
pemborosan, pencemaran dan kerusakan LH serta kemerosotan SDA dan pemanfaatannya, 4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan (alam, buatan, sosial dan budaya), 5. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA dan atau perlindungan cagar budaya. 6. Introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik, 7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati 8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi LH 9. Kegiatan
yang mempunyai
resioko
tinggi
dan/atau mempengaruhi
pertahanan negara.
Metode Penapisan Menurut Soemarwoto (1989), penapisan dapat dilakukan melalui dua metode: 1. Metode Satu Langkah
12
Dengan membuat daftar berbagai proyek yang diperkirakan menimbulkan dampak penting dan proyek-proyek yang tidak menimbulkan dampak penting. 2. Metode Dua Langkah Metode ini digunakan apabila jenis kegiatan belum dapat ditentukan wajib AMDAL atau tidak dalam satu langkah, sehingga harus melalui dua langkah
Jenis Kegiatan yang wajib AMDAL ditentukan berdasarkan: a. Jenis Proyek.
Menurut Peraturan Menteri LH Nomor 11 Tahun 2006
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL b. Lokasi Proyek Lokasi Proyek yang berada atau berbatasan atau dapat merubah fungsi kawasan lindung wajib menyusun AMDAL
VII.
UKL dan UPL
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.
13
UKL-UPL
merupakan
perangkat
pengelolaan
lingkungan
hidup
untuk
pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.
Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :
Identitas pemrakarsa
Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Dampak Lingkungan yang akan terjadi
Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Tanda tangan dan cap
Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :
Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota
Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara
Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001).
14
UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.
VIII.
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan.
Dampak Penting adalah Perubahan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu
kegiatan. Dampak penting
adalah perubahan lingkungan yang sangat
mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Perubahan mendasar ini meliputi tiga kelompok besar, yaitu: 1. Perubahan akibat suatu kegiatan yang (secara kumulatif) menghilangkan identitas rona lingkungan awal secara nyata. 2. Perubahan akibat suatu kegiatan yang menimbulkan ekses nyata pada kegiatan lain di sekitarnya 3. Perubahan akibat suatu kegiatan yang menyebabkan suatu rencana tata ruang (SDA) tidak dapat dilaksanakan secara konsisten lagi.
IX.
Rekomendasi AMDAL Kedepan
RAKERNAS AMDAL 2011 dibuka oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan dilanjutkan
dengan
pemaparan
mengenai
RPP
Amdal,
RPP
Perizinan
Lingkungan, dan rancangan Peraturan MENLH tentang Tata Cara Audit Lingkungan serta pandangan daerah terhadap implementasi kebijakan lisensi komisi penilai AMDAL, sertifikasi dan registrasi penyusun amdal. RAKENAS AMDAL 2011 juga membicarakan pengalaman dan mimpi amdal, serta
15
memaparkan grand strategi amdal dan pengalaman praktek penilaian AMDAL di Belanda.
Dengan memperhatikan pemaparan para narasumber serta diskusi yang berkembang, maka RAKERNAS AMDAL menyimpulkan dan merumuskan hal-hal sebagai berikut: 1.
AMDAL merupakan instrumen lingkungan hidup yang sangat dinamis dan adaptif di Indonesia. Dalam kurun waktu 25 tahun, sistem AMDAL dengan berbagai infrastruktur pendukungnya telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Selama 25 tahun pelaksanaan AMDAL di Indonesia, banyak kemajuan dan prestasi yang sudah berhasil diraih dan tidak sedikit permasalahan-permasalahan yang masih mengemuka dan menjadi sorotan. Pengalaman berharga selama 25 tahun merupakan modal dan momentum yang sangat penting untuk memperbaiki dan mengembangan sistem AMDAL yang efektif, efisien dan berwibawa, sehingga Indonesia di masa depan menjadi lebih baik.
2.
MENLH memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para perintis sistem AMDAL Indonesia dan kepada semua pihak yang telah mencurahkan pikiran, energi, tenaga dan pendanaan untuk mengembangan sistem AMDAL Indonesia dengan berbagai infrastruktur pendukungnya mulai dari aspek kebijakan, teknis-saintifik, sampai dengan kapasitas SDM dan kelembagaan serta etika selama 25 tahun ini sehingga menjadi sistem yang mapan seperti saat ini.
3.
Kebijakan dan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi kompetensi penyusun AMDAL menimbulkan ekses akibat ketidakseimbangan supply and demand.
16
Perlu ada kebijakan dan program jangka pendek dan menengah untuk melakukan percepatan atau akselerasi sistem sertifikasi dan registrasi kompetensi agar keseimbangan dapat diciptakan dan ekses dapat diminimalisasi disamping itu evaluasi terhadap pelaksanaan standarisasi sistem AMDAL yang antara lain mencakup lisensi, sertifikasi dan registrasi yang telah berjalan selama ini perlu dilakukan secara periodik/berkala, sehingga
sistem
standarisasi
tersebut
dapat
terus
diperbaiki
dan
disempurnakan. 4.
DELH dan DPLH merupakan kebijakan “pemutihan terakhir” seperti ditegaskan dalam pasal 121 UU 32 Tahun 2009 dan diatur dalam Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010. Masa „pemutihan‟ ini akan berakhir pengesahannya (DPLH dan DELH) pada tanggal 3 Oktober 2011 dan tidak dapat diperpanjang lagi. Karena kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi syarat dapat segera memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. Mengingat waktu yang tersisa sangat terbatas maka diperlukan pembinaan yang intensif kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib DELH atau DPLH untuk dapat memenuhi tengat waktu ini. Di samping itu
perlu
dukungan
dari
instansi
lingkungan
pusat,
provinsi,
atau
kabupaten/kota untuk mendukung penuh dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat proses penilaian, pemeriksaan dan persetujuan rekomendasi DELH atau DPLH. Kementerian Lingkungan Hidup diminta untuk mengambil kebijakan agar pelaksanaan penetapan DELH (persyaratan penyusun DELH) dapat mendukung percepatan penyusunan DELH. PSL/PPLH dapat dilibatkan dalam melakukan pembinaan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun DELH atau DPLH.
17
5.
Penyusun AMDAL sesuai dengan ketentuan pasal 27 UU 32 Tahun 2009 pada dasarnya dapat dilakukan oleh pemrakarsa dengan meminta bantuan pihak lain, yaitu penyusun AMDAL perorangan yang tersertifikasi yang menjadi bagian dari pemrakarsa itu sendiri dan penyusun AMDAL yang tergabung dalam LPJP yang teregistrasi.
6.
Pelaksanaan AMDAL ke depan diarahkan lebih sederhana (streamline), bermutu dan efektif. Pengembangan berbagai kebijakan dan infrastruktur sistem AMDAL kedepan harus dapat menciptakan proses AMDAL yang lebih sederhana, transparan, cepat, dan rasional, serta menghilangkan kendalakendala birokrasi dan formalitas yang tidak perlu, tanpa mengurangi makna AMDAL sebagai kajian ilmiah. Karena itu proses penilaian amdal harus dapat memenuhi kaidah-kaidah pelayanan publik yang prima yaitu: pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7.
PP AMDAL yang baru menuntut profesionalisme dan akuntabilitas serta integritas semua pihak terkait dengan pelaksanaan sistem AMDAL: pemrakarsa, penyusun AMDAL, penilai AMDAL dan pengambil keputusan serta masyarakat.
8.
Peningkatan kapasitas, pengawasan dan penegakan hukum sebagai tindak lanjut standarisasi melalui lisensi, sertifikasi dan registrasi harus ditingkatkan untuk mencegah deviasi, penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sistem AMDAL. Upaya tersebut memerlukan dukungan semua pihak, termasuk Kepala Daerah dan DPRD. Dukungan semua pihak tersebut merupakan kunci sukses bagi sistem AMDAL yang efektif, efisien dan berwibawa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
18
9.
Perumusan hubungan AMDAL dan instrumen lingkungan hidup lainnya juga sangat
penting.
Efektifitas
AMDAL
sebagai
perangkat
pencegahan
pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu didukung oleh pengembangan berbagai instrumen lingkungan hidup lainnya. 10.
Sehubungan dengan akan segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang AMDAL sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan, maka diharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dapat segera menerbitkan peraturanperaturan pelaksanaannya agar Peraturan Pemerintah yang baru tersebut dapat efektif dilaksanakan. Peraturan-peraturan yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang baru antara lain:
Pedoman penyusunan dan penilaian AMDAL;
Pengaturan tentang sertifikasi dan registrasi penyusunan AMDAL;
Pengaturan tentang lembaga pelatihan kompetensi beserta kurikulum diklat penilaian dan penyusunan AMDAL.
11.
Kementerian Lingkungan Hidup akan meningkatkan kegiatan peningkatan kapasitas daerah dalam penilaian AMDAL untuk memenuhi persyaratan lisensi, khususnya melalui kegiatan diklat AMDAL.
X.
Dokumen AMDAL
Dokumen AMDAL terdiri dari :
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL)
19
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Proses Penyusunan AMDAL: I.
PIL: Penyajian Informasi Lingkungan Telaahan
secara
garis
besar
tentang
rencana
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan, rona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan, rencana tindakan pengendalian dampak negatif. Suatu rencana KEGIATAN yang mengakibatkan DAMPAK LINGKUNGAN wajib dibuatkan PIL nya, apabila kegiatan itu merupakan: a. Pengubahan bentuk lahan dan atau bentang alam b. Eksploitasi sumberdaya alam, baik yang terbarui maupun
yang tidak
terbarui c. Proses
dan
kegiatan
yang
secara
potensial
dapat
menimbulkan
pemborosan, kerusakan dan kemerosotan pemanfaatan sumberdaya alam d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA dan atau perlindungan cagar budaya f.
Introduksi jenis tumbuhan, hewan dan jasad renik
g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan
20
KEGIATAN yang berpotensi menimbulkan dampak penting a. Pembuatan jalan, bendungan, jalan KA, pembukaan hutan b. Pemanfaatan tanah yang tidak diikuti dengan usaha konservasi c. Penggunaan
energi
yang
tidak
diikuti
dengan
teknologi
yang
mengefisienkan pemakaiannya d. Kegiatan pertambangan dan eksploitasi hutan e. Kegiatan yang menimbulkan perubahan atau pergeseran struktur tata nilai, pandangan dan/atau cara hidup masyarakat setempat f.
Kegiatan yang proses dan hasilnya menimbulkan pencemaran, keruskaan kawasan konservasi alam dan/atau pencemaran benda cagar budaya
g. Introduksi jenis tumbuhan baru atau jasad renik yang dapat menimbulkan jenis penyakit baru terhadap tanaman, introduksi suatu jenis hewan baru yang dapat mempengaruhi kehidupan hewan yang telah ada h. Penggunaan bahan hayati dan non-hayati i.
Penerapan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan
II.
Kerangka Acuan bagi penyusunan AMDAL
Setiap rencana KEGIATAN yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib dilengkapi dengan AMDAL . DAMPAK PENTING suatu kegiatan terhadap lingkungan ditentukan oleh: a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak b. Luas wilayah persebaran dampak c. Lamanya dampak berlangsung d. Intensitas dampak
21
e. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak f.
Sifat kumulatif dampak
g. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya dampak RONA LINGKUNGAN AWAL 1. IKLIM: Tipe Iklim, Suhu, Curah hujan, keadaan angin, kualitas udara 2. FISIOGRAFI: Morfologi, Topografi, Struktur Geologi 3. HIDROLOGI: Sungai, danau, rawa; debit aliran; pola aliran; resapan air, sumber air minum-cuci-mandi; peruntukan air lainnya 4. HIDR0-OSEANOGRAFI: POLA HIDRO-DINAMIKA KELAUTAN 5. Ruang, Tanah dan Lahan: Jenis tanah, struktur dan tekstur, kestabilan lahan, kesesuaian tanah, tata ruang dan landuse, peruntukan lahan 6. BIOLOGI: Flora dan Fauna: Jenis darat / air, Jenis dilindungi 7. SOSEK & SOSBUD: Profil penduduk, Sikap & persepsi masyarakat terhadap pembangunan, Keadaan & warisan sosial-budaya, Hal lain yang dianggap perlu Kerangka Acuan AMDAL disusun sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN 1. Peraturan perundangan yang berlaku 2. Kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 3. Kaitan rencana kegiatan dg dampak penting yang mungkin ditimbulkan 4. Uraian mengenai tujuan dan kegunaan rencana kegiatan BAB II. TUJUAN STUDI 1. Maksud dan Tujuan 2. Kegunaan
22
BAB III. RUANG LINGKUP STUDI 1. Batas Wilayah Studi 2. Komponen lingkungan yang ditelaah 3. Rencana kegiatan yang harus ditelaah dampaknya BAB IV.
METODOLOGI
BAB V.
TIM STUDI ANDAL
BAB VI.
BIAYA
BAB VII. WAKTU PELAKSANAAN BAB VIII. DAFTAR PUSTAKA
WAWASAN LINGKUNGAN bagi PENYUSUN KA 1. Studi ANDAL harus dapat memberikan: a. Alternatif rencana kegiatan b. Rencana Pengelolaan Lingkungan c. Rencana Pemantauan Lingkungan 2. Rencana kegiatan harus bertujuan : a. Melestarikan kemampuan sumberdaya alam b. Memelihara dan meningkatkan keserasian kualitas LH 3. Lingkungan mempunyai dua fungsi: a. Sebagai tempat sumberdaya alam yang perlu dilestarikan kemampuannya b. Sebagai ruang hidup yang harus dipelihara bahkan ditingkatkan kualitasnya 4. Komponen lingkungan yng mungkin mengalami perubahan: a. Komponen Lingkungan yang ingin dipertahankan, dijaga dan dilestarikan keberadaannya, : Sumber air,
Lahan dan tanah, hutan, kesehatan &
23
kenyamanan lingkungan, kualitas udara, daya dukung lingkungan, warisan alam & budaya, dll b. Komponen lingkungan yang akan berubah oleh rencana kegiatan: 1) Taraf hidup masyarakat 2) Lapangan dan kesempatan kerja 3) Pemanfaatan sumberdaya alam 4) Hasil produksi dan limbah 5) Modal pembangunan 6) Kualitas manusia 7) Kelembagaan dan citra masa depan kehidupan manusia dan lingkungan
III.
ANDAL
BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan Studi a. Maksud dan Tujuan b. Kegunaan 3. Ruang Lingkup Studi 4. Metodologi BAB II. RENCANA KEGIATAN 1. Maksud dan Tujuan 2. Kegunaan, Keperluan, dan Alternatif 3. Rencana Kegiatan dan Komponen Kegiatannya Komponen rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan masalah LH: a. Pelongsoran tanah
24
b. Ketidak-stabilan lahan / lereng c. Bahaya banjir, pencemaran lingkungan d. Daya serap tanah terhadap air e. Penggundulan vegetasi penutup lahan f. Perusakan habitat satwa liar g. Gangguan migrasi hewan h. Gangguan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat i. Kesenjangan dalm masyarakat j. Perusakan wilayah rawan, situs, dll. 4. Tahapan Pelaksanaan Rencana KEgiatan: 1. Tahap Pra-Konstruksi 2. Tahap Konstruksi 3. Tahap Pasca Konstruksi BAB III. RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL Komponen LH yang memiliki arti penting antara lain: keadaan sosek dan sosbud masyarakat, lahan sengketa, Satwa liar langka, peninggalan arkeologi, Data & informasi Rona Lingkungan Hidup Awal: 1. Iklim 2. Fisiografi 3. Hidrologi 4. Hidro-oseanografi 5. Ruang, Lahan dan Tanah 6. Flora dan Fauna 7. Sosial-Budana dan Sosial-ekonomi BAB IV. PERKIRAAN DAMPAK PENTING
25
1. Pembahasan mengenai dampak penting 2. Kategorisasi dampak penting Beberapa topic 1.
Iklim:
Perubahan iklim dan kualitas udara, gangguan kebisingan dan
getaran 2. Fisiografi: a. Kestabilan geologis, tanah longsor, dll b. Kestabilan lereng: erosi, runoff, banjir c. Bentuk lahan yang unik d. Modifikasi lahan akibat penggalian, penimbunan, pembuangan sampah 3. Hidrologi: a. Gangguan aliran sungai, perubahan tinggi muka air dan badan air b. Perubahan arah aliran dan pola aliran, penambahan aliran air ke zona banjir c. Perubahan kedalaman perairan d. Debit banjir dan efek merusaknya e. Pembentukan genangan air f. Kualitas air permukaan dan sedimentasi g. Kualitas air tanah 4. Hidro-oseanografi a. Perubahan kualitas air laut b. Perubahan pola hidro-dinamika kelautan c. Pola sedimentasi dan interaksi udara dan laut 5. Tataruang. a. Perubahan dalam pemanfaatan lahan, air, dan SDA lainnya
26
b. Keindahan alam dan kesempatan untuk menikmatinya c. Lahan peninggalan sejarah alam, ekosistem unik, dll d. Perencanaan pengembangan wilayah, tata ruang dan landuse, tata air, dan SDA lainnya 6. Flora dan Fauna a. Kerusakan komunitas tumbuhan, hutan lindung, jalur hijau, dll b. Arah dan migrasi hewan, tempat hidup satwa, tempat mencari makan, dll c. Kematian hewan dan kepunahan satwa langka 7. SOSEK dan SOSBUD a. Keadaan pusat bisnis, infrastruktur ekonomi masyarakat b. Struktur penduduk, dan pola mobilitas penduduk c. Perikehidupan sehari-hari, adat-istiadat, tata nilai, norma, dll d. Distribusi kekuasaan, stratisifikasi sosial, integrasi dan kohesi pokmas, dll e. Kondisi tatanan kelembagaan sosial masyarakat BAB V. EVALUASI DAMPAK PENTING 1. Hubungan sebab-akibat (kausatif) antara kegiatan dan dampaknya 2. Ciri dampak penting: Positif-negatif, masa berlangsungnya, hubungan antar dampak-penting: antagonistik-sinergistik; Ambang batas dampak penting 3. POKMAS yang akan terkena dampak, identifikasi perubahan yang diinginkan dan perubahan lain mungkin akan terjadi akibat kegiatan pembangunan 4. Kemungkinan daerah sebaran dampak penting 5. Alternatif pendekatan pengendalian dampak negatif: a. Pendekatan ekonomi
27
b. Pendekatan Teknologi c. Pendekatan ekelembagaan 6. Alternatif pengelolaan dan pemantauan lingkungan 7. Analisis bencana dan analisis risiko bencana BAB VI.
BAHAN PUSTAKA
BAB VII.
LAMPIRAN
IV.
RKL: Rencana Pengelolaan Lingkungan
Pendekatan Pengelolaan Lingkungan: 1. Pendekatan Teknologi Cara-cara teknologi unt menangani dampak lingkungan, misalnya: a. Penanggulangan limbah BBB: 1) Membatasi atau mengisolasi limbah 2) Netralisasi limbah dg penambahan zat kimia tertentu 3) Pengubahan proses unt mencegah /mengurangi volume limbah 4) Sistem daur ulang limbah 5) Penggunaan bahan baku/bahan tambahan yang tdk menghasilkan 6) limbah BBB b. Mencegah, mengurangi, dan memperbaiki kerusakan serta menanggulangi pemborosan SDA 1. Pencegahan erosi dengan terasering atau cover-crop 2. Reklamasi lahan rusak 3. Pendayagunaan bahan baku unt mengurangi pemborosan SDA
28
2. Pendekatan ekonomi Bantuan ekonomi yang diperlukan oleh pemrakarsa dari pemerintah unt menanggulangi dampak lingkungan, misalnya: 1. Permintaan bantuan pemerintah untuk menanggulangi DALI 2. Kemudahan prosedur pengadaan peralatan import 3. Keringanan bea masuk peralatan pengendali pencemaran 4. Kemudahan dan keringanan kredit bank untuk pembelian peralatan DALI 5. Penanggulangan masal SOSEKBUD: a. Sistem imbalan atau ganti rugi bagi penduduk yang dipindahkan b. Bagi POKMAS yang terkena dampak negatif diprioritaskan unt DIKLAT c. Prioritas penggunaan tenagakerja setempat sesuai keahliannya d. Mencegah atau mengurangi dampak yang mengakibatkan keterasingan e. Pengendalian masalah sosial yang telah ada dan yang akan timbul f. Menangani mobilitas vertikal dari kelompok tertentu yang dapat memicu kecemburuan sosial 3. Pendekatan Institusional Cara-cara institusional untuk mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan terpadu, misalnya: 1) Kerjasama antar instansi yang relevan dg pengelolaan LH 2) Pengembangan peraturan-perundangan yang menunjang pengelolaan LH 3) Pengembangan pengawasan intern dan ekstern yang meliputi pengawasan oleh pemerintah dan oleh masyarakat 4) Kerjasama antar negaraatau antar daerah dalam pengendalian dampak lingkungan Rencana Pengelolaan Lingkungan, meliputi:
29
a. Faktor Lingkungan yang terkena dampak Biogeofisik-kimia Sosial ekonomi Sosial-budaya b. Sumber dampak: Komponen kegiatan yang dapat menjadi sumber dampak, misalnya: penggunaan bahan bakar minyak berkadar belerang tinggi c. Bobot dan tolok ukur dampak: Dibandingkan dengan Nilai Ambang Batas yang berlaku d. Upaya Pengelolaan Lingkungan: MISALNYA 1. Penggunaan bahan baku yang tidak menghasilkan limbah BBB 2. Pembuatan cerobong asap yang cukup tinggi 3. Meningkatkan dayaguna dampak positif agar diperoleh manfaat yang lebih besar
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan 1. Kelembagaan yang akan terkait dg pengelolaan lingkungan, kaitan tugas dan job-deskripsi yang ditangani masing-masing 2. Unit organisasi yang bertanggung-jawab mencakup:
untuk pelaksanaan RKL, yang
Struktur organisasi & personalianya, bidang tugas masing-
masing, dan tata kerjanya 3. Pembiayaan unt melaksanakan RKL, meliputi: biaya investasi peralatan, biaya personal & operasional, dan biaya pendidikan/pelatihan ketrampilan operasional
30
Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Uraian tentang instansi yang akan berperan sbg pengawas bagi terlaksananya RKL Instansi yang terlibat mungkin lebih dari satu instansi dan masing-masing akan bertugas
mengawasi sesuai dengan bidang yang menjadi wewenang dan
tanggung-jawabnya
V.
RPL: Rencana Pemantauan Lingkungan
Dalam RPL dicantumkan: a. Pemantauan oleh pemrakarsa kegiatan b. Pemantauan oleh pemerintah daerah c. Pemantauan oleh instansi yang bertanggung-jawab d. Pemantauan oleh Menteri Lingkungan Hidup Pemantauan meliputi Evaluasi Perubahan Lingkungan. Hasil pemantauan dapat digunakan untuk merekayasa teknologi baru untuk pengendalian Dampak Lingkungan
PIL: Penyajian Informasi Lingkungan PIL disusun sebagai berikut: A. Identitas Pemrakarsa 1. Nama dan alamat lengkap pemrakarsa kegiatan 2. Nama dan alamat lengkap penyusunan PIL B. Uraian singkat Rencana Kegiatan Pembangunan C. Uraian Singkat Rona Lingkungan Awal D. Evaluasi Dampak Lingkungan dan Penanganannya
31
E. Daftar Pustaka F. Biodata Penyusun PIL
Rencana Kegiatan Pembangunan 1. Jenis Rencana Kegiatan 2. Rencana Lokasi yang tepat dari Rencana Kegiatan 3. Perkiraan Umur Kegiatan 4. Uraian ttg rencana Kegiatan: a. Tahap Konstruksi 1. Rancangan umum kegiatan dan jadwalnya 2. Cara pelaksanaan kegiatan 3. Luas area yang digunakan kegiatan 4. Peralatan yang digunakan 5. Bahan-bahan yang digunakan 6. Tenagakerja: Jumlah, asal-usul, keahlian, permukiman, dll 7. Diklat bagi tenagakerja b. Tahap Pasca Konstruksi 1.
Cara proses produksi
2.
Jenis peralatan yang digunakan
3.
Jenis bahan yang digunakan dan Kapasitas produksi
4.
Tenaga kerja
5.
Hubungan dengan kegiatan lain
32
Ruang Lingkup RPL: 1. Jenis Dampak Penting Uraian ttg jenis dampak penting dan dampak lain yang akan dipantau, misalnya pencemaran udara oleh SOx dan NOx akibat penggunaan bahan bakar minyak dg kadar belerang yang tinggi 2. Faktor Lingkungan yang dipantau Pemantauan faktor lingkungan dapat dilakukan terhadap sumber dampak lingkungan dan akibat yang ditimbulkan oleh dampak tsb terhadap lingkungan Misalnya pencemaran udara akibat SOx dan NOx, pemantauan sumber dampak dilakukan terhadap kadar sulfur
dan nitrogen pd BBM.
Sedangkan
pemantauan akibat dari dampak lingkungan dapat dilakukan dg mengukur pH air (badan air) sbg akibat pencemaran SOx dan NOx
3. Tolok Ukur Dampak Tolok ukur ini dapat meliputi aspek bio-geo-fisik, sosial ekonomi dan sosialbudaya. Misalnya tolok ukur biogeofisik dari pencemaran udara akibat SOx dan NOx adalah penurunan pH air dalam badan perairan sebagai akibat dari adanya hujan asam.
Sedangkan tolok ukur aspek sosekbud adalah penurunan hasil
tangkapan ikan oleh petani ikan sbg akibat dari t erjadinya hujan asam. 4. Lokasi Lokasi (peta) yang tepat untuk memantau dampak 5. Periode Pemantauan Saat pemantauan dilakukan dan lama waktu yang diperlukan untuk memantau suatu jenis dampak
33
Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan 1. Uraian ttg kelembagaan yang akan mengurus pelaksanaan pemantauan lingkungan, wewenang dan tanggung-jawabnya 2. Kelembagaan yang mendaya-gunakan hasil pemantauan , dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemantauan lingkungan
PEL kegiatan yang sudah berjalan: Susunannya BAB I. IDENTITAS PeMRAKARSA BAB II. URAIAN SINGKAT KEGIATAN 1. Jenis kegiatan yang sudah berjalan 2. Lokasi kegiatan 3. Perkiraan umur kegiatan 4. Uraian garis besar ttg kegiatan a. Tahap Konstruksi b. Tahap pasca konstruksi 5. Hubungan dg kegiatan lain 1. Jarak lokasi kegiatan terhadap kegiatan lain 2. Sumber lain yang terkena dampak kegiatan 3. Kegiatan lainnya di sekitar kegiatan 4.
Pengaruh
kegiatan
thed
aspek
sosial-ekonomi,
budaya
masyarakat sekitar
BAB III. Uraian singkat rona lingkungan 1. Iklim : Tipe iklim, Suhu udara, curah hujan, keadaan angin, kualitas udara
34
2. Fisiografi: Morfologi, topograsi, struktur geologi 3. Hidrologi: 4. Hidro-oseanografi 5. Ruang, Tanah dan Lahan 6. Flora dan Fauna 7. SOSEK dan SOSBUD BAB IV. EVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENANGANNYA 1. Perkiraan dampak terhadap faktor bio-geo-fisik-kimia, sosek, dan sosbud masyuarakat sekitar 2. Evaluasi berat-ringan atau besar-kecilnya DALI serta penanganannya BAB V. BAHAN PUSTAKA BIODATA PENYUSUN PEL
KEGIATAN YANG SUDAH BERJALAN BAB I. PENDAHULUAN Uraian latar belakang dilaksanakannya SEL ditinjau dari: 1. Peraturan-perundangan yang berlaku 2. Kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 3. Kaitan antara kegiatan dengan dampak penting yang mungkin timbul dan yang sudah timbul 4. Uraian singkat mengenai tujuan dan kegunaan BAB II. TUJUAN STUDI 1. Maksud dan Tujuan
35
2. Kegunaan BAB III. RUANG LINGKUP STUDI 1. Batas wilayah studi Aspek lingkungan yang ditelaah BAB IV. METODOLOGI BAB V. TIM PENYUSUN SEL BAB VI. BIAYA BAB VII. WAKTU PELAKSANAAN BAB VIII. DAFTAR PUSTAKA
SEL: STUDI EVALUASI LINGKUNGAN KEGIATAN YANG SUDAH BERJALAN BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan Studi 3. Ruang Lingkup SEL 4. Metodologi BAB II. KEGIATAN YANG SUDAH BERJALAN 1. Maksud dan Tujuan 2. Kegunaan, Keperluan, Alternatif 3. Uraian kegiatan dan komponen kegiatannya BAB III. RONA LINGKUNGAN HIDUP PD SAAT STUDI DILAKUKAN
Bab IV. DAMPAK PENTING YANG SUDAH ADA DAN YANG MUNGKIN AKAN
36
