BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memang memiliki banyak isu dan permasalahan terkait sosial dan ekonomi yang perlu diamati lebih lanjut.Salah satunya adalah kemiskinan.Perdebatan terjadi ketika teori, konsep, serta pengaplikasian untuk menanggulangi kemiskinan dirasa hanya berpengaruh sedikit dalam upaya mengentasan kemiskinan.Alhasil hanya menjadi alat menghambur-hambur biaya dengan hasil yang dirasa minim.
Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi untuk terus maju mengingat letak geografisnya yang menunjang tersedianya kekayaan alam yang melimpah, tanah yang subur, potensi bahari yang besar, serta keanekaragaman hayati yang hanya bisa dibandingkan oleh beberapa negara saja.Optimisme muncul dengan banyaknya kekayaan yang Indonesia miliki sebagai sebuah jembatan dari jawaban pengentasan kemiskin seperti dengan membuka lapangan kerja baru, pemerataan pendapatan, dll.
Namun kini muncul sebuah fenomena dimana kemiskinan bukan hanya sebuah keadaan tentang ketidak mampuannya seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak seorang manusia untuk sejahtera.Sebenarnya Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk membuat semua rakyatnya mampu merasakan kekayaan negara ini.Hal tersebut terpampang di dalam batang tubuh pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menguasai seluruh kekayaan alam untuk dipergunakan sepenuhnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Kemiskinan merupakan sebuah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai sumber yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendidikan masyarakat, pendapatan, pengangguran, geografis, karakter, budaya, dan lainnya. Tidak hanya di desa, di kota pun fenomena kemiskinan bisa dengan mudah ditemukan.
Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (5 tahun terakhir)
Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)
Kota
Desa
Kota+Desa
2009
11,91
20,62
32,53
2010
11,10
19,93
31,02
Mar-11
11,05
18,97
30,02
Sep-11
10,95
18,94
29,89
Mar-12
10,65
18,49
29,13
Sep-12
10,51
18,09
28,59
Mar-13
10,33
17,74
28,07
Sumber : Badan Pusat Statistik
Dari data di atas terlihat bahwa kecendrungan jumlah penduduk miskin di kota dan di desa adalah menurun. Sejak tahun 2009, hampir tiap tahun menunjukkan penurunan jumlah orang miskin hampir satu juta orang.Namun hal tersebut bukan berarti Indonesia mengalami perbaikkan secara signifikan meskipun jumlah penduduk miskin berkurang.Potensi untuk kembali miskin tetap besar, apalagi memasuki zaman global yang menuntut seseorang untuk bersaing dengan kemampuan intelektual, tidak hanya berat tapi juga mahal.
Rumusan Masalah
Apa pengertian dari kemiskinan?
Apa saja faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia?
Bagaimana upaya pemerintah Indonesia menganggulangi kemiskinan?
Tujuan
Untuk mengetahui pengertian dari kemiskinan
Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia
Untuk mengetahui upaya yang pemerintah Indonesia lakukan dalam menanggulangi kemiskinan
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan secara umum dipahami dengan suatu permasalahan yang dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat. Menurut ahli kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang hidup dibawah standar kebutuhan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat seseorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi (Sajogyo).
Secara ekonomi kemiskinan mempunyai definisi sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Manusia (masyarakat) dikatakan miskin karena alasan ekonomi biasanya berkaitan dengan kemiskinan yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan yang rendah sering kali berkaitan dengan pendidikan yang juga rendah. Suryahadi dan Sumarto, (2001) mengemukakan orang dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang tinggi. Dengan memiliki kemiskinan yang tinggi maka daya beli masyarakat akan menjadi tinggi.
Berdasarkan pengertian diatas maka kemiskinan dapat terjadi dikarenakan beberapa penyebab, Menurut Sharp et al. (2000), kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu:
Rendahnya kualitas angkatan kerja.
Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal.
Rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi.
Penggunaan sumber daya yang tidak efisien.
Tingginya pertumbuhan penduduk.
Nugroho & Dahuri, 2004: 165 – 168 menyatakan kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena penyebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umunya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.
Terdapat dua cara untuk mengukur tingkat kemiskinan, pertama pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Seseorang atau masyarakat yang tidak mampu keluar dari ukuran-ukuran tersebut dikelompokan sebagai miskin. Ukurannya antara lain berupa tingkat pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, atau kalori seseorang atau keluarga dalam satu waktu tertentu dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran tersebut. Pendekatan ini lebih mudah diterapkan karena hanya membandingkan saja dengan batasan yang dikehendaki (Nugroho & Dahuri, 2004 : 169). Kemiskinan ini dapat diartikan pula sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari suatu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, pemukinan, kesehatan dan pendidikan. Besarnya atau dimensi masalah kemiskinan absolut tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau tingkat konsumsinya berada di bawah "tingkat minimum" yang telah ditetapkan (Ahluwalia, 1974 : 10 dalam Wie, 1981 : 6).
Kedua, pendeatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Misalnya garis kemiskinan adalah 20% pendapatan terendah, median dari distribusi pendapatan dan lain-lain (Nugroho & Dahuri, 2004 : 169). Berdasarkan konsep kemiskinan ini garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila sekiranya seluruh tingkat kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan mutlak/absolut. Kelemahan konsep ini justru terletak pada sifatnya yang dinamis. Secara implisit akan terlihat bahwa "kemungkinan kemiskina akan selalu berada di antara kita". Dalam setiap waktu akan selalu terdapat sejumlah penduduk dari total penduduk yang dapat dikategorikan sebagai miskin. Sehingga berbeda dengan konsep kemiskinan absolut jumlah orang miskin tidak mungkin habis sepanjang zaman (Esmara, 1986 : 293).
2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia
Ada 5 faaktor yang mempengruhi Kemiskinan Di Indonesia, antara lain :
Pendapatan Per Kapita Penduduk
Tingginya pertumbuhan pendapatan per kapita tidak akan terlalu berdampak apabila tidak disertai dengan perbaikan dalam hal distribusi pendapatan. Perubahan pendapatan per kapita mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Sementara sebagian besar penduduk yang saat ini hidup dalam kemiskinan tidak menikmati capai tersebut. Dengan kata lain meskipun ekonomi tumbuh dengan baik, tetapi mereka tetap berada dalam kemiskinan. Peningkatan kontra prestasi (gaji, honor, upah, dan bentuk lain) yang selama ini terjadi di Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian orang. Peningkatan kontra prestasi tersebut tidak sampai menyentuh pada kelompok yang berada pada garis kemiskinan.
Rasio Ketergantungan Penduduk
Kemiskinan juga dipengaruhi oleh rasio ketergantungan penduduk. Besarnya penduduk yang beraktifitas sebagai ibu rumah tangga, menganggur, dan sedang sekolah akan semakin memperbesar rasio ketergantungan penduduk. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan faktor penyebab kemiskinan. Artinya jikalau nantinya penduduk yang saat ini sedang sekolah (SMP/SMA/Diploma/Sarjana) telah lulus, maka kehadira mereka tidak akan membantu mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Tetapi kehadiran mereka justru akan menambah besar nilai rasio ketergantungan. Dengan kata lain kemungkinan mereka untuk menjadi pengangguran lebih besar karena sistem pendidikan yang tidak memiliki link and match dan miskin praktek/ keterampilan.
Meningkatnya rasio ketergantungan akan meningkatkan proporsi populasi yang hidup dalam kemiskinan. Angka kelahiran yang tinggi berimplikasi pada tingginya rasio ketergantungan. Negara-negara berkembang di Asia yang sukses mengurangi angka kelahiran, maka rasio ketergantungannya relatif rendah. Kemiskinan akan meningkat seiring dengan meningkatnya rasio ketergantungan.
Faktor penyebab munculnya rasio ketergantungan adalah adanya tingkat kelahiran yang tinggi. Penyebab kemiskinan adalah adanya ledakan penduduk yang tidak terkendali karena ledakan penduduk akan menimbulkan pola hidup yang serba pas-pasan. Masyarakat miskin tidak akan pernah berhasil mencapai taraf hidup yang lebih tinggi dari tingkat subsiten, kecuali apabila mereka mengadakan pemeriksaan pengendalian preventif terhadap pertumbuhan populasi mereka, atau dengan menerapkan pengendalian kelahiran. Apabila setiap keluarga memiliki tiga orang anak yang berarti dalam satu keluarga akan terdiri dari lima jiwa. Semakin besar jumlah anak maka semakin besar jumlah tanggungan yang harus di tanggung oleh kepala keluarga. Selanjutnya semakin besar jumlah penduduk yang berusia tidak produktif makan semakin besar tanggungan yang harus di tanggung oleh penduduk usia produktif.
Pertumbuhan Ekonomi
Tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mampu mengurangi munculnya kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru hanya memicu munculnya kesenjangan pendapatan dan in-equality. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap upaya menaikkan pendapatan penduduk miskin serta pertumbuhan ekonomi tidak bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Tingginya pertumbuhan pendapatan per kapita tidak akan terlalu berdampak apabila tidak disertai dengan perbaikan dalam hal distribusi pendapatan. Perubahan pendapatan per kapita mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan dan semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio) maka semakin besar tingkat kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang selama ini dicapai oleh Indonesia ternyata tidak mampu mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang di Indonesia. Efeknya akan memunculkan kemiskinan struktural dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya, sementara bagian terbesar masyarakat yang tetap miskin.
Pengurangan kemiskinan di suatu negara dan di waktu tertentu ditentukan secara penuh oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan perubahan distribusi pendapatan. Hubungan ini sesuai dengan teori "tricle down effect" dimana bila ekonomi tumbuh, maka secara otomatis akan terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan atau perembesan ke bawah sehingga hasil-hasil pembangungan dapat dinikmati oleh kelompok miskin. Dengan demikian kaum miskin dapat keluar dari kemiskinannya.
Persentase Tenaga Kerja Di sektor Pertanian
Kemiskinan di pedesaan di Indonesia dapat berkurang dengan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Sehingga pembangunan pedesaan dan pertanian, dimana ada kenaikan produktivitas per hektar atau pada rumah tangga, seharusnya diprioritaskan untuk bagian pulau di luar Jawa dan Bali dimana tingkat kemiskinannya yang tinggi. Persentase tenaga kerja di sektor pertanian tidak mampu mengurangi faktor penyebab kemiskinan karena sektor pertanian dan mempunyai tingkat pendidikan SD kebawah. Oleh karena itu program pengentasan kemiskinan di sektor pertanian perlu diprioritaskan. Pembangunan sektor pertanian melalui perbaikan lahan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pembangunan masyarakat pedesaan perlu menjadi pijakan untuk membawa masyarakat Indonesia keluar dari permasalahan kemiskinan.
Pengaruh Penghasilan Terhadap Kemiskinan
Menurut Sumardi (1983 : 65), penghasilan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subyek ekonomi berdasarkan prestasinya yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari pekerjaan yang telah dilakukannya, pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan serta dari sektor subsistem.
Penghasilan merupakan pendapatan yang berbentuk uang. Seseorang yang memiliki penghasilan rendah maka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti, kebutuhan pangan, papan, maupun sandang. Seseorang yang memiliki pendapatan yang tinggi dapat menyisakan hasil pendapatannya untuk memutar kembali uang yang telah diperoleh agar dapat menghasilkan tambahan pendapatan. Sedangkan seseorang yang memiliki pendapatan rendah tidak dapat menyisakan ataupun memutar kembali uang yang diperoleh, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sangat kesulitan.
Seseorang orang yang pekerjaan jauh lebih ringan dan santai justru mendapatkan pendapatan yang tinggi karena lebih memiliki tanggung jawab yang besar. Berbeda dengan seseorang yang pekerjaannya jauh lebih berat malah mendapatkan penghasilan yang rendah, padahal sudah mengeluarkan tenaga yang cukup besar.
Menurut Djojohadikusumo (1989 : 20), pendapatan per kapita menunjukan tingkat hidup masyarakat dalam suatu wilayah. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah tersebut juga akan meningkat. Oleh karena itu pendapatan per kapita suatu wilayah sering kali menjadi tolak ukur dari ketidak berhasilan suatu daerah untuk menciptakan pembangunan yang pesat.
2.3. Upaya Yang Pemerintah Indonesia Lakukan Dalam Menanggulangi Kemiskinan
Era Orde Lama
Di Era Orde Lama pengentasan kemiskinanbukan prioritas.Pemerintah saat itu lebih fokus kepada pembangunan karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.Strategi pembangunan ekonomi model Orde Lama bersifatforward-looking dan nasionalistik.Pemerintahan Orde Lama ingin menanamkan fondasi berorientasi kedepan karena krisis identitas bangsa yang baru saja lepas dari penjajahan dari sangat genting untuk di tata kembali.
Sebenarnya, ada beberapa kebijakan pengentasan kemiskinan yang cukup baik dijalankan yakni reformasi lahan.Walaupun didorong oleh sentiment sosialisme yang ingin menghapuskan feodalisme gaya barat, namun hal ini patut di apresiasi karena pada saat itu sulit melihat seseorang tanpa melihat statusnya, dan peraturan ini menunjang siapapun yang ingin bekerja dan memperbaiki kehidupan perekonomiannya. Namun di akhir pemerintahan, tepatnya tahun 1966, terjadi gejolak krisis politik yang menyebabkan pendapatan per kapita menurun tajam.
Usaha pengentasan kemiskinan pada era pemerintahan Soekarno (orde lama) dimulai tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyatyang tertuang dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede). Berdasarkan TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola PembangunanNasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, pola pembangunan pada masa itu, lebih ditujukan untuk mewujudkan pemerataankesejahteraan rakyat.
Pada masa itu, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional.Namun pada pelaksanaannya, pembangunan justru terhenti dan penduduk miskin malah bertambah.Krisis politik pada tahun 1965 dan berdampak pada inflasi yang mencapai 650%.Namun, penyebabnya buakan hanya itu saja, melainkan pula beberapa faktor lainnya, yaitu:
Kurangnya pemahaman akaan pembangunan yang memberdayakan masyarakat (tidak berbasis rakyat)
Rakyat dijadiakn basis ideologi politik
Kurangnya kecakapan
Pemerintahan Orde Baru
Orde Baru mulai menjalankan roda pemerintahannya dengan warisan kemiskinan yang tinggi.Namun seiring waktu, situasi politik bisa dikendalikan dan mulai stabil kembali.Setelah itu mucullah kebijakan Pelita (Pembangunan Lima Tahun).Pelita adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.Pelita berganti sesuai dengan bergantinya kabinetPresiden Soeharto.
Kabinet Pembangunan II atau Pelita II
Kabinet Pembangunan III atau Pelita III
Kabinet Pembangunan IV atau Pelita IV
Kabinet Pembangunan V atau Pelita V
Kabinet Pembangunan VI atau Pelita VI
Kabinet Pembangunan VII atau Pelita VII
Tujuan tiap Pelita tidak semuanya sama. seperti Repelita I – IV adalah peningkatan kesejahteraan melalui program Sektoral & Regional.
Sedangkan Repelita IV – V adalah peningkatan kesejahteraanmelalui program Inpres Desa Tertinggal. Selain itu ada beberapa program lain yang dibuat di zaman ini, yaitu:
Program Pembangunan Keluarga Sejahtera
Program Kesejahteraan Sosial
Tabungan Keluarga Sejahtera
Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
GN-OTA
Kredit Usaha Tani
Pemerintahan Era Reformasi
Selepas krisis tahun 1998 yang melanda Indonesia, tidak banyak program yang pemerintah canangkan.Dari kepemimpinan Habibie hingga Megawati, kebijakan yang dibuat memiliki kecendrungan yang sama, yaitu pengentasan kemiskinan di daerah perkotaan.
Presiden BJ Habibie, Progam Jaring Pengaman Sosial, memperbesar pos subsidi dalam APBN melalui beras bersubsidi untuk masyarakat miskin, menyediakan dana pendidikan untuk anak dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1, beasiswa mahasiswa pada keluarga miskin sebanyak Rp. 500. 000, program padat karya, kenaikan gaji.
Berikut ini adalah program pengentasan kemiskinan era Habibie.
Jaring Pengaman Sosial
Program Penanggulangan Kemiskinan & Perkotaan
Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal
Program Pengembangan Kecamatan
Presiden Abdul Rahman Wahid, penyediaan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan dan perbaikan lingkungan rumah tinggal, pengembangan budaya usaha bagi masyarakat miskin, kenaikan gaji, pengadaan air bersih sebagai konpensasi kenaikan BBM pada masyarakat miskin kota, kompensasi di bidang pendidikan, kesehatan, OPK, beras murah, dan pelayanan angkutan umum akibat kenaikan BBM.
Secara umum program pengentasan kemiskinan era Abdul Rahman Wahid adalah sebagai berikut:
Jaring Pengaman Sosial
Kredit Ketahanan Pangan
Program Penangggulangan Kemiskinan & Perkotaan
Presiden Megawati, Pada tahun 2003 menganggarkan 23,3 trilliun untuk orang miskin, tarip listrik rendah bagi rumah tangga miskin, subsidi bunga murah untuk usaha mikro, memberi bantuan usaha kecil bagi rumah murah, subsidi pupuk agar terjangkau petani, peningkatan pelayanan gizi bagi keluarga miskin, kelompok rentan, pengungsi dan korban bencana.
Berikut ini adalah program pengentasan era Megawati:
Pembentukan Komite Penganggulangan Kemiskinan
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Pemerintahan Era Demokrasi
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dibentuk sebuah lembaga penganggulangan kemiskinan bernama Pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).Pemerintahan SBY menargerkan penurunan angka kemiskinan secara nasional sebesar 8 – 10 % pada akhir tahun 2014.Maka dari itu, pemerintah menurunkan Peraturan Presiden No. 15 tentang Percepatan Penanggualangan Kemiskinan yang didalamnya berisi pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).TNP2K merupakan tim lintas sector dan lintas pemangku kemiskinan di tingkat pusat untuk penanggulangan kemiskinan.
TNP2K dalam penanggulangan kemiskinan bersasaran dengan membentuk beberapa program klaster, yaitu klaster I, klaster II, klaster III, dan klaster IV.
Sasaran klaster I berbasis rumah tangga atau keluarga. . Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I
Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
Sasran kalster II adalah komunitas.Programnya berlandaskan prinsip pemberdayaan masyarakat.Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias)
PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)
PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas
PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)
Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)
PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua
PNPM Mandiri Perkotaan
PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)
PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanann (PNPM Mandiri-KP)
PNPM-Mandiri Pariwisata
PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim)
Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif
Saran klaster III adalah usaha mikro dan kecil.Program ini bertujuan untuk memberikan akses penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III yaitu:
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit Usaha Bersama (KUBE)
Sasaran kalaster IV adalah perluasan program pro rakyat yang brtujuan meningkatkan akses terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.
Program Rumah Sangat Murah.
Program Kendaraann Angkutan Umum Murah.
Program Air Bersih Untuk Rakyat.
Program Listrik Murah dan Hemat.
Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.
Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.
Menurut Nugroho & Dahuri, (2004 : 169) , ada 5 cara menanggulangi kemiskinan, yaitu :
Pemerintah harus mengurangi rasio ketergantungan penduduk. Peningkatan rasio ketergantungan salah satunya dapat terjadi karena ledakan penduduk yang tidak terkendali. Ledakan penduduk akan menimbulkan rasio ketergantungan anak. Rasio ketergantungan anak merupakan persentase penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) terhadap penduduk usia peoduktif (usia 14-64 tahun). Rasio ketergantungan anak digunakan untuk menunjukan besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap anak-anak di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu penurunan rasio ketergantungan anak dapat dilakukan dengan mengendalikan tingkat kelahiran, misalnya melalui intensifikasi program KB, intensifikasi perawatan ibu hamil dan menyusui, pengaturan kelahiran, pengaturan batas usia menikah, dll.
Peningkatan rasio ketergantungan juga dapat disebabkan karena ledakan penduduk usia lanjut (usia 65 tahun keatas). Ledakan penduduk lanjut usia akan menimbulkan rasio ketergantungan lanjut usia. Rasio ketergantungan lanjut usia merupakan persentase penduduk usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (usia 14-64 tahun). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap pendudukan lanjut usia di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Penurunan rasio ketergantungan lanjut usia dapat dilakukan dengan "menjaga" agar usia produktif penduduk semakin panjang. Tindakan yang dilakukan misalnya dengan memberikan keterampilan kepada penduduk, peningkatan kesehatan penduduk, perbaikan gizi sejak usia dini, dll. Penurunan rasio ketergantungan ini bersifat jangka panjang.
Pemerintah harus meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat harus diikuti dengan pemerataan pendapatan. Karena pendapatan tanpa pemerataan justru akan menimbulkan ketimpangan. Upaya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dapat dilakukan misalnya dengan perluasan lapangan kerja, pemberian bantuan usaha, perbaikan aturan pengupahan, dll.
Pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan misalnya dengan perbaikan sarana dan prasarana usaha, pemberian bantuan usaha, penjaminan kepastian usaha, dll.
Pemerintahan harus meningkatkan persentase tenaga kerja di sektor pertanian (TKP). Peningkatan persentase tenaga kerja di sektor pertanian dilakukan dengan cara membuat sektor pertanian dapat menjadi tempat untuk menggantungkan hidup sehingga sektor tersebut menjadi lebih menarik untuk dimasuki pekerja/calon pekerja. Cara tersebut dapat ditempuh dengan caraintensifikasi sektor pertanian, ekstensifikasi sektor pertanian, peningkatan/perbaikan nilai tukar petani, melibatkan petani dalam bisnis melalui kegiatan agro industri, dll. Pemerintah harus mampu merubah image bahwa sektor pertanian merupakan sektor tradisional yang kental dengan istilah produktifitas tenaga kerjanya rendah, upah rendah, sumber kemiskinan, konsumsi tenaga kerja sektor-sektor pertanian lebih rendah dibandingkan konsumsi tenaga kerja sektor industri, sektor subsisten yang kelebihan penduduk, dll. Sektor pertanian harus diciptakan lebih "sexy" agar menarik untuk dimasuki dan layak dijadikan sebagai gantungan hidup. Pemerintah harus melakukan pembangunan sektor pertanian melalui revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pembangunan masyarakat pedesaan sebagai pijakan untuk membawa masyarakat Indonesia keluar dari permasalahan kemiskinan.
Pemerintah harus meningkatkan persentase tenaga kerja di sektor industri (TKI). Selama ini sektor industri dianggap lebih menarik di banding sektor pertanian. Sektor industri juga lebih memberikan jaminan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sektor industri juga lebih banyak menghasilkan jumlah konsumsi yang lebih tinggi. Namun serapan tenaga kerja sektor industri lebih kecil dibandingkan sektor pertanian. Salah satu penyebabnya adalah sektor ini memerlukan persyaratan khusus yaitu keterampilan (skill) bagi tenaga kerjanya. Oleh karena itu upaya peningkatan persentase tenaga kerja di sektor industri dapat dilakukan dengan cara intensifikasi balai latihan kerja (BLK), intensifikasi sekolah-sekolah yang secara nyata memiliki kompetensi keterampilan bagi lulusan (sekolah kejuruan), pendidikan vokasi, dll. Jika calon tenaga kerja ini dibekali dengan skill tertentu, maka diharapkan tenaga kerja akan lebih mudah diserap oleh dunia industri.
BAB III
KESIMPULAN
Kesimpulan
Kesimpulan dari pembahasan diatas yaitu, kemiskinan di Indonesia bukanlah hal yang sepele melainkan sudah menjadi permasalahan yang cukup besar. Semakin maju negara Indonesia bukannya semakin berkurang masyarakat miskin namun akan semakin bertambah.
Banyak hal yang dapat menimbulkan kemiskinan yaitu, kurangnya pendidikan, pendapatan yang rendah, serta pengeluaran-pengeluaran pemerintahan yang lainnya yang justru semakin meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya dengan menaikan pendapatan masyarakat miskin atau melakukan pemerataan pendapatan per kapita agar masyarakat miskin bisa lebih sejahtera lagi kehidupannya, meningkatkan taraf pendidikan bagi warga miskin, dll.
DAFTAR PUSTAKA
https://laelyrakhmawati.wordpress.com/2014/04/21/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kemiskinan/
http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-kemiskinan-jenis-faktor.html
Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin.(2004). Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan.Jakarta: LP3ES.
Suharto, E. (2008). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama
Sukirno, Sadono. (2004). Makro Ekonomi.Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sukirno, Sadono. (2007). Ekonomi Pembangunan Jakarta: Penerbit Kencana
Suparlan, Parsudi. (1993). Kemiskinan di Perkotaan.Jakarta: Yayasan Obor Jakarta
1
