DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................
i
DAFTAR ISI .......................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................
1
A. Latar Belakang .......................................................................................
1
B. Rumusan Masalah ..................................................................................
2
C. Tujuan Penulisan ....................................................................................
2
BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................
3
A. Peran Pemerintah dalam Ekonomi ..........................................................
3
B. Barang dan Pasar .....................................................................................
5
C. Jenis Sistem Ekonomi .............................................................................
7
D. Anggaran Pendapatan Pemerintah ..........................................................
9
E. Efisiensi Pasar dan Eksternalitas ............................................................. 10 F. Kebijakan Publik untuk Mengatasi Eksternalitas ................................... 12 BAB III PENUTUP ............................................................................................ 15 A. Kesimpulan ............................................................................................. 15 B. Saran ........................................................................................................ 15 DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sember daya yang ada harus mampu menaksirkan potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Yang mana perekonomian harus ada tempat bertransaksi, salah satu tempat perekonomian yaitu pasar. Sistem ekonomi pun sangat beragam, Sistem ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Maka peran penting pemerintahan dalam memperhatikan ekonomi negara dalam berbagai hal seperti cara mengatur anggaran penerimaan negara, kemudian kebijakan dalan mengatasi eksternalitas negatif, dan berbagai hal yang lain. Maka saya dalam makalah kali ini akan memaparkan beberapa bab, dimana materi makalah tersebut saya mengutip dari berbagai sumber buku yaitu tentang peran pemerintah dalam ekonomi, barang dan pasar, jenis sistem ekonomi, Anggaran Pendapatan pemerintah, Efisiensi Pasar dan Eksternalitas, kebijakan Publik untuk mengatasi eksternalitas
B. Rumusan Masalah
1. Bagaiamana peran pemerintah dalam ekonomi? 2. Bagaimana barang dan pasar? 3. Bagaimana jenis sistem ekonomi? 4. Bagaimana Anggaran Pendapatan pemerintah?
1
5. Bagaimana Efisiensi Pasar dan Eksternalitas? 6. Bagaimana kebijakan Publik untuk mengatasi eksternalitas?
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam ekonomi 2. Mengetahui barang dan pasar 3. Mengetahui jenis sistem ekonomi. 4. Mengetahui Anggaran Pendapatan pemerintah. 5. Mengetahui Efisiensi dan Pasar Eksternalitas. 6. Mengetahui kebijakan publik untuk mengatasi eksternalitas.
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Peran Pemerintah dalam Ekonomi
Seperti disinggung di muka pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan. Untuk menyejahtrakan masyarakat diperlukan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, disamping terjadinya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sebagai sumber nafkah untuk mendapatkan pengahasilan guna membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan investasi baik oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh swasta yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka peran penting pemerintah di bidang ekonomi adalah bagaimana meendorong penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, serta pembukaan lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. 1 1. Terajaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikelompokan pada dua kelompok besar, yaitu kebutuhan berbentuk barang, seperti makanan dan minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya, serta kebutuhan berbentuk jasa, seperti penawaran kesehatan, perlindungan keamaanan dan sebagainya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan di atas diperlukan beraneka ragam barang dan jasa, yang pengadaannya memerlukan berbagai tahap dan proses. Tahap awal dari pengadaan barang dan jasa, yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat di masa mendatang, adalah melakukan melakukan investasi saat ini. Tanpa ada investasi saat ini sulit membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan 1
Henry Faizal Noor , Ekonomi Manajerial, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 429.
3
kehidupan di masa datang dapat terpenuhi. Pada hakikatnya setiap pemerintaha berfungsi mewakili negara dalam mencapai tujuannya. Misi utama dari dibentuknya suatu pemerintahan adalah menjalankan fungsi dan tugas negara. Pemerintahan sebagai penyelenggara
negara bertugas
melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat (publik). 2 2. Tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. Keberhasilan suatu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah,
sangat
ditentukan
oleh
kemampunnya
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu pemerintahan seyogianya perlu memikirkan kesejahtraan rakyat secara keseluruan, melalui penciptaan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Tugas pemerintahan di bidang ekonomi adalah meningkatkan dan melindungi
kesejahtraan
masyarakat
secara
berkelanjutan,
yang
diindikasikan oleh peningkatan Pendapatan Asli Masyarakat (PAM) dan Peningkatan Asli Negara melalui pengelolaan sumber daya ekonomi nasional yang tergambar dalam APBN, khusunya pada bagian penerimaan negara yang bukan dari utang. 3 Sedangkan tugas di luar ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus peningkatan kesejahtraan masyarakat.
B. Barang dan Pasar
Jika kita menelaah teori ekonomi konvensional, kebijakan fiscal itu dibuat karena terjadinya kegagalan mekanisme pasar. Apabila kegagalan mekanisme pasar ini terus terjadi, maka akan terjadi distorsi atau gangguan terhadap penawaran dan permintaan yang kemudian dapat mengganggu keseimbangan dari permintaan agregatif (AS) dan penawaran agregatif (AD) pada perekonomian tersebut.4
2
Ibid .,hlm. 430.
3
Ibid .,hlm. 431.
4
Adiwarman A. Karim , Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: RajaGrifindo Persada, 2008), hlm. 235.
4
Untuk lebih jelasnya, kita awali dengan membahas jenis barang terlebih dahulu. Ilmu Ekonomi memebedakan barang berdasarkan jenis sifatnya yaitu: 1. Private Goods: Private Good adalah barang yang dapat diproduksi (ditawarkan) secara lebih efisien oleh perusahaan swasta dalam sebuah pasar. 2. Public Goods: Public Goods adalah barang yang cenderung tidak dapat diproduksi (ditawarkan) secara efisien dalam jumlah sedikit oleh perusahaan swasta sehingga penawarannya kebanyakan dilakukan oleh pemerintah. Public Goods ini sendiri dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu:
5
a. Non-Excludable Goods Non-Excludable Goods adalah barang yang orang memerlukannya dimana orang lain tidak dapat dilarang untuk ikut menggunakan atau menikmatinya. b. Non-Revalrous Goods Non-Revalrous Goods adalah barang yang banyak orang dapat menggunakan
atau
menikmatinya
sekaligus
tanpa
mengganggu
kesenangan orang lain yang telah terlebih dahulu menikmatinya.
Pasar yang kompetitif akan menghasilkan Private Goods secara efisien. Produsen dapat memperoleh keuntungan dari menjual Private Goods tersebut karena orang-orang akan membayar untuk memperoleh atau menikmatinya. Sedangkan untuk barang yang Non-Excludable dan Non-Revalrous, produsen tidak dapat memperoleh keuntungan karena orang tetap dapat menggunakan atau menikmati barang tersebut tanpa harus membayar. Oleh karena itu Publik Goods akan lebih efisien bila diproduksi bukan oleh perusahaan swasta, tetapi oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengambil keuntungan dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat di mana
5
Ibid .,hlm. 236.
5
selanjutnya pemerintah dapat memperoleh dana dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat itu sendiri. 6 1. Distribusi Kita telah membahas mengapa pemerintah harus memproduksi Public Goods dan mengapa pemerintah mengenakan pajak pada masyarakat. Dalam masyarakat terdapat beragam jenis manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang terampil dan ada yang tidak terampil sehingga secara alamiahnya terjadi kesenjangan. Untuk itulah diperlukan distribusi agar kesenjangan ini dapat diperkecil. 2. Transfer Tunai Barang dan Jasa Pemerintah dapat melakukan dua cara distribusi pendapatan yaitu: a. Dengan melakukan transfer tunai. Hal ini dapat dilakukan melalui uang tunjangan/ uang transfer b. Dengan memberikan bantuan secara langsung berupa barang kepada orang-orang yang membutuhkan. 3. Kegagalan Pemerintah Dari pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa perusahaan swasta tidak dapat menyediakan Public Goods secara efisisen, oleh karena itu Public Goods harus disediakan oleh pemerintah. Dalam memproduksi Public Goods, pemerintah juga dapat menemui kegagalan karena adanya: 7 a. Inefisiensi dalam proses produksi b. Buruk atau kurangnya informasi.
C. Jenis Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Sistem-sistem ekonomi dibagi menjadi tiga,yaitu : 8
6
Ibid .,hlm. 237.
7
Ibid .,hlm. 238.
8
Tulus T.H. Tambunan , Perekonomian Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 2.
6
1. Sistem Ekonomi Kapitalis Menurut Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan pemilikan secara pribadi ialah untuk memperoleh suatu keuntungan/laba yang cukup besar dan hasil menggunakan kekayaan yang produktif. Jelas sekali bahwa motif mencari keuntungan/laba, bersama-sama dengan lembaga warisan dipupuk oleh hukum perjanjian sebagai mesin kapitalisme yang besar. Ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu sebagai berikut : a. Hak milik pribadi. b. Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. c. Motif kepentingan diri sendiri. d. Persaingan. e. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. f. Peranan terbatas pemerintah. Dalam ekonomi kapitalis ada tiga watak: a. Eksploitasi (pemanfaat sumber daya alam dan manusia secara maksimal) b. Akumulasi (penumpukan/pengumpulan modal) c. Ekspansi
(perluasan sumber daya alam dan manusia)
2. Sistem Ekonomi Sosialis Sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan
terpusat.
Adanya
distorsi
dalam
mekanisme
pasar,
menyebabkannya tidak mungkin bekerja secara efisien. Oleh karena itu, pemerintah atau negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian. Satu hal yang penting untuk dicatat berkenaan dengan sistem ekonomi sosialis bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital. Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi dalam dua sub-sistem, yaitu sistem ekonomi sosialis dari Maxis dan sistem ekonomi sosialisme demokrat. Sistem ekonomi Maxis/sistem ekonomi komando, di mana
7
seluruh unit ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen maupun pekerja, tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yaitu partai. 9 3. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sanusi menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi campuran di mana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda-beda. Ada sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem kapitalis/liberalis karena kadar kebebasan yang relatif besar atau persentase dari sistem kapitalisnya sangat besar. Ada pula sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem ekonomi sosial di mana peran kekuasaan pemerintah relatif besar terutama dalam menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, moneter/fisikal, dan lain-lain. Didalam sistem ekonomi campuran adanya camput
tangan
pemerintah
terutama
untuk
mengendalikan
kehidupan/pertumbuhan ekonomi, akan mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau kelompok swasta, juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib serta membantu golongan ekonomi lemah. 10
D. Anggaran Pendapatan Pemerintah
Dalam setruktur Anggaraan Pendapatan Belanja Negara
(APBN)
terdapat beberapa cara untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintah , antara lain:11
1. Melakukan bisnis 9
Ibid .,hlm. 3.
10
Ibid .,hlm. 5.
11
Adiwarman A. Karim , Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: RajaGrifindo Persada, 2008), hlm. 255257.
8
Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya
perusahaan
lainya,
dari
perusahaan
negara
ini
diharapkan
memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. 2. Pajak Pengimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidaksetabilan. 3. Meminjam Uang Pemerintahan dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumbersumber yang lainya dengan syarat yang harus dikembalikan dikemudian hari. masyrakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang bahwa dikemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.
E. Efisiensi Pasar dan Eksternalitas
Bab ini memperkenalkan dau perangkat analisis dasar dari ilmu ekonomi kesejahtraan-surplus konsumen dan surplus produsen- serta menjelaskan penerapanya guna mengevaluasi efisiensi pasar bebas. Dalam bab ini dijelaskan
pula
bahwa
kekuatan
penawaran
dan
pemerintah
dalam
mengalokasikan sumber daya secara efisien. Itu berarti meskipun setiap penjual dan pembeli di pasar hanya mengejar kesejahtraan masing-masing, interaksi mereka secara keseluruhan dibimbing oleh mekanisme dengan tidak nampak,
9
sedemikian
rupa
sehingga
mengarah
pada
suatu
ekuilibrium
yang
memaksimalkan keuntunggan total bagi setiap penjual dan pembeli . 12 Namun, ada suatu hal yang perlu dicermati. Kesimpulan kita bahwa efisien didasarkan pada sejumlah asumsi tentang bagaimana pasar bekerja. Jika asumsi-asumsi tersebut tidak terwujud, maka dengan sendirinya kesimpulan kita tidak berlaku. Berikut dua asumsi paling penting yang melandasi kita mengenai efisiensi pasar tersebut: 1. Pertama, kita berpegan pada asumsi bahwa pasar bebas itu merupakan pasar persaingan sempurna. Padahal dalam kenyataan sehari-hari, persaingan yang berlangsung di pasar sering jauh dari sempurna. Disebagian pasar, ada pembeli atau penjual tunggal (atau sekelompok kecil penjual/pembeli) yang sepenuhnya mengendalikan harga. Kemampuan suatu pihak dalam menentukan harga inilah yang disebut dengan sebagai kuasa/kekuatan pasar (market power). Keberadaan kuasa pasar mengakibatkan sebuah pasar menjadi tidak efisien karena menjauhkan harga dan kuantitas ideal dari penawaran dan permintaan ekuilibrium. 2. Kedua kita berasumsi bahwa hasil-hasil pasar hanya berkaitan dengan pembeli dan penjual dipasar tersebut. Padahal dalam kenyataannya, keputusan-keputusan para pembeli dan penjual kadang kala mempengaruhi orang-orang yang sama sekali tidak terlibat dalam interaksi pasar. Polusi adalah contoh klasik hasil interaksi pasar yang memengaruhi semua pihak, termasuk mereka yang tidak berpartisipasi di pasar. Dampak sampingan inilah yang lazim disebut sebagai eksternalitas (externalities), bisa dikatakan bahwa eksternalitas Yaitu dampak dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain, namun tidak membayar ataupun menerima kompensasi/ imbalan atas pengaruh itu. Pengaruh terhadap orang lain itu disebut eksternalitas negative jika bersifat merugikan. Sebaliknya,
12
N. Gregory Mankiw , Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1 , (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm.
190.
10
disebut eksternalitas positif jika bersifat menguntungkan 13. Yang mana eksternalitas menyababkan kesejahteraan di suatu pasar sesungguhnya tidak bisa bergantung semata-mata hanya berdasarkan penilaian pembeli atas suatu barang/jasa dan hitungan biaya yang dipikul penjual. Karena para penjual dan pembeli biasanya mengabaikan dampak-dampak sampingan tersebut dalam membuat keputusan apa dan berapa banyak yang akan mereka konsumsi atau produksi, maka ekuilibrium yang tercipta dipasar yang bersangkutan bisa jadi tidak akan efisien jiaka dilihat dari sudut pandang secara keseluruhan. Keberadaan suatu pasar dan eksternalitas merupakan dua fenomena yang menonjol yang disebut sebagai kegagalan pasar (market failure) yakni ketidakmampuan
sejumlah
pasar
yang
tidak
diregulasi
untuk
mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ketika para pasar gagal, adakalanya kebijakan publik dapat membantu memperbaiki situsasi, dan memperbaiki efisiensi ekonomi. Para ahli mikroekonomi mencurahkan leboih banyak perhatian untuk mempelajari gejala-gejala kegagalan pasar, dan jenis-jenis kebijakan yang paling tepat untuk memperbaikinya. Mesikpun pasar bisa saja dan memang seringkali gagal dalam mengalokasikan sumberdaya efisien, kemampuan mekanisme tangan tidak nampak dari pasar bebas itu tetaplahg sangat penting. Dibanyak pasar asusmi-asumsi yang kita pakai hadir secara utuh sehingga efisiensi pasar pun tercipta. Disamping itu, analisis kita mengenai ilmu ekonomi kesejahteraan dan efisinsi pasar berguna untuk memahami berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintahan. 14
13
N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Mikro (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 204.
14
N. Gregory Mankiw , Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1 , (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 191.
11
F. Kebijakan Publik untuk Mengatasi Eksternalitas
Apabila kebijakan eksternalitas menyebabkan pasar mengalokasikan sumber daya secara tidak efisien, pemerintah dapat merespons dengan dua cara. Kebijakan pemerintah dan kendali mengatur perilaku secara langsung. Kebijakan pasar memberikan insentif agar pengambil keputusan swasta memutuskan untuk mengatasi sendiri persoalanya. 15 Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas dengan memastikan
bahwa
perilaku tertentu wajib dilaksanakan atau dilarang. Sebagai contoh, membuang bahan kimia beracun ke sumber air merupakan kejahatan. Dalam kasus ini, biaya ekstrnal bagi masyarakat jauh lebih besar dari pada manfaat bagi pembuang bahan kimia itu. Pemerintah pun menerapkan kebijakan perintah dan kendali yang melarang tindakan ini sepenuhnya. Dalam merespons eksternalitas, pemerintah dapat tidak mengatur perilaku, tetapi menerapkan kebijakan berbasis pasar untuk menyelaraskan insentif swasta dengan efisiensi sosial. Sebagai contoh, seperti kita lihat, pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitas dengan menarik pajak atas kegiatan-kegiatan yang memiliki eksternalitas negatif dan menyubsidi kegiatan-kegiatan yang memiliki eksternalitas positif. Pajak yang dikenakan untuk memperbaiki pengaruh eksternalitas negatif disebut dengan pajak Pigovian (pigovian taxes).16 Dalam memahami kebijakan publik untuk mengatasi eksternalitas, lebih jelasnya sebaiknya kita memahami keterangan-keterangan sebagai berikut: 1. Apabila suatu transaksi antara penjual dan pembeli mempengaruhi suatu pihak ketiga secara langsung, pengaruh ini disebut dengan eksternalitas. Eksternalitas negatif, misalnya polusi, menyebabkan jumlah optimum secara sosial
di
masyarakat
lebih
kecil
daripada
jumlah
keseimbangan.
Eksternalitas positif, misalnya imbas/limpahan teknologi, menyebabkan
15
N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Mikro (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 214.
16
Ibid .,hlm. 215.
12
jumlah optimum secara sosial di masyarakat lebih besar daripada jumlah keseimbangan. 2. Pihak-pihak yang terpengaruh dengan eksternalitas terkadang dapat mengatasi persoalan secara pribadi (privately). Sebagai contoh, apabila suatu usaha menimbulkan eksternalitas bagi usaha lain, keduanya dapat menginternalisasi eksternalitas itu dengan cara melakukan merger. Cara lain, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengatasi persoalan itu dengan menegosiasikan kontrak. Menurut Teorema Coase, jika tidak dapat melakukan penawaran tanpa biaya, kita selalu dapat mencapai kesepakatan yang memungkinkan sumber daya dialokasikan secara efisien. Namu di banyak
kasus,
kesepakatan
sulit
dicapai
oleh
pihak-pihak
yang
berkepentingan sehingga teorema Coase tidak berlaku. 3. Apabila pihak-pihak swasta tidak dapat mengatasi persoalan eksternalitas seperti polusi secara memadai, pemerintahan sering campur tangan. Terkadang, pemerintah mencegah kegiatan yang tidak efisien di masyarakat dengan meregulasi perilaku. Terkadang pula, pemerintah menginternalisasi eksternalitas mengunakan pajak pigovian (pajak yang diberlakukan untuk memperbaiki dampak-dampak dari eksternaslitas negatif). Kebijakan publik lain adalah penerbitan izin. Sebagai contoh, pemerintah dapat melindungi lingkungan dengan menerbitka izin polusi dalam jumlah terbatas. Hasil akhirnya adalah kebijakan itu hampir sama kekuatannya terhadap para pelaku polusi dengan pajak Pigovian.
17
Ibid .,hlm. 223.
13
17
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
Setelah kita menelaah dan menjumpai beberapa materi diatas, bahwa kita pahami bahwa muka pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan. Salah satu kesejahtraan di bidang ekonomi di suatu negara misalnya, terajaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat, dan tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. Dari sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai belahan negara di muka bumi ini ada tiga sistem ekonomi yang digunakan yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Dalam suatu negara ada Anggaraan Pendapatan Belanja Negara
yang mana anggaran pendapatan
negara tersebut bisa didapat dari melakukan bisnis, pajak, atau meminjam uang. Dengan adanya kegiatan ekonomi menyebabkan ada dampak kepada pihak yang mendapatkan imbas yang biasa dinamakan eksternalitas, yang mana eksternalitas itu bisa berdampak positif atau negatif. Maka apabila eksternalitas negatif maka pemerintah harus berperan serta mengatasi eksternalitas negatif tersebut. Jadi perekonomian negara harus dikembangkan sehingga bisa tercapai suatu kesejahtaraa untuk masyarakat dalam suatu negara. B. Saran
Dari makalah yang telah penulis buat, mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan baik itu dari penulisan atau dari kata-katanya, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca, agar dapat memberikan motivasi atau nasihat guna memperbaiki makalah ini nantinya.
14
DAFTAR PUSTAKA
Karim, Adiwarman A, Ekonomi Makro Islam, Jakarta: RajaGrifindo Persada, 2008. Mankiw, N. Gregory, Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2003. Mankiw, N. Gregory, Pengantar Ekonomi Mikro, Jakarta: Salemba Empat, 2012. Noor, Henry Faizal, Ekonomi Manajerial, Jakarta: Rajawali Pres, 2011. Tambunan, Tulus T.H, Perekonomian Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
15
