KEBIJAKAN KEMENKES TENTANG AKREDITASI FKTP

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KEBIJAKAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar drg Kartini Rustandi, M.Kes.

Disampaikan pada Pelatihan TOT Pendamping Akreditasi FKTP Bapelkes Cilandak, Jakarta, 18 Jan s.d 1 Februari 2015

1


OUTLINE I. PENDAHULUAN II. AKREDITASI FKTP III. PENUTUP

2


PENDAHULUAN

3

MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH DI BERBAGAI BIDANG DENGAN MENEKANKAN PENCAPAIAN DAYA SAING KOMPETITIF PEREKONOMIAN BERLANDASKAN KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM DAN SDM BERKUALITAS SERTA KEMAMPUAN IPTEK YANG TERUS MENINGKAT

Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019

4


5

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009 Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes

RPJMN II 2010-2014 Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat

RPJMN III 2015 -2019 Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap

RPJMN IV 2020 -2025 Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia

KURATIFREHABILITATIF PROGRAM INDONESIA SEHAT

PROMOTIF - PREVENTIF

Perlaksanaan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif serta upaya prevensi dan promosi kesehatan dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan6 berkesinambungan

6

PROGRAM INDONESIA SEHAT Paradigma Sehat

Penguatan Yankes

Jaminan Kesehatan Nasional

Program

Program

Program

• Pengarusutamaan kesehatan dlm pembangunan • Prom prev sbg pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat

• Peningkatan Akses • Peningkatan Mutu • Regionalisasi Rujukan

• Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI dan Non PBI

Indikator

• Kota Sehat • Kecamatan Sehat

Indikator • Jml Kecamatan yg memiliki minimal 1 Puskesmas yg tersertifikasi akreditasi • Jml Kab/Kota yg memiliki minimal 1 RSUD yg terakreditasi

Tanda kepesertaan KIS – Kartu BPJS Indikator:

Total coverage 7

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM RPJMN 2015 -2019 (PERPRES N0. 2 TAHUN 2015)

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2. Meningkatnya pengendalian penyakit; 3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; 4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; 6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019

8

ARAH KEBIJAKAN PENINGKATKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BERKUALITAS DALAM RPJMN 2015 - 2019 : 1. PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR SESUAI STANDAR MENCAKUP PUSKESMAS (RAWAT INAP/PERAWATAN) DAN JARINGANNYA TERMASUK MENINGKATKAN JANGKAUAN PELAYANAN TERUTAMA DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN; 2. PENINGKATAN KERJASAMA PUSKESMAS DENGAN UNIT TRANFUSI DARAH KHUSUSNYA DALAM RANGKA PENURUNAN KEMATIAN IBU;

3. PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SISTEM AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR MILIK PEMERINTAH DAN SWASTA; 4. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR DENGAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN; 5. PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN BERBAGAI STANDAR GUIDELINE PELAYANAN KESEHATAN DIIKUTI DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASINYA; 6. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DENGAN FASILITAS SWASTA; 7. PENGEMBANGAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTER; SERTA 8. PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK, PELAYANAN PRIMER DAN PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT.


9

INDIKATOR & TARGET PEMBANGUNAN KESEHATAN ( RPJMN 2015 2019) No 1

2

3

Indikator

Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 346 (SP 2010) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013)

Target 2019 306 24 17,0

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta 32,9 (2013) (bawah dua tahun) (persen) Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013)

28,0

Prevalensi HIV (persen)

0,46 (2014)

<0,50

Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria

212 (2013)

300

Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)

25,8 (2013)

23,4

Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

15,4 (2013)

15,4

Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun

7,2 (2013)

5,4

245

Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

4

Status Awal

0 (2014)

5.600

Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal satu RSUD yang 10 (2014) 481 tersertifikasi akreditasi nasional Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi 71,2 (2013) 95,0 dasar lengkap pada bayi Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan


10

PERAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Mendukung peningkatan AKSES dan MUTU Pelayanan kesehatan pada masyarakat 1

Mendukung Pelaksanaan JKN 2 3

Mendukung pencapaian Indikator Kesehatan

5

STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Peningkatan Akses

1

2

3

Peningkatan Mutu Regionalisasi Rujukan

7


AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

13

AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum:  UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;  UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;  UU RI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian  UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  Perpres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.  Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019  Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN  Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik  Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

14

AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum: Permenkes No. 71 tahun 2013 ttg Pelayanan Kesehatan pada JKN:  Pasal 6 ayat 2: Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama juga harus telah terakreditasi. Permenkes No. 9 tahun 2014 ttg Klinik:  Pasal 38: 1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. 2) Setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi

Permenkes No. 75 tahun 2014 ttg Puskesmas:  Pasal 39 ayat 1: Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

15

AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Definisi:

Pengakuan terhadap Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter dan praktik dokter gigi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

16

MANFAAT AKREDITASI FKTP • BAGI DINKES PROV & KAB/KOTA : Sebagai WAHANA PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko • BAGI BPJS KESEHATAN : Sebagai syarat recredensialing FKTP • BAGI FKTP : 1. Memberikan keunggulan kompetitif 2. Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas .

3. Meningkatkan pendidikan pada staf 4. Meningkatkan pengelolaan risiko 5. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf 6. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja 7. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.

• BAGI MASYARAKAT ( PENGGUNA JASA) 1. Memperkuat kepercayaan masyarakat 2. Adanya Jaminan Kualitas

17

SASARAN AKREDITASI FKTP KOMPONEN PENILAIAN ADIMINISTRASI MANAJEMEN PUSKESMAS

UKM LAYANAN KLINIS

ADIMINISTRASI MANAJEMEN KLINIK

LAYANAN KLINIS

ADIMINISTRASI MANAJEMEN DPM

LAYANAN KLINIS

KATEGORI KELULUSAN AKREDITASI FKTP HAL Kategori Tingkat kelulusan

PUSKESMAS • Terakreditasi Dasar • Terakreditasi Madya • Terakreditasi Utama • Terakreditasi Paripurna

Jumlah 802 elemen Elemen penilaian (EP) Penilaian

KLINIK

DPM

• Terakreditasi • Tidak Terakreditasi

•Terakreditasi •Tidak terakreditasi

503 elemen penilaian

207 elemen penilaian

19

SYARAT KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS" TINGKAT DASAR" 100 80 60 40

75

75

60

60

60

20

20

20

20

20

0 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas

Kepemimpinan dan Manaj. Puskesmas

UKM yang Berorientasi Sasaran

Kepemimpinan dan Manajemen UKM

Layanan klinis yg berorientasi pasien

Manajemen penunjang layanan klinis

Peningkatan mutu Puskesmas

Sasaran kinerja dan MDGs

Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien

SYARAT KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS" TINGKAT MADYA" 100 80 60 40

75

75

75

75

60

60 40

20

40

40

0 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas









20

SYARAT KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS" TINGKAT UTAMA" 100 80 60 40

80

80

80

80

80

80 60

60

60

20 0 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas









SYARAT KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS" TINGKAT PARIPURNA " 100 80 60 40

80

80

80

80

80

80

80

80

80

20 0 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas









21

TAHAPAN AKREDITASI FKTP Tujuh (7) tahap proses Akreditasi FKTP 1. Proses Pelatihan 2. Proses Persiapan

3. Proses Pendampingan 4. Proses Pengajuan 5. Proses Survei

6. Proses Penetapan 7. Proses Pendampingan Pasca Akreditasi 22

Mekanisme akreditasi 9. Penerbitan sertifikat

Komisi Akreditasi

4. Meneruskan Permohonan ke komisi

3. Meneruskan permohonan Sesudah chek kesiapan 2. Check Kesiapan Fasyankes

Dinkes Prov

5. Menugaskan koordinator utk Membentuk tim surveior

8. Meneruskan Rekomendasi hasil survei Koordinator Surveior di Provinsi

Dinkes Kab

10. Meneruskan sertifikat Ke Kabupaten 6. Survei akreditasi 10. Menyerahkan sertifikat ke fasyankes

1. Mengajukan Permohonan akreditasi

Fasyankes

7. Rekomendasi Hasil survei 23

PENETAPAN AKREDITASI IDEAL

TRANSISI

LEMBAGA AKREDITASI FKTP YANG INDEPENDENT

KOMISI AKREDITASI FKTP • Mempersiapkan terbentuknya lembaga akreditasi yang independent. • Menetapkan akreditasi sebelum terbentuk lembaga akreditasi independent

24

NSPK AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Puskesmas 1. Standar Akreditasi Puskesmas

2. Instrumen Akreditasi Puskesmas

Klinik 3. Standar Akreditasi Klinik 4. Instrumen Akreditasi Klinik

7. Pedoman Pendampingan Akreditasi FKTP 8. Pedoman Survei Akreditasi FKTP 9. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP 10. Kurikulum Modul TOT Surveior FKTP 11. Kurikulum Modul TOT Pendamping FKTP 12. Kurikulum Modul Pelatihan Surveior FKTP 13. Kurikulum Modul Pelatihan Pendamping FKTP

dr/drg Praktik Mandiri 25 5. Standar Akreditasi

dr/drg Praktik Mandiri 6. Instrumen Akreditasi dr/drg

Praktik Mandiri

25

ROADMAP AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2015 -2019 1. Draft Permenkes Akreditasi FKTP 2. Draft SK Menkes tentang penetapan LAFPI 3. Draft SK Menkes tentang penetapan personalia LAFPI 4. Draft SK Dirjen BUK tentang penetapan pedoman Akreditasi Puskesmas dan Klinik 5. Terlaksnanya Uji coba implementasi akreditasi Puskesmas dan Klinik di 3 Provinsi 6. Terbentuknya Tim pendamping dan Tim surveior di 15 Provinsi terpilih

2019

2018

2017

5600 Puskesmas terakreditasi

2800 Puskesmas terakreditasi

2014

1400 Puskesmas terakreditasi 2016

700 Puskesmas terakreditasi 2015

350 Puskesmas terakreditasi Sumber : Perpres 2/2015 ttg RPJMN 2015-2019

26

ROADMAP IMPLEMENTASI AKREDITASI PUSKESMAS, TAHUN 2015 - 2019 TAHAP PERSIAPAN 2014

PENETAPAN NSPK AKREDITASI

PELATIHAN CALON PENDAMPING AKREDITASI

PELATIHAN CALON SURVEIOR AKREDITASI TERLAKSANANYA UJI COBA MODEL IMPLEMENTASI AKREDITASI 3 PROV TERSEDIANYA JUKNIS SBK TERLAKSANANYA WORKSHOP TEKNIS AKREDITASI (9 PROV TERPILIH) TERBENTUKNYA TIM AKREDITASI SELURUH PROVINSI DGN SK KADINKES PADA 9 PROV TERPILIH TERBENTUKNUA TIM AKREDITASI SELURUH KAB/KOTA DGN SK BUPATI/WALIKOTA TERSEDIANYA PETA LOKASI IMPLEMENTASI AKREDITASI PUSKESMAS 34 PROV THN 2015 -2019

TAHAP IPLEMENTASI 2015 TERSOSIALISASINYA NSPK AKREDITASI FKTP PADA 34 PROVINSI 1) PENETAPAN PMK AKREDITASI, 2) PENETAPAN KELEMBAGAAN AKREDITASI INDEPENDEN, TERLAKSANANYA TOT PENDAMPING AKREDITASI & PELATIHAN PENDAMPING AKREDITASI KAB/KOTA PADA PROVINSI TERPILIH

2016

TERLAKSANANYA akreditasi oleh lembaga Independen pda provinsi terpilih

2017

TERLAKSANANYA akreditasi oleh lembaga Independen pda provinsi terpilih

TERLAKSANANYA TOT PENDAMPING AKREDITASI & PELATIHAN PENDAMPING AKREDITASI KAB/KOTA PADA PROVINSI TERPILIH

2018

2019

TERLAKSANANYA akreditasi TERLAKSANANYA akreditasi oleh lembaga Independen pda oleh lembaga Independen provinsi terpilih pda provinsi terpilih

TERLAKSANANYA TOT PENDAMPING AKREDITASI & TERLAKSANANYA TOT PELATIHAN PENDAMPING PENDAMPING AKREDITASI & AKREDITASI KAB/KOTA PADA PELATIHAN PENDAMPING PROVINSI TERPILIH AKREDITASI KAB/KOTA PADA TERLAKSANANYA TOT CALON TERLAKSANANYA PELATIHAN TERLAKSANANYA PELATIHAN PROVINSI TERPILIH SURVEIOR AKREDITASI CALON SURVEIOR AKREDITASI CALON SURVEIOR AKREDITASI

TERLAKSANANYA TOT PENDAMPING AKREDITASI & PELATIHAN PENDAMPING AKREDITASI KAB/KOTA PADA PROVINSI TERPILIH

PENYIAPAN KAB/KOTA YANG PENYIAPAN KAB/KOTA YANG PENYIAPAN KAB/KOTA YANG PENYIAPAN KAB/KOTA YANG PENYIAPAN KAB/KOTA YANG AKAN MELAKUKAN AKAN MELAKUKAN AKAN MELAKUKAN AKAN MELAKUKAN AKAN MELAKUKAN AKREDITASI FKTP AKREDITASI FKTP AKREDITASI FKTP AKREDITASI FKTP AKREDITASI FKTP

TERLAKSANANYA WORKSHOP TERLAKSANANYA WORKSHOP TERLAKSANANYA WORKSHOP TEKNIS AKREDITASI ( 15 PROV TEKNIS AKREDITASI ( 5 PROV TEKNIS AKREDITASI (5 PROV TERPILIH) TERPILIH) TERPILIH) SERTIFIKASI AKREDITASI FKTP ( SERTIFIKASI AKREDITASI FKTP 2800 PUSKESMAS) ( 5600 PUSKESMAS)

SERTIFIKASI AKREDITASI FKTP SERTIFIKASI AKREDITASI FKTP SERTIFIKASI AKREDITASI FKTP ( 350 PUSKESMAS) ( 700 PUSKESMAS) ( 1400 PUSKESMAS)

AKREDITASI PUSKESMAS KRITERIA SELEKSI

PROSES AKREDITASI PUSKESMAS • • • • •

PENETAPAN PROV , KAB/KOTA PKM SIAP AKREDITASI

• • • • • • • • •

WORKSHOP TEKNIS TOT PENDAMPING/ SURVEIOR

MAGANG  CALON SURVEIOR BINTEK OLEH KOMISI SURVEI

KOMITMEN PEMDA (TERTULIS) KESIAPAN DANA APBD KETERSEDIAAN SDMK UNTUK DILATIH KETERSEDIAAN TIM AKREDITASI/ PENDAMPING TERLATIH DUKUNGAN OP, & STAKEHOLDER LAINNYA

MONEV

PERAN PUSAT, PROV, KAB/KOTA LANGKAH-LANGKAH AKREDITASI TEKNIS PENDAMPINGAN SISTEM PEBIAYAAN STANDAR & INSTRUMEN AKREDITASI PRESENTASI PUSKESMAS YG SUDAH TERAKREDITASI KESEPAKATAN ROAD MAP AKREDITASI FKTP KESEPAKATAN DATA 350 PUSKESMAS SIAP AKREDITASI SISTEM MONEV

SDM PEMBIAYAAN SPA

SUMBER DAYA FKTP TERAKREDITASI M U T U HAK AZASI MANUSIA

MANAGEMENT KEMENKES/ KOMISI AKREDITASI FKTP Regulasi (PMK Akreditasi FKTP), kebijakan, Standar,Instrument akreditasi FKTP

TARGET AKREDITASI PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2015 TOTAL: 350 (40 PERBATASAN, 310 DILUAR PERBATASAN) 10

17 5

21 5

6

3

KALTARA

7

5

8

3 23 1

3

5

3 21

2

17

18 77

37 35

4

5

9

TARGET AKREDITASI PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2016 TOTAL : 350 (40 PERBATASAN, 310 DILUAR PERBATASAN), KUMULATIF: 700 12

28 6

22 5

10

3

KALTARA

3

2

18

9

8 6

3 36 2

6

9

3 45

28

16 50

20 163

54 82

11

13

27

TARGET AKREDITASI PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2017 TOTAL: 700 (40 PERBATASAN, 660 DILUAR PERBATASAN), KUMULATIF: 1400 17

32 28

10

33 11

17

3

KALTARA

15

5

47

25

1

17

29

8

9 118

16

6

22

11 46

52

22 85

84 284

93 190

11

17

36

TARGET AKREDITASI PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2018 TOTAL: 1400 (DILUAR PERBATASAN), KUMULATIF: 2800 24

93 130

30

74 14

81

16

KALTARA

66

21

105

79

4

46

12 66

20

34 134

69

19

57

79 119

92

126

58 84 477

93 340

27

65

46

TARGET AKREDITASI PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2019 TOTAL: 2800 (DILUAR PERBATASAN), KUMULATIF: 5600 28

149 287

48

118 28

129

43

KALTARA

164

35

264

139

4

167

44 66

99

65 316

114

104

97

141 195

162

179

147 201 726

200 841

81

111

108


PENUTUP

34

PERAN PUSAT, PROVINSI & DINKES KAB/KOTA PELAKSANAAN AKREDITASI FKTP PEMERINTAH

KEGIATAN

SUMBER DANA

PUSAT

• Membentuk lembaga /komisi akreditasi • Operasional komisi akreditasi • Pelatihan TOT Surveyor • Pelatihan TOT Pendamping • Pelatihan Surveyor

APBN

PROVINSI

• Pelatihan Pendamping • Pelaksanaan Pendampingan oleh Tim Pendamping Prov.

KAB/KOTA

• Pelaksanaan Pendampingan ke Puskesmas oleh Tim Pendamping Kab/Kota. • Pelaksanaan survey FKTP oleh tim Survey Akreditasi FKTP

APBN (Dekon) APBD I APBD II

35

HARAPAN • PESERTA 1. 2. 3. 4.

HARUS MENGIKUTI SELURUH PROSES PELATIHAN UPAYAKAN LULUS DENGAN NILAI TERBAIK MEMEGANG KOMITMEN SEBAGAI PELATIH TIDAK MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PELATIH

• PELATIH/ FASILITATOR HARUS MENJAGA MUTU KELULUSAN

• PANITIA & BAPELKES CILANDAK MEMFASILITASI KELANCARAN PELATIHAN DENGAN MENYIAPKAN KEBUTUHAN PELATIHAN 36


Terima kasih 37

KEBIJAKAN KEMENKES TENTANG AKREDITASI FKTP

Recommend Documents