KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO : KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER MAKALAH
Ditulis untuk memenuhi tugas terstuktur matakuliah Makroekonomi Oleh Masruri (125020100111056) M. Burhanudin (125020100111037) M. Yusuf Rizaldi (125020100111090) Safaris Lutfi Z (125020100111028) Trio Agung (125020100111061)
Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2013
PENDAHULUAN Latar Belakang
Dalam konsep mengenai ekonomi makro terdapat beberapa kebijakan yang wajib ditempuh dalam rangka pengaturan sebuah perekonomian, karena aspeknya yang menyeluruh dan meliputi sebuah negara, maka kebijakan-kebijakan itu ditetapkan dalam rangka menaikkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Diantara kebijakan-kebijakan itu, terdapat dua pokok kebijakan penting yaitu berupa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dalam pelaksanaannya, kedua kebijakan ini saling mempengaruhi satu sama lain yang artinya bahwa kedua kebijakan ekonomi ini memiliki hubungan yang erat sehingga diperlukan pertimbangan pertimbangan khusus dalam mengatur keduanya agar terjadi singkronisasi. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Keempat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, agar dapat lebih memahami kaitan antara ekonomi empat sektor dengan kebijakan makroekonomi, maka ditulislah makalah ini sebagai sarana untuk pembelajaran lebih lanjut mengenai kebijakan makroekonomi.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari penulisan makalah ini adalah : 1.
Definisi kebijakan fiskal
2.
Definisi kebijakan moneter
3.
Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter.
Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan dari makalah ini adalah : 1. Agar lebih memahami materi mengenai kebijakan fiskal 2. Agar lebih memahami materi mengenai kebijakan moneter
3. Agar lebih memahami hubungan anatara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Manfaat Penulisan
Manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah untuk mampu mamehami lebih dalam lagi mengenai kebijakan ekonomi makro yang berupa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Selain itu juga supaya nantinya makalah ini dapat dimanfaatkan oleh orang banyak sebagai bahan acuan atau sebagai referensi dalam studi atau pembelajaran mengenai kebijakan makroekonomi yang berupa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
PEMBAHASAN
Dalam pertumbuhan dan pembangunan perekonomian modern yang mencakup lingkup makro terdapat beberapa kebijakan yang menjadi acuan. Acuan itu digunakan oleh suatu negara dalam upayanya untuk menyejahterakan penduduknya dalam lingkup atau
pandangan
makro
pula.
Oleh
karena
itu
terdapat
beberapa
kebijakan
makroekonomi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan suatu perekonomian. KEBIJAKAN FISKAL a.
Pengertian Kebijakan Fiskal Salah satu kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan fiskal. Dimana kebijakan
fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang sangat berkaitan erat dengan APBN. Adapun aspek yang berasal dari segi pendapatan negara adalah berupa bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan aspek pengeluaran negara berupa belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Dengan berperan dalam membantu
pemerintah
mengurangi
atau
menambah lingkaran bisnis, memberikan kontribusi ke arah pencapaian pertumbuhan perekonomian, mewujudkan kesempatan kerja supaya penuh, serta upaya untuk terbebas dari bahaya inflasi yang tinggi. b.
Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kebijakan fiskal sangat berkaitan erat dengan APBN karena APBN ini dapat
dikatakan sebagai cerminan dari kebijakan fiskal yang berkaitan erat dengan kebijakan tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Bila dilihat lebih jauh, pos penerimaan negara terdiri dari : 1.
Pajak Dahulu pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara yang
digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah sendiri. Namun sekarang meskipun masih menjadi sumber pendanaan yang utama, tetapi sudah ada alternatif lain yang dapat dijadikan sumber dana ta mbahan. 2.
Pinjaman Bank Sentral Pinjaman kepada bank sentral ini merupakan salah satu dari sumber pendanaan pemerintah setelah pajak. Berbeda dengan prinsip peminjaman bank bank yang bersifat kredit, peminjaman dana dari bank sentral tidak dapat dikatakan sebagai peminjaman dalam bentuk kredit. Hal ini dikarenakan bank sentral tidak bisa mencetak uang giral seperti bank-bank umum biasa, oleh karena itu cara dari peminjaman itu adalah dengan penambahan jumlah uang yang beredar. Maka pemberian kredit bank sentral kepada pemerintah ini bentuknya berupa pencetakan uang baru.
3.
Pinjaman Masyarakat dalam Negeri Cara lain dalam memperoleh dana adalah dengan meminjam dari masyarakat dalam negeri. Caranya adalah dengan mengeluarkan Obligasi dan menjualnya di pasar dalam negeri. Bila masyarakat (termasuk Bank-bank) membeli surat berharga ini, maka pemerintah memperoleh dana yang semula ada di masyarakat. Dan kemudian masyarakat ini memiliki Obligasi dari pemerintah. Cara yang dilakukan ini dinamakan open market operation (operasi pasar terbuka), dimana biasanya bank sentral bertindak sebagai agen pemerintah dalam melakukan open market operation ini.
4.
Pinjaman dari Luar Negeri Cara yang terakhir untuk memperoleh dana adalah dengan meminjam dari luar negeri. Caranya adalah dengan menjual Obligasi di pasar uang luar negeri. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menerima dana dalam bentuk mata uang asing atau devisa dan si pembeli diluar negeri menerima surat tanda berutang atau obligasi pemerintah Indonesia dengan disertasi janji kapan membayar kembali dan berapa bunganya. Cara ini lebih cocok digunakan apabila pemerintah membutuhkan dana dalam bentuk devisa. Sedangkan pos-pos dari pengeluaran pemerintah terdiri dari banyak aspek yang
diarahkan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai dimanfaatkan untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
serta
memperbaiki
kesejahteraan
aparatur
negara
termasuk
pensiunannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. b. Belanja barang. Anggaran belanja barang diarahkan untuk :
Mempertahankan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan
Mendukung
dinas dan pemeliharaan aset negara. kegiatan
pemerintahan
baik
operasional
maupun
nonoperasional. c. Belanja modal. Anggaran belanja modal dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengentasan kemiskinan. d. Pembayaran bunga utang. Dimanfaatkan untuk membayar utang dalam negeri dan luar negeri. Pembayaran utang dalam negeri dipengaruhi tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sedangkan pembayaran utang luar negeri bersumber dari pinjaman bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman lainnya. e. Belanja subsidi. Dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu, membantu usaha skala mikro, kecil, dan menengah, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. f. Belanja hibah. Dana hibah merupakan transfer yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain
atau kepada organisasi internasional. g. Bantuan sosial. Diberikan dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui lembaga nirlaba untuk melindungi dari risiko sosial. Misalnya bantuan sosial untuk program pendidikan, kesehatan, dan bantuan langsung kepada masyarakat miskin.
c.
Macam-macam Kebijakan Fiskal Berikut ini adalah macam-macam kebijakan anggaran pemerintah mengenai
kebijakan fiskal : 1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif. 2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih
besar
daripada
pengeluarannya.
Baiknya
politik
anggaran
surplus
dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. 3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget). Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. KEBIJAKAN MONETER a.
Pengertian Kebijakan Moneter Kemudian yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah adalah suatu usaha
dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan
output keseimbangan. Dimana lembaga yang berwenang dalam menangani kebijakan moneter adalah Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia membuat kebijakan-kebijakan yang diantaranya berupa penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Secara operasional, pengendalian
sasaran-sasaran moneter tersebut
menggunakan instrumen-instrumen seperti operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah. b.
Tujuan Kebijakan Moneter Sebenarnya tujuan dari penetapan kebijakan yang dilakukan oleh Bank
Indonesia dari kebijakan moneter tersebut adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter ( Inflation
Targeting
Framework )
dengan
menganut
sistem
nilai
tukar
yang
mengambang ( free floating ). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. c.
Macam-macam Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan
jumlah uang yang beredar. Misalnya dengan cara Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa menurunkan suku bunga, hal ini secara tidak langsung dapat menurunkan minat masyarakat untuk menabung dan akan cenderung memanfaatkan uang mereka untuk hal yang lain. 2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Misalnya dengan diberlakukannya kenaikan tingkat suku bunga, yang kemudian efeknya bagi masyarakat adalah mereka cenderung terpacu untuk menabungkan uangnya di bank daripada untuk dimanfaatkan dalam bentuk yang lain.
d.
Instrumen Kebijakan Moneter Selanjutnya, kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen
kebijakan moneter, yaitu antara lain : 1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. 2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. 3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. 4. Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. CAMPURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER Penerapan kebijakan ekonomi dalam dunia nyata misalnya di suatu negara tidak cukup hanya dengan menggunakan satu kebijakan saja, dimana setidaknya harus ada percampuran antara dua kebijakan yang nantinya dapat saling memperkuat satu sama lain. Karena bila terjadi pengaruh kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara bersamasama namun tidak memperhatikan kesesuaian antar keduanya malah justru akan memperlemah dari kebijakan masing-masing. Dengan demikian, untuk dapat mencapai tujuan kebijakan ekonomi secara optimal diperlukan adanya suatu pembauran kebijakan yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lain yagn dalam hal ini merupakan perpaduan antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Sebagaiman telah ketahui bahwa adanya kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan surat berharga, kemudian pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat suku bunga, dan tingkat suku bunga itulah akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan
upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga. Dari situ dapat dilihat bahwa untuk memaksimalkan peran antara keduanya, diperlukan adanya campuran antara kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara bersama-sama namun dengan memperhitungkan pengaruh saling mendukung atau bersinergi antara keduanya, sehingga dari kebijakan yang saling mendukung itu dapat diperoleh suatu formula kebijakan yang baik dalam perannya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu negara. Secara koseptual, koordinasi antara kebijakan fiskal dengan moneter dapat dilakukan melalui beberapa skenario, yaitu : (1) kebijakan moneter ekspansif/ kebijakan fiskal ekspansif, (2) kebijakan moneter kontraktif/ kebijakan fiskal ekspansif, (3) kebijakan moneter ekspansif/ kebijakan fiskal kontraktif, (4) kebijakan moneter kontraktif/ kebijakan fiskal kontraktif. Sebagai contoh, apabila bauran kebijakan moneter-fiskal dapat dilakukan secara terkoordinasi, maka skenario kebijakan 1 dan 4 merupakan skenario kebijakan yang paling efektif diterapkan untuk tujuan kebijakan yang bersifat counter-cyclical seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam pengamatan empiris dapat dilihat bahwa apabila perekonomian mengalami resesi yang berkepanjangan, kebijakan moneter dan fiskal yang sama-sama ekspansif dan dikoordinasikan sangat tepat untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan pengaruh yang moderat pada perkembangan suku bunga. Sejalan dengan
itu,
kebijakan
moneter
dan
fiskal
yang
sama-sama
kontraktif
dan
dikoordinasikan sangat bermanfaat bagi upaya untuk mengurangi laju ekspansi kegiatan perekonomian. Sementara itu, skenario kebijakan 2 dan 3 akan menghasilkan pengaruh yang saling meniadakan, dan hasil akhirnya sangat tergantung pada kekuatan pengaruh relatif antara kebijakan moneter dan fiskal. Secara empiris, kombinasi kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif belum banyak diamati. Namun, untuk kombinasi kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif, bukti empiris menunjukkan bahwa skenario kebijakan ini cenderung mendorong peningkatan suku
bunga keseimbangan pasar sehingga dapat menghambat kegiatan investasi oleh masyarakat. Disini dapat dicontohkan bila misalkan pemerintah ingin mengurangi beban pengeluarannya akan tetapi perekonomian tetap bisa ekspansi dengan cara : 1. Menaikan pajak pendapatan lalu diiringi dengan 2. Menaikan suku bunga perbankan dengan cara menaikan suku bunga sertifikat bank central 3. Mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pos-pos yang bersifat non rutin (misalnya biaya perjalan pejabat negara) Sedangkan bila Pemerintah ingin menghambat konsumsi masyarakat terhadap barang impor dan menggalakan ekspor dilakukan penggabungan kebijakan fiskal dengan moneter dengan cara : 1. Mempertinggi pajak impor terutama untuk jenis barang mewah 2. Menurunkan kuota impor atas barang tertentu 3. Pengawasan valas 4. Memberi rangsangan ekspor (menyediakan fasilitas kredit ekspor dengan bunga sangat rendah) 5. Melakukan kebijakan devaluasi
KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal intinya adalah kebijakan pemerintah yang berpijak pada pengaturan penggunaan dari penerimaan dan pengeluaran negara, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang berpijak pada pengaturan stabilisasi mata uang sebuah negara dengan bermacammacam caranya, yang tentunya sangat menentukan baik tidaknya sebuah perekonomian. Oleh karena itu bila kedua kebijakan ini dipadukan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan bersinergi akan menghasilkan sebuah kekuatan dalam suatu perekonomian. Kemudian dari situ dampaknya akan menyebar ke segala sektor yang menyangkut pertumbuhan dan pembangunan sebuah perekonomian.
Daftar Pustaka
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ve d=0CFsQFjAH&url=http%3A%2F%2Felearning.gunadarma.ac.id%2Fdocmodul%2Fke bijakan_fiskal_moneter%2Fbab2kebijakan_fiskal.pdf&ei=cI5PUfTICM6mrAeP2ICQBw&usg=AFQjCNHdVU4A2anAO8nw k6TS3IGJ8UwO-g&bvm=bv.44158598,d.bmk http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Tujuan+dan+Tuga s/ http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ve d=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Frepository.binus.ac.id%2Fcontent%2FA0024%2 FA002494763.ppt&ei=fltQUdqEKorsrAfe_oCIDA&usg=AFQjCNEJTSShLqLfP0nRBYelYh uzQ3Qn4w&bvm=bv.44158598,d.bmk
http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan+Kebijakan+Moneter/ http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2105265-pengertiankebijakan-fiskal/ http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakanfiskal-instrumen-serta-penjelasannya http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2194008-pengeluaran-negarapengeluaran-pemerintah-pusat/
Boediono. 1982. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2. Yogyakarta: BPFE Solikin, Perry Warjiyo. 2003. Kebijakan Moneter DiIndonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan
LEMBAR KONTRIBUSI
No
Nama Anggota
Kontribusi
1
Masruri
Browsing di Perpustakaan
2
M. Burhanudin
Browsing di Internet
3
M. Yusuf Rizaldi
Mengetik
4
Safaris Lutfi Z
Mengetik, Mengedit
5
Trio Agung
Mengetik
