dr. I Wayan Suryanto Dusak, Sp.OT (K) Ketua Komite PPI RSUP Sanglah Denpasar
1
Backround
2
3
4
SUMBER INFEKSI Endogenous
Exogenous
Self infection
Cross infection
HAIs
Autogenous
Environmental
5
HAIs (Health care Associated Infections) Istilah yg dipakai utk menggantikan Inf. Nosokomial Infeksi yg terjadi stlh >48 jam MRS dan bisa didpt stlh KRS Infeksi yg tjd pd pasien selama proses perawatan di RS/Fasyankes yg bukan dlm masa inkubasi saat MRS Termasuk infeksi yg didpt di RS tetapi timbul saat KRS Tmsk infeksi pd petugas RS/fasyankes yg diperoleh karena pekerjaannya (okupasi) 6
MENGAPA perlu PPI ? • Peningkatan kasus-2 penyakit infeksi (new emerging, emerging- dan re-emerging diseases) • RS dan Fas. Yan. Kes lainnya harus mampu memberikan pelayanan yg bermutu,akuntabel serta meminimalkan risiko infeksi kepada nakes, pengunjung dan pasien RS • Gambaran mutu yan RS 7
DASAR HUKUM • SK Menkes No 270/MENKES/2007 ttg Pedoman Manajerial PPI di RS dan Fas Yankes Lainnya • SK Menkes No 382/Menkes/2007 ttg Pedoman PPI di RS dan Fas. Yankes Lainnya • SK Menkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 ttg SPM RS • SE Dirjen Bina Yanmed No.HK.03.01/III/3744/08 ttg Pembentukan Komite PPI RS & Tim PPI RS 8
KEBIJAKAN KEMENKES DALAM BIDANG PPI RS 1. Kewajiban RS melaksanakan program PPI dan struktur tim PPI RS tercantum dalam : • Kepmenkes no 270/2007 tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya o Membentuk Komite PPI dan Tim PPIRS yang langsung berada dibawah koordinasi Direktur o Memiliki IPCN purna waktu 1 : 100 – 150 TT • Surat Edaran Dirjen Bina Yanmedik no. HK.03.01/III/3744/08 tentang Pembentukan Komite dan Tim PPI di RS
• Kepmenkes No 382/2007 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya • Pedoman Surveilans PPI 9
KEBIJAKAN KEMENKES DALAM BIDANG PPI RS
2. Standar penerapan PPI di RS tercantum dalam Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di RS tahun 2012 3. PPI Sebagai salah satu penilaian akreditasi RS (Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor: HK02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi RS)
10
STRATEGI INTERVENSI 1. Kebijakan → SK Menkes, SK Dirut RS → Komite PPI dan Tim PPIRS 2. Adanya IPCN purna waktu 1 : 100-150 TT 3. Capacity Building → ToT dan Pelatihan 4. In House Training RS 5. Surveilans PPIRS 6. Monitoring dan evaluasi → Laporan dan Supervisi 7. Akreditasi RS → Implementasi PPI 8. Regional Trainer Linkage 11
• Komite dan Tim PPI di Fasyankes • Tenaga Terlatih/IPCN
•Manajemen:
• Sarana dan Prasarana
•Komitmen Direktur RS/Ka Fasyankes
• Alokasi Anggaran
•Update Regulasi
• Pedoman PPI
•Utilisasi Komite/Tim PPI di Fasyankes •Penggunaan anggaran untuk menunjang PPI di fasyankes •Teknis:
1.
RS Model/Pengampu
2.
Revitalisasi & Peningkatan kuantitas + Kualitas Regional Trainers
3.
Penerapan PPI sesuai standar
4.
Lulus akreditas nasional
•Pelatihan, TOT, MOT •Pelaksanaan surveilans HAIs •In House Training •Pencatatan & Pelaporan •Monitoring & Evaluasi
12
ORGANISASI PROFESI (OP)
PERDALIN
PERSI
KARS
POKJA PPI FASYANKES
KEMENKES
KEMENKES
KOMITE PPRA
KOMITE PATIENT SAFETY
DINKES 13
TUJUAN PROGRAM PPI Meningkatkan mutu layanan RS dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
Melindungi nakes & masy dari penularan penyakit menular (Emerging Infectious Diseases) Menurunkan angka penularan HAIs (Hospital Associated Infections) 14
ORGANISASI PPI DIREKTUR UTAMA / DIREKTUR
KOMITE PPI
DIREKTORAT
DIREKTORAT
KOMITE LAIN
TIM PPI
15
KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFEKSI DI RSUP SANGLAH DENPASAR DASAR HUKUM :
SK DIRUT NO. HK.03.05/SK-IV.D23/20384/2010 TANGGAL 12 NOVEMBER 2010 ttg KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RSUP SANGLAH DENPASAR REVISI
SK DIRUT NO. HK.03.05/IV.C.11-D23/4386a/2014 Tanggal 3 April2014 16
STRUKTUR ORGANISASI KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RSUP SANGLAH DENPASAR Direktur Utama SMF-SMF INSTALASI UPM BIDANG/BAGIAN
Komite PPI Sekretaris Komite PPI
Tim Penanggulangan HIV/AIDS
Tim PPI RS
Tim PPI TB
Koordinator IPCN
Ka Ur PPI Blok A (IPCN)
Ka Ur PPI Blok B (IPCN)
Ka Ur PPI Blok C (IPCN)
IPCLN IPCLN IPCLN IPCLN
IPCLN IPCLN IPCLN IPCLN
IPCLN IPCLN IPCLN IPCLN
Ka Ur PPI Blok D (IPCN) IPCLN IPCLN IPCLN IPCLN
17
KOMITE PPI KRITERIA: 1. Mempunyai minat dalam PPI. 2. Pernah mengikuti Diklat dasar PPI, tdr dr: •
• •
•
Ketua, sebaiknya dokter (ICD), berminat, peduli, memiliki pengetahuan, pengalaman, mendalami masalah infeksi, mikrobiologi klinik, atau epidemiologi klinik. Wakil Ketua Sekretaris, sebaiknya perawat senior (ICN), disegani, berminat, mampu memimpin, aktif. Anggota 18
TIM PPI Tim PPI terdiri dari Perawat PPI IPCN dan 1 (satu) dokter PPI setiap 5 (lima) Perawat PPI.
RS diwajibkan memiliki IPCN (Infection Prevention and Control Nurse) purna waktu, dgn rasio 1 (satu) IPCN utk tiap 100 - 150 TT. IPCN dpt dibantu beberapa IPCLN (Infection Prevention and Control Link Nurse) dari tiap Unit. 19
TUGAS KOMITE PPI
Antara lain :
• Membuat dan mensosialisasikan kebijakan PPI - RS. • Melakukan investigasi dan penanggulangan masalah / KLB infeksi nosokomial bersama tim PPI. • Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yg sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yg menggunakan. • Menerima laporan Tim PPI & membuat laporan kepada Direktur. 20
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN • Monitoring o Dilakukan oleh IPCN, IPCLN o Dilakukan setiap hari check list o Ada fomulir • Evaluasi o Dilakukan oleh Tim PPIRS @ 1 bulan o Dilakukan oleh Komite PPIRS @ 3 bulan
• Pelaporan o Laporan tertulis kepada Direktur 1 bulan o Laporan rutin harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, tahunan. 21
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SP Min) RUMAH SAKIT terkait PPI SK Menkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 ttg SPM RS :
1. Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih 75%)
(standar
2. Tersedianya Alat Pelindung Diri (standar ≥ 60%) 3. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana (standar 100%)
4. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas (standar 100%) 5. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi di RS/HAIs (standar ≥ 75%) 22
DUKUNGAN MANAJERIAL Memperpendek waktu pasien berada di fasyankes dengan mempercepat pelayanan Menerbitkan SOP/kebijakan terkait upaya PPI Diklat bagi petugas PPIRS dan sosialisasi SOP Menyediakan APD yang sesuai dan siap pakai bagi petugas dan pasien Medical Check Up berkala bagi petugas yang dicurigai terinfeksi / bekerja di wilayah infeksi Monev
23
KENDALA SAAT INI Komitmen pimpinan RS masih rendah utk menerapkan PPIRS Reward kepada IPCN ( Infection Prevention and Control Nurse ) belum jelas Turn over petugas terlatih PPI tinggi Dinkes belum memahami pentingnya program PPI di RS sehingga tidak mampu memantau 24
Lanjutan...
Program PPIRS terkait dg perubahan perilaku nakes → tdk mudah
Terlaksananya program PPI RS sangat tergantung pada perubahan perilaku petugas Belum optimalnya sinergisme antara program PPI dengan surveyor akreditasi Masih terbatasnya anggaran untuk program PPI nasional
25
KESIMPULAN Program PPI penting untuk mendukung keselamatan pasien, petugas & pengunjung thd kemungkinan terjadinya HAIs (Hospital Acquired Infections). Program PPI mrpkn program yg penting untuk meningkatkan mutu layanan RS dan fasyankes lainnya. Dibutuhkan komitmen pimpinan fasyankes untuk memberi contoh utama perubahan perilaku & dukungan pembiayaan Setiap RS & fasilitas kes. lainnya wajib melaksanakan PPI mendukung keberhasilan pelayanan kesehatan di seluruh bidang pelayanan di RS 26
Lanjutan……. Untuk keberhasilan program PPI, RS hrs memiliki IPCN purna waktu yang berkompeten dan mampu berkomunikasi dg seluruh lintas unit RS harus memiliki IPCN purna waktu RS harus mengalokasikan anggaran dan membuat jenjang karir yg jelas kpd Tim PPIRS terutama IPCN Perlu pembentukan Tim PPI sebagai pelaksana program Perlu kerjasama internal RS (antar SMF, PPRA, Patient safety) dan eksternal antar RS, Dinkes , profesi, KARS, PERSI dan stakeholder terkait lainnya Diklat PPI harus ditingkatkan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas 27
28
