KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL DALAM DAL AM MEN MENDUK DUKUNG UNG UP UPA AYA PEMERA PEME RAT TAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Disampaikan: Drs. Supriadi, M.Si Asisten Deputi Urusan Wilayah Strategis Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus pada: Focus group Discussion Disc ussion Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Terpadu (KAPET) Lombok, 26 Nopember 2013
Pendahuluan
Kesenjangan antar daerah merupakan salah satu isu kebijakan yang sejak lama menjadi perhatian pemerintah. Meskipun tingkat kesenjangan antar wilayah semakin membaik, namun pemerintah masih perlu meningkatkan ‘intervensi’ kebijakan untuk terus mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PN-10 RPJMN 2010-2014 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik)
Dengan pengukuran terhadap 6 kriteria dasar: 1) Perekonomian Masyarakat; 2) Sumberdaya Manusia; 3) Infrastruktur; 4) Kemampuan Keuangan Lokal; 5) Aksesibilitas, dan 6) Karakteristik Daerah. Saat ini ada 183 kabupaten yang masuk katagori daerah tertinggal tertinggal (indeks dibawah rata-rata nasional).
Untuk mempercepat konektivitas antar daerah tertinggal di sepanjang koridor ekonomi dan di sekitar pusat pertumbuhan, dalam rangka penguatan daya saing dan skala investasi daerah tertinggal Kementerian PDT mengupayakannya melalui peningkatan kerjasama antardaerah dengan pendekatan R e g i o n a l M a n a g e m e n t (RM) bersinergi dengan 2 revitalisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
Sebaran 183 Kabupaten Lokus dan Fokus KPDT No
Wilayah
Jumlah Kab
%
1.
SUMATERA
46
25%
PAPUA
2.
JAWA & BALI
9
5%
19% 19%
3.
KALIMANTAN
16
9%
4.
SULAWESI
34
19%
5.
NUSA TENGGARA
28
15%
6.
MALUKU
15
8%
7.
PAPUA
33
19%
JUMLAH
183
KBI 30% KTI 70%
SUMATERA 25% 25%
MALUKU 8%
JAWA-BALI 5% KALIMANTAN
NUSA TENGGARA
100%
15% 15%
Wilayah
SULAWESI
9%
19% 19%
Jumlah Kab
%
KBI
55
30%
KTI
128
70%
183
100%
JUMLAH
3
PETA PET A LOKAS LOKASII 183 KABU KABUP PATEN DAERAH TERTINGGAL
DAERAH TERTINGGAL DAERAH MAJU
Akan dikeluarkan
Keluar 50 kab
50 kab
2009
2004
199 kab
DOB 34
2014
183 kab 4
KERANGKA STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
6
SASARAN CAPAIAN PPDT DALAM RPJMN 2010-2014 DAN DIREKTIF PRESIDEN NO 1.
INDIKATOR
Persentase Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)
LANGKAH STRA STRATEGIS TEGIS
2.
3.
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal/perbatasan pada tingkat hulu; Mengembangkan perekonomian lokal yang fokus pada sektor unggulan; Meningkatkan konektifitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi di daerah tertinggal khususnya di wilayah timur melalui pelayanan keperintisan laut. Meningkatkan kerjasama antar daerah dengan pendekatan RM . Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan terintegrasi yang sesuai dengan permasalahan utama dan karakteristik ketertinggalan masing-masing daerah. Mengembangkan inisiatif proaktif pemerintah daerah. Meningkatkan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan dan Meningkatkan sarana pendidikan dan kesehatan, k esehatan, contohnya membangun sekolah berasrama (boarding school) di daerah dengan kondisi geografisnya sulit dan permukiman tersebar, tersebar, serta membangun rumah dinas bagi tenaga pendidikan dan kesehatan Membuka dan meningkatkan akses terhadap pusat pelayanan dasar khususnya di daerah terpencil dan terisolir Meningkatkan insentif untuk menarik menarik tenaga pendidikan dan 8
STRATEGI DASAR KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Peningkatan Pemanfaatan Potensi Wilayah
Pengembangan Infrastruktur Daerah KESENJANGAN
Penanganan dan Pengembangan Daerah Khusus
Peningkatan Investasi dan Perekonomian Daerah DAERAH TERTINGGAL
KEMISKINAN
Penguatan Modal Sosial dan Lingkungan Hidup
PENGANGGURAN
Peningkatan Kualitas Manusia
9 9
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan; 2. Percepatan Percepatan pembangun pembangunan an dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi. Tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. 3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayahwilayah tertinggal dan terpencil, terpencil , sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya pembangunannya dengan daerah lain. 4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetanggal
PRIORITAS KEGIATAN KEMENTERIAN PDT TAHUN 2013 - 2014
Upaya pengentasan 50 kabupaten tertinggal (minimal) tahun 2014; Mendukung 6 Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI); Mendukung Klaster 4 Program Pro Rakyat
Fokus Kegiatan dilakukan melalui: melalui : 1. Pengemba Pengembangan ngan Komodita Komoditas s Unggulan Unggulan Kabupate Kabupaten n (PRUKAB) 2. Pengembangan Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu (Bedah (Bedah Desa) 3. Pengembangan Pengembangan Infrastruktur Dasar Daerah Daerah Tertinggal (Sosial, Ekonomi, Energi, Transportasi, dan Infotel) di dukung Penguatan Kelembagaan Masyarakat &
PERAN KPDT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL DI KSN DAN MP3EI Kebijakan mainstreaming KPDT antara lain: •
BEDAH DESA
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN KABUPATEN (PRUKAB)
REGIONAL MANAGEMENT (RM) BERSINERGI DENGAN KAPET, DALAM KORIDOR EKONOMI MP3EI
•
Bedah desa (Integrated Rural Development) merupakan metode manajemen pelaksanaan pembangunan perdesaan yang digunakan untuk mengelola penyediaan input dan proses kegiatan secara terpadu. Program bedah desa mengintegrasikan transformasi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan fisik dalam tata ruang wilayah dan kawasan perdesaan di daerah tertinggal ter tinggal secara terpadu dan berkelanjutan.
Pengembangan potensi unggulan desa minimal tiga jenis PRU-KAB, untuk memberikan multiplier effect bagi penciptaan lapangan kerja di perdesaan, penyerapan tenaga kerja atau pengurangan tingkat pengangguran, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan/pendapatan masyarakat perdesaan di kabupaten tertinggal. •
RM : pengelolaan wilayah sebagai produk pelaksanaan regionalisasi desentralistik, platform yang dibentuk para aktor regional terkait untuk memobilisasi dan merealisasikan inisiasi pembangunan regional melalui kaidah profesionalisme dalam menghadapi permasalahan pembangunan, melalui pengembangan hubungan kerjasama antardaerah yang saling menguntungkan, dinamis untuk mencapai tujuan bersama bersama..
•
KAPET: salah satu KSN dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, KAPET: Ekonomi, yaitu Kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang cepat tumbuh untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah wilayah yakni meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia.
•
MP3EI: terdiri 6 Koridor Ekonomi, melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan MP3EI: ekonomi dengan cara mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi lain, serta infrastruktur pendukungnya.
SINERGI PROGRAM ANT ANTAR AR SEKTOR (K/L DAN SKPD) MELALUI PENDEKATAN KEWILAYAHAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KAWASAN PERDESAAN “TIDAK SINERGIS ANTAR ANTAR SEKTOR, DI SUATU KAWASAN”
KAWASAN PERDESAAN “SINERGIS ANT A NTARSEKTOR, ARSEKTOR, DI SUATU KAWASAN”
SINERGI SINE RGI RM DALAM PENGE PENGEMBANG MBANGAN AN WILA WILAY YAH STRA STRATEGI TEGIS S14 “Koridor Ekonomi (MP3EI): KAPET – KSCT - RM”
KAPET – KSCT – RM: merupakan pendekatan pengembangan wilayah berbasis kekuatan ekonomi lokal, dalam pengembangan pengembangan kawasan, diperlukan SINERGI SINERGI dalam dalam perencanaan dengan sinkronisasi penyusunan program pembangunan antarsektor terkait. Sehingga lokasi RM dapat diintegrasikan pada kawasan-kawasan yang sudah dideliniasi dalam cakupan KSCT dan wilayah KAPET.
KAPET merupakan perwujudan kepedulian (affirmative policy) Pemerintah berdasarkan amanat KAPET merupakan UUD 1945 terkait tanggung jawab negara dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nasional, sedangkan
KSCT akan menjadi sentra produsen (hulu) dari KAPET, sementara koridor ekonomi melalui KSCT pengembangan konektivitasnya akan menghubungkan sentra-sentra KSCT ke KAPET dalam bentuk klaster ekonomi kawasan, dan pusat-pusat pertumbuhan MP3EI/KEK.
RM fokus pada pengelolaan KAD pada bidang tertentu yang disepakati (misal: pengelolaan potensi ekonomi/produk ekonomi/produk unggulan unggulan yang sama antar daerah, pengelolaan infrastruktur infrastruktur antar antar daerah, pengelolaan lingkungan antar daerah, dsb) melalui komitmen pembagian peran dan share antar daerah, misal: wilayah produksi, wilayah industri dan pemasaran). RM merupakan inisiatif Pemerintah Daerah berbasis pada kesamaan tujuan dan bargaining position, dikembangkan berdasarkan perencanaan dari bawah bawah dituangkan dan disepakati dalam Forum Regional (FR), menjadi Renstra 5 tahunan dan Renaksi 1 tahunan disusun pengelola RM (Bappeda Provinsi) melalui mekanisme Musrenbang & Musyarawah FR RM tiap tahun, serta Rencana Bisnis yang disusun bersama stakeholders swasta terkait. terkait .
Untuk mendukung Revitalisasi KAPET, RM yang BERADA DI WILAYAH KAPET Renaksinya disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Renaksi KAPET & RTRWP/RTRWK
MEMBANGUN KAWASAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADU ANTARA KAPET-KPBPB-KEK Minapolitan Kab. B
Kawasan strategis sebagai pendorong pengembangan ekonomi ekonomi daerah dimana :
KARET
Kab. A
KAPET
1. KAPE KAPET T meru merupa paka kan n kawa kawasa san n untu untuk k meningkatkan nilai tambah KSCT komoditas unggulan. (Dalam KAPET terdiri KSCT/RM, Agropolitan, Minapolitan) sebagai sentra produsen bahan baku komoditas unggulan, pemerataan KAPET pertumbuhan,, pertumbuhan
PERIKANAN
PUSAT KAPET
MP3EI KAKAO
KEK Agropolitan
RM
KPBPB
Kab. C Kab. D
2. KPBP KPBPB/ B/KE KEK/ K/MP MP3E 3EII mer merup upak akan an pusat pertumbuhan: pusat pusat industri/ perdagangan/ pasar, pasar, jasa (sebagai hilir) percepatan pertumbuhan 3. Ketig Ketigan anya ya dih dihub ubun ungk gkan an den denga gan n sistem konektivitas yang fungsional dalam hubungan hulu-hilir
PROGRESS 14 RM TAHUN TAHUN 2013 20 13 (8 RM BISA BERSINERGI DENGAN 5 KAPET) PROV.. ACEH PROV
1. RM BEUJADI
1. KAPET BAD
PROV. KALBAR
2. RM SINGBEBAS, 3. RM KAPUAS
2. KAPET KHATULISTIWA KHATULISTIWA
PROV. SULTENG
4. RM NAROSO
3. KAPET PALAPAS ALAPAS
PROV. NTB
5. RM JONJOK BATUR, BATUR, 6. RM PULAU SUMBAWA SUMBAWA
4. KAPET BIMA
PROV. NTT
7. RM PULAU TIMOR, 8. RM PULAU SUMBA
5. KAPET MBAY MBAY
STATUS RM YG STATUS BERSINERGI DENGAN KAPET 5 RM SUDAH MOU : RM BEUJADI, RM SINGBEBAS, RM NAROSO, RM JONJOK JONJOK BATUR, RM SUMBAWA SUMBAW A (RENCAN (R ENCANA A AKSI MASIH DIREVIEW DAN ADA YG BELUM DISUSUN) 3 YG BELUM MOU: RM KAPUAS, RM KAWASAN NTT, RM SUMBA (BELUM ADA RENCANA AKSI)
CONTOH SINERGI RM JONJOK BATUR DAN RM SUMBAWA BERSINERGI DENGAN KAPET BIMA (PROV. NTB)
RM JONJOK JONJ OK BATUR BATUR Kab Lombok Tengah Kab Lombok Barat Kab Lombok Timur
RM PULAU SUMBAWA Kab Sumbawa Barat, Kab Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima, Kota Bima
KAPET BIMA (Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu) 17
PERAN MP3EI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI WILA WILAY YAH DI DAERAH TERTINGGAL 1. Peningkata Peningkatan n produktivitas produktivitas dan dan nilai tambah tambah pengelola pengelolaan an sumber sumber daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan. 2. Pembangun Pembangunan an ekonomi ekonomi yang beragam beragam dan inklusif inklusif,, dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi, agar semua wilayah di Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing. 3. Sinergi Sinergi pembangun pembangunan an sektoral sektoral & wilayah wilayah guna meningk meningkatkan atkan keunggulan komparatif & kompetitif regional, nasional, global. 4. Pembangun Pembangunan an konektivit konektivitas as yang terintegr terintegrasi asi antara antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi untuk membuka akses daerah, khususnya daerah tertinggal. tertinggal. 5. Pemberian Pemberian insentif insentif fiskal fiskal dan non-fiska non-fiskal, l, kemudahan kemudahan peraturan peraturan,, perijinan,pelayanan publik dari Pemerintah Pusat dan Daerah, 18
PERANAN KPDT DALAM MENDORONG INTEGRASI & SINERGI KSN (KAPET), RM & MP3EI Terkait PDT Dalam MP3EI: Daerah Tertinggal harus dapat ditingkatkan pembangunan ekonomi wilayahnya, sehingga kemajuan pada koridor-koridor ekonomi dapat memberikan sinergi terhadap PPDT disekitar koridor ekonomi serta menggerakkan dan mempercepat pengelolaan potensi ekonomi di daerahdaerah tertinggal secara optimal. Dampaknya, agar pada masa datang posisi tingkat perkembangan perekonomian daerah-daerah tertinggal dapat diupayakan sejajar dengan daerah lain yang lebih maju. KEBIJAKAN DAN STRATEGI: 1. Melakukan Melakukan Fungsi Fungsi Fasilitasi, Fasilitasi, Koordin Koordinasi, asi, Sinkroni Sinkronisasi, sasi, dan Akseleras Akselerasii Pembangunan Daerah Tertinggal. Tertinggal. 2. Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijaka Kebijakan n Mainstreaming Mainstreaming KPDT KPDT:: Bedah Bedah Desa, Prukab, Prukab, Pengembangan Wilayah Strategis melalui peningkatan KAD dengan pendekatan Regional Management (RM) 3. Pemb Pemberian erian Dana Dana Dekonsent Dekonsentrasi rasi pada 9 Provins Provinsii dalam Pengem Pengembangan bangan 14 RM (2013), dan 13 Provinsi Tahun Tahun 2014. 4. KPDT Sebagai Sebagai Ketua Alternate Alternate Dalam Monitori Monitoring ng Dan Evaluasi Evaluasi Implementas Implementasii PPDT di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku .
Tujuan, Lingkup & Output Kegiatan Dekonsentrasi Fasilitasi Pengembangan RM TUJUAN : meningkatkan peran provinsi dalam pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinanan untuk: pembentukan, penguatan, dan pengembangan RM di daerah tertinggal. Lingkup dan Output: Output:
1. Pembentukan, penguatan dan pengembangan Regional Managemen (RM)
Output: Terlaksananya MoU antar kepala daerah kabupaten/kota untuk bekerjasama dalam pengembangan ekonomi wilayah strategis dengan pendekatan RM (bagi yang belum); belum);
2. Koordinasi dan Monev dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan RM bersinergi dengan Revitalisasi KAPET dalam rangka penguatan daya saing dan skala investasi daerah tertinggal, sesuai kesepakatan bersama Output: Output:
a. Terbentuknya kelembagaan dalam upaya penguatan dan pengembangan RM b. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam
rangka pembentukan, penguatan kelembagaan RM di tingkat regional dan nasional, dan dalam penyusunan Rencana Rencana Aksi Pengembangan Pengembangan RM; RM; c. Terlaksananya Musyarawah Rencana Pembangunan Regional yang melibatkan pemerintah daerah dalam lingkup RM dan stakeholder terkait.
3. Pengembangan jejaring kerjasama antar stakeholder pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta atau masyarakat pelaku usaha, serta unsur perguruan tinggi dalam pengelolaan RM Output: Output: Terbangunnya jejaring kerjasama stakeholder dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan rencana rencana aksi pengembangan pengembangan RM.
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan RM
Output: Tersusunnya dokumen Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengembangan RM yang disepakati pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota terkait RM.
LOKASI DEKON TAHUN 2013 PENGEMBANGAN RM NO 1
PROVINSI ACEH
RM BERSINERGI DENGAN KAPET 1.
BIDANG KERJASAMA
RM Beujadi (Bireun, Pidie Jaya, Jaya, Pidie Pidie)) KAPET Banda Aceh Darussalam (Kota Banda Aceh, kab: Aceh Besar, Pidie)
Kakao dan Padi
RM Like Toba (Samosir , Karo, Karo, Dairi , Simalungun, Humbahas, Tapanuli Utara, Pakpak Barat ) Utara,
Pariwisata
2
SUMATERA UTARA
2.
3. RM Nias (Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Gunungsitoli ) 3
4
BENGKULU
KALIMANTAN BARAT
4. RM Janghiangbong (Rejang Lebong , Kepahiang, Lebong )
Pariwisata Darat
5.
RM KAUKUS SETARA KUAT (Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Selatan, Kaur, Lampung Barat, UKU Selatan) Selatan)
Pertanian/perkebunan
6.
RM Si Singb ngbebas (Singkawang, Bengkayang, Sambas) Sambas) KAPET Khatulistiwa (Kota Singkawang, Kab: Bengkayang, Sambas,
Pariwisata & perdagangan didukung industri & agrobisnis
Sanggau, Sintang, Landak , Kapuas Hulu Hulu)
&
Perikanan
7. RM Kapuas (Sanggau, Kapuas Hulu, Sekadau, Sintang, Melawi ) Melawi ) 5
SULAWESI SELATAN
8. RM Aksess (Bulukumba, Bantaeng , Jeneponto, Sinjai , Selayar ) KAPET Pare-Pare (Kota Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang)
Rumput laut dan jagung
6
SULAWESI TENGAH
9. RM Naroso (Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Kota Palu ) KAPET Palapas (Palu, Donggala, Parigi Moutong, Sigi )
Peternakan Kakao
7
NUSA TENGGARA
10.RM Jonjokbatur (Lombok: Timur, Barat, Utara, Tengah, Kota Mataram) Mataram)
Pariwisata didukung Ekonomi Kreatif
BARAT
11. RM P. Sumbawa (Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima ) KAPET Bima (Kab: Bima, Dompu, Kota Bima )
Jagung dan Sapi
NUSA TENGGARA
12. RM Kawasan NTT (Kupang, TTU, TTS, Ngada Ngada,, Belu) Belu) Kapet Mbay (Kabupaten Ngada , Pulau Flores)
Sapi
TIMUR
13. RM Sumba (Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba) Sumba)
8
PAPUA
(sapi)
dan
INTEGRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN UNTUK PPDT MELALUI RM KEBIJAKAN NASIONAL
Pasar Domestik, Nasional, Internasional
Sektor perindustrian: kebijakan perindustrian: kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan, teknologi pengolahan Sektor perdagangan: kebijakan perdagangan: kebijakan Pasar Nasional dan internasional/ekspor
RENAKSI RM (Kawasan Pusat Pertumbuhan)
Sektor hukum: kebijakan branding produk unggulan/ HAKI Sektor energi dan komunikasi: kebijakan peningkatan jaringan listrik dan telekomunikasi Sektor PU/ Perhubungan: Penyediaan infrastruktur jalan nasional dan irigasi, pelabuhan, bandara
Daerah Tertinggal
Daerah Maju Daerah Tertinggal
Sektor Pertanian, Perikanan: Kebijakan distribusi sarana prasarana produksi, teknologi pengolahan
Daerah tertinggal/ Perbatasan
KEBIJAKAN PROVINSI Kebijakan :penyediaan infrasturktur jalan provinsi, kebijakan standar upah, kerjasama antar provinsi
KEBIJAKAN KABUPATEN Kebijakan : penyediaan infrastruktur jalan kabupaten, kebijakan perpajakan dan pungutan, pengendalian dampak
Daerah Tertinggal/ Perbatasan
INTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN (MP3EI, KEK, FTZ, FTZ , KAPET, KAPET, RM) RM BEUJADI
RM LAKE TOBA
RM KAPUAS
RM SINGBEBAS
RM PAPUA BARAT RM PAPUA
RM PALAPAS RM SUMBAR
RM SERAM RM AKSESS RM JONJOK BATUR
RM (2013) : 9 Prov, 14 RM RM (2014) : 4 Prov, 4 RM)
RM NIAS
RM KAUKUS SETARA SETARA KUAT KUAT
RM JANGHIANGBONG
RM SUMBAWA
RM TIMOR RM SUMBA
A. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diperlukan dukungan keberlanjutan komitmen K/L dan Daerah, baik dalam kerangka kebijakan & kerangka alokasi anggaran yang berpihak pada daerah tertinggal. Utamanya fokus pada upaya peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan IPM di DTnuntuk pencapaian sasaran PN 10 RPJMN 2010-2014. B. SINERGI Pembangunan Pembangunan berbasis kewilayahan kewilayahan dalam dalam Pengelolaan Pengelolaan RM, KSCT dan Kapet Kapet melalui Kerjasama Antar Daerah adalah PENTING karena: 1. RM fasilitasi fasilitasi KPDT dibentuk dibentuk dengan dengan memperhatika memperhatikan n situasi situasi dan kondisi kondisi regional regional yang ada serta berdasarkan keinginan (visi) para stakeholder regional, hal tersebut sejalan era Otonomi Daerah dengan organisasi pengelola RM yang dibentuk berdasarkan inisiatif daerah (bottom ( bottom up). up). 2. Kapet atas fasilititas fasilititasii Kementer Kementerian ian PU PU dan dan Kemenko Kemenko Perekonomia Perekonomian n sedang sedang melakukan revitalisasi dan reformulasi KAPET untuk menjamin percepatan pembangunan dan optimalisasi pengembangan ekonomi di wilayah KAPET yang secara spasial sebagian besar wilayah sekitarnya masih banyak daerah tertinggal. 3. Banyak Banyak lokasi lokasi Kapet Kapet berimpita berimpitan n dengan dengan lokasi lokasi RM, RM, sehingga sehingga terdapa terdapatt dua organi organisasi sasi pengelola wilayah (RM dan Kapet); 4. Perlu sinkronisas sinkronisasii kegiatan kegiatan lembaga lembaga Kerjasa Kerjasama ma Antar Antar Daerah (Regionalisa (Regionalisasi/RM), si/RM), KSCT, Kapet, Biro KAD, dll, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendanaan organisasi dalam mencapai tujuan PPDT. 24
