DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................ 2 1.1
Latar Belakang ...................................................................................... 2
1.2
Tujuan Tujuan ................................. .................................................. ................................. ................................. ................................. ................ 3
1.3
Sasaran Sasaran ............................... ................................................ ................................. ................................. ................................. ................ 3
1.4
Sistematika Penulisan ........................................................................... 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................. ......... ................... ................... ................... ................... .................. .................. .............. ..... 4 2.1
Pengertian Daerah Tertinggal ................................................................ 4
2.2
Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal.................. ......... .................. .................. ................... ................ ...... 5
2.3
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal ......... ............ ......... ... 5
2.4
Teori Strategic Planning ........................................................................ 6
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH ............................................................... 8 3.1
Gambaran Umum Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti ................ ................. .......... ....... 8
3.1.1
Kependudukan ............................................................................. 10
3.1.2
Pendidika Pendidikan n............................... ................................................ ................................. ................................. .................... ... 10
3.1.3
Ketanagakerjaan .......................................................................... 12
3.2
Potensi Kabupaten Kepulauan Meranti ................... .......... ................... ................... .................. ........... 12
3.3
Permasalahan Kabupaten Kepulauan Meranti ................... .......... ................... .................. ........ 14
BAB IV METODE PENELITIAN ......................................................................... 16 4.1
Penyusunan Isu Strategis .................................................................... 16
4.2
Analisa SWOT SWOT ................... ......... ................... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ........... 16
BAB V ANALISA ANALISA ........................................ ......................................................... .................................. ................................. ...................... ...... 18 4.1
Analisa Penentuan Penentuan Isu Strategis .................. ......... ................... ................... .................. ................... ............ .. 18
4.2
Analisa Tinjauan Tinjauan Internal dan Eksternal.................. ......... ................... ................... .................. ........... 21
4.3
Perumusan Strategi dan Program Penanganan................... ......... ................... ................ ....... 23
BAB VI KESIMPULAN ....................................................................................... 29 DAFTAR PUSTAKA.................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... ................... ................... ................ ....... 30
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Permasalahan
kemiskinan
merupakan
suatu
hal
yang
kompleks
membutuhkan intervensi semua pihak secara bersamaan dan terkoordinasi antar pihak. Kemiskinan telah membuat banyak masyarakat tidak mendapatkan beberapa aspek penting dalam kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap pelayanan publik yang kurang, hingga tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi masyarakat miskin (Syahza, 2012). Dalam penanggulangan kemiskinan banyak ditemui permasalahan – permasalahan yang menghambat pengentasan kemiskinan. Pemerintah sebagai salah satu stakeholder yang menangani pengentasan kemiskinan sering terkendala terkait komitmen, sering kali program yang berjalan tidak berkelanjutan. Peran dari dunia usaha juga serta masyarakat pada umumnya belum optimal (Romus, 2013). Pembangunan di wilayah Riau sendiri belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat perdesaan di wilayah pesisir. Kesenjangan yang terjadi antara wilayah perdesaan serta wilayah perkotaan dianggap terlalu jauh sehingga tidak meratanya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan tersebut lebih memihak kepada ekonomi perkotaan sehingga wilayah perdesaan tidak mengalami pertumbuhan signifikan dalam aspek ekonomi (Syahza, 2012). Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang merasakan kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Banyak daerah tertinggal yang terdapat di Kepulauan Meranti yang memiliki luas sekitar 3.707.84 km². Kepulauan yang memiliki 5 (lima) kecamatan dengan penduduk sebanyak 216.329 jiwa masih belum merasakan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Syahza, 2012). Menurut data yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti (2010), dari 73 desa yang terdapat di Kepulauan Meranti, 59 diantaranya merupakan daerah tertinggal. Sekitar 35% (15.876 KK) dari total Kepala Keluarga di Kepulauan Meranti merupakan keluarga miskin. Hal tersebut mengindikasikan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini belum mencapai masyarakat lapisan bawah. Sehingga diperlukan strategi
2
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Permasalahan
kemiskinan
merupakan
suatu
hal
yang
kompleks
membutuhkan intervensi semua pihak secara bersamaan dan terkoordinasi antar pihak. Kemiskinan telah membuat banyak masyarakat tidak mendapatkan beberapa aspek penting dalam kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap pelayanan publik yang kurang, hingga tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi masyarakat miskin (Syahza, 2012). Dalam penanggulangan kemiskinan banyak ditemui permasalahan – permasalahan yang menghambat pengentasan kemiskinan. Pemerintah sebagai salah satu stakeholder yang menangani pengentasan kemiskinan sering terkendala terkait komitmen, sering kali program yang berjalan tidak berkelanjutan. Peran dari dunia usaha juga serta masyarakat pada umumnya belum optimal (Romus, 2013). Pembangunan di wilayah Riau sendiri belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat perdesaan di wilayah pesisir. Kesenjangan yang terjadi antara wilayah perdesaan serta wilayah perkotaan dianggap terlalu jauh sehingga tidak meratanya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan tersebut lebih memihak kepada ekonomi perkotaan sehingga wilayah perdesaan tidak mengalami pertumbuhan signifikan dalam aspek ekonomi (Syahza, 2012). Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang merasakan kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Banyak daerah tertinggal yang terdapat di Kepulauan Meranti yang memiliki luas sekitar 3.707.84 km². Kepulauan yang memiliki 5 (lima) kecamatan dengan penduduk sebanyak 216.329 jiwa masih belum merasakan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Syahza, 2012). Menurut data yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti (2010), dari 73 desa yang terdapat di Kepulauan Meranti, 59 diantaranya merupakan daerah tertinggal. Sekitar 35% (15.876 KK) dari total Kepala Keluarga di Kepulauan Meranti merupakan keluarga miskin. Hal tersebut mengindikasikan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini belum mencapai masyarakat lapisan bawah. Sehingga diperlukan strategi
2
khusus untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kepulauan Meranti. 1.2
Tujuan Tujuan
yang
akan
dicapai
dalam
penyusunan
laporan
ini
yaitu
mengimplementasikan teori dan konsep manajemen perkotaan. 1.3
Sasaran Adapun sasaran penelitian yang digunakan dalam mencapai tujuan
penyusunan laporan yaitu : 1) Mengidentifikasi Mengidentifikasi kasus manajemen manajemen perkotaan yang yang terdapat di wilayah wilayah studi 2) Menganalisa isu, potensi, dan permasalahan manajemen perkotaan di wilayah studi 3) Merumuskan strategi dan program penanganan mengguakan pendekatan strategic planning pada wilayah studi. 1.4
Sistematika Penulisan Dalam penulisan laporan ini terdapat sistematika penulisan yang terdiri
dari bab serta subbab-subbab di dalamnya meliputi: BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini berisi latar belakang, tujuan, sasaran, serta sistematika penulisan dalam laporan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini berisi tinjauan teori yang akan digunakan dalam tahap identifikasi dan analisa. BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI Pada bab ini berisi gambaran umum wilayah studi. BAB IV METODE PENELITIAN Pada bab ini berisi eksplorasi perangkat/instrumen yang dapat digunakan dalam pengelolaan kasus BAB V ANALISA Bab ini berisi rumusan isu manajemen perkotaan yang terjadi pada kasus studi, rumusan skema penanganan, serta kasus dan strategi dan progam penanganannya. BAB VI KESIMPULAN Bab ini berisi kesimpulan laporan serta rekomendasi.
3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Pengertian Daerah Tertinggal Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik
Indonesia (2004) daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan Perencanaan Pemba ngunan Nasional (2004) wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya, wilayah tertinggal dalam kerangka penataan ruang nasional didefenisikan sebagai wilayah budidaya yang secara ekonomi jauh tertinggal dari rata-rata nasional, baik akibat kondisi geografis, maupun kondisi sosial beserta infrastrukturnya. Pengertian yang lebih umum menyebutkan bahwa wilayah tertinggal merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan keterbatasan aksesibilitasnya
ke
pusat-pusat
pemukiman
lainnya.
Hal
inilah
yang
menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari pedesaan lainnya dalam mengikuti dan memanfaatkan hasil pembangunan nasional dan daerah. Adapun ciri-ciri kondisi wilayah tertinggal di pulau-pulau terpencil menurut Bappenas (2004) yaitu sebagai berikut : a) Kondisi masyarakat pulau-pulau kecil di wilayah terpencil masih sangat marjinal b) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengolahan, khususnya terhadap pulau-pulau yang terpencil sulit dijangkau dan tidak berpenghuni. c) Kondisi pulau di perbatasan umumnya pulau-pulau yang sangat kecil sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun akibat kegiatan manusia. d) Adat istiadat, budaya dan agama masyarakat pulau-pulau kecil yang spesifik.
4
2.2
Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik
Indonesia (2004) penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria daerah dasar yaitu : (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia, (3) prasarana dan sarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah, dan (6) berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar Negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik. Selanjutnya
menurut
Kementerian
Negara
Pembangunan
Daerah
Tertinggal Republik Indonesia (2004) , kriteria dasar bagi daerah tertinggal adalah sebagai berikut : 1) Kualitas SDM di daerah tertinggal relatif lebih rendah di bawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. 2) Tersebar dan terisolirnya wilayah-wilayah tertinggal akibat keterpencilan dan kelangkaan sarana dan prasarana wilayah. 3) Terbatasnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi bagi upaya pengembangan ekonomi lokal. 4) Terdapat gangguan keamanan dan bencana yang menyebabkan kondisi daerah tidak kondusif untuk berkembang. 5) Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki akses yang sangat terbatas kepada pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. 2.3
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program
pengembangan kawasan tertinggal, terdapat kebijakan-kebijakan sebagai langkah penyelesaian wilayah tertinggal yang dirumuskan oleh Bappenas (204) yaitu : 1) Meningkatkan kemampuan komunitas adat terpencil (KAT) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai aspek kehidupannya agar mampu menanggapi perubahan sosial budaya dan lingkungan hidupnya.
5
2) Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil, dalam arti bahwa setiap KAT berhak untuk memperoleh pelayanan sosial yang sebaikbaiknya. 3) Meningkatkan dan memantapkan partisipasi sosial masyarakat dalam pelayanan sosial dengan melibatkan semua unsur dan komponen masyarakag atas dasar swadaya dan kesetiakawanan sosial sehingga merupakan bentuk usaha-usaha kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkesinambungan. 4) Semua tempat terpencil dan terisolir, wilayah pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan harus dapat terhubung dengan wilayah-wilayah lain agar penduduk dapat berinteraksi sehingga terwujud kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2.4
Teori Strategic Planning Perencanaan strategis adalah proses penentuan strategi atau arahan
sekaligus pengambilan keputusan dalam alokasi sumberdaya. Pendekatan strategis memfokuskan secara efisien pada tujuan yang spesifik, tanpa standar baku, dan prosesnya mempunyai variasi yang tidak terbatas. Tiap penerapan perlu merancang variasinya sendiri sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi setempat maka banyak sekali terdapat versi perencanaan strategis. Terdapat
beberapa
sifat-sifat
umum
yang
dimiliki
pendekatan
perencaanaan strategis yaitu : 1) Berorientasi pada tindakan, perencanaan strategis lebih fleksibel sehingga memungkinkan pengelola pengembangan kota untuk selalu berpikir dan bertindak strategis menghadapi perubahan-perubahan yang drastis. 2) Menampung
partisipasi
masyarakat
luas,
sifat
partisipatif
ini
menjadikan perencanaan lebih progresif dan membela masyarakat, menekankan
kebutuhan
untuk
melibatkan
masyarakat
ke
proses
perencanaan. 3) Pertimbangan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada, pertimbangan kekuatan dan kelemahan mendorong organisasi untuk melihat di luar dirinya dalam ruang maupun waktu. Dalam konteks kajian lingkungan, organisasi / perencana dapat mengukur kekuatan dan kelemahan yang relatif terhadap peluang dan ancaman karena peluang
6
dan ancaman merupakan faktor eksternal dan bersifat harus diterima apa adanya (given) dan secara esensial tidak dapat diubah. 4) Menaruh perhatian pada kompetisi kepentingan yang terjadi di masyarakat perkotaan, masyarakat diminta untuk mengidentifikasikan persaingan dan melakukan antisipasi terhadap ancaman tersebut atau harus menerima konsekuensi akibat mengabaikan persaingan tersebut. Hal tersebut mendorong para perencana juga menyadari adanya persaingan antar-daerah, antar negara, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan lokasi investasi industri dalam menyusun rencana.
Secara umum proses perencanaan strategis secara mendasar setidaknya memuat unsur-unsur yaitu: 1) Perumusan visi dan misi 2) Pengkajian lingkungan eksternal 3) Pengkajian lingkungan internal 4) Perumusan isu-isu strategis 5) Penyusunan strategi pengembangan (yang dapat ditambah dengan tujuan dan sasaran).
7
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 3.1
Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Mencapai tahun 2016, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki penduduk
sebanyak 182.152 jiwa dengan memiliki luas wilayah 3.714,19 km 2 serta terdapat 9 (sembilan) kecamatan di dalamnya. Berdasarkan letak geografisnya, kabupaten ini memiliki batas sebagai berikut. Utara
: Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
Selatan
: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
Barat
: Kabupaten Bengkalis
Timur
: Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau
Secara lebih lengkap, letak dan batas-batas administratif Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat melalui peta berikut.
8
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Sumber: Peta Tematik Indonesia Tahun 2014
9
3.1.1
Kependudukan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti
pada tahun 2016 terdapat sebanyak 182.152 jiwa yang terdiri dari 93.488 jiwa laki-laki dan 88.664 jiwa perempuan. Penduduk terbanyak yaitu berada di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 56.192 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit yaitu berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebanyak 11.733 jiwa. Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016
No.
Kecamatan
Jumlah Penduduk (jiwa)
1.
Tebing Tinggi Barat
15.809
2.
Tebing Tinggi
56.192
3.
Tebing Tinggi Timur
11.733
4.
Rangsang
18.523
5.
Rangsang Pesisir
16.971
6.
Rangsang Barat
17.448
7.
Merbabu
14.174
8.
Pulau Merbabu
14.975
9.
Tasik Putri Puyu
16.327
3.1.1
Kependudukan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti
pada tahun 2016 terdapat sebanyak 182.152 jiwa yang terdiri dari 93.488 jiwa laki-laki dan 88.664 jiwa perempuan. Penduduk terbanyak yaitu berada di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 56.192 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit yaitu berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebanyak 11.733 jiwa. Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016
No.
Kecamatan
Jumlah Penduduk (jiwa)
1.
Tebing Tinggi Barat
15.809
2.
Tebing Tinggi
56.192
3.
Tebing Tinggi Timur
11.733
4.
Rangsang
18.523
5.
Rangsang Pesisir
16.971
6.
Rangsang Barat
17.448
7.
Merbabu
14.174
8.
Pulau Merbabu
14.975
9.
Tasik Putri Puyu
16.327 Jumlah
182.152
Sumber : Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2017
3.1.2
Pendidikan Secara umum prasarana gedung sekolah di Kabupaten Kepulauan
Meranti telah tersedia di setiap kecamatan pada tiap jenjang, yakni TK/sederajat (Taman Kanak-kanak), SD/sederajat (Sekolah Dasar), SMP/sederajat (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA/sederajat (Sekolah Menengah Atas). Tabel 3. 2 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti Jenjang Pendidikan
Banyaknya Gedung
TK/sederajat
68
SD/sederajat
174
SMP/sederajat
47
SMA/sederajat
22
SMK
7
Perguruan Tinggi
1
10
Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2017
200 174
180 160 140 120 100 80
68
60
47
40
22
20
7
0 TK/sederajat
SD/sederajat
SMP/sederajat
SMA/sederajat
SMK/sederajat
Gambar 3. 2 Grafik Jumlah Murid di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2017
25,000 SD, 21,817 20,000
15,000
10,000 SMP, 6,511 SMA, 4,950 5,000
TK, 2,749
SMK, 1,790Perguruan Tinggi, 468
0 TK
SD
SMP
SMA
SMK
Perguruan Tinggi
Jumlah Murid
Gambar 3. 3 Grafik Jumlah Murid di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2017
11
Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa semakin tingginya jenjang pendidikan, semakin menurunnya angka murid yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Pada tingkat SD (sekolah dasar), terdapat murid sebanyak 21.817 jiwa, SMP (sekolah menengah pertama) sebanyak 6.511, SMA (Sekolah Menengah Atas) menurun menjadi 4.950, sedangkan murid SMK berjumlah 1.790, dan pada jenjang perguruan tinggi hanya mencapai 458 murid. 3.1.3
Ketanagakerjaan Jumlah angkatan kerja di Kepulauan Meranti per 2015 adalah 88.950.
selain itu, jumlah bukan angkatan kerja adalah 39.422 dengan rincian 13.368 sekolah, 20.837 mengurus rumah tangga, dan 5.217 lainnya. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran di Kepulauan Meranti mencapai 9,37 % dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak 62,29 %. Tabel 3. 3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2015 Kegiatan Utama Angkatan Kerja
Jumlah (Orang) 88.950
1. Bekerja
80.617
2. Pengangguran
8.333
Bukan Angkatan Kerja
39.422
1. Sekolah
13.368
2. Mengurus rumah tangga
20.837
3. Lainnya
5.217
Usia 15+
128.372
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
62,29 %
(TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
9,37 %
Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2017 3.2
Potensi Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang terdiri dari 4
(empat) gugus besar dan merupakan salah satu kabupaten kepulauan di Provinsi Riau. Ditinjau dari letak geografis, kabupaten ini berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional Selat Malaka dan 2 (dua) negara tetangga, yakni
12
Malaysia dan Singapura. Hal ini dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan potensi ekonominya. Posisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang sangat menguntungkan dari segi hinterland KEK Batam, maka ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di daerah dapat dikurangi dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pegembangan potensi yang ada. Selain itu, kabupaten ini berdekatan dengan Batam yang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bekas (KPBPB). Sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di pedesaan maka program pembangunan ekonomi yang cocok adalah pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya pertanian pedesaan dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi
13
3.3
Permasalahan Kabupaten Kepulauan Meranti Keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti jauh
tertinggal dibandingkan dengan keadaan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kabupaten
Kepupaluan
Meranti
merupakan
kabupaten
yang
tingkat
kemiskinannya sangat tinggi. Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan masih banyak tugas pemerintah daerah untuk membangun kabupaten tersebut, terutama untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Faktor utama yang dihapapi oleh pemerintah daerah yang baru mekar terutama Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sumber dana untuk pembangunan. Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk daerah yang sumber pendapatan daerahnya (PAD) termasuk rendah. Kabupaten ini merupakan daerah termiskin di Provinsi Riau. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kendala dalam
pembangunan
terutama
memacu
pertumbuhan
ekonomi.
Untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti diperlukan anggaran pembangunan terutama untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pelabuhan. Tabel 3. 4 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2012-2016 Tahun
Garis Kemiskinan
Penduduk miskin
(rupiah)
Jumlah (ribu)
Persentase
2012
371.169
64,80
35,88
2013
386.745
64,02
35,75
2014
397.937
61,07
33,85
2015
403.535
61,64
34,08
2016
427.938
56,18
30,89
Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2017
Dapat diketahui dan diidentifikasi angka kemiskinan serta permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Angka Kemiskinan dan Issue Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) Angka kemiskinan relatif tinggi (42,5%), atau 75.000 jiwa 2) Infrastruktur dasar belum memadai (rumah tidak layak huni, jalan, abrasi, air bersih, banjir, pelabuhan, listrik);
14
3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, (masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan) 4) Fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan yang relatif masih terbatas 5) Angka kematian ibu dan bayi yang relatif masih tinggi (sarana dan prasarana kesehatan masih belum memadai) 6) Penangkapan ikan masih menggunakan alat tradisional 7) Perkebunan karet milik masyarakat yang sudah tua, sehingga diperlukan proses revitalisasi untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan.
15
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1
Penyusunan Isu Strategis Dalam menentukan isu strategis pada studi kasus daerah tertinggal di
Kabupaten Kepulauan Meranti, digunakan skema tahap perumusan masalah. Skema ini terdiri atas meta masalah, pendefinisian, masalah substantif, spesifikasi masalah, masalah formal, pengenalan masalah, situasi masalah, dan pencarian masalah. Kemudian skema ini akan diturunkan ke dalam tabel yang menjabarkan permasalahan-permasalahan dilihat dari dampak, sasaran, dan hasil isu strategis. 4.2
Analisa SWOT Analisis SWOT merupakan identifikasi yang bersifat sistematis dan dapat
menyelaraskan faktor-faktor dari lingkungan eksternal dan internal serta dapat mengarahkan dan berperan sebagai katalisator dalam proses perencanaan strategis. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Selain itu juga analisis SWOT dilaksanakan dengan memfokuskan pada dua hal, yaitu peluang dan ancaman serta identifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threaths). Adapun macam pendekatan yang digunakan dalam analisis SWOT pada laporan ini, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif matriks SWOT. Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemua antara faktor-faktor internal dan eksternal. Tabel 4.1 Matriks SWOT Kearns
16
Sumber: Hisyam, 1998
Keterangan:
Comparative advantage merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.
Mobilization merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan
upaya
mobilisasi
sumber
daya
yang
merupakan
kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.
Divestiment/investment merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).
Damage control merupaka kondisi yang paling lemahdari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah Damage Control (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.
17
BAB V ANALISA 4.1
Analisa Penentuan Isu Strategis Dalam menentukan isu strategis, langkah pertama yang digunakan
adalah
mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan
dan
memilah
permasalahan utama dengan skema pemetaan dan perumusan masalah. Secara lebih lengkap, skema tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
Meta Masalah
Pencarian Masalah
Pendefinisian Masalah
Situasi Masalah
Masalah Substantif
Pengenalan Masalah
Spesifikasi Masalah
Masalah Formal
Gambar 4. 1 Skema Perumusan Masalah Selanjutnya isu strategis mengacu pada permasalahan di atas ditetapkan melalui tabel analisa sebagai berikut.
18
Tabel 4. 1 Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan Kajian Permasalahan No.
Masalah Formal Infrastruktur
dasar
Dampak Munculnya
1.
belum
o
o
permukiman kumuh
dan
Kualitas
infrastruktur
kesehatan
memadai (rumah tidak
masyarakat
layak huni, jaringan air
menurun
bersih,
listrik,
yang
Pendanaan
o
optimalisasi
pendukung
o
Kurangnya
pemerintah maupun
pengadaan
swasta
infrastruktur untuk
menjangkau daerah
Tingkat
pedesaan
usaha
wilayah oleh
pemerintah
pembangunan
o
kesejahteraan
sarana
rendah
prasarana
Akar Permasalahan dari
Aksesibilitas
permukiman
transportasi laut, dan
umum)
Hambatan
Pembangunan
o
pendukung permukiman
Sasaran
yang
Terbatasnya
o
aksesibilitas Minimnya kemampuan pertanian (modal 2.
o
masyarakat
dana,
distribusi,
lahan,
o
teknologi,
Hutang
pinjaman
Kurangnya
Keterbatasan
o
modal
kelompok tani dan
pengalaman
kemampuan
Tingkat produksi dan
koperasi tani
organisasi
pengetahuan
kualitas
organisasi, dan sumber
Terbentuknya
o
hasil
Meningkatan
Kurangnya
o
pertanian rendah
daya manusia)
mengenai agrikultur
o
pendapatan sektor
pengetahuan dalam
pertanian
inovasi
Meningkatkan
teknologi
pertanian
o
kuantitas
dan
dan
Minimnya
o
19
No.
Masalah Formal
Dampak
Sasaran
Hambatan
kualitas
kemampuan
kemampuan SDM
pertanian
Akar Permasalahan SDM
pertanian Pemusatan
industri
pengolahan
hasil
o
Fenomena urbanisasi
Mengurangi
o
yaitu
migrasi
Kesempatan prospek
dan kerja
Minimnya pemanfaatan
pertanian di kawasan
perpindahan tenaga
penduduk
kawasan perkotaan
sumbedaya pertanian
perkotaan Riau
kerja pedesaan ke
pedesaan
yang
pedesaan
pusat kota 3.
jumlah
o
o
Meningkatkan
lebih
menjanjikan
o
Investor
tidak
persebaran pusat-
dibanding
berminat
untuk
pusat pengolahan
pedesaan
melakukan investasi
hasil pertanian di
di daerah pedesaan
kawasan
yang kurang digali
sebagai
pedesaan
dan dikembangkan
penyedia
Potensi
o
pedesaan
bahan baku Sumber : Analisa Penulis, 2017
20
No.
Masalah Formal
Dampak
Sasaran
Hambatan
kualitas
kemampuan
kemampuan SDM
pertanian
Akar Permasalahan SDM
pertanian Pemusatan
industri
pengolahan
hasil
o
Fenomena
Mengurangi
o
urbanisasi
yaitu
jumlah
o
migrasi
Kesempatan prospek
dan kerja
Minimnya pemanfaatan
pertanian di kawasan
perpindahan tenaga
penduduk
kawasan perkotaan
sumbedaya pertanian
perkotaan Riau
kerja pedesaan ke
pedesaan
yang
pedesaan
pusat kota 3.
o
Meningkatkan
lebih
menjanjikan
o
Investor
tidak
persebaran pusat-
dibanding
berminat
untuk
pusat pengolahan
pedesaan
melakukan investasi
hasil pertanian di
di daerah pedesaan
kawasan
yang kurang digali
sebagai
pedesaan
dan dikembangkan
penyedia
Potensi
o
pedesaan
bahan baku Sumber : Analisa Penulis, 2017
20
4.2
Analisa Tinjauan Internal dan Eksternal Analisis
penemuan
strategi
SWOT dalam
merupakan
mengatasi
analisis
yang
permasalahan.
memiliki
Dalam
tujuan
kasus
ini,
pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Berikut adalah analisa poin – poin SWOT yang telah dibuat berdasarkan berbagai sumber literatur. Tabel 4. 2 Analisa SWOT NO
SWOT
1
Strength
KETERANGAN
Kabupaten Kepulauan Meranti terletak pada jalur pelayaran dan perdagangan international Selat Malaka dan antara jalur perdagangan 2 negara, Malaysia dan Singapura.
Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki banyak potensi perdesaan yang dapat menunjang perkonomian mandiri
4.2
Analisa Tinjauan Internal dan Eksternal Analisis
penemuan
strategi
SWOT dalam
merupakan
mengatasi
analisis
yang
permasalahan.
memiliki
Dalam
tujuan
kasus
ini,
pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Berikut adalah analisa poin – poin SWOT yang telah dibuat berdasarkan berbagai sumber literatur. Tabel 4. 2 Analisa SWOT NO
SWOT
1
Strength
KETERANGAN
Kabupaten Kepulauan Meranti terletak pada jalur pelayaran dan perdagangan international Selat Malaka dan antara jalur perdagangan 2 negara, Malaysia dan Singapura.
Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki banyak potensi perdesaan yang dapat menunjang perkonomian mandiri masyarakatnya.
Mayoritas masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki keterampilan pertanian dan perkebunan.
2
Weakness
Penduduk di Kabupaten Kepulauan masih didominasi oleh penduduk miskin
Ketersediaan sumber daya di daerah dalam upaya melakukan pembangunan masih kurang.
Kesenjangan sosial antara perdesaan dan perkotaan masih terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti
3
Opportunities
Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 mengenai pengembangan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Free Trade Zone – Batam, Bintan, Karimun
21
(FTZ – BBK).
Pemerintah dalam membuat kebijakan lebih mementingkan kepentingan daerah tertinggal guna mendorong perekonomian di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Threat
Kurangnya minat investor dalam berkontribusi pembangunan di daerah tertinggal, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Terjadi urbanisasi ketenagakerjaan dari pedesaan menuju perkotaan.
Kurangnya dukungan pemerintah dalam segi penyediaan modal. Sumber : Analisa Penulis, 2017
22
4.3
Perumusan Strategi dan Program Penanganan Setelah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, maka dapat dirumuskan strategi yang dapat dijadikan solusi dari
permasalahan kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut adalah matriks SWOT yang dibuat berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk selanjutnya dapat dirumuskan kebijakan strategis. Tabel 4. 3 Matriks Analisa SWOT Sebagai Dasar Penyusunan Strategi Strength 1. Pemerintah dapat memaksimalkan dermaga yang terdapat di Desa Tanjung Gadai dalam upaya
Weakness 1. Mengadakan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam segala sektor perekonomian
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Opportunity
2. Membuat kebijakan mengenai dalam menggali potensi masyarakat dalam hal pertanian serta perkebunan. 3. Membantu pengadaan Koperasi Unit Desa yang berguna dalam memasarkan hasil pertanian dan perkebunan.
Threat
1. Menumbuhkan minat investor dalam pembangunan investor guna mendorong kegiatan
1. Memperbaiki sistem kelembagaan pemerintah yang memiliki fokus atau tujuan dalam pengentasan
23
perekonomian lintas sektor. 2. Mengerahkan perusahaan swasta dalam
permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
membangun potensi masyarakat sesuai dengan
2. Membenahi sistem pendidikan serta kesehatan guna
ketersediaansumber daya alam yang ada seperti
meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar
pertanian dan perkebunan.
dapat memaksimalkan potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sumber : Analisa Penulis, 2017
24
perekonomian lintas sektor.
permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan
2. Mengerahkan perusahaan swasta dalam
Meranti.
membangun potensi masyarakat sesuai dengan
2. Membenahi sistem pendidikan serta kesehatan guna
ketersediaansumber daya alam yang ada seperti
meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar
pertanian dan perkebunan.
dapat memaksimalkan potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sumber : Analisa Penulis, 2017
24
Berdasarkan
matriks
SWOT
di
atas,
dapat
dirumuskan
strategi
penanganan kawasan tertinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu : 1) Optimalisasi kegiatan perekonomian dan meningkatkan aksesibilitas di Kabupaten Kepulauan Meranti (S-O) 2) Peningkatan
kemampuan
dan
penguatan
modal
sektor
pertanian
masyarakat (S-O, W-O, S-T) 3) Perbaikan dan peningkatan sistem kelembagaan pemerintah yang menangani permasalahan kemiskinan (W – T) 4) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sumber daya manusia melalui pembenahan sistem dan pembangunan sarana dan prasarana umum utama (W – T) Selanjutnya, program-program penanganan dapat disusun sesuai dengan ke empat strategi utama sebagai bentuk manajemen kawasan tertinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti dan dapat dilihat melalui tabel berikut.
Berdasarkan
matriks
SWOT
di
atas,
dapat
dirumuskan
strategi
penanganan kawasan tertinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu : 1) Optimalisasi kegiatan perekonomian dan meningkatkan aksesibilitas di Kabupaten Kepulauan Meranti (S-O) 2) Peningkatan
kemampuan
dan
penguatan
modal
sektor
pertanian
masyarakat (S-O, W-O, S-T) 3) Perbaikan dan peningkatan sistem kelembagaan pemerintah yang menangani permasalahan kemiskinan (W – T) 4) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sumber daya manusia melalui pembenahan sistem dan pembangunan sarana dan prasarana umum utama (W – T) Selanjutnya, program-program penanganan dapat disusun sesuai dengan ke empat strategi utama sebagai bentuk manajemen kawasan tertinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti dan dapat dilihat melalui tabel berikut.
25
Tabel 4. 4 Program Penanganan Kawasan Tertinggal Kabupaten Kepulauan Meranti No. Optimalisasi 1.
Program Penanganan
Strategi
meningkatkan
kegiatan
Jangka Menengah
perekonomian
aksesibilitas
di
dan
Kabupaten
1) Revitalisasi
Dermaga
Jangka Panjang Desa
Tanjung Gadai
1) Mewujudkan daerah perbatasan menjadi
Kepulauan Meranti
daerah
layak
huni,
produktif dan mandiri
Peningkatan kemampuan dan penguatan modal sektor pertanian masyarakat
1) Pengadaan Koperasi Unit Desa untuk
penanaman
modal
pertanian 2) Pelatihan
masyarakat
untuk
bidang agrikultur
2.
3) Pengadaan
(pemerintah
–
masyarakat
–
akademisi)
inovasi
teknologi
dalam
swasta
–
pertanian
sistem
distribusi
hasil pertanian didukung dengan fasilitas-fasilitas
1) Kerja sama lintas stakeholder
penunjangnya
(moda angkutan, pasar, dsb)
2) Penyediaan
kawasan
peruntukan lahan pertanian 3) Pembangunan
pusat
pengolahan hasil pertanian di kawasan pedesaan
Perbaikan 3.
dan
peningkatan
sistem
1) Mewujukan penataan birokrasi
1) Penataan
kelembagaan pemerintah yang menangani
kepemerintahan yang efesien
pemerintahan
permasalahan kemiskinan
dan efektif
efesien
dan
birokrasi agar
menjadi
efektif
dengan
didukung peningkatan kualitas
26
aparatur yang profesional dan bermoral
4.
Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan
1) Meningkatkan
sumber daya manusia melalui pembenahan
pendidikan
sistem
masyarakat
dan
pembangunan
prasarana umum utama
sarana
dan
pembangunan
dan
kualitas
1) Menyediakan infrastruktur sosial
kesehatan
dan ekonomi secara memadai
melalui sarana
pendukung permukiman
dasar
untuk
ketubuhan
dan
mendukung
masyarakat kegiatan
pembangunan 2) Pendayagunaan
sumberdaya
kelautan dan pulau-pulau kecil Sumber : Analisa Penulis, 2017
27
aparatur yang profesional dan bermoral
4.
Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan
1) Meningkatkan
sumber daya manusia melalui pembenahan
pendidikan
sistem
masyarakat
dan
pembangunan
prasarana umum utama
sarana
dan
dan
pembangunan
kualitas
1) Menyediakan infrastruktur sosial
kesehatan
dan ekonomi secara memadai
melalui sarana
dasar
pendukung permukiman
untuk
ketubuhan
dan
mendukung
masyarakat kegiatan
pembangunan 2) Pendayagunaan
sumberdaya
kelautan dan pulau-pulau kecil Sumber : Analisa Penulis, 2017
27
Setelah melakukan penentuan isu strategis, meninjau kondisi internal dan eksternal, dan merumuskan strategi pengelolaan kawasan tertinggal Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat skema penanganan secara keseluruhan melalui flowchart berikut.
KAJIAN PERMASALAHAN
PERUMUSAN ISU STRATEGIS
ANALISA TINJAUAN INTERNAL - EXTERNAL
Setelah melakukan penentuan isu strategis, meninjau kondisi internal dan eksternal, dan merumuskan strategi pengelolaan kawasan tertinggal Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat skema penanganan secara keseluruhan melalui flowchart berikut.
KAJIAN PERMASALAHAN
PERUMUSAN ISU STRATEGIS
ANALISA TINJAUAN INTERNAL - EXTERNAL
STRATEGI UTAMA 1) Optimalisasi kegiatan perekonomian dan meningkatkan aksesibilitas di Kabupaten Kepulauan Meranti 2) Peningkatan kemampuan dan penguatan modal sektor pertanian masyarakat 3) Perbaikan dan peningkatan system kelembagaan pemerintah ang menangani permasalahan kemiskinan 4) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sumber daya manusia melalui pembenahan sistem dan pembangunan sarana dan prasarana umum utama
Program Penanganan (Jangka Menengah dan Jangka Panjang )
Gambar 4. 2 Flowchart Strategi dan Penanganan Kawasan Tertinggal Kabupaten Kepulauan Meranti Sumber : Analisa Penulis, 2017
28
BAB VI KESIMPULAN
29
