KASUS PT INDOSAT Kasus ini berawal setelah PT.IM2 selaku penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider) melakukan kerja sama dengan PT. Indosat terkait dengan Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat. Kerjasama itu ditandatangani pada 24 November 2006 dengan Nomor Indosat: 224/E00-EA.A/MKT/06 dan Nomor IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 yang ditandatangani oleh Indar Atmanto selaku Direktur Utama IM2 dan Kaizad B Heerjee selaku Wakil Direktur Indosat. Sebelum melakukan kerjasama, PT Indosat Mega Media (IM2) telah diberi izin oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa akses interner (ISP) melalui keputusan No. 229/DIRJEN/2006 tanggal 22 Juni 2006. Pada 2011, Denny AK Ketua LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) membuat laporan kepada Isnur, S.H. seorang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Karawang Jawa barat. Dalam laporannya Denny AK menyebutkan akibat perjanjian kerjasama PT. Indosat dengan IM2 terkait dengan Akses Internet Broadband Melalui jaringan 3G telah mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp. 3.834.009.736.400 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh empat milyar Sembilan juta). Atas laporan Denny AK, tanggal 17 Oktober 2011 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengirimkan surat panggilan kepada Indar Atmanto atas nama Direktur Utama PT IM2 IM2 untuk dimintai keterangan. keterangan. Sejumlah orang juga dimintai keterangan termasuk pejabat Kemenkominfo dan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Dari serangkaian pemeriksaan di Kejati Jawa barat, maka pada tanggal 13 Januari 2012, dikeluarkan surat bahwa tidak ada kasus pidana p idana korupsi sebagaimana yang dilaporkan oleh Denny AK. Tiba-tiba tanggal 18 Januri 2012, Kejaksaan Agung memerintahkan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh IM2 dengan tersangka Indar Atmanto Direktur Utama IM2. Penyidikan tersebut dilakukan atas dasar adanya laporan mengenai dugaan penyalahgunaan jaringan 3G milik Indosat oleh IM2 yang mengakibatkan kerugian negara. Proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung ini dilakukan dengan alasan bahwa kasus ini berskala nasional.
Pembahasan Setelah Kasus Perjanjian Kerjasama PT. Indosat dan PT. IM2 bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kasus ini semakin menjadi jelas. Ahli yang dihadirkan di dalam persidangan memberikan penjelasan lebih objektif terkait dengan kasus tersebut. Sebagaimana diketahui oleh publik, Kejaksaan Agung menegaskan telah terjadi perbuatan melawan hukum atas kerjasama yang dilakukan oleh PT. Indosat Tbk dengan PT IM2 terkait dengan penggunaan frekuensi 2,1 Ghz. Menurut Kejagung, kerja sama tersebut telah melanggar minimal dua peraturan, yaitu: Pertama, melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006 yang menyatakan “Frekuensi “Frekuensi 2.1 GHz tidak boleh digunakan oleh pihak lain selain penenang lelang ”. ”. Kedua, melanggar Pasal 25 ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 yang pada intinya menyatakan Frekuensi primer tidak boleh dialihkan.
Menurut Heru dalam artikelnya di Suara Karya menyebutkan sepintas dakwaan tersebut tampaknya ditujukan untuk menyelamatkan industri telekomunikasi, namun kita harus melihat dasar hukum yang dipakai dan kondisi telekomunikasi nasional yang sesungguhnya. Perlu dicermati bahwa sedari awal Kementrian Telekomunikasi dan Informasi (Kominfo) selaku regulator industri telekomunikasi sudah menyatakan kalau tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Indosat dan IM2 dalam kerja sama keduanya. Bahkan, pihak Kominfo sudah mengirimkan surat resmi kepada Kejagung tepatnya pada 13 Nopember 2012, yang menjelaskan penggunaan Jasa Akses Internet ( Internet Service Provider ) PT Indosat Mega Media (IM2) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Penyedia Jasa Layanan Internet atau Internet Service Provider (ISP) merupakan hal yang lazim untuk melaksanakan amanat UU No. 36 Tahun 1999 yaitu melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Begitu pula IM2 yang memiliki kerja sama dengan berbagai Penyedia Jaringan Telekomunikasi adalah hal yang biasa untuk menjangkau masyarakat yang dilayaninya sesuai dengan geografis di mana pelanggan tersebut berada. Sebagai contoh untuk melayani masyarakat di Kalimantan, IM2 bekerjasama dengan INDOSAT untuk menyediakan layanan internetnya melalui Jaringan Satelit dengan menyediakan perangkat VSAT (Very Small Apparture Terminal) bagi pelanggannya di Kalimantan. Juga bekerja sama dengan PT TELKOM untuk penyediaan layanan internet DIAL-UP yang sampai sekarang masih banyak diminati oleh masyarakat meskipun berbagai akses internet alternatif kecepatan tinggi sudah tersedia. Sekali lagi, kerja sama ini merupakan amanat UU No.36 Tahun 1999 , seperti termaktub pada Pasal 12 PP 52/2000 dan penjelasannya yang mewajibkan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi membuka Jaringannya untuk digunakan/disewa oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Sebagaimana diketahui, Perjanjian kerjasama PT. Indosat dengan PT.IM2 tunduk kepada Pasal 9 ayat 2 UU Telekomunikasi No 36 Tahun 1999 yang maknanya dapat dibaca dari penjelasan pasal tersebut adalah “Penyelenggara Jasa dapat menggunakan jaringan milik Penyelenggara Jaringan. Dalam hal Penyelenggara Jasa ingin menyewakan jaringan tersebut kepada pihak lain, maka Penyelenggara Jasa tersebut harus memiliki izin sebagai Penyelenggara Jaringan” . Dari
penjelasan diatas maka IM2 dalam melayani pelanggannya adalah menggunakan jaringan Indosat untuk keperluan sendiri, bukan untuk disewakan kepada pihak lain. Dengan demikian IM2 tidak perlu mengajukan izin sebagai Penyelenggara Jaringan. Negara mewajibkan pembayaran Up Front Fee dan BHP Frekuensi untuk pita frekuensi 2,1GHz hanya kepada Penyelenggara Jaringan yang menggunakan frekuensi yang dalam hal ini adalah Indosat. Dan, Indosat sebagai pengguna frekuensi telah melunasi kewajiban tersebut. Nilai Rp 1,3 Trilyun adalah kewajiban yang telah dibayar oleh Indosat untuk masa tahun 2006-2011. Sedangkan IM2 sebagai pengguna jaringan 3G milik Indosat (bukan menggunakan frekuensi 3G) cukup melakukan kerjasama tertulis dengan Indosat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap telekomunukasi, maka perbuatan Indar Atmanto sebagai direktur utama dapat dikatakan memiliki kedudukan hukum yang cukup kuat tidak memiliki unsur niat jahat (faith) untuk melakukan tindak pidana korupsi karena perbuatan
tersebut pada saat dilakukan bukan merupakan suatu hal yang disebut sebuat perbuatan melawan hukum sebagaimana suatu kegiatan bisnis telekomunikasi yang tidak merupakan kegiatan yang sama dengan penyelenggara penguna frekuensi saluran seluler yang memiliki kewajiban untuk membayar biaya penggunaan pita frekuensi. PT. IM2 yang merupakan penyedia jasa internet bekerja sama dengan penyelenggara jaringan seluler Indosat telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tetang Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Pak Indar sebagai direktur utama sebagai terdakwa, sedangkan PT. IM2 tidak ditetapkan sebagai terdakwa. Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan tuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2013, Putusan No. 001/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.JKT.PST, telah memutuskan, Sdr. Indar Atmanto terbukti telah melakukan tindak pidan Korupsi dan di jatuhi pidana penjara 4 tahun, sedangkan PT. IM2 dikenakan kewajiban membayar uang penggati sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (sekitar Rp. 1,35 Triliun). Atas putusan ini telah diajukan banding oleh Kuasa Hukum Terpidana dan juga oleh Kejaksanaan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 33/PID/TPK/2013/PT. DKI, memutuskan bahwa Pak Indar ditambah hukuman pidana penjara menjadi 8 Tahun, tetapi PT. IM2 tidak dipidana uang pengganti karena tidak ikut didakwakan, hal ini karena pidana uang pengganti adalah pidana tambahan yang dibebakan kepada subyek hukum yang dikenakan pidana pokok, sehingga tidak dibenarkan membebani pidana tambahan bagi subyek hukum yang berbeda. Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI ini diajukan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan Juga Pak Indar yang mana Putusan Kasasi MA memutuskan bahwa Pak Indar dihukum tetap dipidana penjara selama 8 Tahun dan PT. IM2 dikenakan denda sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. IM2 selaku Penyelenggara jasa tidak diperbolehkan mengelola atau memiliki jaringan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan perjanjian komersial dengan para penyelenggara jaringan sehingga layanan telekomunikasi kepada publik dapat terlaksana. Dari catatan Heru Sutadi, terdapat lebih dari 280 penyelenggara jasa internet (ISP) di Indonesia, di mana mereka pada prinsipnya tidak memiliki jaringan sehingga melakukan kerja sama dengan para penyedia jaringan. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Indosat dan IM2 merupakan kerja sama yang wajar dilakukan dalam industri telekomunikasi nasional, bahkan dianjurkan oleh Kominfo. Lebih lanjut, Indosat, sebagai salah satu pemenang lelang frekuensi 2,1 Ghz tahun 2006, sebenarnya tidak mengalihkan alokasi frekuensi 2,1 Ghz namun menyewakan jaringan seluler yang bekerja pada pita frekuensi 2,1 GHz dan pita frekuensi lainnya kepada IM2 dalam sebuah perjanjian kerja sama komersil. Kerja sama yang dilakukan oleh Indosat dengan IM2 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Sementara tuduhan telah terjadinya potensi kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun dari kerja sama tersebut sudah dipatahkan oleh Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memutuskan kalau audit yang dilakukan BPKP cacat hukum sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti utama di dalam persidangan. Di sisi lain Kuasa Hukum PT. IM2 mengajukan gugatan ke PTUN DKI Jakarta sehubungan dengan hasil kerugian yang diperiksa oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemberintah) yang tidak memiliki dasar hukum. Majelis hakim PTUN dalam putusannya menyebutkan audit BPKP tidak mengikuti prosedur yang ada, yaitu tidak diawali dengan permintaan dari Kominfo, tidak ditemukannya penggunaan frekuensi bersama Indosat-IM2 sesuai fakta persidangan dan BPKP tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap objek audit, yakni PT Indosat Tbk dan IM2. Oleh karenanya, PTUN menganggap audit BPKP melanggar Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini mengakibatkan terdapat 2 (dua) Putusan Pengadilan yang berbeda yaitu Putusan MA Kasasi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan Putusan MA Kasasi Tata Usaha Negara yang memiliki keterkaitan yang dapat membatalkan putusan yang lainnya. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi pihak PT. IM2 untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai dasar permohonan novum ke Mahkamah Agung. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. IM2 harus terlibat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Indar Atmanto, dengan alasan bahwa pada saat kejadian, Indar Atmanto adalah Direktur Utama PT. IM2 dan PT.IM2 dianggap telah menikmati keuntungan. Namun didalam dakwaan, PT. IM2 tidak pernah dijadikan sebagai Terdakwa, termasuk juga Pengurus PT. IM2 juga tidak pernah dijadikan terdakwa, sehingga kepada mereka yang bukan terdakwa tentu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945 dan Pasal 183 KUHAP serta Pasal 17 dan Pasal 18 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi. Oleh karena Uang Pengganti adalah merupakan pidana maka pidana tambahan harus selalu mengikuti pidana pokok yaitu kepada siapa pidana tersebut dikenakan, sehingga tidak wajar jika PT. IM2 tidak didakwakan tetapi diwajibkan untuk membayar pidana tambahan atas pidana pokok yang dilakukan oleh subyek hukum lain. Pernyataan di atas juga dipertegas oleh Prof Komariah yang menyatakan jika korporasi juga hendak dimintai pertanggungjawaban karena diduga melakukan tindak pidana seharusnya korporasi dijadikan Terdakwa secara terpisah dengan Terdakwa perorangan (Yurisprudensi MA dalam perkara Pasar Modern Kota Banjarmasin Putusan No. 04/Pid-Sus/2011/PT.Bjm). KESIMPULAN
1. IM2 tidak membangun jaringan seluler (BTS), sehingga tidak dapat dikatakan telah menggunakan frekuensi sendiri. Bekerja sama dengan Indosat, IM2 adalah posisi sebagai penyewa jaringan seluler Indosat mobile (melalui BTS Indosat). Hal ini dapat dibuktikan dengan kartu sim yang digunakan untuk mengakses internet yang dikeluarkan oleh Indosat IM2. Bagi mereka yang wajib membayar Biaya Penggunaan (BHP) pita frekuensi adalah Indosat sebagai BTS Pemilik, sedangkan IM2 sebagai penyewa hanya perlu membayar sewa ke Indosat. Dan BHP telah dibayar oleh Indosat kepada negara Rp.1.3 Triliun. Jadi tidak ada kerugian di semua negara. Bahkan, jika IM2 membayar BHP akan ada dua pembayaran untuk hal yang sama.
2. Perbuatan Indar Atmanto sebagai direktur utama dapat dikatakan memiliki kedudukan hukum yang cukup kuat tidak memiliki unsur niat jahat (faith) untuk melakukan tindak pidana korupsi karena perbuatan tersebut pada saat dilakukan bukan merupakan suatu hal yang disebut sebuat perbuatan melawan hukum sebagaimana suatu kegiatan bisnis telekomunikasi yang tidak merupakan kegiatan yang sama dengan penyelenggara penguna frekuensi saluran seluler yang memiliki kewajiban untuk membayar biaya penggunaan pita frekuensi. 3. PT.IM2 sebagi Korporasi dan merupakan subyek hukum pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila tidak diikutsertakan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan yang bisa didakwaan bersamaan atau terpisah dengan orang ( naturalijk person ) 4. UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi adalah Administratif Penal Law, yang apabila terjadi pelanggaran atas perundang-undangan tersebut, maka ada mekanisme administratif yang harus dilalui, selain itu jika terjadi pelanggaran pidana, maka harus dituntut berdasarkan ketentuan yang ada di dalam UU tersebut. SARAN
Patut diduga telah terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan vonis kepada Indar Atmanto dan PT. IM2 atas dasar bahwa PT.IM2 tidak pernah membayar Up Front Fee dan PBH setiap tahun selama perjanjian berjalan. Karena PT. IM2 hanyalah penyelenggara Jasa, yang berkewajiban membayar Up Front Fee dan PBH adalah PT. Indosat sebagai pemenang lelang penyelenggara Jaringan, dan PT. Indosat telah melaksanan kewajiban tersebut. Selain itu hasil audit Investigatif yang dilakukan oleh PBKP yang dijadikan bukti dalam perkara tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh PTUN dan telah pula berkekuatan hukum tetap. Setidaknya dalam perkara tersebut terdapat novum yang dapat dijadikan bukti untuk mengajukan Peninjauan Kembali Sumber : http://nasional.kontan.co.id/news/ini-kronologi-dugaan-korupsi-indosat-dan-im2 http://mencari-keadilan.com/kronologi-kasus-im2-vs-jaksa-agung/
kasus lapping http://blogakuntansi.blogspot.co.id/2012/11/lapping.html
Lapping
Lapping adalah satu kecurangan (fraud) yang mungkin timbul jika bagian pencatat piutang merangkap sebagai bagian penerima kas dari konsumen. Lapping ini kejahatan yang dapat terjadi jika perusahaan menjual barang secara kredit. Apa itu lapping? Mungkin lebih mudah mengenal lapping melalui ilustrasi berikut ini. Anggap saja. perusahaan ABC memiliki lima pelanggan, A, B, C, D dan E. Misalkan piutang pelanggan A adalah Rp5.000.000, piutang B, Rp6.000.000, piutang C, Rp4.000.000, dan piutang D, Rp7.000.000 dan piutang E Rp6.000.000. Karyawan bagian penagihan menerima pelunasan dari A, Rp5.000.000. Karyawan tidak mencatat pelunasan piutang ini. Seolah-olah konsumen belum melunasi piutangnya. Uang sebesar Rp5.000.000 dipakai oleh karyawan. Saat berikutnya, karyawan menerima pelunasan dari si B, Rp6.000.000. Karyawan akan mencatat pelunasan si A Rp5.000.000 dan meneytorkan uang Rp5.000.0000 ke atasannya. Sementara kelebihan Rp1.000.000 dari konsumen B akan kembali dikantongi dan mungkin dikonsumsi. Berikutnya, saat menerima pelunasan dari si C, karyawan bisa memilih untuk mencatat pelunasan si C atau mencata sebagai pelunasan di B (yang berarti dia nombok Rp2.000.000). dan seterusnya ................ Lapping ini tidak mungkin dilakukan jika tugas antara pencatat piutang dipisahkan dari tugas menerima kas. Berikut beberapa pengendalian untuk mencegah lapping : 1. Pencatat piutang dipisahkan dari penerima kas 2. Menyarankan konsumen (atau malah mewajibkian konsumen) untuk membayar dengan transfer atau cek 3. Mewajibkan karyawan terkait untuk mengambil cuti
Pengertian/Definisi Kitting adalah :
Menurut kamus audit, Kitting merupa kan transfer uang dari satu bank ke bank lain dan pembukuan transfer yang tidak semestinya sehingga jumlah yang dibukukan sebagai aktiva di da lam ked ua akun itu. Praktek ini digunakan dengan penyelewengan guna menyembunyikan defalkasi kas. Penyetoran tersebut diakui sebagai penerimaan bagi perusahaan, akan tetapi dengan sengaja tidak mencatat penyetoran tersebut sebagai pengurangan dari bank darimana uang tersebut berasal. Sehingga dapat dikatakan Kitting merupakan transfer fiktif. Cara Mencegah Terjadinya Kitting adalah sebagai berikut :
Yaitu dengan memisahkan tugas-tugas secara layak, selain itu juga dengan cara melakukan penelusuran atas transfer antar bank dan menggunakan laporan cut off bank. Contoh kasus kitting :
Kronologi kasus Enron : Adapun Kronologis yang didasarkan pada fakta, data dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron (debacle ), dapat dijelaskan sebagai berikut: Board of Director (dewan direktur, direktur eksekutif dan direktur non eksekutif) membiarkan kegitan-kegitan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengijinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa di akses oleh Pihak dalam perusahaan (insider trading), termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Mantan Chief Audit Executif Enron (Kepala internal audit) semula adalah partner KAP Andersen yang di tunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Sebagian besar Staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Salah seorang eksekutif Enron di laporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut tetapi tidak memperkenankan penasehat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatarbelakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lay, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus (special accounting charge/expense) sebesar $1 miliar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi $644 juta. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban $1 miliar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron.
Pada tanggal 2 Desember 2001 Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak di laporkan senilai lebih dari satu milyar dolar. Dengan pengungkapan ini nilai investasi dan laba yang di tahan (retained earning) berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron (penghambatan terhadap proses peradilan. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor enron pada pertengahan juni 2002. Tanggal 14 Maret 2002 departemen kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang di selidiki. KAP Andersen terus menerima konsekwensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Andersen dalam kasus Enron. Permasalahan Audit
Auditor independen bertanggung jawab memberikan assurance services. Sementara manajeman, dibantu pengacara, penasihat keuangan, dan konsultan, menyajikan informasi keuangan, akuntan publik bertugas menilai apakah informasi keuangan itu dapat dipercaya atau tidak. Laku tidaknya informasi tentang kinerja suatu perusahaan sangat bergantung pada hasil penilaian akuntan publik itu. Kata “publik” yang menyertai akuntan menunjukkan bahwa otoritasnya diberikan oleh publik dan karena itu tanggung jawabnya pun kepada publik (guarding public interest). Sementara itu, kata “wajar tanpa pengecualian”, yang menjadi pendapat akuntan publik, mengandung makna bahwa
informasi keuangan yang telah diauditnya layak dipercaya, tidak mengandung keragu-raguan. Karena itu, dalam menjalankan audit, akuntan wajib mendeteksi kemungkinan kecurangan dan kekeliruan yang material. Penyimpangan (irregularities ) dan kecurangan ( fraud ) akan dianggap sebagai kelaziman. Kegagalan untuk bersikap obyektif dan independensi sama artinya dengan hilangnya eksistensi profesi. Membenarkan, bahkan menutupi, perilaku manajemen yang manipulatif jelas-jelas merupakan pengkhianatan terhadap tugas “suci” profesi akuntan publik. Karena itu, sangat wajar jika, dalam kasus
Enron, auditor paling dipersalahkan karena telah gagal melindungi kepentingan publik-sang pemberi otoritas. Adanya penyesatan informasi. Dalam kasus Enron misalnya, pihak manajemen Enron maupun Arthur Andersen mengetahui tentang praktek akuntansi dan bisnis yang tidak sehat. Tetapi demi mempertahankan kepercayaan dari investor dan publik kedua belah pihak merekayasa laporan keuangan mulai dari tahun 1985 sampai dengan Enron menjadi hancur berantakan. Arthur Andersen, merupakan kantor akuntan publik tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan, Andersen juga telah melakukan tindakan yang tidak etis, dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan, sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Disini Andersen telah ingkar dari sikap profesionallisme sebagai akuntan independen dengan melakukan tindakan menerbitkan laporan audit yang salah dan meyesatkan.
Kesimpulan
Dari kasus ini Auditor melanggar kode etik Tanggung Jawab Profesi, karena auditor telah memanipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan seolah-olah kinerja perusahaan baik. Hal ini terjadi akibat keegoisan satu pihak terhadap pihak lain. Hal ini buah dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan atau dari praktik bisnis yang tidak etis yang berakibat hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak disamping proses peradilan dan tuntutan hukum Selain itu Auditor melanggar kode etik sikap profesionalismenya sebagai akuntan independen, karena menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron dan menerbitkan laporan audit yang salah dan meyesatkan.
Sumber : http://www.wibowopajak.com/2014/03/pengertiandefinisi-kitting.html http://hnurina.blogspot.co.id/2014/11/kasus-pelanggaran-etika-profesi.html
Tugas Sistem Informasi Akuntansi
Nama : Murni Handiani NIM
: 221 510 076
Prodi : Akuntansi
